Detak

PADANG - KEPOIN2 yang meliputi kemitraan, empati,  profesional, integritas dan inovasi dirancang tidak hanya menjadi wacana semata, melainkan untuk diimplementasikan sebagai nilai-nilai yang mendasari ASN Pemko Padang dalam bekerja.

Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang, Sandra Imelda pada kesempatan apel pagi di lingkungan Setdako Padang, di halaman Gedung Balaikota Padang Aie Pacah, Kamis (28/2/2019).

"Budaya kerja KEPOIN2 ditanamkan dalam diri kita sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi, yang salah satu sasarannya adalah membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga tercipta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan",  jelasnya.

Sandra juga mengingatkan ASN Pemko Padang untuk disiplin mengenakan atribut yang menjadi identitas yaitu: papan nama, lambang korpri dan pin antisogok.

"karena ketika bertemu maupun berurusan dengan masyarakat, yang pertama kali dilihat adalah penampilan kita. Jika identitas kita sebagai ASN lengkap, kita akan mudah dikenali dan yang terpenting adalah menumbuhkan rasa  tanggung jawab untuk menjaga nama baik instansi", pungkasnya.  (BT)

Agam - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi gagasan berlian Komandan Resort Militer (Korem) 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo bersama anggotanya melakukan berbagai hal perbaikan lingkungan dengan teknologi mikroba Bios 44, termasuk saat ini rencana perbaikan lingkungan danau Maninjau Agam.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara Sosialisasi Bios 44, menjaga alam, mengatasi keramba danau Maninjau dan lahan gambut untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Barat, di ruang rapat Dandim 0304 Agam Bukittinggi, Senin (18/2/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Danrem 032 Wirabraja, beberapa dandim, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Yosmeri, Kadis Lingkung Hidup, Ir. Siti Aisyah, MSi, Kadis PSDA, BPBD Sumbar, Dinas PUPR.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita selama in tahu kondisi danau Maninjau yang telah tercemar karena tumpukan makanan ikan, karena begitu banyak karamba yang mencemari danau.

Berbagai analisa telah dilakukan dan solusi dengan biaya cukup besar oleh Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR, namun semua terkendala karena ada permintaan pusat agar mengurangi jumlah karamba menjadi 6000 saja.

Sementara jumlah karamba telah mencapai 17.000 karamba dan disisi Peraturan Daerah ini juga tidak sesuai,  sehingga sampai hari ini menjadi vakum tidak ada tindak lanjut.

Sekarang muncul gagasan besar dari Korem 032 Wirabraja ingin membantu menetralisir kembali alam lingkungan danau Maninjau dengan teknologi mikroba Bios 44. Beberapa percobaan dalam skala kecil telah dilakukan, baik soal air danau maninjau dan lahan gambut sawit dan telah berhasil, air dapat dinetralkan dan kebun sawit yang kurang produktif dalat produktif kembali, ungkap Nasrul Abit.

Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo dalam kesempatan itu juga menyampaikan, Bios 44 telah memberikan solusi di beberapa tempat di Sumatera Selatan, dan berharap ini juga akan dapat terjadi di Sumatera Barat.

Penemuan Bios 44 berawal dari adanya permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Sebab, sebelum 2006, kerap terjadi kabut asap. Hal itu mengganggu persiapan Asian Games 2018 dan TNI kemudian bekerja sama dengan Prof. Muhammad Tamim Pardede, pakar biokimia molekular.

Bios 44 yang merupakan paduan mikroorganisme akan memperkecil hingga menutup rongga-rongga lahan gambut. Karena itu, lahan tersebut tidak akan mudah terbakar.

Memang, Bios 44 berfungsi menormalisasi lahan untuk kembali seperti semula. Inovasi itu sebenarnya sangat sederhana. Bahan-bahan yang dipakai mudah didapat. Misalnya, air, ragi, susu bubuk, cornet beef, dan gula pasir dan waktu pembuatan sekitar sebulan.

Biaya penemuan itu juga tidak besar. Semua diupayakan dari satuan Korem yang ada kami beriyur bersama, bahkan, tak ada kendala signifikan dalam penelitian Bios 44.

’’Jika ada niat baik, semua lancar,’’ ujar Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo.

Komandan Kodim 0304/Agam Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara, SE, SH dalam kesempatan itu juga menyampaikan, danau Maninjau merupakan danau vukanik yang merupakan potensi kekayaan alam yang ada di kabupaten Agam. Pesona danau Maninjau telah mengundang kekaguman para wisatawan mancanegara.

Dan masyarakat disekitar danau secara turun temurun telah mendapat manfaat dari keberadaan danau Maninjau ini, berupa ikan dan air untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk meningkatkan produksi ikan karamba Korem 032 Wirabraja telah memberikan terobosan melalui program Bios 44, ujarnya.

Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara juga menambahkan dari hasil uji coba Bios 44 pada air danau Maninjau ada sampel air Danau Maninjau sebelum diberi Bios 44 pemeriksaan oleh UPTD Laboratorium kesehatan Padang menunjukan bahwa kandungan nitrogen dalam bentuk amoniak dan nitrit di Danau Maninjau sangat tinggi melebihi standar yang ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup. 

Kandungan teloransi amoniak hanya dibawah 0,02 miligram perliter, terindentifikasi di danau Maninjau 0,037 miligram perliter.

Kandungan teloransi amoniak hanya dibawah 0,02 miligram perliter, terindentifikasi di danau Maninjau 0,037 miligram perliter. Sedangkan nitrit yang dibolehkan 0,06 miligram perliter, tingginya kandungan nitrogen ini mengakibatkan ikan keracunan dan mati mendadak. Nitrogen merupakan unsur pembentukan penting dalam pakam ikan.

Dari sampel kualitas air danau Maninjau setelah diberi bios 44 menunjukan penurunan kadar nitrit dari 0,037 miligram perliter menjadi 0,02 miligram perliter. Kesadaran Cs Co, setelah diberi Bios matrik menyambung dan ph berubah dari sebelumnya 6,99 menjadi 7.05, ungkapnya.

Padang - Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitasnya, jangan ikut serta juga membagikan postingan apa lagi memberikan komentar terhadap calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden dimedia sosial dan grouo-group whastaap.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan pada upacara bendera priodik bulan di halaman kantor Gubernur, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit sampaikan, sudah banyak teman-teman kita yang terkena masalah ini dan tentunya akan tersandung masalah hukum. Ini tentu tidak baik dalam pengabdian sebagai seorang ASN yang dalam aturan mesti netral, menjaga stabilitas nasional.

Biarlah tim sukses, partai politik atau masyarakat yang hinggar bingar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu ini. Jadi ASN yang menjaga dan menyuksesan penyelenggaraan  pemilu 2019 dengan rasa badunsanak di Sumatera Barat, ujar Nasrul Abut.

Nasrul Abit juga menyampaikan, ASN Sumatera Barat juga diharapkan mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu 2019, agar berjalan damai,  aman, tentram serta masyarakat beramai ramai memberikan suarannya di TPS pada tanggal 17 April 2019 yang tinggal beberapa hari lagi.

Mari kita suksesnya Pemliu 2019 di Sumatera Barat, secara badunsanak,  jaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing. ASN mesti ajak masyarakat agar tidak melakukan ujaran kebencian, fitna, caci maki atau menghina satu sama lainnya.

"Siapapun yang terpilih nanti,  itulah yang terbaik dan semoga pemimpin terpilih adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya ", ujar Wagub Nasrul Abit mengakhiri.

PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharulah membuka acara Festival Sate dengan Tema “Ayo Makan Sate” diinisiasi oleh Kesatuan Pedagang Jalan Permindo (KPJP) bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang yang diadakan di Jalan Permindo Kota Padang, Sabtu (16/2).

Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada KPJP, Dinas Perdagangan Kota Padang dan kepada semua panitia yang telah melaksanakan kegiatan Festival Sate ini. “Mudah-mudahan masyarakat tidak ragu lagi untuk makan sate,”ujar Mahyeldi.

Lebih jauh dikatakan Mahyeldi, beberapa minggu yang lalu telah ditemukan seorang pedagang sate yang menjual dagangannya di luar ketentuan yang berlaku, oleh karena itu pemiliknya telah diproses secara hukum.

“Kepada masyarakat kalau menemukan hal-hal yang diluar batas ketentuan tolong sampaikan kepada kami, kita akan tindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada,”  ungkap Mahyeldi .


Selanjutnya dijelaskan Mahyeldi, Pemko Padang beserta seluruh jajarannya  berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya terhadap hal-hal yang akan merugikan kehidupan masyarakat. Dalam melindungi warga masyarakat dilakukan pengawasan, karena itulah tanggung jawab kita dengan melakukan razia-razia terhadap makanan.

“Apabila ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan akan kita proses secara hukum karena merusak, satu yang bermasalah maka semuanya kena imbasnya,”terang Mahyeldi.

Kemudian Mahyeldi menyebutkan, pedagang sate di Kota Padang sangat banyak ada ratusan yang menjual sate, sementara yang bermasalah itu hanya satu, yang lainnya tidak bermasalah dijamin halal dan aman untuk dikonsumsi.

“Insya Allah semua pedagang sate akan kita beri label halal melalui dinas terkait, kalau ada hambatan akan kami fasilitasi untuk memudahkan mendapatkan label halal,” pungkas Mahyeldi

Sementara itu Ketua KPJP Miko Kamal menyampaikan, bahwa yang mendasari diadakannya  kegiatan ini adalah kejadian beberapa minggu yang lalu ditangkapnya seorang pedagang sate di simpang haru, hal itu berdampak kepada pedagang sate yang lainnya.

Oleh karena itu untuk mengangkat moral para pedagang sate, maka diadakanlah Festival sate ini untuk mengobati traumatik yang telah dialami oleh masyarakat setelah kejadian di Simpang Haru tersebut.

“Untuk itu kami memberitahukan kepada warga masyarakat bahwa hanya sedikit pedagang yang nakal, selebihnya baik-baik semua,” tukas Miko.

Peserta yang ikut pada Festival ini berjumlah 22 orang pedagang sate, kami telah berkoordinasi dengan para pedagang sate dan berharap Pemko Padang memfasilitasi untuk melakukan sertifikasi halal kepada seluruh pedagang sate yang ada di Kota Padang.

“Itulah harapan besar yang diungkapkan oleh pedagang sate, mudah-mudahan Pemko Padang tidak keberatan menfasilitasi para pedagang sate di Kota Padang,” ungkap Miko Kamal.(Tim Humas).

Batam - Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap jaringan prostitusi online di Batam, Kepri. Pihak kepolisian mengamankan satu orang tersangka dengan inisial AA (32) terkait prostitusi "online", Jumat (15/2/2019).

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari laporan warga yang mulai resah dengan aktivitas prostitusi "online" di salah satu aplikasi chatting, yakni WeChat.

Dari sana Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kepri menelusuri hingga akhirnya menangkap AA. Berdasarkan hasil penyelidikan, akun WeChat yang diberi nama Ms Evve ini dikendalikan dari Karawang, Jawa Barat.

"Akunnya dikendalikan dari Karawang oleh pelaku AA," kata Erlangga saat konferensi pers di Mapolda Kepri.

Ada 65 perempuan yang ditawarkan di akun Wechat tersebut  dengan usia antara 20 hingga 26 tahun.

"Tersangka AA dijerat Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 296 jo pasal 506 KUHP," ujar Erlangga.

Pada tanggal 8 Feb 2019, Subdit V Kejahatan Siber Ditreskrimsus Polda Kepri telah mengamankan seorang insial AA, 32 Th, laki-laki, Kotabaru Residence 3 blok Henna 3 no. 18 Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Tersangka menawarkan jasa layanan sex dengan menampilkan foto perempuan di dalam album aplikasi wechat atas nama akun MS EVVE, MISS EVVE dan SHOFFIE untuk di tawarkan kepada pengguna wechat, terdapat 65 foto perempuan yg ditawarkan melalui Aplikasi Wechat dengan nilai jasa layanan Seks Rp 400 ribu sampai dengan Rp 2,5 juta.

Bila ada pengguna wechat yang tertarik menggunakan jasa layanan seks dari perempuan tersebut dapat memesan kepada tersangka. Setelah layanan seks tersebut selesai dilakukan maka tersangka mendapatan komisi 20 %- 25% dari nilai transaksi, hasil komisi diambil sendiri juga dikirimkan melalui rekening milik tersangka. (hms)

JAKARTA - Wali Kota Padang Mahyeldi mendapatkan undangan kehormatan dari Dubes India untuk Indonesia Mr. Pradeev Kumar Rawat untuk mengikuti acara Hari Republik India di Hotel Westin, Rasuna Said Jakarta, Jumat malam (25/01/2019). Pada acara yang juga dihadir para Duta Besar negara sahabat dan kalangan pengusaha itu, Wali Kota Mahyeldi bersama Menteri Desa Tertinggal Eko Putra Sandjodjo didaulat untuk ikut memotong kue peringatan Hari Republik India bersama Mr. Pradeev Kumar Rawat.

Di kesempatan itu, saat makan malam bersama Wali Kota Mahyeldi, Mr. Pradeev Kumar Rawat mengatakan dukungannya dan berjanji untuk mewujudkan kerjasama Sister City antara Kota Padang dengan Kota Chennai India. “Kerjasama Padang-Chennai sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral India dan Indonesia”, ujar Pradeev.

Wali Kota Mahyeldi juga mengatakan, Pemerintah Kota Padang sudah melayangkan surat resmi ke Pemerintah Kota Chennai dengan tembusan ke Gubernur dan Chief Minister Tamil Nadu India untuk mendapatkan jawaban positif tentang kerjasama tersebut.

“Saat mengunjungi Kota Chennai, kita sangat terkesan dan semakin termotivasi bahwa peluang kerjasama ini akan segera terwujud”, ujar Mahyeldi kepada Pradeev.

Mahyeldi juga mengatakan, Kota Padang juga telah mengagendakan iven India Cultural Week 2019 pada rangkaian acara HUT Kota Padang yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. “Dan untuk iven Serak Gula tetap dilaksanakan pada 5 Februari ini” tutur Mahyeldi yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medi Iswandi dan Kabag Kerjasama Erwin.

Undangan kehormatan Hari Republik India juga dihadiri Wali Kota Balikpapan. Hanya dua orang Wali Kota di Indonesia yang diundang pada acara tersebut. (LL)

Jakarta - Rencana pembukaan jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan rencana pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang telah dibahas dan secara prinsip telah disetujui oleh Kementerian Koordinator Maritim (Kemenkomaritim) hari ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit setelah Mengikuti Rapat Koordinasi rencana pembukaan jalan di kabupaten Kepulauan mentawai dan Rencana Pengeporasian Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jum'at siang (15/2/2019).

Rapat dihadiri  oleh kementirian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian  PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo II.

Wagub Nasrul Abit lebih lanjut menyampaikan,  dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat khususnya untuk kegiatan pembukaan jalan dikabupaten Kepulauan  Mentawai disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada prinsipnya mendukung  kerjasama antara PUPR dan TNI AD.

Kerjasama PUPR dengan TNI AD ini mengerjakakan pembukaan lahan 187 km sedangkan 23 km sudah dalam tahap pekerjaan ditahun 2019, ungkapnya

Sementara Deputi Bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin juga mengingatkan agar kerjasama mengacu  kepada peraturan yang berlaku, dalam tahap pelelangan menyesuaikan dengan mekanisme kerjasama MoU antara Menteri PUPR dan Panglima TNI.

Perjanjian kerjasama (PKS) antara kepala balai pelaksana jalan Nasional II dengan Direktur Zeni TNI AD, kontrak antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Perwira pelaksana, ujarnya.

Disisi lain Wakil Gubernur  Sumbar Nasrul Abit juga dalam rapat menyampaikan ada akses jalan sejauh 42 km menuju pelabuhan teluk Tapang, dan telah disediakan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk renovasi jalan dan membangun insfrastruktur tambahan pelabuhan.

Namun dari pihak pemkab Pasaman dan pemprov Sumbar belum memiliki tenaga ahli untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang.

Untuk itu pemprov Sumbar mengusulkan kerjasama kepada kementerian  perhubungan melalui perantara kementerian kemaritiman untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang tersebut, ungkapnya

Wagub Nasrul Abit juga meminta agar pihak kementerian perhubungan membalas surat penawaran yang telah dikirim oleh gubernur Sumbar dan segera menerbitkan izin prinsip agar penanganan terhadap pelabuhan teluk Tapang dapat segera dilaksanakan.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari persetujuan secara lisan antara Gubernur Sumbar dengan  Menteri Perhubungan pada pertemuan sebelumnya, harap Nasrul Abit.

Padang - Forum Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) diharapkan terus bekerjasama dengan pemerintah dan dapat mendampingi masyarakat dalam menggali kreatifitas dan potensi wira usaha (menciptakan usaha baru) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri dan sekaligus membuka Musyawarah I Forum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) se Sumatera di Hotel Grand Inna Padang, kamis (14/2/2019).

Hadir pada acara Musyawarah I Wilayah Forum UPK DAPM Sumatera yang bertema "Membangun Kerjasama dan Tumbuh Bersama Masyarakat", para Forkopimda Sumbar dan peserta UPK DAPM sebanyak 252 orang.

Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan dalam sambutannya, bahwa UPK DAPM sebagai pengelola uang negara agar tetap eksis harus ada inovasi dan kreativitas dengan melihat kemampuan modal keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.

Program UPK ini cukup sukses di Sumatera Barat, UMKM industri rumahan menjadi ujung tombak dalam pembangunan, karena Sumbar tidak banyak pabrik industri.

Apalagi UPK DAPM banyak projeknya untuk pembangunan desa, tanpa mengunakan dana APBD, pemerintah hanya bisa memfasilitasi saja, karena anggaran banyak yang terdapat di UPK, seperti dana hibah, dana sumbangan dan lainnya, maka UPK takut untuk mengerjakan, takut salah apalagi mengintervensinya.

Dalam bekerja kita juga harus berpegang pada dasar hukum dan aturanya lembaga ini akan langgeng dan besar serta tidak bermasalah hukum, ulasnya.

Irwan Prayitno juga mengatakan kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki kewajiban untuk mensport dan mengawal lembaga tersebut, hal ini agar tetap eksisi dalam mengelola uang negara untuk membantu perekonomian masyarakat.

"Saya berharap UPK DAPM kedepannya dapat membantu perannya dalam rangka pembangunan dan pengentasan kesejahteraan masyarakat," ajaknya.

Dari laporan Ketua Umum Asosiasi UPK DAPM Sumbar Diana Eka Putri, mengatakan tujuan acara ini adalah sebagai mempererat tali silaturahmi antara anggota UPK DAPM Sumbar, saling berkoordinasi dan kerjasama dalam mengembangkan usaha dan membuka peluang kerjasama antar swasta dan pemerintah.

Adapun yang hadir dalam forum ini adalah sebanyak 252 anggota UPK DAPM se Sumatera dengan rincian, Provinsi Aceh 41 orang, Sumatera Utara 5 orang, Kepulauan Riau 13 orang, Riau 66 orang, Sumatera Barat 60 orang, Jambi 24 orang, Bengkulu 10 orang, Lampung 30 orang dan Sumatera Selatan 3 orang.

Selanjutnya Diana menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas forum yang berkesinambungan, maka kami pengurus UPK DAPM mengadakan forum ini dengan mengunakan anggaran sendiri sumbangan dari seluruh peserta UPK DAPM se Sumatera.

Padang -- Upaya pemberantasan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan, selama dalam prakteknya tidak melibatkan tindakan persekusi dan diskriminasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ahmad Taufik Damanik dan Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus melakukan kunjungan sekaligus audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di ruang kerja,  dengan didampingi oleh Kepala Kesbangpol Naswir, Kamis (14/2/2019).

Ahmad Taufik Damanik juga menjelaskan, pemberantasan prilaku LGBT di bolehkan,  selama kedua hal tersebut dapat dijamin oleh peraturan daerah, maka sesungguhnya daerah tersebut telah melindungi hak asasi masyarakatnya.

" Sehingga, apabila Pemprov Sumbar ingin melindungi masyarakat dan generasi mudanya dari tindakan atau perilaku yang menurutnya telah melanggar norma-norma agama dan budaya yang dianut, ia menilai hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan," ujarnya

Ahmad juga mengatakan hal sama juga berlaku terhadap aturan penggunaan jilbab bagi siswa muslim di Sumbar. Ia menegaskan, selama aturan ini dimaksudkan sebagai proses edukasi, maka hal tersebut sama sekali tidak melanggar HAM.

"Ketika orang tuanya melakukan pemukulan terhadap anaknya, saat anaknya tidak menggunakan jilbab, atau tidak melakukan sholat, puasa, dan lain-lain, timbul tindak kekerasan di sana, itu baru melanggar HAM," ucap Ahmad.

Ketua Komnas HAM juga menegaskan menurut kami sah-sah saja, sejauh tidak kekerasan terhadap kelompok-kelompok LGBT atau pihak manapun yang terlibat di dalamnya.

"Jadi penerapan hukumnya harus menghindari praktek-praktek kekerasan. Kemudian juga tidak boleh ada diskriminasi. Dalam artian, para pelaku LGBT harus tetap memeroleh atas fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga menerangkan, ada dua hal permasalahan yang terjadi di Sumbar yaitu tentang kuatnya pengaruh agama Islam terhadap pembangunan, masyarakat sangat fanatik dengan agama Islam dan permasalahan Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

" Masyarakat Sumbar identik masyarakat minang amat fanatik terhadap agama Islam, karena hampir mayoritas memeluk agama Islam, hampir 100 persen, karena sejak dulu. Suku Minangkabau terkenal dengan filosofi "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) dan Syarak Mangato Adaik Mamakai. Hal ini tertuang dalam Sumpah Sati Bukik Marapalam terjadi tahun 1403 Masehi yang merupakan bentuk peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau dengan melakukan pembai'tan di Bukit Marapalam, ungakap Wagub Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Minangkabau patut bersyukur karena memiliki filosofi hidup ABS-SBK, orang Minang sudah pasti beragama Islam, karena telah menjadi jati diri orang Minang.

"Sementara ada daerah lain yang pemerintah daerahnya kesulitan mengatur masyarakatnya ketika adat, budaya, atau seni berbenturan dengan ajaran agama Islam, ini dikarenakan orang Minang sudah mengikat dengan Sumpah Sati  Marapam tersebut," ujar Wagub.

Kemudian untuk permasalahan LGBT, Wagub menjelaskan sebanyak 1880 orang menderita penyakit HIV AIDS di rumah sakit M. Jamil Padang dengan menunggu kematian, ini menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumbar.

"Kalau ini dibiarkan terus maka masyarakat Sumbar akan habis satu persatu, apalagi mereka tidak mau memeriksa lagi penyakitnya," ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, apa ini bisa dikategorikan melanggar kalau pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah anti LGBT ini.

"Apa ini akan kita biarkan terus, mau jadi apa nantinya generasi muda kita kalau dibiarkan, ini menjadi dilema bagi kita semua, karena kalau tidak ada Peraturan Daerah (Perda) aparat hukum tidak bisa berbuat apa-apa, seru Nasrul Abit.

Akhirnya Wakil Gubernur Nasrul Abit merasa bersyukur, sambil mengucapkan Alhamdulillah, dengan berjabatan tangan rombongan Komnas HAM pusat tersebut. Nasrul Abit senang dengan diterimanya upaya penanggulangan LGBT di Sumbar.

Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kami, karena dengan begini pemprov bisa menerapkan perda atau aturan guna menindak perilaku LBGT, tanpa perlu takut terbentur hak asasi manusia.

PADANG - Kampanye deteksi dini kanker serviks (IVA Tes) yang dilakukan Kecamatan Padang Barat terus mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Jumat, (25/01/2019).

Sebanyak 75 orang karyawan dan istri karyawan Grand Hotel Inna Padang menyatakan kesiapannya melaksanakan IVA Tes. Hal itu dikatakan pada acara sosialisasi IVA Tes yang digagas tim IVA Tes Kecamatan Padang Barat di hotel tersebut.

“Kecamatan Padang Barat telah berhasil meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan IVA Tes, begitu juga dengan karyawan dan istri karyawan Grand Inna Hotel Padang. Dan Padang Barat layak untuk juara nasional pada lomba IVA Tes tingkat nasional. Dimana Padang Barat mewakili Provinsi Sumatera Barat”, ungkap Mazri Tanjung, GM Grand Inna Hotel Padang dikesempatan itu.

Lebih lanjut dikatakan, dukungan yang diberikan manajemen Grand Inna Hotel pada IVA Tes karena mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Dan kepedulian terhadap kesehatan merupakan tekad utama dari manajemen hotel. “Kita mengucapkan terimakasih atas kepedulian dan ilmu yang telah biberikan kepada kami tentang seluk beluk IVA Tes”, ujar Mazri.

“Dan untuk pemeriksaan IVA, waktu dan tempatnya akan kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin efektifnya dilaksanakan di hotel ini”, tambahnya lagi.

Sementara itu, Camat Padang Barat, Eri Sendjaya mengatakan, dukungan dan antusis masyarakat terhadap pelaksanaan IVA Tes terus meningkat. Ini membuktikan bahwa kesadaran dan kepedulian  masyarakat terhadap kesehatan juga meningkat.

“Saya sangat optimis, dalam waktu dekat kaum ibu di Kecamatan Padang Barat akan terbebas dari penyakit kanker rahim (serviks). Dan antusias ini harus dipertahankan dan ditularkan kepada masyarakat lainnya”, ujar Eri. 

Sosialisasi dan edukasi IVA Tes di Grand Hotel Inna juga diikuti Ketua TP PKK Padang Barat, Lurah Belakang Tangsi beserta jajaran, Tim Puskesmas Padang Pasir dan manajemen Grand Inna Hotel. (LL)

PADANG - Wali Kota Padang, Mahyeldi membuka acara Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dalam rangka HUT Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI ke-18 di depan Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatra Barat Jl. Chatib Sulaiman Padang, Minggu (10/2/2019).

Dalam sambutannya,  Mahyeldi mengatakan BBPOM berbakti untuk negeri dan menyelamatkan rakyat dengan tugasnya.

"BBPOM adalah suatu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, agar rakyat terlindungi dari produk-produk yang membahayakan", tuturnya.

Ditambahkan Mahyeldi, di Indonesia dengan penduduknya mayoritas Muslim, di sinilah tanggung jawab negara dalam penyiapan kebutuhan rakyat. Rakyat mudah sekali heboh ketika berbicara masalah vaksin, difteri, atau meningitis, karena belum adanya jaminan kepada rakyat yang mayoritas muslim.

"Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang mengharapkan bantuan dan kerja sama yang  baik dengan BBPOM Padang kedepannya untuk menyelamatkan masyarakat dari obat-obatan dan bahan makanan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat dan yang dapat merusak kesehatan", imbuhnya.

"Pemko Padang telah memulai untuk memberikan label di setiap bahan makanan yang dikonsumsi untuk mengetahui kejelasan kandungannya, seperti halnya obat-obatan yang memiliki aturan dalam pembuatannya dan diberi label", ujarnya.

"Makanan yang dikonsumsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus ada labelnya. Bukan label halal saja, namun label haram pun hendaknya tertera di setiap kemasan. Demi menyelamatkan dan menjamin kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi segala sesuatunya", ujarnya lagi.

Pada kesempatan tersebut Mahyeldi juga berharap BBPOM Padang bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk dapat mengedukasi generasi muda Kota Padang mengenai bahaya mengkonsumsi bahan makanan dan obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Sejalan dengan harapan Mahyeldi, Kepala BBPOM Padang yang diwakili oleh Hilda Murni menyampaikan pada acara CFD tersebut BBPOM Padang akan melakukan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Padang dengan tema "Berbakti Untuk Negeri".

“BPOM RI dan jajarannya di daerah memiliki peran yang sangat strategis untuk melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Melihat kondisi akhir-akhir ini di mana marak terjadi peredaran produk ilegal baik berupa obat, makanan dan kosmetik”, ungkapnya.

"Untuk itu, BBPOM Padang akan mengintensifkan berbagai kegiatan guna mengedukasi masyarakat, agar mampu melindungi dirinya sendiri dari produk yang tidak memenuhi syarat keamanan serta mutu makanan itu sendiri", ujarnya.

Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan antara lain: donor darah, konsultasi obat, senam, pemeriksaan kesehatan, jalan sehat, bazar produk UMKM dan menyediakan makanan gratis.(Z)

PADANG - Sesuai dengan kalender perencanaan pembangunan, Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan kali ini menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2020, Kamis (14/2) di Gedung Serbaguna PT. Semen Padang.

Kegiatan yang diikuti seluruh pemangku kepentingan baik lurah, ketua LPM, ketua RW/RT serta semua elemen masyarakat di kecamatan setempat itu, dibuka secara resmi Wali Kota Padang diwakili Kepala Dinas P3AP2KB Heryanto Rustam. Juga hadir Ketua DPRD Kota Padang Elli Thrisyanti serta lainnya.

Heryanto menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang kecamaatan ini mengacu kepada visi misi dan program unggulan wali kota tahun 2019-2023. Hal ini sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 46 dan Permendagri 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD.

"Visi Kota Padang yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing". Kemudian ada 7 misi sehingga visi misi Kota Padang 2019-2023 diimplementasikan ke dalam 11 Progul Wali Kota," terangnya.

Heryanto berharap, dalam Musrenbang ini agar diperolehnya masukan dan kesepakatan memgenai kegiatan pembangunan baik untuk wilayah kecamatan maupun untuk kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke tingkat kota.

"Sangat dibutuhkan kecerdasan, kearifan, keseriusan dan fokus kita dalam menyusun prioritas tersebut,'' katanya.

Sejalan dengan itu tambahnya, juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan serta kebutuhan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

"Oleh karena itu, dalam menyusun perencanaan ini sangat dibutuhkan data yang lengkap, akurat dan 'up to date' (terbaru). Berdasarkan data kita dapat melihat potret kecamatan dari berbagai sisi dan aspek seperti kondisi infrastruktur baik jalan, jembatan, drainase, pasar. Kemudian fasilitas urgen yakni kesehatan, pendidikan dan rumah ibadah. Begitu juga potensi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Semoga kita bisa melakukan analisis dan menyusun kebutuhan program kegiatan dan pengangggarannya," jelas Heryanto menekankan.

Sementara itu Camat Lubuk Kilangan Yalmasril menyebut tema yang diangkat dalam musrenbang kali ini yaitu ''Dengan Spirit Musrenbang Kecamatan, Kita Sinergikan Perencanaan, Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Berkrlanjutan Melalui Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Mewujudkan Wilayah Kecamatan yang Ramah Lingkungan, Maju, Religius dan Sejahtera".

Disebutkannya, dari sekian banyak usulan yang paling diprioritaskan untuk pembangunan di Kecamatan Lubuk Kilangan di 2020 adalah pembangunan jembatan di Baringin kemudian pelebaran jalan dari Simpang Ulu Gadut menuju Baringin. Selanjutnya juga pembangunan atau pembehanan bagi Kantor Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kantor Kelurahan Baringin serta Koto Lalang.

"Selain itu juga upaya pembangunan jalan yang diusulkan oleh masyarakat yang memang dilihat dari skala prioritasnya sesuai ketersediaan anggaran," sebutnya.

Berbicara total anggaran yang dibutuhkan kata dia, yaitu sebanyak Rp 55 milyar lebih.

"Upaya pembangunan ke depan juga akan coba kita arahkan untuk mengantisipasi banjir atau genangan air di beberapa titik di kecamatan ini. Tahun kemarin kita sudah mengusulkan normalisasi sungai Baringin semoga OPD terkait seperti Dinas PUPR dan juga Bappeda Padang dapat menyikapinya."

"Kita berharap hasil Musrenbang kecamatan kali ini hasilnya akan tampak di 2020 mendatang dan hendaknya diprioritaskan untuk berbagai pembangunan di Lubuk Kilangan," tukasnya mengakhiri. (David)

PADANG - Bertempat di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah,  Kamis (14/2/2019) berlangsung acara Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, Sertifikat Tanah Wakaf dan Hak Pakai Instansi Pemerintah Sekaligus Pencanangan Zona Integritas Eksternal oleh Kantor Pertanahan Kota Padang.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat penerima sertifikat PTSL dari Kecamatan Pauh yang meliputi Kelurahan Cupak Tangah, Kelurahan Kapalo Koto dan Kelurahan Pisang. Juga dihadiri Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Pauh dan Kuranji, serta Camat Kuranji.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Junaidi mengatakan, pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kota Padang menetapkan lokasi PTSL di Kecamatan Pauh dengan target 11.400 bidang. 

"Alhamdulillah dari target tersebut kami berhasil memetakan 7.218 bidang tanah dan menerbitkan sertifikat sebanyak 2.379 sertifikat,  yang mana 1.000 sertifikat akan diserahkan hari ini, namun karena keterbatasan ruang dan tempat, sertifikat akan diterima oleh 250 orang perwakilan masyarakat calon penerima sertifikat PTSL", jelas Junaidi.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 dikatakan Junaidi Kantor Pertanahan Kota Padang memiliki target 5000 bidang tanah, dengan rincian 4000 buah peta bidang dan sertifikat untuk 1000 bidang tanah, yang ber lokasi di Kelurahan Korong Gadang dan Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatra Barat Sudarianto menuturkan, reforma agraria termasuk salah satunya adalah legalisasi tanah masyarakat.

"Dengan adanya sertifikat, kepemilikan tanah menjadi lebih legal, karena pemilik, luas tanah dan batasnya dapat diketahui dengan jelas.  Nanti suatu saat ketika data kepemilikan tanah telah dapat diakses secara elektronik, masyarakat tinggal klik nomor induk bidang, makan akan diketahui tanah tersebut milik siapa",  jelasnya.

"Sehingga mempermudah pencarian data terkait pembangunan perumahan, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Juga memungkinkan untuk mengetahui berapa harga tanah di zona tersebut, sehingga dapat diupdate secara realtime. Dalam hal ini tentunya PTSL bermanfaat untuk masyarakat, pemerintah dan juga investor", imbuhnya.

Wali Kota Padang, Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang telah menjalankan programkan PTSL untuk Kota Padang.

"Hari ini akan diserahkan 1000 sertifikat, tapi karena tempat yang terbatas diwakilkan kepada 250 orang calon penerima, sisanya akan diserahkan melalui kelurahan masing-masing",  ujar Mahyeldi.

"Sertifikat ini akan memberikan kepastian hukum kepada warga yang memiliki tanah. Semoga nanti tidak ada lagi sertifikat ganda dan BPN punya database yang lengkap. Kepada ninik mamak,  Ketua KAN, dan Lurah juga perlu berhati-hati dalam menandatangani segala sesuatunya. Alhamdulillah, hari ini bapak/ibu diberikan sertifikat ini secara gratis", tuturnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat Nasir Ahmad mewakili Gubernur Sumatra Barat menyampaikan, atas nama pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh kepada jajaran BPN melalui Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat dan Kantor Pertanahan Kota Padang, bagaimana program PTSL dapat  diwujudkan, agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas status tanah yang mereka miliki. 

"Selama ini kita merasakan berbagai kendala dalam proses pengurusan sertifikat, baik dari sisi kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya, yang belum semua masyarakat kita memahaminya. Sehingga masyarakat enggan mengurus sertifikat tanah tersebut. Mungkin dari sisi finansial mereka memiliki kemampuan untuk mengurusnya, tapi dari pemahaman mereka masih perlu penjelasan. Sehingga masyarakat kita tidak kesulitan lagi untuk melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan dalam proses pengurusan sertifikat", ujar Nasir.

"Belum lagi status kepemilikan tanah secara komunal, bukan tanah pribadi tapi tanah kaum, tanah pasukuan, ataupun tanah ulayat yang juga menjadi kendala. Ini menjadi bagian penting kalau kita memang akan merealisasikan target capaian PTSL di 2025. Khusus di Sumbar, persoalan ini harus dicarikan solusi yang lebih spesifik, karena persoalan yang sifatnya kepemilikan tanah komunal di Minangkabau berbeda dengan daerah lain",  ujarnya lagi.

"Maka dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih dengan dihadirkannya para ketua Kerapatan Adat Nagari, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai yang akan kita berikan informasi, karena beliaulah yang memiliki anak kemenakan dan tanggung jawab atas tanah di wilayah masing-masing", pungkas Nasir.

Acara ditutup dengan penandatanganan zona integritas eksternal oleh Wali Kota Padang, Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang dan Forkopimda Kota Padang disaksikan oleh Gubernur Sumatra Barat dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat PTSL kepada perwakilan penerima.  (BT/Ady)

PADANG – Tim gabungan Pemko Padang dari Pol PP Kota Padang, Tim SK-4, dan OPD terkait melakukan razia penyakit masyarakat dan penertiban Valentine Day di beberapa lokasi di Kota Padang, Rabu malam (13/02/2019).

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang, Mursalim, mengatakan, target utama operasi gabungan adalah penertiban kafe dan tempat karaoke yang tidak ada izin, serta hotel dan penginapan. 

“Dari hasil operasi, 10 orang wanita pemandu karaoke diamankan karena diragukan identitas kependudukannya. Dan 150 botol minuman beralkohol disita dari salah satu Café Karaoke di Jalan HOS Cokroaminoto karena memiliki izin palsu”, ujar Mursalim.

Lebih lanjut dikatakan, bagi tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin telah didata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan disarankan untuk ditutup. Dan bagi tempat hiburan malam yang berizin tetapi memiliki kamar mandi dalam ruangan seperti tempat karaoke diberikan sanksi sesuai Perda.

“Operasi pekat ini tetap dilakukan secara rutin untuk membebaskan Kota Padang dari penyakit masyarakat, maksiat, zina, Narkoba, dan L987”, ujar Mursalim.

“Dan kita berharap, seluruh warga Padang mendukung program Padang Bersih Maksiat yang telah dideklarasikan Wali Kota Padang bersama Forkopimda dan warga Kota Padang”, tambahnya lagi.

PADANG - Seputar kondisi Kota Padang dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk kemajuan pembangunan serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat ke depan disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi di hadapan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno beserta kepala SKPD di lingkup Pemprov Sumbar.

PADANG - Pemerintah Kecamatan Koto Tangah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 yang bertempat di aula kantor kecamatan setempat, Rabu (13/2).

Kegiatan ini dibuka secara resmi Wali Kota Padang yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Eyviet Nazmar. Dalam Musrenbang ini dihadiri Anggota DPRD Kota Padang Muharlion yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Koto Tangah. Sementara pesertanya terdiri dari Lurah, Ketua LPM, Ketua RW/RT dan seluruh perwakilan elemen masyarakat di kecamatan setempat.

Dalam arahannya Eyviet Nazmar mengatakan Musrenbang kecamatan ini merupakan forum musawarah tahunan, dimana diharapkan akan diperoleh masukan dan kesepakatan oleh seluruh pemangku kepentingan di setiap kecamatan.

"Baik mengenai kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan maupun untuk kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke tingkat Kota Padang," jelasnya.

Eyviet menerangkan, adapun untuk Musrenbang tahun 2020 diarahkan kepada implementasi visi, misi dan program unggulan Wali Kota Padang 2019-2023. Yaitunya mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang unggul serta berdaya saing.

"Kita berharap, melalui Musrenbang ini akan lahir usulan-usulan untuk rencana pembangunan yang diprioritaskan untuk kemajuan kecamatan ini ke depan. Di samping mendukung visi, misi dan program unggulan wali kota-wakil walikota," tukuknya.

Camat Koto Tangah Syahrul mengatakan, usulan dari masyarakat dimulai dari rembuk warga di tingkat RW, kemudian dilanjutkan Rakorbang di kelurahan dan selanjutnya Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan kali ini.

"Kita beraharap, uusulan pembangunan pada 2020 nanti bisa berpedoman berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Prioritaskan yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujar Syahrul.

Ia menambahkan, dari tahun ke tahun, Pemko bersama DPRD sangat peduli melakukan pembangunan di Kecamatan Koto Tangah. Ini dapat dilihat dari pesatnya pembangunan di kecamatan ini, mulai dari pembangunan jalan berupa cor beton atau aspal, pembangunan sekolah, pengendalian banjir dan lainnya.

Namun begitu terang Syahrul, masih ada hal yang mesti dibenahi. Ini mengingat, Koto Tangah merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Padang. 

Syahrul menjelaskan lagi, pada 2018 yang lalu, jumlah penduduk Koto Tangah berjumlah 164 ribu orang. Namun pada 31 Januari 2019, meningkat menjadi 182 ribu orang.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang, Muharlion mengatakan pada periode 2019-2024 nanti, jumlah anggota DPRD dari Koto Tangah ada 10 orang. Sebelumnya pada periode 2014-2019 hanya sembilan orang.

"Dengan banyak jumlah anggota DPRD ini tentu anggaran dana pokok pikiran (pokir) juga meningkat. Dengan peningkatan tersebut semoga bisa meningkatkan pembangunan di Kecamatan Koto Tangah," katanya. (Fs)

PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi mengimbau warga Kota Padang agar melaporkan jika ada pungutan liar (pungli) dalam pembuatan KTP elektronik. Serta juga meminta masyarakat untuk tidak menyogok petugas. “Pembuatan KTP elektronik gratis dan sudah bisa dicetak di seluruh kantor camat”, ujar Mahyeldi saat pembukaan Pekan Pelayanan KTP elektronik Kota Padang di Kantor Camat Kuranji, Rabu (13/02/2019).

Dijelaskan Mahyeldi, Pekan Pelayanan KTP elektronik Kota Padang diselenggarakan pada 13-17 Februari di seluruh kecamatan untuk menyelesaikan seluruh kendala pembuatan KTP Elektronik selama ini, termasuk ketersedian blangko KTP Elektronik yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

“Saat ini kita menyerahkan 15 ribu blangko KTP Elektronik  ke seluruh kecamatan. Diharapkan masyarakat untuk segera mengganti Surat Keterangan (Suket) dengan KTP Elektronik. Dan bagi yang belum melakukan perekaman untuk melakukan perekaman di kantor camat”, ungkap Mahyeldi.

Ditambahkannya, KTP elektronik merupakan kebutuhan dasar administrasi masyarakat dan harus dipenuhi dengan memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan peran dari pemerintah.

Dikesempatan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil (PPKBPS) Sumatera Barat (Sumbar), Novrial, mengatakan, pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah. Untuk itu, pelayanan KTP elektronik harus terus dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pembuatan KTP elektronik di seluruh kecamatan.

“Pekan Pelayanan KTP elektronik Kota Padang menjadi titik balik dari segala persoalan selama ini. Untuk itu, Pemprov Sumbar akan terus mendukung, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya demi kesuksesan pelayanan KTP elektronik di kecamatan”, ujar Novrial.

Sementara itu, Plh Kadis Disdukcapil Kota Padang, Dian Fakri, menjelaskan, 15 ribu blangko KTP elektronik yang disebar ke seluruh kecamatan di Kota Padang dengan rincian; Padang Selatan sebanyak 1.840 blangko, Padang Timur 700 blangko, Padang Barat 380 blangko, Padang Utara 520 blangko, Bungus Teluk Kabung 200 blangko, Lubuk Begalung 3.700 blangko, Lubuk Kilangan 1.100 blangko, Pauh 500 blangko, Kuranji 2.000 blangko, Nanggalo 720 blangko, dan Koto Tangah 3.340 blangko.

“Penambahan blangko akan kita ajukan lagi ke pusat jika masih dibutuhkan. Dan saat ini target kita untuk memenuhi hak masyarakat dalam keikutsertaan pada Pileg dan Pilpres April nanti. Namun yang terpenting adalah pemukhtahiran data Print Ready Record (PRR) bagi yang telah melakukan perekaman, penggantian Suket dengan KTP elektronik dan perekaman data bagi yang belum”, tambah Dian. (LL/Ady)

Teks Foto: Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan 2000 blangko KTP elektronik ke Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri pada pembukaan acara Pekan Pelayanan KTP elektronik Kota Padang di Kantor Camat Kuranji, Rabu (13/02/2019).

PADANG – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Muji Susilawati membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun RKPD Tahun 2020 Kecamatan Padang Selatan yang dilaksanakan di ruang rapat PT.Pelindo II, Jalan Semarang No.3 Teluk Bayur, Rabu (13/2/19).

Dikesempatan itu Muji Susilawati mengatakan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan ini merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Musrenbang ini harus mengacu pada Visi Misi dan Program unggulan Wali Kota Tahun 2019 – 2023,  sesuai dengan yang diamanatkan Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 46 dan Permendagri 22 Tahun 2018 tentang penyusunan RKPD.

“Diharapkan dalam Musrenbang ini akan diperoleh masukan dan kesepakatan  mengenai kegiatan pembangunan baik untuk wilayah kecamatan maupun untuk kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke tingkat kota,”terang Muji Susilawati.

Dijelaskan Muji, Kecamatan Padang Selatan ini banyak mempunyai usulan-usulan yang akan diajukan pada Musrenbang tingkat Kota Padang, dari usulan-usulan tersebut ada skala prioritas pembangunan yang harus  diselesaikan.

“Saya yakin dan percaya Camat Padang Selatan tidak hanya mengandalkan dana dari APBN dan APBD, tapi juga didukung oleh masyarakatnya sehingga dari sekian banyak usulan-usulan yang disampaikan  mudah-mudahan bisa dilaksanakan dari partisipasi masyarakat sekitarnya,” ujar Muji.

Diakhir sambutannya Muji mengucapkan terima kasih kepada camat dan seluruh lurah se-Kecamatan Padang Selatan atas terselenggaranya proses rembug warga dan rakor pembangunan tingkat kelurahan.

“Saya berharap apa yang dilakukan tersebut akan memberikan umpan balik yang positif bagi pelaksanaan pembangunan Kota Padang,” imbuhnya.

Dikesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi yang juga hadir dalam Musrenbang tersebut mengatakan seluruh usulan-usulan yang diajukan seluruhnya harus masuk kedalam e-Planning, kalau tidak masuk kedalam e-Planning dinas atau anggota dewan yang lain tidak bisa mengambilnya karena dasarnya tidak ada.

“Mudah-mudahan usulan-usulan tersebut masuk kedalam program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2019 – 2023,”kata Muhidi.

Selanjutnya Muhidi menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD merupakan mitra dari pemerintahan, dimana tugas dari DPRD antara lain, membuat Perda yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka melayani masyarakat, dan membuat kebijakan yang disebut dengan Budgeting (Anggaran).

Sementara itu Camat Kecamatan Padang Selatan Fuji Astomi menyampaikan bahwa Kecamatan Padang Selatan terdiri dari 12 Kelurahan dengan 72 RW, 275 RT, beberapa hari yang lalu telah melaksanakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan tersebut terdapat 144 usulan, berdasarkan hasil rembug warga maka ditetapkan sebanyak 24 usulan.

Ditambahkan Fuji Astomi, usulan-usulan yang kita ajukan ini tidak hanya dalam bentuk usulan pembangunan fisik sarana dan prasarana semata, tapi usulan ini juga peningkatan pemberdayaan masyarakat yaitu peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kita berharap pada musyawarah hari ini, dari 24 usulan yang akan kita ajukan ke tingkat Kota Padang nantinya benar-benar menjadi urusan yang paling penting dan urgen, mudah-mudah terpenuhi nantinya,” tuturnya.

Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Kecamatan Padang Selatan, Ketua Badan Kehormatan DRPD Provinsi Sumbar Indra Dt.Rajo Lelo dan Anggota Komisi DPRD Sumbar Rahmat Saleh .(VN).

PADANG - Sebanyak 1.078 orang pendonor darah di Kota Padang diberikan piagam penghargaan. Tujuh orang diantaranya diberikan penghargaan Satya Lencana atas sumbangsih menyumbangkan darah 100 kali, sedangkan 13 orang  yang 125 sampai 140 kali donor diberangkatkan umrah.
Penghargaan bagi para pendonor tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Padang Amasrul mewakili Wali Kota Padang, serta pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang. Penyerahan penghargaan tersebut  dilaksanakan di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, Rabu (13/2/2019).

Gubernur Irwan Prayitno menyebut, berbagai kegiatan kemanusiaan telah dilakukan PMI untuk meringankan penderitaan masyarakat baik dalam merespon bencana maupun upaya - upaya pengurangan resiko bencana, serta terus berupaya memaksimalkan sumber donor darah dengan mendorong masyarakat untuk berdonor.

"Donor darah membawa keuntungan dan manfaat bagi kesehatan pendonor. Selain itu,  donor darah adalah perbuatan terpuji,  karena menyelamatkan kehidupan manusia", ujar Irwan.

Sementara itu, Pj. Sekda Kota Padang Amasrul mengatakan, para pendonor telah menyelamatkan kehidupan orang lain dan perbuatan mulia tersebut adalah bagian utama dari tujuan agama.

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan  tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan", kata Amasrul mengutip Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2.

Dikatakannya, Pemerintah Kota Padang melalui PMI Kota Padang telah memberikan apresiasi kepada para pahlawan kemanusiaan tersebut berupa hadiah paket ibadah umrah. Sebanyak 14 orang pendonor terbanyak telah menerima paket umrah tersebut.

"InsyaAllah tahun ini Pemko Padang akan memberikan lagi 5 paket ibadah umrah bagi pendonor yang muslim dan 1 paket perjalanan religius bagi pendonor non muslim", kata Amasrul.

PMI Kota Padang yang diwakili oleh Direktur Unit Transfusi Darah dr. Widyarman mengucapkan terima kasih kepada organisasi, instansi dan institusi lainnya yang telah berpartisipasi mengadakan kegiatan donor darah. Hasilnya lebih dari 4.000 kantong darah yang terkumpul pada tahun 2018. (Z)