Apalagi dia kan kader partai yang tidak sekadar anggota biasa, melainkan memiliki jabatan publik. Tentu saja dia punya akses dan kewenangan istimewa untuk menelusuri surat itu ke DPP Gerindra.
Kalau menurut konstitusi negara itu memang tidak masuk akal. Ketua DPRD kalau dianggap keluar jalur kan ada mekanisme internalnya.
Ada Badan Kehormatan atau Majelis Kehormatan Dewan. Mereka yang akan menggelar sidang terbatas atau paripurna untuk membahas perlu tidaknya Sang Ketua dilengserkan untuk itu Gerindra sendiri harus solid dan mampu menyelesaikan konflik internal (jika ada) sekaitan sodok Erisman.
Keputusan Partai jangan sampai "mengalahkan" mekanisme yang sudah mapan di DPRD yang dibolehkan itu adalah pemecatan anggota partai dan kemudian partai memutuskan penggantian axnggota partai antar waktu.
Kuncinya Komunikasi Politik mesti dialogis dan Konstruktif diantara semua pihak.yang sedang dalam pusaran konflik dan tarik menarik kepentingan politik. $$