Detak

JAKARTA, Dikutip dari KOMPAS.com - Dirjen Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menyebut, terdapat sekitar 43.000 media massa yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundangan.

"Ada 43.000 yang mengaku jurnalistik, padahal tidak," ujar Samuel dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu

Kemenkominfo, lanjut Samuel, akan menyosialisasikan kepada media-media abal-abal itu supaya memenuhi syarat perusahaan pers sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kami akan rapihin dulu yang 43.000 ini bahwa kalau mau jadi media, ya daftar. Kami kasihkesempatan tiga bulan," ujar Samuel.

Wartawan dari media abal-abal itu sering dilaporkan memeras pejabat. Laporan semacam itu sering datang dari luar Jakarta.

Samuel menambahkan, atas statusnya yang masih ilegal, situs media abal-abal itu semestinya tidak boleh protes jika diblokir oleh Kemenkomiinfo.

"Boleh sih (pengelola situs yang diblokir) ngomong apa saja. Tapi ya jangan berlindung di UU Pers. Jurnalistik itu pilar keempat demokrasi. Kalau diisi sama yang enggak benar, kerja pers menjadi bahaya," ujar dia.

Ada 319 daftar media dituding abal2 alias bodrek. Berikut nama pemilik dan medianya.

1. Ichal - Kompas 24 jam
2. Palti - Indo voices
3. Andi - Input rakyat
4. Shiddiq - Realis berkabar
5. Agus - Aliansi rakyat news
6. Thowaf - Cendana news
7. Jul - Detik kasus
8. Hady - Gatra
9. Wawan - Macca news
10. Luffy - Nalar610
11. Ricky - Info indotim
12. Jefris - Raja wali siber
13. Nurfa - Suara 99
14. Rudi - Intisari
15. Yousri - Ragam news
16. Fitria - Radar selatan
17. Lala - Fajar metro
18. Tomo - Bidik nasional
19. Amela - Suara sosmed
20. Panjaitan - Obor keadilan
21. Muhsi - Central nasional
22. Depe - Radar bhayangkara indonesia
23. Anjas - Berita kota online
24. Diva - Dradioqu
25. Putra - Konkrit news
26. Saiful - Ini kata
27. Buas - Metro nusantara
28. Fhersa - Pilar aktual
29. Siap - Sigap 88 news
30. Husein - Daerah sindo news
31. Day - Memorandum
32. Manik - Tribun news
33. Gun - Opsi news
34. Rully - Indo news
35. Zulfikar - Intai kasus
36. Pardo - Setara post
37. Ryan - Oke bung
38. Sukri - Liputan jatim
39. Denny - Demokrasi news
40. Agus - Permataly
41. Harry - Tribunus antara
42. Bolang - Tribun satu
43. Riko - Nawacita
44. Edy - Mata cakrawala
45. Jefry - Nusantara news 86
46. Indra - Media investigasi
47. Erwin - Jalosi
48. Arwan - Kabar nusantara news
49. Arum - Mora news
50. Saras - Rakyat merdeka news
51. Bern - Central bhayangkara indonesia
52. Widia - Rakyat merdeka online
53. Zaibi - Brata pos
54. Ferry - Police line
55. Teodo - Marjin news
56. Syamsul - Gerbang news
57. Agus - Tv 10 news grup
58. Yordanis - Jurnal tv 9
59. Imam - Seruji
60. Peci - Harian radar nusantara
61. Kariem - Telusur
62. Sony - Reportase rakyat
63. Kudri - Khatulistiwa
64. Edi - Metro tv news
65. Bustomi - Barometer jatim
66. Aka - Berdikari online
67. Akbar - Kabar news
68. Abu - Media oposisi
69. Taufik - Lensa nasional
70. Ilham - Portal buana
71. Dodi - Kupas merdeka
72. Missi - Jurnal celebes
73. Arif - Mitrapol
74. Zulfan - Matan surabaya
75. Maralo - Bukti pers
76. Hermanto - Warta pos
77. Syamsul - Post timur
78. Jery - Teropong berita
79. Benny - Portal islam
80. Eurus - Klik anggaran
81. Kasim - Publik satu
82. Djaz - Aula media
83. Nugie - Sidik
84. Didie - Idencer
85. Muchlas - Jarrak
86. Joko - Brantas news
87. Ucok - Bening media
88. Aidil - Jurnal politik
89. Dani - Jaman info
90. Abdi - Berita rakyat
91. Asa - Indonesia berita
92. Marshal - Lasser news today
93. Gunawan - Buser bhayangkara
94. Totok - Radar indonesia
95. Sirait - E-news
96. Tujuh - Petunjuk 7
97. Rezky - Penyalai news
98. Mirza - Fakta idealis online
99. Santo - Radar nusantara
100. Sufi - A1 news
102. Rasyid - Pilar bangsa news
103. Jayak - Majalah global
104. Mustofa - Warta hukum
105. Julian - PPMI online
106. Negara - Inovasi news
107. Nawir -  Brindo News
108. Hancel - Horizon dipantara
109. Syukran - Zona merah
110. Polri - Indonesia satu
111. Handoko - Ivory news
112. Ambar - Media suara nasional
113. Haposan - Metro rakyat
114. Vidy - Generasi
115. Isda - Nkriku
116. Jeng - Top kota
117. Jal - Steemit
118. Kian - Mantabz
119. Sapto - Pelita nusantara
120. Ari - Suara perubahan
121. Dedi - Suara media
122. Jumardi - Insting jurnalis
123. Albert - Tribun terkini
124. User - Seru Indonesia
125. Budi - Indonesia raya
126. Syarief - Kabar jitu
127. Yuamran - Figur news
128. Hipatios - Kastra
129. Dede - Time global news
130. Sayed -  Kabar polisi
131. Immanuel - Jpnn
132. Budiman - zona dinamika
133. Irfan - Suara jelata
134. Yanti - Indonet 7
135. Iyan - Mercusuar daily 24
136. Joned - Era news
137. Rijal - Patron news
138. Dar - Indikasi news
139. Eva - Indonesia news
140. Candra - Warta pos grup
141. Via - Radar madura
142. Brospy - Liputan today
143. Rahmat - SBSI
144. Yosep - Koya news
145. Prapto - Berita oposisi
146. Rahmad - Pantura
147. Arisandi - Kabar daerah
148. Suardi - Reportase news
149. Solikhul - Pakar bangsa group
150. Amir - President pos
151. Hidayat - Inapos
152. Daniel - Bhayangkari indonesia
153. Ade - Priangan press
154. Putra - Gemantara
155. Rossa - Mitrapol
156. Akmal - Panji nasional
157. Sayed - Bapanas news
158. Dherbi - Pos time news
159. Astrid - Majalah Ungkap
160. Sutrisno - Sinergia news
161. Sigit - Sinar raya news
162. Okta - Media restorasi
163. Sarwo - Tribrata
164. Bemby - Buka mata
165. Silaban - Respon news
166. Abdiansyah - Bara news
167. Indra - Deteksi
168. Do - Layar independent
169. Dipto - Pelita ekspres
170. Arief - Drberita
171. Oby - Solider
172. Samsul - Info jatim
173. Patrick - Mulajadi news
174. Okta - Tirai pesisir
175. Rahmad - Bonoline
176. Imago - Dnews star
177. Firman - Sinar sergai
178. Ibnu - Redaksi kota
179. Markus - Radar online
180. Sarwan - Haluan pos
181. Bos - Media otentik
182. Arif - Karebata
183. Dege - Tabloid jubi
184. Pardo - Setara post
185. Kantor - Media polri
186. Farid - Metro pembaharuan
187. Ryan - Harian memo
188. Hariri - Suara link jatim
189. Andi - Radar investigasi
190. Junaidi - Lintas dinamika
191. Sabar - Iglobal news
192. Fery - Jurnalx
193. Saur - HMS times
194. Mahar - Tabloid lugas
195. Haris - Benteng times
196. Akhyar - Linkar news
197. Itok - Cahaya news
198. Andrian - Isu publik
199. Yogi - Pojok lasika
200. Tawi - Kompas publik
201. Ichsan - Inspirator media
202. Novan - Suara kita
203. Baim - Rakyat jelata
204. Endi - Kesbang
205. Firman - Setya news
206. Tengku - Bidik riau
207. Ernesto - Jawa pers
208. Rudi - Cmc zone
209. Hizkia - Berita jatim
210. Zuraidi - Meja redaksi
211. Herman - Detik expose
212. Gun - Berita independent
213. Syukur - Investigasi Pos
214. Suheri - CB net tv
215. Sayadi - Media lintas nusantara
216. Kalit - Warta pembaharuan
217. Parman - Media bhayangkara
218. Herwandi - Time news
219. Aldi - Garda indonesia
220. Faisol - Radar x net
221. Ali - Fakta Hukum Indonesia
222. Ayom - Kaki rakyat
223. Eri - Ritvone
224. Sekel - Socelo
225. Sultan - Redaksi detektif
226. Hamzah - Media sembilan plus
227. Zainuddin - Berita rakyat news
228. Furqan - Zona media
229. Rouses - Mata lensa
230. Maimun - Pelita 8
231. Hery - Kabar gres
232. Zuneth - Buser kriminal
233. Zainul - Bidik
234. Suar - Pinal news
235. Rendy - Metro publik
236. Haslan - Obrolan bisnis
237. Hamdan - Oke bos
238. Giri - Warta online news
239. Peter - Kabar pas
240. Udin - Memo online
241. Jamhari - Warta 9
242. Qwils - Swara konsumen indonesia
243. Fuan - Cakra hot
244. Indra - Joss today
245. Dial - Dialeksis
246. Satu - One indonesia satu
247. Lagi - Media timur
248. Kuasa - Fokus jurnal
249. Habibie - Lintas parlemen
250. Zainal - Media realitas
251. Peter - Segitiga berita
252. Aminur - Sentral berita
253. Ebianto - Ini pos
254. Gheboy - Satu arah news
255. Izal - Ketik berita
256. Ivan - Pertama
257. Megy - Trisula news
258. Alfan - Indonesia today
259. Suheri - CB net tv
260. Sarwan - Haluan pos
261. Santi - Kaldera news
262. Tulus - Wartasas
263. Wedha - Jurnal patroli news
264. Terang - Bongkar
265. Febri - Konkrit
266. Effendi - Berita lima
267. Reza - Pencanang news
268. Eagle - Dhean media
269. Roni - Purnama news
270. Sea - Media nseas
271. Robby - D one news
272. Erik - Liputan indonesia
273. Toga - Voa indonesia
274. Edi - Lingkaran
275. Alam - Jatim siber
276. Chandra - Jawapes
278. Ravindra - Suara garuda news
279. Zaini - Suara indonesia
280. Goder - One indonesia satu
281. Ais - Jatim kabar daerah
282. Khairul - Suara jatim pos
283. Karsono - Liputan 6
284. Zainul - Radar bangsa
285. Syukur - Koran jatim
286. Arso - Kanal indonesia
287. Mia - Indonesia 1
288. Azhar - Berita nasional
289. Saim - Jurnal media indonesia
290. Irsyad - Kumparan
291. Rezky - Warna plus
292. Decky - Sebarr
293. Toni - Ekspres online
294. David - Beritairn
295. Lemens - Ekspose news
296. Hasin - Indep news
297. Anton - Tegas
298. Hotlas - Tuminesia
299. Badar - Duta
300. Adhi - Lintas media cyber
301. Via - Radar madura
302. Hernawan - Buletin jabar
303. Subkhanu - Radar kudus
304. Fauzal - KPK news
305. Kunyu - Spionase news
306. Negro - Negara online
307. Defri - Selat panjang pos
308. Erwan - Bumi 1
309. Satu - Pustaka lewi
310. Matang - Koran radar online
311. Wahyudi - Berita
312.Lala -Fajarmetro.com
313.muhidin-nusantaratodays.com
314.Rachma -Suara Samudera
315. Julianti - Kabar Indonesia.
316 Dimas- kora
nsuarajournalistkpk,nsuarajournalistkpk.id
317. Purnamasari - radarindonesia.com
318. Budi Santoso - radarjakarta.com
319. Yudi - patromaks.com

PALU - Setibanya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, pada Minggu, 30 September 2018, Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajarannya terkait bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah.

Tiba pada pukul 13.06 WITA, Presiden disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu tampak juga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyatno, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Presiden kemudian menuju ruangan yang berada di bandara dan langsung ratas bersama Gubernur Sulteng, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M Syaugi.

Setelah ratas, Presiden yang mengenakan jaket loreng hijau-hitam TNI, kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. Secara khusus, dirinya meminta kesiapan para prajurit TNI untuk bekerja keras dalam tahapan evakuasi.

"Saya minta saudara-saudara semuanya siap untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan yang berkaitan dengan evakuasi, siap?" kata Presiden.

“Siap!” jawab prajurit TNI serempak.

Selain evakuasi, Kepala Negara juga meminta kesiapan para anggota TNI untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ini.

"Juga bekerja keras bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh komponen Polri, masyarakat dan seluruh lembaga dan kementerian agar kita semuanya bisa segera menyelesaikan persoalan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah ini," ujarnya.

Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung bergerak untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak bencana.

Titik pertama yang dituju adalah Perumnas Balaroa dan tiba pada pukul 13.55 WITA. Di lokasi ini, Presiden meninjau lokasi reruntuhan bangunan dan menyerahkan bantuan.

Setelah itu titik berikutnya yang akan ditinjau Presiden adalah Pantai Talise. Pantai ini merupakan tempat wisata utama di Palu dan terdampak tsunami paling parah.

Selanjutnya Presiden akan menuju Rumah Sakit Undata dan terakhir Presiden akan meninjau posko pengungsi di Lapangan Vatulemo.

Palu, 30 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

PALU - Dua hari pascabencana, Minggu, 30 September 2018, Presiden Joko Widodo memutuskan bertolak ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk meninjau langsung daerah terdampak gempa dan tsunami. Seperti diketahui, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang juga menyebabkan tsunami mengguncang wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat, 28 September petang.

Saat mendengar gempa dan tsunami terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, Presiden memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan operasi tanggap darurat.

Untuk itu, Menko Polhukam, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala BNPB, Wakapolri  telah tiba di Palu, Sabtu, 29 September 2018.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Sabtu malam (29/9) menjelaskan bahwa Presiden memutuskan meninjau langsung ke Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu untuk mengetahui kondisi pascabencana saat ini.

“Presiden akan memberikan arahan terkait prioritas yang harus dilakukan, serta keputusan yang diperlukan terkait dengan dampak bencana di lapangan. Fokus utama saat ini adalah evakuasi korban dan juga pengiriman bantuan,” ucap Pratikno.

Selain itu, sulitnya melakukan koordinasi dalam menangani dampak gempa dan tsunami akibat terputusnya jalur komunikasi menjadi faktor lain yang membuat Kepala Negara bersegera meninjau langsung ke daerah terdampak gempa dan tsunami.

Dalam kunjungan ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ini, Presiden dan rombongan menggunakan Pesawat Boeing 737-400 TNI AU melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Surakarta. Rombongan Presiden lepas landas pada pukul 10.07 WIB.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan penggunaan Boeing 737-400 TNI AU dalam kunjungan kali ini dikarenakan kondisi landasan pacu Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu.

“Landasan pacu yang bisa digunakan hanya sepanjang 2.000 meter dari 2.400 meter landasan pacu yang ada dan kemarin saya bersama rombongan menggunakan jenis pesawat Boeing 737-400,” ucap Hadi.

Setibanya di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Presiden dan rombongan direncanakan akan meninjau beberapa lokasi yang terkena dampak gempa dan tsunami, yaitu Pantai Talise, Perumahan Balaroa, dan Rumah Sakit Wira Buana.

Dalam penerbangan ke Palu ini Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Jayapura - Bertempat di Wilayah Pegunungan Jayawijaya Papua, Rabu 26 Sep 2018, Pangdam XVII/Cenderawasi Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit mendapat kehormatan dengan dinobatkan menjadi Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua. 40 orang Kepala Suku dari Wilayah Pegunungan Tengah Papua  hadir dan ikut serta dalam Prosesi adat yang dipimpin oleh kepala suku Alex Doga. Selain itu tampak hadir pula perwakilan kepala suku dari berbagai daerah di wilayah pesisir dan memberikan sambutan serta dukungan atas penobatan tersebut.

Namun beberapa orang yang menyatakan diri atas nama adat terlihat gerah dan menyatakan protes Pangdam sebagai kepala suku besar pegunungan tengah Papua. Ada yang mengatakan bahwa kepala suku tersebut tidak mengerti adat Papua, ada juga yang menuding bahwa kepala suku tersebut telah menjual adat Papua, adapula yang menggalang suara lewat media sisial untuk mempengaruhi kepala suku yang lain untuk membuka meja adat dan menolak penobatan Pangdam selaku kepala suku. Serta ada yang berusaha menggalang massa melalui medsos mengajak orang turun ke jalan menolak penyerahan lahan 90 hektar kepada TNI.

Saat dikonfirmasi, kepala Suku Alex Doga menanggapi tudingan-tudingan, dan reaksi-reaksi tersebut dengan santai. Ahhh itu mereka yang bicara-bicara miring bukan kepala suku, mereka yang tidak paham tentang suku di pegunungan Papua dan tidak mengerti sejarah. Saya mau jelaskan bahwa gelar Kepala Suku Besar yang dianugrahkan kepada pangdam adalah simbol persaudaran serta kasih antara anak-anak adat pegunungan dengan ABRI (Red. TNI). Hal itu sudah berlangsung sejak dahulu kala, bukan hanya Pangdam kami kasi gelar kepala suku. Bahkan Presiden Sukarno pun juga diangkat kepala suku oleh orang tua kami dahulu. Tutur Alex Doga.

Dulu masa perjuangan Pepera daerah pegunungan ini yang pertama menyatakan kesetiaannya kepada NKRI.  Waktu itu para kepala suku pegunungan diantaranya ada Alex Doga, Kurulu Mabel, Ukhumiarek Asso dan lain-lain mendirikan Markas Pepera di Wamena yang sekarang menjadi gedung RRI Wamena. Mereka berikrar dan menyatakan bahwa wilayah pegunungan tengah adalah bagian dari NKRI. Alex Doga mengisahkan

Para kepala suku pegunungan dipimpin oleh Silo Doga diundang oleh Presiden Sukarno ke istana merdeka di Jakarta dan mereka melaksanakan sumpah setia sebagai Saudara dan mengangkat Sukarno sebagai kepala Suku Pegunungan Papua dengan cara tukar dara ( konon katanya jempol/ibu jari Silo Doga dan Sukarno dilukai dan darahnya dicampurkan). Jadi darah Sukarno sudah menyatu dengan dara Papua. Itulah sebabnya nama Silo Doga digabung dengan nama Sukarno menjadi Silo Karno Doga sebagai simbol persaudaraan, kasih dan kesetiaan. Jadi anak-anak adat Papua tidak boleh durhaka pada leluhur, kami anak-anak pejuang tetap berjuang untuk NKRI. Dulu di Wilayah Pegunungan tidak ada pemberontak, tidak ada angkat senjata. Itu baru-baru saja ada masuk pengaruh-pengaruh dari luar. Kata Silo Doga membeberkan kisahnya.

Kami beri mandat kepada Pangdam sebagai kepala Suku bukan berarti adat Papua hilang di Papua, tetapi adat Papua akan semakin besar sampai ke Jakarta, sampai ke Sulawesi atau kemanapun nanti Pangdam bertugas adat itu tetap dibawa. Sebagaimana Tuhan Yesus memberi mandat kepada murid-muridnya untuk mengabarkan Injil di luar Israel bukan berarti Injil akan hilang di Israel tetapi pengkabaran Injil akan sampai ke pelosok dunia. Injil diturunkan oleh Tuhan Yesus dari Israel warna kulit putih rambut lurus tapi orang Papua kulit hitam rambut keriting boleh pegang Injil. Alex Doga melanjutkan

Pangdam punya kulit dan rambut beda dengan kami orang Papua, tapi hati kami dan jiwa kami jadi satu, sama-sama mau membangun Negara membantu mensejahterahkan rakyat maka kami bersaudara. Meskipun mereka punya warna kulit sama dengan Saya, rambut sama keriting tapi  jiwa kita tidak sama. Mereka selalu mau bikin kacau sedangkan kami selalu ingin damai agar bisa bangun Papua. Pungkasnya.

Ingat Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan perbedaan, Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan damai, tidak melihat suku dan warna kulit tapi jiwanya sama. Kalian orang Papua mengaku pegang Injil tapi tidak mau menerima orang yang beda warna kulitnya dari kalian, itu durhaka pada Tuhan Yesus.

Disinggung masalah penyerahan atau hibah lahan kepada Kodam XVII/Cenderawasi Alex Doga mengatakan bahwa yang kami serahkan adalah hak ulayat kami, bukan punya mereka yang suka berbicara miring-miring. Lahan kami serahkan bukan kepada Pangdam Pribadi tapi kami serahkan kepada Negara utntuk kepentingan Negara. Kami ingin segara dibangun markas ABRI di Distrik Silo Karno Doga, untuk pengamanan dan utuk mensejahterakan Rakyat. Ini sudah terbukti dari sejak dulu ABRI selalu bantu rakyat, bangun jalan, bangun gereja, bangun sekolah, jembatan, bantu pertanian rakyat, mengajar anak-anak di sekolah dan lain-lain. Jadi para kepala suku sudah melihat bahwa untuk bangun pegunungan tengah ini harus oleh ABRI. Mereka itu  yang suka ribut, komentar miring tidak pernah bantu rakyat sedikitpun, mereka makan dari uang Negara tapi mereka bikin kacau Negara.

Senada dengn  itu, kepala suku sekaligus kepala desa Habo Kologo juga mengisahkan. Saya ini bekas Pimpinan TPN/OPM dulu Saya berjuang pernah lari sampai ke PNG. Tapi saya dapat apa? Itu omong kosong semua. Saya pikir di kampung Saya punya tanah ulayat luas, lebih baik Saya pulang bertani. Sekarang Saya punya kebun jeruk luas, ada tanam nanas, hipere dan macam-macam. Tutur Habo.

Jadi kalian yang masih di hutan lebih baik segera turun dan bertani, itu senjata hanya membawa mati, orang lain mati kamu juga nanti mati karena senjata itu. Lebih baik ganti sekop dan linggis, itu membawa kehidupan. Galih tanah, tanam tanaman rejeki dari Tuhan akan tumbuh dari situ. Kata Hano menuturkan.

Di atas tanah Saya dibangun gedung sekolah dibantu oleh adik-adik dari Kodim, anak-anak sekolah banyak lebih 200 orang, tapi gurunya sedikit, kadang-kadang hanya satu orang, yang lainnya hanya makan gaji tapi tidak ajar anak-anak. Adik-adik dari Koramil, pembina desa yang suka datang mengajar, mereka tidak terima gaji tapi mereka bawa buku-buku bagi geratis ke anak-anak sekolah. Habo menuturkan dengan nada prihatin.

Kodim juga bantu kami bangun kantor Desa, bangun gereja. Mereka kerja tidur di honey kami. Mereka tidak minta apa-apa kepada rakyat. Mereka bawa bamak. Sebagian bamak mereka masak sendiri bersama-sama dengan rakyat sebagian lagi dibagi-bagi kepada warga. Lanjut Habo

Saat ditanya kenapa guru malas mengajar di sekolah? Habo menjelaskan, Ahh itu karena tidak ada rumahnya tempat mereka tinggal. Jadi kami minta kepada Bupati, Gubernur segera bangun rumah-rumah untuk guru, Saya siapkan lahan. Datangkan guru kesini untuk ajar anak-anak biar tidak bodoh. Adik-adik di Kodim siap bantu kerjakan, tidak usah serahkan kepada pengusaha nanti uang habis bangunan tidak jadi. Tapi kalau anggota Kodim mereka kerja tulus.

Otentikasi Kapendam XVII/Cenderawasi
Kolonel Inf Muhammad Aidi

SOLO - Sudah menjadi kelaziman bahwa ke mana pun Presiden Joko Widodo pergi, selalu ada staf dari Istana yang ikut menyertainya, baik itu ajudan, Paspampres, maupun staf protokol. Namun, ada yang bukan staf Istana Kepresidenan tetapi juga selalu mengikutinya, yaitu para wartawan.

Saat memberikan sambutan di acara peresmian pembukaan Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jumat, 28 September 2018, Presiden Joko Widodo bercerita mengenai hubungannya dengan para wartawan.

"Saya ingin mengatakan bahwa wartawan itu sahabat saya. Sejak saya di Solo, coba ditanyakan wartawan yang dari Solo, kemudian masuk ke Jakarta, kemana-mana diikuti terus," kata Presiden di The Sunan Hotel, Kota Surakarta.

Presiden menuturkan bahwa dirinya juga sudah sering makan siang atau malam dengan para wartawan. Ataupun berkunjung ke ruang wartawan yang ada di Istana. Hal tersebut ia lakukan ketika dirinya ingin mendapatkan masukan, kritikan, saran, ataupun jika ada hal yang ia ingin tanyakan.

Tak hanya itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa ia selalu takjub dengan para wartawan ini. Ia bercerita bahwa setiap dirinya turun dari mobil, para wartawan selalu sudah ada di depannya.

"Apa ini mendahului saya, atau mungkin di belakang saya tapi lari kemudian di depan saya?" ucapnya.

Kepala Negara juga bercerita bahwa dirinya beberapa kali main futsal atau sepakbola dengan para wartawan ini. Sambil berkelakar ia menuturkan bahwa para wartawan ini tidak pernah menang ketika bertanding dengannya.

Kedekatannya dengan para wartawan ini membuat dirinya mendengar bahwa ia dijuluki _media darling_. Apapun itu, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah agar berita yang ditulis itu faktual.

"Banyak yang mengatakan saya ini _media darling_. Banyak yang mengatakan itu. Saya enggak ngerti, benar enggak itu? Menurut saya yang paling penting, berita itu yang berdasarkan fakta," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

SOLO - Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita mendalam atas bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan sekitarnya. Hingga saat ini, Kepala Negara juga masih terus memantau perkembangan terkini dari daerah terdampak gempa itu.

"Saya dan kita semua ikut berduka cita atas terjadinya gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala, di Palu, dan sekitarnya. Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Kepala BNPB meskipun informasi itu belum semuanya ada karena memang sulit untuk telepon ke sana," ujar Presiden dalam pernyataan resmi di kediamannya di Solo, pada Jumat, 28 September 2018, pada pukul 23.10 WIB.

Presiden mengatakan, sedari sore tadi telah mencoba menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengetahui keadaan di sana. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil karena sambungan komunikasi yang terganggu.

Presiden Joko Widodo langsung bergerak cepat dengan memerintahkan Menkopolhukam untuk mengkoordinasikan jajarannya baik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI untuk melakukan penanganan darurat atas peristiwa ini.

"Saya telah perintahkan Menkopolhukam untuk mengkoordinasikan BNPB. Saya sudah telepon tadi ke panglima TNI untuk bersama-sama menangani terutama yang berkaitan dengan penanganan darurat baik pencarian korban, evakuasi, dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan," tuturnya.

Saat ini, para jajarannya itu sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi terdampak gempa dan tsunami. Ia berharap agar esok hari pihaknya sudah mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai kondisi di lapangan.

"Setiap menit, setiap jam, saya selalu mengikuti peristiwa yang terjadi dari sini. Saya berharap setelah mendapat penjelasan secara penuh baru menentukan rencana," ucapnya.

Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun senantiasa menjaga kewaspadaan terhadap gempa susulan yang mungkin saja terjadi. Dirinya berdoa agar musibah ini dapat dilalui dan diselesaikan bersama.

"Seluruh masyarakat terutama yang berada di Donggala, Palu, dan sekitarnya agar tetap tenang tetapi juga tetap waspada. Kita berharap ini segera bisa diselesaikan bersama-sama," ujar Presiden mengakhiri pernyataan.

Jakarta - Bertempat di Aula Gajah Mada Mapusterad Jln. Setu Cipayung Jakarta Timur, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Mayjen TNI Hartomo beserta segenap keluarga besar Pusterad menggelar acara Komunikasi Sosial dengan Komponen Bangsa, dengan menghadirkan berbagai kalangan diantaranya Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri, PPAD, PEPABRI, MUI, NU, PP, Muhammadiyah, KNPI, FKPPI, PPM, Tokoh Agama, FBR, Tokoh Masyarakat Betawi, Para Mahasiswa, Pelajar, dan Santri, Rabu (28 September 2018).

Hadir juga Narasumber Prof. Bambang Shargy yang sehari-hari sebagai Ketua Program Study Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI dan aktif melakukan penelitian dibidang masalah pembangunan perbatasan dan kepemudaan. Selain itu juga ada Narasumber Dra. Sri Yanuarti yang sehari-harinya sebagai Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI.

Danpusterad dalam mengawali sambutan tertulis yang dibacakan Wadan Pusterad Brigjen TNI Joko Warsito  mengatakan, Sesuai Amanat UU Nomor 34 Tahun 2004  tentang  TNI  Pasal  7  ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap   bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI senantiasa melaksanakan komunikasi sosial dengan seluruh komponen bangsa agar terciptanya hubungan yang harmonis untuk memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa guna menjaga keutuhan NKRI peran komunikasi sosial dalam hubungan antara TNI AD dengan rakyat sudah   berjalan dari semenjak  berdirinya NKRI," papar Danpusterad.

Lebih lanjut Danpusterad mengatakan, kegiatan komunikasi sosial ini merupakan salah satu sarana yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memelihara dan mempererat hubungan serta meningkatkan kebersamaan antara TNI dengan segenap komponen bangsa melalui komunikasi yang dialogis untuk dapat saling memberikan masukan dan informasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, sehingga diperoleh kesamaan pandangan dalam memahami setiap permasalahan yang terjadi untuk mencari solusi terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang harus kita jaga.

Danpusterad menambahkan, Kita pahami bersama bahwa tuntutan dan tantangan tugas kedepan tidaklah semakin ringan, dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sedemikian cepat terkait dengan adanya isu-isu    global sehingga menghadirkan berbagai bentuk ancaman baik langsung maupun tidak langsung yang sulit untuk  diprediksi bagi bangsa kita. Maka, dinamika perubahan tersebut menuntut TNI untuk mentransformasi diri menjadi suatu organisasi yang profesional dengan sumber daya manusia yang tidak diragukan lagi, juga dilakukan peningkatan kemampuan individu, sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman nyata tersebut.

Saat ini seluruh komponen bangsa dituntut cerdas untuk menghadapi kondisi yang sulit diprediksi dan cepat berubah. "Ada upaya adu domba dalam bentuk sara, provokasi, narkoba, kriminal, tka, bencana alam, penyalahgunaan media sosial, berita hoax, serangan cyber dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern. Hal ini menghadirkan kecenderungan perspektif terhadap ancaman baik ancaman militer maupun ancaman non militer, mengakibatkan instabilitas keamanan yang kemudian dapat menjadi konflik sosial politik nasional. Keanekaragaman adat istiadat, budaya maupun agama yang ada di Indonesia sering menimbulkan premordialisme yang cenderung melunturkan jiwa kebersamaan dan persatuan. Disinilah perlunya mengingatkan kita kembali pada jati diri bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara serta anti radikalisme, sehingga terlahir kesadaran diri dalam diri kita sendiri akan pentingnya rasa cinta tanah air," imbuhnya.

Lebih jauh Danpusterad memberikan pandangan, pada tahun 2019 masih akan menghadapi Pilleg, Pemilihan DPD RI dan Pilpres.

"Kita berharap kepada tokoh-tokoh nasional baik tokoh politik, budayawan maupun tokoh agama dan masyarakat untuk dapat menciptakan suasana yang sejuk dan kondusif, sehingga tidak menimbulkan kontrofersi/kegaduhan yang mengakibatkan masyarakat menjadi terbelah dan rentan terjadi konflik di masyarakat," ujarnya.

Danpusterad sekaligus menyampaikan harapan kepada narasumber,  kiranya dapat   memberikan informasi dan formulasi mengurai permasalahan yang kita hadapi saat ini.

Demikain pula saran pendapat / masukan dari forum ini, dalam pelaksanaan diskusi nanti untuk dapatnya memberikan solusi untuk menghadapi kondisi yang ada.

Sementara itu disela-sela acara, Kabag Komsos Sdirbinter Pusterad Letkol Inf Suparno, S.H, M.Si selaku panitia penyelenggara mengatakan bahwa, ini merupakan kegiatan Semesteran Program Kerja Pusterad yang dibidangi oleh Dirbinter Pusterad dengantujuan memberikan informasi dan mencari solusi permasalahan-permasalahan kekinian, oleh karena itu menurut Letkol Suparno, setiap kegiatan Komsos selalu menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan terutama ahli dari akademisi dan lain-lain.

Diakhir pertemuan, diadakan sesi tanya jawab yang dipandu moderator DR. Risalwan Habdy Lubis, S. Sos antara lain menyampaikan saran pendapat dari Mayjen TNI Purn Prijanto bahwa perlu diadakannya meninjau ulang kembali tentang amandemen UUD 1945 untuk dikembalikan sebagaimana aslinya.

Begitu juga Mayjen TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya menyampaikan, untuk mengawali makna Panca Sila dari lingkup terkecil yaitu keluarga, RT, RW, Kecamatan sampai kepada pimpinan tertinggi. (Red).

Jakarta - Rapat DPD RI dengar pendapat bersama Dirjen Otda, Kemenkopolhukam dan Staff Presiden  terkait permasalahan Aceh dan Pupua turun membahas kasus konflik lahan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, bertempat di Gedung DPD RI, Selasa (25/09).

Dalam rapat tersebut turut dihadiri oleh, Senator DPD RI Fachrul Razi MIP (Wakil Pimpinan Komite DPD RI), Fahira Idris, SE.MM (Wakil Pimpinan Komite III DPD RI),  Dr. Soni Sumarsono.MDM (dirgen otda kemendagri), Mayjen TNI (Purn) Andrie, (Ketua Desk Otsus Kemenpolhukam), serta Ifdhal Hasim, (Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Staf Presiden.

Dalam paparannya dihadapan Dirjen Otda, Kemenkopolhukam dan Staf Presiden, Fachrul razi memaparkan ada proyek besar pemerintah pusat di Aceh yang disebut Fachrul Razi sebagai “Proyek Freeport kedua” Pertambangan emas terbesar di Nagan Raya, Propinsi Aceh,” tegasnya.

Dirinya kesal dengan surat perizinan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Dirjen Mineral dan Batubara yang mengeluarkan izin pertambangan besar besaran di Aceh. “Hari ini pemerintah pusat bermain menciptakan konflik baru di Aceh, pemerintah pusat telah mengeluarkan izin 10.000 hektar tanah pertambangan emas yang ada Nagan Raya, bahkan telah terjadi pematokan lahan dan penambangan  besar besaran oleh proyek. efeknya masyarakat yang tinggal di dalam lahan terpaksa harus keluar ini sungguh disayangkan. “Saya khawatir terjadi freeport kedua di Aceh," kata Fachrul Razi dalam rapat DPD RI.

Dirinya mengecam izin yang dikeluarkan dan meminta untuk mencabut dan menutup operasional pertambangan emas besar besaran di Aceh. “Saya meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kementerian ESDM dan mencopot Menteri ESDM dan Dirjen Mineral dan Batubara atas kewenangannya mengeluarkan izin pertambangan emas besar besaran di Aceh,” tuntutnya.

Senator Fachrul Razi juga mengatakan akan mengawasi masalah ini, dan mengancam akan melakukan aksi penolakan izin pertambangan ini di Jakarta. “Sebagai Senator, kapasitas sebagai anggota MPR RI, saya akan meminta Presiden Jokowi mencopot Menteri ESDM dan Dirjen Mineral dan Batubara, serta akan melaporkan ke KPK RI atas perizanan pertambangan ini,” tegas Fachrul Razi.

PADANG – Pemerintah Kota Padang sejak tahun 2018 mulai menerapkan sistem transaksi non tunai  untuk setiap penerimaan maupun pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemberlakuan transaksi non tunai merupakan bentuk dukungan Pemko Padang terhadap kebijakan pemerintah pusat yakni Kementrian Dalam Negeri.

Transaksi non tunai merupakan pembayaran yang diberikan dengan tidak menyerahkan uang langsung. Cara tersebut dilakukan melalui pihak ketiga yaitu perbankan dengan metode transfer. Bank yang digunakan dalam pembayaran tersebut yaitu Bank Nagari.

Hal itu disampaikan oleh Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari mewakili Wali Kota Padang pada penyerahan secara simbolis Dana Operasional RT dan RW Se-Kecamatan Lubuak Bagaluang nan XX di Masjid Nurul Iqdam Jalan Gurun Laweh Nan XX, Senin (24/9/18).

Dikatakan Rosail, apabila RT dan RW yang belum memiliki Bank Nagari, dapat menggunakan Bank lain dengan ketentuan dikenakan biaya administrasi transfer.

“Untuk triwulan ke-IV nanti pembayaran dana Operasional RT dan RW di Kecamatan Lubuk Begalung, sudah melakukan transaksi dengan Non Tunai,” ujar Rosail.

Diharapkan, program ini akan berjalan di Kecamatan Lubuk Begalung. Banyak hal positif yang didapat masyarakat dari penggunaan uang nontunai. Selain praktis, transaksi dengan nontunai juga lebih aman karena kita tidak membawa uang secara fisik yang dalam jumlah besar akan merepotkan sehingga efisien.

Ditambahkan Rosail pada hari ini sebanyak 15 Kelurahan menerima Dana Opersaional RT dan RW, Adapun besaran dana operasional RT/RW tersebut untuk masing-masing kelurahan, sebagai berikut; Kel. Kampung Baru (Rp. 25.050.000), Kel. Cengkeh(Rp. 19.500.000), Kel Tanah Sirah Piai(Rp. 31.200.000), Kel. Tanjung Saba Pitameh(Rp. 17.250.500), Kel. Lubuak Bagaluang(Rp. 34.500.000), Kel. Gurun Laweh(Rp.21.750.000).

Selanjutnya Kel. Koto baru (Rp.42.150.000), Kel. Banuaran (Rp.44.700.000), Kel. Parak Laweh (Rp.40.650.000), Kel.Kampung Jua (Rp.27.450.000), Kel.Batung Taba (Rp.31.800.000), Kel.Pampangan (Rp.46.800.000), Kel.Pengambiran (Rp.78.000.000) dan Kel.Gates (Rp.34.350.000).
Total dana keseluruhannya sebesar Rp. 502.230.000.

“Mudah-mudahan dengan diserahkannya dana operasional RT dan RW ini, dapat membantu pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat, karena RT dan RW sebagai mitra kerja dari pemerintah,”tutur Rosail.(Nd)

PADANG - Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di 11 kecamatan se-Kota Padang menyampaikan aspirasi kepada Walikota Padang Mahyeldi Asnharullah. Walikota pun menerima masing-masing aspirasi dari perwakilan TKSK tersebut di Rumahdinasnya jalan A.Yani 11, Senin (24/9).

"Kami berharap dukungan dari bapak walikota, sehingga ke depan lebih baik lagi," ungkap Erniwati salah seorang perwakilan TKSK.

Disebutkannya, TKSK di kecamatan adalah sebagai mitra camat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013, bahwa TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di setiap wilayah penugasan di kecamatan
Sementara diakuinya, namun tetapi selama ini TKSK belum dilibatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan sosial di kecamatan.

“Untuk itu kita berharap betul arahan dan bimbingan pak wali, agar memberikan perubahan dalam keberadaan kami di kecamatan. Sehingga pihak kecamatan betul-betul memberdayakan kami secara maksimal," harapnya.

Sementara Walikota Padang menanggapi aspirasi tersebut dengan hangat. Sebagaimana TKSK bertindak sebagai koordinator, fasilitator dan administrator yang bekerjasama dengan Dinas Sosial.

“Terkait penguatan kelembagaan diharapkan terciptanya sinergi dan koordinasi yang baik antara TKSK dengan kecamatan. Sehingga apa saja program kegiatan dari Kementerian Sosial di Padang senantiasa berjalan maksimal di masing-masing kecamatan,” imbuh wako.

Menurut walikota, apabila kegiatan program TKSK dapat berjalan dengan baik tentu akan bermanfaat bagi masyarakat. Terutama mengatasi berbagai permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat seperti penanggulan kemiskinan. Di samping itu di kalangan generasi muda seperti mengatasi kenakalan remaja, tawuran, genk-genk motor dan lainnya.

“Semoga TKSK juga dapat menekan permasalahan sosial. Sehingga keberadaanya sangat dirasakan bagi kota ini,” tukasnya. (David)

PADANG – Sebanyak 20 orang Anak Jalanan (Anjal) mengikuti pelatihan pola pembinaan terpadu  kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti di Markas Komando Batalyon 133 Yudha Sakti Air Tawar. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Wali kota  Padang, Selasa (25/9/18).

Dalam sambutannya Mahyeldi mengatakan, begitu kompleknya permasalahan anak jalanan kadang sudah membentuk sebuah lingkaran yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Oleh sebab itu, untuk mengurangi aktifitas anjal di jalanan, maka perlu penanganan yang lebih serius, agar Anjal ini menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

“Ini kerjasama yang kedua kalinya dilakukan, pada tahun 2017 yang lalu sudah dilakukan hal yang sama, banyak diantara mereka sudah berubah kearah yang lebih baik,”terang Mahyeldi.

Lebih lanjut dikatakan Mahyeldi, untuk mengurangi aktifitas anak jalanan, maka diberikan pola pembinaan mental spiritual, yang perlu kita robah itu mentalnya, tanggung jawabnya, setelah itu kita berikan pelatihan, kalau anjal tersebut dalam usia sekolah kita kembalikan ke sekolah.

Disamping itu orang tuanya juga kita panggil, kita berikan pembinaan karena persolan ini tidak selesai dengan pemerintah saja, sehingga ketika anaknya kembali kepada kehidupan normalnya, orang tua sudah siap.

“Kepada orang tua yang ada di kota padang, saya mengharapkan berikanlah perhatian kepada anaknya, kita ingin di kota padang ini Anjal tidak ada lagi (zero), sehingga padang lebih kondusif lagi,”pungkas  Mahyeldi.

Disamping itu pemerintah kota padang juga berusaha untuk melakukan penguatan ekonomi dengan membuka lapangan kerja baru, sehingga mereka yang sudah dilatih dapat diterima pada dunia kerja.

“Apa yang kita lakukan ini bukan saja hasil yang dapat dirasakan (output), akan tetapi efek jangka panjang dari hal tersebut (outcome),” ujar Mahyeldi.

Sementara itu Komandan Batalyon 133 Yudha Sakti Endik H.S. menyampaikan Tujuan  penyelenggaraan pelatihan kedisiplinan ini, yaitu untuk membentuk anak-anak yang kurang mendapat perhatian yang kesehariannya bermain dijalanan, agar menjadi manusia yang berdisiplin bertanggungajawab, memiliki mental juang yang kuat serta memiliki sikap dan kepribadian yang baik demi terwujudnya manusia yang berkualitas dan berprestasi sesuai dengan pancasila.

Latihan ini dilaksanakan selama 6 (Enam) hari, dengan jadwalnya yang sangat padat, mulai dari bangun pagi jam 04.00 sampai jam 10.00 malam. Anjal ini kita latih bagaimana disiplin militer,cara berbicara,cara bertingkah laku ala militer, cara menjawab salam, yang penting lagi dalam kelompok ini kita bangun jiwa korsa(kekompakan), suka dan duka dihadapi bersama satu yang bersalah semua mendapat hukuman.

“Diharapkan melalui latihan ini dapat menumbuh kembangkan kesadaran pribadi maupun kelompok , memiliki kemauan untuk maju, memiliki kemauan yang kuat untuk berubah dan tidak lagi dicap sebagai anak jalanan,”tutur Endik.(Nd/Fsl)

JAKARTA - Sekretariat Presiden (Setpres) selaku lembaga kepresidenan di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Kedua pihak menyosialisasikan aturan-aturan kampanye Pemilihan Presiden 2019 dalam kaitannya dengan netralitas ASN lembaga kepresidenan.

"Hari ini kami mengundang teman-teman Bawaslu dan KPU untuk memberi penjelasan kepada jajaran Setpres, Sesmil, dan Paspampres yang tentunya di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Semua unsur staf hadir supaya semua paham aturan-aturan KPU," ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dalam pernyataan pers bersama pada Senin, 24 September 2018.

Sosialisasi aturan kampanye berlangsung selama kurang lebih dua jam dengan menghadirkan Kepala Biro Teknis dan Masyarakat (Tekmas) KPU Nur Syarifah dan Kepala Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu La Bayoni.

Untuk diketahui, sosialisasi yang digelar hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah sosialisasi serupa digelar pada 17 September 2018.

"Yang pertama minggu lalu di jajaran pimpinan, yang berikutnya (hari ini) ada unsur staf pelaksana. Tadi sudah didengar langsung oleh semua jajaran dan staf Paspampres. Kami sendiri sudah dijelaskan oleh KPU dan Bawaslu mengenai rambu-rambu yang harus kita ikuti," tutur Kasetpres.

Dalam acara sosialisasi itu, Kasetpres menyampaikan komitmen Sekretariat Presiden untuk menerapkan dan memperhatikan seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu agar tidak mengganggu netralitas ASN dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye.

"Tadi sudah diberi penjelasan oleh KPU dan Bawaslu. Di sini juga saya hadirkan protokol Kementerian Luar Negeri sehingga ketika Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri beliau yang menangani di luar negeri bisa paham aturan mana yang bisa kita gunakan dan mana yang harus dipahami dan dihindari," ungkapnya.

Kepala Biro Tekmas KPU Nur Syarifah, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa tugas Presiden yang kebetulan juga kandidat calon presiden tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang tetap melekat kepada Presiden baik dalam kapasitasnya selaku kepala negara maupun kandidat presiden ialah pengamanan, keprotokolan, dan kesehatan.

"ASN yang melekat kepada lembaga kepresidenan tetap harus bekerja dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Prinsipnya adalah profesional dan proporsional sesuai dengan tugas-tugas kelembagaannya. Tetap harus netral dalam kapasitas ketika berhadapan dengan kandidasi untuk Pilpres 2019," imbuhnya.

Adapun Bawaslu dalam acara ini menitikberatkan pada penyampaian PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagai objek yang akan diawasi oleh lembaga pengawas pemilu itu selama masa kampanye.

"Dalam kaitan dengan pelaksanaan peran ASN Sekretariat Presiden, Bawaslu telah memberikan penjelasan lebih jauh bagaimana posisi ASN dalam sekretariat kepresidenan untuk memfasilitasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Presiden," ujar La Bayoni.


J

Presiden Joko Widodo menghadiri acara reuni akbar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Jakarta Convention Center, pada Sabtu, 22 September 2018. Presiden yang kebetulan merupakan alumni UGM berbagi kisah soal rekan-rekannya yang berutang semasa kuliah.

"Tadi Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) kan menyampaikan, katanya banyak yang _ngutang_ di SGPC (warung sego pecel Bu Wiryo), benar enggak sih? Coba yang pernah _ngutang_ di SGPC maju," ujarnya.

Kepala Negara sendiri mengaku saat itu dirinya tidak pernah berutang di warung yang saat ini berlokasi tak jauh dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM itu.

"Saya terus terang tidak pernah makan di SGPC karena mahal buat saya. Ada yang lebih murah, ada yang harganya separuhnya. Itu yang saya biasa makan di situ," tuturnya.

"Memang Gadjah Mada masa lalu ya seperti ini, _ngutang_ di warung. Sama, saya juga mengalami," imbuhnya sedikit mengenang.

Salah satu alumni UGM yang maju ke hadapan Presiden setelah diminta langsung mendapat tepukan tangan meriah saat memperkenalkan dirinya yang kebetulan bernama Widodo, sama dengan nama belakang Presiden Jokowi.

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan tahun 1986 itu menceritakan kisahnya bersama dengan teman-teman yang sering berutang di warung makan. Ia mengaku hingga lulus sekalipun masih memiliki utang di warung itu.

"Jadi kalau uang kiriman belum datang ya kita tulis di situ (nota bon). Itu saya kira hampir semua teman-teman seperti itu termasuk saya. Sampai lulus pun saya masih punya utang. Ketika saya sudah punya gaji, saya kembali ke sana untuk membayar," kisahnya yang kemudian disambut tepuk tangan hadirin.

Kisah lainnya datang dari Faisal, lulusan kedokteran UGM. Ia bahkan mengaku pernah mampir ke warung SGPC Bu Wiryo dan membayarnya tidak sesuai dengan apa yang ia makan.

"Pernah di SGPC ambil 5 bayarnya 2," kata Faisal.

"Saya perlu ingatkan kepada Bapak/Ibu sekalian yang ambil 5 tapi bayar 2 tolong dibayar sekarang. Itu di akhiratnya hati-hati nanti," celetuk Presiden.

YOGYAKARTA - Saat menghadiri acara reuni akbar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Tahun 2018, Presiden Joko Widodo sempat menyaksikan penampilan sejumlah menterinya di Kabinet Kerja. Mereka yang tergabung dalam "Elek Yo Ben" memang mendapatkan kesempatan tersendiri untuk menunjukkan kebolehannya dengan menyanyikan lagu "Pelangi di Matamu".

Ada satu testimoni dan pesan khusus dari Presiden untuk para personel Elek Yo Ben. Hal itu disampaikannya saat berada di ruang tunggu di lokasi acara, Jakarta Convention Center, pada Sabtu, 22 September 2018.

"Tadi di ruang _holding_ saya sampaikan, _mbok_ latihannya yang rutin. Waktu saya lihat Elek Yo Ben ini tampil di TV memang (sesuai namanya) jelek banget. Betul, saya sampai mules-mules," canda Presiden disambut tawa para hadirin.

Presiden berujar, saat tampil secara _live_, hal itu memang tidak terlalu terlihat. Namun, berbeda apabila penampilan mereka dilihat melalui layar televisi.

"Ini tadi agak bagus karena ada _backing_ vokalnya. Enggak pernah latihan. Kerja terus enggak pernah latihan," sambungnya yang lagi-lagi disambut riuh tepuk tangan peserta acara.

Sambutan Presiden itu memang sukses mengundang tawa para alumni UGM. Di awal sambutan, Presiden bahkan mengaku berniat untuk ikut bernyanyi bersama dengan jajarannya itu.

"Tapi saya minta satu lagu ternyata Elek Yo Ben enggak bisa. Ya sudah enggak jadi lah," kata Presiden.

Tampak turut bergabung dalam Elek Yo Ben, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Jakarta - Salah satu agenda the 14th ASOSAI Assembly meeting yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 19 – 22 September adalah pemilihan anggota ASOSAI Governing Board dan audit committee periode 2018 – 2021.

BPK maju sebagai kandidat dalam pemilihan tersebut bersama 6 SAI lainnya yaitu Bangladesh, Irak, Kuwait, Nepal, Pakistan dan Rusia untuk memperebutkan 5 kursi keanggotaan.

Adapun untuk pemilihan audit committee, 5 SAI yaitu Azerbaijan, Jordan, Kazakhstan, Saudi Arabia dan Turki memperebutkan 2 kursi untuk menjadi audit committee.

Pemilihan tersebut dilaksanakan pada 22 September 2018. Sebanyak 38 SAI dari 46 SAI anggota ASOSAI menggunakan haknya untuk memilih anggota ASOSAI Governing Board dan audit committee. BPK diwakili oleh Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua BPK dalam melakukan pemungutan suara. Ketua SAI Mongolia dan SAI Myanmar bertindak sebagai observer dalam proses pemungutan suara tersebut.

Dari hasil penghitungan suara, BPK memperoleh suara terbanyak sebanyak 30 dari 38 suara. 4 SAI lainnya yang terpilih sebagai anggota ASOSAI Governing Board adalah SAI Kuwait, SAI Rusia, SAI Nepal, dan SAI Bangladesh. Dengan terpilihnya BPK sebagai anggota ASOSAI Governing Board periode 2018 – 2021, BPK akan melanjutkan perannya dalam mengarahkan keputusan strategis ASOSAI 3 tahun kedepan. (Red)

PONTIANAK, SP - Puluhan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Pontianak menggelar aksi simpatik, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengambil langkah konkret mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumat (21/9).

Selain berorasi, massa yang membawa sejumlah spanduk dan berikat kepala kain merah-putih ini juga membagikan sebanyak 100 bibit gaharu kepada pengguna jalan.

“Mari kita hentikan, aksi-aksi membakar lahan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar,” kata Samsul Hadi, koordinator aksi.

Dalam orasinya, Samsul mendesak pemerintah daerah dan lembaga terkait, segera membuat regulasi dan langkah-langkah konkret untuk mencegah Karhutla. Dia menilai, program-program sosialisasi yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir tidak optimal, karena Karhutla masih terjadi.

“Jangan terlalu banyak sosialisasi, harus lebih pada langkah konkret nyata untuk mencegah terjadinya Karhutla yang berdampak kabut asap,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, massa bergerak dari Halaman Masjid Al Muhtadin di Komplek Universitas Tanjungpura. Massa kemudian berjalan kaki menuju titik aksi dengan meneriakkan yel-yel sambil membentangkan spanduk dan poster yang intinya meminta kepada oknum ataupun pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan agar dihentikan.

Koordinator lapangan, Gusti mengatakan, aksi pembakaran hutan dan lahan berdampak sangat luas mulai dari kesehatan lingkungan, merusak ekosistem dan habitat satwa serta memengaruhi hubungan bilateral dengan beberapa negara tetangga.

"Diharapkan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya bisa menciptakan lingkungan yang hijau," ungkap Gusti.

Sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) tahun ini sempat meluas. Total ada empat kota dan kabupaten yang terdampak kejadian tersebut.

Data dihimpun menyebutkan di Kabupaten Ketapang 168 hektare lahan terbakar; Kota Pontianak 94 hektare; Kota Singkawang 2.732 hektare; Sintang 56 hektare terbakar.

Karhutla juga berdampak pada kualitas udara di Kalbar. Sekolah pun terkena dampak akibat kejadian tersebut.[Yud/Red]

Padang - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Nomor 14.251.519 itu terletak di Jalan Sawahan, tak jauh dari Gedung DPRD Kota Padang. SPBU itu terbakar Jumat (21/9/2018), sekitar pukul 14.50 WIB. Belum diketahui penyebab SPBU tersebut terbakar.

Api diperkirakan berasal dari sebuah angkutan kota (angkot) yang sedang mengisi bahan bakar jenis premium. Berbagai spekulasi muncul akibat sopir angkot merokok sehingga memicu percikan api. Padahal setiap SPBU sudah dipajang larangan keras untuk tidak memicu kebakaran.

Namun kata Randi, salah seorang petugas SPBU, diduga terjadi gangguan kabel mobil di mesin, sehingga memunculkan percikan api. Dengan cepat, si jago merah menyambar dan menghanguskan seluruh pompa.

"Saya sedang di dalam. Saya lihat api sudah besar. Angkot itu terbakar. Semua panik karena tiap siang selalu berjubel kendaraan mengisi BBM terutama premium, " kata Randi, petugas SPBU.

Beberapa unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Hingga pukul 15.30 WIB, petugas berhasil  menjinakkan api.

Diketahui 1 unit angkot dan 1 unit motor hangus terbakar, yang tinggal hanya kerangka kendaraan saja. Berbagai spekulasi muncul sebagai penyebab kebakaran, namun pihak forensik Polda Sumbar, Polresta Padang dan Polsek Padang Timur kelihatan mengidentifikasi lokasi kebakaran.

Sebagai sebuah negara besar, Indonesia sebenarnya dikaruniai dengan kekayaan lahan yang sangat banyak, namun distribusinya kurang merata. Fenomena ini menjadi perhatian tersendiri bagi Presiden Joko Widodo.

"Kita memiliki lahan di 17 ribu pulau yang kita miliki. Tapi memang dalam proses distribusinya ini sering dikeluhkan oleh masyarakat," ujarnya saat membuka acara Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, pada Kamis, 20 September 2018.

Pengelolaan dan distribusi lahan secara tidak berkeadilan tersebut sempat ditanyakan dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, sekali lagi ia menegaskan bahwa distribusi tersebut tidak dilakukan olehnya.

"Banyak yang protes kepada saya, 'Pak masa yang dapat yang besar-besar saja?' Saya jawab, yang bagi siapa? Bukan saya yang membagi. Sering saya ditunjuk-tunjuk, ada yang demo," ucapnya.

Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan distribusi lahan di Tanah Air melalui kebijakan-kebijakannya. Kebijakan itu meliputi reforma agaria, percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah rakyat, dan perhutanan sosial.

"Ini yang ingin kita betulkan agar yang namanya reforma agraria, pembagian sertifikat, dan perhutanan sosial itu betul-betul bisa berjalan dengan baik sehingga struktur penguasaan lahan di Tanah Air itu betul-betul berkeadilan," kata Presiden.

Khusus penerbitan sertifikat untuk rakyat, dalam dua tahun terakhir pemerintah berupaya mempercepat terbitnya sertifikat bagi jutaan bidang tanah yang belum diakui kepemilikannya. Untuk tahun ini, 7 juta sertifikat bidang tanah ditargetkan untuk dapat terbit dari biasanya yang hanya sekitar 500 ribu sertifikat per tahun.

"Yang jelas kita bekerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta bisa, tahun ini 7 juta insyaallah bisa. Kita ini kalau sudah namanya bekerja dengan sistem yang benar, diawasi yang benar, itu bisa. Saya mempercayai itu," tutur Presiden.

Sedangkan kebijakan lainnya, yakni perhutanan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pengelolaan kawasan hutan secara produktif juga terus dilakukan. Tercatat hingga saat ini pemerintah telah memberikan akses terhadap 1,9 juta hektare lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk dikelola secara produktif.

"Sampai hari ini sudah 1,9 juta (hektare) yang kita bagikan. Tahun depan target kurang lebih 3 juta," ungkap Presiden.

Adapun mengenai Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur soal reforma agraria, Kepala Negara menyebut bahwa draf aturan tersebut sudah dalam tahap finalisasi, namun belum sampai kepada dirinya.

"Mengenai Perpresnya (reforma agraria) tadi pagi saya cek, sudah mutar tapi belum sampai meja saya. Tadi saya bisiki Pak Menko seminggu lagi harus selesai,” ujarnya.

Perpres tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat reforma agraria sehingga akses lahan bagi masyarakat Indonesia dapat terlaksana.

Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo turut menyerahkan sertifikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diberikan kepada Kabupaten Sanggau, Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat untuk 3 hutan adat, dan Sertifikat Pemberdayaan yang diberikan kepada Bupati Tuban dan Bupati Lombok Utara.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Presiden Joko Widodo resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 19 September 2018.

Gubernur dan wakil gubernur yang dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 masing-masing ialah Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah.

Petikan surat keputusan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada keduanya di Istana Merdeka sebelum kemudian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara. Selama prosesi, mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres dengan turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pengambilan sumpah dan pelantikan kemudian digelar di Istana Negara. Setelah dilantik, keduanya akan langsung mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023 mendatang.

Selepas pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru saja dilantik untuk langsung bekerja dan turun ke lapangan. Keduanya diberikan tugas untuk bersegera menyelesaikan proses perbaikan fasilitas umum dan merekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu.

"Tadi saya sampaikan ke Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur untuk langsung bekerja. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada persoalan besar yang harus diselesaikan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang kemarin menjadi korban gempa," ujar Presiden.

Terkait hal itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah di hadapan para jurnalis mengatakan akan langsung turun dan berkoordinasi dengan kepala daerah yang daerahnya terdampak gempa.

"Kami akan segera melakukan koordinasi dan berdiskusi bersama kepala daerah yang daerahnya terkena gempa," ucapnya.

JAKARTA - Pemerintah Kota Padang kembali mendulang prestasi. Tak tanggung-tanggung, dua (2) penghargaan tingkat nasional berhasil disabet sekaligus.

Setelah melewati tahap penyaringan dan pengolahan data, survey, serta verifikasi data hingga tahap akhir penjurian dilakukan pada 16-19 juli 2018 terhadap 48 nominator, kabupaten, kota dan provinsi. Tim juri memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Kota Padang sebagai pemenang Gold Kota Terbaik kategori Investasi dan pemenang Platinum Kota Potensial kategori Pariwisata Indonesia Attractiveness Award 2018.

Terpilihnya Kota Padang sebagai pemenang Indonesia Atrractiveness Award 2018 menunjukkan adanya potensi besar Kota Padang untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Tempo Media Group yang bekerjasama dengan  Frontier Colsulting Group dan diterima langsung oleh Walikota Padang H.Mahyeldi didampingi Asisten Administrasi Didi Ariyadi, Kepala DPMPTSP Rudy Rinaldy, Kepala Dinas Pariwisata Medi Iswandi, dan Kabag Humas Imral Fauzi di Ballroom dua Mutiara, Hotel JW Marriot Jalan Dr Ide Anak Agung Jakarta Indonesia, Jum’at (14/9/18).

Pemberian penghargaan kepada pemenang IAA 2018 tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, serta para gubernur, walikota dan bupati berbagai daerah di indonesia. Hadir pula direktur utama PT tempo inti Tbk Toriq Hadad, dan CEO Frontier Consulting Group Handi Irawan.

Dalam sambutannya Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ajang penghargaan IAA sangat positif karena  dapat membuat para kepala daerah berani melakukan inovasi dalam upaya memajukan daerahnya. Momen seperti ini menurutnya sangat penting dalam rangka memajukan dan meningkatkan daya saing daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Tempo yang sudah berbicara konsisten, selama 4 tahun ini sudah memberikan ransangan dan motivasi bagi kami semua untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,”kata Tjahjo.

Sementara itu Walikota Padang H.Mahyeldi menyampaikan dengan raihan peningkatan prestasi kota padang dalam bidang investasi dan bidang pariwisata ini menunjukkan bahwasanya koordinasi diantara SKPD berjalan dengan baik, kemudian juga antara SKPD dengan masyarakat juga terjadi peningkatan, sinergi kota padang dengan propinsi dan juga pusat terjadi perbaikan-perbaikan.

Selanjutnya, Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada warga kota Padang, karena keberhasilan ini juga keberhasilan dari masyarakat kota padang,

“Mari kita siapkan energi lebih baik lagi. Kita lakukan inovasi-inovasi lebih serius lagi, sehingga harapan warga Kota Padang dan harapan kita semua akan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat jadi meningkat. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak mungkin itu semua kita capai tanpa dukungan warga Kota Padang,”tutur Mahyeldi (Nd/Im).

JAKARTA - Kota Padang kembali dilirik para investor untuk berinvestasi di Kota Padang Sumatera Barat tahun 2018 ini. Beberapa perusahaan perhotelan yang terbaik di Indonesia, seperti JW Marriot, Santika dan Perusahaan Crude Palm Oil (CPO) akan menanamkan modalnya di Kota Padang.

Hal itu dikatakan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharulah disela-sela kegiatan pemberian penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2018 di Ballroom Dua Mutiara, Hotel JW Marriot Jalan Dr. Ide Anak Agung Jakarta, Jumat (14/9/18).

"Ini akan menambah keyakinan masyarakat Sumatera Barat, terkhusus Kota Padang. Karena, dalam waktu dekat ini akan dimulai pembangunan pabrik CPO yang berlokasi di Teluk Bayur," ungkap Mahyeldi.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan pembangunan pabrik CPO ini akan membantu suplai kelapa sawit dari Kab/Kota di Sumatera Barat dan daerah-daerah tetangga.

“Mudah-mudahan, hal ini akan menarik lagi investor lainnya untuk beriventasi di Kota Padang,” ujar Mahyeldi.

Dari sisi ekonomi, hadirnya pabrik CPO di Kota Padang akan meningkatkan perputaran uang dan terbukanya lapangan pekerjaan.

“Kita harus optimis dan bersiap diri untuk menjadi kota internasional," pungkas Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, Rudy Rinaldy mengatakan, izin pembangunan pabrik CPO sedang diproses dan sebentar lagi akan selesai.

“Awal 2019 sudah mulai tahap pembangunan dan diharapkan akan beroperasi awal tahun 2020, lokasi pabrik ini disekitar pelabuhan Teluk Bayur, ada sekitar 3,6 hektar areanya,” tutur Rudy.(Nd/Im)

PADANG - Iven sepeda wisata yang dikemas dengan nama "Padang Adventure" mencuri perhatian ribuan pecinta olahraga sepeda di Kota Padang. Mereka memadati Pantai Padang, Minggu pagi (16/9/2018), untuk mengikuti iven yang digelar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tersebut.

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti saat melepas peserta sepeda wisata, mengatakan, potensi wisata Kota Padang wajib kita promosikan melalui iven-iven yang digelar Pemko Padang. Agar kedepannya, pariwisata Kota Padang semakin dilirik wisatawan.

"Padang Adventure diharapkan bisa menjadi media komunikasi antar komunitas serta ajang promosi peluang investasi pariwisata Kota Padang," ujar Elly.

Ditambahkannya, saat ini, Pemko Padang sedang genjar-gencarnya melakukan pembenahan infrastruktur, sarana dab prasarana pariwisata yang memadai untuk disuguhkan kepada wisatawan.

"Tentunya, hal ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat," tutur Elly.

Acara tersebut turut diikuti Kepala Inspektorat Kota Padang Corry Saidan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan Medi Iswandi, serta ASN Pemko Padang.  (LL/yt)

PADANG – Momen detik-detik pergantian tahun baru 1440 Hijriah, Pemerintah Kota Padang mencanangkan sistem ekonomi syariah. Pencanangan tersebut dibacakan langsung Walikota Padang Mahyeldi didampingi seluruh SKPD Pemko Padang di Masjid Nurul Iman, Senin (10/9/2018).

“Sistem ekonomi syariah kita terapkan untuk mendorong kebangkitan ekonomi ummat. Dan tahun baru hijriah ini kita jadikan sebagai momen untuk hijrah dalam mencari keberkahan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga menegaskan, untuk transaksi dan pengelolaan keuangan Pemko Padang, secara bertahap akan dilakukan di bank-bank syariah.

"Semua ini kita lakukan semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhana wa Ta’ala, bukan untuk mencari keuntungan materi,” ungkap Mahyeldi yang baru saja dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat.

Lebih lanjut dijelaskan, ekonomi syariah menjadi bagian yang sangat penting dalam penguatan ummat, disamping peningkatan keimanan, akhlak dan keilmuan. Terutama, bagi generasi muda yang notabene-nya sebagai generasi penerus bangsa.

Pemko Padang juga telah memulai berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan ekonomi syariah. Diantaranya, program wisata syariah termasuk pengelolaan hotel secara syariah.

Ditambahkan, pemberdayaan perekonomian syariah untuk Kota Padang sendiri sejak beberapa tahun yang lalu telah dikembangkan dengan membentuk Kelompok Usaha Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tersebar di 104 kelurahan yang ada di Kota Padang.

“Dari hasil evaluasi sementara, 65 persen dari 104 KJKS tersebut dinyatakan sehat, 10 persen sudah masuk kepada kelompok usaha mandiri karena telah memiliki aset diatas 1 miliar dan tingkat NPL di bawah 10 persen. Sedangkan sisanya masih butuh pembinaan lebih lanjut,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi berharap, seluruh warga Kota Padang untuk menerapkan sistem syariah di setiap lini kehidupan, terutama dalam hal perekonomian. Tentunya, hal itu sangat erat kaitannya dengan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. (LL/Adi)

PADANG – Salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penetapan APBD secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD secara tepat waktu pun menjadi sangat penting guna mempercepat realisasi belanja daerah.

Hal itu disampaikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya usai mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Padang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Bundar Sawahan, Senin (10/9).

Dijelaskannya, sesuai dengan Peraturan Mendagri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, bahwa persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2018 ditetapkan paling lambat akhir September.

“Memperhatikan ketentuan tersebut maka kita harus mengupayakan menyusun dan menetapkan Perubahan APBD Kota Padang TA 2018 secara tepat waktu. Alhamdulillah, kita di Kota Padang dapat menyelesaikan Ranperda Perubahan APBD TA 2018 secara baik dan tepat waktu. Dan pada hari ini telah kita sepakati bersama,” ungkap Mahyeldi lagi.

Atas nama Pemerintah Kota Padang Walikota Mahyeldi pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Padang yang telah bekerja keras bersama eksekutif dalam menetapkan Perubahan APBD TA 2018 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurutnya, penghargaan yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada pimpinan dan para Anggota DPRD Kota Padang melalui penyampaian 9 fraksi yang telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2018.

“Semoga keharmonisan antara eksekutif dan DPRD ini senantiasa terpelihara dengan baik dalam bekerjasama sehingga sasaran pembangunan dapat kita capai. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan baik ketika pembahasan pada Pansus-Pansus sampai pendapat akhir yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi,” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah wako lagi, tentunya pandangan, saran dan kritikan yang diberikan akan menjadi perhatian Pemko Padang sekaligus menunjukkan kesungguhan dan keseriusan, serta dukungan pimpinan dan seluruh anggota dewan dalam penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 ini.

“Kami juga memohon maaf apabila selama pembahasan Perubahan APBD tahun 2018 masih ada hal-hal yang belum maksimal dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk itu kepada seluruh pimpinan SKPD agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti saran-saran dan masukan yang masukan yang telah diberikan oleh seluruh anggota fraksi sebagaimana yang disampaikan pada pendapat akhir fraksi-fraksi tadi,” tukas wako mengakhiri.

Seperti diketahui, untuk APBD Perubahan TA 2018 yaitu Rp2.36 triliun lebih dimana naik Rp32 miliar lebih dari APBD TA 2018 yakni Rp 2.32 triliun lebih.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti ini diikuti Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi, Wahyu Iramana Putra dan Asrizal. Kemudian Sekretaris DPRD Syahrul, para Anggota DPRD, Unsur Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. (David/ Im)

PADANG - Sebagai salah satu Bank yang ada pada sistem Perbankan nasional, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat (Bank Nagari) memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam  konteks pembangunan ekonomi regional. Hal ini karena mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis  tentunya menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Keberadaan lembaga keuangan ini semenjak berdiri pada 12 Maret 1962 sampai saat ini sudah dirasakan masyarakat umumnya pelaku usaha khususnya. Baik dalam bentuk permodalan, kredit atau produk perbankan lainnya. Sementara dalam pemenuhan kebutuhan tersebut Bank Nagari membutuhkan suntikan dana dalam memperkuat modal, salah satunya melalui penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

"Untuk itu, perlu senantiasa kita perkuat dari segi permodalan, sehingga Bank Nagari akan mampu bertahan dan tetap memberikan kontribusi kepada daerah di samping 'deviden' yang diterima pemerintah daerah dari hasil penyertaan modal pemerintah daerah," imbuh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sewaktu membacakan nota penjelasan tentang penyampaian secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemko Padang tentang penyertaan modal Pemko Padang kepada Bank Nagari dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Padang di Gedung Bundar Sawahan, Senin (10/9) lalu.

Menurut Mahyeldi, hal ini sejalan dengan upaya dalam mencari sumber pendapatan daerah di samping pajak dan retribusi daerah. Sampai saat ini modal Pemko Padang yang telah ditanamkan pada Bank Nagari tahun 2016 sebesar Rp69 miliar lebih. Dan dalam lima tahun ke depan dari tahun 2019-2024 akan menambah penyertaan modal sebesar Rp75 miliar. Sehingga keseluruhan modal yang ditanamkan menjadi Rp144.720.000.000.

"Hal ini menandakan komitmen Pemko Padang untuk membesarkan Bank Nagari dengan harapan agar pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat akan dapat terpenuhi dalam meningkatkan perekonomian Kota Padang. Sementara bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemko Padang, tentunya juga akan mampu memanfaatkan kemudahan dari layanan produk-produk Bank Nagari dalam meningkatkan usaha atau pendanaan yang bersifat konsumtif,” tuturnya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti itu.

"Dengan penyertaan modal ini ratio permodalan Bank Nagari tentunya diharapkan akan semakin meningkat. Sehingga akan menambah kepercayaan publik untuk tetap eksis dan berkembang sesuai yang diharapkan." tukas Walikota mengakhiri (David/Im)

Indonesia dan Vietnam berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat beberapa waktu belakangan akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama usai bertemu dengan Presiden Vietnam Trần Đại Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, pada Selasa, 11 September 2018.

"Dalam tiga tahun belakangan ini tren perdagangan kita cukup baik dan mencapai nilai USD6,8 miliar. Kita ingin nantinya pada tahun 2020 perdagangan kita bisa mencapai USD10 miliar," ujarnya.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi. Termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

"Saya tadi telah meminta perhatian Presiden Trần Đại Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan, termasuk produk-produk otomotif Indonesia," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Untuk diketahui, investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

"Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Trần Đại Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik," imbuhnya.

Lebih jauh, Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan ilegal di perairan masing-masing.

"Oleh karena itu, pemerintah menandatangani _joint communique_  IUU (illegal, unreported, and unregulated) _Fishing_ pada kunjungan ini. Ini sangat penting artinya," kata Presiden.

Kemudian, baik Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang juga sepakat untuk mengintensifkan penyelesaian pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara.

Selain itu, di bidang perdamaian, Presiden Joko Widodo juga menyinggung masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Berkaitan dengan itu, Indonesia menyambut baik kemajuan dari proses negosiasi _code of conduct_ di LTS.

"Saya menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan _code of conduct_. Hal ini tentu akan berkontribusi besar dalam memastikan Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan yang aman, adil, dan damai," kata Presiden.

Untuk diketahui, sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang.

Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam serta Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.