Detak

GJakarta - Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan audiensi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diterima oleh Wakil Menteri Engela Tanoesoedibjo, dalam rangka pembukaan acara Tour de Singkarak (TdS) 2019 yang akan berlangsung di Kota Pariaman pada Jumat (1/11/2019) malam.

Wagub Nasrul Abit ungkap dari audiensi dengan buk Wamen Kementerian Pariwisata dan Ekraf Mbak Engela Tanoesoedibjo, baru terungkap mau hadir pada saat acara penutupan TdS di Danau Cimpago Kota Padang.

" Buk Wamen Menparekraf RI Mbak Engela Tanoesoedibio saat kami temui,  berkenan hadir pada acara penutupan TdS 2019 di Kota Padang pada tanggal 10 November 2019.  Kehadiran buk Wamen tentu akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi Sumatera Barat bagaimana mempromosikan dan mempopulerkan wisata Sumbar lebih mendunia", ujar Wagub Nasrul Abit didampingi pejabat kementerian Ir. Oni Yulian. plt. Kadis Pariwisata Sumbar Taufik dan staf disela-sela kunjungan di Kemenparekraf Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Nasrul Abit juga mengatakan, sementara untuk acara pembukaan di Pariaman Kementerian akan menunjuk pejabat mewakili Menteri. Kota Pariaman akan menjadi tempat Grand Opening dan Grand Start TdS 2019.

"Tanggal 2 November siang, TdS akan start di Pariaman dan finish di Tanah Datar. Rangkaian jalur etape yang dilalui para pembalap dunia itu,  kira berharap sembilan etape itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," harap Nasrul Abit

PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan Forkopimda merupakan mitra kerja Pemko Padang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan, sinergitas serta kerjasama Forkopimda telah dibuktikan dengan kesuksesan program pembangunan di Kota Padang.

“Telah banyak yang kita lakukan bersama dengan Forkopimda di Kota Padang ini. Termasuk dengan jajaran di Kejari Padang. Alhamdulillah sejauh ini berjalan baik. Dan ini perlu terus kita tingkatkan”, ujar Mahyeldi pada acara Malam Kenal Pamit Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang yang digagas Pemko Padang di Palanta kediaman Wali Kota Padang, Kamis (31/10/2019) malam.

Di kesempatan itu, Wali Kota Mahyeldi mengucapkan terimakasih atas kontribusi Kepala Kejaksaan Negeri Padang Syamsul Bahri atas sumbangsih dan kebersamaan yang telah diberikan hampir 5 tahun ini untuk pembangunan Kota Padang. Dan selamat bertugas di tempat yang baru.

“Dan, kami Pemko Padang juga mengucapkan selamat datang kepada Kajari Padang yang baru Bapak Ranu Subroto. Selamat bertugas. Mari kita tingkatkan kerjasama kita. Bagi kami Kejaksaan Negeri juga sebagai tempat konsultasi, bertanya dan berdiskusi agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan dengan baik dan lancar”, imbuhnya lagi. 

Sementara itu, Syamsul Bahri mengatakan, selama menjabat Kajari Padang telah banyak yang dilakukan bersama Forkopimda dan Pemko Padang untuk mendukung program-program Pemko Padang. Diantaranya, pembebasan jalur Bypass, kawasan Pantai Padang, Pasar Raya, program Singgah Sahur.

“Saya menyaksikan banyak perubahan Kota Padang selama dijabat Bapak Wali Kota Mahyeldi. Terimakasih atas kerjasama selama ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan”, tutur Syamsul Bahri

Dikesempatan yang sama, pejabat Kajari yang baru Ranu Subroto mengatakan kesiapannya mendukung program-program Pemko Padang seperti yang telah dilakukan pendahulunya.

“Untuk urusan dinas, kapan pun dan jam berapa pun kami siap untuk bekerjasama”, tutup Ranu Subroto.

Acara Malam Kenal Pamit Kepala Kejaksaan Negeri Padang diikuti Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, Anggota DPRD Kota Padang, Forkopimda Kota Padang, BUMN/BUMD, Pimpinan SKPD Pemko Padang, dan keluarga besar Kejari Padang. (Ulil/Adi/HumasPadang)

BUKITTINGGI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) bagi jurnalis media cetak, elektronik dan online serta BPBD kabupaten/kota se-Sumbar di Grand Rocky Hotel Bukittinggi berlangsung 30 Oktober hingga 2 November 2019.

Ketua panitia pelaksana Bimtek yang juga Kabid Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menyampaikan, tujuan bimtek ini agar jurnalis dapat memberikan gambaran terkait penghitungan cepat pasca bencana, yang nantinya juga dapat disampaikan pada anggota BPBD Kabupaten/kota dan provinsi.

Disampaikannya, Bimtek Jitu Pasna ini berawal dari dialokasikan hanya untuk 70 orang jurnalis cetak, elektronik dan online. Ternyata peminatnya sangat banyak, bahkan hampir 200 media yang ingin ikut.

Karena keterbatasan anggaran, ke depannya kami akan mengakomodir rekan-rekan jurnalis yang tidak bisa ikut. Karena itu kedepan, bimtek yang sama juga bisa kita adakan untuk jurnalis di 19 kabupaten /kota di Sumbar.

“Kita berharap kedepan ada angkatan berikutnya. Harapan kita, semakin banyak jurnalis mengikuti Bimtek Jitu Pasna ini, akan semakin baik bagi informasi kebencanaan dan edukasi pada masyarakat,” pungkas Suryadi.

Sementara itu Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis, berharap momen spesial bimtek jurnalis ini dapat menghasilkan sinergitas antara BPBD dan media sehingga bisa saling sharing informasi, sehingga informasi yang disampaikan pada masyarakat betul betul informasi yang valid dan layak dipercaya.

Jurnalis pemberitaan kebencanaan wajib mencari sumber informasi yang tepat.Disinilah peran media menjadi sangat strategis dalam memberitakan dan menginformasikan kebencanaan.

Acara Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) ini untuk pertama kali dilaksanakan dan dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar, H. Erman Rahman serta narasumber Yuliandre Darwis, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Provinsi Sumbar termasuk daerah yang menjadi gudangnya bencana. Hampir semua jenis bencana, ada di Sumbar, seperti banjir, longsor, gunung merapi termasuk potensi tsunami. Karena itu dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat agar tidak menimbulkan banyak korban.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman mengatakan, saat ini sudah ada sebanyak 32 unit sirene dalam rangkaian early warning system (EWS), yakni peralatan yang dapat menginformasikan bencana dengan cepat yang tersebar di daerah kawasan pesisir Sumbar.

"Tahun ini kita upayakan ada penambahan 21 unit EWS yang disebar untuk daerah kawasan pesisir Sumbar. Sementara, khusus untuk Mentawai akan diajukan penambahan sebanyak 19 unit pada 2020," sebut Erman dalam pembukaan kegiatan Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) pada Rabu (30/10/2019) malam, di Bukittinggi.

Erman menyebut, anggaran BPBD terkait kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumbar saat ini tidak mencukupi bila hanya mengandalkan dana APBD Sumbar. Syukur, BNPB membantu dana rehab rekon dengan jumlah yang cukup besar di lima daerah di Sumbar, antara lain Padang Pariaman,Tanah Datar  Kabupaten Solok, Sawahlunto dan Sijunjung.

Dijelaskannya, kendala yang kerap dihadapi terkait pengajuan dana rehab/rekon ke Pemerintah Pusat berkaitan dengan persoalan data, keakuratan dan kecepatan. Syaratnya harus responsif dan segera. Laporan pasca bencana harus segera dari kabupaten/kota untuk diteruskan ke provinsi hingga ke Pusat. Soal teknis ini, kerap jadi persoalan dan temuan BPKP sehingga pengajuan dana bantuan rehab/rekon jadi terkendala.

"Untuk itu melalui kegiatan Bimtek Jitu Pasna yang melibatkan jajaran BPBD daerah dan jurnalis di Sumbar, dapat terbangun integrasi dan kolaborasi dalam menghimpun data lapangan yang akurat dan cepat," ulasnya.