Detak

PADANG – Sebelum memasuki masa cuti pelaksanaan Pilkada Kota Padang, Wakil Walikota Padang Ir. H. Emzalmi, M.Si meninggalkan rumah dinasnya di Jalan A. Yani Kota Padang, Rabu pagi (31/1/2017). Hal tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara serah terima barang (rumah dinas) oleh Wakil Walikota Padang dengan disaksikan oleh Bagian Umum Setda Kota Padang yang diwakili oleh Kasubag Keuangan, Nasdi.

Dikesempatan itu, Emzalmi menjelaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peserta Pilkada harus mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara selama masa cuti.

“Hari ini secara resmi saya meninggalkan rumah jabatan dan pindah ke rumah pribadi di Pasar Baru Kecamatan Pauh. Walaupun masa cuti mulai tanggal 15 Februari mendatang, namun keputusan ini saya ambil agar nantinya tidak tergesa-gesa meninggalkan rumah dinas saat masa cuti telah dimulai,” ungkap Emzalmi.

Ditambahkannya, untuk tanggungjawab sebagai Wakil Walikota, Emzalmi tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya serta masuk kantor seperti biasa sampai dimulainya masa cuti.

“Saya ingin proses tahapan pelaksanaan Pilkada ini berjalan lancar. Dan mari kita dukung bersama, semoga Pilkada Kota Padang terlaksana dengan baik, aman dan damai,” harap Emzalmi.

PADANG -- Kemajuan dunia informasi teknologi dibidang transportasi terus berkembang memanfaatkan aplikasi tersendiri seperti gojek, gokar dan lain sebagainya.

Sehingga berimbas menyulitkan perekonomian para kusir bendi sebagai  sarana   transportasi tradisional di Kota Padang.

Mereka para kusir bendi dirudung kesusahan, jangankan untuk membeli beras, menyediakan rumput dan sagu untuk makan kuda tak bisa. Itulah kondisi yang dialami para kusir bendi pada zaman modern saat ini.

Mereka para kusir bendi tersebut harus diselamatkan. Hal ini disampaikan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Padang Medi Iswandi didampingi Swesti Faloni Kabid KSP, Rabu (31/1).

Jadi, berdasarkan kedaan tersebut, kita menyelamatkannya. “Kami kumpulkan 40 kusir bendi dan dimasukan dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis). 

Pemanfaatan bendi ini untuk mendukung dan menunjang pengembangan pariwisata sekaligus bisa  menjadi  daya tarik bagi wisatawan. Tarif bendi Rp50.000 per 30 menit. Trayek  bendi keliling kota, terutama di kawasan Pantai Padang. Kusir yang  nakal menaikkan tarif, maka dileluarkan dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis " sebut Medi Iswandi.

 Kesepakatan dan syarat yang harus dipatuhi para kusir bendi wisata ini adalah, tidak boleh merokok, kotoran kuda harus ditampung dan tidak boleh berserakan. Harus ramah melayani tamu atau penumpang. Sehingga para wisatawan yang memanfaatkan dan menikmati transpotasi bendi merasakan suguhan  yang menyenangkan.

 Sejalan dengan itu, kata Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Medi Iswandi , keberadaan bendiwisata itu sudah dipromosikan paket wisata keliling kota dengan bendi ini ke hotel-hotel dan perusahaan travel.

 Promosi juga dilakukan melalui brosur yang disebarkan melalui biro perjalanan, dan sosialisasi paket wisata tersebut kepada masyarakat.

Alhamdulillah, mereka telah mulai memperoleh pendapatan dan keluar dari masalah yang dialaminya.

KAMPUNG JAO - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memotivasi murid-murid TK Telkom agar rajin-rajin belajar,  rajin ibadah,  hormati orang tua dan guru agar kelak menjadi pemuda yang berakhlak mulia.

"Murid TK hari ini adalah generasi emas, calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Rajin-rajinlah belajar,  rajin ibadah serta menghormati orang tua dan guru, " kata Wako Mahyeldi di hadapan ratusan murid TK Telkom,  Rabu (31/1/2018) pagi ini.

Murid-murid yang didampingi para orang tua masing-masing terlihat antusias menyimak ceramah walikota yang komunikatif.  Salah seorang murid memberanikan diri bertanya. Anak perempuan bernama Aisyah itu berdiri dan dengan percaya diri menanyakan kiat menjadi orang sukses.

"Untuk menjadi orang yang sukses harus rajin belajar,  sabar dan ikhlas serta selalu menjaga persatuan," jawab Mahyeldi.

Selain Aisyah,  murid yang lain juga dipancing Walikota Mahyeldi untuk tampil dan bertanya.

"Kita juga harus menjadi orang yang pemberani dan percaya diri.  Berani tampil dan mengungkapkan apa yang dipikirkan, " ujarnya.

Selama kurang lebih satu jam, Walikota bersama generasi emas tersebut,  Walikota juga mengungkapkan keunggulan Indonesia.

"Bangsa Indonesia dianugrahi Allah bonus demografi,  yaitu usia muda jauh lebih banyak dari usia tua.  Kalian adalah bagian dari bonus itu yang akan memimpin bangsa ini 20 sampai 30 puluh tahun mendatang, " papar Mahyeldi.

Sekali lagi, Mahyeldi dengan lantang bertanya," Apakah kalian siap menjadi Walikota?  Jadi Gubernur?  Jadi Presiden? "

Aula Gedung Telkom Padang itu serta merta gemuruh oleh suara murid-murid TK yang menjawab "siaaaap! " pertanyaan tersebut.

PADANG - Sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki daya tarik dengan beragam budaya dan wisata disertai destinasi unggulan lainnya. Mulai dari wisata alam disertai legendanya, wisata budaya dan ‘heritage’, wisata kuliner, wisata belanja, wisata ‘mice’ sekaligus wisata olahraga.

Menyikapi itu, Pemerintah Kota Padang telah memprioritaskan pembangunan sektor pariwisata melalui pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang. Diantaranya Pantai Padang, Kota Lama, Jembatan Siti Nurbaya, Gunung Padang dan Pantai Air Manis. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Padang Medi Iswandi dalam jumpa pers yang difasilitasi Dinas Kominfo di Ruang Media Center, Balaikota, Rabu (31/1/2018).

Medi menyebut, pihaknya akan terus meningkatkan perkembangan berbagai sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota Padang. Sebagaimana hal itu mendukung terwujudnya visi Kota Padang yaitunya mewujudkan Kota Padang sebagai kota perdagangan, pendidikan, pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya. Kemudian juga bahagian dari misi Kota Padang, menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. Apalagi Padang sudah dijadikan destinasi wisata halal oleh pemerintah pusat, dikarenakan sosial budaya serta adat setempat yang mendukung.

“Secara berangsur, kita terus melakukan upaya mewujudkan Padang sebagai destinasi wisata halal yang nyaman, aman dan berkesan. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan mulai dari penataan dan berbagai pembangunan sarana dan prasarananya. Kita tentu berharap semuanya berjalan dengan lancar ke depan,” papar Medi dalam jumpa pers yang dipandu moderator Kabid KSP Dinas Kominfo Swesti Fanloni itu.

Ia melanjutkan, dalam pengembangan pariwisata pihaknya lebih fokus menambah kelengkapan infrastruktur di beberapa lokasi antara lain Gunung Padang, Pantai Muaro hingga Muaro Lasak. Di samping itu membangun pedestrian di Pantai Muaro Lasak yang mencapai 500 meter dan pedestrian di Pantai Muaro dekat Jembatan Siti Nurbaya. Kemudian melakukan pembangunan sesuai ‘master plane’ termasuk membuat ikon tulisan timbul atau "tagline" yang saat ini sudah dibangun di Gunung Padang.

"Selain itu, sebagai langkah untuk mendukung pembangunan tersebut kita juga memperhatikan khususnya pada penyediaan tempat berbelanja, sistem rumah makan yang direkomendasi agar sesuai aturan. Selanjutnya juga perparkiran dengan mengatur dan mengawasi regulasinya. Untuk upaya ini kita sangat membutuhkan dukungan dan sinergi semua pihak terutama pengunjung sehingga semuanya berjalan dengan tertib dan lancar,” tukuknya mengakhiri.

PADANG – Sekolah Sepak Bola (SSB) Balaibaru, Kuranji, Kota Padang berhasil melengkapi jumlah kuota sebanyak 8 tim yang akan mewakili Sumatera Barat (Sumbar) ke tingkat regional Sumatera dalam kejuaraan sepakbola usia dini U-12 Aqua Danone Nations Cup (AQDNC) 2018. Ajang ini akan berlangsung di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara Februari mendatang.

Diketahui, SSB Balaibaru bersama PSTS Tabing berhak mewakili Kota Padang selaku finalis dalam Pra AQDNC regional Sumbar 4 bersaing bersama 48 SSB se-Kota Padang.

Sebelum berangkat menuju Deli Serdang, rombongan yang terdiri dari 12 pemain beserta official dari SSB Balaibaru turut pamit dan memohon restu dari Walikota Padang Selasa (30/1/2018) malam di rumah dinas kediaman walikota. Walikota Mahyeldi menyambut baik dengan melepas perjalanan SSB tersebut untuk bisa meraih impian nantinya.

Walikota dalam kesempatan itu menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengapresiasi pencapaian SSB Balaibaru mewakili Kota Padang bersama PSTS Tabing untuk berlaga di regional Sumatera dalam AQDNC U-12. Ia mengingatkan, bagi para pemain agar mengusung tekad untuk bisa menampilkan penampilan terbaik sehingga terus melaju sejauh-jauhnya di ajang tersebut.

“Semoga SSB Balaibaru dapat mewakili Kota Padang melaju di tingkat regional Sumatera, nasional bahkan sampai ke World Cup AQDNC di Russia nantinya,” harap walikota yang juga Ketua Umum PSP tersebut.

Oleh karena itu Mahyeldi juga mengimbau, masing-masing pemain senantiasa menjaga kebugaran agar bisa tampil optimal demi membanggakan Kota Padang dan Sumbar nantinya.

“Mari buktikan dan berilah kebanggaan untuk nama Kota Padang di Deli Serdang nanti. Dan tanamkan kepercayaan diri dan sungguh-sungguh bahwa kita bisa dan harus masuk ke babak final untuk bisa lolos ke tingkat-tingkat selanjutnya,” imbuh Mahyeldi sembari melepas para pemain, official pelatih dan keluarga pemain yang juga akan ikut berangkat ke Deli Serdang, pada Rabu (31/1/2017) malam itu.

Sementara itu, Pelatih Kepala SSB Balai Baru Alex Aldha Yudi mengaku bersyukur SSB Balaibaru U-12 bisa lolos ke regional Sumatera bersama PSTS Tabing selaku wakil Kota Padang dengan bergabung bersama 6 tim lainnya pada regional Sumbar I, II dan III. Seperti diketahui, 6 tersebut diantaranya SSB Dispora 50 Kota, SSB Kota Biru Payakumbuh, SSB Perisai Payakumbuh, SSB Poska Sijunjung, SSB Limkoti Padang Pariaman, dan SSB Persegat Padang Pariaman.

“Kita berharap dan optimis, Insyaallah di Regional Sumatera Piala AQDNC nanti bisa mencapai babak final. Sebagaimana 8 SSB asal Sumbar nantinya akan bersaing dengan 48 SSB yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau (Kepri). Sesuai jadwal pertandingan akan dilangsungkan tanggal 3-4 Februari 2018 nanti,” sebut Alex.

Seperti diketahui, dalam fase regional Sumatera nantinya 48 tim akan mengikuti babak fase group dengan satu group diisi sebanyak 3 tim. Hanya juara group yang berhak lolos ke babak knock out 16 besar dan melaju ke babak final jika terus meraih kemenangan. Nanti hanya dua tim selaku finalis yang diambil untuk melanjutkan ke tingkat nasional di Jakarta. Selanjutnya di tingkat nasional hanya satu tim yakni juara satu, yang akan mewakili Indonesia mengikuti World Cup AQDNC U-12 di Russia.

PADANG – Pemerintah Kota Padang terus melakukan langkah maju salah satunya dengan menghadirkan sistem pemerintahan berbasis teknologi aplikasi melalui keberadaan “Command Center” atau pusat komando. Hal tersebut, untuk mendukung mewujudkan e-government sekaligus dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara cepat, tepat dan mudah yang tentunya sebagai percepatan Padang menuju ‘Smart City’.

Ruangan yang bertempat di lantai dua gedung Balaikota Padang itu, diresmikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Selasa (30/1/2018). Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung nama yang bertuliskan Command Center dengan dihadiri jajaran Asisten I, II dan III, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta camat se-Kota Padang.

Walikota dalam kesempatan itu menyampaikan sangat menyambut positif keberadaan ruang Command Center tersebut. Karena memiliki fungsi sebagai ruang pusat kendali kota. Apalagi semua yang terjadi di Kota Padang bisa dipantau dari sini. Terutama berkaitan kegiatan dan program di masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang, serta berbagai informasi lainnya seperti bencana alam, kemacetan, data kependudukan, kesehatan, kebakaran dan lainnya.

 “Alhamdulillah, Pemko Padang sekarang sudah memiliki ruang Command Center yang terlihat begitu representatif disertai sarana dan prasarananya,” sebutnya.

Mahyeldi juga mengharapkan, dengan adanya ruang Command Center ini tentunya akan memberikan kemudahan integrasi dan akses data atau informasi yang diperlukan secara cepat dan aman baik untuk pusat layanan dan penyimpanan database bagi seluruh OPD, tingkat kecamatan dan kelurahan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Di samping itu juga membantu dalam mengontrol wilayah dan kinerja jajaran OPD, informasi terkini dan perkembangan kota melalui dashboard informasi publik.

“Jadi ruang Command Center ini memiliki arti penting dan merupakan wujud kesungguhan Pemko Padang untuk menata dan menyiapkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, secara internal di ruangan ini kita akan bisa melihat berbagai informasi dan juga penyelesaian masalah secara cepat," imbuhnya.

Tak hanya itu katanya, apalagi di sini juga akan tersedia informasi aktifitas pemerintah masyarakat terkini. "Tentu ini memberikan kemudahan yang luar biasa bagi pemko, masyarakat dan lainnya,” tukuk walikota sembari meresmikan Command Center tersebut.

Padang – Pengurus Masjid Al Quwait Banuaran, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) gelar Tabligh Akbar, beberapa waktu lalu.

H. Mahyeldi Ansharullah yang didaulat sebagai pemberi tausiyah berhasil memukau ratusan hadirin. Mereka yang hadir berasal dari Majelis Taklim berbagai masjid di Banuaran. Termasuk, para jamaah di sekitar masjid.

Malahan Mahyeldi yang juga Walikota Padang ini datang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan. Menurut jadwal, Mahyeldi akan memberi tausiyah Ba’da Isya atau pukul 20.00 Wib. Namun harus dimajukan Ba’da Maghrib atau pukul 19.00 Wib.

Dampaknya, banyak jamaah yang masih berdatangan saat Mahyeldi sedang bertausiyah. Namun, para jamaah tetap merasa puas, lantaran walikota idola mereka itu sengaja mentakhir (menunda.red) pelaksanaan shalat Isya. Karena, hal ini juga permintaan jamaah yang hadir dan Mahyeldi baru mengakhiri ceramahnya pukul 20.30 wib.

Turut hadir, Anggota DPRD Padang, Masrul Rajo Intan, Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari, Lurah Banuaran, Darwi Zerman, Ketua PKK Banuaran, Zarita, Ketua RW dan Ketua RT se Banuaran dan para undangan lainnya.

Ketua Masjid Al Quwait Saribulih dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang menyukseskan Tabligh Akbar ini. “Kegiatan Tabligh Akbar ini digagas dalam rangka pelantikan pengurus periode 2018 – 2021,” ujarnya.

Lebih dari itu, ujarnya pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan launching Tahfidz Qur’an dan Badan Amil Zakat Masjid Al Quwait. Selanjutnya, juga dilaksanakan Gerakan Sahur dan Buka  Bersama Puasa Senin – Kamis. Termasuk, Gerakkan Literasi Masjid dan Pembentukan Kongsi Kematian Masjid Al Quwait.

“Sebelumnya, kita juga telah menjalankan sumbangan melalui media sosial. Ternyata mendapat respon positif, dari berbagai kalangan. Kita sudah menerima sumbangan dalam bentuk uang tunai, buku dan mukena dari para donatur. Insya Allah, beberapa pihak juga telah memberikan respon,” ujar Saribulih yang juga Ketua RT 04 RW 11 Kelurahan Banuaran ini.

Suatu hal menarik, kegiatan Tabligh Akbar juga makin memperkuat rasa kebersamaan pada warga Perumahan Mitra Utama ini. Mereka saling bahu membahu dan ikut menyumbang beragam makanan ringan. Mereka juga secara bersama mengemas untuk dihidangkan pada para tamu.

Malahan Anggota DPRD Padang, Masrul yang melihat hal tersebut merasa takjub. “Saya salut dengan warga di sini yang kuat jiwa kebersamaan dan sifat gotong royong,” ujarnya.

GUNUNG SARIAK - Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal wa Tamwil (BMT)  sembilan kelurahan di Kecamatan Kuranji menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara serentak.

RAT tahun buku 2017 ini dibuka langsung oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, bertempat di SD 36 Gunung Sariak, Ahad (28/1/2018). Dihadiri Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri dan seluruh lurah selaku penanggung jawab dari unit KJKS.

Ada yang menarik dari evaluasi walikota terhadap KJKS BMT Kecamatan Kuranji, yaitu terjadi peningkatan jumlah pembiayaan dan pertumbuhan aset signifikan dari dari setiap unit. Paling unggul adalah KJKS Korong Gadang.  KJKS ini mengalami pertumbuhan aset hingga 300 persen dengan arus kas tahun 2017 tembus Rp.  7,6 milyar dan petumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai Rp.  250 juta dengan progres 4,4 persen.

"Sesuai komitmen Pemko Padang, setiap KJKS yang sudah mampu mandiri akan mendapatkan penambahan modal sebesar Rp. 200 juta agar bisa lebih mengembangkan potensi anggotanya, "kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, perkembangan koperasi tidak lepas dari kemampuan manager untuk memetakan potensi. Kemudian potensi itu digunakan untuk menambah keanggotaan dan modal serta aset sehingga koperasi tersebut bisa berkembang dan mandiri.

"Para manager KJKS harus bisa memetakan potensi untuk dijadikan kekuatan membesarkan koperasi," kata Mahyeldi.

Bandung - Sehari setelah di-release ke publik tentang rencana kegiatan bertajuk *"Doa Nasional Rawat NKRI"*, berbagai elemen bangsa mulai memberikan respon atas rencana tersebut. Salah satunya dari para raja, sultan dan bangsawan yang tergabung dalam Komite Pemersatu Keraton Nusantara atau disingkat KPKN.

Pernyataan dukungan dari ratusan pewaris kepemimpinan dan keluarga kerajaan itu disampaikan langsung oleh sesepuh KPKN, YM Raja Caruban Nagari kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Minggu, 28 Januari 2018. Raja Caruban Nagari yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati itu menyatakan sangat mengapresiasi rencana diadakannya Doa Nasional Rawat NKRI ini.

"Secara pribadi dan atas nama para YM raja, sultan, bangsawan dan ksatria yang tergabung dalam Komite Pemersatu Keraton Nusantara, saya menyampaikan apresiasi atas gagasan menyelenggarakan doa nasional untuk menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Kami para anggota KPKN mendukung penuh dan siap berpatisipasi menyukseskan acara ini," demikian pesan WhatsApp dari YM Raja Caruban Nagari yang berpusat di Cirebon, Jawa Barat itu.

Tidak hanya pesan WhatsApp, beberapa anggota KPKN yang juga aktif di berbagai organisasi budaya, seni, dan komunitas spiritual di Jawa Barat menyampaikan dukungan nyata dengan menyediakan waktu, tenaga, dan lain-lain untuk membantu menjadi panitia apabila diperlukan. "Jika diperlukan, saya dan kawan-kawan di jaringan pelestari Budaya Pasundan siap membantu menjadi panitia," ujar Putri Nadyah Rahmah Dewi Kencana yang berdomisili di Bandung.

Sejalan dengan sesepuh KPKN, beberapa pesan berisi pernyataan dukungan juga datang dari Raden Tiro Buono di Madura, Raden Mas Haryo Setawisesa dari Tumapel Singasari Malang, dan Raden Senopati Aryamangkurat Caruban Nagari di Bandung.

Menanggapi respon positif dari para sesepuh dan anggota KPKN tersebut, Wilson menyatakan sangat senang dan bangga terhadap kepedulian para pewaris trah kerajaan dan kesultanan nusantara. "Semoga kegiatan ini dapat terealisasi dan berjalan dengan baik dan lancar berkat upaya dan doa kita semua. Dukungan dari para raja, sultan, pimpinan adat, budayawan dan semua elemen bangsa sangat penting dan bermakna bagi terselenggaranya acara dimaksud, terimakasih atas dukungan ini," ungkap Wilson.

PADANG – Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mendatangi salah satu kompleks perumahan di daerahnya, Sabtu (27/1/2018). Tepatnya di Perumahan Griya Anak Air Permai, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah. Walikota bertemu seluruh warga perumahan tersebut dan mendengar aspirasi yang disampaikan warga setempat.

Walikota datang setelah shalat Isya. Kedatangan walikota memang sangat dinanti-nanti warga setempat. Begitu walikota tiba di perumahan tersebut, warga nampak antusias menyambut orang nomor satu di Padang itu.
Walikota datang tidak sendiri. Juga nampak hadir Kepala BPKA Kota Padang Andri Yulika, Camat Koto Tangah Syahrul, Lurah Batipuh Panjang Zulfadli, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili Kabidnya, Mairizon. 

“Alhamdulillah, Pak Wali datang,” ujar David, seorang warga sambil menyalami walikota.
Perumahan Griya Anak Air Permai terbilang baru berdiri. Sekitar seratusan lebih kepala keluarga berdiam di perumahan tersebut. Walikota pun bercengkerama dengan warga di Musala Al Ihsan.

Cukup banyak keluh kesah yang disampaikan warga kepada Walikota Padang. Salah satunya yakni masih belum terbentuknya RT di kompleks perumahan tersebut. Padahal, jumlah warga di kompleks tersebut lebih 100 KK.

“Warga di sini pada umumnya masih berusia produktif, rata-rata berusia di bawah 40 tahun,” kata Ketua Pengurus Musala Al Ihsan, Joni Darma Fitra kepada walikota.

Joni berharap di kompleks tersebut terbentuk RT. Sehingga setiap permasalahan seperti konflik, dan administrasi, dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu, Joni juga menyampaikan kondisi musala yang kini sedang dalam pembangunan. Musala Al Ihsan merupakan tempat beribadah satu-satunya bagi warga. Musala tersebut selalu ramai pada saat salat lima waktu.
Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo langsung merespon keluhan warga. Menurutnya, RT memang perlu dibentuk untuk kelancaran urusan.

“Sebelum RT terbentuk, untuk sementara dibentuk dulu ketua kompleks dan usulkan ke lurah,” tukas Mahyeldi.

Terkait pembangunan musala, Mahyeldi mengatakan akan menjadi perhatian Pemko. Terpenting, pengurus musala terlebih dahulu merancang bangunan mushala dengan tepat dan baik. Sehingga nanti tidak bongkar pasang.

KURANJI - Gedung Serbaguna Kuranji yang diresmikan sejak 2016 sudah dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan seperti acara-acara adat,  pesta pernikahan dan acara formal, serta kejuaraan olahraga. Keberadaan gedung ini membuktikan kebersamaan dan kekompakan masyarakat Kuranji yang masih menjunjung nilai luhur adat budaya.

"Adanya gedung ini bukti kebersamaan masyarakat Kuranji.  Kebersamaan ini harus terus dirawat, persatuan harus diperkokoh untuk kemajuan Kuranji dan Kota Padang, " kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya pada acara 2 tahun Gedung Serbaguna Kuranji,  Sabtu (27/1/2018).

Pada kesempatan ini hadir segenap tokoh masyarakat Kuranji, diantaranya Emzalmi yang juga Wakil Walikota Padang, Syamsuar Makmur  Irwan Basir, Evi Yandri. Turut hadir Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri beserta sejumlah perangkat kecamatan.

Lebih lanjut, Walikota Mahyeldi menyampaikan terimakasih atas kontribusi masyarakat Kuranji yang besar dalam pembangunan. Diantara pembangunan dengan partisipasi warga yang tinggi di Kuranji adalah pembukaan jalan baru Pasa Lalang sampai Batu Busuak yang bernilai miliaran rupiah

"Pemerintah Kota Padang menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kuranji yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Kota Padang, " ujar Mahyeldi.

Menurutnya, terwujudnya pembangunan jalan dan jembatan berkat partisipasi warga itu memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi. Ini terbukti meningkatnya nilai tanah dan kemudahan akses yang dirasakan. 

"Inshaallah,  pada tahun 2018 ini pembangunan jembatan Kuranji juga bisa dilanjutkan karena sudah ada pembicaraan dengan gubernur. Dan kendala selama ini sudah bisa diselesaikan," imbuhnya.

Acara ini dihadiri oleh ribuan warga. Acara diakhiri dengan makan bersama.

PADANG - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2017 Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) kelurahan se-Kecamatan Padang Selatan di SMAN 6 Padang, Sabtu (27/1/2018).

Kegiatan ini dihadiri camat, lurah serta pengurus dan manajer KJKS BMT di masing-masing kelurahan di kecamatan setempat.

Walikota dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana diharapkannya 104 KJKS BMT di tiap kelurahan se-Kota Padang terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Terutama dalam mengelola keuangan secara profesional sehingga terus berkembang yang tentunya berdampak positif bagi masyarakat.

"Melalui KJKS BMT, kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga diharapkan mampu mendukung dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Padang, dengan pemberian bantuan dana modal usaha melalui koperasi jasa keuangan berbasis syari'ah," imbuhnya.

Oleh karena itu, Mahyeldi meminta lurah dan pengurus KJKS juga mendata warganya dengan baik dan mengajak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana KJKS BMT. Sementara di samping itu, juga diharapkan untuk dapat memantau dan mengajak warga yang kaya atau memiliki perusahaan besar untuk ikut serta dalam KJKS BMT.

"Sehingga itu akan lebih mendukung secara cepat majunya KJKS kedepan. Semoga dengan itu semakin meningkatnya peluang produktivitas ekonomi masyarakat," tukuknya..

Dalam kesempatan itu, walikota juga melihat laporan dan hasil perkembangan keuangan KJKS BMT Tahun Buku 2017 di masing-masing kelurahan se-Kecamatan Padang Selatan. Seperti diketahui, hampir rata-ratanya mengalami kemajuan dan peningkatan signifikan.

BATANG ARAU - Ruas jalan baru Nipah - Teluk Bayur di Kecamatan Padang Selatan sudah membentang mulus.  Jalur sepanjang 2,8 KM ini selain untuk akses alternatif, juga dimanfaatkan warga sebagai ajang berolahraga.

Sabtu (27/1/2018) pagi ini, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah meresmikan penggunaan jalan yang menyisir lereng Bukit Gado-Gado tersebut. Didahului dengan jalan santai yang diikuti ribuan warga,  Walikota Mahyeldi juga mencanangkannya sebagai kawasan  "car free day" untuk setiap hari Minggu, dimulai pukul 6.00 sampai dengan pukul 9.00 WIB. 

Pada kesempatan yang bertepatan dengan kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan  2018 ini,  Walikota menekankan arti penting berolahraga. Apalagi  berolahraga yang didukung dengan sarana lingkungan yang baik, dengan sendirinya menimbulkan semangat.

"Selain memudahkan akses warga,  Jalan Gunung Padang - Air Manis memiliki pemandangan yang indah.  Kawasan ini sangat menunjang sebagai lokasi olahraga sekaligus rekreasi, " kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi,  pembangunan jalan ini menunjang infrastruktur Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang. Tersedianya sarana jalan yang dapat ditempuh bus pariwisata tentu akan meningkatkan kunjungan ke Kota Padang.

"Adanya sarana jalan yang baik akan meningkatkan kunjungan ke obyek-obyek wisata di Kota Padang, " ujarnya.

Sementara itu,  Camat Padang Selatan Fuji Astomi mengatakan, kegiatan jalan santai dan peresmian jalan baru ini juga sosialisasi kepada warga bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah adalah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

"Adanya infrastruktur jalan yang baik akan menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, " kata camat.

Ia mengimbau warga Kecamatan Padang Selatan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan menciptakan suasana yang kondusif.

"Untuk itu mari kita jaga kebersihan lingkungan dan menciptakan suasana yang kondusif agar pengunjung lebih nyaman," tukas Camat Fuji Astomi.

PADANG - Rabbani terus memperluas jaringan pasar meski tetap setia dengan segmen pasar remaja di tengah meluasnya tren fesyen hijab yang semakin fashionable. Brand ini memakai isu tahun 2018 yaitu Pilkada yaitu pemilihan kerudung dan busana Rabbani.

Program pilkada yang dipilih yaitu kemko, dresslim dan kerudung yang akan dilaksanakan tanggal 22 Januari sampai dengan 31 Maret 2018. Setiap belanja senilai Rp. 200 ribu maka dapat satu suara dan berlaku kelipatan. Hanya satu kandidat yang akan dipilih sebagai pemenang oleh kantor pusat di Bandung.

SPV Rabbani Cabang Sumbar, Sumartono mengemukakan bonus demografi Kota Padang yang didomimasi oleh kalangan muda yang produktif membuat Rabbani terus mensuplai kebutuhan di segmen remaja dan kaum muda.

"Peminat hijab kan semakin sini semakin banyak ya, meski memang dari jenis kita masih andalkan untuk hijabnya yang sedehana, seperti hijab instan anak anak sekolah," jelasnya kepada wartawan di Rabbani Padang, Sabtu 27/1).

Kontribusi hasil pemasaran kerudung sekolah, menurut Sumartono, begitu potensial. Dari total target Rabbani selama setahun, 70% di antaranya disumbang dari hasil pendapatan penjualan kerudung sekolah.

Meski daya beli masyarakat saat ini melemah, Sumartono mengaku hal tersebut bukan jadi masalah. Pasalnya, strategi pemasaran hingga akhir tahun akan terus gencar dilakukan. Hingga awal Januari saja, Rabbani Padang sudah berhasil

"Tiap tahun ditargetkan selalu naik, di dua bulan terakhir ini kita tengah gencar lakukan pemasaran dan diskon. Ada juga sistem penjualan Rabbani online tapi masih skala kecil tapi tidak masuk kategori undian seperti ini," katanya.

Dari berbagai jenis produk yang dipasarkan, kerudung memang masih menjadi primadona. Dari mulai jenis kain, bentuk, hingga motif Rabbani memilih warna warna pastel yang lembut.

"Tetap kerudung, meski memang kita punya kemeja koko, bani (khusus untuk baju anak), khimar, dress dan lain lain ya, kerudung itu masih tinggi (peminat)," bebernya.

Bunker Rabbani yang saat ini ada di berbagai kawasan seperti Sumbar dan Riau menurut Sumartono masih ada banyak agen di seluruh Sumatera  Barat yang membantu kontribusi pendapatan target nasional, dari segi persentase, 60% nilai target nasional disumbang dari jasa biro/agen.

PAKISTAN - Ekonomi suatu negara, suatu kawasan dapat tumbuh apabila terdapat stabilitas politik dan keamanan. Kegiatan ekonomi tidak akan tumbuh apabila konflik dan bahkan perang  terjadi. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara di National Assembly of Pakistan pada Jumat malam, 26 Januari 2018.

“Konflik dan perang tidak akan menguntungkan siapapun, saya ulangi konflik dan perang tidak akan menguntungkan siapapun. Masyarakat terutama wanita dan anak-anak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dengan adanya konflik dan perang,” kata Kepala Negara.

Konflik dan perang juga menghancurkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan yang diberikan oleh Allah SWT.

“Oleh karena itu sudah menjadi komitmen Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dunia sebagai nett contributor to peace,” tutur Presiden.

Bersama dengan ASEAN, selama 50 tahun terakhir, Indonesia telah bekerja keras untuk menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Asia tenggara.

“Melalui persatuan dan sentralitas ASEAN, Indonesia juga terus berkontribusi menciptakan kawasan Asia pasifik yang stabil dan sejahtera,” kata Presiden.

Di kawasan lebih luas, Indonesia juga ingin terciptanya suatu ekosistem perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan pertumbuhan bagi dunia. Di tingkat global, seperti halnya Pakistan, Indonesia juga merupakan salah satu penyumbang terbesar Pasukan Perdamaian Dunia. Sudah menjadi tekad bagi Indonesia untuk menjadi “True Partner for World Peace”

“Dalam dua tahun ini, Indonesia terus bekerja sama dan memberikan kontribusi untuk mengatasi perbedaan antar negara; membantu kemanusiaan termasuk di wilayah konflik; membantu menjaga keamanan kawasan; mengatasi ancaman kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan ancaman terorisme,” ucapnya.

Ancaman radikalisme terorisme terjadi di mana-mana. Bahkan tidak ada satupun negara yang kebal dari ancaman terorisme. Serangan terorisme terjadi di hampir semua negara termasuk di Indonesia dan Pakistan.

“Umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik, perang dan terorisme. Lihatlah data yang sangat memprihatinkan ini, 76% serangan teroris terjadi di negara Muslim; 60% konflik bersenjata terjadi di negara Muslim Lebih jauh lagi, jutaan saudara-saudara kita harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik,  67% pengungsi berasal dari negara Muslim,” kata Kepala Negara.

Selain itu, Presiden mengingatkan bahwa jutaan generasi muda kehilangan harapan masa depannya. Kondisi yang memprihatinkan ini sebagian terjadi karena kelemahan internal, namun kontribusi faktor eksternal juga tidak sedikit.

“Apakah kita akan biarkan kondisi yang memprihatinkan ini terus berulang terjadi dan berulang terjadi lagi? Kalau anda bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab tidak. Kita tidak boleh membiarkan negara kita terus dalam situasi konflik, kita tidak boleh membiarkan dunia dalam situasi konflik. Penghormatan kita kepada kemanusiaan, kepada humanity seharusnya yang menjadi pemandu kita dalam berbangsa dan bernegara, sekali lagi penghormatan terhadap kemanusiaan,” ucapnya.

Presiden menggarisbawahi bahwa sejarah mengajarkan kepada kita semua bahwa senjata dan kekuatan militer tidak akan mampu menyelesaikan konflik. Senjata dan kekuatan militer saja, tidak akan mampu untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia.

“Yang akan terjadi justru persaingan, perlombaan senjata yang akan terus menciptakan ketegangan. Indonesia adalah negara yang pernah mengalami konflik,” kata Presiden.

Presiden menyebutkan bahwa konflik di Aceh telah terjadi lebih 30 tahun dan dengan menggunakan pendekatan militer saja tidak dapat menyelesaikan konflik di Aceh. “Konflik ini selesai dengan negosiasi dengan dialog. Oleh karena itu, habit of dialogue harus terus dikedepankan,” ucap Presiden.

Habit of dialogue inilah yang juga menjadikan ASEAN, Asosiasi 10 negara di Asia Tenggara mampu menjadi mesin stabilitas dan kesejahteraan Asia Tenggara.

“Saya berharap setiap dari kita, setiap dari kita akan menjadi kontributor dari perdamaian dunia, setiap dari kita menjadi kontributor upaya menyejahterakan dunia demi kemanusiaan, demi keadilan. Kita harus menjadi “part of solution” dan bukan menjadi “part of the problem ”. Mari kita bekerja sama demi terciptanya dunia yang damai dan sejahtera demi seluruh umat manusia yang hidup di dunia,” ucap Presiden mengakhiri pidatonya. 

Lombok - RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Komunikasi Informasi (Kominfo), Kota Padang tahun 2017 di adakan di Kota Bandung, salah satu tujuannya penyegaran seluruh anggota sambil nikmati objek wisata  di Kota Bandung dan Jakarta nantinya.

Jauh hari  saat rapat tahun 2016, di Nuansa Hotel  Puncak Lawang Agam  di sepakati dan  di rencanakan RAT tahun 2017, di laksanakan di Kota Bandung, untuk meningkat hubungan silahturahmi di antara sesama  anggota koperasi

Disampaikan Richard Akbar, Ketua Badan Pengawas Koperasi Kominfo  Kota Padang,  Alhamdulillah hari ini Jumat 26 Januari 2018 rencana tersebut terkabulkan dan sampai di Kota Bandung di perkirakan tengah malam.

" Kerja keras semua anggota koperasi baik dari pucuk pimpinan Suardi sampai kepada semua anggota terbuka, jadi hasilnya nampak yaitu RAT Ke Kota Bandung" Ujar Richardi.

Semuanya itu, kami lakukan dengan manajemen terbuka dan jelas, semua anggota sangat percaya terhadap Koperasi Kominfo bahkan yang sudah pensiun jadi ASN anggotanya masih bertahan dan tak mau terputus jadi anggota koperasi Kominfo.

Jadi, kita harus pertahankan apa yang telah di raih dan di nikmati bersama, sebab koperasi ini adalah sebuah kepercayaan dari anggota, sebab koperasi modalnya berasal dari anggota, makanya transparan sangat perlu sekali, Sebut Ketua Pengawas Koperasi.

Richardi Akbar juga buka rahasia tahun depan RAT 2018, akan  kami laksanakan di Kota Bali atau Lombok, semoga semuanya berjalan nantinya sesuai harapan pengurus dan anggota Koperasi.

ACEH SINGKIL -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil mendapat alokasi bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) sebanyak 78.390 kg untuk bulan Januari 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, H.Mauidhah,SE mengatakan Bansos rastra tersebut  direncanakan akan didistribusikan langsung kepada para penerima azas manfaat di 11 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Berkenaan dengan penyaluran bansos rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bulan Januari 2018 ini, Dinas Sosial Aceh Singkil sudah membentuk Satker dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait termasuk Perum Bulog.

Sedangkan, untuk proses Pendistribusian beras rastra akan dilakukan berdasarkan surat edaran dari Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial RI, Naziarto.

"Kita sudah lakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait, tujuannya adalah untuk memastikan pendistribusiannya tepat sasaran, termasuk jumlah, waktu, harga serta kualitas barang", kata Mauidhah saat dikonfirmasi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) di Aceh Singkil.

Disamping itu lanjutnya, tim koordinasi atau Satker dalam proses pendistribusian beras rastra juga akan melibatkan petugas dari bagian ekonomi Setdakab Aceh Singkil.

"Para penerima beras rastra untuk tahun ini tidak lagi menggeluarkan biaya atagu memebus beras rastra, dikarenakan segala biaya yang ditimbulkan sepenuhnya ditanggung  oleh  pemerintah", jelas Mauidhah.

Sementara, berkenaan dengan biaya transportasi angkutan, juga dibebankan kepada Pemkab Aceh Singkil yang ikut serta dibantu oleh anggaran dana desa.

"Untuk skema penyaluran beras rastra akan langsung menuju kekantor kecamatan dan ke titik pendistribusian rumah tangga sasaran (RTS)," jelasnya.

Berikut rincian Beras Rastra yang akan disalurkan kepada penerima di 11 Kecamatan di Aceh Singkil, yaitu; Kecamatan Danau Paris (5.310 Kg),  Gunung Meriah (13.730 kg), Kuta Baharu (5.440 Kg), Kuala Baru (3.460 Kg), Pulau Banyak (4.190Kg), Pulau Banyak Barat (3.520 Kg), Simpang Kanan (10.790 Kg), Singkil (13.160 Kg), Singkil Utara (7.390 Kg), Singkohor (3.220 Kg) dan Kecamatan Suro (8.580 Kg).

BLORA - Sebanyak 60 polisi bertubuh tambun dari jajaran Kepolisian Resor Blora, Jawa Tengah, mengikuti program penurunan berat badan mulai awal Januari. Selain meningkatkan penampilan dimata masyarakat, kinerja Polisi bertubuh gendut dinilai kurang lincah. Jumat (26/01/18)

Sebagai seorang pimpinan Kapolres Blora AKBP Saptono S.I.K, M.H, tak hanya sekedar memerintahkan anggotanya yang berbadan gendut untuk lari siang. Tapi dirinya juga turut lari siang bersama sebagai bentuk motivasi agar mereka tambah semangat berolahraga.

Kapolres hari Rabu (24/01/2018) kemarin usai ikut lari siang menjelaskan, dari 240 polisi yang bertugas di Polres Blora, diketahui ada 60 polisi yang dinilai kelebihan berat badan.

"Penilaian dilakukan tim kesehatan dan tim jasmani dari Polres Blora baik Polisi Pria maupun Wanita (Polwan). Program penurunan berat badan bagi polisi gendut sesuai instruksi dari Kapolri dan Kapolda beberapa bulan lalu," ujarnya.

Program ini diawasi langsung oleh Kapolres Blora AKBP Saptono. Dari 60 polisi gendut di Polres Blora, mereka berpangkat mulai dari bintara sampai perwira. Pangkat terendah adalah Brigadir Polisi Dua (Bripda), tetapi ada juga yang berpangkat Komisaris Polisi.

"Berat badan mereka dianggap tidak proporsional dengan tinggi badannya, atau dianggap kelebihan berat badan dan apabila berpakaian dinas dilihat kurang manis, juga kerjanya kurang lincah," kata Junani

Para polisi gendut ini memiliki berat badan dari 80 kg sampai 110 kg. Mereka wajib mengikuti program penurunan berat badan sampai berat badan mereka dianggap ideal. Tidak ada batas waktu sampai kapan mereka wajib mengikuti program ini. Tapi, sampai berat badan mereka dianggap ideal oleh tim dokter Kepolisian.

Mereka diwajibkan mengikuti lari siang setiap hari Rabu selain jadwal olahraga umum disetiap hari Jumat, sampai berat badan mereka ideal. Selain mengikuti instruksi Kapolri dan Kapolda, program ini bertujuan agar para polisi gendut memiliki badan yang lebih ideal supaya dalam operasi kerja mereka di lapangan lebih sigap dan lincah serta untuk menjaga kesehatan badan. Hal itu diyakini meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kalo postur tubuh Polisi Ideal kan bagus dilihatnya. Karena menjaga penampilan itu factor utama penunjang pelayanan kepada masyarakat.” Pungkas Kapolres Blora.

BATAM – Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas kesuksesan meraih prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan predikat nilai "BB" atau kategori sangat baik.

Penghargaan penting tersebut diserahkan Menpan-RB Asman Abnur yang diterima Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Wilayah I di Hotel Radisson Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/1/2018). Wilayah I diketahui, meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumatra termasuk Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Asman Abnur mengatakan, LHE-AKIP ini diberikan menyusul evaluasi yang telah dilakukan pada 2017. Evaluasi tersebut berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Kami pasang target kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2015 sampai 2017 mulai dominan di C dan bahkan ada yang D, maka pada 2017 minimal harus C dan harus terus ditingkatkan menjadi B dan terus menjadi A. Karena jiikalau ada daerah yang mendapatkan nilai C, saya katakan kepala daerahnya sudah gagal," kata menteri.

Asman menekankan, memang begitu pentingnya perbaikan pelayanan birokrasi agar bisa memberikan manfaat yang maksimal. Sebab pelayanan birokrasi tolak ukurnya adalah capaian kinerja yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan capaian birokrasi itu bisa diraih jika aparatur pemerintah telah menerapkan SAKIP dengan baik.

“Meski AKIP menjadi tolak ukur utama, keberhasilan lain yang sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemerintah adalah kinerja aparatur birokrasi. Karena sebagai penyelenggara negara, aparatur wajib mengedepankan kinerja yang maksimal. Untuk itu selamat bagi provinsi, kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai SAKIP di 2017. Semoga 2018 semakin meningkat lagi," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sendiri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih khususnya kepada jajarannya atas capaian LHE-AKIP bagi Kota Padang di 2017 yang mengalami peningkatan penilaian. Dimana tahun sebelumnya mendapati predikat B sekarang naik menjadi BB atau satu tingkat lagi menembus predikat A.

"Alhamdulillah, Itu artinya komitmen kita bersama telah terbukti dengan adanya perubahan dan perbaikan pada LHE-AKIP. Sebenarnya kita punya keinginan mendapat predikat A pada kesempatan ini.Namun semoga di tahun 2018 Kota Padang akan mendapatkan predikat AA paling kurang A,” tutur Mahyeldi yang juga didaulat menyampaikan presentasi terkait LHE-AKIP, juga visi dan misi dan perkembangan Kota Padang di kesempatan itu.

Selanjutnya katanya lagi, pihaknya perlu melakukan evaluasi-evaluasi  khususnya dari para pimpinan OPD terkait untuk meningkatkan AKIP. Di samping itu juga terus berkonsultasi dengan Kemenpan-RB terkait apa saja hal yang mesti ditingkatkan lagi ke depan.

“Untuk itu, terimakasih kepada seluruh ASN di OPD terkait yang senantiasa bekerja dengan baik dalam hal ini. Karena memang, kita di Kota Padang berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang semakin baik lagi ke depannya,” tukasnya didampingi Sekda Asnel serta beberapa pimpinan OPD terkait.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri Deputi Reformasi dan Birokrasi Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh bersama para gubernur, walikota dan bupati yang tergabung di wilayah I.

DENPASAR - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan nasional "Adhitya Karya Mahatva Yodha Award 2017" kategori Pembina Umum Terbaik Karang Taruna Tingkat Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Sosial Idrus Marham pada puncak acara Rapat Kerja Nasional dan Bulan Bhakti Karang Taruna di Prime Plaza Hotel Sanur - Bali, Kamis (25/1/2018).

Menurut Mensos Idrus Marham, penghargaan yang diraih hakikatnya adalah keberhasilan membangun sinergi antara pemerintah dengan unsur Karang Taruna dalam pemberdayaan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

"Ini (penghargaan)  hanyalah simbolik pesan moralnya adalah terbangunnya sinergi antara  Pemda dengan Karang Taruna, " kata Mensos.

Idrus Marham mengistilahkan kerjasama antara pejabat dengan Karang Taruna tersebut sebagai "persekongkolan batin" karena sama-sama bekerja untuk rakyat.

"Adanya persengkongkolan batin antara Karang Taruna dengan pejabat selaku pembina dengan sendirinya sama-sama bekerja untuk rakyat. Ketika Karang Taruna bekerja untuk rakyat,  pejabat harus memberikan bantuan untuk mendorongnya," kata Mensos.

Sementara itu,  Walikota Mahyeldi mengatakan penghargaan yang diperoleh merupakan apresiasi terhadap Karang Taruna Kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Sebab, peran aktif Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Padang cukup dirasakan. 

"Peran Karang Taruna Kota Padang memang dibuktikan dengan inovasi usaha bersama berupa pengembangan peternakan lele yang berhasil menjadi yang terbaik di tingkat nasional," kata Mahyeldi.

Selain itu,  kata Walikota,  secara organisasi Karang Taruna Kota Padang terus menata diri. Semua kader di kelurahan bergerak aktif dalam aksi sosial dan peningkatan ekonomi serta turut mendukung program keagamaan.

Mahyeldi menambahkan, sejalan dengan peran Karang Taruna yang merupakan reprentasi generasi muda, Pemko Padang memiliki keseriusan memberikan pembinaan melalui program-program seperti kewirausahaan, keagamaan, serta yang lebih penting adalah pendidikan.

"Anggaran untuk Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan juga terus diupayakan meningkat guna mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan, " imbuh Mahyeldi.

Pada acara yang dihadiri seribuan peserta dari seluruh Indonesia ini didahului dengan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Didik Mukhrianto dilanjutkan dengan sambutan sekaligus selaku 'keynote speaker' Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Hanya dua kepala daerah dari Provinsi Sumatera Barat yang menerima penghargaan ini, selain Walikota Padang ialah Bupati Padang Pariaman Ali Mukni.

Pada kesempatan ini,  Walikota Padang didampingi Kadispora Azwin,  Kabag Humas Imral Fauzi serta Ketua Karang Taruna Sumbar Mahdianur.

Mantan Ketua DPRD Kota Padang, Erisman sedang  menunggu proses banding Gubernur Sumbar ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang berkedudukan di Medan.

Beberapa waktu lalu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan gugatan mantan Ketua DPRD Padang Erisman ini untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumbar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Padang masa bakti 2014-2019.

"Kami kan sudah menang di PTUN Padang.  Saat ini kami menunggu hasil banding Gubernur ke PTTUN di Medan," ujarnya kepada wartawan media ini, Selasa, 23 Januari 2018. 
 
Pihaknya pun sudah pernah jauh-jauh hari meminta Gubernur Sumbar menghentikan proses pemberhentiannya.  Sebab,  proses di Mahkamah partai belum dijalani. 

Sebelum keluar SK Gubernur, Erisman sudah meminta Mahkamah Partai memproses laporan DPC Partai Gerindra Kota Padang atas pengusulan pergantian dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Padang. 

"Tentu harus jelas alasan pergantian saya.  Makanya waktu itu saya meminta menyelesaikan persoalan ini," ujarnya. 

Pasca dicopot dari jabatan Ketua DPRD Kota Padang, Erisman mengakui,  semua fasilitas sebagai Ketua DPRD Kota Padang sudah dia kembalikan.  Saat ini, dirinya hanya menikmati fasilitas mobil dinas Toyota Innova, mobil dinas yang dulunya dipakai Zulherman sebagai Ketua DPRD Kota Padang.

"Saya kan mengajukan permohonan dispensasi ke Sekretaris Daerah untuk Toyota Innova itu. Kalau mau menyigi juga, sigi mobil dinas untuk pimpinan DPRD. Sekarang kabarnya mereka menikmati masing-masingnya 2 unit mobil dinas," jelasnya.

Padang ~ Terjadi pembiaran oleh pihak SMKN 2 Padang terhadap siswanya bernama Imelda yang pingsan akibat pertikaian dengan rekannya, Gani cs, Jum'at (19/1) lalu.

Sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Provinsi Sumatera Barat, diduga telah melakukan pembiaran atas tindak kekerasan yang dilakukan siswanya bernama Gani dengan memukul dan menerjang teman sekelasnya  bernama Imelda di dalam lingkungan sekolah mereka sendiri.

Akibatnya Imelda yang mengalami memar dan nyaris pingsan terpaksa dilarikan orangtuanya kerumah sakit RS. Reksodiwiryo Padang untuk mendapat pertolongan.

Ironisnya, paska kejadian yang dialami Imelda pada Jumat (19/1) lalu, pihak sekolah malah tidak mengambil tindakan apa apa kepada korban. Sehingga Yas selaku orang tua korban mendapat informasi  harus datang kesekolah untuk melarikan anaknya yang saat itu dengan kondisi setengah pingsan kerumah sakit.

Kejadian berawal pada Jumat (19/1) lalu, dimana saat jam istirahat siang, Imelda didatangi Gani bersama dengan rekannya. Dan sesampai dihadapan Imelda, keduanya terjadi adu mulut,  Sementara, teman Gani yang lainnya dengan mempergunakan ponsel, juga sibuk merekam kejadian tersebut.

Dan tenyata terjadinya tindak kekerasan terhadap diri Imelda, telah dengan sengaja dikondisikan dan direncanakan sendiri oleh Gani.

Hal ini terungkap saat keluarga korban bersama media berupaya mengkonfirmasi atas terjadinya tindak kekerasan terhadap Imelda kepada pihak sekolah.

Dihadapan para majelis guru dan Badan Konseling (BK) Berinisial (A) yang kebetulan juga merangkap wakil Kepala Sekolah di SMKN 2 Padang, teman Gani mengakui, bahwa ia memang dengan sengaja merekam kejadian itu, karena telah ada pembicaraan sebelumnya dengan Gani

Dari pengakuannya, dikatakan apabila Imelda memukul Gani, maka Ia siap merekamnya, namun apabila Gani yang melakukan pemukulan, maka rekaman dihentikan.

Akhirnya, setelah dilakukan komunikasi antara pelaku dan korban, yang dihadiri  orang tua kedua belah pihak, diperoleh kesepakatan bahwa antara keduanya  saling memaafkan. Dan Gani juga membuat surat pernyataan diatas materai untuk tidak berbuat dan melakukan perbuatan yang sama lagi, baik kepada Imelda maupun kepada kawan lainnya didalam lingkungan sekolah.

Yudi, selaku mamak (Paman) dari Imelda  kepada wartawan www.nusantaranews.net mengatakan bahwa Ia menyesali sikap kurangnya perhatian dari pihak sekolah dalam merespon atau mengambil tindakan pertolongan terhadap siswanya yang nyaris pingsan setelah mengalami tindak kekerasan.

Dan lagian, setelah kejadian ada oknum Guru berinisial (L) mengetahui peristiwa itu. Namun mengapa tidak diambil langkah tindakan untuk mengobati korban yang nyaris pingsan.

Namun sudahlah, persoalan ini telah berlalu, dan kedepannya ia harap agar pihak sekolah lebih peka lagi atas adanya peristiwa yang terjadi dilingkungan sekolah, kata Yudi. N1

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi  dalam wawancara katakan 9 Februari 2018 terminal anak air Koto Tangah Padang, Presiden RI Joko Widodo akan letakan Batu Pertama sebagai tanda di mulainya pembangunan terminal tipe A, sama dengan terminal yg ada di indonesia.

Pembangunan tahap pertama menelan biaya sekitar Rp. 7,5 Milyar. dari jumlah anggaran keseluruan Rp. 79,5 Milyar. di targetkan pekerjaan selesai atau tuntas 2019, juga akan di resmikan pemakaian terminal oleh Presiden RI.

Di sampaikan Walikota H. Mahyeldi Ansharullah SP. saat di wawanvarai pers impiannews.com di lokasi pembangunan terminal ansk air, Minggu (20/1).

Mahyeldi juga katakan bahwa pembangunan terminal dananya berasal dari pemerintah pusat lewat Dirjen Perhubungan Darat. Jadi semua fasilitas terminal pengadaannya di biayai pusat.

"Maka itu, Walikota Padang sangat mengharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Padang dapat memberikan dukungan dan dorongan agar terujud segera terminal yang bertaraf nasional seperti yang kits harapkan bersama selama ini", sebutnya.

Kunjungan lapangan Wako Padang kelokasi bersama Kadishub Dedi Hanidal, Kabag. Humas Imral Fauzi dan Sekretaris Dishub Yudi serta beberapa orang tokoh masyarakat mendampingi di lapangan.

Semua kita dan khususnya warga kota tentu sangat mengharapkan  kehadiran sebuah terminal bertaraf nasional.

PADANG -Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna tentang perubahan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Padang, Senin (22/1).

Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pafang, Asrizal dan Muhidi.

Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Ditambahkan, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

"Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan Infrastruktur antara lain Pembangunan Pusat Perdagangan (Pasar Raya), Jalan Lingkungan, Drainase, Trotoar, Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya.

"Salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha", ujarnya.

Dijelaskan, Walikota Padang untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran/pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari Pajak dan Retribusi Daerah.

"Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu", katanya.

"Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah diatur Pajak atau Retribusi Daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum", ujar Mahyeldi.

Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Dijelaskan, Mahyeldi, Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

"Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan", ujarnya.

Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan atas,bRetribusi Pemakaian Aset Daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.

Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi pertokoan.

Perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien luas bangunan.

Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang telah meluncurkan terobosan kreatif dalam sosialisasi agenda pemilu. Bentuk programnya berupa pemanfaatan teknologi informasi. Namun masih dinilai gagal karena banyak masyarakat Kota Padang yang  belum tahu informasi kapan pilwako Padang dilaksanakan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kota Padang dipimpin Azirwan dan didampingi Yulisman dengan KPU Padang dan Kesbangpol Kota Padang di ruang Komisi I, Jum'at (19/1).

Menurut Yulisman sosialisasi sangat minim karena anggota dewan urang lapau sehingga mengetahui kondisi di tengah masyarakat. Dari bahasa masyarakat masih menanyakan kapan pilkada dilaksanakan.

Bahkan Yulisman juga mendengan adanya tudingan KPU pro ke salah satu calon karena sudah punya basis. Yulisman mengungkapkan pendapatnya bahwa orang Padang sebagian besar orang pintar. Harapannya sosialisasi dapat digenjot habis.

Dijelaskan Ketua KPU Padang, M. Sawati sudah memikirkannya namun jika dimulai dari sekarang dikuatirkan masyarakat akan lupa. Sosialisasi sudah masuk pada tahap penyelenggaraan saat ini.

Sementara pihak Kesbangpol mengakui pernah terjadi miss komunikasi dengan  KPI soal anggaran, namun akhirnya dicapai kesepakatan dana hibah untuk KPU sebesar Rp. 37 Miliar dan pemakaian dana hibah harus dengan RAB (rencana anggaran biaya).


Terobosan yang telah dilakukan  tentang “Aplikasi Padang Memilih” atau “SiPadlih” yang dirancang sebagai jendela informasi seputar pemilu bagi warga Padang, khususnya. Aplikasi pemilu ini dapat diunduh di kanal play store.

Kaubbag Teknis dan Hupmas KPU Kota Padang, Sutrisno menjelaskan langkah kreatif pihaknya berdasarkan data riset. Warga Padang yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi pemilu mencapai 15,8 persen.

“Kami juga terinspirasi dari anak-anak muda yang mengikuti kegiatan jambore demokrasi di Padang beberapa bulan lalu. Mereka adalah para calon pemilih pemula pada Pilkada 2018,” ujar Sutrisno.

Ditambahkan, anak muda yang masih duduk di bangku SLTA mayoritas memang menginginkan informasi kepemiluan disampaikan melalui media sosial. Pemilih pemula ini dalam keseharian akrab dengan gawai.

“Media luar ruang, media cetak, dan print ad tetap kami buat. Namun, sosialisasi melalui media sosial sebisa mungkin kami beri porsi lebih besar,” kata Sutrisno.

Untuk mengakses SiPadlih, kata Sutrisno, warga dapat mengunjungi play store. Di sini tinggal search SiPadlih lalu mengunduhnya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial ini, KPU Padang berharap informasi seputar rencana dan pelaksanaan seluruh tahap Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 viral.

Sedikitnya, 387 orang Pramuka Penggalang memeriahkan Jambore Demokrasi Pelajar yang digelar KPU Padang, di Bumi Perkemahan Lemdadika Padang Besi, Kecamatan Lubuk kilangan, Padang, Jumat pekan lalu. Selama jambore, Pramuka Penggalang yang merupakan siswa SMA/sederajat di Kota Padang, akan dikenalkan persoalan pemilihan umum maupun kepala daerah.

Dikatakan Fikon, Jambore Demokrasi Pelajar ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan untuk pemilih pemula yang dirancang khusus KPU Padang untuk pelajar yang aktif di kegiatan kepramukaan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula agar memiliki pengetahuan praktis, bagaimana proses demokrasi berjalan, khususnya Pilwako Kota Padang 2018 dan Pemilu serentak 2019,” jelas Fikon.

Diharpkan Fikon, peserta jambore mendapatkan pengalaman baik secara konseptual maupun secara praktis, bagaimana mengelola proses pemilu mulai dari tahapan, persiapan sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara.

Dalam pembukaan itu, 358 Pramuka Penegak yang hadir, sepakat mengucapkan Ikrar Jambore Demokrasi Pelajar. Mereka menyetujui tata tertib pelaksanaan Jambore Demokrasi Pelajar Kota Padang, bersedia secara disiplin mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Kemudian, juga bersedia jadi agen perubahan bagi bangsa dan negara khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta berkomitmen ikut serta menyukseskan pemilihan walikota dan wakil walikota Padang 2018 dan pemilu serentak 2019.

Sementara, Ketua Pelaksana yang juga Sekretaris KPU Padang, Lucky Dharma Yuli Putra melaporkan, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya pemilu pemula. Peserta akan mendapatkan pengetahuan praktis bagaimana proses demokrasi berjalan, khususnya dalam pemilihan pemimpin nasional maupun pemimpin lokal.

“Dengan memiliki pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi, kita berharap para pemilih pemula ini ikut berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi pemilu maupun pilkada,” harap Lucky.

Di kesempatan itu, KPU Padang akan menyosialisasikan aplikasi Sipadlih yang bisa diunduh di playstore. Dimana, aplikasi ini akan memuat informasi pemilu sehingga semua orang dapat informasi cukup.

PADANG - Belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan kepada pemilih pemula.

Hal itu terungkap dalam hearing Komisi I DPRD Kota Padang dengan 11 Camat se-Kota Padang, Kabag Pemerintahan Setdako Padang, BKD Kota Padang dan Asisten Pemerintahan Setdako Padang bahwa pemilih pemula tahun 2018 naik sebanyak 20 persen, Kamis (18/1).

Hearing tentang Persiapan Pemerintah Kota Padang dalam menyukseskan Pilkada  Kota Padang 2018 langsung dipimpin oleh Azirwan, Komisi I DPRD Kota Padang.

Dalam hearing tersebut Ketua Komisi I menyampaikan adanya masukan ke DPRD Kota Padang tentang adanya ASN yang terlibat politik praktis. Azirwan menyarankan agar  BKD dan Baperjakat untuk menindak lanjuti kebenaran laporan tersebut.

Menurut Azirwan, hal ini didasari bahwa ASN dilarang dalam aturan untuk ikut serta menjadi tim sukses ataupun relawan salah satu pasangan calon.

Dalam hearing ini, 11 Camat se Kota Padang menyampaikan telah melaksanakan dan mendukung tahapan pilkada sejak 2017 lalu, sesuai aturan yang berlaku.

Ke 11 Camat juga menyampaikan permohonan penambahan pengawai kontrak untuk 11 kecamatan di Kota Padang. Hal ini didasari karena banyak ASN yang pensiun di tahun 2018.

Akibat belum ada upaya KPU untuk menarik dan mensosialisasikan pilkada kepada pemilih pemula maka  11 camat tersebut mendorong KPU dan Dinas Pendidikan untuk proaktif membuat program sosialisasi hingga pemilihan.

Data ASN/PNS  tahun 2018 yang pensiun di Padang yaitu eselon (24), eselon (311), eselon 4 (121), eselon 5 (136), fungsional (8) dan guru (387).

Dijelaskan pihak BKD bahwa idealnya harus ada 15 ribu ASN di Kota Padang, saat ini cuma ada 10 ribu ASN, sehingga masih kurang 5 ribu kurang ASN.

Jumlah pemilih pemula mengalami peningkapan di Kota Padang, Sumatera Barat. Komisi I DPRD Kota Padang akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang hari Jumat mendatang untuk didengar keterangannya, jelas Azirwan, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang didampingi Yulisman usai kunjungan lapangan ke Disdukcapil Kota Padang, Rabu (12/1).

Sebelumnya pihak KPU Kota Padang memproyeksikan peningkatan jumlah pemilih pemula pada Pilkada serentak 2018 sebesar 15-20 persen, dibanding pilkada sebelumnya.

Menurut Komisioner KPU Kota Padang, Chandra Eka Putra, jumlah pemilih pemula pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada 2015 sebanyak 13.398 orang.

Dengan adanya  pemutakhiran data penduduk maka terjadi peningkatan hingga 20 persen. KPU memperkirakan jumlah pemilih pemula pada Pilkada 2018 ini sebanyak 16.077 orang.

Meski begitu, jumlah pasti penduduk yang memiliki hak pilih masih dalam proses pemutakhiran oleh KPU Kota Padang. Chandra menyebutkan, data agregat kependudukan per kecamatan (DAK 2) teranyar Kota Padang sebanyak 883.767.

Kategori pemilih pemula ditujukan untuk mereka yang sudah berusia 17 hingga 21 tahun pada saat pilkada yang berlangsung pada 27 Juni 2018. Demi menggaet pemilih pemula tersebut agar menggunakan hak pilihnya, sejumlah jurus dijalankan KPU Kota Padang.

Pada 2017, KPU Padang mengadakan jambore demokrasi pelajar tingkat Kota Padang yang menyasar siswa SMA yang sudah memiliki hak pilih. Tak hanya itu, KPU Padang juga melakukan sosialisasi di media sosial dan sosialisasi ke sekolah.

KPU juga menurunkan komisionernya ke sekolah-sekolah sebagai pembina upacara bendera untuk menyosialisasikan pentingnya partisipasi pemilu kepada siswa. "Kami kira kegiatan-kegiatan tersebut untuk pemula cukup efektif dan menarik perhatian mereka guna memanfaatkan hak pilihnya dengan benar," kata dia.

Selain itu, dia menerangkan, sosialisasi tersebut tidak hanya di tingkat pelajar SMA saja, tapi juga di kalangan mahasiswa di Kota Padang, sebab tidak menutup kemungkinan juga menjadi pemilih pemula. "Kami juga menggelar diskusi dengan mahasiswa di beberapa kampus yang ada di Kota Padang," ujarnya.

Chandra mengatakan, pemilih pemula perlu memperoleh pendidikan politik yang benar agar bisa menggunakan hak pilihnya secara bijak. Sementara itu, jumlah pemilih tetap pada pilkada Padang 2013, yakni sebanyak 560.723 orang yang terdiri atas 276.729 pemilih laki-laki dan 283.994 pemilih perempuan yang akan melakukan pencoblosan pada 1.532 tempat pemungutan suara (TPS).

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Padang, Maiyulnita menyebutkan, secara rata-rata, sekitar 300 siswa disetiap sekolah tingkat SMA Negeri terdapat pemilih pemula. "Untuk mendukung penyelenggaraan pilkada 2018, pihaknya telah melakukan upaya perekaman KTP-el dengan menjemput bola ke sekolah-sekolah," kata dia.

Ketua DPRD Padang,  Elly Thrisyanti juga membantah pergantian itu terkait persaingan di Pilkada. Dalam rapat badan musyawarah, anggota Fraksi PAN dan PKS hadir untuk membahas.
Namun Elly Thrisyanti mengakui, dalam tatib, BK dan Bapemperda itu disebutkan maksimal masa jabatannya 2,5 tahun.

"Namun tidak ada masa minimalnya. Artinya bisa kapan saja dilakukan pergantian asalkan sesuai prosedur yang berlaku. Memang selama ini kebiasaannya dilakukan pergantian 2,5 tahun," katanya.

Rapat Bamus  yang dihadiri 22 orang anggota tersebut  berjalan cukup alot. Fraksi PKS dan Fraksi PAN sepakat untuk tidak perlu dilakukan perombakan terhadap Bapemperda dan BK. Sementara yang lainnya setuju.

Ketua DPRD Padang  juga membantah pergantian itu terkait persaingan di Pilkada. Dalam rapat badan musyawarah, anggota Fraksi PAN dan PKS hadir untuk membahas.

"Namun memang dalam paripurna pelewaan tidak satupun anggota mereka yang hadir, tapi tidak menjadi persoalan, karena paripurna dilakukan sesuai tatib dan quorum," katanya.

Anggota Bamus Aprianto mengakui dalam pembahasan sempat memanas. PKS dan PAN bersikeras meminta agar tidak dilakukan perombakan terhadap posisi BK dan Bapemperda. Seperti diketahui, selama ini BK ketuanya dari PAN dan Bapemperda ketuanya dari PKS.

“Karena menolak maka dilakukan voting. Hasilnya, rapat penetapkan jadwalkan pemilihan komisi, Bapemperda dan BK, serta rapat jadwal paripurna internal pelewaan AKD disepakati dilaksanakan Senin (15/1) siang sekitar pukul 14.00 WIB,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak ada kaitannya dengan kontelasi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 2018.

"Tak ada kaitan dengan itu. Apa yang terjadi di DPRD adalah keputusan politik dan tak ada yang dilanggar dalam perubahan AKD itu. Semuanya sesuai tatib DPRD dan melalu mekanisme yang semestinya," kata Wahyu usai paripurna pelewaan AKD, Senin, 15 Januari 2018.

Dikatakan, pergantian AKD berdasarkan masuknya surat dari fraksi-fraksi. Kebiasaannya memang setiap awal tahun terjadi perubahan komposisi komisi-komisi.

"Sementara BK dan Bapemperda, biasanya diganti dalam dua setengah tahun. Tapi ada aspirasi fraksi yang meminta sekalian diganti. Kami dipimpinan hanya menyalurkan aspirasi itu," ujarnya.

Dikatakan, sebelum pergantian sudah dilakukan rapat bamus. Rapat ini dilakukan setelah adanya rapat pimpinan DPRD terkait surat masuk dari PAN dan PKS pemilihan dilakukan cukup untuk komisi-komisi saja, sementara Bapemperda dan BK, dinilai belum patut dilakukan pergantian.

Padang - Suhu politik di gedung DPRD Padang tampaknya mulai memanas, seiring dengan pergantian komposisi alat kelengkapan dewan (AKD), Senin (15/1). Dari sembilan fraksi yang ada, dua fraksi yakni PAN dan PKS tidak kebagian jatah satupun kursi di pimpinan alat kelengkapan.

Hal itu tergambar dari komposisi enam AKD yang dilakukan perubahan yakni Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi I, II, II dan IV, tak ada nama anggota fraksi PAN-PKS di struktur.

Menyikapi hal itu Ketua Fraksi PAN, Masrul Rajo Intan  menilai perombakan AKD tersebut terkesan dipaksakan. Sebab perombakan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang semestinya.

Masrul juga mengatakan, pihaknya juga sudah mengingatkan baik secara lisan maupun menyurati pimpinan. Khusus perombakan Bapemperda dan BK itu tidak benar secara prosedural.

Dalam aturannya, BK dan Bapemperda itu bisa dipilih kembali setelah 2,5 tahun. Namun nyatanya, saat ini jabatan BK dan Bapemperda itu belum cukup setahun.

"Terkait persoalan ini, dia juga mengatakan sudah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Kontitusi, " terangnya panjang lebar.

Menurut Masrul Rajo Intan, suasana politik di DPRD Kota Padang saat ini tidak terlepas dari politik  di Pilkada Kota Padang. Koalisi yang terbentuk juga merembet ke DPRD.

“Berpolitik itu boleh–boleh saja, namun tentu berpolitik dengan cara beretika. Dia menilai, perombakan AKD ini dilakukan dengan politik yang tidak beretika,” sebutnya.

Untuk itu, dia mengingatkan pimpinan DPRD Kota Padang,  jika perombakan AKD ini masih dipaksakan juga,  maka ke depan jika ada benturan dengan hukum maka Fraksi PAN tidak ikut bertanggungjawab. “Sebelumnya sudah diingatkan baik secara lisan dan tertulis. Karena itu, jika ada nanti benturan hukum Fraksi PAN tidak bertanggungjawab,” ungkap Masrul.

Seperti diketahui untuk struktur AKD di DPRD Padang kali ini yakni Ketua Badan Kehormatan Yendril (Hanura), Wakil Ketua, Ilham Maulana (Demokrat).

Pada periode sebelumnya Ketua BK dijabat Amril Amin (PAN) dan Wakil Yulisman (Demokrat).

Sementara untuk Badan Pembentuk Peraturan Daerah diketuaivWismar Panjaitan (PDIP) dan Wakil Ketua, Jumadi (Golkar).

Sebelumnya Bapemperda ketuanya dijabat oleh Hadison (PKS) dan Wakil Ketua, Miswar Jambak (Golkar).

Komisi I diketuai Azirwan (Nasdem), Wakil Ketua Zaharman (Hanura) dan Sekretaris Zulhardi Z. Latif (Golkar) dengan koordinator Elly Thrisyanti.

Komisi II Ketua Gustin Pramona (Demokrat), Wakil Ketua Miswar Djambak (Golkar) dan Sekretaris Dasman (PPP), dengan koordinator Wahyu Iramana Putra.

Di Komisi III ketua Emnu Azamri (Gerindra), Wakil Ketua Elvi Amri (Hanura), Sekretaris Mailinda Rose (Nasdem) dengan koordinator Asrizal.

Sementara Komisi IV Ketua Maidestal Hari Mahesa (PPP), Wakil Ketua Surya Jufri (Demokrat) dan Sekretaris Muzni Zen (Gerindra) dengan koordinatornya Muhidi.

Usman Ismail / Anggota DPRD Kota Padang Periode Tahun 2014 - 2019 dari Fraksi Demokrat hari ini Jumat, 12 Januari 2018, menjelang Subuh. Kebaikan, kesederhanaan dan kepedulian menjadi ciri khas sosok Usman Ismail, begitu kesan para wakil rakyat Kota Padang.

Tidak menduga kehilangan Ketua Bapilu Demokrat Kota Padang dan Bendahara Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang merupakan sosok yang baik dimata tetangganya sebagaimana dikatakan Novrizal Chai yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Padang selama dua periode, 1999 s.d 2009.

Dimata, Asnel, Sekdako Padang selalu bisa bergaul dengan segala lapisan masyarakat. Komitmen, suka bercanda dan supel. Hal yang sama juga terungkap oleh Wakil Walikota Padang, Emzalmi, sedikit bicara sedikit kerja saat melayat ke rumah duka.

Sementara menurut Yulisman, Ketua F Demokrat dalam masa berkabung  mereka belum membahas soal penggantian antar waktu (PAW) almarhum karena tidak etis. Dimata Ketua Fraksi Demokrat, almarhum merupakan kader terbaik Demokrat karena Usman Ismail juga sosok yang tidak pernah neko2 dan supel, tenang dan sederhana. Banyak kerabat terkejut dengan berita kematian beliau dan merasa kehilangan.

Pengamatan Novrizal Chai, Usman Ismail sosok keras, kuat serta agresif dan Tuhan memberkati dia menjadi wakil rakyat. Selama bergaul di tengah masyarakat dia tidak ada benturan dengan siapapun. Program pemko diperkuatnya dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat dalam bidang legislasi.

Usman Ismail meninggalkan seorang istri bernama Suzanna (51) dan tiga orang putra yang sudah dewasa bernama Rahmad Usman  (24), Sadam Husein Usman (22), Fadila Usman (19). Diceritakan Sadam Husein bahwa papanya mengeluhkan sakit pada lambung pada hari Senin lalu, keluarga membawanya ke bagian penyakit dalam ke RS Semen Padang dan hari Rabu kemarin pihak RS Semen Padang merujuk pasien ke RSUP dr. M Djamil. Ternyata diagnosa  dokter Usman Ismail menderita asam lambung akut.

Sosok papa dimata Sadam adalah seorang bapak yang tegas dibalik kesederhanaannya. Sedikit bicara dan banyak kerja. Jenazah Usman Ismail dimakamkan di pandam perkuburan Suku Jambak Bukit Napa Simpang Akhirat Kecamatan Kuranji. Sebelumnya jenazah disemayamkan di Gedung DPRD Kota Padang dan dilepas oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dan Wakil Walikota Padang, Emzalmi.

PADANG - Camat Padang Utara Editiawarman didampingi Sekcamnya Nasdwiyelli memaparkan informasi seputar program, layanan dan inovasi yang telah dilakukan di Kecamatan Padang Utara sejauh ini. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers bersama awak media di Ruangan Media Center Pemko Padang, Rabu (10/1/2017).

Editiawarman menjelaskan, Kecamatan Padang Utara termasuk kecamatan yang berada di pusat perkotaan, memiliki 7 kelurahan dengan jumlah 272 RT dan 70 RW. Sementara untuk jumlah penduduk lebih kurang 70 ribu jiwa yang terdaftar di kartu keluarga (KK) online, belum lagi penduduk musiman yang juga cukup banyak umumnya berdomisili di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah.

"Mungkin untuk visi dan misi setiap kecamatan itu mungkin sama atau mirip-mirip satu sama lainnya. Namun fokusnya tetap kepada pelayanan masyarakat," sebutnya.

Dari visi dan misi tersebut kata Edi, terdapat kegiatan yang hampir sama di setiap kecamatan. Diantaranya mulai pembangunan infrasturktur, manunggal dan fasilitas lingkungan (fasling) yang berbasis partisipatif dengan dukungan dana stimulan dari pemerintah.

"Namun yang menggembirakan bagi kita di Padang Utara adalah, dari dana yang disediakan oleh pemerintah seperti manunggal dan fasling bisa dilipatgandakan hasilnya. Dan ini berkat kerjasama dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat," cetusnya mengapresiasi.

Terkait beberapa inovasi yang dilakukan di Kecamatan Padang Utara, Edi menyebutkan, diantaranya seperti mulai akhir 2016 lalu telah melaksanakan mekanisme pengaduan langsung dari masyarakat.

"Jadi, kami membuka diri terkait apa saja bentuk pengaduan dan laporan masyarakat akan diterima selagi di bawah koridor atau kewenangan lurah dan camat. Dengan hari itu langsung ditindaklanjuti. Alhamdulillah, sudah masuk beberapa pengaduan apakah berkaitan pelayanan dan hal lainnya. Baik melalui SMS, telfon langsung ataupun di media sosial," ungkapnya.

Selain itu tambahnya lagi, pihaknya juga bekerjasama dengan elemen terkait demi senantiasa menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Termasuk penertiban rumah kos agar tidak menyalahi aturan, mengatasi kemacetan dan hal-hal yang tak diinginkan lainnya.

Lebih dari itu, inovasi lainnya juga dilakukan di tiap-tiap kelurahan. Misalnya, di Kelurahan Ulak Karang Selatan yang tengah menggagas pembuatan Kampung Nelayan dan Warna-warni. Kemudian dari 7 kelurahan terdapat 3 kelurahan yang sudah punya model pelayanan menyerupai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

"Ini telah dimulai oleh Kelurahan Lolong Belanti, diikuti Ulak Karang Selatan dan terlebih Gunung Pangilun yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan atau disebut PATUH menyerupai PATEN. Sehingga dengan itu, warga Gunungpangilun sudah bisa mengurus administrasi secara mudah lewat aplikasi yang dikawinkan dengan PATEN Padang Utara," imbuhnya sembari membeberkan berbagai inovasi dan capaian lainnya.

Maka itu lanjutnya, atas nama Pemerintah Kecamatan Padang Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-setingginya atas kinerja seluruh lurah, ASN dan jajarannya. Terlebih dukungan semua elemen masyarakat serta stakeholder terkait dalam memajukan Padang Utara.

"Terima kasih kepada kita semua. Semoga kekompakan dan sinergi ini akan lebih meningkat lagi ke depan," imbuhnya mengakhiri.

Bapemperda DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Bapemperda DPRD Kota Padang tentang Koordinasi tugas dan fungsi Bapempeda Perda DPRD dan Badan Kehormatan DPRD.

proses perda dan kode etik. Apresiasi terhadap cctv pada ruangan rapat dan alat kelengkapan rapat. Penegakan kode etik di DPRD Kota Padang.

Diterima oleh Kabag Humas dan Kabag Perisalah Sekretariat DPRD Kota Padang. Agus Ahmad M dengan memperkenalkan rombongannya 5 orang anggota BK, 12 orang anggota bapemperda dan 3 orang sekretariat pendamping. Koordinasi tugas dan fungsi Bapempeda Perda DPRD dan Badan Kehormatan DPRD.


Diakui  Agus Ahmad M  bahwa Tata Tertib dan Kode Etik masih belum rampung karena setiap UU No 16 Tahun 2010.

Badan Pembentuk Perarturan Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh Agus Ahmad M datang 'berguru' ke DPRD Kota Padang tentang Koordinasi tugas dan fungsi Bapempeda Perda DPRD dan Badan Kehormatan DPRD, Rabu (10/01).


Rombongan diterima Kabag Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Padang, Ermanto dan Kabag Persidangan dan Risalah, Desmon Danus. Dijelaskan Desmon Dannus bahwa Revisi Tata Tertib DPRD Kota Padang yang akan mengakomodir Perwako tentang turunan PP Nomor 18 Tahun 2017.


Agus Ahmad M menyampaikan ucapan terima kasih atas diterima Bapemperda dan BK Kabupaten Wonosobo. DPRD berjumlah 45 anggota dewan dan diungguli PDIP. Disusul Demokrat, Golkar dan Gerindra.

Anggota Bapemperda Wonosobo menanyakan Prolegda yang dibutuhkan Tahun 2018. Apakah disiapkan anggaran melalui OPD ? Apakah perda melalui OPD sudah diparipurnakan.


Dijelaskan Desmon Dannus bahwa pembahasan ranperda ada diatur limit waktu melalui rapat badan musyawarah. Untuk pembahasan pansus apakah ada penambahan waktu sebaiknya  dikonsultasikan ke pemerintahan pusat.


Kalau ada PP baru yang harus kita koreksi maka OPD harus dimasukkan dalam perubahan APBD. Tim tehnis dari Kanwil Kemenkumham dibentuk untuk membahas program perda ini guna menyusun naskah akademis dan dianggarkan sebesar Rp. 50 juta. Kalau revisi Perda tidak perlu naskah akademis, cukup dengan penjelasan saja.


Padang sedang menyusun ranperda inisiatif tentang cagar budaya. Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup sudah ada perdanya. Ada perda yang menarik tentang perda minuman beralkohol.


Dijelaskannya jika ada surat masuk yang bersifat penting maka akan dibawa ke rapat pimpinan untuk direkomendasikan ke Badan Musyawarah penjadwalannya. Konsekwensi penambahan waktu maka pembahasan pada sore atau malam. Pansus ada sampai 3 kali tambahan waktu untuk konsultasi sesuai substansi untuk diparipurnakan guna pengambilan keputusan seperti Perda RTRW sesuai anggaran yang tersedia.


Pemko Padang bertindak sesuai Permedagri dalam membahas ranperda namun sebaiknya  ada kajian naskah akademis. Yopi menegaskan lagi bahwa revisi perda cukup dengan penjelasan saja. Jika ada amanat peraturan lebih tinggi maka disesuaikan dengan kesediaan anggaran, ujar Yopi menutup pertemuan tersebut.

PADANG—“Gaek agogo” (SD) 62 dan salah seorang wanita (YM) 40 diamankan petugas Satpol PP Kota Padang dikawasan Atom Center Jalan Hiligoo, Kecamatan Padang Barat selasa, (09/01/2018) sore.

Diduga wanita ini merupakan Pekerja Seks komersial (PSK) dengan pelanggannya yang diamankan saat tengah melakukan perbuatan asusila di salah satu bilik bersekat  Atom Center Padang.

Yadrison mengatakan penertiban yang dilakukan ini, menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah resah dengan aktifitas dilokasi tersebut. Alhasil, saat dilakukan pengerebekan   dan wanita separoh baya ini  diamankan dari dalam salah satu ruangan dikawasan tersebut. Selain mengamankan pasangan ini, petugas dilokasi petugas juga menemukan satu kemasan sisa k alat kontrasepsi .

"Lokasi atom centre atau yang lebih dikenal dengan matahari lama ini, telah menjadi target pengawasan. Agar jangan di jadikan lagi tempat terselubung untuk  berbuat asusila kita juga  lakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasangan ini digiring petugas ke kantor Satpol PP guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti Wanita ini  PSK, ia terancam dikirim ke panti rehabilitasi andam Dewi Sukarami untuk mendapatkan pembinaan.

"Kita lihat dulu hasil penyidikan dari PPNS dulu, jika terbukti wanita tersebut adalah PSK, maka akan kita lakukan pembinaan lebih lanjut ke Panti Rehabilitasi, Andam Dewi, Solok" Tambah Yadrison

Dihari yang sama, Satpol PP juga mengamankan dua orang pengamen dibeberapa kawasan lampu merah Kota Padang. Dua pengamen yang sempat lari dari kejaran petugas, akhirnya berhasil diamankan dan giring ke mobil pengendali masa.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra nyaris perang fisik dengan anggota DPRD Kota Padang, Amril Amin. Tiba-tiba gedung bundar terdengar ribut oleh pertengkaran mereka. Hari masih pagi dan satu per satu wakil rakyat mulai berdatangan untuk rapat badan musyawarah.

Dengan murkanya Amril Amin yang biasa dipanggil Aciak mengeluarkan  sumpah serapahnya. Salah satunya soal kesewenangan Wahyu serta Elly Thrisyanti selaku Pimpinan DPRD yang telah merugikan dirinya.

Apa yang menjadi masalah tidak jelas karena Acik merasa sangat dirugikan dan pemilik Acik Mart ini mengkaji soal istri Wahyu yang meminjam uang ketika ditahan akibat kasus judi dulu. Begitu juga dengan Elly Thrisyanti yang mendatanginya jam 3 pagi untuk mendapatkan dukungannya agar menyetujui Elly sebagai Ketua DPRD Kota Padang. Ternyata air susu dibalas air tuba, begini pembalasan mereka terhadap saya, teriak Aciak.

Begitu datang Ketua Fraksi PAN, Yandri maka perseturuan dua wakil rakyat itu usai dan Wahyu pergi dari gedung bundar. Tak lama setelah kejadian itu berdatangan pasukan polisi daro Polresta Padang.

Akibat kejadian tersebut Wahyu mendatangi Polresta Padang 12.00 WIB untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Wahyu masuk ke ruang penyidik kejahatan dan kekerasan (Jatanras) untuk membuat laporan polisi. Hampir satu jam Wahyu Iramana Putra berada di ruang penyidik Jatanras hingga melanjut ke ruangan Reskrim Polresta Padang.
Dengan laporan polisi nomor LP/24/K/I/2018/SPKT Unit I tertanggal 4 Januari 2018. Isi laporannya tentang penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan.

Amril Amir yang biasa dipanggi Aciak sempat ditegur Wahyu di kantin tapi malah dia mencak-mencak hingga berkata kasar yang saya rasa tidak mencerminkan anggota DPRD. Wahyu tidak tahu penyebabnya apa, sampai dorong-dorong dan bahkan mengajak berkelahi.

"Tapi saya masih beranggapan baik, saya tenangkan dan menanyakan ada apa persoalannya? Ini lembaga DPRD malu kita (ribut-ribut). Itu saja persoalan," tukas Wahyu.

Diakuinya pada ribut tersebut sempat datang pihak kepolisian dan menyuruh polisi itu masuk ke ruangan saya, saya maunya damai aja.  Saya melaporkan Anggota DPRD tidak pantas berkata kasar. Laporan saya perbuatan tidak menyenangkan.

Mencak-mencak itu sama saya persoalannya tidak tahu. Awalnya kabarnya ada juga pimpinan lain yang dibentak-bentak, kabarnya ada rapat kemarin, rapat kemarin itu masuk surat fraksi kepimpinan DPRD.

Biasanya kalau ada surat masuk kita rapat, tentang ada keinginan semua fraksi-fraksi melakukan pergantian alat kelengkapan dewan (AKD) kemudian Aciak ini ketua BK ada permohonan kemarin supaya BK ini ditunggu, tapi ini kan keputusan rapat, rapat tidak setuju. Pagi ini direncanakan rapat pada musyarawarah untuk menjadwalkan agenda DPRD kedepannya, undangan jam 09.30 WIB. 

Kalau di DPRD kan dijadwalkan musyawarah dulu, kapan dilakukan dan kesepakan kemarin setuju dan surat yang masuk dua fraksi PAN dan PKS. Belum sempat dibuka rapat karena kemarin kalau diadakan akan ada ancaman. Dari usulan fraksi nama cuma ini masuk dalam pergantian, semuanya masuk.

Kalau BK itu kan pilihan paripurna, diusulkan sembilan fraksi dipilih dari sembilan orang yang diusulkan yang lima terbanyak bisa menjadi anggota BK. Nanti kalau  anggota BK sudah rapat dan menentukan siapa yang menjadi ketua. Pada tatib itu maksimal masa bakti AKD itu selama 2,5 tahun, tidak ada kata-kata 1 dan 1,5 tahun. Dan kebetulan tanggal 29 penutupan sidang lanjutan ada usulan jadwal dan di dalam itu masih usulkan suratnya pergantian komisi tetapi di paripurna untuk disahkan pergantian AKD.

AKD terdiri dari BK, komisi 1, 2, 3 dan 4. Yang saya laporkan ini posisinya di BK dan yang saya lapor ini wakil ketua komisi 3 juga. Kejadian jam 10 sempat aksi dorong-doeong, dia dorong saya tapi tidak ada pemukulan sampai buka baju mengajak berkelahi sampai 15 menit adu mulut, jelas Wahyu.