Detak

Makasar - Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan Penganugrahan ANRI Award Tahun 2019 untuk Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di Makasar Sulawesi Selatan,  Sabtu (27/4/2019).

Penganugrahan ANRI Award Tahun 2019 diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didampingi Kepala Arsip Nasional RI. Penghargaan untuk Sumatera Barat diterima oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar Wardarusmen, SE, MM.

Penghargaan ANRI Award tersebut diberikan kepada LKD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia yang telah menunjukkan keseriusan dan keunggulannya dalam tata kelola kearsipan di wilayahnya masing-masing.

Dinas Kearsipan & Perpustakaan (DAP) Provinsi Sumatera Barat meraih Penghargaan Juara III LKD Provinsi Terbaik Tingkat Nasional. Juara I diraih LKD Provinsi Banten, Juara II LKD Provinsi DKI Jakarta, diikuti berturut-turut Prov. Sumatera Selatan, Prov. Kepulauan Riau, Sedangkan untuk Tingkat Kabupaten Kota diraih oleh Kota Cilegon, Kota Bogor, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tuban, Kota Magelang dan Kab. Gunung Kidul

Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Wadarusmen, SE, MM mengatakan,  penghargaan ANRI Award diberikan atas kerja keras Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DAP) Prov. Sumbar dalam tata kelola kearsipan di wilayah Sumatera Barat.

 "Kriteria penilaiannya meliputi banyak hal seperti pengolahan, pencatatan, kebijakan, ketersediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, pembinaan dan hal-hal lain terkait tata kelola kearsipannya", ujarnya

Wadarusmen juga mengatakan,  semua dilengkapi dengan pemeriksaan bukti-bukti fisik dan tim penilai pusat turun ke daerah tanpa sepengetahuan LKD yang dinilai.

"Penilaian dilaksanakan selama hampir 3 bulan, dari bulan Februari sampai dengan April 2019. Tahun sebelumnya DAP Prov. Sumbar mendapatkan Juara Harapan II" ujar Wadarusmen yang didampingi Sekdis Drs. Alfiandri, MSi.

Ditempat terpisah, Sekda Prov. Sumbar Drs. Alwis melalui pesan singkat di jejaring whatsapp menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang telah memperoleh penghargaan ANRI Awards 2019.

"Penghargaan ini tentu saja merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, penuh semangat, penuh dedikasi, soliditas organisasi, yang didukung dengan leadership yang baik. Prestasi dapat diraih dimanapun kita bertugas dan dalam bidang pengabdian apapun".

Tidak lupa Alwis menyampaikan apresiasi serta salam hormat dan bangga kepada arsiparis dan semua jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar.

Tampak hadir pula pada acara tersebut beberapa Wakil Gubernur dan Bupati / Walikota, Sekretaris Daerah Prov / Kab / Kota, pejabat ANRI dan Dinas Kearsipan Provinsi dan Kabupaten / Kota penerima penghargaan.

Solok - Budaya Silat jorong Tabek ini menjadi pilihan Festival Kampung Berseri Asra (KBA)yang dibina diantara banyaknya jorong di Sumbar karena kearifan lokalnya, terutama silek. Bahkan anak-anak SD pun sudah bisa basilek disini, ini harus kita lestarikan karena ini bisa menjadi jatidiri dan kebanggaan kita.


Hal ini disampaik Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara menyambut Hari Pendidikan Nasional 2019, PT. Astra Tbk menggelar Festival Kampung Berseri Astra (KBA) yang dilaksanakan, di Jorong Tabek, Talang Babungo, Kecamatan Hilir Gumanti, Kabupaten Solok. Minggu (28/4/2019)

Acara tersebut juga dihadiri Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kasubdit Kesejahteraan dan penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kerja kependidikan, Prof. Fasli Jala, Staf Ahli Bupati Solok serta undangan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  kekhususan budaya kearifan lokal, saat ini di Pemprov Sumbar sedang mengembangkannya dengan membentuk sebuah Instansi atau Organisai yang khusus membidangi hal tersebut, yakni Dinas Kebudayaan.

"Dulu urusan kebudayaan hanya ditumpangkan pada sebuah instansi, namun ternyata dengan kajian yang dalam budaya dan kearifan lokal bisa membuat sebuah daerah atau negara masyarakat memiliki ciri khas, karakter terutama Sumbar dengan semboyan "Ndak Lakang Dek Paneh, Ndak Lapuak Dek Hujan" sebutnya.

Nasrul Abit juga sampaikan, melestariakan budaya juga merupakan bahagian dari menjaga martabat masyarakat daerah. Apalagi Sumbar juga dikenal dengan filosofi Adat Bansani Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

"Jika kita mampu melestarikan budaya daerah yang sudah miliki, maka masyarakat dan budaya amat dekat hubungannnya. Dengan demikian masyarakat yang memahami budayanya akan mampu menjadi besar, dan akan dikenal dan dihargai oleh masyarakat daerah atau negara lain, sehingga akan menjadi kepedulian yang keuntungan daerah kita. Orang tidak akan menghargai budaya kita,  jika kita tidak menghargainya sendiri" ujatlr tegas Nasrul Abit.


Head Of Corporate  Comunication Astra, Boy Kelana Subroto menyampaikan Festival Kampung Berseri Asra 2019 ini mengangkat tema "Astra untuk Indonesia Cerdas" dalam rangka menyambut Hari pendidikan Nasional".

" Festival KBA fokus pada pengembangan terpadu pada bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kewirausahaan. Saat ini ada 80 KBA yang tersebar di 34 provinsi dan hingga saat ini astra telah mengembangkan 370 desa sejahtera yang tersebar di Seluruh Indonesia", ungkapnya.

Boy juga katakan,  Festival KBA disini menghadirkan peserta dari 15 Provinsi, yakni Aceh, Riau, Banten, Jabar, DKI, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulbar, NTT serta Sumbar.

Selain itu, festival ini dimeriahkan dengan rangkaian acara pengelaran budaya silek dan tari piling kolosal lintas generasi, pawai budaya, lomba inovasi karya guru nasional, jambore guru paud nasional, olimpiade pendidikan serta aksi berbagi ilmu Aksara.

"Kami juga akan menyerahkan secara simbolis beasiswa Aksara untuk 40 mahasiswa terpilih Sumbar senilai 120 juta serta beasiswa lestari Astra yang telah disalurkan selama tiga tahun kepada anak KBA Jorong Tabek 140 juta. Selain itu juga diserahkan hadiah lomba inovasi karya guru tingkat nasional kategori Paud, rumah pintar, SD, SMP, SMA dan SMK Rp.200 juta" ungkapnya.

Boy juga berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat luas dapat termotivasi untuk berkolaborasi bersama dalam berkarya dalam membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

PADANG - Pemerintah Kota Padang menyambut baik dan memberikan apresiasi atas digelarnya kegiatan seminar yang bertajuk "The First 1000 Days Summit" tahun ini di Kota Padang.

Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) cabang Sumatera Barat (Sumbar) bekerjasama dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Sumbar dan lainnya yang telah memilih Padang sebagai kota penyelenggara seminar 1000 hari pertama kehidupan bagi anak tersebut.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi sewaktu membuka secara resmi seminar yang dilangsungkan di salah satu hotel di Padang, Minggu (28/4) itu.

"Kita tentu meyakini, dengan adanya seminar ini tentu diharapkan menjadi bahagian yang akan memberikan peningkatan pencerahan kepada Indonesia ke depan. Khususnya terkait memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan bagi anak di Indonesia," tambah dia.

Seperti diketahui, kegiatan seminar ini merupakan yang kelima kalinya digelar dengan mempertemukan para dokter spesialis anak yang tergabung dalam IDAI berbagai daerah se-Indonesia dan juga dari POGI. Hadir dikesempatan itu Ketua POGI cabang Sumbar Dr.dr Dovy Djanas SpOG KFM dan Ketua IDAI cabang Sumbar serta lainnya.

Mahyeldi menyebut, sebagaimana diketahui, upaya mencetak generasi bangsa yang sehat dan cerdas adalah dengan pemenuhan gizi pada anak usia dini bahkan sejak dalam kandungan. Program tersebut lebih dikenal dengan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK dimulai sejak dari fase kehamilan yakni selama 270 hari hingga anak berusia 2 tahun atau 730 hari.

"Kita tentu sama-sama mengetahui, seribu hari pertama kehidupan adalah saat yang terpenting dalam hidup seseorang, karena itu hal ini harus diperhatikan benar-benar," tukasnya yang didampingi Kepala DKK Feri Mulyani dikesempatan itu.

Berdasarkan para ahli kata wako lagi, pada masa tersebut fungsi makanan selama masa kehamilan dapat mempengaruhi fungsi memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, intelektual, mood, dan emosi seorang anak di kemudian hari.

"Setelah bayi lahir pun juga tetap harus diperhatikan kebutuhan gizinya, karena sebagian organ masih terus berkembang hingga usia 2 tahun. Karenanya, upaya pemenuhan gizi pada anak di 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak terpenuhi asupan nutrisinya, dampak perkembangan pada anak akan permanen."

"Inilah yang menimbulkan masalah jangka panjang. Mereka yang mengalami kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, mempunyai beberapa risiko," tukasnya.

Sedikitnya ada beberapa risiko jika anak mengalami kekurangan gizi, antara lain risiko penyakit menular, mengalami hambatan pertumbuhan kognitif, hingga gangguan pertumbuhan tinggi badan. Dimana keadaan ini tidak hanya bersifat antar-generasi tetapi bersifat trans generasi.

"Pada konteks itulah, pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi hal yang sangat fundamental bagi terciptanya keluarga dan masyarakat yang sehat," paparnya.

Mahyeldi pun juga berharap melalui kegiatan The First 1000 Days Summit tentunya diharapkan para peserta memperoleh pengetahuan pentingnya pemberian asupan gizi di 1000 hari pertama kehidupan, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam hidup sehari-hari.

"Pengetahuan yang diperoleh hari ini nantinya untuk dapat disebarkan kepada anggota keluarga dan masyarakat di wilayah kerja masing-masing," pungkas Mahyeldi mengakhiri.(David)

Padang - Harga sembilan bahan pokok (sembako) di pasar tradisional dan modern di Kota Padang, Sumatera Barat  semakin melambung. Meningkatnya harga sembako ini selalu terjadi menjelang masuknya bulan Ramadan.

Beberapa sembako yang harganya melonjak yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, ayam potong, dan telur ayam.

"Kenaikan harga ini karena menyambut ramadan, jadi warga  Kota Padang harus mengencangkan ikat pinggang karena bersamaan dengan tahun ajaran baru. "Harus dipenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, jika ada sisa belanjaan maka bisa dibelikan ke kue ringan dan buah-buahan", jelas Erni warga Durian Taruang Kuranji.

Harga ayam saat ini melonjak dari Rp 30.000 per Kg menjadi Rp 38.000 per Kg. Untuk telur ayam naik dari Rp 19.000 per Kg menjadi Rp 22.000 per Kg.

Cabai rawit dan cabai keriting juga melonjak naik di harga Rp 35.000 per Kg dari harga awal Rp 28.000 per Kg.

Cabe keriting merah hari ini naik seharga Rp 24 ribu, sebelumnya cabe keriting merah ini Rp 18-20 ribu, per Kg," kata pedagang H Bujang, Cabe Giling Asli, Pasar Inpres I Petak 0-II Pasar Raya Padang.

Ia mengatakan, cabai merah mulai naik pada Senin (25/3/2019) lalu, sedangkan cabai hijau masih bertahan pada harga Rp 25 ribu per Kg.

Yang melonjak drastis yaitu harga bawang merah dan bawang putih, seharga Rp 50.000  per Kg. Padahal sebelumnya harga bawang merah di pasar Palembang, berada di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 38.000 per Kg.

"Yang stabil saat ini hanya harga daging sapi sebesar Rp 120.000 per Kg," ungkapnya.

Untuk menekan melonjaknya harga sembako, Dinas Perdagangan Padang belum menggelar operasi pasar, dengan menyediakan harga murah. Seperti bawang butih yang dijual dengan harga Rp 50.000 per Kg.

Operasi pasar ini cukup membantu menekan harga sembako selama tiga hari terakhir. Namun karena pasokan bawang terbatas dan permintaan tinggi, harganya pun kembali meningkat.

Meroketnya harga cabai merah dan bawang merah, karena stoknya mengalami kekurangan.

Sejauh ini lanjutnya, harga beras masih stabil dan belum terjadi kenaikan hingga siang ini.

Minyak goreng curah stabil Rp 9.500 satu kilo. Sedangkan, telur puyuh satu papan atau satu paket 28 ribu," ujarnya.

Ia mengatakan, harga pada telur bebek Rp 25 ribu dalam sepuluh biji. Telur bebek turun, dan satu paketnya 65 ribu.

"Daging sapi Rp 120 per Kg dan harga daging sapi biasanya naik pada waktu mendekati lebaran, misalnya tiga hari sebelum lebaran," kata Ujang, Pedagang Daging di Pasar Raya Blok Empat, Lantai Dua Los Daging.

Ia mengatakan, pengunjung sepi saat ini relatif sepi serta sedikit yang berjual beli.

Terungkap, katanya penyebab sepinya transaksi jual beli di pasar daging karena adanya buka los daging selain di Pasar Raya, Padagn.

"Harga ayam Rp 21ribu per kg sedangkan, harganya stabil," kata Wen, Pedagang Ayam di Blok I, lantai dua Pasar Raya Padang.

PADANG - Tepat pukul 12.00 Wib tadi di group WA wartawan ada pemberitahuan tentang penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan.

Ternyata benar adanya, disana sudah banyak wartawan yang meliput kediaman pribadi orang nomor satu di Solok Selatan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya melakukan penggeledahan di rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat , yang berada di Kota Padang, Kamis pagi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dihubungi dari Padang mengatakan kasus ini masih dalam proses penyidikan dan saat ini tim masih bekerja di lapangan.

Untuk informasi lengkap terkait perkara dan tersangkanya akan disampaikan selanjutnya, katanya.

Sebelumnya, rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria yang berada di Kompleks Asratek Kecamatan Padang Utara, Kota Padang,Sumatera Barat, digeledah oleh tim KPK pada Kamis pagi.

Salah seorang warga, Teguh Ilhamda, mengatakan dirinya melihat empat petugas masuk ke rumah pribadi Muzni Zakaria.

Saya melihat empat petugas, dua petugas berpakaian polisi dengan senjata dan dua lagi mengenakan rompi KPK, kata dia.

Ia mengatakan, petugas tersebut masuk ke rumah tersebut pada pukul 08.00 WIB dan mereka berada di rumah itu sekitar dua jam kemudian ke luar rumah.

Ia menambahkan, rumah ini ditempati oleh Muzni Zakaria, berada di Perumahan Asratek di Jalan Tanjung Karang Nomor S 12 RT 02 RW O8 Kelurahan Ulak Karang Selatan. Bupati Solok Selatan itu setiap seminggu sekali berkunjung ke sini.

Sementara Udin, tetangganya yang lain mengatakan bahwa mobil (belakangan diketahui mobil KPK, red) tersebut sudah ngetem disana selama empat hari belakangan.

Dia heran juga melihat mobil tersebut sering bersileweran di daerahnya. Tak tahunya KPK sedang sedang memantau kediaman Muzni Zakaria.

Sekitar pukul 12.00 WIB empat orang ke luar dari rumah tersebut. Mereka dijemput mobil minibus bernomor polisi BA 1554 AY.

Mereka ke luar dari rumah tersebut dengan membawa dua koper yang dibawa dari rumah tersebut. Selanjutnya keempat petugas meninggalkan lokasi tersebut.

PADANG - Sebanyak 66 orang anggota Linmas di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan menerima arahan terkait pengamanan TPS Pemilu 2019 dari Lurah Rawang Andi Amir di Aula Kantor LPM Kelurahan Rawang, Selasa (16/4/2019).

 Dalam kesempatan itu, Andi mengarahkan beberapa hal terutama Linmas diminta turut mengawasi kotak suara selain menjaga pintu TPS. Sebagaimana katanya, ada 33 TPS di wilayah Kelurahan Rawang. Sementara anggota Linmas yang dilibatkan dalam pengamanan sebanyak 66 orang.

"Nantinya, anggota Linmas akan bertugas sebagai pengamanan di masing-masing TPS pada Rabu 17 April 2019. Kami berharap, mereka dapat dengan baik membantu KPPS dalam pengawasan kotak surat suara hingga penghitungan surat suara," ujarnya

Andi menerangkan, pada hari pencoblosan, Linmas akan dibagi menjadi dua pengawalan yakni di pintu masuk dan keluar.
Setelah pencoblosan, mereka mengawasi penghitungan suara hingga selesai. "Saya yakin semua Linmas akan bekerja dengan baik dan benar sesuai aturan," tuturnya.

Sementara Kapolsek Padang Selatan, diwakili Kanit Bimas Iptu. Amri hadir dikesempatan itu mengatakan, Linmas bertugas mengamankan dengan sasaran yaitu orang, barang, dan kegiatan Pemilu 2019.

Diterangkannya, anggota Linmas, yang dulu terkenal dengan sebutan Hansip, tentunya memegang peranan penting dalam mengamankan TPS. Sebab hanya anggota Linmaslah yang boleh berada di dalam area pemungutan suara tersebut.

"Sesuai ketentuan, personel polisi dan TNI tidak diperkenankan berada di dalam TPS. Linmas lah yang kemudian diharapkan bisa menjaga keamanan TPS, ujarnya.(Rel/AA)

PADANG - Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal mengklaim stabilitas daerah Sumbar pada Pemilu 2019 relatif kondusif, aman dan lancar. Kondisi ini terlihat sebelum pelaksanaan dan pada hari pelaksanaan Pemilu 2019.

"Isu yang mengatakan Sumbar daerah rawan ketiga itu tidak benar. Sejarah telah mencatat, Sumbar merupakan daerah yang kondusif," ungkap Irjen Pol Fakhrizal saat mengunjungi TPS 11 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Rabu (17/4/2019) pagi. Kunjungan ke TPS itu juga diikuti Wali Kota Padang Mahyeldi bersama Forkopimda Kota Padang.

Ia menambahkan, pada prinsipnya, para peserta Pemilu telah siap kalah dan siap menang. Siap terpilih dan siap tidak terpilih. "Atensi kita tetap menjaga stabilitas daerah yang aman dan kondusif", tambah Kapolda Sumbar tersebut.

Dikesempatan itu, Wali Kota Mahyeldi mengatakan, kunjungan ke beberapa TPS bersama Forkopimda untuk melihat langsung pelaksanaan Pemilu. Apakah berjalan dengan baik dan lancar.

"Kita ingin memastikan setiap tahapan pelaksanaan Pemilu ini berjalan lancar. Mulai dari keterlibatan masyarakat menggunakan hak suaranya dan ketersedian logistik Pemilu yang mencukupi.

Lebih lanjut dikatakan, Pemko Padang juga telah melaksanakan sosialisasi Pemilu secara masif. Mulai dari sosialisasi di media luar ruang, media massa, media sosial, melalui RT/RW, Lurah, Camat, dan melalui imbauan di Masjid dan Mushalla.

"Dengan tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilu kali ini akan memperkuat keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa", ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga berharap, melalui Pemilu 2019 bisa melahirkan pemimpin bangsa yang terbaik dan wakil rakyat di setiap tingkatan yang peduli terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.

Sementara itu, anggota Parlemen Dewan Negara Malaysia, Yaakob Safari saat bertemu Wali Kota Padang Mahyeldi di rumah makan Lamun Ombak usai mengunjungi TPS, mengapresiasi pelaksanaan Pemilu yang berjalan aman dan kondusif.

Adapun TPS yang dikunjungi Wali Kota Mahyeldi bersama Forkopimda, TPS 29 Kelurahan Gunung Pangilun, Padang Utara, serta TPS 38 dan 55 Kelurahan Lubuk Buaya, Koto Tangah. (*)

Pewarta: Ulil/Faisal/David/Adi

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia memerlukan kemampuan, pengalaman, karakter, dan harus bisa menjadi teladan. Dan juga harus memiliki keterbukaan dan komunikasi baik kepada orang-orang yang ia pimpin.

Hal itu dikatakan Mahyeldi saat memberikan tausiyah Subuh di Masjid Al Hidayah Siteba, Nanggalo, Minggu (21/4/2019). Di kesempatan itu, Mahyeldi juga menandatangani prasasti peresmian pemakaian gedung pustaka di masjid tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, kalau menginginkan negara yang kuat, maka pemimpinnya juga harus orang yang berkualitas, baik secara keimanan, keilmuan maupun pengalaman. Sehat jasmani dan rohani. Serta yang paling penting adalah berpihak kepada rakyat.

"Kepemimpinan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna. Jujur, adil, dan taat kepada Allah Subhana wa Ta'ala", ujar Mahyeldi.

Ditambahkannya, kepemimpinan yang buruk dan tidak perlu dicontoh adalah kepemimpinan Firaun. Ia kafir, kejam, munafik, angkuh, mudah membalikan fakta, pendusta, tidak berakhlak. Dan mengaku sebagai orang yang paling hebat.

"Seandainya, Firaun ditiru olah salah seorang pemimpin, tunggulah kehancuran bagi negeri yang ia pimpin", terang Mahyeldi.

Lebih lanjut, Mahyeldi juga mengingatkan jamaah Masjid Al Hidayah untuk memperhatikan perkembangan generasi muda. Baik dari sisi keilmuan maupun keimanan. "Mari kita ciptakan generasi muda calon pemimpin bangsa yang tangguh, berkarakter, cerdas, berilmu pengetahuan dan memiliki iman yang kokoh", tutup Mahyeldi. (*)

Pewarta: Yurizal
Editor: Ulil Amri Abdi

PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah Kota Padang di Pangeran Beach Hotel,  Senin (22/4/2019).

Sosialisasi tersebut sebagai upaya mewujudkan pengelolaan naskah dinas yang berkualitas sebagai alat komunikasi kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  tersedianya aparatur yang mampu dan terampil dalam penyelenggaraan tata naskah dinas yang sesuai fungsi dan kaidahnya.

Kegiatan yang diikuti oleh 104 orang peserta merupakan pejabat struktural terkait di masing-masing OPD Pemko Padang. Menghadirkan narasumber Drs. Khalid Efendi, M.Pd dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bukittinggi dan Dr. Puteri Asmarini, MA dari Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat.

Kabag Organisasi Setdako Padang Sandra Imelda mengatakan, latar belakang diadakannya kegiatan ini adalah masih terdapat pemahaman yang berbeda di masing-masing OPD terhadap penyelenggaraan tata naskah dinas, baik dalam bentuk produk hukum daerah maupun surat dinas.

"Hampir di setiap OPD ditemukan permasalahan belum terdapatnya kepastian waktu penyelesaian surat dinas,  beragamnya pengelolaan surat masuk dan keluar, beragamnya penggunaan kertas dan belum adanya kesepahaman menetapkan tingkat keamanan surat", ujar Sandra.

Asisten Administrasi Setdako Padang Didi Aryadi mewakili Wali Kota Padang ketika membuka acara tersebut mengatakan, naskah dinas sebagai salah satu media komunikasi kedinasan berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administratif pemerintahan.

"Naskah dinas, baik dalam bentuk produk hukum maupun surat dinas sebagai salah satu sumber informasi yang terekam merupakan alat bukti otentik, alat pertanggungjawaban,  alat penghubung dengan pihak lain, dan alat pelaporan.  Hal tersebut menuntut kita untuk memiliki pandangan yang sama dalam memperlakukan kegiatan tata kelola surat naskah dinas tersebut", tutur Didi.

"Isu utama yang menjadi perhatian pada sosialisasi ini adalah unsur teknis dalam tata naskah dinas terkait format, penggunaan stempel dinas, kop naskah dinas, penulisan nama, paraf dan penandatanganan naskah dinas, penggunaan kertas surat, jenis tulisan yang merujuk kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas. Kedua unsur non teknis yang terkait dengan gaya bahasa yang juga harus sesuai dengan aturannya", jelas Didi.

Didi menegaskan, untuk mengubah kebiasaan yang telah berlangsung lama memerlukan komitmen yang kuat untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan kesabaran. " Sudah sepatutnya kita senantiasa membiasakan yang benar,  bukan membenarkan yang biasa", tegasnya.

Didi juga menambahkan, sudah sepatutnya pula kemajuan teknologi dan informasi menjadi pertimbangan dalam tata kelola naskah dinas yang efektif dan efisien.

"Tidak dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut mengubah cara kerja kita di instansi pemerintahan. Namun, kita juga perlu memikirkan aspek hukumnya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya dalam penggunaan surat elektronik, tanda tangan digital dan artifisial intelijen", jelasnya lagi.

"Jika untuk tata naskah dinas manual kita sudah pelajari pakemnya, sudah saatnya pula kita mempelajari pengelolaan tata naskah digital sebagai upaya antisipasi dan adaptasi kita terhadap perubahan yang terjadi, karena pengelolaan naskah dinas di setiap OPD akan bermuara pada penyelenggaraan pelayanan publik maupun pelayanan antar OPD", pungkasnya.

Pewarta:  Betti Dasaisa/Ramadhan

PADANG- Secara kuantitas, kepesertaan warga Kota Padang dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah mencapai 94 %.  Namun, secara kualitas perlu menjadi perhatian semua pihak, apakah semua peserta BPJS sudah melakukan kewajiban sesuai aturan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Amasrul saat membuka Forum Komunikasi BPJS dengan para pemangku kepentingan utama Kota Padang di aula Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Air Pacah, Senin (22/04/2019).

Amasrul menjelaskan, pada 2018 banyak warga Kota Padang yang masih menunggak dalam pembayaran BPJS. Oleh sebab itu, tanggung jawab pembayaran BPJS dilimpahkan pada Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Disamping itu, adanya kepesertaan BPJS ganda dan belum punya NIK sama sekali, hingga saat melakukan pelayanan dirumah sakit menjadi sulit,” sebutnya.

Amasrul berharap, melalui forum ini dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, hingga data yang terhimpun di Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Ketanagakerjaan menjadi sejalan.

“Forum seperti ini harus disosialisasikan juga ditingkat Kecamatan, Kelurahan hingga RT/RW. Dengan demikian, permasalahan BPJS di Kota Padang dapat diatasi,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Kota Padang Asyraf Mursalina menyebutkan, berdasarkan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) pada 2018, penduduk Kota Padang berjumlah 990.022 Jiwa dengan kepesertaan BPJS 94, 82 %.

“Meskipun demikian, Kota Padang belum mencapai Universal Health Coverage (UHC).  Untuk itu, BPJS Kesehatan terus mendorong laju pertumbuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), mulai dari peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Penerima Upah (PPU), hingga peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Fery Mulyani menyampaikan, hingga saat ini warga Kota Padang belum terdaftar BPJS berjumlah 5,2 %. Menurut undang-undang, bahwa kepesertaan BPJS ini benar-benar orang yang tidak mampu dan dalam proses pelaksanaan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

“Untuk itu, kedepan bagaimana kita memasukan data peserta BPJS yang tersisa hingga seluruh warga Kota Padang terdaftar dalam BPJS ini,” jelas Fery.

Pewarta: Muliadi

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIII dapat dimaknai untuk menggerakkan potensi Kota Padang ke depan. Peringatan ini menurutnya bukan sekedar seremoni belaka, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan otonomi daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

"Potensi yang ada diharapkan bisa digerakkan, dimotivasi dan diinisiasi. Sehingga melahirkan inovasi-inovasi yang dihadirkan dalam rangka mempercepat dan memaksimalkan pembangunan Padang ke depan. Ketika semuanya terlaksana dengan lebih baik lagi maka bisa dikatakan otonomi daerah telah berjalan maksimal," imbuh Mahyeldi sewaktu menjadi pembina upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIII tingkat Kota Padang di Lapangan Imam Bonjol Padang, Senin (22/4) pagi.

Mahyeldi pun juga memuji capaian pelaksanaan pembangunan Kota Padang melalui kegiatan Manunggal Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tahun 2018. Pasalnya, terjadi peningkatan kapitalisasi nilai pembangunan sebanyak 610 persen lebih.

"Artinya, dari dana sekian puluh miliar yang dikeluarkan Pemko Padang ternyata mampu memberikan stimulan dengan munculnya partisipasi masyarakat. Maka itu kita harapkan, di tahun 2019 ini akan lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi tentunya. Diharapkan masyarakat dan ASN Pemko Padang senantiasa saling bersinergi dengan terbangunnya komunikasi yang lebih erat dan lebih dekat lagi tentunya,” ujarnya.

Mahyeldi turut mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019 pada hari pencoblosan 17 April lalu. Sebagaimana diketahui puluhan ribu warga masyarakat Kota Padang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS)-TPS. Diantara mereka bahkan lebih dari 24 jam tidak tidur demi menjaga dan mengamankan suara rakyat, sehingga Pemilu terlaksana secara lebih baik.

“Demikian bentuk pengorbanan, jiwa nasionalisme dan rasa berbangsa bernegara yang mereka lihatkan. Maka untuk itu sangatlah pantas kita selaku pemerintah daerah menerima dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat secara baik dan cepat.Karena gak akan mungkin kita bangsa Indonesia ini khususnya Kota Padang ini akan cepat dalam melaksanakan pembangunan kalau seandainya tidak didukung oleh masyarakat secara maksimal," tukasnya

"Kesuksesan pemerintah itu adalah ketika kita mampu menggerakkan dan menyadarkan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerak langkah pembangunan. Apabila ketika masyarakat terpecah-pecah maka berarti pemerintah telah gagal, karena wujud yang sesungguhnya adalah sila ketiga dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Mari kita jaga dan rawat persatuan dan kesatuan itu, sehingga bangsa dan negara ini lebih baik, kuat dan maju lagi ke depan," tandas wako sembari mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke XXIII tingkat Kota Padang.

Seperti diketahui, kegiatan Manunggal BBGRM di Kota Padang dilaksanakan sejak 5 April sampai 5 Mei 2019 secara serentak pada 104 kelurahan di 11 kecamatan se-Kota Padang. Pencanangannya dilakukan secara resmi Wali Kota Padang yang ditandai dengan pemukulan gong usai.pelaksanaan Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXIII.

Di akhir upacara juga diumumkan pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019. Juara pertama diraih Kelurahan Gunung Pangilun sehingga berhak menerima trophy, sertifikat dan tabanas sebesar Rp20 Juta. Untuk juara kedua diraih Kelurahan Berok Nipah dengan menerima trophy, sertifikat dan tabanas sebanyak Rp10 Juta. Selanjutnya juara ketiga yakni Kelurahan Bungus Timur di samping menerima trophy, sertifikat juga tabanas Rp5 Juta. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi, unsur Forkopimda Padang serta seluruh ASN Pemko Padang dan stakeholder terkait.(tim humas)

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebut kekeliruan entri data dari formulir C1 ke sistem hitung (Situng) KPU, tidak hanya merugikan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Menurut dia, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin juga mengalami kerugian atas kesalahan entri data.

"Jadi, tidak ada kekeliruan itu diarahkan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Coba kita lihat seksama, kekeliruan C1 itu juga terjadi di pihak 01 juga 02," kata Wahyu ditemui wartawan di Jakarta, Minggu (21/4) ini.

Atas temuan itu, Wahyu menampik tudingan yang menyebut KPU berpihak kepada pasangan capres dan cawapres tertentu. Menurut dia, kesalahan entri data murni human error yang tidak perlu digiring dengan tudingan KPU berpihak.

"Ini kekeliruan, itu human error, sehingga bisa saja fakta menunjukan entri untuk 01 juga ada yang keliru, entri ke 02 juga ada yang keliru, itu faktanya seperti itu," ungkap dia.

Hitungan KPU, kesalahan entri data terjadi di 9 TPS. Jumlah salah entri itu tidak besar jika dibandingkan dengan total TPS se-Indonesia yang mencapai 810 ribu.

PADANG - Bantuan dari donasi warga Kota Padang dan ASN Pemko Padang yang telah dihimpun selama ini, akan disalurkan untuk para korban bencana tsunami Selat Sunda khususnya yang ada di daerah Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Bantuan yang digalang oleh Pemko Padang melalui Dinas Sosial dan Baznas Kota Padang itu, dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumbar yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan kembali rumah warga Minang yang terkena dampak tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember tersebut.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan yang dilangsungkan antara Wali Kota Padang Mahyeldi bersama Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Wellf di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (18/4). Juga hadir dikesempatan itu Wakil Ketua IV Baznas Kota Padang, Siril Firdaus.

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kita menyambut baik telah dilakukannya penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena tsunami Selat Sunda. Semoga bantuan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan bermanfaat bagi pihak yang menerimanya," imbuh Mahyeldi didampingi Plt Kepala Dinas Sosial Afriadi.

Sementara itu Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Wellf melaporkan, seperti diketahui tsunami Selat Sunda telah menerpa beberapa daerah di pesisir Pulau Jawa dan termasuk di sekitaran Provinsi Lampung

"Dari data yang kita temukan, saudara-saudara kita yang berasal dari Ranah Minang cukup banyak yang terkena korban tsunami di Lampung namun tidak parah. Sementara kita mendapati sebanyak 15 rumah hancur dan sangat membutuhkan bantuan untuk segera dibangun kembali. Semoga bantuan yang kita himpun pasca bencana hingga saat kini dapat kita sampaikan beberapa waktu ke depan," ungkapnya.(dvd)

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi beserta isteri Harneli menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden dan legislatif tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah,  Rabu pagi (17/4/2019).

"Silahkan gunakan hak pilih kita sebagai Warga Negara Indonesia. Pilihlah pemimpin dan juga wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa paksaan pihak manapun. Untuk itu, segeralah datang ke TPS dan jangan golput", ujar Mahyeldi ketika ditemui seusai mencoblos di bilik suara.

Di samping mengimbau seluruh elemen masyarakat, baik para orang tua, ninik mamak, bundo kanduang dan terutama sekali para  pemilih milenial untuk dapat menggunakan hak pilihnya, karena satu suara akan menentukan nasib bangsa kedepannya, Wali Kota juga berharap agar warga kota dapat membangun suasana pemilu yang nyaman dan damai.

"Saya melihat keterlibatan masyarakat yang luar biasa pada pemilu kali ini. Tentu hal ini juga menandakan meningkatnya partisipasi dan kesadaran akan agenda demokrasi di negeri ini. Namanya pesta demokrasi mari kita sambut dengan gembira, bukan dengan ketakutan dan rasa tidak nyaman", tuturnya lagi.

Terkait dengan upaya menjaga terjadinya kecurangan,  Mahyeldi mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan dan tetap menjaga ketenangan, karena sudah ada pihak yang mengawasi setiap TPS agar pemungutan suara dapat berjalan lancar. Ditambahkan Mahyeldi, Pemerintah Kota Padang akan memberikan hadiah bagi TPS terbaik dalam penyelenggaraan pemilu kali ini.

"Selama ini di Sumatra Barat khususnya Kota Padang tidak pernah terjadi masalah dalam pemilu. Kita mengharapkan juga hal yang sama untuk Indonesia. Keutuhan NKRI jauh lebih penting", tegas Mahyeldi.

Pewarta: Tafrizal/ Yurizal
Editor: Betti Dasaisa

PADANG – Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang Didi Aryadi memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di jajarannya agar dapat menjaga sikap untuk mendukung suksesnya pemilu yang puncaknya akan diselenggarakan serentak esok hari, 17 April 2019 di seluruh Indonesia.

“Besok kita akan melaksanakan pemilu serentak di Indonesia. Saatnya untuk menyalurkan hak pilih kita sebagai warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena yang akan dipilih tidak hanya presiden beserta wakilnya, tetapi juga calon anggota legislatif di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota yang akan mewakili suara rakyat, maka pilihlah dengan teliti dan berdasarkan hati nurani masing-masing”, tuturnya ketika memimpin apel pagi di jajaran Asisten Administrasi Setdako Padang di Halaman Balaikota Padang Aie Pacah, Selasa (16/4/2019).

Didi menekankan selaku ASN harus dapat menjaga sikap dan netralitas agar perhelatan demokrasi besok dapat berjalan lancar, tidak memicu terjadinya konflik, mengarahkan agar partisipasi pemilih meningkat, dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Apel pagi ditutup dengan membacakan Ikrar Pernyataan Sikap ASN yang antara lain berisikan ASN mendukung suksesnya pemilu serentak tahun 2019, menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab, mengajak seluruh WNI untuk menyalurkan hak pilihnya, dan mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta: Betti Dasaisa/Faisal Siregar

PADANG - Dalam upaya membangun suasana yang kondusif menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif pada 17 April 2019 mendatang, Pemerintah Kota Padang melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang melaksanakan Apel Gelar Pasukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Halaman Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (15/4/2019).

Apel tersebut dihadiri oleh Wali Kota Padang Mahyeldi, Badan Pengawas Pemilu Kota Padang, Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemko Padang, perwakilan Forkopimda Kota Padang serta pasukan dari Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kesbangpol Kota Padang yang merupakan bagian dari Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4).

Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, Apel Gelar Pasukan Penertiban APK tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengan Bawaslu Kota Padang pada tanggal 14 April 2019 mengenai penertiban APK pada masa tenang. Dalam hal ini, pengarahan yang diberikan kepada anggota penertiban merupakan bentuk dukungan Pemko Padang terhadap Bawaslu Kota Padang sesuai dengan hasil rapat tersebut.

Mahyeldi juga menekankan anggota penertiban untuk bekerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. “Apa yang perlu ditertibkan, harus kita tertibkan tanpa pandang bulu. Karena selama ini Kota Padang selalu kondusif dalam pelaksanaan pemilu, maka untuk pemilu kali ini kita juga harus dapat membangun kondisi serupa mulai dari persiapan hingga pengumuman hasilnya oleh KPU nanti”, tutur Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Padang Dorri Putra menjelaskan, APK harus ditertibkan karena tidak diperkenankan bagi peserta pemilu untuk berkampanye ketika memasuki minggu tenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang Pemilu No.7/2017 yang mengatakan bahwa selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu.

“Dari hasil pengamatan Bawaslu Kota Padang di beberapa ruas jalan utama di Kota Padang masih banyak ditemukan APK yang berpotensi mengganggu kenyamanan dalam masa tenang jelang hari pencoblosan. Dengan bantuan anggota penertiban dari OPD terkait di lingkungan Pemko Padang, kami berusaha menertibkan APK tersebut agar si pemiliknya juga terhindar dari sanksi yang tidak diinginkan. Dalam hal ini kami juga mengharapkan kerjasama dari pihak advertising melalui Bapenda Kota Padang agar dapat menurunkan atau mencopot APK yang masih terpasang”, ujar Dorri.

Dorri menjelaskan rute yang akan dilalui oleh anggota penertiban adalah beberapa ruas jalan utama mulai dari Balai Kota Aie Pacah – Simpang Kalumpang – Basko – Simpang DPRD – Jl. Veteran – Jl. Pemuda – Jl. Samudera – Jl. M. Yamin yang akan dilalui oelh Tim I. Sedangkan Tim II akan menertibkan APK yang berada di Pusat Kota – Siteba – Alai – Sawahan – Jati – Adabiah– Lubeg  dan Jl. A. Yani.

(Tim Humas).

PADANG – Pemko Padang akan mengadakan lomba TPS di seluruh kecamatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. “Kita sedang susun indikator penilaian TPS ini. Yang pasti, tujuan lomba TPS untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih dan memeriahkan Pemilu 2019”, ujar Kabag Pemerintahan, Arfian Amhar pada rapat Persiapan Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di ruang Staf Ahli Balai Kota Padang, Air Pacah, Senin (15/4/2019). Rapat tersebut diikuti Kadis Kominfo, Kepala Kesbangpol, Kabag Humas, dan Camat se-Kota Padang.

Alfian juga mengatakan, lomba TPS yang digagas Pemko Padang juga akan menilai sejauhmana kontribusi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019, termasuk dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Mursalim, saat memimpin rapat tersebut mengatakan, Pemko Padang juga melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu 2019, mulai dari distribusi logistik, ketersediaan logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga distribusi logistik pasca pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kesuksesan pesta demokrasi ini merupakan tanggungjawab bersama, termasuk aparatur Pemko Padang. Mari bersama kita tingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak agar kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019 benar-benar bisa kita wujudkan”, imbuh Mursalim. (*)

Pewarta: Ulil Amri Abdi

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi mengajak RT/RW se-Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) untuk mengimbau masyarakat di lingkungannya terlibat aktif dalam mensukseskan Pemilu 2019.

"Mulai dari RT/RW, Lurah, Camat memiliki kewajiban  bersama-sama menjaga jalannya pesta demokrasi di Kota Padang di setiap tahapan", ujar Mahyeldi usai menyerahkan dana operasional RT/RW se- Kecamatan Lubeg di Masjid Muhammadiyah, Tanjuang Saba, Senin (15/4/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 harus terus ditingkatkan, termasuk dalam menyalurkan hak politiknya dan menciptakan keamanan dan kenyamanan selama Pemilu 2019.

"Selama ini, pesta demokrasi di Kota Padang berjalan aman dan lancar. Belum pernah terjadi kekacauan. Karena warga Kota Padang sudah cukup dewasa dalam menyikapi pelaksanaan Pemilu", tutur Mahyeldi.

Namun, Mahyeldi tetap menegaskan, kewaspadaan terhadap potensi konflik selama pelaksanaan Pemilu 2019 harus tetap menjadi perhatian bersama. Tentunya diawali dari lingkungan RT/RW.

“Sinergitas dan solidaritas ini juga perlu dibangun dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas," tambah Mahyeldi.

Dikesempatan yang sama, Camat Lubuk Begalung, Wilman Muchtar mengatakan, dengan penyerahan dana dan meninngkatnya dana operasional, seluruh Ketua RT/RW dapat lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan di kelurahan.

"RT/RW memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan pembangunan Kota Padang", imbuh Wilman.

Pewarta: Vebrinanda
Editor: Ulil Amri Abdi

PADANG - Tahun 2020, program kerja Pemko Padang lebih difokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena pada 2019, Pemko Padang telah memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur.

“Untuk itu, Camat, Lurah dan RT/RW agar membuat program kerja yang sifatnya meningkatkan kualitas SDM, seperti bidang olahraga dan keagamaan yang diprioritaskan bagi generasi muda. Sehingga pembangunan Kota Padang tidak hanya segi fisik, namun juga pada peningkatan kualitas hidup,” ujar Mahyeldi pada acara penyerahan dana operasional triwulan I se- Kecamatan Padang Utara di Masjid Nurul Yaqin, Kelurahan Lolong Belanti, Senin (15/04/2019).

Di kesempatan itu, Mahyeldi juga mengimbau RT/RW untuk mengajak masyarakat berpartisipasi mensukseskan Pemilu 2019 dengan menggunakan hak politiknya serta menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif.

"Pemko Padang juga akan mengadakan lomba TPS untuk memeriahlan Pemilu 2019 ini. Salah satu penilaiannya adalah partisipasi masyarakat dalam memilih", ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Camat Padang Utara Editiawarman mengatakan, Lurah dan RT/RW memiliki peran signifikan dalam program pembangunan Kota Padang kedepan, sebab kucuran anggaran program kerja di kecamatan dan kelurahan naik hingga 400%. Hal itu menjadikan RT/RW sebagai garda terdepan dalam pembangunan Kota Padang.

“Kita berharap, besarnya dana pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan bisa menjadikan Padang Utara lebih maju lagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita meraih penghargaan sebagai salah satu Kecamatan, Lurah dan RT/RW terbaik di Kota Padang,” ungkap Edi.

Adapun jumlah dana operasional RT/RW triwulan I di setiap kelurahan di Kecamatan padang Utara, sebagai berikut; Air Tawar Timur 13,140 juta, Air Tawar Barat 65,520 juta, Ulak Karang Utara 24,600 juta, Ulak Karang Selatan 49,380 juta, Gunung Pangilun 53,580 juta, Alai Parak Kopi 58,800 juta dan Lolong Belanti 34,020 juta. (*)

Pewarta: Faisal Siregar/ Muliadi
Editor: Ulil Amri Abdi

PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi melepas pengiriman perdana logistik Pemilu 2019 ke seluruh TPS di Kecamatan di Kota Padang. Pelepasan logistik Pemilu dilaksanakan di Kantor Pos, Jalan Bagindo Aziz Chan, Minggu (14/04/2019) pagi.

Di kesempatan itu, Mahyeldi menegaskan, semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemilu agar memberikan kinerja yang terbaik. Karena, kesuksesaan pelaksanaan Pemilu akan menjadi taruhan harga diri bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain.

"Untuk itu, berikanlah yang terbaik, dan ikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Komisi Pemulihan Umum (KPU) agar Pemilu ini berjalan lancar," sebut Mahyeldi.

Ia juga mengingatkan, pihak-pihak yang terlibat agar bekerja secara propesional demi terlaksana Pemilu 2019 yang kondusif. "Kami tidak ingin Pemerintah Kota Padang mendapat catatan negatif dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi terkait pelaksaan Pemilu di Kota Padang," tegasnya.

Lebih jauh dikatakan, bagi jajaran RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan pihak Kepolisian untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dengan seksama. Mulai dari distribusi logistik ke TPS, hari pencoblosan dan penghitungan suara, hingga pengembalian kotak suara dari TPS ke kecamatan.

"Kita harus bersinergi menjaga dan mengawasi semua ini, agar pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dari awal hingga akhir", tutup Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Kota Padang Sartono mengatakan, saat ini pihaknya  menerima kiriman logistik Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sebanyak 12.260 kotak suara, 9.808 bilik suara, 2.452 logistik lainnya untuk didistribusikan ke 5 Daerah Pilihan (Dapil) di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan di Kota Padang.

“Pelaksanaan pendistribusian dimulai hari ini, Minggu dan berakhir Selasa pukul 12.00 Wib,” terangnya.

Ia menambahkan, adapun armada yang dikerahkan untuk distribusi logistik Pemilu sebanyak 15 unit, terdiri dari truk sebanyak 12 unit, Grand Max APV 3 unit.

“Sedangkan petugas yang kita kerahkan sebanyak 61 orang, Terdiri dari Satgas 21 orang dan petugas bongkar muat 40 orang,” imbuhnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Jasa Keuangan Ritel dan Jaringan PT Pos Indonesia Regional II Mugiyono, dan Camat Padang Barat Eri Sendjaya.

Pewarta: Muliadi
Editor: Ulil Amri Abdi

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi bersama Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra menyambut kedatangan Ibu Tuti Sutiawati Try Sutrisno dan keluarga di Kota Padang dengan jamuan makan malam bersama di Villa Erik Kamerun Pantai Air Manis, Sabtu (13/4/2019) malam.

Di kesempatan itu, Wali Kota Mahyeldi mengucapkan terimakasih atas kunjungan Ibu Tuti Try Sutrisno dan keluarga ke Kota Padang. "Suatu kehormatan bagi kami atas kunjungan ini", ujar Mahyeldi.

"Dan sampaikan juga salam dan ucapan terimakasih kami warga Kota Padang kepada Bapak Try Sutrisno yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini, atas pengabdian dan jasa beliau kepada bangsa dan negara ini", ujar Mahyeldi.

Menanggapi apa yang dikatakan Wali Kota Padang Mahyeldi, Ibu Tuti Try Sutrisno juga mengucapkan terimakasih atas sambutan Pemerintah Kota Padang dan akan menyampaikan pesan dan salam dari warga Kota Padang.

"Saya yakin Kota Padang kota yang aman. Oleh karena itu, saya dan keluarga berani datang ke kota ini", ujar istri mantan Wakil Presiden RI ke- 6 periode 1993-1998, Jenderal TNI Try Sutrisno tersebut sambil tersenyum.

Pada jamuan makan malam tersebut, Wali Kota Padang Mahyeldi didampingi SKPD Pemko Padang, Kabag Humas Imral Fauzi, Plt Kabag Umum Budi Kurniawan dan Camat Padang Selatan Fuji Astomi.

Hari ini, Minggu (14/4/2019), Ibu Tuti Try Sutrisno yang juga merupakan orangtua dari Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, bersama kelurga juga mengunjugi wisata Pulau Pasumpahan.(*)

Pewarta: Ulil Amri Abdi/ Muliadi

Cc: Kodim 0312/Padang Korem 032 WBR

PADANG - Pemerintah Kota Padang mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan kelancaran pada proses penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Padang.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Azwin sewaktu menghadiri pelaksanaan Apel Bersama yang digelar Bawaslu Kota Padang bekerjasama dengan Bawaslu Sumatera Barat terkait persiapan patroli pengawasan anti politik uang pada tahapan masa tenang Pemilu calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di pelataran parkir STKIP PGRI Convention Centre (SCC), Jumat (12/4) pagi.

Kegiatan yang melibatkan unsur Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang itu, dihadiri Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Surya Efitrimen dan Ketua Bawaslu Kota Padang Dorri Putra serta lainnya.

Azwin dalam kesempatan itu mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut upaya dari Bawaslu yang akan melakukan patroli anti politik uang pada tahapan masa tenang pemilu 2019 selama 14-16 April.

"Upaya ini merupakan tugas kita semua, maka itu mari kita bersama-sama dapat menyukseskan mulai dari tahapan awal hingga akhir pelaksanaan pemilu ini nantinya. Sehingga pesta demokrasi ini khususnya di Kota Padang dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan dan hal-hal yang dilarang oleh aturan perundang-undangan," ujarnya.

Azwin melanjutkan, dalam menciptakan kondisi yang kondusif tentu memerlukan dukungan dan partisipasi semua pihak. Terutama sekali dalam mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yg berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.

"Upaya penyadaran dan pemahaman terkait kesuksesan pemilu ini harus kita lakukan dan sosialisasikan terus menerus ditengah-tengah masyarakat kita. Semoga atas kebersamaan dan tekad kita semua, pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik yang dibarengi semakin meningkatnya partisipasi pemilih tentunya," imbuhnya.

 Sementara itu Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Surya Efitrimen, menyampaikan Apel ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.o1.oo/3/2019 perihal Kegiatan Patroli pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang pemilu 2019.

"Kita bertekad memaksimalkan pengawasan khususnya pada masa tenang yang dinilai berpotensi terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam bentuk politik uang. Patroli ini dijadwalkan dilakukan pada 14-16 April 2019," sebutnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Kota Padang Dorri Putra menilai pelaksanaan patroli pengawasan anti politik uang sangat tepat didesain sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu menjelang hari pemungutan suara. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan sampai tergoda dengan iming-iming uang untuk memilih kandidat tertentu.

“Pada saat minggu tenang tepatnya pada tanggal 14 sampai 16 April, sering dipergunakan oleh kandidat untuk mencari simpatisan. Dan demi menekan aktifitas beredarnya politik uang dihimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut tergoda, pilihlah kandidat sesuai dengan visi dan misi yang diusung. Berdemokrasilah secara baik dan benar," tuturnya mengingatkan.

Kegiatan patroli pengawasan anti politik uang yang dimulai dengan kegiatan Apel Bersama itu, ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh semua pihak terkait sekaligus pelepasan balon ke udara.(David)

PADANG- Setiap keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Ini disebutkan dalam falsafah adat Minangkabau ‘Saciok Ba Ayam Sadanciang Bak Basi’. Artinya segala permasalahan yang terjadi antara anak kamanakan dan masyarakat harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Hal ini disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi saat Peresmian Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Teluk Kabung periode 2019-2024, di Kantor KAN Teluk Kabung, Kamis (11/04/2019).

Keberadaan pengurus KAN Nagari Teluk Kabung yang telah terbentuk diharapkan dapat menjadi wadah bagi ninik mamak dan para pemangku adat dalam membina, mengayomi dan menyelesaikan urusan anak kemenakan, baik dalam kaumnya terlebih antar kaum di tengah masyarakat.

“Kita juga berharap akan terbangun sinergisitas dalam mendukung pembangunan antara seluruh pengurus KAN dan Pemerintah Kota Padang,” ujar Mahyeldi.

Dikatakannya, niniak mamak, anak kemenakan dan tokoh-tokoh masyarakat harus mampu menjaga kearifan lokal yang ada di Teluk Kabung. “Peran niniak mamak tidak hanya mendidik dan menjaga anak kemenakan tapi ikut serta menjaga segala sesuatu yang ada nagari termasuk potensi-potensi alamnya,” tutupnya.

Senada dengan itu, Camat Bungus Teluk Kabung Zulkadri mengucapkan selamat atas diresmikan pengurus KAN yang baru. Semoga dapat bersama-sama membantu dan mensinergikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang.

“Dan mari kita membangun Teluk Kabung ini kedepannya agar lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat M. Sayuti Dt Marajo mengatakan, KAN berperan sebagai  lembaga permusyawaratan tertinggi di nagari, ‘malonjak ndak tasondak, malenggang ndak tapampe, naik tahan bandiang, maninjau tahan kosasi. Setiap keputusan adalah inkrah karena menyakut hukum adat.

“Untuk itu, kepada pengurus KAN yang baru ini, harus mampu menjalin kerja sama dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi antara anak kemenakan. ‘Bak kato pepatah adat, Ayam bainduak sarai baumpun. Segala permasalahan yang terjadi diantara anak kemenakan harus mampu diatasi dan diselesaikan,” imbaunya. 

Ketua KAN terpilih Dasril Dt. Putiah mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada panitia yang telah menyelenggarakan peresmian pengurus ini.

“Atas nama pengurus KAN yang baru, kami mohon bimbingan dan saran dari pengurus yang lama untuk memajukan dan membimbing anak kemenakan yang ada di Teluk Kabung ini,” jelasnya.

Pewarta: Faisal/Muliadi

JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, TKN Jokowi-Ma'ruf membentuk tim untuk menelusuri temuan surat suara tercoblos di Selangor,Malaysia.

"Kami baru kirim tim ke sana, caleg kami juga ada yang di luar negeri dan sedang melakukan investigasi hal-hal tersebut," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Hasto kemudian menyebut sejumlah nama caleg dari partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang daerah pemilihannya mencakup luar negeri.

Mereka adalah Zuhairi Misrawi, Eriko Sotarduga, dan Masinton Pasaribu. Hasto mengatakan, tiap-tiap caleg tersebut juga memiliki tim sendiri.

Namun, dalam kasus ini, pada dasarnya TKN Jokowi-Ma'ruf menunggu penyelidikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasto mengatakan Pemilu 2019 saat ini merupakan yang paling rumit.

Berbagai masalah yang sebelumnya tidak pernah terjadi bisa terjadi. Hasto yakin Bawaslu akan serius mengusut kasus surat suara tercoblos ini.

"Siapapun itu, caleg dari manapun kalau melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum. Apalagi terkait dengan tindak pidana pemilu, hal tersebut tidak dibenarkan," ujar Hasto.

Meski demikian, Hasto juga memikirkan kemungkinan lain atas kasus ini. Dia mengatakan para caleg luar negeri biasanya melakukan simulasi pencoblosan di dapil luar negeri.

Hasto mengatakan, surat suara yang resmi diproduksi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanda khusus. Keaslian surat suara yang tercoblos di Selangor bisa dideteksi dengan tanda itu.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa penghitungan suara pemilu presiden dan pemilu legislatif di luar negeri, belum dilakukan. Sehingga, belum bisa ditentukan siapa pemenangnya.

Hal ini sekaligus menjawab adanya informasi yang beredar di media sosial WhatsApp mengenai hasil sejumlah negara.

"Tidak benar. Karena penghitungan suara untuk pemilu luar negeri di semua KBRI/KJRI baru dilaksanakan pada 17 April. Jadi kalau ada info soal hasil pemilu di luar negeri sekarang-sekarang ini, maka pasti hoaks," ujar Komisioner KPU, Pramono Tantowi Ubaid, kepada wartawan Rabu, 10 April 2019.

Sebelumnya, muncul hasil perhitungan pilpres di sejumlah negara hasil pencoblosan di luar negeri. Dalam hitungan itu mayoritas memenangkan Prabowo Subianto.

Berikut informasi hoaks yang beredar di media sosial :

PENGHITUNGAN SEMENTARA LUAR NEGERI

Saudi Arabia 01  : 25,6%        02 :  65,4% suara

Yaman.         
01  : 23,4%         02 :  66,6% suara

Belgia           
01  : 17,1%        02 :  82,2% suara

Jerman        
01  : 12,3%        02 :  87,7% suara

UEA            
 01  :  22,7%       02 : 61,3% suara

USA             
01  :  9,4%          02 : 89,9% suara

Ukraina.       
01  :  3,4%         02 : 96,6% suara

Papua Nugini   01 :  57,1%    02 : 42,3% suara

Taiwan          01  :  59,8%       02 : 40,2% suara

Hongkong   
01  :  45,2%       02 : 46,8% suara

Korea Selatan  
01 : 35,2%    02 : 64,8% suara

PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah (Bupati/ Wali Kota) se-Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Rabu (10/4/2019).

Dari Pemko Padang, Rakor tersebut diikuti langsung Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dengan didampingi
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, Yenni Yuliza, Kabag Pemerintahan Alfian Amhar, dan Inspektur Pembantu IV Jasrizal mewakili Inspektur Kota Padang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, pemerintah pusat telah menyampaikan rencana pembangunan ekonomi tahun 2019 yang memfokuskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena di 2018 pembangunan fokus pada infrastruktur. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

 “Untuk itu kepada semua Wali Kota dan Bupati yang hadir pada hari ini, dalam membuat program harus berfokus pada peningkatan sumber daya manusia,” ujar Irwan.

Irwan menambahkan, setiap program yang dibuat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia harus mengikursertakan perkembangan teknologi. Tenaga kerja harus dibekali dan mampu memahami perkembangan teknologi jika tidak ingin terlindas zaman.

“Disamping itu, tenaga kerja harus memiliki kualitas dan daya saing di tingkat nasional. Untuk itu, adakanlah pelatihan-pelatihan dalam mencapai upaya tersebut,” jelasnya.

Dalam Rakor tersebut juga dilaksanakan penandatangan kerja sama antara Wali Kota/ Bupati dengan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka destinasi wisata dan kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Wali Kota dengn BPN Sumbar. (*)

Pewarta: Faisal Siregar/ Muliadi

Padang - Program magang di Jepang merupakan kesempatan emas, bagi tenaga kerja muda Sumatera Barat dalam meningkatkan kemampuan keahlian dan daya saing sumberdaya manusia. Untuk perlu diseleksi dengan baik, serius, jangan ada yang main-main dalam pemilihan calon peserta magang ke Jepang. Peserta tes yang kecanduan narkoba dan berprilaku Lesbian, Gay,  Biseksual, Trangender (LGBT) jangan harap lolos seksi.