Detak

PADANG - Berbagai permasalahan mengemuka persoalan kurangnya kesadaran wakil rakyat dari berbagai latar belakang untuk memahami pentingnya e-lhkpn ini. Penegasan disampaikan oleh pihak KPK, hal ini merupakan persyarat penting untuk pelantikan buat anggota DPRD periode mendatang.

Hal itu terungkap dari peserta admin LHKPN DPRD se-Sumbar di Inspektorat Provinsi Sumbar, Kamis (30/8).

Laporan Harta Kekayaan Negara secara Elektronik (e-LHKPN) adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggunakan e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat.

Laporan Harta Kekayaan Negara selama ini sudah berjalan, menggunakan aturan Keputusan KPK Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN sekarang diganti dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.

Tujuan dan Manfaat LHKPN  adalah mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih, sebagai instrumen transparansi dan manajemen SDM pada awal menjabat, sebagai instrumen pengawasan selama menjabat dan sebagai instrumen akuntabilitas saat akhir menjabat.

Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Mentawai, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Mentawai supaya meningkatkan kepatuhan para wakil rakyat berhasil menyelesaikan tugas melaporkan kekayaan penyelenggara negara. Keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Mentawai menjadi yang terbaik di Sumbar.

Yang pertama dipasang niat, segala kendala dalam melaksanakan tugas merupakan tantangan yang harus disiasati supaya berhasil menjadi percontohan di Sumatera Barat bahkan Sumatera KPK memberi apresiasi pada pimpinan OPD ini.

JAKARTA - Setelah tiba dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Presiden Joko Widodo langsung menuju _venue_ cabang pencak silat Asian Games 2018 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018, untuk menyaksikan pesilat-pesilat Indonesia berlaga.

Tiba pukul 16.40 WIB, Presiden tampak disambut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto dan _Chef de Mission_ kontingen Indonesia Syafruddin. Selain itu tampak hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Pada kesempatan ini Presiden menyaksikan laga final nomor tarung kelas C 55-60 kilogram putra antara antara pesilat Indonesia Hanifan Yudani Kusumah melawan pesilat Vietnam Thai Linh Nguyen. Hanifan berhasil meraih medali emas setelah menundukkan lawannya dengan skor 3-2.

Selepas itu, giliran pesilat putri Indonesia Wewey Wita tampil di final nomor tarung kelas B 50-55 kilogram putri melawan pesilat Vietnam Thi Them Tran. Pesilat Indonesia berusia 25 tahun itu berhasil mempersembahkan medali emas ke-14 dari cabang pencak silat untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2018 ini setelah menyudahi perlawanan Tran dengan skor meyakinkan 5-0.

Wewey langsung menghampiri tribun VVIP dan bersalaman dengan Presiden, Wapres, dan Prabowo. Ia kemudian melakukan selebrasi dengan berlari mengelilingi lapangan sambil membentangkan bendera Merah Putih.

Dengan tambahan 2 emas ini, kontingen Indonesia semakin memantapkan posisinya di klasemen perolehan medali sementara dengan 30 medali emas, 22 medali perak, dan 35 medali perunggu.

Jakarta - Sejumlah pimpinan organisasi pers yang tergabung dalam gerakan Menggugat Dewan Pers, Selasa (28/8) sore menemui para pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung DPD RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta dalam rangka menyampaikan berbagai permasalahan pers Indonesia.

Hadir pada temu audiensi tersebut seluruh Pimpinan Komite I yang berjumlah empat orang, yakni Benny Ramdhani (Ketua), Fachrul Razi (Wakil Ketua mewakili wilayah barat), Fahira Fahmi Idris (Wakil Ketua mewakili wilayah tengah), dan Yakob Esau Komigi (Wakil Ketua mewakili wilayah timur).

Pimpinan organisasi pers yang didampingi pengacara muda yang sedang naik daun, Dolfie Rompas, Tondi Situmeang, dan Asterina Tiarma, memaparkan secara gamblang kepada pimpinan Komite I tentang permasalahan Pers Indonesia yang ditimbulkan oleh peraturan dan kebijakan Dewan Pers. Kuasa hukum team gerakan Menggugat Dewan Pers Dolfi Rompas menjelaskan tentang dasar gugatan terhadap Dewan Pers itu dilayangkan ke PN Jakarta Pusat.

"Dewan Pers tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pers untuk menentukan status seorang wartawan atau bukan, karena itu sangat bertentangan dengan UU Pers," ungkap Rompas.

Sedangkan, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi memaparkan seluruh permasalahan yang tengah dihadapi Pers Indonesia akibat ulah Dewan Pers. "Maraknya kasus kriminalisasi terhadap pers akibat rekomendasi Dewan Pers harus dihentikan," tegas Mandagi.

Dia juga menandaskan, program Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan Dewan Pers sangat bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena kewenangan membuat lisensi sertikasi profesi ada pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ketua Umum DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke meminta kesediaan para Pimpinan Komite agar dapat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait untuk membahas permasalahan pers ini.

Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Kasihhati menyampaikan informasi bahwa pihaknya sudah pernah menemui komisi I DPR RI dan diperoleh keterangan bahwa proses verifikasi media belum disetujui DPR RI sehingga apa yang dilakukan Dewan Pers itu bertentangan dengan UU Pers atau ilegal.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Sekretaris Jenderal Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yang juga menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi ini, pimpinan Komite I secara resmi berjanji akan mengundang semua pihak terkait, termasuk Dewan Pers dan pihak Polri, untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan September depan.

Ketua Komite I Benny Ramdhani mengaku setuju bahwa tindakan Dewan Pers dalam membuat peraturan-peraturan adalah sebuah bentuk _abuse of power_ atau penyalahgunaan kewenangan. "Dewan Pers telah bertindak seperti lembaga _super body_ yang menentukan status wartawan dan media, emang Dewan Pers, menurut orang Betawi, siapa elu," ujar Ketua OKK DPP Partai Hanura ini mempertanyakan.

Dewan Pers juga, menurut Ramdhani secara tidak langsung sudah menghilangkan hak ekonomi warga dan hal itu tidak bisa dibiarkan. "Kami memiliki kewenangan untuk memanggil Dewan Pers dan Kapolri karena sudah sesuai dengan bidang tugas Komite I di bidang hukum," pungkas Senator dari Sulawesi Utara itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Senator muda asal Aceh, berjanji akan memfasilitasi pelaksanaan dialog antara pimpinan organisasi pers dengan wartawan di Gedung DPD RI pada tanggal 12 September 2018. (Team Redaksi)

PADANG - Tumbuh dan berkembangnya koperasi di Kota Padang tidak terlepas dari peranan semua penggiat koperasi. Seiring dengan itu Usaha Kecil Mengah (UKM) juga turut bergerak.

Hal itu diungkapkan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah pada cara Resepsi Hari Koperasi Ke-71 tingkat Kota Padang di Palanta Rumah Dinas, Selasa (28/8/2018).

"Tumbuh berkembangnya koperasi akan turut menggerakkan UKM dan kemandirian individual anggota koperasi tersebut," kata Mahyeldi.

Menurut Walikota Mahyeldi, koperasi menjadi pilar ekonomi sekaligus menjadi wadah membangun usaha secara bersama-sama sehingga dapat mewujudkan ekonomi rakyat. Khususnya pengembangan produk unggulan dan potensi UKM memang harus disinergikan dengan koperasi.

"Untuk pembinaan UKM harus bersinergi dengan koperasi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan individual anggota koperasi itu sendiri," ujarnya.

Pada acara yang dihelat Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang ini diberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat penggiat koperasi, penggerak UKM dan penghargaan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Tokoh masyarakat penggiat koperasi yang dianugerahi penghargaan ialah Herman Nawas. Tokoh ini dinilai memiliki kepedulian dalam pengembangan koperasi di Kota Padang. Sedangkan Lurah Gunung Pangilun Andi Amir menerima penghargaan sebagai satunya -satunya Lurah penggerak UKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Yunisman mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus memotivasi semua pihak agar memiliki kepedulian dalam membangun koperasi dan kemajuan UKM.

"Penghargaan ini sebagai apresiasi sekaligus motivasi bagi semua pihak untuk kemajuan koperasi dan UKM," kata Yunisman.

Ia menjelaskan, dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-71, Dinas Koperasi Kota Padang menunjukkan eksistensi koperasi dan UKM melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu, Lomba MTQ dan Dai, Pameran dan Bazar, Lomba KJKS BMT Berprestasi, Lomba Koperasi Beprestasi, Lomba Tangkas Terampil, Lomba Paduan Suara, Jalan Sehat dan Aksi Bersih, serta puncaknya resepsi.

"Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bukti eksistensi koperasi sebagai gerakan yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di Kota Padang," tukas Yunisman.***

PADANG – Menindaklanjuti temuan 8 kasus pada anak yang terindikasi Measles (campak) dan Rubella, Walikota Padang Mahyeldi menggelar pertemuan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MUI Kota Padang, Kemenag Kota Padang, Bagian Kesra, Bagian Humas, Camat se-Kota Padang dan konsultan UNICEF untuk MR di Kediaman Walikota Jalan A. Yani Padang, Senin malam (27/8/2018). Kedelapan kasus tersebut berupa penyakit kelainan bawaan, seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan kelainan jantung.

“MR merupakan penyakit menular. Dan obatnya sampai saat ini belum ada. Satu-satunya cara melindungi anak-anak kita adalah dengan imunisasi. Untuk itu, imunisasi MR ini harus dilakukan agar virus MR tidak menyebar,” ujar Mahyeldi pada pertemuan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, bahwa penggunaan vaksin MR dibolehkan (mubah) karena kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah) dan belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Serta, keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

“Mari bersama-sama kita mengkampanyekan bahaya virus MR dan imunisasi MR ini kepada masyarakat. Agar generasi masa depan kita benar-benar terlindungi dari virus menular MR dan cacat seumur hidup. Hak anak untuk hidup sehat harus dipenuhi,” ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Padang Duski Samad mengatakan, sebelum fatwa MUI tentang imuniasi MR dikeluarkan, telah ada fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi, yang menjelaskan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Sebagaimana fatwa MUI tersebut, imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis boleh digunakan pada kondisi al-dlarurat (kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia) atau al-hajat (kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Serta, karena belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. (LL/Ady/Joim)

Cc: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemendagri_RI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI KemenPAN-RB Republik Indonesia MUI Pusat UNICEF UNICEF South Asia

Jakarta - Lembaga Perwakilan Daerah di Senayan setiap awal tahun masa sidang kembali memilih pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Dalam pemilihan Pimpinan Komite I, Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP diusung kembali sebagai pimpinan Komite I oleh anggota Komite I DPD RI dari seluruh Propinsi. Pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI berlangsung di Ruang Sidang Komite I DPD RI. Dirinya terpilih kembali secara musyawarah sebagai pimpinan Komite I DPD RI, Senin 27 Agustus 2018.

Rapat pemilihan pimpinan Komite dipimpin Wakil Ketua DPD RI H. Ahmad Muqowam, Senator asal Jawa Tengah yang dihadiri anggota Komite I DPD RI seluruh anggota DPD RI seluruh propinsi.

Pada kesempatan tersebut, secara musyawarah, terpilih dan disahkan Pimpinan Komite I DPD RI yakni Benny Ramdhani (Sulawesi Utara), H. Fachrul Razi, MIP (Aceh), Fahira Idris (DKI Jakarta) dan Jacob Komigi (Dapil Papua Barat).

H Fachrul Razi, MIP sendiri sudah dipercaya sebagai pimpinan Komite I untuk ketiga kalinya pada masa sidang 2014-2015, 2015-2016, dan 2016-2017. Namun tahun keempat periode 2017/2018, dirinya mengundurkan diri karena menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Selain itu dirinya juga fokus membantu pemenangan calon Gubernur Aceh tahun 2017. Namun tahun kelima kali ini, masa sidang ke lima, dirinya diminta kembali menjadi pimpinan Komite I DPD RI.

“Alhamdulillah masih dipercaya dan diberikan amanah sebagai pimpinan Komite I. Insha Allah kita akan berjuang lebih maksimal
lagi, Allah Maha Pemilik Kekuasaan," ujar Fachrul Razi singkat saat diminta komentarnya ketika diberi dipercaya oleh seluruh anggota komite I DPD RI untuk menjadi Pimpinan Komite I DPD RI.

Komite I membidangi masalah politik, pemerintahan, dana desa, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Pertanahan. Selama dirinya 3 periode duduk sebagai wakil ketua komite, Senator Fachrul Razi berhasil memperjuangkan masukkan 4 calon pemekaran DOB yaitu Kabupaten Aceh Selatan Jaya (Aceh Selatan), Kabupaten Kepulauan Selaut Besar (Simeulue), Kota Meulaboh (Aceh Barat), dan Kabupaten Aceh Raya (Aceh Besar), “Alhamdulillah sudah dimeja Wakil Presiden RI dan Presiden RI, sementara kita juga sudah menambahkan Calon DOB Aceh Malaka dan DOB Kota Panton Labu,” tegas Fachrul Razi.

Dalam bidang pertanahan, Senator Fachrul Razi aktif melakukan advokasi terhadap kasus pertanahan yang merugikan masyarakat, dan juga dana desa yang masuk Aceh melalui pengawasan DPD RI di Komite I. Fachrul Razi juga mrnambahkan bahwa dalam bidang hukum, ada 2 PP dan 1 Perpres yang sudah selesai dan ditandatangani oleh Presiden yaitu Perpres Pertanahan Aceh, PP Migas dan PP Kewenangan Aceh. “Kita sedang kawal dan awasi implementasi PP dan Perpres termasuk kami mengawasi dana Otsus di Aceh dari tahun 2008-2018 serta dana desa di Aceh untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” jelas Fachrul Razi. (Tim Redaksi)

PADANG - Program Ketahanan Keluarga dan Konsultasi Agama di Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) resmi di launching di Masjid At-Taubah Wisma Utama Pulau Aia Parak Laweh, Sabtu (25/8/2018).

Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Padang Marjanis menuturkan, latar belakang Program Ketahanan Keluarga dan Konsultasi Agama dibentuk karena beberapa faktor.

Diantaranya, hasil dari data Pengadilan Agama Kota Padang, bahwa angka perceraian naik tajam dan setelah dianalisa banyak yang mintak cerai. Selain itu, hasil statistik Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang ada pelajar SMP yang memperkosa anak SD. Tak hanya itu, kenakalan remaja lain seperti ngelem, dan narkoba juga semakin banyak.

"Kesimpulan pak walikota, kuncinya untuk mencegah hal itu adalah keluarga. Jika ketahanan keluarga bagus, maka tidak akan mudah rapuh oleh hal-hal yang merugikan," tutur Marjanis.

Untuk itu, lanjut Marjanis, Kemenag Kota Padang mengambil peran di konsultasi agama. Karena juga mempunyai tenaga penyuluh. Sebab, tugas pokok penyuluh, adalah sebagai konsultan.

"Semua yang terkait ormas islam mendukung kegiatan ini. Akan dibuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) juga," katanya.

Sementara alasan diipilihnya masjid sebagai tempat penyelenggaraan, sebut Marjanis, karena dinilai lebih aman bagi siapa pun. Tidak akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu masjid adalah tempat yang penuh dengan rahmat.

"Kami berharap, melalui kegiatan ini jika ada yang berniat bercerai, bisa  terselamatkan. Mengingat sudah kita berikan konsultasi," ucapnya.

Kedepan sebut Marjanis, pihaknya bersama Pemko Padang akan terus menyosialisasikan program ini dan merata di 11 kecamatan.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala KUA Kecamatan Lubeg Ramlan, berharap semua ormas dapat mendukung program ini. Mengingat permasalahan keluarga tidak hanya dapat diselesaikan sendiri.

"Masalah rumah tangga itu tidak hanya perkara agama, tetapi ada persoalan ekonomi, adat, dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak agar program ini bisa berjalan maksimal,"ucapnya.

Tak hanya itu, kedepan pihaknya berharap agar suami istri tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Sebaiknya manfaatkan konsultasi agama ini terlebih dahulu.

"Jangan langsung ke pengadilan agama. Bicarakan kembali dan manfaatkan kegiatan ini untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi,"katanya.

Wali Kota Padang Mahyeldi diwakili Kasubag Bina Kesra  Hendri Satriawan mengatakan, program ini terbuka untuk umum. Tak hanya orangtua yang bisa ikut memanfaatkan kegiatan ini, remaja pun diperbolehkan.

"Bisa datangi masjid di 11 Kecamatan yang tempat penyelenggara kegiatan ini. Waktu pelayanan setiap Sabtu pukul 08:00-12:00 WIB,"ucapnya.

Tambahnya, Program Ketahanan Keluarga dan Konsultasi Agama ini sengaja dilahirkan sebagai wadah dan pilihan lain bagi masyarakat yang akan menyampaikan keluh kesah kehidupan berkeluarga dan berkonsultasi tentang keberagamaan.

"Di kantor KUA sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat untuk berurusan. Oleh karena itu melalui inovasi yang diciptakan Kemenag Padang, dibuka ruang dan wadah bagi masyarakat untuk berurusan di luar kantor dan jam dinas. Masjid dijadikan pilihan sebagai tempat menyelesaikan persoalan umat. Kami dari Pemko Padang sangat mengapresiasi," tuturnya. (Rel/MCPadang)

PADANG - Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI mengadakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII tahun 2018 ke Kota Padang. Kunjungan SSDN yang juga diikuti Wakil Gubernur Lemhanas RI  Marsdya TNI Bagus Puruhito disambut langsung Walikota Padang yang diwakili Asisten Pemerintahan Vidal Triza dan Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, serta jajaran Pimpinan SKPD Pemko Padang di ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Senin (27/8/2018).

Di kesempatan itu, pimpinan rombongan SSDN PPRA LVIII Marsda TNI Baskoro Alrianto, M.Sc mengatakan, tujuan SSDN ke Kota Padang adalah untuk mengumpulkan, mempelajari, memahami serta melihat sejauh mana gambaran kondisi wilayah dari segi potensi daerah, pertahanan keamanan, ideologi, politik dan sosial budaya ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan.

“Peserta SSDN PPRA LVIII berjumlah 25 orang dengan 2 orang peserta dari luar negeri. Yang berasal dari unsur TNI/POLRI, Birokrat, Profesi, dan Ormas,” ujar Baskoro.

Ditambahkannya, Lemhanas merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggungjawab kepada Presiden, yang memiliki tugas diantaranya; menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal; melakukan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an; serta membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri.

Pertemuan yang dikemas dalam bentuk dialog serta diskusi tersebut berjalan dengan alot dengan suasana yang penuh keakraban. Dan turut dihadiri Ketua KPU Kota Padang, pemuka adat dan ormas Kota Padang.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Vidal Triza mengucapkan terimakasih kepada Lemhanas RI karena telah memilih Kota Padang sebagai objek kajian SSDN PPRA LVIII. “Kita sangat senang dikunjungi, apalagi sebagai tempat untuk diteliti. Karena, dari sinilah kita mendapatkan saran dan kritikan untuk kemajuan Kota Padang kedepannya,” ungkap Vidal.

Di kesempatan itu, Vidal juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Walikota dan Wakil Walikota karena sedang berada di luar kota untuk keperluan dinas. Begitu juga dengan Sekretaris Daerah yang juga sedang dinas luar kota. (LL/Ady)

Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mendesak Kapolres Bogor, AKBP Dicky, agar segera menangkap para oknum pembegal wartawan media nasional Metropol, Wido (34), yang hingga kini penanganan kasusnya terkesan lamban. Pasalnya, sudah 20 hari berlalu dari saat kejadian perkara, namun belum dilakukan penangkapan para terduga pembegal, padahal mereka masih berkeliaran di sekitar tempat kejadian perkara.

Hal itu disampaikan Wilson kepada pewarta media ini menjawab pertanyaan redaksi terkait perkembangan penanganan kasus pembegalan beramai-ramai oleh terduga RN dan kawan-kawan terhadap wartawan Metropol itu, Sabtu 25 Agustus 2018. "Saya sudah menjumpai Kapolres Bogor kemarin (hari Jum'at - red) di kantornya, dan memohon bantuan agar kasus ini menjadi atensi prioritas bagi unit yang menanganinya. Sudah 20 hari berlalu dari saat kejadian, terduga pembegal masih dibiarkan berkeliaran. Saya sangat berharap Polres dapat bekerja maksimal menangani kasus ini," jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu melalui WhatsApp messenger-nya.

Menanggapi permintaan Wilson yang datang bersama adik kandung korban, Wiri, Kapolres Bogor AKBP Dicky berjanji untuk menuntaskan kasus bermotif dendam pembegal terhadap korban tersebut.

"Kami sedang memprosesnya, beri waktu kami tuntaskan sesegera mungkin. Saya beri waktu kepada Kasat Reskrim saya paling lambat dua minggu harus tuntas," ujar Dicky sambil menunjuk Kasatreskrim Polres Bogor AKP Benny Cahyono yang ikut hadir menerima kedatangan Ketua Umum PPWI yang terkenal getol membela wartawan itu.

Identitas para pembegal, lanjut Dicky, sudah di tangan polisi. "Identitas para pembegal, juga foto-foto para tersangka sudah di tangan petugas. Tinggal menunggu waktu, karena mencari dan menangkap orang tidak semudah seperti menangkap ayam. Perlu persiapan dan strategi yang benar-benar matang, mohon agar korban dan keluarganya bersabar ya," imbuh Kapolres yang terkenal religius itu.

Seperti diketahui bahwa seorang wartawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, bernama Wido, menderita luka parah di beberapa bagian tubuhnya akibat bacokan dan sabetan parang oleh dua orang, dan seorang lagi menunggu di kejauhan di dekat kendaraan motor sambil mengawasi situasi. Kronologi kejadian, sebagaimana dituturkan korban sebagai berikut.

Kejadian pembegalan atau pembacokan Wido oleh MN alias RN, dan kawan-kawan yang berunsur pembunuhan berencana, terjadi sekira pukul 22.00 Wib, pada Sabtu, 4 Agustus 2018, Wido bersama tunangannya Suci tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yakni Area Ruko Lampu Merah Cikaret, Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di depan sebuah warung untuk makan sate.

Sambil duduk-duduk dengan Suci, Wido berbincang-bincang dengan dua temannya, Candra dan Nungki.

Sekira pukul 23.45 Wib, Wido bersama Suci ikut mengantarkan Candra dan Nungki yang hendak ke dalam sebuah cafe yang bersebrangan dengan warung tempat makan sate.

Ketika Wido dan Suci mengantarkan Candra dan Nungki ke dalam cafe, Wido dan Suci melihat MN alias RN, dan kawan-kawannya berada duduk di bangku depan cafe. Adapun Wido tidak berpikiran buruk apapun bakal terjadi seperti hal yang hampir merenggut nyawanya.

Pada pukul 00.30, Wido mengajak Suci untuk pulang. Ketika berjalan menuju motor yang diparkir oleh Wido di depan warung, tiba-tiba dari arah belakang Wido dibacok oleh MN alias RN bersama adik iparnya, langsung menyerang Wido dengan sabetan senjata tajam (sajam). Akibat kejadian itu, Wido mengalami luka berat di bagian bahu kanan, pergelangan kanan dan siku tangan kiri.

Usai membegal Wido dengan beberapa kali bacokan dan sabetan, namun korban masih terlihat kokoh dan malahan berusaha melawan, dengan secepat kilat, MN bersama adik iparnya berlari menuju seorang pengemudi motor yang sudah menunggu tidak jauh dari TKP. Pada saat yang bersamaan, Suci berusaha mengejar para pembegal namun tidak terkejar, sedangkan Wido dalam keadaan kritis berusaha menyelamatkan diri dan meminta pertolongan ke dalam cafe.

Pada Pukul 00.45 Wib, melihat kondisi Wido yang hampir tidak sadarkan diri, para pengunjung cafe segera melarikan Wido ke RSUD Cibinong sebelum dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Di akhir pertemuan dengan Kapolres AKBP Dicky, Wilson Lalengke menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kapolres Bogor dan jajarannya menangani kasus begal tersebut sesegera mungkin. "Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan Pak Kapolres, saya percaya Bapak bersama jajaran Polres Bogor akan dapat menuntaskan kasus ini secepatnya," pungkas alumni pascasarjana dari Utrecht University, Belanda itu. (APL/Red)

PADANG  -- Selesai menunaikan shalat Idul Adha,  Walikota Padang H. Mahyeldi Dt.Marajo ikut melakukan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Nurul Iman menggunakan alat Restraining box, Rabu (22/8/2018).

Restraining Box atau kotak perebah sapi merupakan peralatan rumah potong hewan, yang menggunakan penggerak hidrolik untuk mengisolasi sapi, atau mengurangi gerak sapi yang akan disembelih. Bagian penjepitnya dilapisi dengan bantalan karet sehingga sapi tersebut tidak merasakan sakit.

Penggunaan perebah sapi hidrolik digunakan untuk menghindari sapi dijatuhkan dengan cara menjerat kaki saat proses penyemblihan. Sehingga sapi tersebut tidak luka atau merasakan sakit.

Hal yang berbeda tentu saja sapi tidak akan mengalamai proses jerat kaki , pembantingan, sehingga mengurangi stres pada sapi.ini tentu membuat daging yang dihasilkan akan menjadi lebih baik sebut Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk mengelola sapi yang akan disemblih dengan menggunakan restraining box jauh lebih sedikit.hanya butuh 2 orang untuk operator mesin hidrolik. 1 orang operator untuk semblih.

Menggunakan kotak perebah sapi lebih effisien untuk menghasilkan daging sapi yang berkualitas.

Kepala Dinas pertanian Kota Padang Syaiful Bahri melaporkan, jumlah sapi hewan kurban yang akan disemblih tahun 2018 di kota Padang sebanyak 6.804 ekor.kambing 872 ekor. ini adalah data sementara masih ada lagi jumlah sapi dan kambing yang belum tercatat.

Selanjutnya Syaiful mengatakan minat masyarakat kota Padang untuk berkurban tahun 2018 cukup banyak.untuk ketersedian sapi dikota Padang tidak ada kendala. Pada kesempatan itu juga tampak hadir Kepala Inspektorat Kota Padang Corri Saidan, Kabag Kesra Setda Kota Padang Jamilus .(th)

PADANG – Setiap Jumat pagi, ASN Pemko Padang yang berkantor  di komplek perkantoran Balaikota Padang, Aie Pacah rutin mengikuti wirid pengajian. Kali ini Jumat (24/8), menghadirkan Ustaz H. Gufron,SS selaku penceramah.

Dalam tausiahnya, Ustaz Gufron pun menyampaikan beberapa pesan dakwah khususnya mengupas terkait makna berkurban menurut Islam yang baru-baru ini dirayakan.
Berkurban saat hari raya Idul Adha dianjurkan sangat kepada siapa saja umat muslim yang sudah mampu dalam hal ekonomi.

Dalam sejarahnya, disebutkan dalam Al Qur'an, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail. Disebut dalam Al Qur'an bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan tepat saat Ismail akan disembelih, Allah menggantinya dengan domba.

Allah Swt berfirman dalam Surat Ash Shaaffaat ayat 102-107 yang artinya "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ), dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

“Dari petikan ayat Al Qur'an tersebut, kita dapat menarik tiga ini makna dalam berkurban seperti yang diperlihatkan dari keteguhan serta ketabahan hati yang dimiliki Nabi Ibrahim,” katanya.

Diantara tiga makna tersebut yaitu, pertama makna berkurban adalah mendekatkan dan berserah diri kepada Allah SWT. Seperti misalnya Nabi Ibrahim yang telah mengikhlaskan Putranya (Nabi Ismail) yang sesungguhnya sangat beliau cintai, dengan perintah Allah maka beliau rela untuk mengurbankan putranya tersebut, hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah SWT.

Kemudian yang kedua, dengan cara berkurban manusia tersebut diajarkan untuk berbagi kepada para mukmin lain, yang pastinya mereka kurang mampu. Dengan adanya kurban ini kaum muslim yang kurang mampu juga ikut merasakan bagaimana indahnya Islam dengan adanya hari kurban tersebut. Lalu yang ketiga, dengan berkurban keikhlasan dari manusia itu pastinya diuji, diuji dari sifat rakus dan tamak akan harta dunia yang mereka senangi.

“Sehingga kurban itu berarti memberikan apa yang telah dicintai (duniawi) serta apa yang disayangi, dalam hal ini adalah harta yang kita miliki, yakni dengan cara berkurban,” terangnya.

Adapun untuk manfaat berkurban sendiri ada beberapa diantaranya, untuk memupuk rasa empati, melatih diri menjadi orang dermawan, meningkatkan ketaqwaan pada Allah, bekal pahala di hari akhir dan membangun solidaritas terhadap sesama.

“Kemudian manfaatnya lagi yaitu merupakan keberkahan dalam rezeki, menghindarkan diri dari sikap tamak, menjaga silarutahmi, memenuhi kebutuhan gizi kaum kecil sekaligus memakmurkan masjid,” tukasnya sembari menutup tausiah. (David/Fsl/Nda/Im/Adi)

Sidoarjo - Sidang lanjutan terhadap terdakwa Slamet Maulana alias Ade, wartawan korban kriminalisasi oknum pengusaha tempat hiburan "esek-esek" X2 Family Karaoke, berkolusi dengan oknum polisi di Polres Sidoarjo, di PN Sidoarjo berlangsung lancar pada Senin, 20 Agustus 2018 lalu. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli pers yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa Slamet Maulana ditangkap polisi atas tuduhan pelanggaran UU ITE dan pemerasan oleh manajemen X2 Family Karaoke Sidoarjo, Arief Wiryawanto, terkait pemberitaan yang bersangkutan di media beritarakyat.com. Dalam sidang sebelumnya, unsur pemerasan yang dituduhkan tidak terbukti, malah sebaliknya yang terjadi adalah kasus upaya penyuapan wartawan Slamet Maulana oleh pihak pelapor yang mengharapkan agar berita tentang dugaan adanya wanita pemuas nafsu disediakan di X2 dihapus dari media beritarakyat.com. Pihak Arief Wiryawanto juga menawarkan iklan kepada wartawan Slamet Maulana dengan maksud agar tidak dilakukan penayangan berita terkait aktivitas layanan wanita penghibur di tempat karaoke X2 yang dia kelola.

Dari banyak kasus kriminalisasi jurnalis, surat sakti Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap pemberitaan, menjadi salah satu alat bukti oleh polisi dan jaksa di pengadilan. PPR Dewan Pers atas pengaduan Arief Wiryawanto yang mengadukan media online beritarakyat.com pada intinya menyatakan bahwa wartawan yang menulis berita itu bersalah dan merekomendasikan pengadu menempuh upaya hukum lain di luar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa, Imam Syafii, SH, sebagai ahli pers di persidangan dengan tegas menyatakan bahwa Dewan Pers telah membuat keputusan dan rekomendasi yang keliru atas kasus ini. Ketika ketua Majelis Hakim, I Ketut Suarta, SH, MH menanyakan pendapat ahli terkait isi kesimpulan berupa keputusan dan rekomendasi Dewan Pers yang dituangkan dalam PPR, trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, wartawan, dan masyarakat umum itu mengatakan Dewan Pers ngawur.

"Maaf Yang Mulia, tapi saya harus mengatakan bahwa terkait PPR atas kasus pemberitaan di media siber beritarakyat.com ini, Dewan Pers itu ngawur," ujar Wilson tegas.

Dengan sedikit terkejut, Ketua Majelis Hakim melanjutkan pertanyaannya, "Alasan ahli mengatakan Dewan Pers ngawur, apa penjelasannya?"

"Ada tiga alasan Yang Mulia, berdasarkan PPR yang dibuat Dewan Pers ini," imbuh Wilson sambil menunjukkan halaman di lembaran PPR yang berisi keputusan dan rekomendasi Dewan Pers.

Pertama, lanjutnya, pada poin 1 dikatakan bahwa _"Teradu (red - beritarakyat.com) terindikasi kuat melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers terkait penghormatan terhadap norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."_ Juga, poin 3 yang berbunyi _"Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam pasal 3 dan 6 Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers."_

Jikapun wartawan Slamet Maulana benar bersalah melanggar UU No. 40 tahun 1999 sesuai yang tertulis dalam dua poin itu, maka seharusnya si wartawan harus direkomendasikan untuk diberi sanksi atau hukuman berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 juga, bukan menggunakan UU atau peraturan lain.

"Yang Mulia, ibaratnya, apabila DPR RI memutuskan bahwa presiden bersalah melanggar UUD 1945, apakah masuk akal jika kemudian DPR RI merekomendasikan agar presiden dihukum berdasarkan aturan di luar UUD 1945?" ujar Wilson dengan nada tanya.

Kedua, lanjutnya lagi, pada poin kedua dinyatakan bahwa: _"Teradu tidak beritikad baik karena memuat berita berkesinambungan yang berkandungan negatif terhadap pengadu dengan berdasarkan narasumber utama yang anonim."_ Dari poin ini menurut Wilson tidak ada sesuatu yang dapat dikatakan tidak beritikad baik, karena yang dikemukakan adalah fakta lapangan, hasil wawancara dan investasi langsung wartawan yang bersangkutan. "Soal narasumber anonim, Pasal 1 ayat (10) UU Pers menjamin bahwa wartawan memiliki hak tolak, yakni hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya," jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selanjutnya, ahli pers yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PPWI ini menjelaskan alasannya yang ketiga. "Ketiga, jika yang disangkakan oleh Dewan Pers terhadap teradu adalah pelanggaran Pasal 5 ayat (1) terkait penghormatan terhadap norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, maka ini adalah ranah pelanggaran kode etik jurnalistik, bukan pidana pers," tegas lulusan pascasarjana bidang Etika Terapan (Applied Ethics) dari Utrecht University, Belanda ini.

Sesuai Surat Keputusan Dewan Pers No. 23/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka sanksi atas pelanggaran kode etik diserahkan kepada organisasi pers masing-masing. "Sangat jelas disebutkan dalam SK Dewan Pers No. 23 tahun 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers, namun sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jadi, Dewan Pers itu ngawur, melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," pungkas Wilson mengakhiri penjelasannya kepada Majelis Hakim.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 27 Agustus 2018 mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana yang akan diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. (NTW/Red).

PADANG – Tepat Rabu pagi (22/8), umat muslim di jagat raya ini merayakan Hari Raya Idul Adha 1439 H yang ditandai dengan gemuruh suara takbir, tahmid dan tahlil. Demikian juga di Kota Padang, umat muslim di kota ini merayakannya dengan sukacita. Sebagaimana ada dua ibadah besar yang dilakukan umat Islam pada hari raya tersebut yakni haji dan kurban.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1439 H. Mohon maaf lahir dan bathin semoga amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Swt,”  ucap Wakil Walikota Padang, H. Emzalmi dalam sambutannya saat pelaksanaan shalat Hari Raya Idul Adha  1439 H di Masjid Agung Nurul Iman Padang, Rabu (22/8).

PADANG - Pelaksanaan shalat Idul Adha tersebut digelar Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Padang. Adapun yang bertindak sebagai khatib yakni Dr. H. Syarifuddin, M.Ag (Dosen UIN Imam Bonjol Padang) dengan diimami Drs. H. Suhardi. A dari unsur Kemenag Padang.

Wawako mengatakan, ia bersyukur pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini khusus jamaah yang berasal dari Kota Padang cukup banyak. Dari informasi Kantor Kemenag Padang yaitu sebanyak 1.032 jamaah.

“Alhamdulillah, semoga semuanya yang pergi haji senantiasa dalam keadaan sehat wal’afiat dan lancar melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Mari kita doakan semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur,” imbuhnya.

Selanjutnya Emzalmi pun juga mensyukuri atas tingginya antusias masyarakat Kota Padang yang ikut berkurban tahun ini. Dari data PHBI Kota Padang jumlahnya mencapai 9.071 ekor hewan kurban termasuk sapi dan kambing. Dan itu pun baru data dari masjid dan mushala, belum lagi yang akan disembelih di dinas-dinas, perkantoran dan perusahaan lainnya di Kota Padang.

“Maka itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada bapak ibu yang telah berkurban. Semoga ibadah kurban yang kita lakukan dibalasi pahala berlipat ganda oleh  Allah Swt. Sebagaimana, manfaat berkurban sangatlah banyak, terutama sekali melihatkan rasa persaudaraan dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tukas Wawako menutup sambutannya.

Sementara itu, Dr. H. Syafruddin, M.Ag dalam khutbahnya menyampaikan beberapa pesan penting guna memaknai Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim. Sebagaimana hari ini adalah hari yang istimewa, dimana Allah Swt menamakannya  hari raya haji atau hari raya kurban.

Ia pun mengulas peristiwa sejarah yang agung melibatkan dua orang rasul Allah Swt yakni Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail yang ikhlas melaksanakan perintah Swt. Ketika menginjak usia remaja Nabi Ismail mengikhlaskan dirinya disembelih ayahnya sendiri atas perintah Allah Swt. Padahal Nabi Ismail sendiri merupakan putra kesayangan semata wayang Nabi Ibrahim yang telah ditunggukan sekian tahun lamanya.

“Namun tetapi, kecintaannya kepada Allah Swt ternyata jauh lebih besar melebihi cintanya terhadap apapun yang dimiliki termasuk anaknya sendiri,” sebut Syafruddin menceritakan.

Ditambahkan, oleh karena itu berkurban mempunyai makna yang mulia, bilamana makna essensi (hakikakt) berkurban ditangkap secara baik.

“Jadi, berkurban bukanlah sekedar ritual tetapi memiliki arti penting bagaimana kita sebagai hamba Allah Swt yang selalu menaati perintahnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Syafruddin menjelaskan kesimpulan isi khutbahnya. Yaitu bahwa manusia tidak dibenarkan mengurbankan manusia lainnya untuk sesuatu kepentingan. Selanjutnya seseorang dituntut berkurban baik harta, jabatan dan kedudukan bahkan jiwa sekalipun. Lalu nilai pengorbanan tidak dilihat dari kuantitas tetapi dari niat dan kualitas ketulusan dan keikhlasan.

“Sementara itu berkurban adalah upaya untuk menyembelih serta membunuh watak tabiat hewaniyah manusia seperti mau menang sendiri, tamak dan rakus serta bakhil, gila kekuasaan, sombong, memiliki penyakit hati dan segala sifat yang takterpuji. Terutama sekali meningkatkan rasa berkurban terhadap sesama sehingga saling menjaga persaudaraan,” tukasnya sembari menutup khutbah.

Dalam pelaksanaan shalat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Iman tersebut diikuti ribuan jamaah. Juga hadir Kepala Kantor Kemenag Padang Marjanis, Pj. Sekdako Padang Didi Aryadi, para pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang dan lainnya. (David / Im)

PADANG - Persoalan sosial yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini harus disikapi dengan bijak dan dikembalikan kepada ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh nabi dan para rasul.

Seperti, adanya upaya adu domba sesama anak bangsa, sikap arogansi kelompok dan perseorangan, serta distribusi hasil kekayaan alam yang tidak merata.

Hal diungkapkan Walikota Padang Mahyeldi saat bertindak sebagai Khatib Sholat Idul Adha di Masjid Al Azhar UNP, Rabu (22/8/2018).
Lebih lanjut dijelaskan, untuk menyelesaikan persoalan sosial tersebut, bisa mengacu kepada nilai dan karakter nabi Ibrahim yang patut dicontoh. Seperti, keberanian Nabi Ibrahim melawan kebathilan dan kemauan untuk berkorban dalam menegakkan kebenaran.

Selanjutnya, Nabi Ibrahim rela dibakar hidup-hidup oleh raja Namrud dalam kobaran api untuk menegakkan kebenaran Ilahi. Serta, Nabi Ibrahim rela berpisah dengan ayah kandungnya yang bekerja sebagai pembuat berhala, demi mempertahankan nilai-nilai aqidah yang diperjuangkannya. Bahkan, rela mengorbankan anaknya, demi melaksanakan perintah Allah SWT.

"Hari Raya Idul Adha mengandung makna persatuan, saling memberi, saling mengasihani, saling memberi serta pemerataan hak setiap umat," terang Mahyeldi.

Ditambahkannya, pemerataan dan pemenuhan hak umat sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan "luka-luka sosial". Seperti kesenjangan ekonomi yang dapat menjadi faktor pendorong terjadi kerusuhan sosial.

Namun, karena kesombongan, keangkuhan, dan keserakan atas nikmat Allah yang bertebaran di muka bumi, dengan mengambil bagian melebihi porsinya, sehingga yang lain menjadi tidak kebagian

"Jadi jangan heran, kalau ada orang yang sakit perut karena kelaparan, sementara ada orang yang sakit perut karena kekenyangan" ujar Mahyeldi.

Untuk itu, Mahyeldi mengajak jamaah Sholat Idul Adha yang terdiri dari Rektor UNP, civitas akademika UNP, serta masyarakat sekitar kampus UNP untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah SWT, dan tidak mengedepankan kepentingan golongan, kelompok, dan partai. (LL/Fsl)

Jakarta - Oknum pengurus Dewan Pers akan dipanggil Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, yang mengutip keterangan dari penyidik di Unit IV Kriminal Khusus (Krimsus) Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Pusat, 21 Agustus 2018.

"Ya benar, sesuai keterangan penyidik, Bripka Suja, SH, di Unit IV Krimsus Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Pusat, oknum pengurus Dewan Pers antara lain ketuanya, Yosef Adi Prasetyo, akan segera dipanggil penyidik untuk diperiksa terkait laporan PPWI dan beberapa organisasi pers lainnya," jelas Wilson melalui WhatsApp messenger-nya ketika dimintai informasi perkembangan kasus Dewan Pers.

Sebagaimana diketahui bahwa PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) dan FPII (Forum Pers Independen Indonesia) telah melaporkan para oknum pengurus Dewan Pers ke Polres Metro Jakarta Pusat, pada 8 Agustus 2018 lalu, terkait surat edaran Dewan Pers ke berbagai instansi pemerintah dan swasta di daerah-daerah. Kedua organisasi pers itu menyimpulkan bahwa surat edaran tersebut berisi ujaran kebencian, fitnah, pelecehan dan penistaan terhadap 43-ribuan media dan ratusan ribu wartawan se-Indonesia, serta puluhan organisasi pers. Dalam surat Dewan Pers itu, secara membabi-buta Dewan Pers menyebarkan tuduhan keji bahwa di Indonesia bermunculan banyak wartawan abal-abal, penyebar hoax, sengaja membuat media untuk memeras pejabat, organisasi pers yang menyalahgunakan kebebasan pers. Secara terang-terangan dalam surat edaran itu, Dewan Pers melecehkan sembilan organisasi pers, antara lain PPWI, FPII, SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia), dan IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia).

Terhadap pernyataan Dewan Pers yang bersifat fitnah kotor tersebut, PPWI yang selama ini bekerjasama dengan berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah, melaporkan oknum pengurus Dewan Pers. Untuk diketahui bahwa PPWI sejak lama sudah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Ketenagakerjaan, Kementerian Kumham, Mabes TNI, Mabes Polri, Mako Paspampres, Kopassus, BAIS, BIN, Lemhannas RI, universitas-universitas, media-media, LSM, ormas-ormas, dan banyak elemen masyarakat lainnya. PPWI juga sejak lama sudah bekerjasama dengan beberapa kedutaan besar negara sahabat, antara lain Kedubes Maroko, Libanon, dan Belanda.

Hari Selasa ini, tambah Wilson, dirinya diundang oleh penyidik Unit IV Krimsus Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Pusat untuk dimintai klarifikasi terkait laporan polisi atas nama pelapor, nomor: 1244/K/VIII/2018/Restro Jakpus, tanggal 8 Agustus 2018, terhadap Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers. "Saya hari ini diundang ke Unit IV Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Pusat untuk membuat Berita Acara Klarifikasi atau BAP atas laporan kita terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum pengurus Dewan Pers melalui surat edarannya beberapa waktu lalu. Baru saja kelar buat BAP-nya," imbuh lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Kepada seluruh wartawan Indonesia tetaplah bekerja seperti biasa, tingkatkan kualitas hasil karyanya, dan terus galang kekompakan dalam melawan kesewenang-wenangan dan kesombongan oknum Dewan Pers belakangan ini. Kepada semua pihak pemangku kepentingan publik, pejabat pemerintahan di pusat dan daerah, aparat TNI/Polri, dan BUMN/BUMD, serta pihak swasta, dihimbau kiranya tidak melakukan diskriminasi, kriminalisasi, dan berbagai tindakan menghalangi-halangi wartawan, jurnalis, maupun pewarta warga dalam melakukan peliputan, pemantauan, dan investigasi, serta wawancara di lapangan.

"Harap diingat bahwa ada sanksi pidana 2 tahun dan/atau denda 500 juta rupiah bagi setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi-halangi wartawan melakukan tugas jurnalistiknya. Lihat pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999," pungkas trainer bagi ribuan TNI, Polri, dosen, guru, mahasiswa, wartawan, perusahaan, humas pemda, LSM, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu mengingatkan. (APL)

BOGOR - Presiden Joko Widodo pagi tadi melaksanakan salat Iduladha 1439 Hijriah di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 22 Agustus 2018. Tiba sekira pukul 06.05 WIB, Presiden terlihat mengenakan setelan jas, kemeja putih, dan bersarung lengkap dengan peci hitam.

Kedatangan Presiden disambut oleh Pj. Gubernur Jawa Barat M. Iriawan dan Bupati Bogor Nurhayanti. Tampak hadir juga Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Setelah salat, Presiden menjelaskan kepada jurnalis alasannya memilih Kabupaten Bogor sebagai lokasi perayaan Iduladha.

“Kan tinggal di Bogor, kita telah melaksanakan Hari Raya Idulfitri di Kota Bogor. Sehingga kali ini Hari Raya Iduladha saya merayakan di Kabupaten Bogor," ujar Presiden.

Presiden kemudian berharap pada momen Iduladha seluruh masyarakat mau berbagi kepada sesama dan membantu saudara-saudaranya. Terutama yang sedang terkena musibah, seperti gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"(Harapannya) seluruh masyarakat, semuanya mau berbagi pada sesama, terutama untuk kali ini saya kira kita menghadapi musibah di NTB. Saya mengajak kita semuanya di Hari Raya Idul Adha ini untuk mau membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah gempa di Lombok Timur terutama, Lombok Barat, dan di NTB pada umumnya," kata Presiden.

Dalam salat Iduladha kali ini bertindak sebagai imam adalah Pimpinan Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Al-Falak Kecamatan Ciomas, H. Zaenal Abidin. Sedangkan khatibnya adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Dr. K. H. Muhammad Suhendra, M.M. Adapun tema khotbah yang diangkat adalah "Bekerja dan Berprestasi".

Setelah selesai salat, Presiden kemudian berjalan ke Masjid Baitul Faizin, Kabupaten Bogor, untuk menyerahkan langsung hewan kurban. Pada kesempatan ini Presiden berkurban sapi berjenis Brahma dengan berat 1,3 ton.

Selain di Bogor, Presiden juga berkurban di tempat lainnya, di seluruh provinsi. Salah satunya di Masjid Istiqlal, Jakarta, di mana Presiden berkurban sapi jenis Ongole dengan berat sekitar 1,5 ton.

Selesai menyerahkan hewan kurban, Presiden menyempatkan untuk bersalaman dan berfoto dengan para jamaah yang hadir di lapangan. Pagi itu sekira 2.000 orang jemaah memenuhi Lapangan Tegar Beriman. Presiden pun meninggalkan lokasi sekira pukul 07.37 WIB.

HARAU - Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur sipil negara dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang dilaksanakan di Payakumbuh dari tanggal 17 sampai dengan 19 Agustus 2018 guna menunjang fungsi legislasi.

Selama setahun Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul di Gedung Bundar Sawahan 50 Padang, masih dirasakannya belum maksimal melaksanakan tugasnya secara profesional.

Kegiatan ini guna menambah wawasan dan cakrawala berpikir dalam menunjang tugas dan fungsi kita masing-masing. Kita harus ambil bagian dalam sekretariat DPRD Kota Padang.

Siti DJ, seorang trainer membantu para karyawan perusahaan untuk terampil memodifikaai emosi agar produktifitasnya meningkat. Perempuan kelahiran Tuban, Jawa Timur ini merupakan seorang trainer yang memfokuskan diri dibidang psikologi dan human transformatin/re-education mind.

Ketika kita bernapas sukses dan transformasikan energi mulya. Insideout mengaktifkan kecantikan innee anda dengan hypnosis dan NLP dan modification of emotion for instan peak performance.

Menggunakan emosi yang tepat pada waktu yang tepat. Semakin hari ilmu dan ibadah harus makin bertumbuh. Harapan orangtua kita harus punya ilmu dan akhlak. Jika kita memgejar uang maka itu artinya aku yang tahu potensiku.

Jika aku yang terlatih maka uang yang mengejarnya.Kita artinya aku dan orang lain harus sama-sama sukses. Kita dan dia, artinya kita dan orang lain menjadi hebat karena bantuan Allah.

Berranggungjawab, jaga hubungan dalam pekerjaan dan jadikan pekerjaan sebagai panggilan jiwa, emikian paparan Siti Djauharoh, Mch.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Perubahan (PPAP) APBD Kota Padang  tahun  anggaran 2018.

Kesepakatan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna Dewan dengan agenda penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran terkait KUPA dan PPAS, sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman, Kamis (16/8/2018).

Sidang paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti tersebut juga dihadiri Wali Kota Padang, Mahyeldi, Forkopimda serta para pimpinan Dewan bersama anggota serta Kepala Organisasi  Perangkat Daerah (OPD).

Hasil Pembahasan KUPA/PPAP Terhadap APBD perubahan tahun 2018 oleh TAPD dan banggar tersebut nantinya akan dituangkan dalam nota kesepakatan yang telah disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak , adapun nota kesepahaman itu antara lain penyesuaian  pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Hal Penting lainya, yang menjadi kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepahaman KUPA-PPAP dalam APBD Perubahan tahun 2018 antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang, antara lain, tidak ada penambahan pagu anggaran.

Namun hanya ada beberapa OPD yang mendapat satu penambahan dana dari provinsi dan dari pusat, juga DPRD menghimbau kepada seluruh SKPD untuk tidak melakukan kegiatan fisik terutama yang melalui proses tender.

Hal itu akibat dari sering terjadinya kegiatan pembangunan fisik yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Mengingat waktu menyelesaikan pembangunan pada APBD Perubahan sangat singkat.

Hasil Pembahasan KUPA/PPAP Terhadap APBD perubahan tahun 2018 oleh TAPD dan Banggar tersebut nantinya akan di tuangkan dalam nota kesepahaman.

Agar para anggotanya lebih produktif dan aktif dalam menjalankan fungsi kedewanannya dan komitmen untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan hendaknya dilakukan secara seimbang dan proporsional sehingga menjadi lebih elegan dalam upaya optimalisasi kinerja tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Hal ini dapat ditunjukan dengan peningkatan kapasitas di dalam merumuskan perencanaan anggaran pembangunan melalui APBD dan produktif menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang populis, yang lebih berdimensi pada kepentingan masyarakat luas, tukas Ketua DPRD Kota Padang.

Yohanes Ande Kala, atau yang biasa disapa dengan panggilan Joni, akhirnya bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Kisah Joni menjadi viral setelah video dirinya beredar luas di media sosial maupun pemberitaan. Demi memperbaiki tali di tiang bendera yang cukup tinggi dalam sebuah upacara bendera, seorang diri ia memanjat tiang berukuran kecil tersebut dan memperbaikinya.

"Saya lihat di videonya itu terus terang terkaget-kaget. Joni ini kan naik, tiangnya kan kecil banget. Yang dinaiki itu bukan tiang yang pendek, tiangnya tinggi sekali. Saya cek tinggi sekali kurang lebih 20 meter," kata Presiden saat acara silaturahmi dengan para teladan nasional di Istana Negara, Senin, 20 Agustus 2018.

Meski mengingatkan Joni bahwa aksinya itu cukup membahayakan dirinya, Presiden Jokowi penasaran dengan aksi Joni itu.

"Terus terang waktu melihat itu saya khawatir dan cemas. Gimana? Kok enggak takut menaiki tiang yang kecil dan katanya itu pas kamu sakit perut?" tanya Presiden.

Siswa sebuah SMP di Desa Silawan, Nusa Tenggara Timur, tersebut kemudian memulai kisahnya. Mulanya, Joni mengaku merasakan sakit di perutnya saat upacara berlangsung dan diminta beristirahat di ruang UKS.

"Yang pertama aku sakit perut. Terus dipanggil Ibu disuruh masuk ke ruangan UKS," kata Joni.

Selang berapa lama, Joni mendengar Wakil Bupati Belu menanyakan apakah ada yang bisa memanjat bendera untuk memperbaiki tali yang tersangkut. Saat itulah Joni langsung melepas sepatunya, berlari kembali ke lapangan, dan langsung memanjat tiang bendera.

"Langsung memanjat, tidak ngomong dulu?" kata Jokowi.

"Enggak," jawab Joni.

Kepala Negara yang melihat aksi Joni dari video yang beredar itu kemudian bertanya kepada Joni mengapa ketika sudah mencapai setengah tiang bendera Joni sempat berhenti sejenak.

"Saya lihat baru setengah kelihatannya sudah _ngos-ngosan_. Kenapa berhenti?" ucapnya.

"Capek," jawab Joni polos yang langsung disambut tawa seisi ruangan.

Dialog kemudian berlanjut hingga Presiden bertanya kepada Joni soal apa yang dilakukan olehnya saat sampai di puncak tiang bendera.

"Tarik tali bendera dibawa turun dengan digigit," kata Joni.

Di akhir dialog, Presiden kemudian meminta Joni untuk menyebutkan permintaannya. Mulanya, Joni hanya meminta sepeda kepada Presiden.

"Kamu jauh-jauh dari Belu ke Jakarta hanya minta sepeda. Mau minta apa?" tanya Presiden lagi.

Barulah ketika ditanyakan untuk yang kedua kalinya, Joni meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk dibuatkan rumah.

"Nah gitu. Udah gitu aja, sepeda sama rumah. Saya titip ya, belajar yang baik, bekerja keras, tinggal bisa meraih cita-cita," ucap Presiden.

Kepala Negara kemudian mengingatkan kepada para teladan nasional bahwa apa yang dilakukan oleh Joni sebenarnya sangat berbahaya. Namun, semangat juang yang dimiliki oleh Joni itulah yang patut dicontoh oleh semua orang.

"Sebenarnya yang dilakukan Joni adalah sesuatu yang membahayakan dan harus diingatkan. Tapi itulah saya kira keberanian dan pengorbanan tanpa pamrih yang saya kemarin baca wawancaranya dengan Joni memang ingin agar Merah Putih terus berkibar di Kabupaten Belu," tuturnya.

Sebagai hadiah khusus untuk Joni, Presiden kemudian meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang hadir dalam acara itu untuk mengajak Joni berkeliling ke wahana hiburan Dunia Fantasi dan Taman Mini Indonesia Indah.

"Mumpung sudah di Jakarta, Pak Mensesneg, diajak lihat Dunia Fantasi sama Taman Mini. Masih anak-anak, jangan dibawa ke yang sulit-sulit," ucapnya.

Sementara itu sesaat sebelum meninggalkan Istana Negara, Presiden mengatakan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kaki Joni terasa sakit saat memanjat tiang bendera. “Tidak terasa sakit lagi?” tanya Wapres. “Tidak,” jawab Joni.

Indonesia merupakan negara besar, namun tantangan yang dihadapi untuk menjadi negara maju juga besar. "Tetapi saya memiliki optimisme dengan para teladan yang ada di sini, dengan para anggota Paskibraka yang hadir di sini, saya optimistis negara ini memiliki sebuah masa depan yang baik," ucap Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi dengan para teladan nasional. Acara silaturahmi tersebut digelar di Istana Negara pada Senin, 20 Agustus 2018.

Para teladan telah menunjukkan kepada kita mengenai kerja keras yang memang harus ditunjukkan segenap komponen bangsa. Presiden mengatakan, tidak ada sesuatu yang besar akan datang bila kita bermalas-malasan.

"Saya selalu sampaikan kepada yang muda-muda, jangan bermalas-malasan, jangan senang yang instan, tidak ada sesuatu yang instan. Semua pasti melalui sebuah proses. Negara semuanya juga mengalami itu, tidak ada negara yang tahu-tahu meloncat menjadi maju. Pasti ada tahapan-tahapannya," tuturnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara menginginkan agar para teladan nasional yang hadir di hadapannya ini dapat menularkan semangat kerja keras dan keteladanan yang mereka tunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan itu, Presiden yakin bahwa negara Indonesia akan mengalami kemajuan yang cukup cepat.

"Saya rasa kalau keteladanan yang Bapak/Ibu miliki itu bisa ditularkan ke kanan-kiri, saya yakin negara ini akan lebih cepat majunya," ujar Presiden.

Sejumlah figur berprestasi dan menunjukkan keteladanan bagi masyarakat yang hadir di Istana datang dari beragam latar belakang dan prestasi. Guru, petani, penyuluh, transmigran, pencinta alam, dokter, dan anggota Paskibraka 2018 merupakan beberapa di antaranya yang hadir.

"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang ada di sini. Karena saya tahu Saudara-Saudara sudah bekerja keras sepenuh hati memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-73," kata Presiden.

PADANG – Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan verifikasi dan observasi inovasi pelayanan publik Kelas Ibu Muda (Imud) di Puskesmas Padang Pasir, Senin, (20/8/2018). Kelas Imud merupakan inovasi pelayanan publik Puskesmas Padang Pasir yang masuk dalam kompetisi TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018.

Sebelumnya, Walikota Padang Mahyeldi telah mempresentasikan Kelas Imud di depan TIRBN di ruang Sriwijaya Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta, Kamis (12/7/2018) lalu, sebagai salah satu rangkaian penilaian Kompetisi Top 99 Inovasi Pelayan Publik 2018.

Dikesempatan itu, Jusuf Irianto dari TIRBN mengatakan, verifikasi dan observasi dilakukan untuk menindaklanjuti presentasi Walikota Padang tentang Kelas Imud. Setelah verifikasi dan observasi dilakukan secara nasional, ditentukan TOP 40 Inovasi Publik 2018.

“Kita merupakan juri independen dan akan melakukan penilaian sebaik mungkin,” ujar Jusuf Irianto didampingi anggota TIRBN Nurjaman Mochtar dan Fika Zaviera Remalia saat disambut Walikota Padang Mahyeldi di Bandara Internasional Minangkabau. Dikesempatan itu, Walikota Padang didampingi Asisten I Pemko Padang Vidal Triza, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang Nazarudin, Kabag Organisasi Sandra Imelda dan Kepala Puskesmas Padang Pasir dr. Winanda.

Disaat melakukan observasi dan verifikasi Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, TIRBN melakukan dialog dan wawancara dengan peserta Kelas Imud yang terdiri dari Ibu Muda, Suami Ibu Muda, Orangtua dan Mertua Ibu Muda yang juga ikut serta dalam Kelas Imud. Selain itu, dialog juga dilakukan dengan tenaga ahli Kelas Imud, seperti dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, bidan, dan pendamping KIA.

Selanjutnya, dikesempatan yang sama, TIRBN juga mewawancarai dan berdialog dengan Ketua TP PKK Kota Padang Harneli Bahar, serta Dinas Sosial, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Industri, Inspektorat Kota Padang serta Kemenag Kota Padang tentang peran sertanya dalam Kelas Imud, termasuk pengembangan Kelas Imud kedepannya.

“Selama dialog dan wawancara yang kita lakukan, terbukti Kelas Imud sangat bermanfaat bagi Ibu Muda. Untuk itu kita berharap, keterlibatan semua pihak dalam inovasi Kelas Imud bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan Kelas Imud menjadi harapan baru bagi Ibu Muda. Serta, bisa diterapkan juga di Puskesmas lainnya di Kota Padang,” tambah Jusuf Irianto.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Padang Pasir dr. Winanda mengungkapkan, Kelas Imud merupakan sarana untuk merangkul Ibu Muda yang berumur dibawah 20 tahun yang mengalami stigmatisasi di masyarakat, dan sarana belajar bersama bagi ibu hamil dan ibu balita dalam usia muda tentang kesehatan dan perkawinan.

Kelas Ibu Muda bertujuan untuk pemeriksaan dan pemantauan kehamilan Ibu Muda, deteksi faktor resiko pada kehamilan Ibu Muda, peningkatan pengetahuan tentang kehamilan dan perawatan bayi serta balita, melaksanakan konseling dan upaya rujukan, terbentuknya keluarga Samawa, serta Keluarga Berencana. (LL/Ady/Fsl)

Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yeon menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dua hal yang terkait dengan Asian Games. Pertama, PM Lee sangat mengagumi acara pembukaan Asian Games. Kedua, Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games telah berhasil berkontribusi dalam memperkokoh persahabatan serta perdamaian antara masyarakat Korea Selatan dan Korea Utara.

"Asian Games telah dapat mempererat persahabatan masyarakat kedua Korea," ujar PM Lee saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin  20 Agustus 2018.

Seusai pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa selain sebagai perekat hubungan dua Korea, PM Lee juga menilai pembukaan Asian Games 2018 sangat impresif dan berhasil menghibur para penonton.

"Indonesia telah berhasil menjadikan _event_ Asian Games ini sebagai perekat dari persahabatan dan perdamaian antara Korea Utara dan Selatan. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa _joint team_ antara Korea Utara dan Korea Selatan bermain untuk 3 cabang olahraga," kata Retno.

Selain berbicara soal Asian Games, keduanya juga melakukan pembicaraan seputar perdamaian dan stabilitas kawasan. PM Lee secara khusus mengapresiasi komitmen dan konsistensi Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dan proses denuklirisasi di Semenanjung Korea.

"Beliau menyampaikan bahwa tidak banyak negara yang terus konsisten menyampaikan pesan tersebut dan Indonesia merupakan salah satu pihak yang secara konsisten terus mendukung, berkontribusi, untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea," tutur Retno.

Presiden Jokowi dan PM Lee juga memiliki pandangan yang sama terkait kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak menentu. Terlebih dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Oleh karena itu, keduanya bersepakat untuk memperkuat kerja sama perekonomian kedua negara.

"Korea Selatan dan Indonesia menjadi lebih penting lagi untuk memperkuat kerja sama, tidak saja dalam konteks kerja sama ekonomi bilateral, tetapi juga dalam konteks integrasi ekonomi kawasan. Kita sedang menegosiasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan kedua pemimpin berharap agar RCEP ini dapat segera diselesaikan negosiasinya secepatnya," ucap Retno.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi.

PADANG – Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mendukung dan menyambut positif dilakukannya deklarasi anti hoax (berita bohong-red) di kota yang ia pimpin. Ia pun juga berharap hal yang sama juga dapat dilakukan hendaknya di seluruh daerah negeri ini.

“Berita bohong atau hoax memang tak ada satupun yang membolehkan sejak dulu sampai sekarang dan selanjutnya. Maka untuk itu, memang tepat dilakukannya deklarasi anti hoax ini sebagai sikap kita bersama untuk menyelamatkan seluruh warga kota dari hal-hal yang tidak benar. Karena memang, berita hoax itu dilakukan orang yang tidak bertanggung-jawab yang tujuannya untuk mengadu domba, membuat kegaduhan dan menimbulkan kekacauan serta hal yang tidak baik lainnya bagi kita,” ucap Walikota Mahyeldi kepada wartawan usai deklarasi yang dilangsungkan di Hotel Rangkayo Basa Padang, Rabu (15/8) itu.

Seperti diketahui, beberapa poin 'Deklarasi Anti Hoax' tersebut antara lain, pertama mendukung proses hukum terhadap pelaku hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia terselematkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis maupun agama tertentu.

Selanjutnya kedua, mengimbau seluruh masyarakat Kota Padang agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoax dan tidak mudah men-share berita hoax kepada orang lain. Ketiga selamatkan untuk mewujudkan Kota Padang yang aman dan bebas dari isu-isu berkaitan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta ujaran kebencian.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita sangat menyambut baik Deklarasi Anti Hoax yang diinisiasi jajaran Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang ini. Insyaallah dengan kesepakatan dan kebulatan tekad kita semua, Kota Padang akan terjaga dan terhindar dari berita hoax," harapnya.

Mahyeldi pun tentunya menginginginkan bagaimana Kota Padang senantiasa kondusif, aman dan kehidupan masyarakatnya yang sejahtera. Maka itu ia akan terus mewanti-wanti seluruh warga masyarakat agar tidak cepat terpengaruh dari berita-berita atau informasi yang masih diragukan kebenaran dan darimana sumbernya. Sebagaimanal ini biasanya banyak dilakukan di media sosial (medsos).

“Untuk itu, mari kita tingkatkan kewaspadaan, ketelitian dan harus menelusuri betul setiap informasi yang tersebar. Karena apabila kita mudah saja percaya dan ternyata itu berita hoax, berarti kita telah menjadi korban dan tidak saja merugikan diri sendiri tapi juga orang lain,” imbuh wako mengimbau.

Deklarasi Anti Hoax di Kota Padang ini, ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama oleh semua unsur dan lembaga terkait di Kota Padang. Diantaranya diikuti Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Dandim 0312/Padang Letkol Kav Eryzal Satria, Kepala Kantor Kemenag Padang Marjanis, Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi, Ketua MUI Kota Padang Duski Samad, unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Ombudsman Perwakilan Sumbar, FKUB Kota Padang, LKAAM Padang, PWI dan Aliansi Jurnalistik Online Indonesia Padang. (David)

PADANG - Kurang kuatnya peran keluarga, merupakan pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak yang disebabkan dari kurang harmonisnya keluarga. Oleh karena itu perlu upaya-upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak, penguatan terhadap keluarga supaya kehidupan anak menjadi kondusif.

Demikian disampaikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sewaktu membuka kegiatan Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Palanta Rumah Dinas Walikota, Jalan A.Yani No.11, Rabu (15/8/18).

Menurut Mahyeldi, sosialisasi ini penting dilakukan karena diikuti para tenaga pengajar se-Kota Padang yang selalu berhubungan dengan anak didik. Namun, pendidikan tidak hanya ditangani oleh tenaga pengajar saja, tapi peran orang tua di rumah jauh lebih penting bagi perkembangan anak.

“Pendidikan akan sukses apabila ada tiga komponen yang bersinergi yaitu orang tua, guru dan masyarakat, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, mari kita sama-sama memperhatikan perkembangan dan juga perlindungan terhadap anak-anak kita selaku generasi penerus bangsa,” terang Mahyeldi.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB), Heryanto Rustam menyampaikan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini untuk mengetahui dan memahami pencegahan dan penanganan kekerasan dan upaya penanganan, pemulihan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan khususnya dibidang pendidikan.

Kemudian kegiatan ini juga untuk meningkatkan pelayanan terpadu, pemecahan masalah yang dihadapi perempuan dan anak, seperti KDRT, trafficking, exploitasi dan penelantaran pendampingan hukum, psikologis sosial.

“Untuk nara sumber kita menghadirkan unsur pemerhati anak-anak kota Padang, unsur Dinas Pendidikan dan dari DP3AP2KB Padang,” sebutnya. (Nda)

Cibubur - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-57 yang dihelat di Lapangan Gajahmada, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa sore, 14 Agustus 2018. Presiden yang juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka bertindak sebagai pembina upacara.

Setibanya di lokasi sekira pukul 15.57 WIB, Presiden yang mengenakan seragam pramuka lengkap disambut oleh Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault. Presiden kemudian menuju mimbar utama untuk menyaksikan persembahan atraksi para Anggota Pramuka.

Atraksi dibuka dengan aksi kolone tongkat yang membawa 57 bendera pramuka. Selain itu ditampilkan juga aksi pasukan semafor pramuka dan keterampilan kepramukaan lainnya. Selanjutnya para Anggota Pramuka yang berasal dari Kwartir Cabang Tangerang Selatan menyuguhkan atraksi Tari Anggrek.

Dalam amanatnya, Presiden mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gerakan Pramuka. Presiden juga mengapresiasi Gerakan Pramuka yang telah turut berkarya dalam pembentukan generasi muda Indonesia yang cinta Tanah Air, yang berdarma bakti bagi kejayaan bangsa dan negara.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-57 kepada segenap unsur Gerakan Pramuka, kepada segenap praja muda karana, jiwa muda yang suka berkarya di seluruh tanah air dan yang berada di kantor-kantor perwakilan luar negeri," kata Presiden.

Sebelum menyampaikan amanatnya, dalam kesempatan ini Presiden juga menganugerahkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka kepada enam orang penerima. Lencana Melati diserahkan kepada Ketua Mabida Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Lencana Satyawira Utama untuk Ketua Mabida Jambi Fachrori Umar, Lencana Darmabakti untuk Ketua Mabicab Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Lencana Karya Bakti untuk Ketua Kwarda Kepulauan Riau Arif Fadillah, Lencana Teladan untuk Pramuka Siaga Garuda Kabupaten Bogor M. Abyan Mudzakir, dan Lencana Teladan untuk Pramuka Pandega Garuda Kota Semarang atas nama Zahrotul Aliyah.

Setelah penganugerahan tanda penghargaan, Presiden kemudian menandatangani sampul peringatan Hari Pramuka ke-57. Saat penandatanganan, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault. Selain itu pada upacara kali ini tampak hadir juga Sekretaris Jenderal _World Organization of Scout Movement_ Ahmad Alhendawi.

Acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa oleh Anggota Pramuka cilik, M. Andra Wibowo. Selesai upacara, Presiden beserta Ibu Iriana meninggalkan tempat upacara sekira pukul 17.20 WIB.

Jakarta, 14 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
[15/8 00:42] ‪+62 816-287-607‬: *Presiden Ingin Gerakan Pramuka Direvitalisasi ke Arah Digital*

Selama 57 tahun, Gerakan Pramuka di Tanah Air telah turut berkarya dalam pembentukan generasi muda Indonesia yang cinta Tanah Air, yang berdarma bakti bagi kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, agar tetap relevan dengan kehidupan generasi muda Indonesia saat ini, Gerakan Pramuka harus direvitalisasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam amanatnya saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Pramuka ke-57 di Lapangan Gajahmada, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa sore, 14 Agustus 2018.

"Di masa sekarang Gerakan Pramuka harus merevitalisasi dirinya agar terus dapat membentuk manusia-manusia yang tangguh, yang tahan banting, yang berakhlak mulia, yang inovatif. Revitalisasi Gerakan Pramuka diperlukan karena tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi di masa lalu," kata Presiden.

Menurut Presiden, Pramuka harus dididik bukan hanya bahasa morse, tetapi juga bahasa dan pengetahuan digital. Hal-hal seperti _coding, artificial intelligence, advance robotic_, dan _internet of thing_ harus dipahami oleh para Anggota Pramuka.

"Bahasa dan pengetahuan revolusi industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia di dunia, kita juga harus tahu," lanjutnya.

Tidak hanya dari sisi digital, Presiden juga mengatakan telah terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Oleh sebab itu, Presiden melanjutkan, Anggota Pramuka harus terus meningkatkan kedisiplinan dan ketekunan.

"Bahwa di balik latihan baris berbaris, latihan mendirikan tenda, latihan membuat simpul tali adalah nilai-nilai unggul kedisiplinan, nilai-nilai unggul ketekunan, dan akhlak yang mulia. Nilai-nilai unggul itu yang dibutuhkan oleh generasi muda Indonesia untuk memenangkan persaingan global di masa kini dan di masa depan," ujarnya.

Nilai-nilai unggul tersebut, lanjut Presiden, harus ditanamkan oleh Gerakan Pramuka dengan cara-cara yang kreatif, kekinian, dan disenangi serta memikat perhatian generasi Y dan generasi Z. Hal tersebut mengingat karakteristik mereka yang berbeda dengan karakteristik generasi-generasi sebelumnya.

"Mereka adalah generasi yang kritis, yang mau bekerja keras, yang perilaku hidupnya sudah semakin digital. Itulah yang harus diperhatikan oleh Gerakan Pramuka agar tetap relevan dengan kehidupan generasi muda Indonesia saat ini," imbuhnya.

Di penghujung amanatnya, Kepala Negara memberikan tiga pesan untuk seluruh anggota Gerakan Pramuka. Pertama, agar selalu ingat dan menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Karena kalian adalah tunas-tunas manusia Pancasila yang menjaga dasar negara kita dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujarnya.

Kedua, Presiden berpesan agar Anggota Pramuka bisa terus menjadi generasi yang haus akan prestasi dan karya di bidang apapun. "Ketiga, jika tiba saatnya generasi kalian untuk memimpin bangsa ini, saya titip masa depan Indonesia. Bawalah bangsa kita ke masa kejayaan yang sudah lama kita nantikan," kata Kepala Negara.

Jakarta, 14 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

PADANG – Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharulah menegaskan kepada pedagang Pantai Air Manis untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat berdagang. Dan menyediakan tempat sampah di lokasi berdagang.

Demikian dikatakan Mahyeldi saat meninjau lokasi objek wisata Pantai Air Manis, Selasa (14/8/18). dikesempatan itu Walikota Padang didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan beberapa SKPD.

“Disamping itu, pedagang Pantai Air Manis harus mematuhi aturan tempat berdagang yang telah ditetapkan. Jangan melewati garis batas yang telah ditentukan, karena hal itu merupakan hak pejalan kaki,” tegas Mahyeldi.

Lebih lanjut dikatakan, agar pedagang Pantai Air Manis bertanggungjawab atas kebersihan di sekitar kedai. Jangan biarkan sampah berserakan. Dan juga, Mahyeldi berharap seluruh pedagang Pantai Air Manis menjadi pedagang yang budiman, dengan tidak mematok harga seenaknya.

“Semakin bagus penataan pantai air manis ini, semakin banyak pengunjung yang datang ketempat ini, yang dapat keuntungan pedagang juga,” ujar Mahyeldi.

Disamping memberikan arahan kepada pedagang, Mahyeldi juga mendengarkan keluhan pedagang yang tidak mendapatkan tempat untuk berjualan. Seperti yang disampaikan Gusniati, bahwa selama ini dia berjualan sate, karena tidak mendapat tempat untuk berjualan terpaksa harus bekerja menyewakan motor ATV kepada pengunjung.

“Saya berharap Bapak Walikota mencarikan tempat untuk berjualan bagi kami, agar kami sebagai warga pantai air manis menjadi tenang untuk berjualan,”tutur Gusniati.

Menanggapi keluhan tersebut, Mahyeldi meminta Gusniati melapor ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Padang untuk di fasilitasi, agar Gusniati bisa berdagang kembali.(Nd/Fsl)

Presiden Joko Widodo pada Senin, 13 Agustus 2018, sekira pukul 16.47 WITA tiba di GOR Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dengan durasi penerbangan kurang lebih 24 menit.

Setibanya di sana, Presiden langsung bergegas menuju lapangan Kantor Bupati Lombok Utara untuk mendengarkan pemaparan penanganan bencana dari Danrem 162 Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani. Untuk diketahui, Lombok Utara merupakan daerah yang paling terdampak bencana oleh karena lokasinya yang amat dekat dengan pusat gempa.

Selama paparan tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsekal Madya M. Syaugi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei.

Presiden bersama rombongan kemudian juga meninjau dapur umum, posko pengungsian, ruang gembira anak-anak, dan rumah sakit lapangan yang merawat setidaknya 26 korban bencana gempa.

Usai meninjau penanganan bagi para pengungsi di lokasi tersebut, Presiden beserta rombongan beranjak ke titik peninjauan berikutnya di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga,

Presiden sempat berdialog dengan sejumlah pengungsi mengenai bantuan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah pusat. Kepada Presiden, salah satu pengungsi mengharapkan bantuan biaya untuk memperbaiki dan membangun kembali rumah mereka yang roboh.

"Nanti gotong royong dan dibantu pemerintah. Yang rusak berat Rp50 juta, yang rusak sedang Rp25 juta," ujar Presiden kepada pengungsi tersebut.

Dalam tahap rekonstruksi, rumah warga yang roboh akan dibangun kembali dengan bantuan pemerintah daerah dan TNI serta dibimbing Kementerian PUPR karena akan menggunakan teknologi RISHA atau Rumah Instan Sederhana Sehat sebagai solusi rekonstruksi rumah yang tahan gempa.

"Didampingi TNI dan konstruksi dari Kementerian PU. Namanya konstruksi RISHA, Rumah Instan Sederhana Sehat, dan tahan gempa," kata Presiden.

Peninjauan penanganan bagi para pengungsi dan rumah warga yang roboh kemudian dilanjutkan di Dusun Karangkates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga. Di lokasi peninjauan terakhir tersebut, Kepala Negara juga sempat berdialog dengan warga, menghibur anak-anak di tenda pengungsian, dan melaksanakan ibadah salat Magrib berjemaah bersama warga setempat.