Detak

PADANG – Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang 2018 resmi dimulai. Persaingan menuju kursi Walikota dan Wakil Walikota Padang ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan di halaman kantor KPU Kota Padang, Gunung Sarik, Kuranji, Jumat (29/9).

Seperti diketahui, pemilihan calon pemimpin bagi ibukota Provinsi Sumatera Barat 5 tahun ke depan itu bakal dihelat 28 Juni 2018 mendatang. Dan pemilihan itu termasuk dalam Pilkada serentak bersama 171 daerah se-Indonesia.

Adapun dalam launching tersebut juga diselingi peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Padang yang bersekretariat di kantor KPU setempat. Tampak hadir dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Padang Emzalmi, Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Ketua KPU Padang Muhammad Sawati, Unsur Forkompimda Kota Padang, pimpinan partai politik serta pihak terkait lainnya.

Wahyu Setiawan mengatakan, bersamaan dengan Kota Padang, cukup banyak kabupaten/kota serta provinsi se-Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada serentak di 28 Juni 2018 mendatang.

“Pilkada Serentak 2018 nanti bakal diikuti 171 daerah. Yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten se-Indonesia,” terangnya.

Ia juga mengharapkan, atas nama KPU RI mengimbau semua pihak terkait terutama KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang wajib berupaya ekstra menyukseskan semua rangkaian proses mulai awal hingga akhir Pilkada.

“Kepada KPU mari kita berupaya memfasilitasi bagaimana rakyat dapat menggunakan hak pilihnya. Dan bagi Panwas agar mengawas Pilkada senantiasa berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” imbaunya.

Di samping itu tambah Wahyu lagi, dengan bersamaan diresmikannya Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Padang, menurutnya sangat tepat sebagai langkah jitu dalam meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran RPP didasari melihat setiap tahun partisipasi politik masyarakat yang selalu mengalami penurunan.

“Semoga kehadiran RPP di KPU Kota Padang dapat meningkatkan kembali partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana informasi pemilu yang akurat dapat disampaikan secara cepat, agar semua kalangan dapat mengetahui sistem dan regulasi kepemilihan yang ada," ujarnya.

Ketua KPU Kota Padang, Muhammad Sawati juga menyebutkan, terkait dalam RPP tersebut pihaknya akan menyediakan secara lengkap data dan informasi  tentang seluk-beluk Pemilu dan Pilkada beserta hasil-hasilnya.Selain itu, RPP juga sebagai wadah untuk menerima masukan dan mendiskusikan hal-hal yang diperlukan oleh para pengunjung.

‘'Melalui keberadaan RPP ini, kita semua baik kalangan ilmiah atau masyarakat umum bisa belajar dan mencari informasi tentang Pemilu dan Pilkada. Untuk itu mari kita berikan dukungan dan manfaatkannya dengan baik," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Emzalmi menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut telah dilaunchingnya tahapan Pilkada Kota Padang di 2018 mendatang.

“Hari ini adalah hari yang sangat penting dan bersejarah. Karena menentukan sebuah proses yang akan menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Padang untuk kepemimpinan 5 tahun yang akan datang,” imbuhnya.

Emzalmi juga mengharapkan, agar semua masyarakat Kota Padang turut menyukseskan “Pilkada Badunsanak” tersebut. Pasalnya, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, partisipasi pemilih dalam Pemilu di Kota Padang masih terbilang rendah. Seperti contoh yang terdekat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di 2015 lalu yang hanya mendapati angka 52 persen suara.

"Untuk itu kita mengharapkan kepada peserta Pilkada nanti, baik partai dan tim sukses masing-masing kandidat jangan hanya berkampanye untuk dirinya saja. Tetapi juga menyosialisasikan aturan Pilkada dan ajak konstituennya datang memilih ke tempat pemungutan suara (TPS) beramai-ramai. Terutama sekali tentunya, mari kita kawal pelaksanaan Pilkada Badunsanak ini agar berlangsung lancar dengan damai, demokratis, jujur dan adil pastinya,'’ ujar Emzalmi.

Akhirya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar doctor honoris causa dari Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat. Gelar ini diberikan berkat jasa Megawati dalam politik pendidikan di Indonesia.

Dalam pidato promosi, Guru Besar UPN Prof Sufyarma menuturkan saat menjadi presiden, Megawati menelurkan undang-undang penting terkait pendidikan di Indonesia. Undang-undang itu dinilai telah mempengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional secara lebih baik.

Pada masa pemerintahan presiden ke-5 Megawati, lahir undang-undang membawa perubahan siginifikan yang strategis dan praktik pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan UU 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)," ujar dia di Kampus UPN, Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/9/2017).

Dia menambahkan, UU tersebut lahir dengan dasar mengukuhkan komitmen Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UNP melihat undang-undang tersebut merupakan formulasi dan implementasi pendidikan politik yang sangat strategis dalam mengembangkan SDM.

Hadir pada kesempatan itu mantan Wakil Presiden RI, Boediono dan para menteri kabinet zaman Megawati serta kader PDI Perjuangan yang duduk dilembaga legislatif.

PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Sambut kedatangan Mantan Presiden RI Megawati Sukarno Putri di BIM, Selasa (26/9).

Pihak Universitas Negeri Padang (UNP) meminta semua pihak untuk menanggapi dengan kepala dingin, terkait pemberian gelar Doktor "Honoris Causa" (HC) kepada mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Apalagi setelah pro dan kontra muncul menanggapi rencana pemberian Doktor Kehormatan kepada Presiden RI ke-5 tersebut.

Rektor UNP Genafri mengungkapkan, keputusan pemberian gelar Doktor HC kepada Megawati Soekarnoputri sudah melalui kajian akademis yang cukup lama. Bahkan rapat senat UNP terkait hal ini sudah dilakukan pada Maret 2017 lalu. Putusan senat UNP kemudian dibawa kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi untuk dimintakan persetujuan. Izin dari pusat, lanjut Ganefri, kemudian muncul pada Juli 2017 lalu.

Ganefri melanjutkan, proses pemberian gelar Doktor HC tak hanya matang setelah izin dari pemerintah pusat turun. Menurutnya, pihak UNP harus melakukan audiensi dengan Megawati Soekarnoputri sendiri untuk dilakukan kajian akademis. Pihak kampus harus memastikan bahwa sosok Megawati memang layak diberikan gelar Doktor Kehormatan.

Pihak promotor yang diketuai oleh Prof. Dr. Sufyarma Marsasidin dan dibantu oleh Prof. Malik Fajar selaku mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Kabinet Gotong Royong, kemudian memantapkan keputusan pemberian gelar Doktor HC kepada Presiden RI ke-5 tersebut.

"Jadi kami tidak memandang Bu Mega sebagai ketua partai PDIP atau yang lain-lain," katanya.

Menurutnya, poin utama yang dibahas dalam kajian akademis adalah peran Megawati dalam menerbitkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pihak kampus beranggapan bahwa UU tersebut menghasilan paradigma baru pada dunia pendidikan dari era orde baru ke era reformasi.

"Dan kemajuan yang dihasilkan, salah satunya keberpihakan pemerintah bahwa alokasi anggaran pendidikan harus minimal 20 persen dari alokasi APBN pusat atau APBD di daerah," ujar Ganefri.

Ganefri juga menambahkan, pemberian gelar Doktor Kehormatan tentu tidka bisa dilakukan oleh sembarang perguruan tinggi di Indonesia. UNP, lanjutnya, merupakan salah satu perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk berikan gelar Doktor Kehormatan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah akreditasi perguruan tinggi harus lah 'A'. 

Di Sumatra Barat sendiri, baru dua kampus yang terakreditas 'A' yakni UNP dan Universitas Andalas. Sementara itu, baru ada 52 kampus di Indonesia yang mengantongi akreditas 'A'.

"Kampus juga harus punya prodi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang berkaitan. UNP ada program doktor ilmu pendidikan dengan akreditasi A," katanya.

Pemberian gelar Doktor HC pada Rabu (27/9) depan akan dilakukan di Kampus UNP dan bakal dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja yang saat ini menjabat dan menteri Kabinet Gotong Royong semasa Megawati memimp

Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan PWI Sumatera Barat dengan Anggota MPR RI, H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa.

Menurut mantan Ketua DPRD Kota Padang ini wartawan sangat berperan untuk menyampaikan informasi pada masyarakat melalui media yang dinaunginya.

MPR memiliki tugas sesuai aturan perundang-undangan telah melaksanakan pemantapan 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi harus menjadi dasar dalam kehidupan nasional.

Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar mewujudkan negara kesatuan, berdaulat, adil dan makmur. Menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan.

Diterangkannya bahwa semenjak runtuhnya kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru oleh propaganda Reformasi yan memuncak dipertengahan Mei 1998 lalu, Pancasila memang nyaris dilakukan kemudian secara sadar mulai dikubur dalam-dalam dari ingatan kindertagesstätte sendiri. Termasuk pada petunjuk kelahirannya yang ke-68 tahun ini, pun terasa setelah sia-sia saja, seakan gak ada urgensinya sama 1x untuk dirayakan atau hanya direfleksikan dan menjadi ketertarikan bersama.

Maret 2013 setelah itu, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mewakili lembaga pelosok yang dipimpin, memperoleh gelar kehormatan doctor honoris apertura (H. C) dari Universitas Trisakti atas jasanya sudah melahirkan gagasan sosialisasi 4 pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang – Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4 Pilar dimulailah bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan dipertanggung jawabkan sehingga meraih diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Dalam negri menetapkan Pancasila sebagai base kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut alasannya.

Pilar atau tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat, seperti disamping kokoh dan mantap, juga harus sesuai dengan bangunan yang disangganya. Devocionario bangunan rumah, tiang yang diperlukan disesuaikan dengan macam dan kondisi bangunan urai Leonardi.

Bilamana bangunan tersebut, urainya lebih lanjut, suatu hak yang sederhana tidak memerlukan tiang terlampau kuat, tetapi bila bangunan tersebut merupakan bangunan permanen, konkrit, yang menggunakan bahan-bahan yang berat, maka asas penyangga harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dimaksud. Demikian pula halnya dengan base atau tiang penyangga salahsatu negara-bangsa, harus sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang disangganya.

Kita menyadari bahwa negara-bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya cukup besar seluas daratan Eropah yang terdiri atas berpuluh pelosok, membentang dari barat ke timur dari Sabang hingga Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi ribuan kilometer.

Indonesia yaitu negara kepulauan terbesar pada dunia yang memiliki 19 000 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang beraneka adat serta budaya, serta memeluk seluruh agama dan keyakinan, lalu belief system yang dibuat pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa ini, paparnya.

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Basis 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dulu makna undang-undang dasar teruntuk kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan ini tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang memiliki dalam batang tubuhnya serta barbagai undang-undang yang akhirnya menjadi derivatnya.

Sebelum kindertagesstätte bahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia ada baiknya bila kita fahami jauh dahulu berbagai bentuk Pelosok yang terdapat di negara, apa kelebihan dan kekurangannya, untuk selanjutnya kita fahami mengapa para founding daddies negara ini memilih negeri kesatuan.

Kolonel Infanteri M. Asep Apandi, SIP, M.Si dari Korem Wirabraja menjelaskan ''Jangan ada pikiran dalam globalisasi sudah mendengarkan paham atheis karena bertentangan dengan nilai ketuhanan dan diterapkan dalam kehidupan sehari dalam berbangsa dan bernegara".

Menurutnya menghargai harkat dan martabat yang hakiki disesuaikan dengan nilai nilai lokal seperti di Sumatera Barat dengan adat basandi syara' dan syara' basandi kitabullah.

Konsep persatuan dan kesatuan menjadi pemikiran bersama karena sudah banyak anak anak cerdas Indonesia yang berpindah kewarganegaraan karena diimingi dengan gaji yang tinggi. Untuk itu kita harus meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bernegara yang dimulai dari keluarga dan lingkungan adat sekitar kita.

Sementara audiensi menilai soal musyawarah dan mufakat tidak dicerminkan pula oleh Anggota Dewan Yang Terhormat. Siapa yang harus contoh kalau wakil rakyatnya gontok-gontokan akibat kepentingan politik seperti diungkapkan Amir, wartawan daerah Tanah Datar.

Hal itu dijawab Leonardi bahwa harus ada keadilan sosial yang bertanggung jawab untuk menjawab kesenjangan sosial. Tantangan internal dan eksternal ini agar menjadi filter dalam membentengi perkembangan zaman.

Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia menyinggung UU No 40 Tahun 1999 hasil reformasi, apakah wartawan menikmati kebebasan pers. Padahal pemberitaan tentang pejabat terkadang sangat menyudutkan. Anak dan istrinya sangat tertekan habis-habisan dengan pemberitaan tanpa konfirmasi, ujungnya hanya diberi hak jawab. Malahan pemberitaan tersebut terkadang melanggar HAM. Apakah UU No 40 Tahun 1999 pernah digugat ke MK. Sampai hari ini belum pernah, ujar Devi Kurnia.

Berbagai pendapat soal amandemen UUD 1945 juga mengemukan dan malahan sudah melebar kemana-mana. Pembukaan UUD 1945 tidak diganggu karena mencantum kondisi yang universal dan merupakan kesepakatan awal.

Pada sesi tanya jawab ada hal yang menarik ditanyakan wartawan Amir Sutan Syahrir dari Batusangkar tentang narasumber yang tidak pernah menyinggung sejarah lahirnya empat pilar tersebut.

Kekompakan pendekar hukum yag tidak ada sekarang sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Negara ini butuh otoritas dan harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Contohnya kasus Setianovanto yang keluar masuk gedung rakyat  yang tidak lazim. Setelah keluar lalu masuk lagi sebagai Ketua DPR RI.

Saribulih juga menyinggung soal wakil rakyat Kota Padang yang sudah melahirkan Perda kawasan tanpa rokok (KTR)  namun disana para wakil rakyat malah merokok seenaknya.
Bagaimana tanggapan Leonardi selaku Wakil Rakyat Sumbar.

Massa petani akan berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional, Rabu (27/9/2017) besok. Titik konsentrasi massa ditempatkan di sekitar Patung Kuda, persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka, Jakpus.

"Pengaturan tetap disiapkan, termasuk pengalihan arus berkaitan dengan aksi demo tersebut," ujar Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada wartawan.

Budiyanto mengatakan pengalihan arus bersifat situasional. Berikut ini rekayasa pengalihan arus di sekitar Patung Kuda :

1. Arus dari Tanah Abang mengarah Patung Kuda dialihkan ke Jl Abdul Muis-Majapahit-Harmoni dan seterusnya.
2. Arus dari Hayam Wuruk mengarah Merdeka Barat dialihkan ke Jl Juanda-Jl Pasar Baru-Lapangan Banteng-Pejambon-Ridwan Rais-Tugu Tani dan seterusnya.
3. Arus dari Tugu Tani mengarah Merdeka Utara dialihkan ke Jl Perwira-Jl Lap Banteng-Veteran Raya-Harmoni dan seterusnya.
4. Arus dari Tugu Tani mengarah Patung Kuda dialihkan ke kiri ke Bundaran HI dan seterusnya atau ke Jl Budi Kemuliaan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai telah berpolitik menyusul sejumlah pernyataannya akhir-akhir ini. Mulai dari perintah menonton film G30S/PKI hingga ucapannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata api yang kemudian diralat oleh Menkopolhukam Wiranto. 

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai Jenderal Gatot telah melakukan sejumlah manuver politik dalam setahun belakangan ini. Dia menyebut tiga contoh, yakni menunggangi momentum aksi demo 4 November (411) atau 2 Desember alias 212. Kedua, dengan mendorong momentum, misalnya melalui perintah nonton bareng film G30S/PKI. Ketiga, menciptakan momentum baru. 

"Saya sudah lihat dia berpolitik sejak setahun lalu. Buat saya berat untuk mengatakan dia (Jenderal Gatot) tidak berpolitik," kata Muradi kepada wartawan, Selasa (26/9/2017). "Kalau dia gentlemen, baik-baik serahin komando, ya sudah saya berpolitik," tambah dia. 

Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi menyatakan diri tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar. "Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja," ucap Gatot, 4 Mei 2017.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Polri baru saja menangkap sejumlah tokoh yang dianggap akan berbuat makar dengan menunggangi aksi-aksi massa. Meski terkesan sungkan, Kadiv Humas Irjen Setyo Wasisto kepada pers akhirnya menyatakan, "Penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur yang harus dilalui. Bukti, ada bukti. Bukti kan pasti ada," kata Setyo menanggapi pernyataan Jenderal Gatot.

Selang dua pekan kemudian, Jenderal Gatot kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, dia membacakan puisi 'Tapi Bukan Kami Punya'. Puisi karya konsultan politik Denny JA itu berisi kritik terhadap pemerintah.

"Kalau Panglima bermaksud dengan puisi ini untuk kritik pemerintahan Jokowi, salah alamat deh. Jangan-jangan ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri," ujar anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDI Perjuangan, 23 Mei 2017.

KPK telah menetapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kutai), Kalimantan Timur, Rita Widyasari sebagai tersangka. Rita ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan kasus.

"Ya (sudah tersangka), tapi itu bukan OTT, pengembangan kasus biasa," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Namun Syarif enggan menjelaskan kasus apa yang menjerat Rita. Dia hanya menyebut akan ada konferensi pers terkait itu.

"Ya dia ditetapkan tersangka tapi detailnya nanti diketahui tapi itu pengembangan kasus," sebut Syarif.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan juga mengamini kabar itu. "(Bupati Kukar) sudah (tersangka)," ucap Basaria singkat.

Dari informasi yang dihimpun, Rita dijerat terkait kasus gratifikasi. Sebelumnya pun KPK melakukan penggeledahan di wilayah Kukar.

Koordinator Pansus I DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan soal adanya indikasi penyimpangan oleh pihak Transmart terhadap izin yang diberikan Pemko Padang. Hal itu diungkapkannya ketika kunjungan lapangan pansus ke Transmart, Jum'at, (22/9).

Apakah ada unsur kesengajaan pengaturan parkir di luar bukannya berupaya dimasukkan ke basement. Terutama pada hari libur kunjungan melimpah akibat banyaknya kendaraan parkir di luar area Transmart mengakibatkan PAD Kota Padang akan berkurang. Bisa disamakan persepsi dan tidak ada maksud lain. Tidak ingin ada kalimat menyalahkan.

Amrizal Hadi menanyakan masalah parkir bisa saja pihak T mengurangi tarif per jam sesuai kesepakatan.

Ilham Maulana mengapresiasi masukan pihak PU bahwa kawasan tersebut perkantoran dan baru akan diusulkan perubahan pada revisi RTRW.
Menurutnya ada 5 kardus pengaduan terkait persoalan Transmart akibat lemahnya pengawasan. Pihak DPRD membuka kesempatan pada manajemen Transmart untuk menjelaskannya. Ada indikasi  permainan Satpol PP dan Dishub disini.

Wakil rakyat ini mempertanyakan soal pengurusan izin prinzip dibuat oleh Bappeda dan ditandatangani oleh Walikota, apakah ada atau tidak persetujuan masyarakat.

Dia juga mendengar ada isu tentang akan ditampungnya  semua keinginan masyarakat sekitar. Juga adanya back up aparat soal parkir. Dewan hanya ingin mengantisipasinya karena lahan Transmart berada pada kawasan pusat perkantoran.

Ketika pihak Transmart memotong pohon pelindung,  apakah ada surat dari Transmart dan sisa kayu itu ditaruh  di mana.  Seperti penbangan pohon pelindung di Jalan Dobi terlihat sisa pohon itu dijual pada orang lain dan diolah menjadi meja. Sementara biaya penanaman dan pemeliharaan pohon sangat tinggi.

Sementara Azirwan menyampaikan polemik masalah Transmart sudah dijelaskan Dinas PUPR bahwa perubahan kawasan tersebut  baru akan direncanakan dan jelas keberadaan Transmart sudah melanggar RTRW. Azirwan meminta agar semua izin terkait Transmart agar dilengkapi dan diserahkan pada dewan.

Emnu Azamri sebagai Ketua Pansus I menanggapi pengaduan masyarakat hukum kausalitas. Banyaknya pengaduan masyarakat disarankan Transmart membuat surat pada dewan dan menjelaskan secara detil.

Sedangkan Wahyu Iramanaputra menanyakan hubungan Transmart dengan Minangmart. Terkait persoalan izin prinsip, ia menanyakan apakah ada persetujuan dewan untuk pembangunan Transmart.

Seluruh pertanyaan dari wakil rakyat akan di koordinasikan dengan pimpinan pusat dan janji dalam waktu dekat akan mengkonfirmasikannya  dan jawaban pertanyaan diatas, ujar GM Transmart, Aris.

PADANG - Ada yang berbeda dengan wajah Kota Padang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Objek wisata di Kota Padang yang dulunya kurang diminati wisatawan, kini justru menjadi primadona. Jika tak percaya, lihat saja Pantai Padang, Pantai Air Manis, Batang Arau, GOR H. Agus Salim, dan lainnya.

Mulai cantik dan tertatanya wajah Kota Padang berkat kesungguhan dan keseriusan Pemerintah Kota Padang. Termasuk dukungan masyarakat untuk menjadikan daerahnya sebagai tujuan kunjungan orang banyak.

Dukungan melalui dana APBD Kota Padang digelontorkan setiap tahun. Seperti tahun ini saja, lebih kurang Rp 40 milyar dialokasikan untuk sektor pariwisata, pembangunan sarana penunjang kepariwisataan, dan lainnya.

"Dana APBD dialokasikan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Permukiman Perumahan dan Pertanahan," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Helmi Moesim, Selasa (19/9).

Seluruh dana itu digunakan untuk mempercantik Kota Padang dan menunjang kepariwisataan. Seperti pembangunan kawasan pedestrian mulai dari kawasan pusat perbelanjaan (Pasar Raya, dan jalan M. Yamin) menuju Pantai Padang. Kemudian pembangunan pedestrian di GOR H. Agus Salim untuk sport tourism. Pedestrian di Pantai Padang, serta pembangunan taman dan parkir di Pantai Air Manis.

"Termasuk juga pembangunan tagline raksasa di Gunung Padang," tambah Helmi.

Tidak itu saja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendukung penuh dengan membangun Convention Hall dengan anggaran Rp 22 milyar di Bukit Lampu, Bungus. Convention Hall ini dalam rangka penyediaan sarana wisata MICE di Padang.

Dukungan Pemprov Sumbar juga semakin nyata dengan pembangunan Gedung Budaya yang digunakan untuk pertunjukan dan event di wilayah Pantai Padang. Total anggarannya pun mencapai Rp 300 miliar yang dikerjakan multiyears.

Tidak itu saja. Dukungan dari Pemerintah Pusat pun juga turut mendukung pariwisata di Kota Padang. Buktinya, dana APBN yang cukup besar digelontorkan sebesar Rp 10 miliar. Dana DAK dari APBN ini untuk pembangunan plaza / panggung budaya di Pantai Cimpago yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Kemudian penataan kawasan Danau Cimpago dengan pedestriannya. Termasuk taman bermain serta pengerukan sedimentasi di kawasan pelabuhan Marina di Batang Arau yang dilakukan Kementerian PU melalui Balai Sungai Wilayah V.

Di sisi investasi juga begitu. Investasi swasta di bidang pariwisata di Kota Padang terbilang cukup besar. Ini terlihat dengan adanya pembangunan pusat belanja "Transmart" sebagai shopping center dan wahana rekreasi. Ditambah lagi dengan pertumbuhan tempat hunian (hotel) yang semakin pesat. Serta waterboom dan restaurant.

Di sisi pendapatan dari sektor pariwisata, PAD yang diperoleh juga cukup meningkat. Hal ini meliputi pajak hotel, restauran, pajak hiburan, serta retribusi dari objek wisata.

"Kita menargetkan pendapatan pada tahun ini Rp 70 miliar, dan ini nilai yang terbesar untuk di Sumatera Barat," jelasnya.

Dukungan penuh juga diberikan para dermawan Kota Padang yang menyumbangkan dua masjid. Satu masjid di Pantai Air Manis dan satu lagi di Pantai Padang. Untuk biaya pembangunan masjid ini ditaksir senilai milyaran rupiah.

"Ini dalam rangka mewujudkan Padang sebagai destinasi halal," tukas Helmi.

Sementara, Selasa (19/9) ini, Pemerintah Kota Padang juga menandatangani kerjasama dalam rangka promosi wisata dengan Malindo Malaysia yang memiliki 37 kantor cabang di seluruh dunia dan dapat difungsikan sebagai pusat informasi pariwisata Kota Padang.

"Malindo juga melakukan survey kelayakan investasi skylift dan skytrain di Padang," pungkasnya.

PADANG - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi  menyebut, khatam atau tamat membaca Al Quran bukan akhir dari segalanya. Akan tetapi merupakan tahap awal untuk memahami kitab suci.

"Teruskan membaca Al Quran meski telah menamatkanya," ujar Muhidi saat menghadiri perayaan Khatam Al Quran di Masjid Al Muhajirin, Perumahan Nuansa Indah 3, Gurun Laweh, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (17/9).

Muhidi mengatakan, membaca Al Quran memang berpahala. Tetapi Al Quran bukan untuk dibaca saja. Namun untuk dipahami dan menjadi pedoman hidup.

"Kita harus memahami apa yang dibaca," jelas Wakil rakyat ini.

Muhidi mengimbau kepada seluruh orangtua untuk membimbing anak-anaknya. Setelah menamatkan Al Quran diharapkan seluruh anak mampu mengamalkan dengan baik.

Ia menceritakan bahwa dirinya pernah mendapat kiriman gambar pengakuan seseorang yang mati suri. Saat bangun dari mati suri, yang diingat hanya ayat Al Quran.

"Ketika tubuh tak bisa bergerak, satu-satunya yang bisa dilakukan hanya membaca Al Quran," papar Mahyeldi.
Pagi itu, sebanyak 28 santri telah menamatkan Al Quran. Sebanyak 9 santri dan 19 santriwati nampak gembira.

Sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Padang mengajak seluruh warga untuk mentakmirkan rumah ibadah. Masjid Al Muhajirin yang sedang dalam pembangunan diharapkan untuk terus dikembangkan.

Mahyeldi berharap Masjid Al Muhajirin tidak saja dibangun bertingkat. Akan tetapi juga memperlapang tempat parkir. Termasuk membuat panggung di sebelah masjid.

"Nanti panggung itu digunakan untuk 'baralek', sehingga tidak ada yang 'baralek' di jalan," sebut Muhidi.

"Kita menginginkan masjid menjadi pusat kegiatan umat," tambahnya sambil mengakhiri.

Wakil Walikota Padang, Emzalmi menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Selasa (12/9).

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2017 ini pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp.2,20 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp.44,28 milyar atau 2,05 persen dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2017 yakni sebesar Rp.2,16 triliun.

Guna mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Perubahan KUA PPAS Tahun 2017.

Belanja daerah direncanakan naik sebesar Rp.123,43 miliar menjadi 2,36 triliun atau naik 5,52 persen dari pagu belanja daerah pada APBD awal Tahun 2017 yang sebesar Rp.2,23 triliun.

Kenaikan belanja daerah tersebut berada pada belanja langsung . Alokasi anggaran belanja langsung akan terus ditingkatkan agar  peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih maksimal sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan baik itu anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kem8skinan maupun peningkatan kesejahteraan soaial masyarakat.

Dasar perubahan tahun ini akan diformulasikan dalam perubahan APBD terkait berbagai kondisi yang berkembang selama perjalanan APBD Tahun 2017. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro nasional dan perubahan ekonomi Kota Padang selama Tahun 2017.

Selain itu juga adanya informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2017 tentang pengurangab dana alokasi umum.

Pertimbangan lain urai Wawako adanya SiLPA tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK yang harus diakomodir pada Perubahan APBD tahun 2017.

Adanya pergeseran anggaran antar SKPD antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi.

Rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,20 triliun dan belanja sebesar Rp2,36 triliun sehingga defisit sebesar Rp.155,43 miliar. Defisit sesuai dengan ketentuan ditutupi dari anggaran pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 167,93 milyar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.12,50 milyar sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.155,43 milyar. Dengan demikian SiLPA pada Rancangan Perubahan APBD TA 2017 nihil.

Proses selanjutnya disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah serta OPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Nota yang disampaikan Wakil Walikota Padang tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti akan membentuk panitia khusus guna membahasnya.

Tak hanya di lembaga dewan, anggota DPRD Kota Padang juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah kota.

Seperti kali ini, hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu, 9 September 2017 siang, yang menyebabkan banjir merata di Kota Padang, tak luput dari pantauan anggota dewan.

Mereka pun melayangkan kritik kepada Pemerintah Kota Padang melalui media sosial, karena lambannya penanganan banjir di kota ini.

Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa (FPB) DPRD Kota Padang, Wismar Panjaitan melalui akun facebooknya mengkritik pemko karena dianggap belum mampu mengerjakan drainase. 

Ia pun memaparkan data ke-PU-an, yang menurutnya, ada 50 persen drainase yang belum dikerjakan pada masa kepemimpinan Mahyeldi-Emzalmi. Wismar Panjaitan menyesalkan kondisi tersebut.

Tak ketinggalan, anggota Fraksi Partai NasDem, Azirwan juga melontarkan kritik senada. Menurutnya, menyelesaikan banjir adalah skala prioritas Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah. 

Ia menegaskan, dinas PU harus bertanggungjawab terhadap masalah tersebut. Apapun alasannya, kata Azirwan, jelas belum ada inisiatif untuk tahapan-tahapan persoalan penuntasan banjir oleh Pemko Padang. 

Dikatakannya, masalah banjir harus ada solusinya. Bahkan ia menegaskan, kalau kondisi ini terus berlanjut, kepala dinas (PUPr, red) harus diganti.

PADANG -- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatra Barat Edi Hasymi mengatakan banya titik di kota itu tergenang banjir setinggi  beragam akibat hujan yang berlangsung sepanjang hari.

"Banyak kawasan seperti Gunung Pangilun, Alai, Flamboyan, Pondok, Terandam, Tanjung Aur kecamatan Koto Tangah dan Komplek Bungo Mas Dadok Tunggul Hitam digenangi oleh air setinggi 100 sentimeter, tim sudah bergerak ke lokasi tersebut" kata dia saat dikonfirmasi di Padang, Sabtu (9/9).

Menurut dia, beberapa kawasan juga tergenang banjir, namun ketinggiannya tidak seperti di dua lokasi tersebut. Pihaknya saat ini masih melakukan pengawasan di seluruh wilayah kota. "Informasi yang didapat sementara hanya dua lokasi ini yang ketinggian genangan air cukup tinggi," kata dia.

Ia menjelaskan beberapa kawasan yang merupakan kawasan rawan banjir seperti Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan sejauh ini masih aman meskipun hujan deras mengguyur kota sejak siang hari.

"Selain personel yang bertugas di lapangan. Kami terus melakukan koordinasi dengan Komunitas Siaga Bencana (KSB) yang ada di setiap kelurahan di kota itu serta komunitas bencana lainnya. Apabila terjadi bencana kita langsung melakukan tindakan," ujarnya.

Selain itu, katanya, hujan kini sudah reda di sebagian daerah di Kota Padang dan sebagian lagi masih hujan dengan intensitas ringan. "Kami terus melakukan pengawasan. Kami memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang selalu bersiaga penuh melakukan pengawasan dan penindakan apabila terjadi bencana," katanya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sumbar menyatakan sebagian besar wilayah di pesisir pantai provinsi itu berpotensi hujan lebat disertai petir dan kilat pada bulan Agustus hingga Desember 2017.

"Khusus untuk hari ini, hujan diperkirakan masih turun hingga pukul 17.00 WIB, namun potensinya masih ada hingga tiga hari ke depan," kata Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Ketaping Padangpariaman, Budi Samiaji.

Ia menyebutkan daerah Pesisir Pantai Barat yang dilanda hujan itu yakni Kepulauan Mentawai, Agam, Padangpariaman, Kota Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan.

Selanjutnya dapat meluas ke wilayah Bukittinggi, Padang Panjang, Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan dan sekitarnya dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai petir dan kilat.

Tak hanya meminta Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah untuk mengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPr), sebagai anggota DPRD Kota Padang, Azirwan juga meminta walikota mengevaluasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. 

Menurutnya, permintaan agar mengganti Kepala OPD itu terkait dengan pencapaian 10 progam unggulan Mahyeldi-Emzalmi. 

Pasalnya, ulas Azirwan, sudah 3 tahun kepemimpinan Mahyeldi-Emzalmi berjalan, namun targetnya dalam pelaksanaan 10 program unggulan tersebut tak tercapai. 

Permintaan agar Walikota Mahyeldi Ansharullah mengganti pimpinan OPD tersebut disampaikannya melalui akun jejaring sosial facebook miliknya. 


Inilah 10 program pokok Walikota Padang Pimpinan OPD terkait harus bertanggung jawab dan saya mohon pada pak walikota supaya menganti pimpinan OPD nya karena sudah 3 tahun targetnnya tidak tercapai ..dan apapun alasannya harus segera dievaluasi lagi ..Wass," demikian postingan akun facebook Azirwan, Minggu, 10 September 2017, sembari mengunggah beberapa foto.

PADANG - Sejumlah ruas jalan di Kota Padang tergenang air mencapai 30 sentimeter akibat tingginya curah hujan di kota itu sejak siang hari. Genangan itu terjadi di kawasan Pondok, Ranah, Simpang Haru dan Ganting sehingga membuat para pengendara sepeda motor enggan melintasi jalur tersebut.

"Baru beberapa jam hujan jalan sudah tergenang, sepertinya sistem drainase belum bekerja dengan baik," kata salah seorang warga Azhari saat ingin melintas di Jalan Simpang Haru Padang, Sabtu (9/9).

Menurut dia kondisi ini tentu akan mengganggu pengendara karena hujan belum berhenti, dan kemungkinan genangan air semakin tinggi dan membuat masyarakat tidak dapat melintas. "Kemungkinan air itu tidak tertampung di riol dan drainase sehingga meluber ke jalan raya," tambahnya.

Ia berharap agar pemerintah memberikan solusi agar kota dapat terhindar dari banjir ketika hujan dengan curah tinggi turun di kota itu. "Harusnya ini menjadi perhatian bagi pemerintah kota agar mencarikan solusi karena mobilitas masyarakat akan terganggu karena genangan air ini," ujar dia.

Anto warga Terandan sampai harus menyingkirkan motornya di jembatan kecil dekat kantor pemuda karena takut masuk air ke knalpot motor. Hal yang sama juga dilakukan para tetangganya.

PADANG - Banjir yang melanda Kota Padang pada Sabtu (9/9) menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Terbukti, Kota Padang belum mampu mengantisipasi hujan lebat yang sempat terjadi lebih dari 7 jam kemarin. Sedikitnya dua orang terseret banjir, bahkan satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang akhirnya menemukan tubuh Didit Susanto (27 tahun), warga Koto Tangah yang dilaporkan terseret derasnya arus sungai kemarin sore. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar Pagar Negara menyebutkan, tubuh korban baru ditemukan Minggu (10/9) pagi tadi di kawasan Pantai Parkit 8 Air Tawar, Padang Utara.

Diduga, karyawan PDAM tersebut tergelincir dan terbawa derasnya arus sungai di dekat Kompleks Bumi Minang 3, Kuranji, saat mencoba mengambil kayu yang hanyut di sungai. Sementara seorang bocah berusia 5 tahun, M Aqil Setio, juga sempat hanyut di bawah jembatan Lubeg dekat SMP Negeri 24 Padang. Beruntung, korban `berhasil ditemukan dan dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang.

Tak hanya merenggut nyawa, banjir yang melanda Padang kemarin, kini menyisakan tumpukan sampah di sepanjang Pantai Padang. Berdasarkan pengamatan  Detak disepanjang Pantai Padang berbagai tumpukan sampah yang terdampar justru menarik para pemulung untuk mengais sampah yang masih bernilai ekonomi. "Kalau hujannya lebat dan lama selalu seperti ini. Sampah dari Muaro ke laut dan terkumpul di pantai," ujar Yosrizal (47) yang berjualan di tepi pantai.

Ia berharap pemerintah Kota Padang bisa mengambil langkah tegas agar insiden banjir seperti kemarin tak terulang. Menurutnya, Padang kerap dilanda banjir setiap terjadi hujan lebat lebih dari tiga jam saja.  "Saluran air dibenarkan. Terus sampah juga agar tidak dibuang ke sungai," katanya.

Padang memang berisiko mengalami cuaca ekstrem. Hingga tiga hari ke depan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan masih ada potensi hujan sedang hingga lebat. Hanya saja, BMKG memproyeksikan intensitas hujan akan mereda hingga dua hari ke depan. Bahkan untuk Ahad (10/9) ini, diperkirakan potensi hujan lebat cukup kecil meski masih ada hujan ringan.

Sejumlah daerah yang masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang adalah Kepulauan Mentawai, Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Tiku, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan wilayah pesisir lainnya, terutama pada sore-malam hari. Kondisi ini bisa meluas hingga Padang Panjang, Solok, Bukitinggi, Tanah Datar, dan Pasaman.

PADANG - Setelah berhasil meraih Adipura, Pemerintah Kota Padang semakin getol menularkan budaya bersih hingga tingkat kecamatan. Budaya bersih nantinya akan terus dicanangkan hingga tingkat kelurahan agar kebersihan menjadi budaya seluruh warga Kota Padang.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi menyambut baik kerja keras Pemko Padang yang menularkan budaya bersih sampai ke akarnya. Mudah-mudahan masyarakat juga mendukung program Pemko Padang ini, harapannya.

Diawali dari Kecamatan Lubuk Bagaluang, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo menandai launching Gerakan Kecamatan Bersih sekota Padang di Puri Lestari Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Minggu (10/9/2017).

Muhidi mengatakan kebersihan dengan launching gerakan kecamatan bersih ini merupakan upaya menyamakan semangat warga, bukan saja tingkat kota tetapi juga di tingkat kecamatan hinga kelurahan.

"Kita samakan semangat seluruh warga untuk melakukan gerakan bersih di Kota Padang," katanya.

Kembalinya Adipura ke Kota Padang, menurut Mahyeldi, menjadi pelecut semangat menjadikan kota tetap bersih dan terus mempertahankannya.
"Penghargaan Adipura jadi semangat mempertahankan kota selalu bersih," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Muhidi mengapresiasi aparatur kecamatan beserta warga  kecamatan Lubuak Bagaluang yang menunjukkan semangatnya dalam gerakan kecamatan bersih. Ia menilai hal tersebut modal dalam pembangunan yang diawali dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Camat Lubuak Bagaluang Rosail Akhyari juga mendapat apresiasi walikota karena telah mengunisiasi gerakan bersih di wilayah kerjanya.

Acara ini juga dirangkai dengan penyerahan dana operasional RT/RW triwulan ketiga tahun ini. Hadir para lurah dan seluruh pengurus RT/RW serta kader sekecamatan eks Nagari Nan XX tersebut.

Menjawab tantangan wakil rakyat Kota Padang pada pembahasan anggaran di Gedung Bundar membuatbKepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang,  Adib Alfikri mewanti-wanti kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada warga yang menjadi Wajib Pajak.

"Dekati Wajib Pajak dari hati ke hati.  Kalau permasalahan pasti ada, namun fokus kita adalah agar mereka mau bayar pajak, sehingga target kita tercapai," tegasnya pada apel kolektor PBB di Pokja V (Koto Tangah-Nanggalo), Sebtu, 9 September 2017.

Ia mengatakan,  dari semua data pajak,  maka data PBB paling kacau.  Makanya,  kolektor yang turun ke lapangan juga berperan memperbaiki data-data yang selama ini belum valid.

Saya ingin,  kita turun ini menyelesaikan data yang belum selesai. Data-data yang tidak valid itu jangan ada lagi di tahun 2018," cakapnya.

Kecuali, katanya lagi, yang bermasalah itu adalah luas tanahnya. Jangan lagi, persoalan data,  disangkutkan ke kantor camat.

"Kawan-kawan di kantor camat itu sudah banyak kerja mereka.  Jangan disibukan mereka dengan hal-hal yang sepele. Namun,  koordinasi tetap kita lakukan.  Nanti saya yang akan bicara dengan para camat," tegasnya.


Dikatakan Adib,  sebanyak 261 orang kolektor yang tersebar di 104 kelurahan,  pada hari Sabtu dan Minggu,  mereka akan fokus di komplek perumahan.

"Jumlah Pokja ada 5. Pada Sabtu dan Minggu kita fokuskan kolektor turun ke komplek perumahan.  Karena,  sebagian besar warga komplek ASN dan alat negara," ujarnya.

Dari 11 kecamatan,  Koto Tangah berada diperingkat 11 dalam pencapaian target PBB. Ia ingin  pencapaian itu ditingkatkan. 

"Kalau saat ini peringkat 11, saya harapkan dengan kegigihan, harus peringkat 9," harapnya

PADANG - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menjanjikan Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan memberikan bantuan minimal Rp 2 Miliar untuk umat muslim Rohingya di Myanmar.

Hal itu disampaikan Mahyeldi, saat berorasi dalam aksi solidaritas untuk Rohingya di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (08/09) siang.

Menurutnya, dana tersebut akan dikumpulkan melalui sekolah, mesjid, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Padang.

Beberapa hari yang lalu sudah saya surati melalui SKPD – SKPD dan Dinas Pendidikan Kota Padang kepada sekolah untuk menggalang pendanaan untuk membantu umat islam Rohingya,” ujarnya.
Baca juga:

Ribuan Masyarakat Sumbar Gelar Aksi Solidaritas Muslim Rohingya
Dalam aksi solidaritas di halaman kantor Gubernur Sumbar, Mahyeldi juga mengutuk keras perlakuan tidak manusiawi oleh pemerintah dan militer Myanmar terhadap muslim Rohingya.

Menurutnya, tindak kekerasan terhadap warga Rohingya juga dikecam keras oleh masyarakat Kota Padang maupun orgaisasi masyarakat yang ada.

“Hari ini kita menunjukkan bahwasanya tindakan kekerasan oleh militer dan pemerintah Myanmar terhadap masyarakat Rohingya, sudah diketahui oleh internasional.

Dan di Kota Padang, dukungan untuk Rohingya juga datang dari anak-anak dan ormas-ormas, dan juga ASN,” tambahnya.

Sebelumnya ribuan warga berjalan kaki dari Mesjid Agung Nurul Iman menuju Kantor Gubernur Sumbar, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Rohingya.

Selama berjalan kaki, massa juga membawa spanduk kecaman dan mengumpulkan bantuan dana. Aksi yang digalang Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) ini dikawal oleh puluhan personil Polresta Padang.

DPRD Kota Padang kedatangan rombongan Komisi III Bidang Pendidikan DPRD Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu, 6 September 2017.

Kedatangan rombongan DPRD Kota Pekanbaru tersebut disambut langsung Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Komisi IV DPRD Kota Padang dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang, Danti Arvan.

"Kunjungan mereka terkait dengan dunia pendidikan. Kita memaparkan kepada mereka, bagaimana perkembangan dan kemajuan pendidikan Kota Padang," ujar Elly.

Ia mengatakan, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang, Kota Padang merupakan kota pusat pendidikan. Semua sarana dan prasarana pendidikan terus dibenahi

Pada Rapat Paripurna pengesahan KUPA - PPAS 2017, Rabu(6/9) kemarin, beberapa fraksi DPRD Padang menolak dan mempertanyakan penambahan untuk kegiatan qasidah rebana yang awalnya Rp.3,5 miliar ditambah diperubahan Rp.4,974 miliar, hingga menjadi Rp. 8,474 miliar serta Perusda PSM harus membuat kajian yang matang dan juga penambahan anggaran untuk RSUD dr.Rasidin.

Menurut Ketua DPW PPP Sumbar versi Djan Farid, Irwan Fikri, persoalan PPP hingga saat ini sedang berproses PTUN memasuki tahap upaya kasasi atau berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde sesuai dengan surat Kemenkumham tentang Penjelasan Kepengurusan PPP dalam Jumpa Pers di kantor DPW PPP Sumbar, Minggu (3/9).

Jika ada pihak yang mengaku sudah memiliki legalitas sebagai pengurus PPP yang sah maka surat Kemenkumham tertanggal 3 Agustus 2017 itu sudah menjawabnya.

Irwan juga menjelaskan hasil Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 memperkuat kepengurusan PPP pimpinan Djan Farid. Putusan PK itu tegas menyatakan segala sesuatu berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah PPP yakni putusan Mahkamah Partai Nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014.

PPP pimpinan Djan Faridz telah melaksanakan putusan Mahkamah Partai dengan menggelar Muktamar PPP yang sesuai dengan AD/ART dan Keputusan Majemis Syariah di Jakarta tanggal 30 Oktober - 2 November 2014.

“Jika sudah sah, ya kami akan rangkul pihak Romy dan kawan-kawan. Jelas. Mereka itu potensial, mereka itu kader-kader terpilih,” ujar dia.

Setelah itu pihaknya mengaku telah menyiapkan banyak langkah untuk kembali menyatukan PPP.

Irwan memaparkan bahwa Daerah hanya mengikuti perkembangan pihak DPP PPP dan legal standing berupaya untuk samakan persepsi dalam membesarkan partai. Pemahaman ini perlu ditanamkan ke seluruh kader dan pihaknya ingin meluruskan persoalan terhadap persoalan PPP hingga saat ini sedang berproses PTUN memasuki tahap upaya kasasi atau berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Soal seberapa potensial bagi keduanya dalam menggerakkan partai, boleh jadi pihak Romy dan pihak Djan sama-sama memiliki strategi jitu namun dengan cara yang berbeda. Tinggal seperti apa keduanya melangkah menuju islah, saran terbaik untuk masa depan “Rumah Besar Umat Islam”.

Baginya yang terpenting sekarang ini adalah Kemenkumham segera menerbitkan surat pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta.