Detak

Padang -- PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM tetap berupaya memberdayakan pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro dan kecil (UMK) di tengah pandemi Covid-19 melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha Online (PKU Online). 

Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit yang ikut menghadiri kegiatan webinar dengan tema “Meningkatkan Penjualan Online di Masa Pandemi” melalui aplikasi zoom di ruangannya, Kamis, 9 Juli 2020. Selain memberikan apresiasi terhadap kinerja PT. PNM Persero yang telah berkontribusi besar dalam memajukan sektor perekonomian masyarakat di Sumatera Barat

Ia juga mendukung Program PKU Online diselenggarakan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada nasabah binaan PNM secara virtual melalui berbagai sarana video conference.

Salah satu upaya yang dilakukan PNM untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat secara khusus pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro dan kecil (UMK) di tengah pandemi melalui program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara daring.

“Kami dari Pemerintah Provinsi mengucapkan banyak terimakasih kepada PT. PNM Persero yang sangat konsentrasi dalam pembinaan UMK dan telah berkontribusi besar dalam memajukan sektor perekonomian masyarakat di Sumatera Barat," ucap Wagub Nasrul Abit.

Di tengah pandemi PT. PNM tetap melaksanakan pelatihan namun pelaksanannya dilakukan secara virtual. Hingga Juni 2020, tercatat sebanyak 80 kali kegiatan pengembangan usaha di Sumatra Barat yang dihadiri oleh sebanyak 1.601 nasabah. Sedangkan jumlah keseluruhan nasabah per Juni 2020 mencapai angka sebanyak 133.720. Jumlah ini memang jauh dari pencapaian tahun 2019 dimana kala itu telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 100 kali dengan jumlah nasabah 4.225 orang.

"Dengan akan berakhirnya PSBB di Sumatra Barat harapan kami produktivitas masyarakat yang tadinya terhalang oleh pandemi dapat ditingkatkan kembali," ujarnya.

Dalam kesempatan menghadiri webinar tersebut Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi selama masa pandemi. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama mengenai penanganan kesehatan secara baik. Hingga hari ini Sumbar masuk kepada penanganan Covid-19 terbaik di Indonesia. Walaupun masih ada kasus positif dalam jumlah kecil tetap dilaksanakan tracking. 

"Walaupun PSBB di Sumbar selesai bukan berarti tugas kita juga selesai, kita tetap harus menyiapkan rumah sakit untuk jaga-jaga. Pengawasan kepada pengunjun pun tetap dilakukan, baik itu di bandara maupun diperbatasan daerah Sumatra Barat, yang mana terdapat sembilan pintu masuk", kata Nasrul Abit.

Kemudian langkah kedua yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah pemberian bantuan jaringan sosial. Bantuan tersebut berupa uang dan barang diberikan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten kota, yang mana akan dilakukan pendataan secara berkala oleh wali nagari setempat kemudian dilaporkan kepada permerinta provinsi.

Langkah ketiga yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mengenai tatanan ekonomi. UMKM yang selama ini berusaha mungkin sempat terhenti dikarenakan Covid-19. Saat ini terlah tercatat sebanyak 114.000 pengangguran yang terdampak oleh covid. Angka ini tentunya lebih banyak dari jumlah UMKM yang tersedia di Sumatera Barat. 

"Untuk memajukan perekonomian ini kembali tentunya diperlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, kami selaku pemerintah provinsi memberikan dukungan dan bantuan kepada seluruh pelaku ekonomi," tuturnya.

Sementara untuk usaha-usaha di Sumatera Barat didominasi oleh UMKM, bahkan jumlahnya saat pandemi terakhir ini adalah sebanyak 593.000  Sesuai dengan misi PT. PNM Persero memiliki peran yakni  membantu dalam pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Karena masyarakat di Sumatera Barat masih tradisional, produk dan cara penjualannya pun dilakukan dengan cara konvensional yang biasa. 

UMKM yang telah dibantu oleh PT. PNM adalah sebanyak 6362 unit. Sementara unit UMKM di Sumatera Barat saat ini mencapai 593.000. Hal ini berarti bantuan dari PT. PNM baru mencapai kurang lebih satu persen.

"Harapan kita semua adalah semoga persentase ini dapat meningkat walaupun sedang di masa pandemi," harapnya.

Kembali untuk kegiatan pelatihan Nasrul Abit juga berharap dalam pelatihan kondisi pandemi Covid-19, pendampingan kepada nasabah dilakukan secara online. Hal ini dimaksudkan agar PNM dapat mendampingi nasabah dan senantiasa berusaha mencarikan solusi atas kendala usaha yang sedang dialami.

"Pemprov Sumbar mendorong sinergi antar nasabah dalam pemasaran produk, mendorong menangkap potensi pasar dalam ekosistem nasabah PNM, penjualan melalui media sosial, dan lainnya," tukasnya. 

Lanjutnya, ia juga menerangkan bahwa materi yang disampaikan pada PKU Online ini disesuaikan dengan untuk mengarahkan nasabah binaan PNM menumbuhkan inspirasi, kreatifitas, dan inovasi dalam pengelolaan usaha ditengah pandemi Covid-19.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mengenai tatanan normal produktif aman covid-19. Pada fase ini yang dilakukan adalah bagaimana cara memulihkan ekonomi. Masyarakat diminta agar tetap produktif dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti memakai masker, handsanitizer, dan menjaga jarak aman satu sama lain.

Dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan, karena semakin banyak masyarakat yang memahami maka semakin banyak peluang bagi unit-unit baru bermunculan.

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai Keynote Speaker dalam acara Web Seminar (Webinar) yang diselenggarakan oleh Habibie Institute for Publik Policy and Governance (HIPPG) Universitas Indonesia (UI), dengan tema kesiapan daerah dalam upaya pencegahan stunting dimasa pandemi COVID-19. di kediaman Gubernur, Kamis (9/7/2020).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan kesiapan daerah dalam upaya pencegahan stunting dimasa pandemi Covid-19 perlu melakukan pelayanan gizi dan mengutamakan prinsip pencegahan Covid-19, tetap dilakukan terutama cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker menjaga jarak fisik, membentuk group secara darring untuk konseling dan edukasi gizi, melakukan pelayanan posyandu.

Konseling gizi ibu hamil dan anak, pemberian makan tambahan pemberian Vitamin A, tablet tambahan darah untuk ibu hamil, remaja putri dan melakukan kunjungan ke rumah. Hal tersebut perlu diupayakan dalam pencegahan dan penaggulangan stunting di Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno sampaikan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis  sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir dan nampak setelah anak berusia 2 tahun.

"Untuk itu perlu perbaikan pola asuh, pola makan dan perbaikan sanitasi tiga komponen ini perlu penanggulangan dengan cepat, akan didata kelapangan ke daerah, desa-desa atau nagari dibawah pimpinan bupati walikota tentu pemprov juga ikut berperan dalam hal ini," ucapnya.

Irwan Prayitno katakan, masalah stunting ini adalah merupakan tata kelola dalam penanganannya sehingga diperlukan suatu menyamakan visi. dengan webinar ini agar mempunyai visi yang sama dalam menangani stunting agar nilai angka stuting di tahun 2024 turun menjadi 14 persen supaya semua bergerak secara cepat dan inovatif untuk menyelamatkan rakyat dari era pandemi covid ini.

"Di Sumatera Barat menghadapi masalah gizi yang berdampak terhadap kulitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu masih tinggi prevalensi anak balita pendek (stunting). Dan stunting tersebut adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran tinggi badan menurut umur seseorang ternyata lebih pendek dibandikan tinggi badan seusianya," ungkap Irwan.

Gubernur Sumbar  juga mengatakan faktor Langsung mempengaruhi status gizi balita yaitu faktor konsumsi makanan dan penyakit infeksi kedua ini saling mempengaruhi. Kualitas lingkungan hidup terutama adalah ketersediaan air bersih sarana sanitasi dan perilaku hidup sehat seperti kebiasaan cuci tangan dengan sabun, buang air besar di jamban, tidak merokok dan sirkulasi udara dalam rumah.

"Dan faktor lain yang mempengaruhi faktor langsung dan tidak langsung yaitu situasi politik, ekonomi dan sumberdaya yang ada meliputi sumber daya lingkungan, perubahan iklim namun akhirnya kemiskinan adalah akar masalah kekurangan gizi," ungkapnya.

Selain itu Gubernur Irwan Prayitno juga mengatakan bahwa pelayanan utama masalah gizi dilakukan oleh posyandu karena merupakan ujung tombak dalam melakukan mendeteksi dini bila terjadi masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan untuk segera ditangani.