Detak

Jakarta-Pesatnya perkembangan teknologi dan kecepatan masyarakat dalam mendapatkan sebuah infomasi, terutama yang mengadung berita bohong alias hoax menjadi perhatian serius bagi aparat kepolisian.

Menurut Kombes DR. Slamet Pribadi mewakili Divisi Humas Polri karena sesuai ketentuan Undang-Undang Kepolisian yang mengamanatkam tugas Polri dalam memeliharaan kemanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat hingga pada penegakan hukum. Karena itu Polri sudah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas).

“Kapolri sudah membentuk satuan tugas, ada di Humas Polri yang bertugas memberikan sejumlah klarifikasi dan cap stempel hoax terhadap sebuah postingan di media sosial," ujar Slamet dalam Diskusi Ikatan Wartawan Online (IWO) di Wisma PKBI, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Sebab itu, Dia memuji diskusi publik kali ini, selain seksi juga menggelitik, pasalnya media betul-betul ada di pusaran politik dan hoax itu sendiri ditengah demokrasi saat ini. Dia berharap, wartawan dan media massa harus mampu mengedepankan profesionalisme sebagai jurnalis, dan menjaga netralitas sehingga tidak masuk dalam pusaran Pilkada dan hoax, karena masyarakat yang menilainya.

“Harapan kepolisian, jangan sampai kondisi saat ini, ketika media melakukan keberpihakan, sehingga ketika media sudah berpihak masyarakat yang akan mengawasinya. Contohnya, pada media visual akan langsung berpindah pada visual lainnya,” ujar mantan Humas BNN tersebut.

Terkait dengan pilkada serentak, lanjut Slamet hal itu tak luput dari persoalan berita sara dan hoax yang menyudutkan pasangan calon lainnya.

Sebabnya, Satgas Polri yang ada di Balintelkamsus Polri untuk melakukan pencegahan dan kontra narasi terhadap postingan yang dinilai hoax, karena jika tidak dicegah akan mengganggu stabilitas keamanan.

"Kami harus bisa menjaga ketertiban di era digital ini dan ini semakin sulit. Karena ribut di media sosial bisa berimbas di dunia nyata. Karena itu satuan kerja Bareskrim, sampai di sini nuansanya adalah penegakan hukum setelah tentunya dilakukan pendekatan dan hukum," ujar dia.

Slamet menambahkan, saat ini Polri terus berupaya menekan berita yang bersifat negatif, khususnya di media sosial, karennya masyarakat diminta untuk menahan diri. Sebab, ketika ada ucapan ujaran kebencian yang bersifat SARA pasti akan jadi bahan kampanye di pilkada.

"Sedikit ciri dari berita yang bersifat negatif itu adalah bersifat bombastis dan selalu minta untuk bisa menjadi viral. Misalnya ada tulisan, viralkan atau mohon bantu share, nah yang seperti itu biasanya mencari sesuatu yang tersebar secara luas. Lebih baik tahan dan cari tahu kebenarannya," tutup Slamet.

Terkait satgas anti SARA yang dibentuk ia mengklaim sudah banyak mendapati hal seperti itu di berbagai daerah. Hanya sayang Slamet tak bisa memberikan data rinci karena tidak memegang datanya. "Saya tak pegang data yang jelas jika terbukti pelanggaran hukum akan kami tindak," sebutnya.

Menurutnya berita hoax yang masif bisa mengganggu ketahanan nasional Tanah Air, terlebih jika masyarakat memiliki sifat mudah percaya dan mudah terpengaruh. "Kami harus bisa menjaga ketertiban di era digital ini dan ini semakin sulit. Karena ribut di media sosial bisa berimbas di dunia nyata," tandasnya. (IWO)

PADANG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI ) Padang menyesalkan pelarangan liputan jurnalis oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Kota Padang, Senin, 26 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib.

Pelarangan peliputan dialami dua jurnalis, Givo Alputra dari Singgalang dan Irham Kurniawan dari Haluan. Mereka bermaksud menjalankan kegiatan jurnalistik dengan mengambil foto aktivitas di TPA Aia Dingin Kota Padang.

Namun, mereka dihalangi petugas TPA Aia Dingin. Seorang petugas perempuan dan seorang laki–laki yang diduga Kepala UPT TPA meminta mereka untuk meminta izin langsung kepada Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin.

Dalam percakapan melalui sambungan telepon, Kadis meminta mereka untuk tidak mengambil foto TPA, dengan alasan masih dalam pembenahan dan akan berdampak terhadap penerimaan penghargaaan Adipura bagi Kota Padang, karena terbitnya foto TPA di media.

Akibat larangan tersebut, dua jurnalis foto tersebut gagal melakukan kegiatan jurnalistik.

AJI Padang menilai TPA Aia Dingin merupakan fasilitas publik dan tidak merupakan objek vital yang dapat mengganggu keamanan negara, tidak ada satupun alasan bagi instansi untuk melarang media melakukan peliputan di lokasi (TPA) itu. Apalagi hanya dengan alasan untuk menjaga citra kota, demi mendapatkan Adipura.

Alasan Kadis yang disampaikan kepada dua jurnalis foto tersebut, dinilai mengada-ngada dan bisa dianggap sebagai upaya menyembunyikan informasi. Seharusnya ia menyadari bahwa yang diliput jurnalis itu penting bagi publik, bahkan untuk pemerintah sendiri sebagai kontrol sosial dan evaluasi kinerja.

AJI Padang menilai tindakan tersebut bentuk dari menghambat dan menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, "Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi,”.

Pelarangan liputan ini bisa diancam pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 UU Pers, yang berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00".

Untuk itu, kami dari AJI Padang menyatakan danmenilai tindakan Kadis Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin yang menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik di TPA Aia Dingin mengekang kemerdekaan Pers dan melanggar UU Pers.

Selain itu AJI juga mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin untuk menyampaikan permintaan maaf dan tidak lagi melarang peliputan di daerah kerjanya.

Terakhir AJI meminta Pjs Wali Kota Padang untuk memberikan pendidikan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap pejabat di lingkungan Pemko Padang.

PADANG - Kelompok Dasawisma Melati Lima Gunung Pangilun dikunjungi tim penilai tingkat provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/2/2018). Dasawisma yang rerletak di RT 03/RW 07 Jalan Penjernihan Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara ini berhasil masuk nominasi tingkat provinsi setelah ditetapkan sebagai yang terbaik di Kota Padang.

Tim penilai dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Sumatera Barat Ny. Hj. Nevy Irwan Prayitno. Kedatangan tim disambut Plt. Ketua TP PKK Kota Padang Ny. Linda Alwis, Staf Ahli Walikota Dian Fakri, Camat Padang Utara beserta istri ( Ketua PKK Kecamatan) dan Lurah Gunung Pangilun beserta istri (Ketua PKK Kelurahan) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kekurahan Gunung Pangilun.

Kunjungan tim penilai ke lapangan bertujuan untuk melihat langsung ekspos Ketua Dasawisma Melati Lima Helmi Gusnita beberapa waktu sebelumnya. Ketua dasawisma telah berhasil menggerakkan masyarakat di lingkungannya. Keberhasilan itu dibuktikan dengan penataan lingkungan yang baik dan tumbuhnya peran serta masyarakat untuk kesejahteraan.

Ny. Nevi Irwan Prayitno mengatakan, kesejahteraan keluarga menjadi tujuan dari 10 program pokok PKK. Sebetulnya setiap program tersebut sudah dilakukan sehari-hari dalam keluarga. Melalui kelompok dasawisma, pengejawantahan program tersebut lebih terarah dan maksimal dilakukan.

"Program PKK bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, mulai dari keluarga hingga lingkungan masyarakat," kata istri Gubernur Sumbar itu.

Ia mengapresiasi keberhasilan Dasawisma Melati Lima yang kenyataannya memiliki lingkungan ideal dan masyarakatnya berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

"Keberhasilan dasawisma ini dibuktikan dengan lingkungannya yang ideal dan peran aktif warganya," ujar Nevy.

Sementara itu, Ketua PKK Kelurahan Syamsidar Andi Amir memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkup kelurahan dan dasawisma yang ada. Kegiatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program-program PKK.

"Kegiatan kader-kader PKK Gunung Pangilun, seperti gotong royong, senam kesehatan dan posyandu serta pelatihan keterampilan selalu secara rutin dilaksanakan, baik di kelurahan maupun di dasawisma yang ada," kata Syamsidar.

Ia menyebut, selama ini dukungan camat dan lurah serta ketua PKK kecamatan dalam setiap kegiatan kader sangat menentukan kemajuan dasawisma di Gunung Pangilun.

"Dukungan camat, lurah dan Ketua PKK jadi kunci kemajuan dasawisma di Gunung Pangilun," tukasnya.

PADANG - Sisi lain kegiatan Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Sumbar menyisakan beberapa catatan dan pertanyaan dari pimpinan partai politik.

Yeni Tanjung dari pimpinan PDI Perjuangan Sumbar mengharapkan agar KPU Provinsi Sumbar segera menyelesaikan alokasi kursi pada 10 daerah kabupaten/ kota di Sumbar.

"Jangan menunggu sampai bulan April mendatang karena partai sudah melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif untuk disampaikan pada DPP partai masing-masing", tegasnya.

Sementara Kasman dari PAN berharap KPU Provinsi Sumbar agar administrasi terlaksana dengan baik, independen dan terbuka. Kasman mempertanyakan apakah KPU terlibat permainan desentralisasi dalam penetapan daerah pemilihan.

KPU bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dan peraturan lainnya. Peraturan yang dibuat KPU harus berdasarkan undang-undang, jelas Komisioner KPU Provinsi Sumbar, Mufti Syarfie.

Terkait penetapan daerah pemilihan, terserahlah dikatakan desentralisasi atau apapun namanya. Yang bisa dipersoalkan adalah ketika proses pembuatan undang-undang karena ada proses uji publik.

Hasil pemilu agar berbanding lurus dengan harapan masyarakat. Terjadi perubahan kursi akibat penambahan jumlah penduduk, tegas Ketua KPU Provinsi Sumbar, Amnasmen, SH.

Perubahan dapil akibat UU Nomor 7 Tahun 2017 membuat beberapa peserta pemilu merasa dirugikan karena kantong suaranya berada diluar dapil mereka. KPU berharap peserta pemilu memahaminya karena tidak bisa memuaskan kehendak semua orang, ujar Mufti Syarfie.

Kegiatan ini minus dihadiri fungsionaris Partai Gerindra Sumbar jelas sekretariat KPU Provinsi Sumbar.

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 menjadi tema KPU Sumbar di Hotel Axana (28/2). Terjadi perubahan perolehan kursi pada beberapa daerah kabupaten/kota akibat pertambahan penduduk. Hal itu dijelaskan Komisaris KPU Sumatera Barat, Mufti Syarfie.

Peserta kegiatan terdiri dari KPU Kabupaten/Kota yaitu Ketua, Anggota divisi Teknis Penyelenggara dan Kepala Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas/Operator SIDAPIL pada masing-masing satker. Pada kegiatan ini yang menjadi narasumber  adalah komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Rapat bersama seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan harapan kesamaan sudut pandang terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kaupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU RI Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum serta terkait terbitnya Perubahan PKPU terkait Tahapan Pileg 2019.

Kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki kendala yang berarti, dikarenakan pada Provinsi Sumbar tidak terdapat daerah pemekaran baru, dan kenaikan jumlah penduduk yang signifikan yang bisa berimbas kepada perubahan total jumlah kursi untuk Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan ini masing-masing Kabupaten/Kota menyampaikan analisa data kewilayahan dan kependudukan, dan draft usulan susunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu 2019, serta menyampaikan kendala dalam proses penyusunan tersebut serta kesiapan dalam penggunaan aplikasi SIDAPIL.

Pembukaan disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumbar, Amnasmen, SH yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rangka menyukseskan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya menyangkut Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memiliki peran dalam hal monitoring dan supervisi Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019.

Beliau berpesan kepada KPU Kab/Kota agar dalam menyusun dan menata dapil di kabupaten/kota masing-masing agar tetap mengacu pada regulasi yang ada, baik itu Undang-Undang dan Peraturan KPU, sehingga nantinya Dapil yang ditetapkan merupakan karya kita yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Publik.

Ketua KPU Provinsi Sumbar juga mengingatkan bahwa Dapil ini akan berdampak pada pembangunan di daerah, olehnya itu agar disusun dan ditata sebaik mungkin dan hindarkan dari “orderan” pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau golongan.

Amnasmen mengharapkan agar KPU Kabupaten/Kota menyiapkan diri dengan baik dalam melaksanakan Uji Publik dan agar dalam penataan dapil tidak merubah jumlah total kursi yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU, jika terjadi pergeseran kursi dikarenakan perubahan jumlah penduduk maka agar menyesuaikan dengan syarat – syarat yang tercantum dalam PKPU 16 Tahun 2017.

Peserta rapat kerja juga menerima sajian materi dari Komisioner KPU Provinsi Sumbar terkait terbitnya keputusan KPU RI Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 terkait Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Ketua juga menyampaikan terkait terbitnya PKPU 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu 2019, agar KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan jadwal yang berubah. Terkait dapil untuk penyusunan dan penataan yang semula dijadwalkan 12 Januari – 18 Januari 2018, mundur menjadi berakhir pada 1 Februari 2018. Dan bagi KPU Kabupaten/Kota yang semula sudah memplenokan terkait jadwal Uji Publik agar merevisi jadwal untuk disesuaikan dengan perubahan tahapan.

Agenda utama dari pelaksanaan rapat kerja penataan dapail yaitu persamaan persepsi terkait Petunjuk Teknis yang telah terbit dan simulasi terkait SIDAPIL serta pemaparan draft Usulan Daerah Pemilihan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Ketua berharap agar kegiatan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat terlaksana.

PADANG – Sebanyak 85 pasangan calon pengantin yang terdiri dari 3 angkatan mengikuti pembekalan persiapan memasuki hidup baru di perkawinan. Kegiatan tersebut pertama kali dilaksanakan sejak tahun ini.

Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan bagi calon pengantin di Kota Padang berkaitan tentang seluk beluk pernikahan menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah (samawa).

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Fakri membuka kegiatan yang dilangsungkan  selama dua hari di Gedung LPMP Sumatera Barat Kampus UNP, Selasa (27/2) itu.

Dian menyampaikan, Dian menyampaikan, berdasarkan fenomena yang selama ini kerap terjadi, banyaknya pernikahan yang tidak bertahan lama atau cenderung gagal. hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kurang atau tidak adanya persiapan dari masing-masing calon pengantin.

"Jadi sebelum menikah apakah ada nggak kita diberikan pembekalan berupa pengetahuan tentang pernikahan itu sendiri. Maka itu kami sangat menyambut baik pembekalan bagi calon pengantin di Padang pada kesempatan ini. Semoga dapat diikuti dan dilaksanakan sewaktu berkeluarga nantinya, "harapnya.

Kabag Kesra Setdako Jamilus menyampaikan, pada umumnya seluruh permasalahan yang ada diawali oleh masalah keluarga baik itu pertikaian antara suami dan istri serta kesalahan dalam mendidik anak.

"Maka itu Pemko Padang melalui Bagian Kesra bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang mengangkat acara kajian Islam terhadap calon pengantin di Kota Padang. Kita berharap, masyarakat yang pra nikah setelah ini akan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Sehigga dalam rumah tangga tidak mudah mengalami keguncangan dan keretakan," sebutnya.

Adapun dalam kegiatan ini peserta akan diberikan beberapa materi penting oelh narasumber berkompeten. Diantaranya terkait, kebijakan Pemko Padang bidang keagamaan yang dipaparkan oleh Kabag Kesra Jamilus, S.Ag. Selanjutnya materi lainnya peranan Kemenag dalam mewujudkan rumah tangga samawa, fiqih keluarga, ketahanan keluarga dalam menuju ketahanan bangsa, simulasi prosesi pernikahan  dan komunikasi dalam keluarga.

Pjs Walikota Padang, Alwis menghadiri Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai PP 66 tahun 2017 se-Wilayah Kantor Cabang Utama (KCU) Medan di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Selasa (27/2).

Kegiatan ini dibuka Direktur Operasi PT TASPEN (Persero) Ermanza dengan dihadiri Kepala KCA dan KC PT TASPEN (Persero) wilayah KCU Medan dan seluruh perwakilan Pemerintah Daerah PT TASPEN (Persero) KCU Medan.

Adapun materi dalam kegiatan tersebut membahas terkait menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan PP Nomor 70 tahun 2015 tentang "Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN" dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat dan daerah wajib memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi setiap ASN.

2. PP Nomor 66 terbit untuk memberikan manfaat tambahan kepada peserta ASN agar dalam menjalankan tugasnya tidak dibebani rasa kekhawatiran (bukan merupakan diskresi, karena ada landasan hukum positif yang bersifat wajib).

3. Dari sisi legalitas Peraturan/ Perundang-undangan diperkenankan berlaku surut apabila bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan masyarakat.

4. Pasal 18  PP Nomor 58 tahun 2005 mengamanatkan agar dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

5. Kementerian Dalam Negeri atas dasar Pasal 18 PP Nomor 58 tahun 2005 meminta agar Pemerintah Daerah melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam PP Nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan PP Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN.

6. Pemerintah Daerah wajib membayar iuran peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada PT. TASPEN (Persero) selaku pengelola program sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 70 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 tahun 2017.

7. Apabila tidak tersedia cukup anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembayaran iuran JKM akibat adanya kenaikan iuran JKM sebesar 0,42 persen (dari 0,3 persen menjadi 0,72 persen) sesuai ketentuan PP Nomor 66 tahun 2017, maka untuk menyikapinya dapat dilakukan sesuai pasal 160 Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 tahun 2011 dengan hal-hal sebagai berikut :

a. pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam satu obyek cukup disetujui oleh BKAD

b. pergeseran  anggaran antar obyek dalam satu jenis belanja cukup disetujui oleh Sekda.

c. perubahan APBD

8. Sambil menunggu pergeseran anggaran anggaran atau pengesahan APBD-P Tahun Anggaran 2018. PT TASPEN (Persero) akan melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan manfaat iklim program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada peserta/ahli waris peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

PADANG - Program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kota Padang mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung (Babel). Secara khusus, Selasa (27/2) rombongan DPRD Kabupaten Babel berkunjung ke Kota Padang guna menggali kesuksesan program tersebut.

Rombongan anggota komisi III DPRD Kabupaten Babel yang diketuai Basri ini disambut oleh Kepala DP3AP2KB Kota Padang Heryanto Rustam dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Dalam pemaparannya, Basri yang merupakan anggota komisi III DPRD Kabupaten Bangka Belitung mengaku sangat antusia dengan kesuksesan program Kampung KB di Kota Padang.

"Kita mendapat informasi program Kampung KB yang diselenggarakan Kota Padang sangat bagus dalam merangsang para ibu rumah tangga meningkatkan kesejahteraan keluarga," sebut Basri.

Selama ini menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Babel agak kesulitan mengajak para perempuan khususnya kaum ibu untuk mengikuti program peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan kunjungan ini, ia berharap dalam menggali kiat-kiat Padang dalam kesukseskan program tersebut.

Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Heryanto Rustam mengatakan Pemko Padang memang fokus melaksanakan program kampung KB. Program ini didukung oleh semua OPD terkait. Mulai dari DP3AP2KB Kota Padang, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD terkait lainnya.

"OPD tersebut mengeroyok semua program kamping KB sehingga pelaksanaannya bisa maksimal. Semua OPD terkait dilibatkan untuk mensukseskan program ini," ujar Heryanto.

JAKARTA - Dalam rangka menyelenggarakan tertib pemerintahan khususnya dalam penggantian pejabat oleh Pejabat (Pj)/Pelaksana Tugas (Plt)/Pejabat Sementara (Pjs) terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 12 Februari 2018, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Dalam SE tersebut Mendagri menegaskan, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka Pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut SE tersebut, pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

“Khusus kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang disebabkan karena yang bersangkutan mengikuti Pilkada, kekosongan tersebut diisi dengan Penjabat Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah,” bunyi SE tersebut.

Untuk menjamin kelancaran, kesinambungan, dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, menurut SE tersebut, bagi Pj/Plt/Pjs Bupati/Wali kota yang melaksanakan Pilkada, yang akhir masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak 6 (enam) bulan sebelum hari tanggal penetapan pasangan calon, terhadap kekosongan jabatan pada perangkat daerah dapat dilaksanakan pengisian pejabat berupa mutasi yang bersifat sangat selektif atau seleksi terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Khusus untuk pengisian jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” bunyi akhir SE tersebut.

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akan dibahas wakil rakyat Kota Padang. Hal itu disampaikan Wali Kota Padang, Alwis pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang. Nota penjelasannya diserahkan oleh Pjs Wali Kota Padang pada Ketua DPRD Kota Padang, di Gedung Bundar Sawahan Kota Padang, Senin (26/2).

“Dewan akan segera membahas Ranperda ini sehingga nanti dihasilkan Perda yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti.

Ranperda yang diajukan Nota Penjelasannya tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian tiga Ranperda oleh Pemerintah Kota  (Pemko) Padang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua Muhidi, Wahyu Iramana Putra, Sekwan Syahrul, dan dihadiri 25 orang anggota Dewan, Pjs Wali Kota Padang, para kepala OPD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta elemen lainnya.

Sementara Pjs Wali Kota memaparkan bahwa penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038 ditujukan untuk penyelarasan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi.

Yang menjadi dasar, dikatakan Pjs Wali Kota Padang adalah Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.

"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," kata Alwis.

Menurutnya, bila nanti Perda telah terbentuk, pengembangan industri di Kota Padang akan makin terarah sehingga bisa ditetapkan kawasan-kawasan industri dan maksimalisasi sumber daya.

"Ini akan sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, " tambah Alwis.

Sementara, Ranperda Ketentuan Umum Perpajakan Daerah disebutkan, bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan serta Ranperda Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat

PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Elly Thrisyanti menyatakan penyaluran pokok pikiran (pokir) dirinya tahun ini sebagai anggota Dewan didominasi oleh pembangunan fisik di Daerah Pemilihannya (Dapil).

“Untuk 2018 ini, penyaluran pokir saya mayoritas fisik. Ini karena berdasarkan yang Saya temukan di lapangan, Lubuk Begalung banyak membutuhkan pembangunan fisik,” kata Elly.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Elly Thrisyanti menyatakan penyaluran pokok pikiran (pokir) dirinya tahun ini sebagai anggota Dewan didominasi oleh pembangunan fisik di daerah pemilihannya (Dapil).

“Untuk 2018 ini, penyaluran Pokir Saya mayoritas fisik. Ini karena berdasarkan yang Saya temukan di lapangan, Lubuk Begalung banyak membutuhkan pembangunan fisik,” kata Elly.

Disebutkannya bahwa dapilnya di Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, masih membutuhkan banyak pembangunan fisik.

“Realisasinya seperti jalan lingkungan dan drainase,” urai Elly.

Dijelaskan, Pokir yang berhasil dia kumpulkan bermula dari pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam kesempatan reses. Menurutnya, saat reses, dia melakukan silaturahmi dengan masyarakat.

“Dalam kesibukan, kita diberi kesempatan bertemu dengan konstituen untuk dapat masukan berupa aspirasi,” katanya.

Elly sendiri  melakukan kunjungan terhadap sekitar lima atau enam masyarakat kelurahan tiap satu kali reses yang dia lakukan. Dengan demikian, aspirasi yang didapat dari konstituen bisa terkumpul.

Selain bersilaturahmi dan menjemput aspirasi konstituen mewakili masyarakat, saat reses, anggota Dewan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota.

“Kita mengawasinya sudah sampai di mana pembangunan dilakukan. Apa memang sudah dinikmati masyarakat ? Jangan-jangan baru dua hari dikerjakan sudah jebol,” sela Elly.

Selain melalui reses, aspirasi masyarakat juga diraih melalui musrenbang. Seperti dikatakan Elly, musrenbang bisa menjaring kebutuhan masyarakat.

Realisasi hasil musrenbang diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kita hanya menyampaikan, ini lho kebutuhan masyarakat. Pengerjaan sepenuhnya dilakukan OPD,” tukas Elly.

PADANG - Selalu ada solusi bagi pedagang di "Pujasera Taplau" berkat kesungguhan Pemko Padang memberi mereka lokasi berdagang dan ruang untuk berkembang, Senin (26/2).

Komisaris Utama BRI yang juga penggiat pariwisata tanah air, Andrinof Chaniago melihat kesungguhan tersebut, mulai dari penataan dan pembinaan pedagang hingga pesatnya infrastruktur yang menunjang pariwisata.

"BRI akan selalu memperhatikan dan akan membantu melalui CSR kepada pemerintah yang sungguh - sungguh membenahi daerahnya. Apa yang sudah baik ini agar dilanjutkan ke depannya. Fasilitas yang ada agar dirawat dan penampilan diri pedagang disini juga harus lebih menarik lagi. Ramah kepada pengunjung sehingga mendatangkan daya tarik tersendiri," kata Andrinof saat penyerahan CSR BRI senilai Rp.150 juta untuk pembenahan fasilitas pujasera. Bantuan itu diterima Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Medi Iswandi.

Asmat - Setelah menempuh perjalanan panjang Tim III Satgas Kes TNI Asmat mulai beraksi (24/02). Setelah diberangkatkan pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018, perjalanan ditempuh dari Agast ke Pos pelayanan masing-masing ditempuh selama 4- 6 jam menggunakan Speed boat.

Hari ini beberapa Pos Pelayanan Kesehatan Satgas Kes TNI gelombang III melaporkan diri ke Posko di Agast melalui Hp Satelit diantaranya Tim Distrik Suator Puskesmas Binam  di Kampung Binam Kab. Asmat yang dipimpim òleh Letda Laut (K) dr. Tino  bahwa Tim sudah mulai memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Demikian disampaikan oleh Letkol Laut (K) dr. Aminuddin Harahap, S.P. AM, Tr.Hanla Dantim Kes gelombang III Satgas Kes TNI Asmat.

Selain pelayanan umum Tim ini juga melakukan pendampingan nutrisi pada gizi buruk dan bimbingan terhadap manajemen Puskesmas. Dilaporkan bahwa Puskesmas Binam tidak ada dokter hanya dilayani oleh beberapa tenaga medis dipimpin oleh Widyastuti salah satu perawat PTT disana.

Jumlah kunjungan  hari ini 26 pasien. Dari jumlah tersebut hanya ada satu kasus gizi buruk. Kasus ini ditangani di puskesmas dengan pemberian diet formula 75 yang sudah sesuai dgn stsndart WHO dalam tatalaksana gizi buruk. Dengan adanya ahli nutrisi di tim ini maka pasien tersebut langsung dikonseling dan didampingi ahli nutrisi. Dengan pola pendampingan seperti ini diharapkan penanggulangan gizi buruk di Asmat bisa segera di atasi. Harahap menjelaskan.

Sementara itu  Tim Distrik Atsy yg dipimpim oleh Letda CKM dr. Marsandi melaporkan bahwa hari ini tim tersebut melayani sebanyak 111 kunjungan pasien. Dari jumlah tersebut kasus gizi buruk hanya ada satu yg ditemukan. Sedangkan penyakit yg dominan ditemukan adalah malaria. Selain memberikan pelayanan terhadap pasien tim ini juga melakukan bimbingan terhadap pegawai Puskesmas Atsy sebagai upaya peningkatan peran Pusekesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer. Puskesmas Atsy juga tidak dilayani oleh tenaga dokter. Ujar Harahap.

Beda halnya di Distrik Sawa Erma, sisi lain kerjasama TNI dengan Kemenkes.
Satgas Kes III TNI menyalurkan bantuan beras kepada 270 KK di kp. Amanamkai Distrik Sawaerma Kabupaten Asmat Prov. Papua dalam rangka pemulihan pasca KLB campak dan gizi buruk. Tanpa canggung-canggung seorang dokter berpangkat Perwira ikut membantu mengangkat beras untuk di salurkan kepada warga.

PADANG – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sudah merupakan denyut nadi umat Islam dalam membumikan nilai-nilai Alquran di tengah kehidupan. Dan ini sudah menjadi agenda yang dimulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan dan kelurahan.

"Kita tentu berharap, pelaksanaan MTQ ini menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan semangat keislaman dengan membumikan Alquran di tengah-tengah masyarakat terutama di kalangan generasi muda. Karena sesuai filosofi kita di ranah Minang yakninya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK),” ujar Pjs Walikota Padang, Alwis sewaktu membuka MTQ nasional ke-38 tingkat Kecamatan Padang Timur di halaman Masjid Raya Ganting, Sabtu (24/2) sore.

Alwis lalu menekankan,  ajang MTQ tersebut memang harus dimaknai sebagai ajang pengaktualisasian ajaran Islam dalam kehidupan. Karena agama Islam adalah kaffah yakni melingkup seluruh aspek kehidupan.

“Kalau kita lihat, MTQ sejatinya memang mempertemukan kafilah di masing-masing utusan untuk saling mengejar prestasi dan memenangkan perlombaan. Namun bukan itu saja yang diharapkan, karena yang terpenting sekali adalah bagaimana menumbuhkembangkan jiwa qurani dalam diri setiap individu. Sehingga Insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan,” harapnya.

Lebih lanjut Alwis menambahkan, pemantapan nilai-nilai Alquran harus digelorakan sebagai pondasi kehidupan bagi masyarakat terutama generasi muda. Sehingga dengan itu diharapkan mampu mengantisipasi setiap ancaman yang datang dan salah satunya ingin merusak ukuwah Islamiyah dan generasi muda.

“Maka itu, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik dan mengapresiasi digelarnya MTQ nasional ke-38 di tingkat Kecamatan Padang Timur ini. Semoga berjalan dengan sebaik-baiknya dan para kafilah mampu menampilkan kemampuan terbaiknya,” tukuknya mengakhiri.

Camat Padang Timur Ances Kurniawan pada kesempatan yang sama juga menyampaikan, dalam MTQ nasional ke-38 tingkat Kecamatan Padang Timur tersebut juga seiring mempersiapkan diri sebagai tuan rumah MTQN ke-38 tingkat Kota Padang di tahun ini pada September nanti.

“Untuk itu, segala persiapan dan potensi harus kita optimalkan. Karena memang yang akan mewakili Kecamatan Padang Timur nantinya adalah para kafilah yang terbaik dalam MTQ tingkat kecamatan. Kita tentu berharap, pada MTQ tingkat kota nantinya Kecamatan Padang Timur bisa sukses baik dalam penyelenggaraan dan juga sebagai tuan rumah,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Camat (Sekcam) Padang Timur Zulbahri selaku Ketua Panitia Pelaksana MTQ menyebutkan pelaksanaan MTQ nasional ke-38 tingkat Kecamatan Padang Timur diikuti  10 kelurahan se-Kecamatan Padang Timur dengan jumlah kafilah sebanyak 260 orang yang terdiri dari kategori tingkat TK, anak-anak, remaja hingga dewasa.

“Ada enam cabang yang dilombakan diantaranya, cabang Tilawatil Quran, Hifzhil Quran. Tartil Quran, Fahmil Quran, Syahril Quran dan Khutbah Jumat. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan di lima masjid dan satu sekolah selama dua hari, Sabtu-Minggu (24-25/2),” terangnya.

Dalam pembukaan iven keagamaan ini ditandai dengan pemukuan bedug oleh Pjs Walikota Alwis bersama Kakan Kemenag Padang. Selain itu pelantikan dewan hakim dan penyerahan kembali trophy bergilir kepada panitia penyelenggara dari kelurahan yang menjadi juara umum di MTQ sebelumnya.

Pada kesempatan itu nampak hadir beberapa anggota DPRD Padang dapil kecamatan setempat, unsur Forkopimka, Ninikmamak, Bundokanduang dan lurah se-Padang Timur.

Presiden Joko Widodo mengajak para ulama dan umat Islam di seluruh Tanah Air untuk bersama-sama dengan pemerintah menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon, pada Rabu, 21 Februari 2018, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

"Inilah tugas kita bersama, baik ulama, umaro, dan kita semuanya untuk menjaga agar negara kita tetap sejuk, aman, damai, tidak ada konflik-konflik sekecil apapun, sehingga pembangunan kesejahteraan, kemakmuran negara kita bisa terus ditingkatkan," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah menjelang pesta demokrasi yang akan berlangsung di Tanah Air dalam waktu dekat.

"Jangan sampai karena Pilkada, persaudaraan kita, kerukunan kita, persatuan kita, ukhuwah kita menjadi retak. Karena biasanya kalau sudah masuk ke Pilkada itu ada saja yang _manas-manasi, ngompor-ngompori,_ membuat kabar yang tidak benar," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden berharap Rakernas kali ini yang mengusung tema 'Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan menuju Orde Nasional', dapat menghasilkan pemikiran hebat dan gagasan nyata para ulama yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.

"Sebagai umaroh saya berkepentingan untuk memperoleh saran, untuk memperoleh masukan-masukan, dan yang terutama untuk memperoleh doa dari para ulama yang hadir di acara ini," ucapnya.

Tak lupa, Presiden berharap silaturahmi pemerintah dengan para ulama dapat terus ditingkatkan, mengingat pentingnya peran ulama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

"Bagi saya ulama juga penyalur suara dari masyarakat, suara dari rakyat, suara dari umat, suara dari santri, suara dari pondok pesantren-pondok pesantren di seluruh Tanah Air," ujar Presiden.

Jakarta, IMC - Portal berita anak bangsa; Indonesia Media Center (IMC) merayakan hari jadinya yang pertama, Jumat (23/02/2018) di kantor biro DKI Jakarta, Jl. Pejaten Indah II No. 4 Jakarta Selatan. Tasyakuran perdana IMC yang digelar selama 2 hari ini, mengusung tema “Mengedukasi dan Membangun Bangsa Melalui Informasi”.

Acara diisi dengan tabligh akbar, menghadirkan penceramah Da’i cilik Dzakira Erfa Sarah dan KH. Drs. Dudung Abdullah (Penasehat IMC Biro Bogor). Berbagai acara turut pula memeriahkan HUT IMC antara lain Pengobatan Herbal Berkah serta Bazaar yang diinisiasi oleh Agung Sedayu Widi, Santunan Yatim dan Dhuafa yang diberikan secara simbolis oleh Lucky MR (Wakil Redaktur Pelaksana IMC), Konseling Wirausaha Mandiri oleh Firdaus MM, Konseling Property Tanpa Riba, serta Konseling Kesehatan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wilson Lalengke, MSc, MA selaku Dewan Pembina IMC, Syaefudin sebagai Pemimpin Redaksi, dan Rachman Salahul Hadi, M.Si (Dewan Penasihat IMC) dan Akhmad Bumi, SH (Penasihat Hukum IMC). Tampak hadir pula diantara tamu undangan adalah Sang Bintang Iklan Komix yang juga Vlogger handal Felipe Valdes (Brazil) dan perwakilan dari UIN Syarief Hidayatullah Sulayman Colley (Gambia).


Wilson Lalengke yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta warga Indonesia (PPWI), dalam sambutannya menyampaikan suka citanya dapat bertemu dalam rangka merayakan dan memperingati 1 tahun IMC.

Wilson yang baru saja kembali usai melantik kepengurusan DPC PPWI Prabumulih itu, menyempatkan diri hadir di perayaan HUT IMC, hal ini sebagai bentuk apresiasinya terhadap rekan – rekan pers yang telah berkreasi dan tergabung dalam IMC.

Ketum PPWI itu juga mengupas mengenai keberadaan PPWI, yang salah satu kegiatannya adalah mendorong setiap warga masyarakat termasuk anggota (TNI/Polri), untuk memiliki media seperti IMC. Menurutnya ada lebih dari 100 media yang dikelola oleh anggota PPWI di seluruh Indonesia.

“Kita dorong untuk merubah paradigma publik, agar melihat bahwa kepentingan publik itu perlu diangkat melalui sebuah pemberitaan. Dulunya media massa itu mahal, perlu bersusah payah agar masuk beritanya. Tetapi sekarang dengan tekhnologi informasi yang ada, setiap kita bisa melakukan kegiatan publikasi,” papar Wilson.

“Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan publik yang dirasa oleh media–media mainstream itu agak “kurang penting” untuk dipublikasikan, maka kita yang mempublikasikan sendiri. Makanya kita dorong juga bapak-bapak dari TNI–POLRI, kampus, dan semua elemen masyarakat untuk kreatif membuat informasi yang bagus dan menyenangkan untuk dibaca oleh publik,” lanjutnya.

Wilson berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan diklat jurnalistik maupun seminar, yang telah digelar PPWI di beberapa instansi pemerintah (termasuk TNI, Kepolisian, maupun mahasiswa), kegiatan tersebut akan menghasilkan pemberitaan yang positif dan berita yang berimbang di masyarakat.

“Paling tidak pemberitaan yang kurang pas, kurang baik, kurang mendukung dan kurang membangun dari media lain, nah kitalah masyarakat umum yang akan melakukan kegiatan-kegiatan postif itu,” jelas Wilson.

“Intinya PPWI hadir untuk bersama – sama dengan masyarakat membangun sebuah peradaban informasi, agar kita menjadi warga masyarakat yang cerdas informasi. Apa itu cerdas informasi? Yaitu cerdas dalam menerima maupun meresepon informasi tersebut dan cerdas menyampaikannya,” tutup Wilson.


Dalam kesempatan yang sama, Rachman Salihul Hadi, M.Si. menyampaikan, sebagai Dewan Penasihat ia berharap dengan kehadiran IMC apa yang dibutuhkan masyarakat tentang informasi dan komunikasi, terutama berita – berita yang ada dan yang dibutuhkan masyarakat, IMC dapat memberikan andil, mengambil bagian dan berpartisipasi dalam mencerdaskan transformasi informasi dan komunikasi.

“Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh IMC, saya tidak akan memberikan informasi tentang medianya, tetapi yang saya harapkan adalah adanya silaturahmi antara media dengan masyarakat atau warga di sekitarnya. Makanya judul dari acara ini adalah Tasyakuran 1 tahun dengan tagline; Mengedukasi dan Membangun Bangsa Melalui Informasi,” jelas Rachman.

Dewan Penasihat IMC itu juga berharap dengan adanya media yang sangat bebas saat ini, peran serta tokoh masyarakat dan para akademis, terutama orang tua yang ada di lingkungan, dapat mengedukasi anak-anak dalam menghadapi kebebasan arus informasi, yang dengan mudah diakses di internet. (Yeni/red)

PADANG – Pjs Walikota Padang Alwis menerima perwakilan petani dari beberapa Gapoktan yang berasal dari enam kelurahan se-Kecamatan Koto Tangah di ruangan Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Kamis (22/02/2018). Pertemuan tersebut untuk mendengarkan aspirasi dan menyelesaikan persoalan irigasi Batang Air Dingin yang tidak lagi mengairi sawah dan kolam ikan petani selama dua tahun kebelakang.

Dikesempatan itu, Alwis menjelaskan, persoalan rusaknya irigasi karena banjir bandang telah dicarikan solusinya oleh Pemko Padang. Dan di tahun ini, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 5 telah menganggarkan 65 miliar untuk pengerjaan bendungan, termasuk sarana dan prasana pengendalian sendimen dengan sistem tahun jamak.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala SNVT PJPA WS IAKR BWS Sumatera 5 Ali Rahmat, Asisten III Setda Kota Padang, serta dinas terkait Pemko Padang.

“Hal yang sangat mendesak yang harus kita kerjakan saat ini, yaitu mengairi kembali sawah-sawah dan kolam ikan masyarakat dengan membuat aliran air sementara. Dan pihak BWS sudah menyepakati hal tersebut,” ungkap Alwis saat mengunjungi irigasi Koto Panjang bersama BWS Sumatera 5 setelah menggelar pertemuan dengan perwakilan petani.

“Dan dalam waktu dekat, kita juga akan menggelar pertemuan dengan petani dan masyarakat setempat untuk menyepakati pembuatan aliran air sementara,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Ali Rahmat yang mewakili BWS Sumatera 5, mengatakan, proyek pengerjaan Batang Air Dingin telah dimulai sejak Desember tahun lalu di Kelurahan Koto Pulai dan di tahun ini juga akan dikerjakan pembuatan bendungan irigasi beserta sarana prasarana lainnya di Koto Tuo Kelurahan Koto Panjang.

“Kita akan memaksimalkan pengerjaan proyek irigasi ini. Dan di tahun 2019 sudah bisa diselesaikan,” ujar Ali.

Ketua LPM Kelurahan Koto Pulai, Joni Torang, menjelaskan, rusaknya irigasi Batang Air Dingin mengakibatkan lebih dari seribu hektar sawah tidak bisa diolah dan juga gagal panen. Begitu juga dengan sekitar 500 kolam budidaya ikan yang kekeringan. Kejadian tersebut melanda enam kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, yaitu Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Bungo Pasang, Balai Gadang, Koto Pulai, Batang Kabung Ganting, dan Batipuh Panjang.

“Kita berharap dengan adanya pertemuan dengan pihak Pemko Padang dan BWS, masalah yang sudah dua tahun lebih ini bisa diselesaikan secepatnya. Apalagi, Bapak Walikota sudah melihat langsung kondisi irigasi kami,” terang Joni.

PADANG – Pengembangan ‘Sekolah Ramah Anak’ di Kota Padang terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus melakukan penguatan dalam rangka pemenuhan, perlindungan dan penghargaan hak anak atas pendidikan.

Kepala DP3AP2KB Kota Padang Heryanto Rustam mengatakan, untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak di bidang pendidikan sangat penting untuk mengarustamakan sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya dengan mendesain sekolah ramah anak. Secara konseptual terangnya, sekolah ramah anak bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang dapat mendidik dan melindungi anak Indonesia mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan UUD 1945, UU dan Sisdiknas dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

"Inisiasi sekolah ramah anak di Padang pertama kali dilaksanakan pada 2016 lalu dengan melibatkan 30 sekolah dari tingkat SD sampai SMP. Berdasarkan dari hasil inisiasi dan pemantauan di lapangan dari 30 sekolah tersebut telah terpilih satu sekolah ramah anak yaitu SMPN 11 Padang,” sebut Heryanto sewaktu membuka kegiatan Inisiasi Sekolah Ramah Anak bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik di Kota Padang di Hotel Axana, Kamis (22/2).

Ia menyebutkan, di 2018 ini akan dilaksanakan penilaian sekolah ramah anak. Menyikapi itu diharapkan jumlah sekolah ramah anak bertambah dari tahun sebelumnya. Sebagaimana menuju terwujudnya sekolah ramah anak di seluruh Kota Padang, dipandang perlu dilaksanakan inisiasi sekolah ramah anak.

“Inisiasi ini selain memberikan pemahaman akan konsep, sekaligus membangun komitmen bersama untuk menciptakan sekolah ramah anak dengan prinsip pemenuhan anak,” paparnya.

Heryanto menambahkan, dalam inisiasi ini memiliki beberapa tujuan khusus. Diantaranya meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, memberikan rujukan untuk mengembangkan sekolah ramah anak, memberikan kesamaan persepsi tentang penyelenggaraan sekolah ramah anak sekaligus memberikan pemahaman tentang langkah-langkah pengembangannya.

“Kita tentu berharap, semua pihak terkait dapat mengikuti dan terciptanya hasil yang hendak dicapai. Yaitunya tersosialisasikannya konvensi hak anak di bidang pendidikan, terpenuhinya hak anak atas pendidikan, sehingga jumlah sekolah ramah anak terus meningkat. Sehingga berdampak menurunnya permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan terlaksananya pengembangan Kota Padang sebagai Kota Layak Anak,” tandasnya.

Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 50 orang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kota Padang, kepala sekolah, Forum Anak Kota Padang dan OPD terkait. Adapun materi yang diberikan bagi peserta yakni tentang konvensi hak anak di bidang pendidikan, perlindungan anak dari tindak kekerasan dan menjadi guru sahabat anak.

*_KOPI_*, Prabumulih – Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC-PPWI) Prabumulih, Sumatera Selatan, segera akan melaksanakan acara deklarasi dan pelantikan pengurus. Hal itu dikemukakan oleh Ketua DPC PPWI Prabumulih, Doni Noviansyah, kepada pewarta media ini melalui saluran WhatsApp-nya, Selasa, 20 Februari 2018. Menurut Doni, acara pelantikan pengurus yang akan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Prabumulih direncanakan berlangsung pada hari Kamis, 22 Februari 2018 mendatang.

Dalam keterangan yang dikirimkan kepada PPWI Media Group, Doni menjelaskan bahwa Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, akan hadir dalam acara tersebut sekaligus meresmikan pendirian DPC PPWI Prabumulih dan melantik jajaran pengurus DPC PPWI-nya. “Pak Ketua Umum Wilson Lalengke sudah menyatakan akan hadir ke acara kita dalam rangka meresmikan pembentukan DPC PPWI Prabumulih dan melantik kami jajaran pengurus DPC PPWI Prabumulih,” demikian dijelaskan Doni.

Acara seremonial PPWI itu rencananya akan dirangkaikan dengan kegiatan diklat jurnalistik warga bagi pelajar dan masyarakat umum. Doni menambahkan bahwa diperkirakan sekitar 100 orang undangan akan hadir dalam acara pelantikan tersebut dan sekaligus akan mengikuti pelatihan jurnalisme warga. “Mohon doa dari semuanya semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat Prabumulih tercinta,” harap Doni di akhir pesan WhatsApp-nya.

PADANG - Berbagai persoalan dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi hambatan yang mempengaruhi serapan anggaran Pemerintah Kota Padang. Diantara persoalan itu termasuk keterlambatan penyampaian dokumen pengadaan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Hal itu disampaikan Walikota Padang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Kesra Afrizal Khaidir saat membuka Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Pangeran Beach, Selasa (20/2/2018).

"Kurangnya serapan anggaran karena dampak terlambatnya pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa masih menjadi persoalan krusial. Hal itu berdampak pula terhadap serapan anggaran," kata Afrizal Khaidir.

Menurutnya, faktor itu disebabkan kurangnya pemahaman dari berapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap tata cara penyusunan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa. Itu berakibat terlambatnya proses entry Rencana Umum Pengadaan (RUP).

"Faktor - faktor ini sejokyanya dapat diatasi dengan peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari SDM pada OPD," ujar mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini.

Adapun bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Bagian ULP Sekretariat Kota Padang ini merupakan upaya menambah pengetahuan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Padang. Bimtek ini juga guna meningkatkan pemahaman tugas fungsi dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatatan (PPTK).

"Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pedoman mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif," tukas Aparatur Sipil Negara yang akan mengakhiri tugasnya April nanti.

Sementara itu, Kepala Bagian ULP Yoga Natasha Amin menyebutkan, bimtek ini diadakan guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kompetensi dan kemampuan PPK dan PPTK.

Adapun pelaksanaan bimtek ini ber
langsung selama tiga hari dengan menghadirkan nara sumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintahan (LKPP) RI,  Kejaksaan Negeri Padang dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat.

"Peserta bimtek terdiri dari 56 orang yang terdiri atas pejabat yang ditunjuk sebagai PPK dan PPTK," tukasnya.

PADANG - Kepala BPBD Kota Padang, Edi Hasyimi mengimbau warga Kota Padang untuk selalu tetap waspada saat curah hujan tinggi. Terutama masyarakat yang berada di daerah rawan longsor.

Hal itu disampaikan Edi ketika menerima  laporan Pusdalops PB Kota Padang, Senin Sore (19/02/2018). Telah terjadi longsor di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh, yang menimpa pos ronda dan menimbun dua unit sepeda motor di jalan Batu Busuk RT. 03 RW. 04. Dan longsor juga menimpa bagian dapur rumah warga di jalan Lubuk Surau di RT yang sama.

"TRC Pusdalops PB Kota Padang telah melakukan pembersihan material", ungkap Edi melalui pesan singkat.

Ditambahkan, saat ini Pusdalops PB Kota Padang juga melakukan pemantauan di daerah rawan bencana lainnya.

PURUS - Ribuan massa pendukung dua pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Padang meramaikan Deklarasi Kampanye Damai yang digelar KPU di Pantai Cinpago, Ahad (18/2/2018). Kedua pasangan calon yaitu Emzalmi - Desri Ayunda dengan nomor urut 1 dan  nomor urut 2 Mahyeldi Ansharullah -  Hendri Septa.

Saat menuju lokasi, kedua paslon diantarkan massa pendukung masing - masing dengan arak-arakan kendaraan. Kedatangan paslon disambut panitia dari KPU Kota Padang dengan tarian pasanbahan dan tari piring. Di lokasi telah hadir Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis, Sekda Kota Padang dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pjs. Walikota dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kota Padang mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung secara kekeluargaan. Pasalnya, perhelatan demokrasi ini guna melahirkan sepasang pemimpin yang akan menggerakkan roda pemerintahan lima tahun mendatang.

"Pemko Padang akan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dengan sekuat tenaga agar berjalan sukses," kata Alwis.

Dia mengatakan, Deklarasi Damai ini  adalah "kegembiraan politik"  dalam menentukan pimpinan favorit atau disukai oleh seluruh warganya tanpa memandang siapa yang menang dan siapa yang kalah.

"Filosofi dari tujuan deklarasi ini tidak lain agar kondisi penyelenggaraan pilkada menjadi kegembiraan politik, bukan ketakutan politik," sebutnya.

Alwis juga berharap agar masa-masa kampanye dilalui dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, penuh rasa kekeluargaan dan kondusif serta sesuai tradisi filosofi "adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah".

Sementara itu Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengungkapkan, deklarasi kampanye damai ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sesuai surat KPU RI.

"Kampanye sudah dimulai sejak 15 Februari 2018 nanun deklarasinya diadakan hari ini (18 Februari)," jelasnya.

Ia menegaskan, selaku penyelenggara KPU tentu perlu bersikap profesional, amanah dan berintegritas serta sama sekali tidak berpihak pada paslon tertentu.

Sarwati juga meminta tim kampanye, relawan dan pendukung hendaknya bijaksana dalam menarik dukungan masyarakat.

"Wajar-wajar sajalah. Jangan berlebihan apalagi melanggar batas kepatutan," tukasnya.

*KOPI, JAKARTA -* Pengurus dan anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan masyarakat umum di masing-masing wilayah khusunya di Aceh, dan umumnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dihimbau untuk mempersiapkan para generasi mudanya untuk mengikuti seleksi calon siswa magang ke Jepang. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahun Kementerian Ketenagakerjaan RI menyelenggarakan program pengiriman siswa magang ke negara matahari terbit bekerjasama sama dengan IM Japan, sebuah institusi resmi pemerintah Jepang yang bertugas merekrut tenaga magang (belajar bekerja) di Jepang dari berbagai negara di Asia. Setiap tahun, tidak kurang dari 3000-an anak-anak muda Indonesia dikirim untuk belajar bekerja di berbagai perusahaan dan instansi di Jepang.

"Ayo kita persiapkan dan memberikan pelatihan kepada generasi muda dalam menghadapi seleksi Magang ke Jepang sebagaimana surat dari Dinas Tenaga Kerja Aceh (juga provinsi lainnya) sehingga para generasi muda dapat Lulus dalam mengikuti seleksi magang ke Jepang," kata Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalangke, kepada Singkil Terkini melalui pesan Whatshaap. Jum'at (16/2/2018) di Jakarta, dengan merujuk surat edaran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Nomor 563/638, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Seleksi Calon Siswa Magang Jepang yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-30 Maret 2018 di Banda Aceh.

Menurut Wilson, materi seleksinya seperti yang sudah sering PPWI sebar-luaskan informasinya selama ini, yakni ujian meliputi Matematika Dasar, Kesamaptaan, Ketahanan Fisik dan wawancara.

"Untuk ujian Matematika Dasar ada 20 soal dalam 15 menit dan/atau bentuk soal meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penambahan bilangan pecahan, pengurangan bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan, nilai rata-rata, nilai tengah, besaran sudut, luas segi empat, keliling segi empat, luas segitiga, luas lingkaran, keliling lingkaran, isi balok, dan soal-soal cerita," kata Wilson.

Sementara untuk ujian Kesamaptaan meliputi usia 18 s/d 26 tahun untuk lulusan SMK dan 19 s/d 26 tahun untuk lulusan SMA/umum, tinggi badan 160 cm lelaki, 155 perempuan, berat badan minimal 50 kg lelaki, 45 perempuan, tidak bertato/bekas tato, tidak tindik telinga bagi laki-laki, tidak ada bekas patah tulang, tidak ada bekas operasi, tidak berkacamata, gigi berlubang/tambal/palsu maksimal 3 buah, tidak tuli, tidak penyakit kulit, tidak kaki samper (bentuk O atau X), tidak berpenyakit dalam (surat keterangan dokter).

"Ujian Ketahanan Fisik juga tidak terlalu rumit, hanya mengikuti ujian lari dengan jarak 3 KM dalam 15 menit, Push-Up 35 kali dan  Sit-Up 25 kali," jelas Wilson.

Sedangkan berkenaan dengan ujian Wawancara kata Wilson meliputi tentang  latar belakang peserta seleksi, tujuan mengikuti magang, rencana hidup setelah kembali dari magang, persiapan latihan yang sudah diikuti, nama LPK yang membina selama ini, dan lain-lain (sesuai keinginan penguji).

"PPWI Nasional bekerjasama dengan LPK Gambatte Kenshu merekomendasikan kepada teman-teman PPWI di seluruh daerah agar mengambil peran dalam membantu mendorong keberhasilan para generasi muda meraih kemenangan dalam proses seleksi magang Jepang yang dilaksanakan di setiap provinsi, seleksi nasional, maupun yang dilaksanakan di beberapa institusi swasta (pesantren, LPK, sekolah, dan lainnya)," tegas Wilson.

Bukan hanya itu lanjutnya, PPWI juga menyediakan 'Materi Ajar dan Silabus' sebagai bahan pelatihan yang juga sekaligus sebagai instrumen prediksi kelulusan ujian. Materi dan Silabus didasarkan kepada materi yang diujikan pada seleksi calon siswa magang Jepang tersebut.

"Ayooo kawan-kawan PPWI seluruh Indonesia, bergeraklah bantu pemerintah dan masyarakat di wilayah kawan-kawan dalam menyelesaikan salah satu persoalan krusial bangsa yang meliputi rendahnya daya saing SDM bangsa hingga tidak dapat terserap oleh lapangan kerja dunia yang tersedia," ajak Wilson.

Ditambahkannya, jika ada yang berminat silahkan kontak PPWI Nasional untuk informasi lebih lanjut tentang program pelatihan penyiapan peserta seleksi siswa magang Jepang tahun 2018.

"Persyaratan administratif dan jadwal seleksi di berbagai tempat dan provinsi sepanjang 2018 dapat dilihat di www.pemagangan.com, atau dapat juga menghubungi langsung ke PPWI - Gambatte, Wilson (081371549165) atau
Asriel (082343322211)," tutup Wilson.

Komedian sekaligus aktris kembali tertangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Dia adalah Dhawiya Zaida, yang diketahui merupakan anak bungsu ratu dangdut Indonesia, Elvi Sukaesih.

Benar penangkapan itu dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Kegiatan itu dilakukan oleh AKBP Jean Calvin, di rumahnya Cawang Jakarta Timur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, saat dihubungi wartawan, Jumat (16/2).

Sebagaimana diketahui, dalam tiga hari terakhir sudah tiga selebriti tanah air ditangkap karena kedapatan menyalahgunakan narkoba.

Sebelumnya, Fachri Albar diamankan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, pada Rabu (14/2) pagi di kediamannya. Kemudian, artis sensasional Roro Fitria diamankan oleh Polda Metro Jaya, pada Rabu (14/2) siang karena kasus yang sama.

PADANG - Turnamen sepakbola antar klub-klub terbaik dalam ajang Walikota Padang Cup II resmi usai sudah. Setelah melalui serangkaian perjalanan panjang mulai babak fase group, knock out akhirnya tibalah saat-saat yang ditunggu yaitu babak puncak. Untuk kategori U-40 mempertemukan laga final antara Cahaya Motor FC yang ditantang Navigasi FC.

Alhasil, kesebelasan Navigasi keluar sebagai juara pertama dengan sukses mengalahkan perjuangan sengit dari tim kuat Cahaya Motor FC dengan skor 3-2 di Lapangan Sepakbola Kuraoberok, Kelurahan Kuraopagang, Kecamatan Nanggalo, Minggu (28/1/2017). Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah hadir menyaksikan laga super big match seraya menutup turnamen yang berlangsung lebih kurang selama 50 hari itu.

Walikota Mahyeldi dalam kesempatan itu menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Terutama panitia pelaksana, peserta yakni pemain dan official di masing-masing klub yang mengikuti ajang tersebut. Di samping itu juga bagi suporter, penonton dan masyarakat yang ikut memeriahkan ajang ini.

"Selamat kepada klub-klub yang berhasil menjadi juara baik
juara satu, kedua dan ketiga dalam Piala Walikota Cup II yang diselenggarakan oleh Persatuan Olahraga Kurao Berok (Porkab). Dan bagi masing-masing klub yang belum menjadi juara kami juga mengucapkan terima kasih atas keikutsertaanya, Semoga di turnamen-turnamen yang akan datang juga bisa meraih kesuksesan hendaknya," imbuh Mahyeldi didampingi Camat Nanggalo Teddy Antonius.

Mahyeldi mengatakan, turnamen sepakbola tersebut memang penting digelar, di samping meningkat gairah olahraga di Kota Padang juga diharapkan memacu bibit-bibit pemain muda dalam hal ini bermain sepakbola.

"Memang itulah yang kita inginkan, bagaimana masyarakat kita gemar berolahraga di samping melakukan rutinitas kesehariannya. Semoga kita semua menjadikan olahraga  gaya hidup (life style) baik itu untuk olahraga prestasi ataupun kebugaran," tukas walikota sembari menyerahkan trophy bagi para pemenang.

Seperti diketahui, Piala Walikota Cup II ini mempertandingkan dua kategori yakni usia bebas dan usia di atas 40 tahun. Untuk juara satu usia bebas diraih Ramadan FC, Juara Kedua PPLP Sumbar dan Rajawali FC di posisi ketiga. Sementara untuk U-40 juara satu Navigasi FC, Cahaya Motor juara kedua dan Ariq Joda FC di posisi ketiga. Selain itu top skor dan pemain terbaik juga kebagian menerima hadiah.

PADANG - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah ikut bergabung dan membuka secara resmi kegiatan jalan santai bersama keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) Kemensos RI di dua kecamatan yakni, Padang Selatan dan Padang Timur. Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kota Padang ini dipusatkan di taman depan Kuburan Turki, Mata Air, Minggu (28/1/2017) pagi.

Walikota dalam kesempatan itu menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengapresiasi jalan santai tersebut. Di samping menambah kebugaran juga dapat mempererat tali silaturahim khususnya bagi masing-masing penerima PKH. Seperti diketahui, di Kecamatan Padang Selatan terdapat sebanyak 800 warga dan 600 warga di Kecamatan Padang Timur yang menjadi penerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

“Selamat bagi bapak dan ibu selaku KPM PKH. Semoga bantuan yang diterima bermanfaat antara lain membantu biaya keperluan sehari-hari, keperluan anak sekolah serta lainnya,” sebut Mahyeldi.

Di samping itu, Mahyeldi pun juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi dari semua elemen masyarakat di Kota Padang yang kali ini, di Kecamatan Padang Selatan dan Padang Timur. Dengan kebersamaan itu kiranya telah membantu kelancaran kelanjutan pembangunan Kota Padang yang semakin menggeliat.

“Baik dalam menata berbagai objek wisata, pembangunan pasar raya dan pasar satelit lainnya serta berbagai program pembangunan lainnya. Maka itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, semoga semuanya lebih maksimal lagi ke depan. Sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sekaligus menjadikan Padang daerah yang menyenangkan bagi setiap pengunjung tentunya,” tukas wako mengakhiri sembari menyerahkan doorprize bagi pemenang undian jalan santai.

Pada kesempatan itu nampak hadir Camat Padang Selatan Fuji Astomi dan Camat Padang Timur Ances Kurniawan serta Unsur Forkopimka di dua kecamatan tersebut.

PADANG - Peran Bagian Humas Pemerintah Kota Padang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan pembangunan dinilai sebagai kontribusi yang berarti. Hal itu turut mendorong partisipasi semua pihak untuk mendukung program - program pemerintah.

Dengan alasan itu, masyarakat Kecamatan Nanggalo memberikan apresiasi kepada personil humas yang telah banyak mendokumentasikan dan merilis pemberitaan tentang progres pembangunan di kecamatan tersebut. Apresiasi berupa bingkisan itu diinisiasi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Seiyo Sakato Kurao Pagang yang diserahkan oleh Camat Nanggalo Teddy Antonius kepada staf humas Pemko.

Menurut Camat Teddy Antonius, cukup banyak kegiatan pembangunan bersama masyarakat di Kecamatan Nanggalo yang didokumentasikan Humas Pemko. Untuk rilis pemberitaan di Nanggalo juga banyak dibantu sehingga publik mengetahui aktifitas pemerintahan dan progres pembangunan di semua wilayah.

"Humas Pemko banyak membantu dokumentasi kegiatan kecamatan dengan masyarakat, bahkan humas juga meriliskan pemberitaan untuk media," kata Teddy.

Ia menyebut, pemberitaan yang dirilis humas bisa berpengaruh terhadap persepsi publik. "Dari yang tadinya tidak memdukung akhirnya warga mendukung," sebut Teddy.

Sementara itu, tokoh masyarakat Nasrul Alex selaku koordinator BKM Seiyo Sakato Kurao Pagang Nanggalo juga mengakui peran humas turut memdorong partisipasi masyarakat.

Ia menuturkan, selama pelaksanaan program "Kotaku" di Kampung KB Pagang Dalam oleh BKM bersama kelompok swadaya masyarakat (KSM) banyak pihak yang memantau termasuk masyarakat juga memahami tujuan Kampung KB dan program Kota Tanpa Kumuh. Hal itu karena humas kota Padang selalu mendampingi dan mempublikasikan tujuannya.

"Khusus di Pagang Dalam selama kegiatan 'Kotaku' masyarakat terus diberi informasi, kata Alex.

Sedangkan Yurizal selaku staf humas yang menerima penghargaan ini mengatakan, meliput sebuah kegiatan yang berkaitan dengan program Pemko Padang suatu tugas dan kewajiban.

"Ini tugas dan kewajiban. Kita memang berfungsi mengawal pelaksanan program," kata .

LUBUK BUAYA- Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-38 tingkat Kecamatan Koto Tangah resmi dimulai, Ahad (11/2/2018). Acara pembukaan diawali pawai yang diikuti ribuan peserta dari kafilah 13 kelurahan.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menabuh beduk menandai dimulakan perhelatan duatahunan ini. Dia mengatakan, MTQ merupakan ajang seleksi qori dan qoriah terbaik yang akan mengikuti MTQ tingkat kota. Selain itu, substansinya MTQ adalah upaya mendekatkan umat khususnya generasi muda Islam pada kitab yang menjadi pedoman kehidupan tersebut.

"Selain ajang memilih qori-qori terbaik yang akan mewakili ke tingkat kota dan provinsi, substansinya MTQ adalah upaya mendekatkan kita pada kitab suci yang kita pedomani dalam hidup ini," ujar Walikota yang juga seorang ustad.

Dia menambahkan, tahun ini Kecamatan Koto Tangah adalah yang paling awal mengadakan MTQ sebelum kecamatan yang lain. Melihat antusiasme warga di kecamatan ini diharapkan juga sama dengan masyarakat di 10 kecamatan lainnya.

"Semangat yang ditunjukkan disini adalah semangat ukhuwah, yaitu kekompakan yang dibangun untuk bersama-sama mewujudkan tujuan yang baik. Persatuan untuk kesuksesan bersama," kata Mahyeldi.

Sementara itu, Camat Koto Tangah Syahrul mengungkapkan, pelaksanaan MTQ bukan semata menjadi pekerjaan perangkat kecamatan, tetapi melibat semua elemen masyarakat. Semangat ukhuwah selalu dikedepankan dalam menyukapi setiap program. Tanpa dukungan masyarakat, tidak akan terselenggara kegiatan pembangunan yang sejatinya untuk kepentingan bersama.

"Begitupula dalam menyelenggarakan MTQ tentunya melibatkan semua unsur. Disamping perangkat kecamatan, tentu melibatkan LPM, Kemenag dan tokoh masyarakat serta tokoh agama," ungka Syahrul.

Syahrul menambahkan, dalam MTQ Koto Tangah ini akan diikuti seratusan qori-qoriah dari 13 kelurahan. Dan menganggap kesempatan ini sebagai ajang seleksi.

"Kita nuga menyeleksi bibit qori-qoriah terbaik yang akan mewakili Koto Tangah untuk MTQ ke tingkat selanjutnya," tukuk Syahrul.

TELUK KABUNG SELATAN - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah meresmikan pemakaian kantor Badan Musyawarah (Bamus) masyarakat Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Senin (12/2/2018). Bersamaan dengan itu juga menandatangani tiga prasasti tiga bangunan yang dibantu melalui CSR perusahaan.

Keberadaan gedung ini, menurut  Walikota Mahyeldi menjadi wadah penyatuan persepsi masyarakat dalam pembangunan di daerah setempat.

"Jadikan kantor ini sebagai wadah bersatunya masyarakat untuk meningkat persatuan dan kekompakan," kata Mahyeldi.

Pada kesempatan ini Walikota juga nenegaskan wacana menjadikan Sungai Pisang atau Kelurahan Teluk Kabung Selatan sebagai kampung wisata. Menyusul sebelumnya, Kelurahan Aia Manih yang telah menjadi kelurahan wisata.

"Sesuai potensinya, Teluk Kabung Selatan akan dijadikan kelurahan wisata nelayan," kata Mahyeldi.

Melalui Bamus bekerjasama dengan kelurahan, kata Mahyeldi, semua itu bisa segera diwujudkan.

"Silahkan Bamus bersama kelurahan mempersiapkannya," tukas Mahyeldi.

Ketua Bamus Masyarakat Sungai Pisang, Hasan Leni Dt. Rajo Lenggang mengatakan, bantuan pembangunan kantor dan musala serta rehabilitasi masjid ini dirasakan masyarakat manfaatnya.

"Kami masyarakat Sungai Pisang gembira mendapatkan bantuan ini. Kantor ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan ini, hadi Camat Bungus beserta lurah, Kabag Humas, Kabag Kesra, serta para tokoh masyarakat.

PADANG – Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengatakan, umat Islam patut bersyukur atas kedatangan gerhana bulan total. Karena merupakan salah satu fenomena langka yang terjadi di bumi.

“Mari kita bersuyukur kepada Allah, dan  juga meningkatkan ukuwah,” ucap Mahyeldi sewaktu memberikan sambutan usai pelaksanaan salat sunat gerhana di Masjid Agung Nurul Iman, Rabu (31/1) malam.

Disebutkan Wako, berdasarkan kajian syar'i, fenomena gerhana merupakan bukti keagungan dan kebesaran Allah SWT. Sehingga jika terjadi gerhana disunahkan umat Islam untuk melaksanakan salat Gerhana. Kemudian memperbanyak istighfar, berzikir dan sedekah.

“Menurut data astronomi, Rabu (31/1) bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H hampir di seluruh wilayah Indonesia akan terjadi gerhana bulan total. Gerhana membuktikan bahwa bumi ini ada yang mengatur,” ucap Mahyeldi.

Disampaikan Mahyeldi lagi, ia mengharapkan jangan sampai fenomena terjadinya gerhana malah merusak akidah, akibat bermacam-macam pemahaman yang keliru.

“Kita harus menyampaikan kepada generasi muda mengenai fenomena ini dan apa yang akan harus dilakukan semestinya,” jelas Wako.

Penciptaan langit bumi, siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Sebagai manusia hal ini sepatutnya dijadikan sebagai cara untuk meluruskan akidah keimanan, ibadah, dan sikap.

“Dengan kita melaksanakan salat gerhana bulan kali ini meluruskan anggapan dan pemahaman yang tidak tepat. Sehingga memberitahukan beginilah cara pelaksanaan salat gerhana. Dan ini yang harus kita  amalkan. Untuk itu mudah-mudahan kita selalu memahami kejadian-kejadian di muka bumi ini. Semoga Allah Swt menunjuki jalan yang lurus dan memberikan keselamatan dunia akhirat,” harapnya.

Dalam pelaksanaan salat sunat Gerhana tersebut yakni sebanyak dua rakaat sesuai tata cara pelaksanaannya yang dilaksanakan ba'da salat maghrib. Kemudian dilanjutkan pemberian tausiah oleh Buya Mas'oed Abidin, lalu salat isya berjamaah dan sambutan dari Walikota Padang. Ratusan jamaah, ASN serta jamaah dari luar Sumbar juga tampak mengikutinya.

PADANG - Anggota DPRD Kota Padang menghadiri    Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan pada masing-masing  kecamatan se-Kota Padang serentak sebagai acuan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2019. Hal ini sesuai dengan kalender perencanaan pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan minggu pertama Bulan Februari tahun 2018. Terlihat Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengapresiasi musrenbang tersebut yang diadakan di Hotel Ibis, Senin (5/2).

Sehingga diharapkan, diperolehnya masukan dan kesepakatan terkait kegiatan pembangunan ke depan baik untuk wilayah kecamatan maupun kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke tingkat kota.

“Kita harus responsive dan mampu melihat potret atau peta di Kecamatan Padang Utara ini dari berbagai sisi dan aspek. Seperti kondisi infrastruktur antara lain jalan, jembatan, drainase, pasar serta fasilitas kesehatan, pendidikan dan ibadah. Di samping itu juga potensi ekonomi berupa pertanian, industri, perdagangan dan kondisi sosial masyarakat yakni mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” sebut Kepala Bappeda Kota Padang Hervan Bahar sewaktu mewakili walikota membuka secara resmi Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Padang Utara.

Hervan berharap, pelaksanaan Musrenbang tersebut berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan untuk kemajuan pembangunan Padang Utara ke depan. Terutama sekali memahami kebutuhan prioritas yang diharapkan masyarakat di samping mengatasi jika terdapat permasalahan yang belum terpecahkan.

“Untuk ini tentu membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Semoga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat bersinergi melalui program yang terintegrasi,” tukasnya.

Dalam kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra dan Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Padang daerah pemilihan (dapil) kecamatan setempat, Kepala DLH Al Amin, Camat Padang Utara Editiawarman serta unsur Forkopimka dan pemangku kepentingan terkait.

Wahyu dalam kesempatan itu mengaku menyambut positif pelaksanaan Musrenbang. Dia berharap melalui Musrenbang bisa melanjutkan dan meningkatkan pembangunan di Padang Utara ke depan. Hasil pemikiran dalam musrenbang ini tentunya menjadi tolak ukur bagi Pemko Padang dalam membuat rencana kegiatan pembangunan ke depan. Sebagaimana sebelumnya telah didahului melalui rembug warga dan rapat koordinasi (rakor) pembangunan tingkat kelurahan yang diikuti RT/RW dan LPM serta seluruh elemen masyarakat.

“Kita harapkan, Padang Utara punya tagline tersendiri sesuai potensi yang dimiliki. Kemudian dari tahun ke tahun tidak itu ke itu saja. Sehingga ada inovasi baru yang akan mendorong kemajuan Padang Utara ke depan. Kemudian mari kita menghidupkan peran aktif masyarakat, di samping mengupayakan pembangunan fisik juga menangkal permasalahan yang ada seperti menginginkan Padang Utara kawasan anti narkoba dan maksiat,” imbuhnya.

Camat Padang Utara Editiawarman menyebutkan dari sekian banyak usulan, ada hal-hal pokok yang perlu demi mengangkat percepatan pembangunan kecamatan tersebut ke depan. Dimana antara lain pembangunan di bidang fisik dan prasarana, ekonomi serta sosial budaya.

“Kita berharap, pembangunan yang dilakukan pada 2019 nanti dapat mengatasi permasalahan yang ada dan selama ini terjadi. Seperti memprioritaskan penanganan genangan air dan banjir di samping perbaikan drainase, jalan lingkungan dan masih banyak lainnya,” ungkapnya.

PADANG – Kecamatan Kuranji menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019. Kegiatan yang dilangsungkan di aula kantor kecamatan setempat, Senin (5/2/2018) ini dibuka secara resmi Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. Hadir beberapa anggota DPRD dapil kecamatan setempat, unsur Forkopimka, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.

Walikota dalam sambutannya menyampaikan, diharapkan melalui Musrenbang menghadirkan penajaman-penajaman di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kuranji di 2019 nanti.

"Sehingga nanti pembangunan yang dilakukan nanti betul-betul memiliki 'outcome'. Yaitunya pembangunan yang dilakukan pada tahun anggaran tersebut, betul-betul bisa menjawab kebutuhan sekaligus beberapa permasalahan yang ada di Kecamatan Kuranji,” sebut Mahyeldi.

Ia menekankan, keberadaan pemerintah memang harus betul-betul dirasakan masyarakat salah satunya melalui kegiatan pembangunan.

“Jangan sampai ada atau tidak adanya pemerintah sama saja,” ujarnya tegas.

Mahyeldi menambahkan, atas nama pemerintah Kota Padang menyambut digelarnya Musrenbang RKPD Kecamatan Kuranji tahun 2019. Ia juga mengucapkan terima kasih dan selamat bagi peserta Musrenbang selaku mewakili aspirasi masyarakat di tiap kelurahan yang sebelumnya didahului dari pelaksanaan rembug warga.

‘Selamat melaksanakan Musrenbang, semoga ide, pemikiran dan masukan kita semua dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pembangunan Kuranji ke depan,” tukuk wako mengakhiri.

Sementara itu Camat Kuranji  Rachmadeny  menyebutkan, dalam Musrenbang ini akan menjaring dan menyinkronkan hasil-hasil perencanaan pembangunan yang diusulkan dari tingkat kelurahan dengan didahului rembug warga di tingkat RW/RT 8-18 Januari 2018 dengan menetapkan 5 usulan yang diprioritaskan. Selanjutnya, usulan prioritas dari rembug warga di rumuskan melalui rapat koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan yang telah di laksanakan setiap kelurahan dari 22-29 Januari 2018.

"Semoga Musrenbang ini menghasilkan usulan untuk upaya menuntaskan target Pemko khususnya di Kecamatan Kuranji kedepannya" ujar Deny sapaan akrabnya.