Juni 2019

Sam Salam
Ironis memang, Sam Salam yang baru saja menjabat Ketua Komite SMA 10 yang dikukuhkan pada 10 Januari 2019, telah dihadapkan dengan laporan keuangan dari pengurus sebelumnya dari Koordinator kelas (Korlas) dengan berbagai barang bukti, dimana mereka telah menduga adanya keganjilan-keganjilan terhadap penggunan dana yang telah dikumpulkan.

"Sehingga hal tersebut sampai pada pelaporan kepada pihak berwajib, dan kami telah dimintai keterangan" ujar Sam Salam dalam keterangan pers Nya. Kamis (26/6).

Bahkan dengan adanya peristiwa tersebut Sam Salam mengaku telah dinonaktifkan. padahal masalah Nya tidak ada menyangkut didalam masa kepengurusan Nya sebagai ketua Komite.

"Seharusnya rapat diantara Korlas itu digelar berdasarkan ketua Komite, Karna Komite yang berhak untuk menggelar rapat bukan sebaliknya" terang Sam Salam.

Salah seorang orang tua murid, ibu Suhaimi Lanek juga beberkan banyak keganjilan-keganjilan yang terjadi mulai dari uang Komite dan adanya uang tambahan lain sampai dana bos, dia mengaku sudah mengecek, ada sekitar 20 item yang dobel dan itu sudah dibicarakan.

"Saya sudah bicarakan dan meminta keterangan disaat rapat disekolah yang saat itu dihadiri kepala sekolah, kejaksaan dan pihak pencairan dana bos", terangnya.

Kalau saya audit uang itu 80 persen sekolah yang pakai dan 20 persen nya saja untuk murid. Cuma saya tidak diberikan kesempatan untuk bicara yang benar sampai tadi saat terima rapor pun, selalu disorakin, tambah Emi tanggal 24/6 lalu.

Hadir juga dalam penjelasan tersebut, Penasihat dari Komite SMA 10 Maidestal Hari Mahesa (Esa) dan mantan ketua Komite Kandris, juga tampak beberapa orang Korlas dan perwakilan dari orang tua murid sekolah.

Sedangkan Esa, sebagai Penasihat komite sangat menyayangkan polemik itu terjadi, sementara pemerintah kita selalu menyampaikan pendidikan gratis, dengan adanya peristiwa seperti ini menjadi beban kepada masyarakat.

Esa meminta kepada Pemprov untuk mengklirkan dan menyelesaikan dan membuka persoalan tersebut agar tidak menjadi beban pada masyarakat yang telah telah melaporkan.

Esa juga mengatakan dimana hampir seluruh sekolah melakukan hal yang sama, sedangkan masyarakat hanya menginginkan keterbukaan informasi, penggunaan-penggunaan apa yang telah dilakukan sekolah jangan seperti yang telah didengarkan adanya dobel mata anggaran.

Banyaknya anggaran yang terkumpul dan itu beban dari orang tua siswa dimana hampir milyaran setiap tahunya pada setiap masing-masing sekolah di Padang.

"karena ini sudah masuk keranah hukum, kita meminta kepada aparatur penegak hukum tegas dan berjelas-jelas, untuk menyelesaikan laporan dari masyarakat tersebut", katanya.

Kandris, sebagai mantan Ketua Komite merasa terpanggil untuk menyelesaikan polemik itu, dia beranggapan adanya mis komunikasi saja, dimana penggunaan dana tersebut menurut sekolah benar, sedangkan menurut pengurus komite tidak benar.

Saya mendapat informasi dari Sekolah lalu bertemu Komite untuk mencari input-input permasalahan yang terjadi di SMA 10" katanya.

Di lain tempat Kepala Sekolah Drs Parendangan mengatakan, pada dasarnya sekolah SMA 10 sendiri tidak pernah bermusuhan pada siapapun termasuk komite, secara organisasi maupun pribadi, problemnya ada diantara pengurus tersebut" ujar Perendangan, Rabu (26/6).

"Sebenarnya ini masalah pribadi bukan sekolah, bahkan sebelum di SMA 10 dan kini mereka bertemu kembali menjadi pengurus" tegasnya. rel/WT

PADANG - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Sumatera Barat  Dorri Putra menyatakan bahwa sudah dikeluarkan kajian oleh SentraGakkumdu terkait kasus Amran Tono.

" Indikasi pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor tidak memenuhi pelanggaran pidana pemilu. Hasil kajian Sentra Gakkumdu tersebut sudah ditempel dikantor Bawaslu Kota Padang", jelasnya ketika dihubungi lewat selular, Sabtu (15/6/2019).

Sebelumnya Bawaslu Kota Padang menangani satu laporan dugaan politik uang atas calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra yang maju pada Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Padang (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung).

"Laporan masuk atas nama masyarakat dengan terlapor Amran Tono, caleg Gerindra Dapil 3. Terlapor adalah salah satu caleg terpilih," kata Ketua Bawaslu Padang, Dorri Putra di Padang, Sabtu (25/5/2019).

Laporan itu masuk pada hari Senin (20/5/2019) dan saat itu telah masuk tahapan pemanggilan pelapor dan saksi-saksi. Setelahnya Bawaslu akan memanggil terlapor untuk melakukan klarifikasi.

Dorri menyebut sesuai aturan Bawaslu memiliki waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti laporan yang masuk dan bisa menambah tujuh hari lagi jika dibutuhkan.

Biasanya, untuk kasus yang berdasarkan kepada laporan, Bawaslu menggunakan waktu sepenuhnya sesuai undang undang yaitu 14 hari, agar hasil pemeriksaan benar-benar valid.

"Kalau nanti dalam pemeriksaan ternyata terpenuhi syarat formil dan materil, maka kasus dugaan politik uang itu akan dilimpahkan ke kepolisian," ujarnya.

Hanya saja dalam proses pembuktian, Bawaslu menurut dia memiliki keterbatasan karena harus merujuk pada UU Pemilu. Lembaga itu tidak bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi kunci sehingga terkadang pemeriksaan terhadap laporan masyarakat menjadi terhambat.

"Contoh kasus di Padang Selatan ada kasus serupa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan, ternyata saksi kunci tidak datang dan Bawaslu tidak mengetahui keberadaannya. Sedangkan waktu yang tersedia hanya 14 hari. Lewat waktu itu, kasus tidak bisa dilanjutkan lagi," ujarnya.

Namun, jika nanti laporan dugaan politik uang itu terbukti dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka calon legislatif yang terpilih (terlapor) bisa batal dilantik menjadi anggota DPRD Padang.

"Kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bawaslu akan merekomendasikan pada KPU agar pelantikan terlapor sebagai anggota DPRD Padang dibatalkan," katanya.

Sementara pelapor, Abu Talib menyebut pihaknya memiliki bukti foto dan video dugaan kasus politik uang itu dan telah menyerahkannya pada Bawaslu. Pihaknya juga mengajukan saksi kunci yaitu oknum pembagi dan penerima uang. Ia mendesak Bawaslu Kota Padang agar bergerak cepat menuntaskan kasus tersebut.

Padang - Kita bersyukur pada sidak pada di Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pegawai kita hadir 100 persen, satu orang di DKP ada izin belajar. Kehadiran pegawai dalam bekerja merupakan salah satu bukti kecintaan dan tanggungjawab dalam pengabdian sebagai aparatur negara, bukan alasan utama surat edaran Mendagri atau MenPAN.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan Sidak OPD hari pertama masuk kantor setelah Lebaran Idul Fitri,  Senin (10/6/2019).

Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi teman-teman yang telah hadir dengan senang hati dengan baik hari ini.

Semoga kehadiran ini menjadi perhatian  dan motivasi kita untuk dapat lebih baik lagi mengabdi sebagai aparatur sipil negara, memajukan pelayanan kinerja memajukan pembangunan di Sumatera Barat, harap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit pada saat di DKP menyampaikan, dalam kegiatan penyelenggaraan DKP, kita perlu mengingatkan para nelayan kita untuk tidak lagi memakai alat tangkap lamparan dasar karena dilarang sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar akan menertibkan pemilik kapal yang masih menggunakan alat tangkap mini trawls dan sejenisnya.

Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 115 nelayan di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan alat tangkap lamparan dasar (mini trawls).

Kehadiran alat tangkap lamparan dasar dapat mengancam keberlanjutan sumber daya hayati perikanan di masa yang akan datang.

"Sebagian besar pemilik kapal sudah setuju penggantian alat tangkap mini trawls dan sejenisnya menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun masih ada beberapa para pemilik kapal yang mengoperasikannya.

Ada sekitar 23 pemilik kapal yang tidak mau mengganti alat tangkapnya. Hal itu secara otomatis akan mempengaruhi pemilik kapal yang lain, ungkapnya.

Selain itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit juga menegaskan seluruh nelayan yang menggunakan alat tangkap lamparan dasar harus dihentikan.

"Lamparan dasar harus segera dihentikan. Tidak ada toleransi lagi. Dalam waktu dekat akan dilakukan razia," serunya.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) PRL dan PSDKP DKP Sumbar, Alber Krisdiarto mengatakan, dalam melakukan penindakan terhadap alat tangkap lamparan dasar kita bekerjasama dengan berbagai pihak.

"Kami akan bekerja sama dengan Pangkalan Utama TNI AL (Langtamal) II. Itu sudah dikoordinasikan. Setelah lebaran ini, akan kami tertibkan agar mereka beralih menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Sehingga sumber daya perikanan berkelanjutan," sambung Alber Krisdiarto.

Saat penertiban nanti, lanjutnya, jika masih ada yang kedapatan mengoperasikan alat tangkap lamparan dasar, maka pemilik kapal harus siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Kami akan proses sesuai aturan. Tujuan pemerintah hanya untuk melestarikan kelautan. Bukan mempersulit ataupun menghambat mata pencaharian nelayan. Itu akan kita lakukan di sepanjang pantai barat sumatera," ucap Alber Krisdiarto.

Alber Krisdiarto juga mengungkapkan alasan pemilik kapal masih menggunakan alat tangkap lamparan dasar yakni mereka sudah terbiasa menggunakan alat tersebut yang dapat menghasilkan ikan dalam jumlah yang banyak.

Padang - Kunjungan wisatawan ke lokasi wisata di Sumatera Barat selama 5 hari, terhitunga tanggal 5 Juni hingga tanggal 9 Juni berjumlah 2.146.749 berdasarkan rekap data yang dihimpun Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dari laporan Kabupaten dan Kota diluar Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum sempat mengirimkan datanya.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit lewat Whastaapnya disela-sela kesibukan hari ini, di Padang,  Senin (10/6/2019).

Wagub lebih lanjut menyampaikan dari laporan yang diterima, kabupaten Pesisir Selatan mendapat kunjungan paling tinggi sebesar 795.747 wisatawan, Kota Padang 330.000 wisatawan, di susul Kota Pariaman 226.993 wisatawan dan Bukittinggi 192.242 wisatawan.

Sementara kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) sebanyak 264 orang. Perkiraan uang beredar selama lima hari tersebut sebesar Rp214 Miliar,  dengan perhitungan kebutuhan makan minum rata-rata Rp100 ribu orang/perhari, ujar Wagub Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit menyampaikan walaupun dari tiket mahal dan kurangnya kunjungan lewat udara. Semangat pulang basamo masyarakat minang lebih memanfaatkan jalan darat dan mobil pribadi.

Dari kunjungan wisatawan itu hanya 30 persen yang berbayar masuk ke lokasi wisata. Tentunya ini perlu menjadi perhatian kepala daerah bagaimana meningkatkan pelayanan kunjungan wisatawan, sehingga dapat mendorong peningkatan pemasukan daerah serta juga mendorong aktifitas perekonomian masyarakat lebih baik lagi, harapnya.

Nasrul Abit juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para wisatawan yang mau berlibur di Sumatera Barat bersama keluarga, sanak famili dan teman sejawat.

"Kita memang merasakan ada kemacetan luar biasa selama 5 hari, karena jumlah kunjunganya tinggi sementara prasarana jalan kita tidak ada pengembangan dan tidak lagi memadai kondisi menghadapi kunjungan wisatawan tersebut", ungkapnya.

Padang - Tidak saja warga, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah ikut antri membeli tiket masuk di sebuah objek wisata di daerahnya. Mobil dinas milik wali kota terlihat antri di pintu masuk Pantai Air Manis pada hari keempat lebaran Idul Fitri 1440 H, Sabtu (8/6/2019).

Saat itu, objek wisata yang dikenal dengan legenda Malin Kundangnya nampak cukup ramai disesaki pengunjung. Di antara ratusan kendaraan yang datang, terlihat mobil dinas BA 1 A ikut beringsut bersama kendaraan lain yang akan masuk objek wisata.

Saat tiba di loket masuk Pantai Air Manis, sopir mobil dinas wali kota menjulurkan tangan sambil menyerahkan lembaran uang untuk membeli tiket.  Petugas di loket kemudian menyerahkan beberapa lembar tiket masuk. Usai membeli tiket, plang masuk pun terbuka.

Kendaraan dinas wali kota kemudian bergerak menuju ke dalam objek wisata ini.  Wali kota nampak ikut memantau kondisi dan suasana lebaran di Pantai Air Manis.

Pantai Air Manis memang menjadi primadona bagi wisatawan yang datang ke Padang pada lebaran kali ini.  Sebab, di objek wisata ini cukup banyak hiburan dan permainan keluarga. Bahkan Pemko Padang menyuguhkan kesenian tradisional selama sepekan penuh.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Didi Ariyadi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa tingkat kunjungan wisatawan di Pantai Air Manis meningkat pada libur lebaran 1440 H.  Dalam sehari, jumlah wisatawan yang datang mencapai puluhan ribu orang.

"Alhamdulillah, pada hari ketiga lebaran, kunjungan ke Pantai Air Manis mencapai 63 ribu orang," katanya.

Akibatnya, arus lalu lintas menuju objek wisata itu menjadi sesak dan macet.  Beruntung rekayasa lalu lintas yang dilakukan  berjalan cukup lancar.

"Hingga saat ini kondisi di objek wisata ini aman dan lancar," ucapnya.(MC Padang / Charlie Ch. Legi)

PADANG - Festival sensasional yang menghadirkan 10.000 bacang ayam dan 10.000 lamang baluo akhirnya dibuka secara resmi yang ditandai dengan penabuhan gendang secara bersama-sama oleh Raseno Arya (Pejabat Kemenpar RI) bersama Wali Kota Padang Mahyeldi dan Wakil Wali Kota Hendri Septa. Selain itu juga diikuti Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti dan sejumlah anggota DPRD, unsur Forkopimda Sumbar dan Kota Padang serta lainnya.

Event yang dihelat selama 6 dan 7 Juni 2019 ini digadang-gadang siap meramaikan libur Lebaran wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara selama berada di Kota Bingkuang.

Raseno Arya menyampaikan, festival yang menyatukan dua budaya yakni kebudayaan Minang dan Tionghoa ini pertama kalinya ada di Indonesia bahkan di dunia. Sehingga memiliki multi manfaat khususnya bagi Kota Padang, Sumatera Barat.

Hal ini terbilang menarik, karena selama ini banyak kegiatan di kalangan masyarakat Tionghoa seperti Imlek, Cap Gomeh dan lainnya namun tidak digabung dengan kegiatan etnis lainnya.

"Nah di festival inilah dua budaya itu menyatu mulai dari beragam budaya, kuliner hingga pertunjukan seni yang bisa dinikmati oleh masyarakat Minang dan Tionghoa," kata Raseno dalam sambutannya sewaktu pembukaan festival yang  dilangsungkan bawah jembatan Siti Nurbaya Padang, Kamis (6/7) pagi.

Selanjutnya menurut Raseno, ia pun menilai kegiatan ini melihatkan bagi daerah lain bahwa di Padang masyarakatnya amat toleran dengan keberagaman budaya.

"Festival ini akan kita jadikan kalender pariwisata nasional tiap tahunnya. Pihak kita nanti akan berkoordinasi dengan Pemko Padang untuk menyelenggarakan kegiatan ini tahun depan dan seterusnya. Karena dapat menarik wisatawan berkunjung ke Padang tiap tahun," tukas dia.

Sementara Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan akulturasi budaya Minang dan Tionghoa di Padang memang terjalin kuat. Masyarakat Tionghoa dan etnis lainnya sudah menjadi bagian dari warga Padang. Dan ia pun memastikan, akan memberikan tempat bagi seluruh warga tidak melihat suku dan agama selagi warga Padang akan diberi pelayanan terbaik.

"Insya Allah festival ini akan memecahkan dua rekor MURI untuk kategori pembuatan 10.000 bacang ayam dan 10.000 lamang baluo. Kita tentu berharap, Kota Padang semakin ramai pada libur Lebaran melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan. Salah satunya melalui festival yang berpusat di kawasan Kota Tua jalan Batang Arau ini," ujar Wali Kota Padang Mahyeldi kepada wartawan usai pembukaan.

Mahyeldi melanjutkan, festival tersebut tentunya juga diharapkan bakal meningkatkan kunjungan pariwisata Kota Padang dengan menarik wisatawan dan mengembalikan warga Tionghoa asal Sumbar untuk datang kembali ke Padang.

Sementara jelasnya, aalasan kenapa dipilihnya kegiatan mulai di hari kedua Lebaran, karena biasanya masyarakat sudah mulai berekreasi pada hari kedua Lebaran. Di samping itu juga bertepatan dengan tanggal hari makan bakcang sedunia yang jatuh pada 7 Juni.

"Festival ini akan kita rencanakan menjadi agenda rutin dan semoga dapat dikemas lebih besar lagi tahun depan. Kita harapkan seluruh pihak dan juga warga masyarakat Kota Padang dapat mensukseskannya," tambah Mahyeldi.

Sementara itu, Alam Gunawan, ketua umum panitia pelaksana festival mengatakan, festival tersebut bertujuan untuk mempromosikan wisata, kuliner, dan budaya serta turut memajukan perekonomian masyarakat Sumbar, khususnya Kota Padang di bidang kuliner.

"Bukan hanya penyajian 10.000 bakcang dan lamang baluo saja, kegiatan juga akan diisi serangkaian acara kebersamaan seperti penampilan kebudayaan kedua etnis, musik, pakaian, tarian dan lainnya," kata Alam.

Ungkap Alam, untuk pembuatan 10.000 bakcang dan 10.000 lamang baluo, pihaknya sudah meminta tenaga profesional yang sudah terbiasa membuat dua kuliner khas Tionghoa dan Minangkabau itu.

"Untuk bakcang ada tujuh orang profesional yang kita minta dan 15 orang untuk lamang baluo," ujarnya.

Ditargetkannya, dalam festival ini setidaknya akan ada sebanyak 15.000 orang yang akan berkunjung. Seperti diketahui terang Alam, Bakcang adalah makanan tradisi etnis Tiong Hoa.Saat sekarang ini bakcang sendiri sudah mengalami banyak variasi rasa, seperti rendang, vegetarian, dan ayam.

"Bak artinya daging dan cang artinya kue. Bakcang ini makanan tradisi China," lanjutnya.

Sedangkan lamang baluo adalah makanan klasik Minangkabau yang biasanya dibawa ketika hendak mengunjungi rumah mertua.

"Makanan ini sama-sama makanan klasik dan rasanya sama-sama enak," papar Alam Gunawan.

Puncak festival tersebut terjadi pada Jumat 7 Juni 2019 dan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pariwisata, Wali Kota Padang, BUMN, dan pengusaha-pengusaha lainnya.(David/*)

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi terus menyerap aspirasi warga melalui kegiatan Jumat Keliling (Jumling). Wali Kota bersama jajaran kerjanya mendatangi masjid Jihad Pagai, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto,  Kecamatan Koto Tangah, Jumat (31/05/2019).

Sama seperti biasanya, Wali Kota Mahyeldi usai menjadi khatib dan Imam salat jumat, langsung bersilaturahmi dan berdialog dengan jamaah masjid tersebut. Dalam dialognya, terungkap sejumlah permasalahan, diantaranya, pelebaran badan jalan yang telah diaspal, irigasi banda dan mesin perontok padi yang masih didatangkan dari daerah lain.

Mahyeldi mengatakan, setiap usulan dan pedapat yang disampaikan akan ditindaklanjuti dan diberikan solusi, sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat terjawab dan akan direalisasikan nanti. Sekaitan pelebaran badan jalan,  Pemerintah Kota Padang akan langsung menurunkan peralatan asal ada kesiapan dari masyarakat, serta tidak persoalan lagi, atau ada” hitam diatas putih.”

Sehubungan mesin perontok padi, kedepan Pemerintah Kota Padang akan menerapkan yang namanya pertanian perkotaan.  Program tersebut digagas mengingat masih banyak lahan pertanian yang belum tergarap secara optimal.

Dengan menggunakan teknologi dan berbagai peralatan pertanian, hal ini perlu disikapi bersama, soalnya para petani jadi kehilangan pekerjaanya."Semoga pertanian perkotaan ini kedepan dapat kita terapkan sehingga pertanian di Kota Padang akan lebih maju lagi," kata Wali Kota Mahyeldi mengakhiri pembicaraanya.

Diakhir dialog Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahka bantuan hibah Pemko Padang sebesar 10 juta rupiah yang diterima langsung pengurus masjid tersebut.

Pewarta: Muliadi

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi sangat berharap dapat membangun generasi muda khususnya di Kota Padang menjadi generasi yang kuat, karena generasi kuat merupakan aset dan harapan bangsa.

Hal itu dikatakan Wako dalam tausiyah Subuh di hadapan jemaah i'tikaf di Masjid Baiturrahmah Padang, Minggu (2/6/2019)

Menurutnya, generasi yang kuat selalu aktif mengajak pada kebaikan dan mencegah perbuatan yang negatif dan merusak "amar ma'ruf nahi munkar", ditambah dengan kecerdasan paripurna yang dimiliki yaitu kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

"Generasi kuat yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual ini kita harapkan juga paham dengan budaya Minangkabau dan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", tutur Wako.

"Pembinaan generasi muda yang kuat guna melanjutkan kepemimpinan bangsa yang berkualitas menjadi salah satu program prioritas Pemko Padang, karena sesuai dengan tuntunan agama bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah", tutupnya.

Pewarta: Yurizal
Editor: Betti Dasaisa

PADANG - Sambut Idul Fitri warga Kota Padang tumpah ruah merayakan berakhirnya bulan suci Ramadan sekaligus menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 yang jatuh pada esok Rabu (5/6) dengan melaksanakan takbiran diberbagai Masjid dan Mushalla yang tersebar di seluruh penjuru Kota Padang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya,  Pemerintah Kota Padang kembali menggelar pawai takbiran. Pelaksanaan pawai takbiran pada kesempatan ini diikuti oleh ratusan peserta pawai yang terdiri dari 11 kecamatan dengan 104 kelurahan, melakukan pawai takbiran yang dimulai dari gerbang Komplek GOR H. Agus Salim dengan dilepas Sekda Kota Padang Amasrul. Setelah dilepas rombongan peserta pawai yang dipimpin masing-masing camat beserta lurah itu pun langsung menuju mimbar utama, halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Di halaman Kantor Gubernur terlihat menunggu Wakil Gubernur Sumbar H. Nasrul Abit bersama Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Wali Kota Hendri Septa. Juga hadir dikesempatan itu Kapolda Sumbar, Danlantamal II Padang, Ketua DPRD Padang, Kakan Kemenag Padang serta pejabat terkait lainnya.

"Alhamdulillah atas nama Pemerintah Kota Padang, kita sangat bersyukur dalam pawai takbiran kali ini berjalan semarak dan tertib. Masing-masing peserta yang terdiri dari 11 kecamatan se-Kota Padang terlihat sangat antusias sembari menampilkan keunikan dan variasi tersendiri dalam menyemarakkan suasana malam takbiran di Kota Padang," ujar Mahyeldi sewaktu ditemui wartawan usai kegiatan.

Dikatakannya, hal seperti ini kiranya menandakan bahwa semangat kebersamaan yang terjaga secara baik khususnya bagi umat muslim di Padang. Pasalnya semuanya melihatkan suka cita dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

"Di samping itu  yang lebih terpenting lagi adalah, melalui pawai takbiran ini melihatkan terbangunnya silaturahim yang baik. Tentu ini menjadi penguatan untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi mari kita sambut Idul Fitri sebagai momen silaturahim dan hari kemenangan setelah sebulan berpuasa," tukuk wali kota yang juga seorang da'i itu.(David/Ady/Im)

ßPADANG - Wali kota Padang Mahyeldi tampil menjadi Khatib dalam pelaksanaan Salat Idul Fitri 1440 H di Masjid Darul Ulum, Komplek Unand Blok B, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (5/6).

Mahyeldi menyampaikan khutbah yang bertemakan, mewujudkan generasi yang berkualitas. Menurutnya, persiapan generasi yang berkualitas hendaknya telah dipersiapkan sejak usia dini.

"Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk masa depan. Implementasi yang dilakukan Pemko Padang antara lain Program Pesantren Ramadan, Wirid remaja dan menggiatkan TPQ/TQA, Padang Menghafal Quran, Program 1821 serta lainnya," ujar Mahyeldi saat menyampaikan khutbah.

Mahyeldi menyebutkan bahwasanya memang untuk menyiapkan pemimpin masa datang ditentukan mulai dari saat ini.

"Mari kita perhatikan anak-anak kita para generasi muda saat ini. Tidak bisa hanya melalui peran pemerintah saja, karena juga dibutuhkan perhatian dan dukungan seluruh elemen masyarakat dan yang terpenting dari keluarga," jelas wako.

Sementara itu terpisah namun di waktu yang bersamaan, Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa juga menyampaikan sambutan sekaligus arahan dalam pelaksanaan Shalat Ied di Lapangan Imam Bonjol Padang dengan khatib Ustaz Prof.Dr.H.Duski Samad M.Ag (Ketua MUI Kota Padang).

Hendri mengatakan, pertama dan terutama sekali ia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 H kepada seluruh warga masyarakat Kota Padang mohon maaf lahir dan bathin. Ia pun melihat momentum Idul Fitri tahun ini adalah momentum untuk merekatkan kembali rasa persaudaraan, persatuan dan kesatua.

"Apalagi pada momen beberapa waktu yang lalu kita lihat ada permasalahan nasional. Tapi kita yakin dan berharap itu tidak merembes ke daeraha-daerah," katanya.

Semoga saja harap wawako, melalui momentum Idul Fitri ini semua hal-hal yang sempat menjauhkan rakyat satu sama lainnya bisa direkatkan kembali.

"Karena inti dari Idul Fitri itu adalah merajut silaturahim dan rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan kita," harap wakil wali kota yang baru dilantik itu.(hms)

PADANG - Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung Pantai Padang, Wali Kota Mahyeldi memberikan arahan kepada Plt. Kadis Lingkungan Hidup Kota Padang terkait masalah K3 Pantai Padang.

Setelah memberikan arahan Wali Kota Mahyeldi dengan didampingi Kasatpol PP dan aparat lainnya menyisir kondisi K3 di sepanjang Pantai Padang pasca hujan yang melanda Kota Padang selama dua hari ini.

PADANG - Malam terakhir ramadhan 1440 H. Wali Kota Padang Mahyeldi shalat tarawih sekaligus  memberikan ceramah di Mesjid Al Amin komplek perumahan Korong Gadang Permai Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Senin 3 /6/2019.

Dalama ceramahnya Mahyeldi mengatakan bahwa berakhirnya  ramadan bukan berarti berakhir pula pergi ke mesjid, diluar bulan ramadhanpun mesjid harus diramaikan. terkhusus bagi anak-anak pesantren ramadhan setiap  masuknya waktu shalat harus pergi ke mesjid untuk melaksanakan shalat berjamaah ungkap Wali Kota  yang juga seorang buya itu.

Selanjutnya Mahyeldi menjelaskan dalam Al,Quran Allah perintahkan  jangan tinggalkan generasi yang lemah dan hendaklah hadirkan generasi yang kuat, pintar, enerjk. dan memiliki generasi yang berkarakter, berprinsip, cerdas karena kita menghadirkan pemimpin yang berkulitas dan inilah yang dihadapi nantinya penduduk Indonesia yaitu bonus demografi.

lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, seorang pemimpin harus punya Kewajiban baik pemimpin di pemerintahan maupun pemimpin di rumah tangga. Setiap pemimpin harus meluruskan yang salah bukan membiarkan yang salah, sekiranya dibiarkan yang salah apalah jadi negeri ini. Makanya seorang calon pemimpin harus diberikan bekal keimanan ungkap Mahyeldi mengakhiri ceramahnya (Z).

PADANG - Kenyamanan dan keamanan wisatawan di Kota Padang saat libur Idul Fitri 1440H menjadi perhatian serius Pemko Padang. Setelah menurunkan 1.000 orang personil di objek wisata, pusat perdagangan dan kuliner, Pemko Padang juga menurunkan unsur SKPD yang terdiri dari Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Camat untuk melakukan pemantauan kondisi objek wisata.

Kepala Bagian Humas Kota Padang, Imral Fauzi mengatakan, keterlibatan Kepala SKPD dalam meninjau objek wisata untuk mendukung 1.000 personil Kota Padang dari Pol PP, Dinkes, Dishub, BPBD, Damkar, DLH, PU, Dinsos, Dinas Pariwisata, Pramuka, PMI, KSB, Taruna Siaga Bencana, Pokdarwis dalam pelayanan masyarakat dan wisatawan selama libur lebaran.

"Pemantauan Kepala SKPD tersebut mulai dari H-5 hingga H+2", ujar Imral.

Ia juga menambahkan, 1.000 personil Kota Padang yang berasal dari berbagai unsur juga bersinergi dengan Poskotis Operasi Ketupat Polresta Padang yang berada di beberapa lokasi di Kota Padang.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Afriadi mengatakan, Dinsos Kota Padang juga telah menyiapkan buffer stock untuk pengamanan lebaran 1440H. "Buffer Stock telah kita persiapkan di gudang Dinsos. Ada sembako, kasur, selimut dan kebutuhan lainnya", ujar Afriadi.

Ia menambahkan, untuk penanganan jika terjadi bencana selama libur lebaran, Tim Rescue Tagana Dinsos meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Damkar, BPBD dan unsur terkait lainnya. (*)

Pewarta: Ulil Amri Abdi

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.