Detak

PADANG – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang menemukan sebanyak 50 kasus Human Immunodeficiency virus(HIV) pada triwulan pertama di 2018, sekitar 30 persennya disebabkan oleh lelaki seks lelaki (LSL).

“Dari Januari sampai Maret ada sekitar 50 kasus HIV, sedangkan untuk jumlah kasus Acqured Immune Dificiency Syndrom (AIDS) kami belum mengumpulkan laporannya,” ujar Kepala DKK Padang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Gentina, kepada wartawan di Media Center Balaikota Padang, Rabu (30/5).

Sementara itu, jika dilihat di 2017 sebut Gentina, DKK Padang menemukan sebanyak 370 kasus HIV dan 93 kasus AIDS. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016, dengan 300 kasus HIV dan 56 kasus AIDS.
‘Berarti semenjak lima tahun terakhir mulai dari 2012 kasus HIV/AIDS di Padang cenderung mengalami peningkatan,” jelasnya lagi.

Ia melanjutkan, sumber penularan HIV/AIDS salah satunya melalui seks bebas, waria dan penggunaan jarum suntik. Untuk kasus HIV di 2017 yang ditemukan di Kota Padang didominasi LSL sebanyak 170 kasus. Penderita HIV/AIDS itu didominasi oleh kelompok usia 25 hingga 49 tahun. Lalu 20 hingga 24 tahun.

“Dari kasus HIV/AIDS itu sekitar 60 persennya terjadi pada usia produktif,” katanya.

Dari 370 kasus HIV positif tersebut sebanyak 257 kasus merupakan laporan dari RSUP M Djamil. Sisanya dari puskesmas di Kota Padang.

“Temuan kasus HIV di Kota Padang tidak sepenuhnya merupakan warga Padang, tetapi juga berasal dari daerah lain. Karena banyak ditemukan di RSUP M Djamil, sehingga terhitung menjadi temuan kasus Kota Padang. Kalu dihitung-hitung paling yang benar-benar warga Kota Padang dari jumlah kasus HIV/AIDS itu hanya sekitar 30 persen,” ucapnya.

Lebih lanjut terang Gentina, untuk menekan dan merebaknya kasus HIV/AIDS di Kota Padang, pihaknya akan melakukan beberapa langkah strategis. Seperti meningkatkan layanan konseling tes HIV di puskesmas dan rumah sakit. Untuk ini pihak DKK bekerjasama dengan lintas program dan sektoral serta berkoordinasi dengan KPA dan LSM terkait.

Selanjutnya melakukan MoU (kesepahaman kerja) pelayanan terintegrasi dengan klinik jejaring disertai keluarnya SK Walikota Padang No. 150 tahun 2017 tentang Pokja TB HIV. Diharapkan, dengan strategi Kota Padang dalam penanggulangan HIV/AIDS tersebut dapat menurunkan jumlah kasus baru HIV (zero new infection), menurunkan diskriminasi (Zero Diskriminasi), dan menurunkan angka kematian AIDS (Zero AIDS related deaths).

Kemudian, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan menurunkan dampak sosial ekonomidari penyakit HIV AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

“Sebagaimana Kemenkes menargetkan tahun 2024 Kota Padang sudah three zero tersebut. Yaitunya zero new infection, Zero Diskriminasi, dan Zero AIDS related deaths,” sebutnya.

Ditambahkannya, saat ini sebanyak 23 puskesmas yang ada di Kota Padang telah bisa melaksanakan pemeriksaan screening HIV. Kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku hidup, merupakan kunci utama untuk pencegahan penularan penyakit tersebut.

Seperti tidak melakukan seks bagi yang belum mempunyai pasangan, setia pada pasangan, menggunakan kondom untuk pencegahan penularan pada pasangan bagi yang sudah terinfeksi. Kemudian menjauhi obat-obat terlarang atau narkoba.

“Yang terpenting adalah masyarakat mau secara sadar untuk memeriksakan diri.  Tidak perlu khawatir dan malu. Karena data diri tentu dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan. Sehingga lebih dini dapat diketahui, penularannya bisa dibatasi serta ditekan,” pungkas Gentina mengakhiri.

JAKARTA - Komitmen Kota Padang melarang iklan rokok di media luar ruang mendapatkan ganjaran. Kota Padang menjadi salah satu daerah dari 10 Prov/Kab/Kota se-Indonesia yang menerima penghargaan Pastika Awya Pariwara dari Kementerian Kesehatan RI.

Pastika Awya Pariwara merupakan penghargaan kepada daerah yang telah memiliki kebijakan atau peraturan dan implementasi tentang larangan iklan rokok luar gedung.

Hal itu merujuk dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, dimana pada pasal 33 ayat 3 disebutkan, setiap penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame dengan konten yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi, produk tembakau, atau minuman berakohol.

Konsekuensinya, Pemko Padang harus kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 2-3 miliar/tahun yang bersumber dari pajak reklame rokok tersebut.

Penghargaan Pastika Awya Pariwara 2018 diterima langsung Pjs. Walikota Padang Alwis, pada acara puncak peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia terintegrasi dengan Hari Hipertensi Sedunia dan Hari Talasemia Sedunia di ruang Siwabessy Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Dikesempatan itu Alwis menjelaskan, disamping Peraturan Walikota yang mengatur reklame/ iklan rokok, Kota Padang juga telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 24 Tahun 2012 tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang meliputi tujuh kawasan yakni fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang ditetapkan.

"Saat ini kita sedang merevisi Perda tersebut agar nantinya bisa mengatur semua hal tentang rokok lebih terperinci lagi. Seperti, aturan jual beli rokok, kawasan merokok, serta larangan iklan dan promosi rokok," ungkap Alwis, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Feri Mulyani, Kepala Bapenda Adib Fikri serta Kabag Humas Imral Fauzi.

Alwis menambahkan, penghargaan Pastika Awya Pariwara sebagai bentuk motivasi bagi Kota Padang agar kedepannya lebih baik lagi dalam pengendalian tembakau, serta mengatur penggunaan rokok dan hal lainnya yang berhubungan dengan rokok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani mengatakan, jumlah kasus penyakit akibat rokok di Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Seperti penyakit jantung, hipertensi, infeksi saluran pernafasan dan kanker.

"Dengan dilarangnya iklan rokok, diharapkan bisa mengurangi minat untuk merokok, terutama bagi generasi muda," ujar Feri Mulyani.

Lebih lanjut, Kepala Bapenda Kota Padang Adib Alfikri mengatakan, dampak dari iklan rokok lebih besar daripada nominal angka PAD yang diperoleh. Masa depan generasi muda serta pengendalian angka penyakit jauh lebih penting.

"PAD dari pajak reklame rokok bisa diganti dengan pajak reklame produk lainnya. Dan itu bisa diupayakan," ujar Adib.

"Saat ini yang kita butuhkan adalah dukungan masyarakat terhadap komitmen Pemko Padang terhadap KTR," tambahnya lagi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek memberikan apresiasi khusus karena telah melakukan kebijakan berupa pelarangan total iklan rokok di luar gedung agar tidak mempengaruhi anak-anak untuk mulai merokok.

Apresiasi tersebut diterima Provinsi DKI, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Pasaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Klungkung.

Lebih lanjut Nila menjelaskan, pengaturan iklan rokok merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi anak dan remaja, karena iklan rokok bisa mendorong anak untuk mencoba rokok, mengulangi perilaku tersebut, hingga akhirnya menjadi kecanduan.

PADANG - Pemko Padang berkomitmen merealisasikan perencanaan pemukiman kota baru, sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan sekaligus sebagai pengendali urbanisasi.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Hervan Bahar pada kegiatan sosialisasi "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Baru Padang" di Hotel Mercure, Kamis (31/5/2018).

Hervan mengatakan, kota baru yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Jawa memang sesutau yang sudah mendesak. Hal ini harus dilaksanakan sebagai keberpihakan bagi masyarakat  berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali urbanisasi.

"Pembangunan kota baru sudah mendesak untuk pengembangan pemukiman dan pengendalian urbanisasi," kata Hervan.

Adapun kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian PUPR ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kegiatan dan menjaring aspirasi Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur pemukiman kota baru Padang. Guna menginventarisasi isu-isu strategis dan hambatan dalam pengembangan kota baru Padang.

"Sasaran yang dituju adalah teridentifikasinya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan kota baru serta teridentifikasinya isu-isu strategis pengembangan kawasan kota baru Kota Padang," ujar Hervan.

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar mempertanyakan lamanya proses administrasi yang dilakukan pihak Dewan Pers selaku tergugat Perbuatan Melawan Hukum untuk membuktikan legal standingnya sebagai pemberi surat kuasa kepada ke dua pengacaranya Frans Lakaseru dan Dyah HP.

Setelah diberi waktu selama satu minggu, kuasa hukum Dewan Pers masih tidak bisa menyerahkan dokumen yang diminta majelis hakim pada sidang sebelumnya, sebagai bukti bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk menunjuk keduanya sebagai kuasa hukum.

"Kenapa dokumen itu (keabsahan tergugat) begitu lama dibuat," tandas Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar saat sidang ke 3 berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/05) siang.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, Frans Lakaseru selaku kuasa hukum Dewan Pers menjelaskan bahwa kliennya selaku principal masih mengumpulkan dokumen untuk memenuhi permintaan hakim.

Kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas mengaku heran atas lamanya administrasi yang dilakukan pihak Dewan Pers untuk membuktikan bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk bertindak sendiri atas nama Dewan Pers menunjuk kuasa hukum.

"Jika mengacu pada hukum acara, seharusnya dalam tiga kali sidang tergugat tidak hadir atau tidak mampu menunjukan bukti memiliki legal standing dalam menghadapi gugatan ini maka hakim bisa memutuskan Verstek," ujar Rompas kepada awak media usai sidang.

Namun begitu Rompas mengaku pihaknya beritikad baik memberi kesempatan kepada kuasa hukum Dewan Pers untuk memenuhi permintaan majelis hakim sampai pada sidang pekan depan. "Saya berharap Dewan Pers bisa ikut sidang agar semua permasalahan bisa terungkap dalam persidangan," imbuhnya.

Sedangkan Tondi Situmeang, kuasa hukum penggugat yang turut hadir dalam persidangan  mengatakan, jika pihak kuasa hukum Dewan Pers tidak bisa membuktikan legal standingnya pada sidang pekan depan maka hakim berhak memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi penggugat.

Menyikapi sidang kali ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke menganggap Dewan Pers sebagai lembaga yang tidak kredibel. "Bagaimana mungkin sudah dua minggu Dewan Pers tidak bisa mengumpulkan bukti adminstrasi yang seharusnya sudah ada sejak lalu. Ini menunjukan manajemen adminisitrasi Dewan Pers kacau dan tidak teratur sehingga perlu direformasi, atau bahkan harus dibubarkan," tegas Lalengke ketika dicegat wartawan usai sidang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi ikut menyorot lamanya proses administrasi pembuktian legal standing penunjukan kuasa hukum Dewan Pers. "Hari ini Dewan Pers membuktikan sendiri sebagai lembaga yang sangat tidak profesional. Bagaimana bisa dia (Dewan Pers) mau mengurus wartawan, media, dan organisasi pers, sedangkan mengurus administrasi internal saja tidak becus," pungkasnya.

Sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers ini akan dilanjutkan Kamis (07/06-2018) pekan depan.

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Satuan Tugas Anti Narkoba (DPP SAN), H Anhar Nasution  mengatakan diperlukan peran serta aktif dari masyarakat guna membantu aparat penegak hukum, utama nya Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak kepolisian untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Peran serta aktif ini lanjut Anhar sesuai Pasal   104 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

"Kita tak pernah menang melawan bandar narkoba  tanpa partisipasi aktif dari masyarakat.
Tapi jika melibatkan masyarakat, dengan mengikut sertakan masyarakat, dengan cara menyampakai, memberitahu akan dahsyat nya bahaya penyalahgunaan narkotika ke masyarakat secara langsung dari keluarga rumah kerumah,  baik itu melalui guru ngaji/ustadz, atau pendeta minggu melalui kegiatan meski cuma hari minggu yah, itu akan lebih efektif," ujar Anhar kepada wartawan melalui pesan WA di Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Disisi lain lanjut dia, melalui perhatian dan kasih sayang dan pembekalan agama yang diberikan kepada anak dimulai dalam keluarga, sekaligus akan memutus mata rantai permintaan akan Barang haram itu bagi penyalahgunaan narkotika.

Jika permintaan menurun, suplay pasti menurun makan harga pasti akan turun, dengan resiko yg sangat tinggi maka orang tidak mau jualan Narkoba. Maka secara otomatis pasti akan terputus mata rantai jaring para bandar sehingga peredaran narkoba dengan sendirinya akan terhenti.

"Dan narkoba yang berton-ton masuk ke Indonesia akan menjadi sampah karena tidak  laku di pasaran," tukas Anhar.

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang  dalam waktu dekat ini akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak. Berikanlah hak pilihnya sesuai dengan hati nurani untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) setelah lebaran tanggal 27 Juni 2018 nanti.

Hal tersebut dikatakan Ketua Tim II Safari Ramadhan (TSR) Pemko Padang bersama Forkopimda yang dipimpin Dandim 0312 Padang, Letkol Kav Eryzal Satria,SE sewaktu memberikan sambutan dihadapan Jamaah Masjid Raya Nurul Iman Buah Patai Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuak Bagaluang, Selasa Malam (29/5/18).

Terkait dengan itu Eryzal menambahkan, dalam pesta demokrasi yang akan digelar bulan juni nanti, saya menghimbau untuk selalu menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman,”Kita boleh beda pendapat, tapi jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa,”terangnya.

Dalam pengaman PILKADA nanti,  Kodim 0312 Padang membantu  Polresta Padang untuk mengamankan pesta demokrasi ini. Intinya pengerahan pasukan disaat pencoblosan, berbagai strategi telah kita siapkan dimana skema yang dibuat adalah 3 wilayah, dikategorikan dengan daerah aman, daerah rawan 1 dan daerah rawan 2.

Daerah aman konsepnya 2, 5, 10 artinya, 2 Kepolisian, 5 TPS dan 10 Hansip linmas, disitu kami berperan mengirimkan  1 personil. Daerah rawan 1 konsepnya 2, 4, 10 artinya 2 Kepolisian, 4 TPS, dan 10 Hansip Linmas,  sedangkan Daerah rawan 2 hanya 2 TPS disungai pisang dengan konsep 1 TPS, 1 Petugas karena 2 TPS saja.

Kita selalu koordinasi dengan Polresta Padang tentang penempatan kekuatan pengamanan dari kodim itu sendiri,”Mudah-mudahan situasi dalam pesta demokrasi nanti, sesuai dengan yang kita harapkan,”imbuh Eryzal.

Sementara itu Camat, Kecamatan Lubuak Bagaluang Rosail Akhyari, menyampaikan kedatangan TSR ke Masjid Raya Nurul Iman Buah Patai ini membawa berkah, terutama berkah bagi Kecamatan lubuak Bagaluang.

Dari 151 Masjid dan Mushalla yang ada dikecamatan ini, untuk tahun 2018 Kecamatan Lubuak bagaluang mendapat 6 Masjid yang didatangani TSR Pemko Padang.  Masjid Raya Nurul Iman buah Patai Batung Taba ini salah satunya. Masjid raya ini merupakan Masjid tertua yang ada di Kota padang, hampir seumuran dengan Masjid Raya Ganting.

Saya mengucapkan terima kasih kepada TSR Pemko padang yang telah datang ke Masjid ini dan memberikan Dana Hibah sebesar 10 Juta Rupiah. “Mudah-mudahan dana hibah ini berguna untuk kelangsungan pembangunan Masjid Raya Nurul Iman,”ujar Rosail.

Hadir dalam Tim II Safari Ramadhan, Dandim 0312 sebagi Ketua TIM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Direktur RSUD Rasyidin, Kabid BKPSDM, Dinas Pangan, Kesra, Humas dan Media Cetak.

PADANG - Pemerintah Kota Padang berlega hati atas prestasi yang diraih, yakni peringkat pertama di bidang pendidikan. Tahun 2018 ini, Kota Padang unggul untuk hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan hasil dari Ujian Nasional Berbasil Pensil dan Kertas (UNBPK).

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis mengatakan, prestasi di bidang pendidikan yang diraih ini bukti kesungguhan semua komponen, termasuk para orangtua dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya.

"Kota Padang berhasil menjadi yang terbaik untuk hasil UNBK dan UNBPK. Ini berkat keseriusan dalam pendidikan. Semua komponen, terutama para orang tua dalam keluarga," kata Alwis saat kunjungan Safari Ramadan di Masjid Ainul Yaqin Piyai, Kecamatan Pauh, Selasa (29/5/2018).

Dalam kesempatan ini, Pjs Walikota Padang juga menghimbau seluruh warga agar mewaspadai orang yang terlihat asing dan mencurigakan di lingkungan. Warga agar melaporkan kepada instansi berwajib. Ini terkait dengan rangkaian kejadian pengeboman, terakhir di daerah tetangga, Provinsi Riau.

"Waspadai orang asing dengan gerak-gerik mencurigai. Laporkan kepada yang berwajib bila ditemui hal seperti itu," ujar Alwis kepada para jamaah salat tarwih.

Dalam kunjungan Tim I Safari Ramadan di Masjid Ainul Yaqin ini, Pjs Walikota turut didampingi sejumlah pejabat Pemko Padang. Pada kesempatan ini Walikota menyerahkan bantuan pembangunan masjid dari Pemko Padang senilai Rp.15 juta.

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang ke-3 gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers yang diajukan oleh dua organisasi wartawan, yakni Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) pada Kamis (31/5/2018) sekira pukul 10.30 Wib. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Mandagi kepada wartawan yang disebar melalui grup Whatsapp "Menggugat Dewan Pers", Rabu (30/5/2018).

"Kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk hadir pada Sidang ke-3 gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers pada besok hari Kamis, 31 Mei 2018 jam 10.30 wib di PN Jakarta Pusat. Dengan ini kami mengharapkan kepada para rekan-rekan pers sekalian untuk hadir memberi dukungan dan meliput langsung sidang ini," ungkap Heinjte.

Ketua Umum SPRI inj juga meminta agar rekan-rekan wartawan menyebarkan pesan tersebut agar dapat diketahui seluruh  insan pers yang ada di Indonesia. "Mohon diviralkan ke teman-teman pers," pinta Heintje.

Dijelaskannya, dasar perkara adalah kebijakan dan aturan Dewan Pers yang mewajibkan semua wartawan ikut Uji Kompetensi Wartawan-UKW, lewat Lembaga Sertifikasi Profesi bentukan Dewan Pers (bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan mewajibkan Perusahan Pers diverifikasi oleh Dewan Pers (seperti SIUP era Orba).

Kedua kebijakan ini berpotensi mengancam wartawan yang belum ikut UKW dan media yang belum diverfikasi dapat dikriminalisasi. "Terbukti Dewan Pers sering membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian berdasarkan pertimbangan bahwa wartawannya belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi," imbuh Heinjte.

Gugatan ini, lanjut dia, bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak terkena jerat hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik. "Dengan ini kami mengharapkan kepada para rekan-rekan pers sekalian untuk hadir memberi dukungan atau meliput langsung sidang ini," ujarnya penuh harap.

Diberitakan sebelumnya, sidang lanjutan gugatan PMH Dewan Pers diwarnai protes oleh kuasa hukum penggugat (SPRI dan PPWI), Dolfie Rompas, terhadap legal standing tergugat Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo sebagai pemberi kuasa kepada dua orang kuasa hukum untuk mewakili tergugat menghadiri sidang pada Senin (21/5/2018) lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa hukum penggugat, Dolfie Rompas mempertanyakan surat pleno Dewan Pers (DP) yang memilih Yosep Adi Prasetyo sebagai Ketua Dewan Pers yang hanya ditanda-tangani oleh tergugat seorang diri, padahal seharusnya ikut ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers.

“Selain itu statuta Dewan Pers tidak dicantumkan bahwa Ketua Dewan Pers bisa bertindak ke dalam maupun keluar untuk kepentingan hukum, sehingga penunjukkan kuasa hukum seharusnya ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers,”  kata Rompas kepada awak media usai persidangan.

Pringsewu – PPWI Provinsi Lampung dan PPWI Kota Bandar Lampung bekerjasama Anggota DPD RI Perwakilan Lampung, Ir. Anang Prihartono akan menggelar kegiatan Sosialisasi MPR RI tentang Pancasila dengan tema ”Pancasila Menyemai Toleransi, Menangkal Ujaran Kebencian, Radikalisme dan Terorisme”, Sabtu (02/06) mendatang. Kegiatan ini merupakan wujud dari kepedulian PPWI Provinsi Lampung terhadap hari lahirnya Pancasila pada 01 Juni 2018 serta kemajuan generasi bangsa yang bersendikan Pancasila.

Pembicara yang akan dihadirkan pada sosialisasi tentang Pancasila adalah Ir. Anang Prihartono yang merupakan anggota DPD RI Perwakilan Lampung dan Drs. T. Budiman Diklaim, MSAB. Kegiatan akan dipusatkan di SMA Negeri 2 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, yang akan diikuti oleh 200 peserta dari utusan masing-masing sekolah di antaranya SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Muhammadiyah, SMA Widya Yahya, SMK Negeri, SMK PATRIA, SMK YAPEMA, SMK TELKOM, SMK Widya Yahya, SMK Teknika Grafika Kartika, STIKES AISYAH, STIT, dan IMM.

Selain peserta sosialisasi, PPWI Lampung juga akan mengundang pejabat setempat seperti Kapolsek Gading Rejo, Danramil Gading Rejo, Camat Gading Rejo dan Kepala Pekon Wonosari serta beberapa tamu undangan lainnya.

Menurut ketua DPD PPWI Lampung, Edi Suryadi, SE, tujuan kegiatan ini adalah agar para generasi muda memahami dengan baik tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mengimplementasikan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. "Dengan kegiatan sosialisasi tentang Pancasila ini diharapkan generasi muda terutama siswa dan mahasiswa di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu mampu memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi Pancasila serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Edi, yang juga merupakan Koordinator Regional PPWI se-Sumatera.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, melalui Sekretaris Jenderal PPWI Fachrul Razi, MIP menyampaikan bahwa DPN PPWI sangat mendukung kegiatan yang akan diselenggarakan oleh para kader PPWI di Lampung. "Kita sangat mendukung kegiatan positif yang dilakukan kawan-kawan PPWI Lampung, bersempena dengan peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini. Kita berharap agar hal tersebut dapat diadopsi oleh kawan-kawan PPWI di daerah lainnya dengan kreasi kegiatan masing-masing," kata lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

PADANG – Kebutuhan bahan pangan pokok di Pasar Raya Padang dan sejumlah pasar satelit terpantau masih stabil. Pasokan masih cukup dengan harga yang relatif normal tidak ada lonjakan.

Kondisi itu terpantau saat Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat Endy Dwi Tjahjono melakukan peninjauan ke Pasar Raya Padang dan Pasar Alai, Selasa (29/5). Tim melakukan peninjauan terhadap beberapa komoditi pangan strategis seperti beras, cabai merah, telur dan daging ayam, daging sapi dan sebagainya.

“Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan, terpantau secara umum bahan kebutuhan pokok masih cukup stabil, baik pasokan maupun harga,” kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak berlebih-lebihan dan tetap tenang. Bahan kebutuhan pokok selama bulan puasa hingga lebaran mendatang masih sangat mencukupi.

Dari pantauan tersebut, ada komoditi yang mengalami kenaikan seperti telur ayam namun kondisi itu menurut Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Endy Dwi Tjahjono masih bersifat temporer. Pada dasarnya, pasokan dan ketersediaan telur ayam mencukupi.

“Memang beberapa waktu ini telur ayam mengalami kenaikan, namun itu hanya temporer karena pengaruh “supply and demand”. Persediaan mencukupi dan distribusi pasokan masih cukup lancar,” terangnya.

Inspeksi mendadak (Sidak) pasar ini, terangnya, merupakan upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat memantau stabilitas harga pangan. Hal ini diperlukan agar situasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok untuk masyarakat mencukupi.

“Harus dilakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan selama bulan puasa dan lebaran mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Pjs Walikota Padang Alwis didampingi Kadis Perdagangan dan Kabag Perekonomian serta Kabag Humas  mengatakan kestabilan harga akan terus dipertahankan.

"Harga kebutuhan pokok di Padang bisa dipertahankan karena stok lima bulan pasca lebaran masih cukup," kata Alwis.

Saat ini, kata Alwis yang perlu diperhatikan adalah kelancaran pasokan  barang kebutuhan dan pengendalian harga melalui operasi pasar. "Hal itu guna menjaga kestabilan harga," tukuknya.

Di sisi lain, pedagang di Pasar Raya Padang mengaku harga cabai merah turun. Dia menilai karena daya beli menurun.

“Harga cabai merah turun bukan karena faktor limpahan pasokan tetapi karena turunnya daya beli masyarakat,” keluhnya.

Dia menyebutkan, harga jual cabai merah saat ini Rp22 ribu per kilogram. Harga tersebut turun dari sebelumnya Rp24 ribu per kilogram. Pasokan cabai merah lancar dari daerah sentra sementara daya beli masyarakat menurun sehingga harganya menjadi turun.

JAKARTA - Sebagai umat muslim, memberikan zakat adalah menjalankan sebuah keindahan Islam sebagai agama yang _rahmatan lil alamin_. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara pada Senin, 28 Mei 2018.

"Melalui zakat kita berbagi dengan para mustahik, para penerima zakat. Berbagi rezeki, berbagi rasa persaudaraan, berbagi ibadah, berbagi kebahagiaan, terlebih di bulan suci Ramadan saat ini," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak para menteri untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Selain para menteri, hadir juga sekitar 300 pejabat tinggi termasuk pejabat eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga negara, serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan saya mengajak para muzaki, para pemberi zakat, untuk memberikan zakat melalui BAZNAS, supaya lebih aman, lebih teratur dan bisa benar-benar tepat penyalurannya kepada para mustahik," tuturnya.

Berbeda dengan acara pada tahun-tahun sebelumnya, hari ini diundang juga publik figur dan muzaki dengan berbagai profesi seperti dokter, pengusaha kecil hingga tukang ojek untuk menunaikan zakat bersama-sama dengan Presiden.

BAZNAS sendiri menyiapkan 30 konter di lingkungan Istana Negara untuk melayani pembayaran zakat. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun nontunai untuk memudahkan muzaki menunaikan zakatnya.

Tampak juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang masing-masing menyalurkan zakatnya melalui konter-konter tersebut untuk kemudian diikuti oleh para menteri dan pejabat eselon I kementerian maupun lembaga pemerintah, serta sejumlah direksi BUMN.

Menurut Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, zakat makin berperan dan bersinergi dengan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah. Penelitian Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada 2017 menunjukkan bahwa distribusi dan pendayagunaan zakat berhasil meningkatkan pendapatan mustahik fakir miskin sebanyak 27 persen per tahun.

SAWAHAN -  Pada ramadhan ini Pemerintah Kota Padang sangat berbangga sekali  atas prestasi yang diraih, yakni prediket wajar tanpa pengecualian (WTP)  5 kali berturut-turut, atas laporan hasil pemeriksaan  (LHP) keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 dari Badan Peme
riksaan Keuangan  ( BPK)  perwakilan Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Ir Asnel Sekretaris Daerah Kota Padang saat berbuka puasa bersama anggota DPRD Padang di gedung DPRD Sawahan Padang Senin 28/5/2018.

Perolehan prestasi ini bukan dari kinerja Pemerinth kota Padang saja, juga berkat jalinan kerja sama serta kinerja DPRD yang telah menjalankan fungsi dan tugas sebagai bagian dari penyelenggara Penerintah Daerah.

Peran DPRD Kota Padang sangat luar biasa dalam menyususn rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) kota Padang, melalui pokok pikiran yang dituangkan dalam program kerja, kuta berharap RAPBD Kota Padang tahun 2019 menjadi RAPBD yang aspiratif, Partisifatif dan akomodatif.
Artinya anggaran yang disediakan benar-benar mencerminkan keinginan dari rakyat, dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk rakyat sebut Asnel.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Trisyanti memberikan apresiasi kepada Pemerintah kota Padang yang berhasil meraih (WTP) 5 kali berturut-turut, tentu berkat kerja keras dan kadang kala bersentuhan, pergesekan namun dengan suatu tujuan bagai mana untuk  menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu pada kesempatan ini atas nama DPRD Kota Padang serta kerja sama yang telah terjalin, sesuai dengan tupoksi dan peraturan perundang--undangan yang berlaku dapat terus terlaksana dengan sebaiknya. Percepatan pembangunan  kota Padang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat Kota Padang betul-betul menikmati arti dari pembangunan tersebut.

Selanjutnyat Elly Trisyanti mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat kota Padang,  untuk tahun2018 ini dan tahun 2019 penuh dengan agenda politik, Pilkada kota Padang didepan mata, Pilpres, Pileg akan menyusul sesudah itu. Kepada seluruh masyarakat serta jajaran pemerintah mari kita komit untuk melaksanakan Pilkada Badunsanak, Pilpres,  Pileg yang damai sehingga lahir pemimpin yang betul amanah dan bertangung jawab  terhadap kesejahtetan masyarakat.

Kemudian ketua DPRD  berharap kepada Pemerintah kota Padang,  yang telah meraih WTP 5 kali berturut-turut, tentu hasil WTP tersebut masih ada catatan, dimana catatan tersebut butuh perhatian kita bersama, tidak Pemerintah  saja  tentu melibatkan DPRD beserta jajarannya. yang baik  kita jadikan lebih baik dengan suatu tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebut Elly.

PADANG - Sejumlah sekolah dasar di Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo seperti SDN 06, SDN 12, SDN 18 dan SDN 19 terlihat asri dipandang mata. Semua sudah dibangun untuk lingkungan sekolah yang asri dan membuat nyaman anak-anak menimba ilmunya.

Hal itu bentuk pengabdian Osman Ayub pada daerah pemilihannya di Kecamatan Nanggalo dalam meraih kue APBD Kota Padang bagi kemajuan daerahnya.

Penjelasan itu bergulir dari Osman Ayub dihadapan  jemaah Mushalla Nurul Ikhlas Kampung Baru Lapai pada kunjungan ramadhannya, Senin (28/5).

Sejak menjadi wakil rakyat pada tahun 2009 hingga saat ini, Osman selalu berupaya mewujudkan aspirasi masyarakat daerahnya. Kampung Lapai yang multi etnis kelihatan bersatu mendukung pembangunan jalan lingkungan yang hampir merata.

Selain itu mereka juga berterima kasih pada wakil mereka di Gedung Bundar Sawahan ini karena tidak hanya jalan lingkungan yang telah dibangun tetapi juga disertai drainase yang memadai sehingga mengurangi banjir ketika hujan turun dalam kapasitas sedang.

Pengakuan Pakde Yono, salah seorang warga Kampung Baru Lapai, dengan meratanya pembangunan jalan di daerah mereka memudahkan transportasi dan akses jalan evakuasi ketika terjadi gempa.

PADANG - Osman Ayub, anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Padang V (Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo mengunjungi Mesjid Ittihadul Muslimin Kampung Lapai Nanggalo, Senin (28/5).

Pada kesempatan itu Osman Ayub menyampaikan bantuan Pemko Padang sebesar Rp.15 juta pada pengurus mesjid tersebut. Diharapkannya bantuan tersebut bisa menunjang pembangunan fisik mesjid yang sedang direhab.

Dia juga menyampaikan tentang upayanya membangun ruko pada bekas bangunan Kerapatan Adat Nagari Nanggalo guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sebanyak 18 mesin diserahkan untuk nelayan di Kecamatan Padang Utara dan 4 mesin diserahkan pada nelayan di Kampung Lapai untuk digunakan masyarakat yang bermata pencariannya menangkap ikan, jelas Osman Ayub.

Selain itu ia juga merealisasikan aspirasi masyarakatnya dengan penyerahan becak motor dan pembangunan drainase guna mengurangi banjir ketika hujan turun.

Sebagai wakil rakyat, Osman Ayub berusaha membawa kue APBD Kota Padang untuk pembangunan daerah kelahirannya. Pembangunan fisik dan mental tidak serta merta membawa perubahan drastis, semua berproses, urai Osman Ayub.

Dengan pembangunan bertahap ini diharapkan bisa mewujudkan keinginan masyarakat agar dapat hidup di lingkungan yang bersih. Lewat siraman rohani maka diharapkan generasi muda kita bisa menangkal pengaruh global untuk merubah perilaku mereka, harap Osman.

TOBA SOMASIR - Keberadaan PT. Aquafarm Nusantara yang beroperasi di Danau Toba kini membuat warga di Desa Sirungkungon, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara semakin resah.

Pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang budi daya ikan itu diduga telah mencemari lingkungan sekitar dan menyebabkan situasi tidak kondusif di kalangan masyarakat sekitar, khususnya warga Desa Sirungkungon.

Sejumlah warga Desa Sirungkungon terutama anak-anak telah terdampak berbagai penyakit akibat pencemaran lingkungan tersebut. Mulai dari air danau yang menjadi sumber air kebutuhan minum penduduk yang tidak layak konsumsi, hingga pencemaran udara dengan bau tidak sedap dimana-mana. Akibatnya, sejumlah warga terserang penyakit kulit akibat pencemaran lingkungan air maupun udara sebagai dampak pembuangan limbah dari perusahaan itu.

Tidak terima akan pencemaran air dan udara di wilayah mereka ini, warga Desa Sirungkungon, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, beserta pewarta PPWI Nasional melayangkan surat pengaduan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara ke Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo di Jakarta.

Dalam surat pengaduan tersebut, warga menjelaskan kondisi lingkungan di Desa Sirungkungon akibat keberadaan PT. Aquafarm Nusantara. Warga menuding beroperasinya perusahaan ini telah mengakibatkan pencemaran air dan udara.

Sebelum adanya PT. Aquafarm Nusantara, warga di Desa Sirungkungon mengambil air Danau Toba untuk dikomumsi maupun mandi dan mencuci pakaian. Namun, sejak berdirinya PT. Aquafarm Nusantara di desa ini, warga sudah tidak dapat lagi mengkonsumsi karena air danau sudah berubah warna dan berbau (tercemar).

Bukan hanya itu, saat air tersebut digunakan untuk mandi juga menimbulkan efek samping pada kesehatan warga dan telah mengakibatkan penyakit kulit, terutama pada anak-anak. Kondisi ini, menurut warga Desa Sirungkungon, adalah akibat pembuangan limbah dari kegiatan usaha PT. Aquafarm Nusantara.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan perusahaan yang membuang limbah sembarangan merupakan perbuatan pidana. Fakta di lapangan, PT. Aquafarm Nusantara membuang ikan mati dan busuk langsung ke Danau Toba.

"Juga, limbah pengasinan ikan yang busuk disalurkan langsung ke Danau Toba yang mangakibatkan air berwarna putih. Lalu, karena air busuk tersebut yang mangakibatkan udara berbau busuk dan menggangu saluran pernapasan warga," ujar salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, didampingi Jannus Tampubolon dari PPWI Tobasa.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tersebut, persoalan yang diakibatkan limbah sebagaimana diatur pada pasal 98 ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Maka dari itu, warga Sirungkungon memohon kepada Presiden melalui instansi terkait untuk dapat menindak dan mengkaji kembali keberadaan PT Aquafarm Nusantara di Desa Sirungkungon, karena lebih banyak mudharat daripada azas manfaat kepada masyarakat Desa Sirungkungon.

"Apalagi dari kegiatan perusahaan juga telah menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan," timpal Marly, salah satu pengurus DPC PPWI Tobasa yang ikut dalam peninjauan ke lokasi pembuangan limbah PT. Aquafarm Nusantara di desa Sirungkungong itu.

Melihat program pemerintah tentang Danau Toba yang menjadi salah satu tujuan wisata internasional, warga berharap agar penyebab pencemaran di Danau Toba, khususnya di Desa Sirungkungon, segera diselidiki.

"Ini sangat penting, agar dilakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut dan ditindak tegas," pungkas Jannus, yang ikut menandatangani surat warga desa ke Presiden RI.

PADANG - Memasuki bulan ramadan merupakan kesempatan yang berharga, karena semua perbuatan baik diganjar dengan pahala yang berlipat gandaoleh Allah SWT. Dengan memperbanyak silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat," ungkap Helmi Moesim di Mushalla Jabal Tsur, Sabtu, (26/05).

Pada kesempatan itu Helmi Moesim menyampaikan bahwa kunjungan safari ramadan ke mushalla itu membangkitkan kenangannya ketika kecilnya puluhan tahun lalu di Mushalla Jabal Tsur.

Sebagai putra Seberang Palinggam, Helmi juga menyerahkan bantuan Pemko Padang sebesar Rp.10 juta untuk pembangunan Mushalla Jabal Tsur dan ia berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya terutama soal fasilitas rumah ibadah, akses jalan dan drainase.

"Pasca lebaran lalu satu unit  ambulance yang berasal dari dana hibah bansos DPRD diserahkan ke masjid guna melayani masyarakat yang membutuhkan terutama transportasi penyelenggaraan pemakaman warga setempat ke kuburan. Kemudian jalan lingkar Seberang Palinggam pada tahun 2018 ini akan "clear", ujarnya.

Wakil rakyat Padang Selatan ini berjanji akan memperhatikan akses jalan lingkungan, pembangunan rumah ibadah dan drainase lewat pembahasan rapat-rapat di DPRD Kota Padang.

PADANG - Bulan ramadan merupakan kesempatan yang berharga, karena semua perbuatan baik diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan memperbanyak silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat," ungkap Iswandi Mukhtar di Mesjid Al Hidayah Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, Minggu, (27/05).

Pada kesempatan itu Iswandi menyampaikan bahwa kunjungan safari ramadan di Mesjid Al Hidayah untuk silaturahmi dan menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya untuk diperjuang di Gedung Bundar Sawahan agar segera terealisasi harapan rakyat tersebut.

Sebagai putra asli Kuranji, Iswandi berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya terutama soal fasilitas rumah ibadah, akses jalan dan drainase. Bahkan Iswandi akan mewakili masyarakat pemilihnya pada tingkat provinsi Sumbar pada pemilu 2019 nanti

Pada tahun anggaran 2017 lalu, satu unit  ambulance yang berasal dari dana hibah bansos DPRD diserahkan ke masjid guna melayani masyarakat yang membutuhkan terutama transportasi penyelenggaraan pemakaman warga setempat ke kuburan.

Wakil rakyat daerah pemilihan Kuranji - Pauh ini berjanji akan memperhatikan akses jalan lingkungan, pembangunan rumah ibadah dan drainase lewat pembahasan rapat-rapat di DPRD Kota Padang.

Pada kesempatan itu Iswandi menyerahkan bantuan dari Pemko Padang sebesar Rp. 15 juta untuk pembangunan Mesjid Al Hidayah yang diterima langsung oleh pengurusnya.

Serang - Team pengelola Corporate Sosial Responbility (CSR) atau Tanggung-jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Serang memberikan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Ibu Ratminah, warga tidak mampu di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan rutilahu itu ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Ketua Team Pengelola CSR/TSP Kabupaten Serang, Anas Mathofani, SH, MH, bersama para perangkat Pemerintahan Wilayah setempat di lokasi pembangunan rutilahu, Sabtu, 26 Mei 2018.

Selain Ketua Pelaksana Program CSR/TSP Kabupaten Serang, Anas Mathofani, turut hadir dalam acara peletakan batu pertama ini antara lain Camat Jawilan, Kapolsek Jawilan, Danramil,  tokoh masyarakat Junti dan UPTD  Pendidikan Jawilan. Para pejabat tersebut ikut serta meletakan batu pertama tanda dimulainya program pembangunan rutilahu warga Kampung Mandung, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang - Banten tersebut.

Anas Mathofani kepada media ini mengatakan bahwa sumber dana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) ini bersumber dari dana iuran perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan Jawilan, yang totalnya sekitar 80 lebih perusahaan. "Namun, baru 25 perusahaan yang ikut partisipasi di program CSR ini," kata Anas Mathofani yang juga merupakan tokoh pemuda di wilayah Serang itu.

Dimana iuran itu, sambung Anas, dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan dengan kisaran iuran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rata-rata per perusahaan. "Untuk pembiayaan rutilahu ini, jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 25 juta, untuk type rumah 5x5 meter, yang terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu kamar mandi," imbuh Anas.

Anas Mathofany kemudian menambahkan bahwa panitia pelaksana pembangunan rutilahu dari Tim Pengelola CSR Kabupaten Serang  menargetkan 9 buah rutilahu bisa terbangun hingga akhir tahun 2018 ini. "Mudah-mudahan bisa terbangun minimal 9 (sembilan) rumah di Kecamatan Jawilan, dan selebihnya di luar Kecamatan Jawilan, sampai akhir tahun 2018 nanti," ujarnya optimis.

Lebih jauh, Anas menjelaskan bahwa sementara ini program CSR yang ada diarahkan kepada pembangunan rutilahu. "Untuk tahun pertama ini kita fokuskan CSR/TSP Kabupaten Serang pada bantuan pembangunan rutilahu dan pengobatan gratis," ungkap Anas.

Untuk itu, Anas meminta kepada semua unsur, baik pemerintah dan masyarakat, agar berperan serta dalam rangka mensukseskan program CSR di Kabupaten Serang ini, terlebih kepada perusahaan yang ada di Jawilan. "Khususnya yang belum ikut iuran segera merapatkan diri untuk memberikan iuran perbulannya agar pembangunan rutilahu tidak tersendat nantinya," harap salah satu penasehat PPWI Banten itu.

Karena menurut data yang ada, lanjut Anas, masih 50 perusahaan lagi yang ada di Kecamatan Jawilan yang belum berpartisipasi membantu program ini.

"Dan harapan kami, semoga apa yang kami lakukan di Jawilan ini akan memberikan suport juga buat wilayah kecamatan lain agar program CSR-nya bisa berjalan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Serang, paling tidak menuju rumah layak huni menjadi terpenuhi," pungkas Anas.

PADANG – Untuk mengkomunikasikan berbagai dinamika pembangunan dengan masyarakat  Pemerintah Kota Padang menurunkan Tim Ramadhan. Misi dari Tim Ramadhan Pemerintah Kota Padang untuk memupuk jalinan silaturahmi, antara Pemerintah, Ulama dan masyarakat serta menyerap dan menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kesinambungan pembangunan Kota Padang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim II Safari Ramadhan (TSR), yang dipimpin langsung  Dandim 0312  Letkol Kav Eryzal Satria,SE sewaktu memberikan sambutan dalam rangka TSR Pemko Padang dengan FORKOPIMDA di hadapan jamaah Masjid Jami Al-Munawarah Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat, Jum’at malam (25/5/18).

Terkait dengan Safari Ramadhan ini, Eryzal Satria mengatakan Pemerintah Kota Padang berupaya melakukan pembinaan mental dan spiritual masyarakat, khususnya generasi muda dengan berbagai bentuk kebijakan yang telah diupayakan diantaranya program pesantren ramadhan.

Program pesantren ramadhan ini sangat bagus sekali, Selama saya bertugas, seperti di Pontianak, Bandung, belum ada saya temukan pesantren ramadhan ini, anak-anak diliburkan sekolah dan dialihkan ke Masjid untuk mengikuti pesantren ramadhan, baru di Kota Padang  saya temukan seperti ini, “Melalui pesantren ramadhan ini, mari kita didik mental anak-anak kita kearah yang lebih baik,”ucap Eryzal.

Lebih lanjut Eryzal menambahkan, terkait dengan situasi saat ini, seperti kejadian di Surabaya, Medan, Pakanbaru semua itu dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin memecah belah keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“saya menghimbau kepada warga masyarakat, tidak usah takut dengan hal tersebut, jangan terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan,” ulasnya.

Kemudian lagi kalau ada hal-hal yang mencurigakan ditengah masyarakat, ada  yang berperilaku aneh segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan satu hal lagi yang perlu dipahami oleh warga masyarakat untuk tidak percaya dengan berita HOAX. Jangan terpancing dengan Hoax, kalaupun ada komunikasikan dulu sebelum mengambil tindakan.

“Saya berharap kepada warga masyarakat jangan menyebarkan berita hoax, kalaupun ada ditemukan di internet, jangan di share, karena itu akan menambah ketakutan ditengah masyarakat,”imbuh Eryzal.

Sementara itu Camat Padang Barat, Eri Sanjaya menyambut baik kedatangan TIM II TSR ke daerah lingkungan kerjanya. Untuk tahun ini Kecamatan Padang Barat mendapat kesempatan dikunjungi oleh TSR Pemko Padang antara lain 2 Masjid dan 1 Mushalla.

Kami beserta warga masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada TSR Pemko Padang yang telah menyempatkan datang mengunjungi Masjid Jami Al-Munawarrah ini, dan memberikan Hibah sebesar 15 Juta rupiah untuk pembangunan Masjid ini.

Mudah-mudahan dengan kedatangan TSR Pemko Padang ini meningkatkan Ukhuwah Islamiah antara Pemerintah, Ulama dan Warga masyarakat,”Dan kepada warga masyarakat, saya berharap untuk selalu membantu Pemerintah dalam menyukseskan program-program baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,”tukuk Eri mengakhiri.

Turut hadir dalam Tim II Safari Ramadahan, DANDIM 0312 sebagai ketua Tim II, Sekretaris BKPSDM, Dinas Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Kabid Damkar, Direktur RSUD, Kabag.Organisasi, Kesra, Humas serta Media Cetak.

PADANG - Tim Safari Ramadan (TSR) Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berbagi keberkahan di bulan Ramadan dengan mengunjungi masjid-musala di kota ini. Seperti diketahui, pada Ramadan tahun 1439 H/2018 ini TSR Pemko Padang akan mengunjungi 34 masjid/musala dengan masih terbagi 8 tim yang masing-masing tim diketuai Pjs Walikota, Sekdako dan unsur Forkopimda Kota Padang.

Di samping TSR Pemko, juga ada Tim Safari DPRD Kota Padang yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD dengan mengunjungi satu masjid/mushala di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya juga Tim Safari Kecamatan, Tim Safari Khusus Walikota ditambah dari unsur KNPI.

"Dalam kunjungan, di samping menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp15 juta untuk masjid dan Rp10 juta untuk musala, tim juga menampung aspirasi masyarakat sembari memberikan imbauan sembari menyampaikan perkembangan program dan pembangunan kota sejauh ini," sebut Pjs Walikota Padang, Drs, Alwis sewaktu memberikan sambutan dalam kunjungan TSR Pemko Padang kelompok I di Masjid Thaiyyibah Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Jumat (25/5).

Alwis menyebutkan, terkait kunjungan safari Ramadan tersebut adapun tujuan utamanya adalah menjalin silaturahmi dan komunikasi yang harmonis antara unsur pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu menyampaikan imbauan dan menginformasikan perkembangan Kota Padang sejauh ini.

“Imbauan penting bagi masyarakat pada bulan Ramadan ini yaitunya, bagaimana kita semua mewujudkan suasana yang senantiasa aman dan nyaman. Kemudian mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, demi kekhusyukan dalam beribadah,” ujarnya.

Selanjutnya Alwis pun mengingatkan kehati-hatian bagi seluruh warga Kota Padang. Hal itu mengingat akhir-akhir ini telah terjadi peristiwa menghebohkan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab (teroris) di daerah Jawa dan beberapa waktu lalu di daerah Riau.

“Kita tentu tidak ingin peristiwa ini terjadi di Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Maka itu, kepada semua masyarakat di samping pihak keamanan wajib waspada. Apabila kita menemukan orang yang tidak kita kenal datang ke daerah kita agar telusuri dulu tindak-tanduknya. Kemudian laporkan jika mereka mencurigakan,” imbau Alwis.

Tak hanya itu Alwis menambahkan, pada Ramadan tahun ini dan seperti sebelum-sebelumnya telah mengingatkan para generasi muda untuk tidak melakukan kegiatan yang menjurus negatif seperti asmara subuh.

“Karena memang tak ada gunanya bagi kita untuk keluyuran di waktu tersebut, apalagi menggunakan kendaraan bermotor yang tentunya dapat mengganggu orang beribadah,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Pjs Walikota Padang, Drs. Alwis turut menyerahkan bantuan hibah Pemko Padang kepada pengurus masjid sebesar RP15 juta.

PADANG – Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, Yenni Yuliza menampung aspirasi warga khususnya yang berada di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Hal itu dilakukannya sewaktu mewakili rombongan Tim VIII Safari Ramadan Pemko Padang di Masjid Tagrib, Rawang, Kamis (24/5) malam. Salah satu masalah yang urgen diterimanya adalah terkait banjir yang sering melanda beberapa titik di kawasan Rawang dan sekitarnya.

“Insyaallah, hal ini akan saya koordinasikan ke Dinas PUPR selaku SKPD yang berwenang. Saya rasa pihak Dinas PUPR sudah mengetahui dan akan menyikapinya ke depan,” tuturnya.

Kepala Dinas yang baru dilantik itu menyebutkan, terkait kunjungan safari Ramadan tersebut yaitu untuk menjalin komunikasi yang harmonis antara unsur pemerintah dalam hal ini Pemko Padang dengan masyarakat di kota ini. Di samping itu juga sekaligus menginformasikan perkembangan Kota Padang dan upaya Pemko dalam mewujudkan program-program disertai visi dan misi kota.

“Sebagaimana misi dari Tim Ramadan Pemko Padang tahun ini adalah memupuk jalinan silaturahmi, antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. Tanpa adanya sinergi dan kebersamaan niscaya kota ini mustahil dapat kita bangun dengan cepat,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan imbauan Walikota Padang sekaitan kunjungan safari Ramadhan beberapa diantaranya seperti, meminta masyarakat hendaknya bisa memanfaatkan momentum Ramadhan sebagai bulan yang penuh berkah, rahmat, ampunan dan menambah pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Selanjutnya juga agar menciptakan suasana yang kondusif selama Ramadan, memperbanyak aktifitas positif dan menghindari hal yang memiliki mudharat.

“Semoga dengan itu, kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat, dan pribadi kita semakin baik lagi,” tukasnya mengakhiri.

Di akhir kegiatan, mewakili Tim VIII Safari Ramadan Pemko Padang Yenni Yuliza turut menyerahkan bantuan hibah Pemko Padang kepada pengurus masjid sebesar RP15 juta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Hadir dalam rombongan Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim, Staf Bagian Humas  David, Wartawan Singgalang Syawaldi, Wartawan Koran Padang Bobbi dan Minangkabaunews, Rahmad.

PADANG – Menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang 27 Juni 2018 mendatang, Apel Gabungan Tiga Pilar Plus bakal digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Senin (28/5) pagi pukul 07.30 WIB. Hal itu mengemuka dalam rapat yang dilakukan unsur pimpinan tertinggi di kota ini di ruang Asisten I, Balaikota Padang, Kamis (24/5).

Dalam kesempatan itu nampak hadir, Pjs Walikota Padang diwakili Asisten I Vidal Triza, Wakapolresta Padang AKBP Kobul Syahrin Ritonga, Ketua KPU Kota Padang, M. Sawati, Ketua Panwaslu Padang Dorri Putra, unsur Kodim 0312/Padang serta perwakilan OPD di lingkup Pemko Padang dan unsur terkait lainnya.

“Tujuan Apel Gabungan Tiga Pilar Plus ini adalah sesuai tema yang diusung, yakni “Apel Gabungan Tiga Pilar Plus Dalam Rangka Menyukseskan Pilkada Kota Padang Tahun 2018”. Untuk pelaksanaan nantinya direncanakan akan dilakukan beberapa hal, dimana puncaknya penandatangan ikrar bersama semua pihak dalam menyukseskan Pilkada Kota Padang 2018,” ucap Vidal Triza.

Vidal mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar apel, melainkan sebagai bentuk komitmen bagaimana mengelola pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai di Kota Padang. Mulai dari awal, saat berlangsung hingga selesai. Dimana pengamanan itu, lanjutnya, menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi konflik secara dini, yang kemungkinan bisa terjadi dalam proses pelaksanaan Pilkada.

"Semoga melalui Apel Gabungan Tiga Pilar Plus nantinya, dapat menguatkan komitmen dari seluruh pimpinan yang ada serta pemangku kepentingan di Kota Padang. Konsep penyatuan tiga pilar ini sangat penting, dengan tujuan bagaimana bersama-sama berkomitmen menciptakan Pilkada yang sukses. Dengan mengaktualisasikan suasana kekerabatan, kerukunan, dan kekeluargaan dalam proses itu sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar, dan aman,” imbuhnya.

Seperti direncanakan, Apel Gabungan Tiga Plus nantinya akan dipimpin oleh Kapolresta Padang, AKBP Yulmar Try Himawan. Kegiatan ini akan dihadiri Pjs Walikota Padang bersama Forkopimda Padang plus dan elemen terkait yang ada di Kota Padang. Diantaranya Dandim 0312/Padang, Kajari Padang, Ketua DPRD Padang, Ketua Pengadilan Negeri Padang, Ketua KPU Padang, Ketua Panwaslu, Wadanlantamal, Dandenpom 1/4 Sumbar, Danlanud Sutan Syahrir, Danyon 133, Danyon Marhanlan, Danramil, Dansat Brimob, MUI, FKUB, LKAAM, KAN, Unsur Pimpinan BUMN, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, , Kepala OPD di lingkup Pemko Padang, Kalapas Muaro, Pimpinan Media Massa, Camat dan Lurah serta personel babinsa, bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat se-Kota Padang.

PADANG – Untuk mengantisipasi dampak bahaya kebakaran, Pemerintah Kota Padang mengimbau setiap pengelola bangunan atau gedung untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kebiasaan buruk dari aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya kebakaran.

Selain itu, setiap gedung juga harus dilengkapi sarana Alat Proteksi Kebakaran (APAR) yang memadai. Termasuk perhotelan, tempat hiburan, kantor swasta dan pemerintah dan usaha lainnya yang rawan terhadap bahaya kebakaran.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Hendrizal Azhar, saat rapat Antisipasi Minimalisir Dampak Bahaya Kebakaran yang diikuti seluruh SKPD Pemko Padang di ruang rapat Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Kamis (24/5/2018).

“Bayangkan saja, rumah yang dibangun hasil menabung bertahun-tahun bisa ludes dalam sekejap karena kebakaran. Oleh sebab itu, proteksi terhadap kebakaran ini sangat penting,” ungkap Hendrizal.

Untuk itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang terus melakukan pengecekan APAR di bangunan dan gedung-gedung yang ada di Kota Padang, sekaligus mensosialisasikan penggunaan APAR.

“Kedepannya, semua SKPD harus mempersiapkan APAR disetiap kantor. Sekaligus kita latih cara menggunakan APAR tersebut,” tutur Hendrizal.

Ditambahkannya, sebagaimana Surat Edaran Walikota Padang tentang Antisipasi Minimalisir Dampak Bahaya Kebakaran, masyarakat diminta meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk berperan serta dalam pencegahan bencana kebakaran dan penanggulangannya pada kesempatan pertama (tahap dini), meningkatkan responsibilitas terhadap situasi kondisi secara intensif, serta upaya pencegahan terhadap kebiasaan masyarakat yang bisa memicu terjadinya kebakaran.

PADANG - Pariwisata di Kota Padang terus menggeliat. Agar wisatawan merasa nyaman berkunjung di Kota Padang,  pemerintah setempat memberikan tips cerdas berwisata. Dengan begitu,  wisatawan akan betah berlama-lama di Padang.

"Ini sebagai bentuk edukasi dari kita kepada para wisatawan agar merasa nyaman dan aman ketika berwisata di Padang," terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang,  Medi Iswandi.

Sebanyak sembilan tips diberikan Pemko Padang kepada wisatawan.  Kesembilan tips itu diharapkan juga akan memberi efek tertentu kepada setiap pedagang di objek wisata yang ada.

"Mudah-mudahan dengan tips yang diberikan akan mengedukasi sekaligus memberi efek kepada pedagang di lokasi wisata," beber Medi.

Pada sembilan tips itu, para wisatawan diimbau untuk berbelanja di restoran yang telah memiliki logo "Direkimendasikan". Sebab, restoran yang memiliki logo ini sudah lolos verifikasi pemerintah setempat.

"Restoran yang sudah ada logo berarti telah lolos verifikasi kami dan sudah memasang tarif harga makanan," jelas Medi.

Selain itu Medi menyebut, para wisatawan diimbau untuk mengecek harga sebelum belanja. Pemerintah setempat juga mengimbau wisatawan untuk tidak berbelanja pada PKL yang berdagang di atas fasilitas umum.

"Cek dulu harga sebelum belanja," ajak Medi.

Wisatawan juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu pengunjung objek wisata diharapkan untuk tidak menginjak rumput taman dan merusak fasilitas umum.

"Termasuk menjaga keselamatan keluarga dan barang pribadi," ujarnya lagi.

Terkait parkir, Pemko Padang berharap agar pengunjung membayar tarif parkir sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan. Tarif parkir untuk kendaraan roda empat sebesar Rp3.000,-. Sedangkan roda dua sebesar Rp2.000,-.

"Dan jangan parkir di tempat terlarang," tukuk Medi.

Wisatawan yang akan memasuki objek wisata diingatkan untuk meminta karcis masuk jika harus membayar retribusi. Apabila terjadi tindakan kriminal atau pungutan liar,  pengunjung diimbau untuk segera melapor kepada pihak keamanan terdekat.

PADANG - Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno saat menyampaikan sambutan pada safari ramadhan di Mesjid Jami' Simalanggang Kab 50 Kota Jumat (25/5) malam.

Untuk lebih memberikan kenyamanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera saat bulan Ramadhan, terutama bagi yang ingin beriktikaf ke mesjid, maka akan dibuat aturan yang membolehkan ASN tersebut terlambat masuk kantor dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Aturan tersebut saat ini sedang dirancang oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan mekanisme formatnya juga dibuat sebaik mungkin” jelas Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat diwawancarai usai pelaksanaan silaturahim Ramadhan di Mesjid Jami’ Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota itu.

Ketika ditanyakan lokasi tempat beritikaf, apakah disatu mesjid, Irwan Prayitno mengatakan tidak menentukan dimana mesjid nya.

“Mesjid nya boleh dimana saja kok, boleh di mesjid kantor Gubernur, Mesjid Raya Sumbar atau di mesjid dekat rumah juga boleh” sebutnya.

Kemudian, Irwan Prayitno juga menjelaskan aturan ini sengaja dibuat guna mendorong ASN untuk lebih meningkatkan ibadahnya pada bulan yang penuh berkah ini.

“Semoga nanti kedepan peluang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh ASN untuk mendulang pahala yang berlipat ganda” harapnya.

Sebelumnya berdasarkan instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 04/ INST/ 2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang pelaksanaan jam kerja dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat selama Ramadhan 1439 H/ 2018, dijelaskan :

1. Organisasi Perangkat Daerah dengan lima hari kerja : Hari Senin-Kamis masuk kerja pada pukul 08.00 WIB dan pulang pada pukul 15.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat masuk pukul 08.00 WIB kemudian pulang pukul 15.30 WIB,

2. Organisasi Perangkat Daerah dengan enam hari kerja : Senin-Kamis dan Sabtu masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB, sedangkan Jumat masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 14.30 WIB.

MAJALENGKA - “Jangan sampai saling mencela, menghujat, menjelekkan, dan memfitnah," kata Presiden di Taman Dirgantara, Kabupaten Majalengka, Kamis, 24 Mei 2018.

Menurutnya, masih ada banyak cara dan hal positif yang dapat diraih melalui penggunaan media sosial secara bijak. "Mau cari ilmu di media sosial juga sekarang gampang banget," kata Presiden.

Selain itu, Presiden meyakini bahwa para pelajar yang ada di hadapannya saat itu ialah calon-calon pemimpin di masa mendatang. Untuk itu, Presiden mendorong para pelajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi dan berupaya keras untuk mengejar cita-citanya itu.

Ajakan Presiden tersebut disampaikannya di hadapan sejumlah ketua OSIS, anggota Pramuka, dan ketua Rohis dari SMA/SMK se-Kabupaten Majalengka dalam kunjungan kerjanya hari ini.

PADANG - Tanah seluas 500m2 diwakafkan warga untuk Masjid Al Jadid Karang Ganting Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji. Tanah yang terletak di halaman Masjid tersebut, saat ini dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Dan direncanakan, tanah tersebut juga akan digunakan untuk Sholat Idul Fitri tahun ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Masjid Al Jadid H. Sudirman kepada Tim V Safari Ramadhan (SR) Kota Padang yang dipimpin Sekda Kota Padang Asnel saat mengunjungi Masjid tersebut, Rabu malam (23/5/2018).

"Tanah wakaf ini dulunya sawah. Berkat swadaya masyarakat, telah tertimbun dengan baik dan juga telah diratakan," ujar Sudirman.

Selaras dengan itu, Ketua Tim V Safari Ramadhan Kota Padang, Asnel sangat mengapresiasi swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah tempat tinggalnya.

"Inilah yang dibutuhkan pemerintah, saling mendukung dan memberikan sumbangsih dalam setiap kegiatan pembangunan," kata Asnel.

Oleh sebab itu, kunjungan Tim Safari Ramadhan Kota Padang salah satunya bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan daerah yang dikunjungi, disamping menjalin silaturrahmi dan menyerap aspirasi.

"Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, pembangunan Kota Padang tidak akan bisa diwujudkan," tambah Asnel.

Dikesempatan itu, Asnel menyerahkan bantuan dana hibah dari Pemko Padang untuk Masjid Al Jadid  sebesar 15 juta. Dengan didampingi anggota tim dari Pemko Padang; Asisten Administrasi, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Pembangunan, serta Ketua MUI Kota Padang, unsur Forkopimda, PKK, Karang Taruna dan insan pers.