Detak

PADANG - Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti menyerahkan bantuan peralatan usaha produktif pada masyarakat di halaman Kantor Camat Lubuak Bagaluang, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (29/6/2018).

Dalam sambutannya, Elly Thrisyanti mengatakan sebagai wakil rakyat dari Lubuak Bagaluang, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung akan terus berupaya menciptakan masyarakat produktif. "Ini salah satu amanah untuk mendorong program pemerintah untuk memberdayakan UKM. Juga mendorong pemberdayaan perempuan," ujar Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Padang.

Kader Partai Gerindra ini menegaskan bantuan yang diserahkan pada warga ini berasal dari dana pokok pikiran (Pokir).  Menurut Elly, walau bantuan itu berasal dari Pokir  atas nama dirinya, namun pengadaan peralatan diserahkan sepenuhnya pada DP3KB Kota Padang.

Dia berharap bantuan  peralatan tersebut dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi ujarnya, bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan penerima.
"Ada tiga jenis bantuan yang diberikan. Yakni, Gerobak makanan lengkap dengan kompor gas, tabung gas 12 kg dan peralatan lainnya  sebanyak 10 unit," ujarnya.

Bantuan lainnya kata Elly, gerobak jus, lengkap dengan blender, gelas dan genset sebanyak 10 unit dan mesin jahit untuk 11 orang penerima.

Elly berharap bantuan yang diberikan ini memberi manfaat pada masyarakat. Untuk itu dia meminta pada instansi terkait untuk memberikan pembinaan secara kontinyu. "Membuat lebih gampang dari memanfaatkan," ujarnya.

Terkait dengan menyebarnya kelompok usaha ini, Elly menegaskan ini sebagai langkah awal yang mewakili seluruh kelurahan yang ada Kecamatan Lubuak Bagaluang. Dia berharap, para penerima ini mampu menjadi pionir dan percontohan bagi yang.

Selain itu, Elly berharap para Ibu ibu yang menerima  bantuan ini mampu menopang ekonomi keluarga.

KOPI, Jayapura – Rencana pengoperasian kapal penumpang “Fajar Indah II” milik PT. Fajar Indah Lines terancam terkatung-katung. Padahal, izin angkut penumpang kapal tersebut yang akan melayani rute Jayapura – Teba – Bagusa – Trimuris – Kasonaweja PP itu telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kapal penumpang ini juga secara fisik telah sandar di Pelabuhan APO Jayapura sejal April 2018 lalu.

Kendala yang dihadapi oleh manajemen PT. Fajar Indah Lines dalam memulai kegiatan melayani pelayaran Jayapura Kasonaweja (Memberamo Raya) itu adalah penolakan penerbitan izin trayek kapal penumpang yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Memberamo Raya, Provinsi Papua. Anehnya, alasan penolakan Kepala Dinas Perhubungan beralasan bahwa masyarakat menolak keberadaan kapal tersebut beroperasi di daerah mereka.

Menurut Kepala Dinas, “Masyarakat menolak karena kuatir akan meningkatkan peredaran minuman keras dan merusak lingkungan sungai Memberamo”. Sebagaimana diketahui, kapal ini sedianya akan berlayar dari Jayapura ke Memberamo Raya melalui jalur aliran Sungai Memberamo. Alasan tersebut, menurut beberapa pihak sangat tidak membingungkan, karena peningkatan peredaran miras tidak ditentukan oleh ada-tidaknya kapal yang beroperasi di suatu wilayah. Demikian juga masalah kerusakan lingkungan sungai.

“Selama ini sudah ada kapal, yakni Kapal Cantika Lestari, yang berlayar dari Jayapura ke Memberamo melewati sungai yang sama, tetapi kondisi lingkungan aliran sungai tetap baik, tidak terganggu samasekali” ujar warga masyarakat yang tidak ingin namanya dipublikasikan.

Kepala Cabang PT. Fajar Indah Lines Jayapura, Hamga H. Kuba, yang didampingi oleh Kapten Kapal Fajar Indah II, Ralstynmas Lahutung merasa heran atas ditolaknya permohonan izin trayek oleh Dinas Perhubungan Memberamo Raya. Dia menuturkan bahwa Dirjen Hubla telah memberikan izin operasional dengan Rute Pelayaran Kapal (RPK) nomor: AL.101/2000/1108/1047/18.

Tidak hanya ke Kepala Dinas Perhubungan setempat, pihak manajemen PT. Fajar Indah Lines juga sudah melaporkan keberadaan kapal dan rencana pengoperasiannya ke Kantor Syabandar Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura (KSOP) di Jayapura. “Semua urusan di Syahbandar ini berjalan lancar dalam kerjasama yang baik. Buktinya, telah disepakatinya jadwal rencana pelayaran kapal Fajar Indah II tanggal 19 Mei 2018 hari Rabu oleh Kepala Kantor Syabandar,” ujar Kuba.

Beberapa waktu kemudian, lanjut Kuba, pihaknya mendapat informasi dari Syabandar bahwa jadwalnya dipending, sementara menunggu jawaban kepastian izin oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya. “Padahal kami sudah menyurati Bupati untuk melapor dan sekaligus memberitahukan rencana pelayaran perdana ke Mamberamo sesuai kesepakatan jadwal tanggal 19 Mei 2018 tersebut. Kamipun sudah mendapat jawaban dari pihak Pertamina bahwa kami akan mendapat bantuan subsidi BBM sebanyak 12 ton, sebagai bantuan ke pihak kapal karena akan digunakan untuk melayani masyarakat,“ imbuh Kuba.

Menanggapi masalah tersebut, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakonias Wabrar dari Dapil II Tabi Sarmi-Mamberamo, Pokja Adat berkomentar bahwa semestinya pemerintah Memberamo Raya harus bijaksana. “Pak Kadis Perhbungan harus bijaksana melihat kepentingan masarakat, bila perlu dia hadir di tengah-tengah masyarakat dan dengar langsung, bagiamana keinginan dan kebutuhan rakyat di Kabupaten Memberamo Raya dalam hal kelancara transportasi,” jelas Wabrar yang adalah salah satu Ondoafi (red – Kepala Suku Adat) di Kabupaten Sarmi.

Permasalahan ini menjadi agenda penting. Sebuah pertanyaan besar muncul, mengapa izin dari Dirjen Perhubungan sudah ada, namun pemerintah daerah belum mengeluarkan izin jadwal pelayarannya? Untuk mendiskusikan jalan keluar permasalahan tersebut, Dirjen Hubla mengundang Kadis Perhubungan Mamberamo dan Propinsi Papua, KSOP, pihak kapal Cantika Lestari dan pihak kapal Fajar Indah ke kantor Dirjen Perhubungan Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2018 lalu.

Dalam pertemuan dengan Dirjen Hubla di Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan Memberamo Raya tetap bersikeras tidak mau mengeluarkan izin kapal Fajar Indah yang akan melayani masyarakat Mamberamo. Alasannya: Masyarakat menolak kehadiran Kapal Fajar Indah II; akan menimbulkan pencemaran lingkungan; dan akan meningkatkan peredaran minuman keras di wilayah mereka.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan Adat Mamberamo Raya, Marthen Tukeji mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan sikap Kadis Perhubungan yang tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat. “Yang menjadi persoalan bagi Dewan Adat Mamberamo adalah pernyataan Kadis Perhubungan bahwa masyarakat Mamberamo menolak kapal Fajar Indah II untuk melayani masyarakat Mamberamo, ini sangat bertentangan dengan kondisi kenyataan masyarakat di Mamberamo,” tutur Tukeji dengan nada heran.

Justru, kata Tukeji lagi, masyarakat sangat senang dengan kehadiran kapal penumpang baru di daerah mereka. “Masyarakat Mamberamo mana yang menolak, coba tunjukkan? Saat beredar khabar bahwa ada penambahan kapal baru selain kapal cantika lestari, hal ini saja sudah membuat senang seluruh masyarakat Mamberamo. Kadis, tolong tunjukkan, saya mau tahu? Siapa yang mengatas namakan masyarakat?” imbuh Tukeji dengan nada bertanya.

Kemudian, lanjutnya, alasan pencemaran lingkungan dan miras tidak masuk akal. “Menurut saya, alasan ini tidak masuk akal. Ada apa sebenarnya di balik penolakan kapal Fajar Indah II yang mau melayani masyarakat tanpa subsidi?” pungkas Tukeji bertanya. (YKW/Red)

PADANG - Pemerintah Kota Padang menerima kunjungan tamu dari Tim Regional Liaison Officer (RLO) Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Kamis (28/6) pagi.

Rombongan yang dipimpin U.S Agency for International Development (USAID) Deputy Controler Mr. Jamshed Unwala itu, disambut Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam pertemuan yang dilangsungkan di ruang kerjanya, Balaikota Aie Pacah. Dalam kesempatan itu, juga nampak hadir Sekdako Asnel, Asisten Administrasi Didi Ariadi dan Kabid Investasi DPMPTSP Richardi Akbar.

Seperti diketahui, Tim RLO adalah tim yang dibentuk oleh Kedutaan Besar AS untuk mengunjungi provinsi-provinsi di Indonesia guna mengenal lebih jauh daerah serta budaya di suatu provinsi dan menjalin kontak dengan lembaga pemerintahan, pihak universitas dan kontak-kontak alumni pendidikan AS.

Dikatakan Jamshed, pertemuan ini sehubungan guna menyambung silaturahmi dan persaudaraan antara pemerintah AS dan Indonesia khususnya Sumatera Barat yang dalam hal ini Kota Padang.

"Kita ingin melihat lebih jauh berbagai potensi yang ada di Kota Padang. Semoga ada beberapa diantaranya yang dapat dikerjasamakan ke depan," ucapnya melalui penerjemah Victor L. Huta.

Ia mengatakan, dalam kesempatan ini ada beberapa pembahasan yang dibicarakan dengan Pemerintah Kota Padang. Antara lain seperti berbagai upaya rencana hubungan kerjasama timbal balik dari kedua pihak. Baik dalam hal investasi, pendidikan, perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya.

"Untuk arah kerjasama antar pemerintah dan pelaku usaha di Amerika khususnya di bidang investasi, maka kita perlu menggali lebih dalam potensi-potensi yang ada di daerah ini," tukasnya.

Sementara itu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengaku sangat menyambut optimis kunjungan Tim RLO Kebudes AS ke Pemko Padang kali ini. Ia pun berharap banyak manfaat yang didapat Kota Padang setelah kunjungan ini.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita tentu sangat menyambut kunjungan ini. Semoga ada tindak lanjutnya untuk kemajuan Padang ke depan," imbuh Mahyeldi.

PADANG – Walikota Padang diwakili Kepala Bagian Pemerintahan Arfian menerima Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN – PPM) di Gedung Serba Guna Bagindo Aziz Chan Kantor Balai Kota Aia Pacah Kota Padang, Kamis (28/6/18).

Pada kesempatan itu Arfian memaparkan di hadapan Mahasiswa dan Dosen tentang kondisi Kota Padang saat ini, dan 10 Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2014 – 2019 yang menjadikan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang sejahtera, Religius dan Berbudaya.

“Kita berharap setelah pemaparan ini para mahasiswa yang akan melakukan KKN – PPM  sudah memahami kondisi Kota Padang, dan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan,”harap Arfian.

Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas dangan ini menerima Mahasiswa yang akan melakukan KKN – PPM  di 4 Kecamatan yang tersebar 8 Kelurahan di Kota padang, mudah-mudahan semua yang dilaksanakan ini sesuai dengan rencana.

“Kepada pihak Universitas, saya meminta KKN-PPM ini tidak hanya di 4 Kecamatan saja, kalau bisa di 11 Kecamatan ada mahasiswa yang melakukan kuliah KKN-PPM,”tukuk Arfian.

Sementara itu Dosen Pembimbing KKN-PPM UNAND 2018, Agus Ribanowo mengatakan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2 mengatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian masyarakat, sebagai bentuk implementasinya dari Pasal ini adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Untuk Tahun 2018 ini UNAND melaksanakan KKN-PPM dengan jumlah 4300 orang, yang terdiri dari 1532 Mahasiswa dan 2768 Mahasiswi berasal dari 15 Fakultas yang ada di UNAND. KKN-PPM UNAND ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni dan berakhir 8 Agustus 2018 dengan Tema”Membangun mahasiswa dengan karakter andalasian yang sejati(Sabar, Empat, jujur, Adil, Tanggung Jawab dan Ikhlas) menuju Nagari madani untuk kejayaan bangsa”.

Untuk Kota Padang akan dilaksanakan dan ditempatkan pada 10 Kelurahan yang tersebar di 4 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Padang Selatan, ditempatkan Kelurahan Bukit Gado-Gado, Bungus Teluk Kabung Kelurahan Sungai Pisang, Kecamatan Lubuk Kilangan Kelurahan Indarung, Padang Besi, Batu Gadang, Banda Buek, Koto Lalang, Baringin, Tarantang sedangkan Kecamatan Pauh di tempatkan di Kelurahan Lambung Bukit dengan melibatkan 10 orang Dosen Pembimbing Lapangan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang yang telah menerima 271 Mahasiswa dan Mahasiswi Kami untuk melaksanakan KKN-PPM di 4 Kecamatan dan 10 Kelurahan, mudah-mudahan sesuai dengan rencana,”ucap Agus.

PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang melakukan penyuluhan pajak air tanah kepada 193 wajib pajak dari orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah di 2018 di Rocky Plaza Hotel Padang, Kamis (18/2018).

Dikesempatan itu, Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, Dian Fakri mengatakan, pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.

"Demi kelestarian lingkungan, penggunaan air tanah harus diatur. Keberadaannya bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ujar Dian saat mewakili Walikota Padang membuka acara penyuluhan tersebut .

"Hal itu tentu saja perlu diatur secara lebih rinci dan diseleraskan dengan kebijakan pemerintah daerah," tambahnya lagi.

Melalui penyuluhan tersebut, diharapkan penerimaan pajak air tanah dapat dimaksimalkan. Sehingga, dapat menunjang pembangunan Kota Padang.

PADANG - Calon Walikota Padang petahana, Mahyeldi Ansharullah memberikan hak suaranya di TPS 07, Wisma Indah III, Kelurahan Parupuk Tabing. Mahyeldi didampingi istri, Harneli Bahar, datang ke TPS pada pukul 7.30 WIB dan selesai mencoblos pukul 8.00 WIB.

Mahyeldi berharap partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Padang meningkat dan penyelenggaraan berjalan lancar.

"Kita berharap partisipasi pemilih meningkat dan lancar penyelenggaraannya," kata Mahyeldi kepada wartawan.

Menurut Walikota Padang yang aktif kembali setelah cuti kampanye tersebut, warga sudah semakin dewasa dalam demokrasi karena agenda ini sudah berulang-ulang dilaksanakan.

"Saya rasa warga sudah semakin dewasa karena agenda demokrasi suda beruang-ulang dilaksanakan," ujarnya.

Disinggung soal peluang kemenangan, Mahyeldi yang berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Padang Hendri Septa menjawab singkat. " Kita berusaha dan berdoa untuk yang terbaik," tukas Mahyeldi.

Seperti diketahui, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang diikuti dua pasangan calon, yaitu Emzalmi - Desri Ayunda  (nomor urut 1) dan Mahyeldi-Hendri Septa (nomor urut 2).

Nduga,  27 Juni 2018.  KKSB kembali melakukan serangan dengan tembakan rentetan yang tak terarah. Insiden terjadi sekitar Pukul 08.15 s.d.09.05 WIT. Satuan Pengamanan gabungan Yonif  755/ Yalet dengan BKO Brimob Pam Pilkada membalas tembakan sehingga terjadi kontak tembak antara Pasukan Keamanan TNI/Polri dengan KKSB di sekitar areal Bandara.

Terjadinya kontak tembak karena GPK bersenjata mengeluarkan tembakan berulang-ulang di berbagai tempat tampa arah yang jelas antara lain di belakang Kantor Bapeda Nduga, disekitar Bandara Kenyam dan dibelakang Kantor keuangan kab. Nduga. Awalnya Pasukan keamanan TNI/Polri memperketat keamanan dan berusaha mengidentifikasi arah datangnya Serangan. Anggota Pos Yonif 755/Yalet yang melihat langsung KKSB memegang senjata langsung membalas tembakan tersebut. Tidak ada korban dari kejadian tersebut dari pihak keamanan sedangkan belum bisa dipastikan apakah dari pihak KKSB ada yang jatuh korban atau tidak karena segera melarikan diri ke arah hutan. Namun kemudian diterima laporan dari warga Bapak Tourus Gwijangge Bahwa anak mereka an. Yonggi Gwijangge ( umur 6 tahun,laki-laki) mengalami luka di kaki sebelah kiri akibat kena Peluru nyasar saat sedang berada di dekat rumahnya sekitar 300 M di belakang Pasukan TNI/Polri yang sedang KKSB. Setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas korban kembali ke rumah karena hanya menderita luka ringan.

Pukul 11.48 WIT di belakang Kantor Polsek Kenyam telah tiba Danrem 172/PWY, Dandim 1702/Jayawijaya dengan menggunakan Helly milik sipil. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan antara Bupati Nduga, Wakil Bupati Nduga, LO Kepolisian Kenyam, Dandim 1702/Jayawijaya, Danrem 172/PWY di Pos Ramil Nduga.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Nduga
Yarius Gwijangge S.Sos, M.Si. memberikan keterangan antara lain bahwa: Bupati telah berkomunikasi dengan pihak GPK bersenjata, permintaan mereka bukan uang atau makanan akan tetapi minta Papua Merdeka. Kelompok separatis yang sekarang berada di Kab. Nduga merupakan kelompok Gabungan dari Timika, Lani jaya, Puncak Jaya dan Nduga. Bupati juga menyampaikan untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur di Wilayah Nduga lain daripada Daerah lain. Hasil suara dari kab. Nduga akan di sampaikan ke Provinsi setelah diketahui siapa yang unggul. Artinya hasil suara pemilu dari Nduga menyatu untuk diberikan kesalahsatu calon. Tujuannya supaya siapa nanti yang menjabat menjadi Gubernur memperhatikan pembangunan di Wilayah Kab. Nduga. Itu sudah sering dilakukan karena mengikuti ada istiadat yang berlaku di Wilayah Kab. Nduga. Ujar Gwijangge menambahkan.

Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Lukas Sadipun menanggapi pernyataan Bupati Nduga sbb: Bahwa Permintaan KKSB yang meminta merdeka pisah dari NKRI, Dandim menyampaikan tidak ada kompromi untuk NKRI ini. TNI akan menindak KKSB tersebut. Untuk pelaksanaan Pemilukada tetap dilaksanakan karena tidak ada alasan menurut undang-undang Pemilu tidak dilaksanakan. Terkait hasil suara mau diberikan kesalahsatu calon tertentu itu bukan urusan kami sebagai pihak keamanan Tugas kami yaiut harus mengamankan dan mensukseskan pemilu secara demokratis sesuai aturan yang berlaku.

Inti dari pertemuan yaitu menyepakati untuk pemungutan suara/pencoblosan dalam Pilkada  tetap dilakukan besok terpusat di Kota Kenyam. Selesai pertemuan, Bupati didampingi Danrem dan Dandim meninjau perkantoran dan situasi Masyarakat. Saat ini sebagian masyarakat khususnya warga pendatang masih mengungsi di Koramil dan Polsek Nduga.

Pada kesempatan pengarahan Danrem 172/PWY Kolonel Inf Binsar Sianipar kepada Prajurit TNI/Polri menekankan bahwa: Anggota harus selalu waspada dan bisa ambil tindakan jika situasi lagi darurat; Besok akan dilaksanakan Pencoblosan Pemilu Gubernur Papua yang akan dilaksanakan hanya terpusat di Kota Kenyam
Danrem meminta kepada seluruh anggota TNI kordinasi dengan Pihak Kepolisian supaya melaksanakan pengamanan pada saat pencoblosan.

Pukul 14.35 WIT Komisioner KPU tiba di Kenyam dengan menggunakan Helly milik sipil. Rombongan Komisioner KPU tersebut antara lain Ibu Ochlan Nirigi ( Ketua KPUD kab. Nduga) ; Bapak Sepo nawipa ( Definisi teknis KPU); Talius tabuni (anggota Panwas Kab.nduga).

Otentikasi Kapendam XVII/Cend
Kolonel Inf Muhammad Aidi

PADANG – Dalam rangka melihat langsung pelaksanaan Pilkada di Kota Padang, Tim Pemantau Pilkada dari Kemendagri dan dan Kemenko Pulhukam yang didampingi Asisten Pemerintahan Kota Padang Vidal Triza, Kabag Pemerintahan Arfian Amhar, Kabag Humas Imral Fauzi dan Kepala Kesbangpol Kota Padang Mursalim, mengunjungi 3 TPS di Kota Padang, Rabu pagi (27/6/2018).

Adapun 3 TPS yang dikunjungi, yaitu TPS 3 Kelurahan Kampung Pondok, TPS 2 Kelurahan Simpang Haru dan TPS 12 Kelurahan Pasar Ambacang.

Dikesempatan itu, Asisten Pemerintahan Kota Padang Vidal Triza mengatakan, pelaksanaan Pilkada Kota Padang berjalan baik, aman, dan lancar. Hal itu tidak terlepas dari koordinasi bersama antara Pemko Padang, Forkopimda, KPU, Panwaslu serta dukungan warga Kota Padang dalam mensukseskan Pilkada Bandunsanak ini.

“Dari hasil pantuan TPS, semuanya berjalan sesuai harapan bersama,” ujar Vidal.

Kedatangan Tim Pemantau Pilkada di Kampung Pondok disambut Camat Padang Barat dan Lurah Kampung Pondok. Di Pasar Ambacang disambut Camat Kuranji dan di Simpang Haru disambut Sekcam Padang Timur.

PADANG – Melalui video conference di ruangan Command Center Kompleks Balaikota Padang Aie Pacah, Sekretaris Daerah Kota Padang, Asnel melaporkan pelaksanaan Pilkada Kota Padang kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Rabu siang (27/6/2018).

Laporan tersebut menyangkut kondisi terkini pelaksanaan Pilkada Kota Padang, dukungan Forkopimda pada Pilkada, serta laporan tentang pelanggaran Pilkada dan netralitas ASN Pemko Padang.

Video conference tersebut juga dihadiri Ketua KPU Kota Padang, Ketua Panwaslu Kota Padang, Kasdim 0312 Padang, Kabag Perencanaan Polresta Padang, dan perwakilan dari Kemendagri.

Dikesempatan itu, Asnel mengatakan, sejauh ini pelaksanaan Pilkada Kota Padang berjalan dengan aman dan lancar. Serta, belum adanya laporan pelanggaran Pilkada, termasuk pelanggaran netralitas ASN Pemko Padang.

“Semoga untuk seterusnya, kondisi seperti ini tetap terjaga dengan baik,” ujar Asnel saat video conference, yang didampingi Asisten Administrasi Didi Ariyadi, Asisten Pemerintahan Kota Padang Vidal Triza, Kepala Dinas Kominfo Suardi, Kabag Pemerintahan Arfian Amhar, Kabag Humas Imral Fauzi dan Kepala Kesbangpol Kota Padang Mursalim.

Ditambahkan, Pemko Padang juga akan menyerahkan laporan tertulis kepada Kemendagri terkait pelaksanaan Pilkada Kota Padang secara keselurahan.

“Dan untuk keamanan Pilkada, Pemko Padang juga telah menyerahkan dana hibah ke Denpom 1/4 Padang, Polresta Padang, TNI-AD dan TNI-AL,” tambahnya lagi.

PADANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Asnel meninjau persiapan pelaksanaan video conference pelaksanaan Pilkada Kota Padang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di ruangan Command Center Pemko Padang di kompleks Balaikota Padang, Aie Pacah, Selasa (26/6/2018).

Persiapan video conference dilakukan dengan cara melakukan tes video conference dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit yang berada kantor Gubernur Sumatera Barat.

Dijadwalkan, kegiatan video conference Pilkada Kota Padang dengan Mendagri akan dipimpim langsung Sekda Kota Padang yang akan dilakukan pada Rabu, (27/6/2018) Pukul 13.30 - 14.30 WIB dan Jum'at (29/6/2018) Pukul 14.00 - 15.00 WIB.

Dikesempatan itu, Asnel menjelaskan, video conference kegiatan Pilkada Kota Padang akan diikuti Forkopimda Kota Padang, KPU Kota Padang, serta SKPD Pemko Padang yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada.

“Adapun materi yang akan disampaikan saat video conference, adalah kesiapan data pemilih tetap, kesiapan dana pilkada (NPHD), koordinasi pemeliharaan keamanan atau ketertiban berdasarkan tingkat kerawan (IKP), partisipasi pemilih, dukungan teknis kelancaran Pilkada, serta netralitas ASN, ungkap Asnel.

Untuk Sumatera Barat, video converence pelaksanaan Pilkada akan dilakukan di empat daerah yang menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto. Begitu juga, dengan 171 daerah lainnya di Indonesia yang melaksanakan Pilkada tahun 2018.

PADANG – Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2019. Kegiatan yang dilangsungkan di salah satu hotel di Padang, Selasa (26/6) ini dibuka Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. Hadir unsur pimpinan dan anggota DPRD Padang serta seluruh pimpinan SKPD di lingkup Pemko Padang.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut sosialisasi tersebut, mengingat Permendagri ini merupakan titik temu antara unsur Pemerintahan di Kota Padang yakni DPRD dengan pemerintah daerah untuk menyusun APBD TA 2019.
“Dengan sosialisasi ini tentunya diharapkan bisa menyamakan persepsi dan pemahaman semua pihak terkait. Karena apabila seandainya terdapat tidak samanya persepsi pemahaman tentang aturan ini tentu akan memperlambat dalam agenda pembahasan nantinya,” ucapnya.

lebih lanjut Mahyeldi berharap, semoga melalui sosialisasi ini unsur DPRD dan Pemerintah Kota Padang dapat mengeksplorasikannya secara maksimal, lebih dalam dan mendetail. Sehingga dapat memperkecil perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan Permendagri ini nantinya.

“Jadi ke depan kita tinggal membahas masalah program dan kegiatan lagi. Dan tidak ada lagi kita membahas masalah aturan atau pemahaman sekaitan implementasinya,” imbuh wako.
Berbicara kemana arah penggunaan APBD tahun 2019 bagi Pemko Padang nantinya Mahyeldi menyebut, yang pertama sekali tentu bagaimana penggunaan APBD itu harus responsiv menjawab terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

"Seperti contohnya seiring meningkatnya kunjungan ke objek-objek wisata di Kota Padang seperti Pantai Air Manis. Karena akhir tahun 2018 ini diperkirakan pasti kunjungan akan lebih meningkat apalagi pada tahun 2019 nantinya. Maka untuk itu hal ini harus kita sikapi dalam penyikapan jangka pendek dan juga jangka panjang,” tukuknya.

Ditambahkannya lagi, kemudian Pemko akan menyikapi permasalahan yang urgen lainnya seperti penanganan banjir atau genangan air. Ia pun bersyukur untuk permasalahan tersebut pada tahun 2018 anggarannya sudah ada peningkatan. Sementara di 2019 akan lebih ditingkatkan lagi, sehingga permasalahan banjir dan juga genangan air di Kota Padang bisa dapat ditekan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang yang sudah disepakati dan sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda) di DPRD Kota Padang.

“Di samping itu, penggunaan APBD Kota Padang ini kita Pemko Padang harus memenuhi rasa keadilan. Jadi jika ada dana-dana yang sifatnya hibah dan segala macamnya kita harus memenuhi rasa keadilan. Sehingga memang tidak ada masyarakat yang merasa dianak tirikan. Kita tentu berharap pada penggunaan APBD 2019 ini nanti dapat menjawab kekurangan-kekurangan atau kegiatan-kegiatan untuk memenuhi RPJM tahun 2018 dan 2019,” tandas wako mengakhiri.

Kepala BPKAD Kota Padang, Andri Yulika menyebutkan tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan informasi terkait tahapan dan jadwal pada proses penyusunan APBD TA 2019 serta hal-hal yang harus dipedomani.

“Hasil dari sosialisasi ini diharapkan agar seluruh stakeholder memahami tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD TA 2019 serta hal-hal yang harus dipedomani,” sebutnya.

Andri memaparkan, Permendagri No. 38 tahun 2018 dimaksud dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014. Dimana dalam Permendagri tersebut dijelaskan beberapa hal antara lain tentang singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Lalu prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan  APBD dan hal khusus dan mendasar lainnya.

“Semoga sosialisasi ini dapat berjalan efektif dan hasilnya sesuai yang diharapkan kita semua,” harap Andri optimis.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber diantaranya dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sekretaris Daerah Kota Padang dan Kepala BPKAD Kota Padang.

PADANG - Dalam rangka mensukseskan Pilkada Kota Padang esok hari, Rabu 27 Juni 2018.

Diminta kepada pengurus Masjid/ Mushalla mengimbau warga sekitarnya melalui corong Masjid/ Musholla secara berulang-ulang untuk datang ke TPS pada tanggal 27 Juni 2018 mulai pukul 07.00 WIB - 12.00 WIB menyalurkan hak pilihnya.

Selanjutnya, pengurus Masjid/ Mushalla diminta melakukan doa/ zikir bersama setelah sholat Magrib dan Isya pada tanggal 26 Juni 2018, untuk mendoakan agar Pilkada di Kota Padang berjalan aman, lancar dan damai.

Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki. Seperti diketahui, Recep Tayyip Erdogan terpilih setelah memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum yang diselenggarakan Minggu, 24 Juni 2018 kemarin.

"Ya tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri dan saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Presiden Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki," kata Presiden selepas meninjau kesiapan _venue_ Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno, Senin, 25 Juni 2018.

Sebagai dua negara muslim besar, Presiden menuturkan, Indonesia dan Turki memiliki banyak kesamaan. Presiden juga mengatakan bahwa kedekatan Indonesia dan Turki di dalam forum-forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI), tidak perlu diragukan lagi.

"Kita berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki akan lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, terutama di bidang ekonomi, di bidang investasi," ucap Presiden.

Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan _venue_ Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada Senin sore, 25 Juni 2018. Presiden yang mengenakan kemeja putih dan jaket Asian Games hitam, tiba di GBK sekitar pukul 15.07 WIB.

Setibanya di GBK, Presiden disambut oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) Erick Thohir.

Presiden dan rombongan kemudian meninjau _pedestrian_ atau jalur pejalan kaki di depan Jalan Sudirman. Presiden dan rombongan kemudian berjalan kaki untuk meninjau patung Presiden pertama RI Soekarno yang terletak di Pintu V GBK.

Setelah itu, Presiden kemudian melanjutkan peninjauan dengan berjalan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah sekitar 7 menit berada di dalam SUGBK, Presiden kemudian menuju _venue_ yang nanti akan digunakan untuk pertandingan cabang olahraga squash. Kemudian dilanjutkan meninjau Stadion Madya, salah satu _venue_ untuk cabang olahraga atletik.

"Jadi Asian Games ini tinggal 53 hari lagi. Oleh sebab itu, hari ini saya cek kembali kesiapan baik untuk pembukaan, kesiapan _venue-venue_ yang ada, dan juga berkaitan dengan lingkungan di sekitar GBK. Saya melihat semuanya berjalan dengan baik," kata Presiden kepada awak media selepas melakukan peninjauan.

Presiden pun berharap nanti pada saat tanggal pelaksanaan Asian Games, 18 Agustus 2018, keseluruhan persiapan sudah mencapai 100 persen.

"Baik dari sisi _venue_, dari sisi penyelenggaraan, pembukaan, dan juga sisi prestasinya," lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan Asian Para Games 2018, Presiden mengatakan bahwa pihaknya kini sedang fokus terlebih dahulu dengan Asian Games 2018.

"Ya ini satu-satu. Ini mau konsentrasi ke sini dulu (Asian Games). Nanti kalau sudah tidak ada masalah-masalah kecil maupun sedang, baru menginjak ke Para Games-nya," ujarnya.

Terkait dengan target prestasi atlet Indonesia di Asian Games 2018, Presiden menuturkan bahwa ia akan meninjau langsung ke pelatnas-pelatnas yang ada, baik di Jakarta, di sekitar Jakarta, maupun di luar Pulau Jawa.

"Untuk memastikan atlet-atlet kita itu siap dan target medali tercapai. Syukur-syukur bisa lebih dari target," ucapnya.

Selesai meninjau, sekitar pukul 16.20 WIB, Presiden pun meninggalkan GBK.

PADANG - Halaman kantor UPT P2DAPODIK-TI Dinas Pendidikan Kota Padang ramai didatangi para siswa bersama orang tuanya dari luar kota Padang untuk mendaftar masuk ke SMPN di kota tercinta ini.

Mereka harus mengikuti antrian dengan baik untuk menyerahkan formulir pendaftaran dan fotokopi DKHUS/M yang dilegalisir. Baik persyaratan calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kota Padang,  tamatan Paket A atau lulusan sebelum tahun 2018.

Hal ini disampaikan Kepala UPT P2DAPODIK-TI Dinas Pendidikan Kota Padang, Irwan disela sela kesibukan melayani siswa pendaftar masuk ke SMPN, Senin (25/6).

Bukti nyata, dari tahun ke tahun siswa dari luar Kota Padang tetap ramai mendaftar untuk masuk ke SMPN. Pra pendaftaran pada tahun 2017 lalu, jumlah pendaftar 241 orang. Sedangkan yang diterima hanya 104 siswa siswi. Kenapa demikian, sebagian besar calon siswa luar kota Padang itu tidak mampu bersaing dengan nilai siswa dari Kota Padang.

“Jika ingin diterima di SMPN di Kota Padang para calon siswa luar kota harus bisa mengalahkan nilai siswa dalam kota Padang," ujar Irwan.

Dijelaskannya, pada penerimaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018, hal yang sama juga bisa terjadi, sebab peluang mereka diterima itu hanya sedikit.

Tahun 2018, kouta yang diterima sebanyak 240 orang, yang akan diisi calon siswa tamatan Paket A dan lulusan tahun sebelum 2018 yang belum mendapat sekolah.

Lokasi pendaftaran di UPTD DAPODIK dan TI, Dinas Pendidikan Kota Padang, berada di Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang. Tanda bukti Pra Pendaftaran harus ditandatangani oleh calon peserta didik dan panitia, nantinya akan digunakan sebagai pengganti SKHUSBN Asli untuk melakukan pendaftaran di sekolah sesuai dengan prosedurnya.

PADANG – Walikota Padang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Barlius, membuka acara Seminar Nasional dengan tema”Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dalam meningkatkan Mutu Pendidikan yang Berbasis IT di satuan Pendidikan” di Hotel Mercure, Senin(25/6/18).

Pada kesempatan itu Barlius mengatakan berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, bahwa Dinas Pendidikan Kota Padang dari tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan.

Tahun 2016 sekolah dasar capaian mutu yaitu 5,07 dan tahun 2017 capaian mutu menjadi 5,57, sedangkan pada jenjang SMP tahun 2016 capaian hanya 4,48 dan alhamdulillah tahun 2017 capaian mutunya menjadi 5,67. Tahun ini akan dilakukan lagi evaluasi mutu oleh LPMP, “Mudah-mudahan kita rangking teratas,”terang Barlius.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang sangat berharap dengan adanya kerjasama, baik itu Dinas Pendidikan dengan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berbasis IT disatuan pendidikan agar dapat mempertahankan posisi prestasi yang sudah diraih untuk dipertahankan,”Hal ini dibuktikan dengan prestasi hasil ujian nasional UNBK maupun UNKP SMP memperoleh rangking I di Sumatera Barat,”ucapnya.

Mudah-mudahan dengan adanya seminar ini, para peserta seminar dapat menerapkan dalam implementasi pencapaian mutu pendidikan disatuan pendidikan khususnya berbasis IT.
Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Padang, saya himbau seluruh para peserta seminar untuk mengikuti seluruh materi yang disampaikan nara sumber, dari awal sampai penutupan.

Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan Penjaminan Mutu Pendidikan(PPMP) Kota Padang, Marzuki menyampaikan seminar Nasional ini kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan Dewan Pendidikan Kota padang selama dua hari yang terdiri dari dua angkatan yang berjumlah 277 orang.

Angkatan I dimulai 25 Juni 2018 terdiri dari Kepsek SD 89 orang, SMP 43 orang, dan struktural Dinas Pendidikan 9 orang,
bertempat di Hotel Mercure Padang.

Angkatan II tanggal 26 Juni 2018 terdiri dari Pengurus Komite SD 77, SMP 43 orang, Dewan Pendidikan 2 orang, organisasi orang tua siswa inklusif 1 orang, pengawas SD 11 orang dan pengawas SMP 2 orang.

Tujuan dari kegiatan seminar ini untuk merumuskan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang. Nara sumber dari kegiatan seminar ini berasal dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan Kota Padang, Kepala Dinas Pendidikan Kota
Padang dan Pakar IT.

“Kita berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan seminar ini secara sungguh-sungguh untuk kemajuan pendidikan di Kota Padang,”harap Marzuki.

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar acara Halal Bihalal di Palanta kediaman resmi Walikota Padang jalan A.Yani 11, Senin (25/6) pagi. Kegiatan ini diikuti Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dan mantan Pjs Walikota Padang Drs. Alwis yang baru menyelesaikan masa jabatannya pada 23 Juni 2018 kemarin.

Unsur Forkopimda Kota Padang beserta seluruh pimpinan OPD dan Kepala Sekolah di lingkup Pemko Padang turut memeriahkan acara yang diselingi tausiah oleh Ustadz Drs.H. Manaon Lubis yang ditutup dengan sarapan pagi bersama itu.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Kota Padang mengucapkan selamat Idul Fitri 1439 H minal aidin walfaidzin mohon maaf lahir dan bathin.

“Selamat merayakan Idul Fitri semoga amal ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin diterima dan dibalasi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Swt,” ucap Mahyeldi.

Mahyeldi pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan Pjs Walikota Padang, Drs. Alwis yang telah memimpin jalannya roda pemerintahan di Kota Padang dengan sangat baik. Terlebih kepada masing-masing pimpinan dan para ASN di seluruh OPD di lingkup Pemko Padang.

“Terima kasih pak Alwis yang telah bertugas dengan sangat baik sebagai Pjs Walikota Padang selama lebih kurang 4 bulan. Semoga apa yang baik harus kita kapitalisasi untuk ke depannya,” tukuknya.

Lebih lanjut Walikota mengatakan seiring dalam suasana di bulan Syawal 1439 H tersebut tentunya diharapkan terjadinya peningkatan, baik terhadap kinerja, pelayanan dan peningkatan kualitas diri dan ibadah.

“Mari maknai suasana Syawal atau bulan peningkatan ini dengan semangat positif untuk lebih memaksimalkan kinerja ke depan dalam rangka pembangunan Kota Padang ke depan. Semoga melalui acara halal bihalal ini, di samping dalam rangka  bersilaturahim juga menjadi bahagian untuk mewujudkannya,” imbuh Mahyeldi.

Sementara itu, mantan Pjs Walikota Padang, Drs Alwis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pimpinan OPD dan ASN serta masyarakat Kota Padang yang telah mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik selama ia menjabat.

“Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan bagi bapak ibu semua. Secara pribadi dan keluarga kami sangat terharu dan terkesima atas dukungan dari para pimpinan OPD, unsur Forkopimda serta stakeholder dan masyarakat yang sangat luar biasa,” tutur Alwis.

Seperti diketahui, Alwis sendiri akan kembali melanjutkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Ia dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai Pjs Walikota Padang terhitung per-14 Februari 2018 lalu. Hal itu untuk mengisi kekosongan jabatan mengingat masing-masingnya yakni Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Emzalmi yang harus melaksanakan cuti dikarenakan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang.

Nduga - Sebagaimana laporan sebelumnya, Pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 09.45 WIT di Bandara Kenyam, Nduga telah terjadi penembakan terhadap Pesawat Trigana Air Twin Otter yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)

Pesawat tersebut berangkat dari Wamena menuju Kenyam yang membawa Anggota BKO Brimob sebanyak 15 orang untuk Pengamanan Pilkada. Akibat dari penembakan tersebut Abdillah Kamil (Pilot Pesawat) kena serpihan Peluru dibagian bahu sebelah kanan dan kepala bagian belakang.

Tidak hanya itu, sambil melarikan diri KKSB juga membantai tiga orang warga sipil hingga meninggal dunia dan seorang anak kecil luka para.

Dalam insiden tersebut sempat terjadi kontak tembak dengan pasukan pengaman Yonif 755/Yalet dibantu oleh aparat ke Polisian dan Satuan Brimob. Kelompok KKSB melarikan diri ke arah ujung landasan arah datangnya Pesawat.

Tidak jauh dari ujung landasan tepatnya di Kampung Koteka, Buah Tengah Distrik Kenyam KKSB kekuatan sekitar 16 orang bersenjata laras panjang jenis AK-47 6 pucuk, FNC 2 pucuk dan Pustol 2 pucuk yang lainnya bersenjata panah, tombak dan golok menganiaya masyarakat sipil. Mereka memaksa Masyarakat keluar rumah, setidaknya 8 orang warga pendatang dikumpulkan dan diperintahkan duduk di depan teras.

Tidak lama kemudian Ibu Margaretha Pali 28 tahun (Suku Toraja) yang dalam ketakutan sedang memeluk anaknya ( Arjuna Kola 6 thn) ditembak dibagian kepala, dan luka kena parang di lengan kiri. Hampir bersamaan Suaminya a.n Hendrik Sattu Kola 38 thn (Toraja) di tembak di bagian perut serta kena parang di kaki kanan bagian betis.

Mendengar suara tembakan 5 orang lainnya spontan melarikan diri, namun nahas bagi Zainal Abidin 20 thn (Selayar) saat hendak melarikan diri tertembak di bagian rusuk. Demikian dituturkan A. Ahmad 22 thn (Bugis) dan Dani 19 thn (Toraja) warga yang berhasil selamat melarikan diri.

Sedangkan Arjuna Kola 6 thn yang masih duduk di bangku TK Putra semata wayang dari pasangan Hendrik dan Margaretha tidak luput dari pembantaian dan mengalami luka mengangah akibat kena parang di kepala bagian pelipis kiri nyaris sampai ke hidung.


Pada 12.33 Pesawat Trigana Air yang kedua penerbangan dari Keppi Kab. Mappi yang mengangkut Wakil Bupat Nduga mendarat di Kenyam, wakil Bupati langsung ke Puskesmas melihat Korban.

Pada Pukul 16.14 WIT ke 3 jenazah korban kebiadaban KKSB, 1 orang korban luka dan 3 kru Pesawat Trigana pertama diterbangkan menuju Timika dengan menggunakan Pesawat Trigana Air kedua. Karena keluarga besar korban ada di Timika, sedangkan yang luka-luka rencananya akan dirawat RS. Caritas milik PT. Freeport Indonesia.

Sementara Pesawat Trigana Air Twin otter yang pertama yang terkena tembakan masih tinggal di Bandara Kenyam menunggu pilot dan perbaikan. Saat ini situasi Wilayah Kenyam masih kurang Kondusif, seluruh aktifitas berhenti. Sebagian warga khususnya Masyarakat Pendatang mengungsi ke Koramil Kenyam untuk mendapatkan perlindungan.

Untuk Pesawat yang terkena tembakan dan masih tinggal di Bandara Kenyam dijaga oleh anggota TNI/Polri. Otentikasi Kapendam XVII/Cend, Kolonel Inf Muhammad Aidi.

Presiden Joko Widodo pagi ini, Senin 25 Juni 2018, menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Taro Kono ke Indonesia ini dilakukan untuk melakukan dialog strategis dengan Menteri Luar Negeri RI.

Tahun ini juga merupakan tahun khusus mengingat kedua negara merayakan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.

Dalam pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Kepala Negara mengawalinya dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Jepang atas pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Terima kasih atas dukungan Jepang terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Indonesia akan berusaha secara maksimal untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia," ujarnya.

Mengenai hubungan bilateral kedua negara, Presiden Joko Widodo memandang bahwa Jepang merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Presiden berharap ke depannya kedua negara dapat saling meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

"Tahun ini kita memperingati 60 tahun hubungan bilateral peringatan ini harus dijadikan momentum baru penguatan kerja sama di berbagai bidang," ucapnya.

Di bidang ekonomi, Jepang sendiri merupakan negara yang banyak menanamkan investasinya di Indonesia. Tahun 2017 lalu, tercatat bahwa Negeri Matahari Terbit itu telah menanamkan investasinya tidak kurang dari USD 5 miliar di Indonesia.

"Selama pemerintahan saya pembangunan infrastruktur dilakukan secara intensif. Saya senang Jepang menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Presiden.

Selain infrastruktur, Presiden berharap agar pemerintah Jepang juga dapat meningkatkan kerja sama untuk pengembangan perikanan terpadu terutama di pulau terluar Indonesia seperti di Sabang dan Morotai. Jepang juga diharapkan untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai basis produksi manufaktur untuk pasar Asia.

"Saya juga berharap Jepang dalam meningkatkan kerja sama pengembangan produksi baterai lithium dan mobil listrik," imbuhnya.

Dalam kaitannya dengan kerja sama di kawasan dan dunia internasional, Indonesia mengajak Jepang dan seluruh negara untuk menjaga penghormatan terhadap hukum internasional. Di hadapan Taro Kono, Kepala negara menyebut bahwa Indonesia menyambut baik perkembangan positif dari upaya perdamaian di semenanjung Korea. Kedua negara juga dapat terus melakukan komunikasi dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik, yang inklusif, mengedepankan kerjasama, _habit of dialogue_ dan mengutamakan penghormatan terhadap hukum internasional.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyambut baik komitmen Jepang dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Jepang dan Indonesia sangat aktif dalam pemberian bantuan untuk Palestina melalui program CEAPAD _(Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development)._ Pertemuan para menteri luar negeri anggota CEAPAD  yang ketiga akan dilakukan di Bangkok 26-27 Juni 2018, dimana Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Luar Negeri RI akan hadir.

"Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus bersama dengan perjuangan rakyat Palestina," tutur Presiden.

Mengakhiri pembicaraannya, Presiden mengajak Jepang untuk memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan gelaran Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang.

"Saya mengharapkan Jepang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Asian Games yang akan dibuka 18 Agustus 2018," tandasnya.

Dalam pertemuan kali ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang Rachmat Gobel serta Dubes RI untuk Jepang Arifin Tasrif.

KOPI, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke merasa miris melihat fakta yang terjadi terhadap para wartawan/jurnalis Indonesia yang menjadi korban dalam menjalankan tugasnya. Wilson menilai bahwa berbagai kebijakan Dewan Pers telah menjadi sumber masalah dalam menegakkan kemerdekaan pers di negeri ini.

Menurutnya, Dewan Pers tidak ubahnya mahluk pembasmi wartawan kritis yang berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. "Kriminalisasi wartawan yang terjadi dimana-mana umumnya dipicu oleh kebijakan Dewan Pers yang terkesan hendak membasmi wartawan kritis dan pejuang masyarakat. Hanya di Indonesia, wartawan tanpa sertifikat UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dianggap kriminal," ujar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Ratusan wartawan, lanjut Wilson, telah menjadi pesakitan akibat kriminalisasi atas karya tulisnya, baik berupa berita atau laporan, artikel opini, maupun tulisan deskriptif. "Bahkan beberapa wartawan tewas oleh kebiadaban kebijakan lembaga yang seharusnya mengayomi dan melindungi pekerja pers," ujarnya dengan nada geram.

Wilson mengaku kesabaran para wartawan yang telah menjadi korban keganasan aparat yang diback-up oleh Dewan Pers sudah sampai di batasnya. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus-menerus terjadi. "Sebagian dari teman-teman wartawan itu telah menjalani persidangan dan menerima hukuman badan dengan pasrah, bahkan rela mati demi memperjuangkan masyarakatnya melalui jurnalisme. Kita harus menghentikan kekejian dan kezaliman lembaga Dewan Pers ini," serunya berapi-api.

Pria yang sempat mengenyam pendidikan di tiga universitas terbaik di Eropa itu merasa sangat sedih melihat perlakuan aparat terhadap wartawan. Dalam banyak kasus, hasil investigasi dugaan korupsi pejabat, perilaku KKN aparat dan pengusaha, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain, yang dipublikasikan di media-media massa, selalu dianggap sebagai pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum bukannya bergerak menyelidiki laporan wartawan yang dipublikasikan itu, tapi justru langsung menangkap wartawan sipenulis beritanya. "Padahal undang-undang pers sebagai payung perlindungan hukum bagi pekerja pers sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Parahnya lagi, Dewan Pers lebih memilih cuci tangan, tidak ingin repot-repot membela wartawan, langsung saja diserahkan ke polisi untuk diproses semau-maunya polisi," jelas Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, wartawan, karang taruna dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini.

Sungguh miris dan prihatin, kasus tewasnya wartawan Sinar Pagi Baru, Muhammad Yusuf di Lapas Kotabaru, 10 Juni 2018 lalu hanyalah satu kisah memilukan dari jejeran mayat wartawan Indonesia yang teraniaya karena tidak dilindungi sebagaimana seharusnya seperti diamanatkan oleh UU No 40 tahun 1999. "Perlindungan terhadap warga negara yang berprofesi jurnalis masih rendah. Delapan belas tahun usia Undang-Undang No. 40 tahun 1999, tetapi selama ini hampir tidak diterapkan sama sekali," sesal Wilson. (WA-G/Red)

KOPI, Jakarta - Wilson Lalengke belakangan jadi pembicaraan hangat di kalangan jurnalis, khususnya di lingkaran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pasalnya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan yang cukup memerahkan telinga para pengurus PWI. Wilson mensinyalir bahwa Team Pencari Fakta (TPF) PWI atas kasus tewasnya wartawan Muhammad Yusuf dibiayai oleh oknum pengusaha hitam di Kalsel, Haji Isam.

Atas statemen lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, PWI membantahnya dan mengatakan bahwa TPF dibiayai secara mandiri oleh organisasi itu. Tidak cukup sampai di situ, dari pemberitaan yang beredar, PWI berencana akan melaporkan Wilson Lalengke dan media-media yang mempublikasikan pernyataannya tersebut ke polisi.

"... Kami juga sedang mempertimbangkan  untuk melaporkan ke polisi, sumber dan penyebar informasi dan media-media yang memuat menyebarkan berita fitnah itu,” tegas Helmie, salah satu anggota TPF PWI yang dikutip dari situs jejakrekam.com.

Merespon hal tersebut, lulusan pasca sarjana bidang studi Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu menanggapi santai saja. Ia justru prihatin dan merasa kasihan dengan pola pikir para pengurus PWI yang seharusnya lebih cerdas dan arif dalam menyikapi sebuah persoalan jurnalisme.

"Saya prihatin dan kasihan dengan teman-teman saya di PWI itu. Padahal mereka bukan orang baru di dunia jurnalistik dan media massa. Seharusnya lebih cerdas dan arif bijaksana dalam menyikapi pemberitaan yaa," ujar Wilson melalui saluran WhatsApp-nya, Sabtu (23/06/2018).

Di antara para pengurus PWI, lanjut pria yang juga sebagai Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA) ini, ada yang lulusan program doktor di luar negeri dan aktivis Hak Azasi Manusia (HAM). "Pengurusnya ada yang lulusan S-3 dari luar negeri, dan pejuang HAM, seharusnya mereka paham bahwa mengeluarkan pendapat dan kemerdekaan pers adalah Hak Azasi Manusia yang paling azasi, HAM yang harus mereka hargai, hormati dan junjung tinggi," imbuh pemimpin redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) itu dengan nada heran.

Ia kemudian menduga bahwa pernyataan PWI yang akan membawa persoalan ini ke ranah hukum merupakan reaksi emosional tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia berharap agar kawan-kawan PWI belajar HAM dengan lebih serius dan mendalam. "Pelajari dan pahami apa itu HAM, khususnya terkait dengan HAM mengeluarkan pendapat sebagaimana tertuang dalam pasal 28, 28F UUD Negara Republik Indonesia dan HAM kemerdekaan pers sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (3) UU No. 40 tahun 1999.

Wilson menyayangkan pernyataan PWI seperti yang sudah tersiar luas di beberapa media massa. Ia mengatakan bahwa para pengurus di organisasi warisan orde baru itu kurang memahami konsistitusi dan perundangan yang ada, khususnya UU No. 40 tahun 1999. "Aneh jika wartawan yang memperjuangkan kemerdekaan pers malahan menjadi penghianat terhadap perjuangannya sendiri. Jangan jadi penghianat konstitusi dan UU Pers dong, malu-maluin saja," pungkas Wilson Lalengke yang juga adalah anggota Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 (Kappija-21) itu. (HWL/Red)

PADANG - Masa tugas Alwis sebagai Pejabat Sementara Walikota Padang sudah berakhir dan Mahyeldi kembali melaksanakan tugas.

Sesuai Peraturan  Menteri Dalam Negeri untuk Penjabat sementara (PJs) pada tanggal 23 Juni 2018, Alwis memangku  jabatan tersebut telah berakhir masa tugasnya selaku Walikota Padang.

Selanjutnya kepala daerah yang ikut melaksanakan pememilihan kepala daerah  yang telah berakhir masa cutinya diluar tanggungan negara. Selanjutnya kepala daerah tersebut kembali  melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, Walikota Padang dipimpin lagi oleh Mahyeldi.

Serah terima jabatan ini dilaksanakan pada Sabtu (23/6/2018) di rumah dinas Walikota Padang , Jalan A Yani 11 Padang.

Menurut Asnel, Sekretaris Daerah Kota Padang,     pedoman serah  terima ini acaranya tidak ada,  bahkan petunjuk pelaksanaan penyerahan tidak ada dari Menteri Dalam Negeri. Namun dibolehkan Menteri Dalam Negeri di tempat masing-masing daerah.

Pelaksanaanya sederhana maka dilakukan ditempat masing-masing. dan  tidak ada pula keseragamannya, makanya dilaksanakan hari ini di rumah dinas walikota Padang, ulas Asnel.

Pada jam nol-nol nanti PJs Walikota Padang sudah abis masa jabatannya selaku walikota sementara, ini adalah arahan dari Menteri Dalam Negeri karena sesuai dengan aturan yang telah ada kata Asnel agi.

PADANG - Pjs Walikota Padang, Drs. Alwis bersama tim melakukan pemantauan pada kegiatan Kampanye Akbar di masing-masing pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang dalam waktu bersamaan, Sabtu (23/6) siang.

Seperti diketahui, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang untuk periode jabatan 2019-2024 ini diikuti dua paslon. Yakni Emzalmi-Desri Ayunda dengan nomor urut satu (1) dan Mahyeldi-Hendri Septa pada nomor urut dua (2).

Paslon Emzalmi-Desri (Emdes) menggelar kampanye akbar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol sementara paslon Mahyeldi-Hendri Septa (Mahen) melangsungkannya di pelataran parkir bagian selatan GOR H. Agus Salim.

"Alhamdulillah, setelah kita lihat secara langsung tadi, masing-masing paslon beserta tim dan relawannya melakukan aksi kampanye secara tertib dan baik. Ini menandakan bahwa warga masyarakat Kota Padang melaksanakan pesta demokrasi secara baik dan sesuai aturan yang berlaku," ungkap Alwis usai pemantauan di dua lokasi kampanye tersebut.

Alwis juga berharap dan mengimbau kepada seluruh warga Kota Padang yang telah bisa memberikan hak pilihnya agar ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya pada Rabu 27 Juni mendatang. Karena satu suara sangat-sangat menentukan untuk memilih pemimpin terbaik bagi Kota Padang ke depan.

"Dalam Pilkada ini kita berharap tidak saja terselenggara dengan baik, aman dan lancar saja, namun juga bagaimana meningkatnya partisipasi pemilih. Maka itu mari kita datangi TPS pada hari pencoblosan dan silahkan coblos sesuai pilihan kita masing-masing," tukuk Alwis mengingatkan.

Dalam pemantauan yang dilakukan dengan cuaca yang sedang gerimis itu, Pjs Walikota Alwis juga didampingi Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim, Kabag Pemerintahan Arfian, Kabag Humas Imral Fauzi serta Camat Padang Barat Eri Sendjaya. Setelah kampanye ini atau esoknya, sesuai aturan KPU Kota Padang kedua paslon akan mengikuti masa tenang sampai hari pencoblosan.

PADANG - Dengan menunggangi kendaraan
taktis (rantis) Sabhara Polresta Padang, Pjs Walikota Padang Alwis bersama Kapolresta Padang, AKBP Yulmar Tri Himawan menyisir beberapa kawasan di Kota Padang dalam operasi Satgas Saber Pungli, Jumat (22/6/2108).

Dari operasi tersebut, sebanyak 26 orang juru parkir dari beberapa kawasan di Kota Padang diamankan dan diberikan pembinaan di Polresta Padang.

"Karena masih ada laporan dari masyarakat, maka operasi ini kita lakukan lagi," ujar Alwis.

Dijelaskannya, disaat libur lebaran lalu, laporan masyarakat tentang pungutan parkir yang melebihi dari aturan yang berlaku meningkat tajam, begitu juga dengan laporan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat parkir.

"Kita ingin menciptakan keamanan dan kenyamanan pengunjung di Kota Padang, dan warga Kota Padang sendiri. Oleh sebab itu, persoalan pungli juga harus menjadi perhatian bersama," ungkap Alwis.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kota Padang AKBP Kobul Syahrin Ritonga, yang memimpin langsung operasi Satgas Saber Pungli tersebut, mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, sekecil apapun bentuknya, pungli harus diberantas. Dan masyarakat yang melakukannya harus ditindak dan diberi pembinaan.

"Pungli itu sejalan dengan premanisme. Kalau ada unsur pidananya, akan kita proses secara hukum," tegas Wakapolreta Padang tersebut.

Ditambahkannya, menertibkan masyarakat yang terlibat pungli dan premanisme merupakan tanggungjawab bersama, termasuk Satgas Saber Pungli Kota Padang yang terdiri dari beberapa instansi, termasuk TNI, Kejaksaan, dan Pemko Padang.

"Komitmen tersebut telah kita jalin bersama, untuk menciptakan Kota Padang bebas pungli dan premanisme," ucap Kobul.

PADANG - Pelaksanaan pemilihan Walikota-Wakil Walikota Padang pada 27 Juni 2018 mendatang tentunya diharapkan dapat berjalan efektif, lancar dan aman dari berbagai hal teknis.

Menyikapi itu, Pemerintah Kota Padang Jumat (22/6), menggelar rapat koordinasi sambil checking terakhir guna memastikan semua kesiapan beberapa hari jelang pemilihan.

Rapat yang dilangsungkan di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota Padang itu, dipimpin Pjs Walikota Padang diwakili Asisten Pemerintahan Vidal Triza. Juga hadir Ketua KPU Padang M. Sawati dan Ketua Panwaslu Padang Dori Putra serta kepala OPD terkait dan camat se-Kota Padang disertai unsur terkait lainnya.

Vidal Triza menyampaikan, sejatinya kesuksesan Pilkada Kota Padang merupakan tanggung jawab bersama. Maka itu sangat diharapkan partisipasi peran aktif semua unsur pemerintah dan masyarakat.

“Maka itu, kita penting menggelar rapat kali ini untuk membahas pengecekan terakhir terkait persiapan dan kesiapan semua pihak menjelang hari pencoblosan pada Rabu 27 Juni mendatang. Dimana Pilkada Kota Padang termasuk dalam Pilkada serentak bersama 171 daerah se-Indonesia,” sebut Vidal.

Vidal juga menyebutkan, adapun dari hasil evaluasi tahapan-tahapan yang telah dan akan dilalui menurutnya sudah baik dan benar. Dimana mulai dari tahapan sosialisasi, penentuan nomor urut dan kemarin Kamis (21/6) malam sudah dilangsungkannya debat publik terakhir. Sebagaimana pada Pilkada tersebut diikuti  dua pasangan calon (paslon), yakni Emzalmi-Desri pada nomor urut satu dan Mahyeldi-Hendri Septa dengan nomor urut dua.

“Seperti diketahui, sebelum masuk masa tenang Pilkada, pada Sabtu (23/6) masing-masing paslon secara bersamaan akan melakukan kampanye akbar secara terbuka. Untuk paslon nomor urut satu dilangsungkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol sementara paslon nomor urut dua di GOR H. Agus Salim. Kegiatan direncanakan dimulai sejak pagi hingga sore hari,” paparnya.

Sementara itu Ketua KPU M. Sawati menjelaskan, pihaknya menyatakan kesiapan terkait pelaksanaan pemungutan sampai penghitungan suara nantinya. Tak hanya itu pada 24 dan 25 Juni, KPU juga akan melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) menyusul masuknya masa tenang. Spanduk dan baliho caleg juga ditertibkan sesuai Peraturan KPU

‘’Kita berharap, semoga tidak ada kendala teknis pada tahapan pilkada yang tinggal menghitung hari. Sehingga semuanya berjalan lancar dalam  pilkada badunsanak tersebut” tukasnya.

Selanjutnya M. Sawati pun juga menginformasikan terkait kesiapan pengadaan logistik pilkada yang dipastikan pendistribusian kelengkapan TPS sudah bisa dilakukan dua hari sebelum pemilihan, 25 dan 26 Juni 2018 mendatang.

“Pengadaan kebutuhan logistik pilkada sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan. Kegiatan tersebut mulai dari bongkar pasang bilik suara, pemilahan dan pelipatan surat suara sampai dengan penyerahan surat panggilan memilih (C6),” terangnya.

Nduga - KKSB kembali menebar teror ke Masyarakat. Pada pukul 13.05 WIT di Bandara Keneyam, Kab. Nduga, Papua telah terjadi penembakan terhadap pesawat Twin Otter Dimonim Air PK-HVU yang dilakukan oleh KKSB pada saat tepat mendarat diujung landasan Bandara Keyam. Pesawat tersebut berangkat dari Timika menuju Kenyam.

Akibat dari penembakan tersebut Pesawat mengalami kebocoran pada bagian depan, 7 bagian kabel pesawat putus, buku manifes rusak dan pergelangan kaki kanan Co Pilot terkena serpihan peluru.

Pesawat tersebut membawa penumpang sipil sebanyak 16 orang dan 1 anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kenyam an. Bripda Bagus. Adapun kru pesawat sbb: Pilot: Nelson Kasenda (51 thn,WNI); Co Pilot: Irena Nur Fadila ( 25 thn,WNI); Engginering: Kasta Gunawan( 45 thn,WNI).

Dari keterangan yang berhasil dihimpun bahwa tepat pada Pukul 13.05 WIT Pesawat lending di Bandara Kenyam, tepat diujung landasan bandara Pesawat ditembak oleh KKSB yang mengenai bagian depan pesawat tembus kedalam pesawat yang mengakibatkan Co Pilot kena serpihan peluru.

Setelah Pesawat Dimonim Air tiba di Parkiran pesawat, seluruh penumpang turun dalam keadaan selamat dan Kru Pesawat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian yang kebetulan berada di area Bandara Kenyam.  Co Pilot Irena Nur Fadillah mendapatkan perawatan pada pergelangan kaki yang mengalami luka sobek terkena serpiha peluru oleh Bintara Kesehatan Koramil Nduga. LO Polisi AKBP Leo dan Perwira Penghung Kodam XVII/Cenderawasi wilayah Nduga Mayor Inf Nainggolan melakukan Kordinasi untuk melaksanakan  pengamanan.

Tidak lama kemudian Bupati Nduga Yarius Gwijangge tiba di Bandara dan melakukan Kordinasi dengan LO Polisi dan Pabung Nduga. Sementara itu  anggota 755/Yalet yang berjumlah 20 orang Dpp Letda Inf Prayuga Estu, dibantu oleh anggota Koramil dan anggota Polsek kenyam telah lebih dahulu tiba di Bandara dan langsung melakukan pengamanan disekitar areal Bandara.

Pukul 14.23 WIT setelah dipastikan keamanan Bandara dapat di kendalikan Pesawat Dimonim Air terbang kembali menuju Timika dengan tidak membawa penumpang. Sebagai keterangan tambahan bahwa pesawat tersebut adalah pesawat yang disubsidi oleh Pemda Kabupaten Nduga untuk membantu transportasi masyarakat.

Belum diketahui motif dari penembakan tersebut, serta pelaku penembakan dari kelompok siapa juga masih dalam penyelidikan. Namun situasi saat ini disekitar Bandara khususnya dan secara umum di wilayah Kenyam Nduga dalam keadaan aman terkendali. Aparat keamanan tetap meningkatkan kewaspadaan untuk menjamin keamanan Masyarakat.

Padang - Tempat esek-esek di Bukit Lampu kembali beroperasi, empat pasang remaja diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, saat mengelar razia tempat esek-esek bukit lampu, Rabu (20/06).

Kasat Pol PP Yadrison mengatakan, akan terus berupaya untuk mengawasi tempat-tempat yang disalah gunakan oleh masyarakat setempat, agar tidak sampai merusak generasi penerus, sebelum penertiban dilaksanakan dirinya mendapat kabar dari masyarakat setempat bahwa tempat esek-esek bukit lampu kembali beroperasi.

"Setelah dapat kabar dari masyarakat setempat, kita langsung tindak lanjuti dengan membawa beberapa personil yang lagi melaksanakan tugas pengawasan tempat-tempat wisata. alhasil, empat pasang remaja kita amankan, mereka kita temukan berada dalam kotak ukuran 1x1 meter tersebut yang sengaja dilingkari oleh pemilik dengan terpal plastik, untuk tempat kita bongkar dan pemilik tempat tersebut tidak kita temukan" Tutur Yadrison

Ke empat pasang remaja tersebut akan diberikan arahan dan pembinaan di Mako satpol PP Jalan Tan Malaka Padang, sekaligus akan dilakukan pemangilan terhadap orang tua mereka.

"Sebelum mereka kita keluarkan, kedua orang tua mereka harus datang ke Mako Satpol PP sebagai penjamin yang dibuktikan dengan KK dan KTP, baru mereka bisa kita keluarkan" Kata Yadrison

Selain itu petugas Satpol PP juga mengelar razia disepanjang Pantai Samudera Kota Padang, guna antisipasi keresahan yang dirasakan masyarakat ulah pedagang yang nakan, dengan mengunakan warungnya sebagai tempat esek-esek. dalam penertiban tersebut, Satpol PP mengamankan lima pasang remaja yang berada dalam warung ukuran 1x1 meter yang ditutupi dengan spanduk.

"Kita juga baru mendapatkan kabar bahwa salah satu warung di sepanjang pantai samudera itu ada yang digunakan sebagai tempat esek-esek bagi genarasi muda, kitapun sudah melakukan pengawasan disana, sebanyak lima pasang remaja juga kita amankan, dan untuk tempat sudah kita lakukan tindakan persuasif. untuk selanjutnya akan dilakukan pengawasan extra setiap hari, guna antisipasi keresahan yang timbul dimasyarakat" Sebut Yadrison

Bukan itu saja, pengawasan pun dilanjutkan petugas pada Kamis dini hari pada kafe-kafe yang tidak memiliki ijin. kafe elok, kafe ayah dan kafe kotak-kotak. dalam pengawasan kafe tersebut. Pol PP mengamankan 12 orang wanita yang diduga sebagai pemandu karaoke.

Seluruh wanita yang diamankan petugas tersebut, dibawa ke Mako satpol PP Jalan Tan Malaka Padang, untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS).

"Pemilik kafe, kita berikan tindakan secara persuasif terlebih dahulu dan langsung diberikan surat teguran, karena pemilik jelas melanggar Perda No 11 Tahun 2005/ Perda No 4 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perda No 5 Tahun 2016 tentang izin gangguan. untuk wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke tersebut kita lakukan dahulu pemeriksaan, jika dalam pemeriksaan ditemukan ada yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), maka langsung kita kirim ke Andam Dewi Solok untuk dilakukan pembinaan" Tambah Yadrison.

TANGERANG - Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan landasan pacu _(runway)_ ketiga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis, 21 Juni 2018. Bersamaan dengan itu, Presiden juga meninjau arus balik libur Lebaran 2018.

Presiden tiba di Terminal 1C sekitar pukul 09.21 WIB. Di sini, selain meninjau arus balik Lebaran, Presiden juga menyempatkan untuk menyapa masyarakat. Setelah itu, sekitar pukul 09.35 WIB, Presiden kemudian menuju _runway_ dengan menggunakan bis airport.

Presiden kemudian meninjau landasan pacu dengan menggunakan kendaraan. Setelah itu, Presiden menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga. Presiden juga membagikan kain batik dan buku.

Kepala Negara mengatakan bahwa pertumbuhan penerbangan penumpang udara per tahun mencapai 9 persen. Dengan pertumbuhan yang sangat cepat tersebut, lanjut Presiden, pemerintah terus membangun infrastruktur baru seperti airport baru maupun terminal baru.

"Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini adalah bandara yang paling sibuk, paling ramai di negara kita. Dan kita tahu, pertumbuhan penerbangan penumpang udara per tahun di negara kita adalah kurang lebih 9 persen. Ini adalah pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Oleh sebab itu kita terus bangun airport baru, terminal-terminal baru, termasuk yang kita bangun adalah Bandara Soekarno-Hatta," ucapnya.

Sementara untuk landasan pacu _(runway)_ ketiga yang ada di sebelah utara, Presiden menuturkan akan selesai bulan Juni 2019. Pembangunan _runway_ ketiga ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat menjadi 120 pesawat per jam, dari saat ini yang hanya 81 pesawat per jam _(take off_ dan _landing)._

"Jadi meloncat hampir 50 persen ya. Kalau _runway_ ketiga itu selesai, nanti tak ada antrian. Tapi kalau penumpangnya tambah lagi, kita akan tambah lagi _runway_-nya. Ini kan kejar-kejaran dengan pertumbuhan penerbangan di negara kita yang tumbuh 9 persen. Ini hati-hati harus antisipasi harus ada hitung-hitungan," ungkapnya.

Presiden juga mengatakan bahwa dengan adanya _runway_ ketiga ini, diharapkan bisa menambah slot penerbangan dari luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Hal ini menurutnya juga memberi dampak dari segi ekonomi.

"Tentu saja ini kan sebetulnya banyak yang antre ingin terbang ke Jakarta lewat airport Soekarno-Hatta baik dari Timur Tengah, dari Asia, dari Eropa, tetapi sudah tidak memiliki kapasitas lagi di sini. Oleh sebab itu, nanti tentu saja dengan adanya _runway_ ketiga bisa menambah slot penerbangan dari luar yang ingin masuk ke Indonesia," paparnya.

Selain itu, untuk mengurangi kepadatan penumpang, Presiden juga mengatakan bahwa saat ini sedang dibangun _east cross taxi way_ dan _pararel taxi way_ di sebelah utara.

"Pembebasan sudah selesai 70 persen, konstruksi juga sudah dimulai prosesnya, dan kita harapkan yang _pararel taxi way_ ini selesai pada akhir Desember 2018," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Perhubungan dan Direktur Utama Angkasa Pura II untuk menyiapkan terminal yang keempat. Hal ini menurut Presiden penting disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

"Jangan sampai lonjakan penumpang, yang sekarang ini penumpang kurang lebih 63 juta, kita perkirakan 2025 itu sudah mencapai lebih dari 100 juta. Jadi kalau terminal ini tidak segera kita siapkan, kita akan kedodoran lagi. Inilah persiapan-persiapan yang hari ini saya tinjau," ungkapnya.

Terkait dengan pembangunan terminal keempat ini, Presiden mengatakan saat ini masih dalam proses detil _enginering design_.

"Kita perkirakan 2020 itu akan dimulai. Memang sudah enggak ada kesempatan lagi, begitu direncanakan _design_, langsung dikerjakan. Kurang lebih 2020 kita mulai, disiapkan dan dimulai," ujarnya.

Pembangunan terminal keempat ini akan menelan biaya kurang lebih Rp11 trilyun. Presiden pun mengatakan bahwa pemerintah akan menggandeng sektor swasta dalam pengerjaan proyek yang akan dibangun di lahan bekas lapangan golf ini.

"Ya kita berusaha di setiap pembangunan itu selalu menggandeng private sector, dari sektor swasta, tapi ini terserah Angkasa Pura dengan siapa," katanya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dan Direktur Utama PT Pembangunan Perusahaan (PP) Lukman Hidayat.

Jakarta - Tim Pencari Fakta (TPF) yang diawaki oleh Persatuan Wartawan Indonesia dalam menelisik kasus tewasnya Mohamad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru yang tewas di tahanan Polres Katabaru, Kalimantan Selatan, dituding dibiayai oleh pengusaha hitam Haji Isam.

"Endingnya mudah ditebak, PWI akan mengeluarkan pernyataan bahwa almarhum meninggal secara wajar," ungkap Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga  Indonesia (PPWI) melalui WA-nya di grup Menggugat Dewan Pers, malam ini sekitar 22.30 WIB.

Menurut Wilson, aroma tidak sedap itu mencuat, berdasar informasi yang diperolehnya, dua hari setelah meninggalnya Mohammad Yusuf, ratusan wartawan di Kalsel "pesta pora" di rumah Gubernur Kalsel. Seperti diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, adalah paman kandung Haji Isam.

"Walau tema acara buka puasa bersama, tapi H. Isam bagi-bagi ampau," ungkap Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. Dia menyebut, wartawan junior dan kroco menerima ampau sebesar Rp 500 ribu. Sedang Pemred maupun owner media diguga mencapai belasan juta.

"Maksudnya apa itu? Tak masuk dalam nalar saya," tulisnya di WA, seraya menyebut para wartawan itu sebagai robot tanpa hati, para begundal Haji Isam.

"Kawannya tewas di penjara, eh, malah mereka berbahagia dibagi THR oleh simafioso itu," sambungnya dengan nada jengkel.

Lagi-lagi Wilson menyebut mereka gerombolan pecundang gila. "Semua wartawan di sana penakut, penjilat pantat Isam," ujarnya.

Wilson juga meminta hati-hati terhadap manuvet PWI yang dinilainya pengkhianat pers. "Waspada dan siapkan semangat perlawanan," pintanya kepada jajaran pers yang tidak tercatat pada PWI dan Dewan Pers.

Apalagi, tambahnya, mendiang Mohammad Yusuf tidak tercatat sebagai anggota PWI, yang selalu dicibir dan dianggap sebelah mata sebagai wartawan abal-abal.

"Lho kok, tiba-tiba mereka peduli menelisik kematian almarhum dengan membentuk TPF," ujar Wilson.

Begitupun Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Taufiq Rachman SH, Ssos, juga mensinyalir ketidakberesan PWI sebagai TPF.

"Kan, PWI selama ini tidak pernah membela wartawan yang bukan anggotanya. Lho kok sekarang, adanya dugaan pelanggaran berat tewasnya mendiang, kok PWI punya solidaritas tinggi. Mau jadi pahlawan kesiangan," semprot Taufiq.

Padahal, menurut dia, tewasnya Mohammad Yusuf, tak bisa dilepaskan dari induk semangnya PWI, Dewan Pers. Sebab, Dewan Pers yang  memberikan rekomendasi kasus almarhum tindak pidana. Bukan delik pers.

"Rekomendasi itu yang membuat penyidik menahan sehingga tewas di tahanan," ujar Taufiq yang menyakini tidak adanya pembelaan dari Dewan Pers.

"Jika ada, saya yakin nasib Mohammad Yusuf tidak mengenaskan," sambungnya.

Taufiq menyebut, andai saja rekomendasi meminta H. Isam untuk melakukan bantahan sesuai Kode Etik Jurnalistik, kasusnya tidak akan seperti itu.

"Cuma, karena Dewan Pers memandang sebelah mata, ya akhirnya Allah punya cara lain membuka aib diskriminasi Dewan Pers pada wartawan di Indonesia," papar Taufiq  .

Pontianak - Ziarah kubur merupakan tradisi dalam setiap perayaan hari raya Idul Fitri, khususnya bagi masyarakat Dusun Sampang Baru Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu raya. Setiap tahunnya melakukan ziarah kubur di makam kesultanan Pontinak, tepatnya di Batu Layang Siantan.

Tradisi ini menjadi hal yang wajib bagi masyarakat Desa lingga, karena ziarah ini selain mencari barokah, juga membangun rasa kebersamaan antar masyarakat, baik itu anak-anak, pemuda ataupun tokoh masyarakat.

Ziarah kubur di makam kesultanan Pontianak juga merupakan bentuk penghormatan bagi Sultan Syarif Abdurrahman Alqadri selaku pendiri Kota Pontianak, karena beliau merupakan ulama’ besar di Pontianak. “Sudah sepatutnya kita mengenang jasa-jasa beliau dengan datang dan berziarah ke makam beliau," ujar Mubassyir Qulub selaku tokoh pemuda dan koordinator kegiatan tersebut.

Selain mengandung nilai-nilai relegius, tradisi ini juga memiliki keunikan tersendiri dimana, masyarakat Desa Lingga menggunakan Motor Air atau sering disebut Motor klotok dengan menempuh perjalanan sekitar 2 jam Lebih dari Desa lingga menuju Makam kesultanan Pontianak tersebut yang mana motor Air menjadi alat tranportasi utama warga desa lingga ketika mau ke kota 15 tahun yg lalu.

Kegiatan ziarah kubur ini juga bagian dari pengenalan siapa sebenarnya pendiri Kota Pontianak khususnya bagi anak-anak terkait dengan sejarah Pontianak yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah ziarah dari batu layang kegiatan ini di lanjutkan ke Masjid Sultan Abdurrahman Kampung dalam Pontianak untuk melakukan shalat berjamaah sekaligus belajar sejarah singkat tentang pendiri kota Pontianak ini.

"Kegiatan ini akan berlangsung setiap satu tahun sekali dan  jumlah sekitar 500 orang dalam satu Motor Air atau Motor Klotok dan Insyaallah akan di koordinatori oleh pemuda Sampang Baru," tegas Mubassyyir Qulub saat dimintai keterangan di lokasi tersebut. Rabu (20/06).

Khuzeini salah satu tokoh pemuda disana berpendapat, "sangat senang dan bahagia dengan agenda ini karena berkat kekompakan pemuda bisa mengakomodir keinginan masyarakat Desa Lingga."