Ketua panitia pelaksana Bimtek yang juga Kabid Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menyampaikan, tujuan bimtek ini agar jurnalis dapat memberikan gambaran terkait penghitungan cepat pasca bencana, yang nantinya juga dapat disampaikan pada anggota BPBD Kabupaten/kota dan provinsi.
Disampaikannya, Bimtek Jitu Pasna ini berawal dari dialokasikan hanya untuk 70 orang jurnalis cetak, elektronik dan online. Ternyata peminatnya sangat banyak, bahkan hampir 200 media yang ingin ikut.
Karena keterbatasan anggaran, ke depannya kami akan mengakomodir rekan-rekan jurnalis yang tidak bisa ikut. Karena itu kedepan, bimtek yang sama juga bisa kita adakan untuk jurnalis di 19 kabupaten /kota di Sumbar.
“Kita berharap kedepan ada angkatan berikutnya. Harapan kita, semakin banyak jurnalis mengikuti Bimtek Jitu Pasna ini, akan semakin baik bagi informasi kebencanaan dan edukasi pada masyarakat,” pungkas Suryadi.
Sementara itu Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis, berharap momen spesial bimtek jurnalis ini dapat menghasilkan sinergitas antara BPBD dan media sehingga bisa saling sharing informasi, sehingga informasi yang disampaikan pada masyarakat betul betul informasi yang valid dan layak dipercaya.
Jurnalis pemberitaan kebencanaan wajib mencari sumber informasi yang tepat.Disinilah peran media menjadi sangat strategis dalam memberitakan dan menginformasikan kebencanaan.
Acara Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) ini untuk pertama kali dilaksanakan dan dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar, H. Erman Rahman serta narasumber Yuliandre Darwis, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Provinsi Sumbar termasuk daerah yang menjadi gudangnya bencana. Hampir semua jenis bencana, ada di Sumbar, seperti banjir, longsor, gunung merapi termasuk potensi tsunami. Karena itu dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat agar tidak menimbulkan banyak korban.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman mengatakan, saat ini sudah ada sebanyak 32 unit sirene dalam rangkaian early warning system (EWS), yakni peralatan yang dapat menginformasikan bencana dengan cepat yang tersebar di daerah kawasan pesisir Sumbar.
"Tahun ini kita upayakan ada penambahan 21 unit EWS yang disebar untuk daerah kawasan pesisir Sumbar. Sementara, khusus untuk Mentawai akan diajukan penambahan sebanyak 19 unit pada 2020," sebut Erman dalam pembukaan kegiatan Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) pada Rabu (30/10/2019) malam, di Bukittinggi.
Erman menyebut, anggaran BPBD terkait kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumbar saat ini tidak mencukupi bila hanya mengandalkan dana APBD Sumbar. Syukur, BNPB membantu dana rehab rekon dengan jumlah yang cukup besar di lima daerah di Sumbar, antara lain Padang Pariaman,Tanah Datar Kabupaten Solok, Sawahlunto dan Sijunjung.
Dijelaskannya, kendala yang kerap dihadapi terkait pengajuan dana rehab/rekon ke Pemerintah Pusat berkaitan dengan persoalan data, keakuratan dan kecepatan. Syaratnya harus responsif dan segera. Laporan pasca bencana harus segera dari kabupaten/kota untuk diteruskan ke provinsi hingga ke Pusat. Soal teknis ini, kerap jadi persoalan dan temuan BPKP sehingga pengajuan dana bantuan rehab/rekon jadi terkendala.
"Untuk itu melalui kegiatan Bimtek Jitu Pasna yang melibatkan jajaran BPBD daerah dan jurnalis di Sumbar, dapat terbangun integrasi dan kolaborasi dalam menghimpun data lapangan yang akurat dan cepat," ulasnya.