Detak

PADANG - Sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD Kota Padang dilaksanakan rapat paripurna tutup masa sidang I dan buka masa sidang II di Ruang Sidang Utama Gedung Bundar Sawahan Padang, Senin (30/4).

Jadwal kedewanan masa sidang II tahun 2018 disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul. Setiap buka tutup masa sidang selalu dilaporkan tupoksi kegiatan fraksi, komisi, akd dan sekretariat dalam sebuah format laporan.

Sementara dalam sambutannya Pjs Walikota Padang mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kota Padang. Menurutnya, DPRD Kota Padang telah melakukan kewajiban konstitusionalnya meliputi tiga tugas utama yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi legislasi yaitu membuat peraturan daerah, fungsi anggaran yaitu membahas, menyetujui dan menetapkan APBD dan fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Dalam kesempatan tersebut Pjs Walikota Padang menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya tentang kegiatan kepentingan publik yang dilakukan oleh wakil rakyat Kota Padang tentang pengkajian dan pendalaman demi penyempurnaan kebijakan daerah yang dibuat bersama.

Pjs Walikota Padang berjanji  akan memperhatikan pendapat akhir 9 fraksi pada rapat internal tanggal 16 April lalu dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan. Rapat Paripurna tersebut dihadiri Sekdako Padang, Asnel Forkopimda Kota Padang, Para Asisten dan kepala OPD.

DPRD Kota Padang mengeluarkan Keputusan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Walikota Padang Tahun 2017. Ada 10 rekomendasi yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Padang dipimpin Elly Thrisyanti, Senin (30/4).

Rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap LKPJ berupa catatan strategis yang dituangkan dalam lampiran keputusan tersebut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan tersebut sebagai pedoman Walikota Padang untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah ke depan, ulas Elly.

DPRD menyoroti Pjs Walikota Padang yang tidak langsung menyampaikan LKPJ pada rapat paripurna DPRD Kota Padang beberapa waktu lalu sebagaimana diamanatkan undang-undang tetapi disampaikan oleh Sekdako Padang, Asnel.

Seyogyanya Pjs Walikota Padang menyurati DPRD tentang ketidakhadirannya. Diharapkan kejadian tersebut tidak terjadi lagi dimasa mendatang, harapan Ketua DPRD Kota Padang.

Dinas Pendidikan juga mendapat sorotan agar bisa mengawasi sekolah-sekolah yang melakukan pungutan liar sehingga membebani orangtua siswa dan siswa sendiri. Seharusnya siswa mendapatkan pelayanan keilmuan.

Lemahnya pengawasan Pemko Padang terhadap administrasi kependudukan Kota Padang. Hal ini terbukti pada koordinasi Disdukcapil Kota Padang dengan KPU Kota Padang terdapat selisih data pemilih sebesar 100.000 karena Disdukcapil mencatat 630.000 sementara KPU mencatat 100.000.

Sementara OPD penghasil PAD agar lebih meningkatkan potensinya. Perlu kajian akademis karena dikaji persentase pencapaian kegiatan. Anggaran tidak maksimal digunakan karena masih banyak posisi struktural OPD dan Dirut PDAM yang masih kosong hingga kini.

Ketidakseriusan Pemko Padang dibuktikan dengan rendahnya gaji pegawai honor dan kontrak yang berkisar Rp.950.000,- hingga Rp.1.300.000,- per bulan. Padahal UMP sudah mencapai Rp.1.700.000,-, jauh dari sejahtera dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2002. Sementara fluktuasi harga sembako sudah sangat tinggi sekarang.

Untuk DPRD sendiri akan membahas 26 ranperda dengan rincian 8 ranperda inisiatif dan 18 ranperda usulan Pemko Padang. Hingga saat ini baru 6 ranperda Pemko yang sudah selesai pembahadannya. Diharapkan DPRD segera memacu pembahasan ranperda lainnya, harap Ketua DPRD.

Selain itu juga Walikota harus memperhatikan pendapat akhir 9 fraksi pada rapat internal tanggal 16 April lalu dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini, pungkas Elly.

PADANG - DPRD Kota Padang akan menggunakan haknya yaitu hak angket. Wakil rakyat Kota Padang minta audit investigasi, termasuk soal uang  yang didepositokan tersebut pada beberapa bank di Kota Padang. Hal itu ditegaskan Pimpinan DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra pada rapat kerja dengan Bagian Kesra Setdako Padang, Senin (30/4).

Berdasarkan hasil rapat Komisi IV DPRD Kota Padang dengan Bagian Kesra tersebut, ditemukan fakta bahwa Pimpinan Baznas yang ada sekarang yang sebenarnya tak pernah ikut pansel, malah bisa jadi pimpinan Baznas dengan periode 2016 -2021. Seharusnya masa kepengurusan yang sebenarnya sudah habis pada tahun 2019, tapi malah diperpanjang sampai 2021. Kita akan bongkar semua ini," ujar Wahyu.

Kepala Bagian Kesra, Jamilus pada kesempatan itu menjelaskan proses seleksi pengurus Baznas kepada anggota dewan. Dimulai dari pembentukan pansel, pengumuman di media massa, hasil pansel yang diserahkan kepada Walikota, surat mohon persetujuan ke Baznas pusat, dan sampai kepada proses pelantikan.

Jamilus mengakui, nama Nursalim memang tidak masuk dalam usulan pansel ke Walikota sebagai pengurus Baznas, karena memang Nursalim tidak pernah ikut seleksi. Namun, Nursalim merupakan sisipan atas pengurus yang diberhentikan karena menyalahi wewenang dan itu termasuk pelanggaran berat.

Muzni Zen, anggota Fraksi Partai Gerindra menilai, tidak bersedianya Baznas melanjutkan hearing dengan DPRD Kota Padang telah membuktikan Baznas Kota Padang tidak terbuka kepada publik. Bahkan, ia melihat selama ini, pengelolaan Baznas tak terlepas dari kepentingan politik.

Sementara itu, Jumadi menilai, ketidakhadiran Baznas menunjukan Baznas tidak mau dikritik. DPRD sebagai wakil rakyat,  menyampaikan masukan kepada Baznas berdasarkan informasi masyarakat.

"Soal kewajiban Baznas melaporkan kegiatannya ke DPRD sudah diatur oleh Perda nomor: 02 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat. Di Perda itu ditegaskan, Baznas harus melaporkan sekali dalam tiga bulan kepada Kepala Daerah dan DPRD," ungkapnya.

Osman Ayub menyayangkan ketidakhadiran pengurus Baznas pada hearing tersebut. Ia mengatakan, Baznas tidak lagi menghormati lembaga perwakilan rakyat, padahal yang mengundang langsung Ketua DPRD Kota Padang.

"Mungkin Epi Santoso itu baru di Padang. Setahu kami, dia calon Kepala Daerah di Pasaman Barat yang diusung oleh PKS. Karena baru, makanya dia tidak tahu kita punya perda soal pengelolaan zakat," ungkapnya.

Osman mengatakan, zakat yang dikumpulkan Baznas Kota Padang bersumber dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang yang dipotong setiap bulannnya. Gaji ASN tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

"Dulu kalau tak salah, juga ada bantuan APBD untuk Baznas itu. Ini kan juga berkaitan dengan APBD namanya," ujar politisi asal Nanggalo ini.

Menurut Wahyu Iramana Putra, Perda No.02 tahun 2010 tersebut belum dicabut atau direvisi, dan tak pula dibatalkan oleh pemerintah pusat karena tak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Ia mengingatkan, Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. 

Ironisnya, kata Wahyu, Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus yang ditandatangani Mahyeldi selaku Walikota, pada konsiderannya, salah satu pertimbangannya adalah Perda No.02 tahun 2010. Tapi, anehnya malah perda itu tidak lagi diakui.

"Sampai sekarang, Perda itu masih berlaku. Belum ada pembatalan atau revisi. Pembatalan atau revisi dilakukan seracara formal. Sampai saat ini, pemerintah pusat tak pernah menyatakan Perda itu bertentangan dengan PP atau UU. Jadi jangan seenak perut menafsirkan aturan," pungkasnya.

Bahkan, DPRD Kota Padang mengancam akan melayangkan hak angket. Wahyu mengatakan, DPRD Kota Padang tidak mau lagi bertele-tele dalam menanggapi persoalan Baznas tersebut.

PADANG - Akhirnya perebutan posisi ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar berakhir dengan terpilihnya Johnnedy Setiawan atau Johnnedy Kambang. 

Johnnedy mengalahkan  tiga nama pesaingnya yang bertarung memimpin Pengda IJTI Sumbar periode 2018-2021. Ketiga pesaing Johnnedy yaitu Bonar Harahap (6), Noval (5) dan Yudi (2). Acara berlangsung di Hotel Kyriad Bumi Minang Padang, Sabtu (28/4).


Sebelumnya ada tiga nama mencuat itu masing-masing Dasrul dari Padang Tv, Yudi (kontributor TV One di Padang), dan Ketua demisioner Pengda IJTI Sumbar John Nedy Kambang. 

Ketiga nama yang disebutkan di atas sama-sama punya peluang menang menjadi ketua Pengda IJTI Sumbar pada musyawarah daerah (musda). 

Munculnya nama-nama calon ketua IJTI Sumbar itu dibenarkan Ketua Panitia musda IJTI Sumbar, Andri Sayuti kepada rekan-rekan wartawan kemarin. ”Memang benar, IJTI Sumbar akan mengadakan musda pada Sabtu (28/4) nanti di salah satu hotel di Padang,” sebut Andri waktu itu. 

Musda digelar sejalan dengan berakhirnya masa kepengurusan periode 2015-2018 yang masih dipimpin John Nedy Kambang, koresponden CCN Indonesia di Padang. Menurutnya, pelaksanaan musda diawali dengan seminar tentang Hoax. Seminar ini menghadirkan Ketua Umum IJTI Pusat Yadi Hendriana, Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal, anggota Dewan Pers Imam Wahyudi dan Kepala Biro Multimedia Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto. 

”Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan literasi jurnalis dalam mengenali berita hoax, apalagi saat ini sedang berlangsung sejumlah rangkaian pilkada serentak 2018,” jelas Andri. 

Kampanye politik rentan terhadap informasi dan berita hoax, ulas Andri, berpotensi dipublikasikan melalui media sosial (medsos). ”Untuk itu, kami berharap gelaran acara ini bisa meningkatkan kemampuan para jurnalis untuk memahami lebih jauh berita-berita bohong tersebut,” jelas Kontributor RtV Sumbar itu.

Di sisi lain, salah seorang kandidat yang juga ketua demisioner IJTI Sumbar, John Nedy Kambang membenarkan dirinya kembali ikut berkompetisi memrebutkan posisi ketua IJTI Sumbar. 

”Saya memang berencana maju menjadi calon Ketua Pengda IJTI Sumbar kembali. Dan semua kalangan jurnalis televisi di daerah ini mendukung saya maju. Sebab, salah satu tujuan saya maju tidak lain untuk tetap mempererat silaturahmi, serta memperkuat persatuan sesama jurnalis televisi di Sumbar ini, ” kata John saat dihubungi.

Menurutnya, semua jurnalis TV dari berbagai media massa di Sumbar ini bisa lebih kompak dan memiliki persepsi sama, baik soal pemberitaan maupun kemajuan IJTI Sumbar. ”Semua harus  mengingatkan satu sama lain. Terutama harus kompak,” kata John. 

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang memfasilitasi dilaksanakannya rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang diwakili Asisten Administrasi, Didi Ariadi menyambut kegiatan tersebut sekaligus membuka kegiatan yang juga diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai itu. Sementara dari KPK hadir Deputi Pencegahan Ardiansyah beserta tim.

Didi Ariadi dalam kesempatan itu menyampaikan, semoga rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh Deputi Pencegahan KPK RI ini, akan memberikan manfaat dalam rangka peningkataan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi khususnya di lingkungan Pemko Padang.

 “Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami sangat menyambut kegiatan ini. Karena menjadi bahagian dalam tuntutan reformasi birokrasi yang terus digulirkan. Salah satu sasaran utamanya mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dan hal ini juga sejalan dengan amanat Inpres No.5 tahun 2014 tentang percepatan pemberantasaan korupsi,” harap Didi dalam kegiatan yang dilangsungkan di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota Padang, Kamis (26/4) itu.

Diterangkannya, dalam aksi pencegahan korupsi Pemko Padang telah melakukan berbagai upaya. Baik yang bersifat edukatif, pengawasan maupun pengembangan sistem deteksi dini bagi aparatur pemerintah khususnya para pejabat penyelenggara negara.

“Kita berharap dengan upaya itu, tentu dapat menghindari tindakan-tindakan yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

Sementara tambahnya lagi, salah satu upaya yang dilakukan Pemko Padang terkait itu adalah, dengan mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas serta pemberian layanan kepada masyarakat yang semakin baik, transparan dan akuntabel. Kemudian diiringi pengendalian, pengawasan perencanaan dan penganggaran serta pengadaan barang/jasa, pengelolaan dana hibah dan bansos serta lainnya.

“Kami menyadari, bahwa sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah daerah seperti pelayanan perizinan, investasi, pembuatan KTP, IMB, transportasi, akta dan lain sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya korupsi. Untuk itu sangat diperlukan langkah-langkah pencegahan dalam mengantisipasinya. Diantaranya melalui perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, kelembagaan, proses dan prosedur SDM sekaligus melibatkan masyarakat dalam mendeteksi maupun mencegah terjadinya korupsi,” terangnya didampingi Kepala Inspektorat Corri Saidan.

Lebih lanjut Didi mengungkapkan, dalam rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tersebut, beberapa aksi dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Pemko Padang antara lain, seperti memaksimalkan dan menyempurnakan proses penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik serta bebas dari intervensi pihak luar melalui penerapan e-Planning dan e-Budgetting. Selanjutnya, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah mengadopsi dan mengimplementasikan pengadaan berbasis elektronik pada LPSE serta penggunaan e-Katalog.

Lalu melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang transparan dan profesional oleh DPMPTSP, penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang saat ini sudah berada di level 3. Setrta memperkuat sistem integritas pemerintah, membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

“Tak hanya itu, kita juga melaksanakan perbaikan pengelolaan SDM dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan, manajemen asset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah yang didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel. Terlebih melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan,” tandas mantan Kadiskominfo Padang itu mengakhiri.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK RI, Ardiansyah menjelaskan, salah satu upaya meminimalisir terjadinya potensi korupsi adalah dengan menetapkan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dimana dalam pemberantasan korupsi ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan.

“Diantara ketiga ini, upaya yang paling mudah dan efektif serta diharapkan memberikan hasil yang paling baik adalah pencegahan. Karena apabila korupsi dapat dicegah sejak awal, maka tidak akan terjadi dan tidak perlu ada penyelidikan, penindakan serta tidak perlu ada pengadilan perkara korupsi,” sebutnya.

Disebutkannya, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di 2018 ini, pihaknya ingin melihat sejauh mana upaya dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Padang, Pemkab Pesisir Selatan dan Pemkab Kepulauan Mentawai dalam pencegahan korupsi.

“Monitoring dan evaluasi ini tidak hanya sampai dalam pertemuan ini saja. Karena terus berlanjut dan berkesinambungan demi mencegah potensi rencana aksi korupsi terintegrasi di setiap pemerintah daerah. Kita berharap upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya yang dievaluasi sekarang dapat ditingkatkan dan diperdalam lagi,” cetusnya.

PADANG – Pemko Padang menjadi tuan rumah pelaksanaan Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Bertempat di ruangan Bagindo Aziz Chan Kompleks Balaikota Padang, acara tersebut diikuti 4 provinsi; Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten dan Kepulauan Riau, Kamis (26/4/2018).

Dikesempatan itu, Pjs Walikota Padang melalui Asisten Administrasi, Didi Ariyadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kementerian PANRB memilih Kota Padang sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018 Tahap 3.

Lebih lanjut dikatakan, melalui keutusan Menpan RB, di tahun 2018 Pemko Padang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaran Mal Pelayan Publik untuk percepatan peningkatan pelayanan publik. Yang mana saat ini dalam proses mewujudkannya.

 “Perlu melakukan terobosan penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu gedung guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan nyaman,” ujar Didi.

Ditambahkannya, referensi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang bagus sangat banyak dan beragam. Telah banyak success story atau best practices pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam hal pelayanan publik yang mungkin bisa di bagi di Workshop dan Coaching Clinic Pelayanan Publik ini.

“Pemko Padang dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih memerlukan pendampingan dari kementerian dan lembaga negara lainnya, terkhusus dari Kementerian PANRB,” tutur Didi.

Sementara itu Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB yang diwakili Sekretaris Deputi, Devi Anantha mengatakan, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan harus terus digiatkan, untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.

Hasil evaluasi akan digunakan untuk melakukan pemeringkatan kepada unit-unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia.

“Aspek krusial yang harus dimiliki dan diterapkan oleh penyelenggara pelayan publik adalah perihal Standar Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat,” ungkap Devi.

Melalui kegiatan selama dua hari ini (26-27 April), Devi berharap bisa menambah wawasan serta pengetahuan untuk peningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Workshop dan Coaching Clinic menghadirkan nasarasumber; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, serta Direktur Utama RSUD A.M. Parikesit Kutai Kartanegara.

PADANG - Pemerintah Kota Padang mencanangkan kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2018 secara serentak pada 104 kelurahan di 11 kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 11April sampai dengan 11 Mei mendatang sedangkan simbolis pencanangan dilakukan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 yang berlangsung di Lapangan Imam Bonjol, Kamis (26/4/2018).

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis mengatakan, kegiatan manunggal BBGRM memiliki daya ungkit yang luar biasa dalam pemberdayaan dan keswadayaan untuk pembangunan. Dengan anggaran sebesar Rp 35 juta per kelurahan terbukti mampu mewujudkan nilai pembangunan yang berlipat-lipat.

"Tahun 2018 ini diharapkan nilai swadaya masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya," kata Alwis.

Sebagai gambaran, pada tahun 2017 lalu, masing-masing kelurahan diberikan dana stimulan sebesar Rp. 35 juta atau total Rp. 3,6 milyar untuk 104 kelurahan. Dengan dana sebesar itu menghasilkan swadaya sebesar Rp. 3,4 milyar lebih atau naik 610,13 persen.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22

Pemko Padang mengambil momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 meningkatkan komitmen akuntabilitas, integritas dan profesionalisme serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sembari terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.

"Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini kita menguatkan komitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dengan meningkatkan akuntabikitas dan profesionalisme serta mewujudkan kesejahjteraan masyarakat," kata Pjs Walikota Padang Alwis.

Secara nasional, Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema: "Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis."

"Tema tersebut sesuai dengan semangat pembangunan di daerah baik yang sedang dilaksanakan maupun yang dalam perencanaan," imbuhnya.

Disamping itu, Pjs Walikota mengingatkan agenda besar yang dihadapi Kota Padang saat ini adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang adalah bagian dari tugas yang diembannya. Tentunya dengan dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat selaku pemilih dan yang terlibat dalam suksesi pilkada tersebut.

"Kepada seluruh ASN, saya ingatkan, untuk menjaga netralitas selama pilkada. Karena secara aturan sudah jelas ASN tidak dibenarkan menjadi juru kampanye atau memberi bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk tindakan tidak netral lainnya," tegas Alwis.

Pada upacara tahun kali ini bertindak selaku inspektur upacara Kapolresta Padang AKBP Yulmar Try Himawan. Selaku pelaksana upacara Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang.

Penyerahan Hadiah Camat dan Lurah Berprestasi

Dalam rangkaian upacara itu, dilakukan penyerahan tropi dan hadiah kepada pemenang lomba Kompetensi Camat, Kelurahan Berprestasi dan Lurah Berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2018.

Camat Nanggalo Teddy Antonius ditetapkan sebagai Camat Terbaik I Kota Padang, Terbaik II Camat Padang Utara Editiawarman dan Terbaik III Camat Padang Timur Ances Kurniawan.

Lurah Berprestasi Terbaik I diraih Lurah Gunung Pangilun Andi Amir, Terbaik II Lurah Lurah Padang Besi Sulastri dan Terbaik III Lurah Flamboyan Baru Ermawati.

Kelurahan Berprestasi Terbaik I diraih Kelurahan Ulak Karang Selatan, Terbaik II Kelurahan Aia Pacah dan Terbaik III Kelurahan Aia Pacah.

PADANG - Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri menjanjikan pendataan Potensi Desa (PODES) 2018 di sembilan kelurahan di Kecamatan Kuranji cukup 10 hari saja. Karena semua Lurah akan didampingi dan difasilitasi saat pengisian data, dengan dibantu seluruh Kasie di kecamatan.

Hal itu dikatakan Rachmadeny saat sosialisasi PODES 2018 oleh BPS Kota Padang di Aula Kantor Camat Kuranji, Rabu (4/2018). Sosialisasi itu diikuti seluruh Lurah dan Kasie di Kecamatan Kuranji.

Camat perempuan satu-satunya di Kota Padang tersebut menjelaskan, pendataan PODES sangat penting karena menyangkut dengan perencanaan pembangunan Kuranji kedepan. Oleh sebab itu, sebagai Camat ia bertanggungjawab dengan semua data kelurahan.

“Dengan adanya pendampingan dan fasilitasi saat pendataan, kualitas data yang dihasilkan disetiap kelurahan akan lebih baik,” ujar Camat yang akrab dipanggil Deny tersebut.

Deny menambahkan, dengan pendampingan dan fasilitasi terhadapa Lurah yang menjadi objek pendataan akan memperkuat koordinasi dengan pihak kecamatan, serta SKPD terkait juga bisa dilibatkan. 

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Rizal mengapresiasi kesepakatan yang dilakukan Camat dengan Lurah di Kecamatan Kuranji dalam menghasilkan data terbaik dalam PODES 2018.

“Kita juga selalu siap berkoordinasi terkait PODES ini, kapanpun dan dimanapun,” ungkap Rizal didampingi Fungsional BPS Kota Padang Alfid Junaidi.

Pelaksanaan PODES 2018 di 104 keluarahan di Kota Padang dilakukan secara serentak pada 2-31 Mei 2018. BPS Kota Padang mengerahkan 1500 orang petugas pendataan.

PADANG – Pendataan Potensi Desa (PONDES) tahun 2018 sangat diperlukan dalam pembangunan, sesuai dengan program Pemerintah pusat saat ini yang dikenal dengan program Nawa Cita yang fokus membangun pada daerah pinggiran.

Oleh karena itu, untuk mendukung program-program tersebut, perlu adanya data yang sumbernya ada di desa atau kelurahan. Pendataan PONDES ini dimulai 2 Mei dan berakhir pada 31 Mei 2018, data PONDES ini juga nantinya dimanfaatkan oleh Kementrian yang terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi ( Kasi ) Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Roby kepada lurah peserta sosialisasi di Aula Kantor Camat Lubuk Kilangan, Rabu siang (25/4/18).

Dalam sosialisasi tersebut Roby, juga mengatakan tidak semua data yang diinginkan ada pada kelurahan, setiap kelurahan pasti mempunyai data yang berbeda-beda.

Ketika melakukan pendataan oleh petugas dari BPS yang ditunjuk, mereka akan mendatangi masing-masing kelurahan dan memberikan kuesioner,”Kami mohon dukungan dan kerjasama pihak kelurahan untuk memberikan data yang akurat,”imbuh Roby yang juga pernah bekerja di daerah Papua.

Sementara itu Camat Lubuk Kilangan Yalmasril, sangat menyambut baik sekali Program Pendataan PONDES yang dilakukan oleh BPS,dengan adanya kegiatan pendataan potensi desa atau kelurahan ini, akan terdapat data potensi desa di masing-masing kelurahan.

“Kita berharap kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar, semua potensi di kelurahan terdapat datanya,”pungkas Yalmasril.

PADANG – Pemerintah Kota Padang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang  berkomitmen menyukseskan pendataan Potensi Desa (PODES) pada 2-31 Mei 2018 mendatang. Sebagaimana menyikapi hal itu, BPS Kota Padang telah mulai menggencarkan sosialisasi ke masing-masing kecamatan yang diikuti camat beserta lurah se-Kota Padang. Sosialisasi ini dilakukan mengingat pentingnya dukungan dan kerjasama camat terutama lurah selaku responden atau sumber data pada pendataan PODES nantinya.

“Pendataan PODES ini harus kita sukseskan. Karena data atau hasil yang diperoleh nanti akan menjadi acuan dan bermanfaat  khususnya bagi perencanaan pembangunan Kota Padang ke depan,” ujar Asisten I Bidang pemerintahan Setdako Padang, Vidal Triza kepada wartawan dalam jumpa pers di Media Center Pemko Padang, Rabu (25/4).

Mengingat pentingnya pendataan PODES tersebut, Vidal pun mengimbau kepada seluruh aparatur baik di pemerintah kelurahan dan kecamatan serta SKPD terkait mendukung  sepenuhnya. Yaitunya memiliki kesepahaman yang sama dengan BPS dan membantu apa saja yang dibutuhkan BPS dalam pendataan nantinya.

“Maka itu diharapkan keseriusan kita semua menyikapinya dengan memberikan data yang akurat kepada Tim BPS dalam pendataan PODES nanti. Sebab, akurasi data yang diberikan kepada petugas pendataan sangat menentukan sekali, untuk lebih memacu pembangunan Kota Padang ke depan,” imbuhnya dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala BPS Kota Padang, Rizal itu.

Rizal juga menjelaskan, pada pendataan PODES ini, petugas dari BPS Kota Padang akan menghimpun data dan informasi berbagai potensi setiap kelurahan di Padang. Diantaranya terkait potensi sosial, ekonomi, infrastruktur sekaligus sumber daya manusia dan sumber daya alam serta informasi lainnya.

“Data PODES itu nantinya menjadi bahan yang penting terutama sebagai acuan bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum atau bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu," terangnya.

Selain itu tambahnya lagi, kegiatan ini sekaligus juga untuk evaluasi program-program pemerintah yang sudah diluncurkan sebelumnya di masing-masing kelurahan.

“Karena dalam berbagai pembangunan ke depan, sangat diperlukan data potensi desa yang nantinya menjadi rujukan untuk pemberian dana pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat yang bergantung dari hasil PODES ini,” cetusnya dalam jumpa pers yang dipandu Kabid KSP Dinas Kominfo Padang, Swesti Fanloni itu.

PADANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mengupayakan penguatan Komisi Penilai Amdal agar terwujud Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berkualitas. Salah satu upaya itu adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Dokumen Lingkungan.

Menurut Kepala DLH Kota Padang, Al Amin, penguatan kapasitas Komisi Penilai Amdal merujuk pada Permen LH Nomir 15 Tahun 2010 tentang persyaratan dan tata cara lisensi komisi penilai Amdal. Hal itu merupakan prasyarat untuk memperoleh lisensi yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kita berharap dengan kegiatan ini tercapai keselarasan pembangunan dan meminimalisir dampak lingkungan dengan meningkatkan kemampuan mendeteksi dan memprediksi dampak terkecil," papar Al Amin saat membuka Bimtek

Ia menyebut, ditemukannya pelanggaran - pelanggaran baik terhadap Dokumen Amdal maupun kondisi ril dampak lingkungan itu sendiri karena kemampuan mendeteksi dan memprediksi tersebut.

 "Jika diantisipasi dan disinergikan lebih dini setiap aktifitas pembangunan tentunya manfaat positif pembangunan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Penegakkan Hukum DLH Mairizon membeberkan, hasil  sepanjang 2018 telah ditemukan 16 perusahaan di Kota Padang yang melanggar amdal dan diberi teguran tertulis. Satu diantaranya disanksi pemulihan kembali karena pencemaran berat lingkungan dan mendapat teguran dengan pemaksaan pemerintah.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh tim teknis Amdal, UKL-UPL dan pengawas lingkungan dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas, Dr. Ardinis Arbain dengan materi "Pengantar Prakiraan Dampak".

PADANG – Dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2018 (HKBN) yang jatuh pada 26 April esok, Pemko Padang menggelar simulasi bencana secara serentak di seluruh wilayah di Kota Padang. Tepatnya, pukul 10 pagi.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Padang Imral Fauzi mengimbau seluruh warga Kota Padang untuk mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana di tempat masing-masing. “Jika mendengar suara sirine pada jam tersebut, segera lakukan tindakan penyelamatan diri,” ujar Imral.

Dijelaskan Imral, simulasi kesiapsiagaan bencana perlu untuk diiukuti agar kita mengetahui tindakan dan langkah apa saja yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Serta, resiko dan ancaman apa saja yang disebabkan oleh bencana itu sendiri.

Imral menambahkan, HKBN 2018 tingkat Kota Padang langsung dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dengan melibatkan peserta yang berjumlah 100 ribu orang, yang berasal dari unsur TNI, Polri, fasilitator dari BASARNAS, BPBD, FKSB, RAPI, TAGANA, SENKOM, KSB, ORARI, KOGAMI, Jemari Sakato, Rumah Zakat Sumbar, DRRI, FPRB, Dompet Dhuafa, SCB, DRRI, RBR, KOSBEMA, ACT, HET RP2B, dan penggiat kesiapsiagaan bencana lainnya.

“Dalam menghadapi bencana, kita harus siap untuk selamat. Mari kita ikuti simulasi bencana ini,” ajak Imral.

BATUSANGKAR - DPRD Kota Padang mengadakan seminar dan lokakarya tentang efektifitas pengawasan menentukan keberhasilan Pilkada Kota Padang Tahun 2018. Seminar dilaksanakan di Hotel Emersia Batusangkar, mulai tanggal 23 sampai dengan 28 April 2018.

Demikian penjelasan Kabag Administrasi Sekretariat DPRD Kota Padang, Yuska Librafortunan selaku PPTK pada wartawan lewat ponsel Senin (23/4).

Keberhasilan dan kegagalan pilkada seringkali ditentukan banyak faktor dan aktor. Diharapkan badan pengawasan pemilu (Bawaslu) hendaknya menjadi leading sector yang mensinergikan seluruh potensi daerah dalam mewujudkan efektifitas pengawasan menentukan keberhasilan Pilkada Kota Padang Tahun 2018.

Menurutnya, kegiatan tersebut mengacu pada penjelasan tersebut, Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

Kekuatan dan kelemahan atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya  komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi atau paksaan dan iming-iming atau bujukan, jabatan, barang, dan uang atau money politics, jelasnya.

Keterbatasan kewenangan Bawaslu dapat dilihat dari keterbatasannya mulai dari menerima laporan sampai dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang. Keterbatasan kewenangan inilah yang membuat proses penegakan hukum pemilu khususnya penindakan di bidang tindak pidana pemilu dirasakan oleh berbagai pihak masih sangat kurang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Tentunya akan sangat berbeda bila Bawaslu diberi kewenangan secara utuh dalam penanganan dan menindakan pelanggaran pidana politik (pidana pemilu) yang dimulai dari temuan pelanggaran/ penerimaan laporan pelanggaran, penyidikan, dan penuntutan hingga pada penetapan hukuman.

Mengenai penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani dalam sistem peradilan pidana.

Rekomendasi pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU, dan rekomendasi pelanggaran kode etik disampaikan ke DKPP. Dalam pelaksanaan kewenangan ini, hasil pengawasan pemilu selama kurun waktu 2010-2014 telah menunjukkan peran aktifnya pengawasan.

Hal itu ditandai oleh banyaknya rekomendasi yang disampaikan Bawaslu kepada KPU dan DKPP dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Kerangka Kelembagaan Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur.

Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu.

SAWAHAN - Komisi IV DPRD Padang, dipimpin Maidestal Hari Mahesa mengadakan rapat dengar pendapat dengan Baznas Kota Padang laksanakan pertemuan di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (23/4).

Ketua Komisi IV yang akrab dipanggil Esa ini mempertanyakan SK pada Epi Santoso karena ia salah satu pengurus partai politik di Kota Padang. Sementara dalam UUD sudah mengatur bahwa pengurus partai tidak diperbolehkan menjabat suatu pimpinan lembaga tertinggi.

Sementara Walikota menunjuk dan meng-SK-kan-Epi Santoso sebagai pimpinan dan jelas menyalahi aturan namanya, terang Esa.

Dalam pertemuan Komisi IV DPRD Padang  dipimpin Ketuanya, Maidestal Hari Mahesa. Esa mempertanyakan soal Surat Keputusan Kepengurusan Baznas Kota Padang oleh Walikota Padang. Selain itu Ketua DPC PPP Kota Padang ini juga menanyakan program kerja dari Baznas dan pemecatan pegawai Baznas, tanpa konfirmasi kepada mereka.

Kemudian Esa menyoalkan program yang ada seperti penyaluran zakat kepada siapa saja, modal usaha ke kelompok mana saja dan persoalan lainnya. Ini disinggung karena sudah banyak laporan masyarakat terkait lembaga ini tidak sesuai dengan aturan.

Sementara Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, Epi Santoso menyampaikan SK Kepengurusan pimpinan Baznas saat ini keberadaannya ada di Kesra Kota Padang. Tentu jika Komisi IV DPRD menerima menunggu nanti akan kita serahkan.

Epi Santoso mengaku hanya bekerja tentu ada SK dan sesuai aturan dari Pusat. Jika tidak ada SK bagaimana kita bergerak.

Epi Santoso menjelaskan tentang siapa penerima zakat dan modal usaha yaitu masyarakat yang berhak menerimanya.

Pihaknya tidak pernah menyalurkan zakat kepada warga yang serba ada, namun hanya menyalurkan kepada fakir, miskin, amil, fi sabilillah dan lain sebagainya. Tentang pemecatan pegawai Baznas tanpa sepengatahuan mereka itu tidak benar informasinya, jelas Epi.

" Jika mereka tidak salah, kenapa pegawai kita berhentikan, " ujar Epi kepada wartawan usai pertemuan di DPRD. Epi Santoso menerangkan, pegawai yang dipecat beberapa waktu lalu ialah karyawan yang menggunakan dana Baznas tanpa pemberitahuan dan izin.

Menurut Epi Santoso, sesuai aturan, karyawan yang melakukan hal itu bisa diberhentikan. Kemudian tentang voucher belanja bagi warga pada bulan suci ramadhan nanti, saat ini belum bisa dipastikan, sebab jumlah anggaran yang ada tidak cukup dalam penyalurannya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa tidak puas dengan jawaban pimpinan Baznas, sebab data yang diberikan belum akurat dan pertemuan bersama Baznas akhirnya diundur pada Senin (30/4) nanti.

PADANG - Pemko Padang mendukung kesepahaman PDAM Kota Padang dengan Fakultas Teknik Universitas Andalas untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar intake sumber air baku. Kesepahaman tersebut akan ditingkatkan dengan perjanjian kerjasama dalam berbagai kegiatan seperti penanaman pohon dan pemeliharaannya serta membuat hutan percontohan.

Dalam rangka peringatan Hari Air Sedunia dan perayaan Hari Bumi yang jatuh hari ini, Minggu (22/4/2018) kesepahaman antara keduanya menjadi momentum penguatan komitmen. Semua elemen terlibat untuk menjaga keseimbangan di planet bumi dan menjaga air sebagai sumber kehidupan.

"Hal ini sudah menjadi issu mendunia, bukan saja di tingkat lokal. Untuk itu mari kita pertahankan kondisi alam kita yang masih baik dan mencegah kegiatan - kegiatan yang merusak lingkungan," papar Sekretaris Daerah Kota Padang, Ir. Asnel, M.Si saat pencangan peringatan Hari Air dan Perayaan Air Bumi di Intake Palukahan, Balai Gadang Koto Tangah pagi tadi.

Menurut Asnel, PDAM selaku pengguna sumber air baku dan mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan yang berkepentingan dalam studinya menjadi motor pertama dalam menjaga kondisi air. Dengan demikian akan ada aksi nyata dengan penanaman pohon dan memeliharanya serta berinovasi membentuk hutan produksi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat nantinya.

"Perayaan Hari Bumi diharapkan tidak seremonial belaka, tetapi menjadi aksi nyata dalam penyelamatan planet yang kita tinggali ini," tukuk Sekda.

Diamini Direktur Utama PDAM Kota Padang, Edwar terkait adanya Memmorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Universitas Andalas tersebut. Menurutnya, PDAM berencana mengembangkan hutan produksi dan melakukan penanaman pohon di sekitar intake. Dalam hal ini PDAM merangkul mahasiswa jurusan Teknik lIngkungan Fakultas Teknik Unand.

"Adanya kerjasama ini akan menguatkan komitmen untuk penyelamatan lingkungan dan keseimbangan alam terutama di sekitar sumber air baku," sebut Edwar.

Dia menambahkan, selain konsisten penyelamatan alam di sekitar intake, PDAM juga terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sekitar 25 persen masyarakat yang belum terlayani air bersih PDAM diharapkan bisa terlayani sehingga target awal pelayanan 80 persen bisa direalisasikan.

"Diharapkan tahun - tahun mendatang PDAM bisa merealisasikan target sehingga 80 persen masyakat bisa menikmati layanan air berdih PDAM," tukasnya.

Diisi dengan kegiatan penanaman pohon, penandatanganan naskah kerjasama PDAM Kota Padang dengab Fakultas Teknik Universitas Andalas.

Ungkapan senada terkait menjaga keseimbangan hutan dan sumber air baku, juga disampaikan Dekan Fakultas Teknik Unand, Insanul Kamil, MT. Dekan juga didampingi Ketua Jurusan Teknik Lingkungan serta mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL).

Hadir dalam kesempatan ini Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) V, Sekretaris Kecamatan Koto Tangah, tokoh masyarakat Dewan Pengawas PDAM serta Kepala Bagian Humas Kota Padang Imral Fauzi.

Banjarnegara-
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si., pada Minggu (22/4/2018) meninjau kondisi korban gempa Kalibening Banjarnegara.

Dengan didampingi Danrem 071/Wk Kolonel Kav Dani Wardhana, S.Sos., M.M., Askasdam IV/Diponegoro, para Dan/Ka Balak Aju Kodam IV/Diponegoro, dan Dandim 0704/Bna, Pangdam IV/Diponegoro meninjau secara langsung kondisi warga masyarakat dan bangunan rumah warga maupun sarana dan prasarana lain yang ada di lokasi korban gempa Kalibening Banjarnegara.

Gempa bumi yang terjadi di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara pada Rabu (18/4/2018) pukul 13.28.35 WIB berkekuatan 4,4 SR, Lintang 7,21 LS, Bujur 109.65 BT, kedalaman 4.Km ini, mengakibatkan kerusakan infrastruktur bangunan rumah, fasilitas umum dan korban jiwa meninggal dunia serta luka.

Korban meninggal dunia 2 orang atas nama Asep (13) warga Desa Kasinoman dan Ny. Kasri (100) warga Dusun Bakalan Desa Kertosari. Korban luka 21 orang dan hingga saat ini jumlah pengungsi yang terdata 908 KK atau 3,506 jiwa. Desa Kasinoman (314 KK, 1.293 jiwa), Desa Kertosari (178 KK, 534 jiwa), Desa Plorengan (46 KK, 168 jiwa), Desa Sidakangen (151 KK, 613 jiwa), Desa Kalibening (48 KK, 180 jiwa), Desa Karanganyar (149 KK, 650 jiwa), Desa Majatengah (4 KK, 15 jiwa), Desa Kalisat Kidul (18 KK, 53 jiwa).

Dandim 0704/Bna Letkol Inf Bagas Gunanto, A.Ks., mengatakan bertambahnya jumlah pengungsi dikarenakan adanya sanak saudara atau kerabat yang tinggal diluar kota kembali ke desanya untuk menengok keluarga yang terdampak bencana.

Sedangkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak antara lain, bangunan rumah di Desa Kertosari 44 unit rusak berat, Desa Kasinoman 94 unit (Rusak Ringan 48 unit, Rusak Sedang 16 unit, Rusak Berat 30 unit),  Desa Plorengan 52 unit (Rusak Ringan 40 unit, Rusak Sedang 7 unit, Rusak Berat 5 unit),  Desa Sidakangen 11 unit (Rusak Ringan nihil, Rusak Sedang 8 unit, Rusak Berat 3 unit), jumlah total rumah yang rusak 201 unit (Rusak Ringan 88 unit, Rusak Sedang 31 unit, Rusak Berat 82 unit).

Sedangkan fasilitas umum, 1 unit Masjid di Desa Plorengan, 1 unit Masjid di Desa Kertosari, 1 unit Masjid di Desa Kasinoman, 1 unit Mushola di Desa Kasinoman, Gedung SMPN 2 Kalibening dan SDN 1 Kasinoman.

Disamping itu, Dandim 0704/Bna juga menyampaikan personel yang terlibat dalam tanggap darurat pasca gempa Kalibening 843 orang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD Banjarnegara dan Pekalongan, Dinkes, organisasi kemasyarakatan dan pemuda serta organisasi sosial dan relawan.

"Dalam tanggap darurat pasca gempa ini, upaya dan tindakan yang telah dilaksanakan menyiapkan personel dan material, mendirikan dapur umum, mendirikan pos kesehatan, menyiapkan tempat-tempat pengungsian, dan meleksanakan kegiatan rapat koordinasi bersama unsur terkait dalam pelaksanaan penanganan di lokasi yang terdampak bencana," ujarnya.

Untuk dukungan logistik, lanjutnya. Kebutuhan pokok untuk para pengungsi terpenuhi dari sumbangan para donatur dari berbagai kalangan masyarakat serta instansi.

"Untuk logistik, masih ada beberapa kebutuhan pokok yang diperlukan seperti air mineral, beras, minyak goreng, lauk pauk, alat tidur, tikar, selimut, alat mandi, detergen, LPG, perlengkapan bayi, terpal, susu balita serta pampers dewasa dan bayi," ungkapnya.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.M., dalam peninjauannya menyampaikan kedatangannya ke lokasi bencana alam gempa untuk melihat sebagaimanakah situasi dan kondisi masyarakat yang terdampak gempa dan untuk memastikan perlakuan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa ini.

"Alhamdulillah, saya dapat melihat secara keseluruhan di masing-masing titik. Hampir seluruh komponen dan elemen masyarakat yang ada diwilayah ini, membantu mengatasi masalah awal yang ada di daerah ini," terang Pangdam IV/Diponegoro.

Terkait dengan instruksi dalam penanganan tanggap darurat pasca gempa ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemda dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Banjarnegara untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki untuk bisa mempercepat proses evakuasi kemudian membersihkan rumah-rumah yang hampir semua rumah dan bangunan yang ada kondisinya sangat parah.

"Membantu pengungsi supaya dalam tinggal di rempat pengungsian ini tidak ada permasalahan. Alhamdulillah bantuan dari semua komponen masyarakat luar biasa, baik dalam membantu membersihkan bangunan maupun membantu masyarakat pengungsi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama dalam jumpa persnya, Pangdam IV/Diponegoro mengungkapkan untuk mempercepat pemulihan disini, TMMD tidak menutup kemungkinan dapat dialihkan disini. Dan dapat pula melalui Bhakti TNI ataupun Karya Bhakti, akan difokuskan di daerah seperti ini.

"Disini kita akan lakukan kegiatan karya bhakti secepatnya. Nanti Kodam juga akan kerahkan disini, karena ini bukan pekerjaan jangka pendek tetapi jangka panjang dan harus terus melaksanakan bantuan," terangnya.

Tentang Relokasi, Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan, semua yang sudah direncanakan pemda pasti kita dukung, termasuk misalkan ada relokasi. Akan tetapi, mengingat dan melihat kondisi daerah sini juga, harapannya semua seperti ini.

"Relokasi kok kayanya sangat sulit, semua daerah relatif sama, cuma kita mendorong supaya dalam relokasi rekonstruksi nanti, konstruksi-konstruksi yang akan dibangun betul-betul sesuai konstruksi untuk menahan bencana. Masyarakat yang di edukasi untuk bisa membangun ini," katanya.

"Ya memang biayanya mahal, tapi apa boleh buat. Tapi kan ada bangunan-bangunan yang ada tidak membutuhkan biaya besar tapi tahan gempa, seperti yang sudah ada di wilayah Yogyakarta," terangnya.

Disamping hal tersebut, Pangdam IV/Diponegoro juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar tetap waspada dan berhati-hati serta masyarakat diminta mengikuti semua petunjuk dari petugas yang ada dilapangan.

"Insya Allah, kalau kita semua mengikuti petunjuk dan arahan petugas dilapangan, korban yang tidak perlu bisa kita hindari," pungkasnya.

PADANG - Direktorat Narkoba Polda Sumatera Barat menangkap 11 pengedar narkoba dalam pengungkapan kasus yang dilakukan pada jangka waktu dari tanggal 1 sampai dengan 16 April 2018.

Pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan didalami oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Barat hingga akhirnya terungkap kasus 11 pengedar narkoba tersebut.

“Kesebelas pelaku ini ditangkap dalam tujuh kasus berbeda dan merupakan pemain baru,” kata Direktur Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Kumbul KS didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Rabu (18/4).

Berdasarkan salah seorang tersangka perempuan berinisial T, sebelumnya dia bekerja sebagai satpam pada sebuah kantor besar di Padang. Baru dua bulan ini tersangka menjadi tukang ojek dan mengedarkan narkoba. Dia tertangkap bersama I di Bandar Buat.

Menurut Kabul yang baru pulang dari  luar negeri dalam rangka Penegakan Narkoba Internasional di Belanda dan Prancis, pengungkapan kasus narkoba tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan peredaran narkoba oleh jaringan Aceh.

Berdasarkan informasi tersebut, petugas mengembangkan kasus dan berhasil menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 30,67 gram dan ganja seberat 12 kilogram.

Ia menjelaskan ada dua pengungkapan kasus yang menonjol yakni penangkapan di kawasan Lubuk Minturun dan kawasan Tunggul Hitam Kota Padang. Di dua lokasi itu petugas menyita barang bukti dalam jumlah yang cukup besar.

Kumbul mengatakan petugas menangkap dua pria berinisial H (31) dan N (48) di depan sekolah di kawasan Lubuk Minturun Kecamatan KotoTangah pada hari Minggu (15/4).

Bersama kedua pelaku, petugas menyita barang bukti berupa ganja seberat 11,5 kilogram. Pelaku mengaku barang haram itu didatangkan dari Meulaboh Provinsi Aceh melalui jalur darat.

“Kedua tersangka bertemu dengan pemilik barang lalu membeli barang haram itu, kemudian pemiliknya menjatuhkan 11,5 kilogram itu di salah satu tempat yang dijanjikan bersama,” katanya.

Kumbul menjelaskan bahwa kedua tersangka ini merupakan jaringan antar provinsi. Mereka membawa barang itu dari Aceh lalu mengedarkan di Kota Padang.

“Kita terus melakukan pengembangan  kasus sabu untuk mencari orang yang memasok barang tersebut,” katanya.

Selain itu Direktorat Narkoba Polda Sumbar menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu di Kota Padang. Tersangka ditangkap pada Senin (9/4) di jalan Polonia Air Tawar Barat Kota Padang, bersama tersangka petugas menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 20,37 gram.

Para pelaku ini merupakan bandar yang juga mengedarkan barang haram tersebut di kawasan Kota Padang. Beragam latar belakang pekerjaannya sebelum mengedarkan narkoba mulai dari nelayan, buruh, ojek, sopir dan sekuriti, jelas Syamsi.

Seluruh pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal enam tahun dan maksimal seumur hidupeluruh pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal enam tahun dan maksimal seumur hidup.

PADANG - Tim badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang manerima kunjungan rombongan Banggar DPRD Agam dan diterima oleh Yulisman di ruang konsultasi DPRD Kota Padang, Selasa (17/04),

Rombongan Banggar dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman, Lazuardi Erman beserta anggota Banggar dan Sekretariat.

Kunker Banggar DPRD Agam ke DPRD Kota Padang ini terkait tentang study komperatif tentang sistem penganggaran kegiatan melalui APBD.

Dalam diskusi beberapa anggota Banggar mengajukan beberapa pertanyaan seperti, Drs. Feri Adrianto meminta informasi terkait berapa besaran PAD Kota Padang sektor perimbangan yang menyumbang terbesar. Regulasi apa saja yang memberikan penyumbang PAD terbesar.

Sedangkan Syafruddin, menanyakan masalah BLUD potensi peningkatan PAD bagaimana pembenahan Pemda terhadap RSUD.

Yuliaman bersama instansi terkait menyebutkan, Kota Padang memiliki 11 Kecamatan dan 104 kelurahan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Kota Padang tidak memiliki banyak sumber daya alam (SDA) yang kaya seperti kabupaten dan kota lainnya di Sumbar namun Kota Padang berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pada sektor SDM dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Terkait PAD yang berasal dari PBB dan Pajak Rumah Makan, Kota Padang telah berupaya mencari solusi dan terobosan diantaranya, menyempurnakan regulasi/aturan, melakukan update data pajak wajib pajak, pelaksanaan berbasis dunia usaha, peningkatan pelayanan wajib pajak serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

Kunker lembaga DPRD Agam merupakan agenda yang sudah disiapkan melalui rapat Badan Musyawarah dan akan berlanjut dengan agenda lain, jelas pimpinan rombongan.

PADANG – Berdasarkan hasil survey Great Hansin Earthquake 1995 di Jepang, 35% korban yang selamat dari bencana gempa diselamatkan oleh diri sendiri, 31% diselamatkan anggota keluarga, 28,1% oleh teman atau tetangga, 2,6% oleh orang lewat, 1,7% oleh Tim SAR, dan sebesar 0,9% oleh yang lainnya.

Dengan demikian, diperlukan pemahaman dan kesadaran semua orang terhadap karakteristik bencana dan resikonya. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana, latihan simulasi bencana dengan teratur, serta menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Edi Hasymi di ruangan PPID Pemko Padang, Selasa (17/4/2018), dalam rangka persiapan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang akan dilaksanakan pada 26 April bulan ini.

Lebih lanjut dijelaskan, momen Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun ini bertujuan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas semua pihak terkait kesiapsiagaan. Jadi, siaga bencana harus dimulai dari diri sendiri, keluarga dan komunitas.

“Dalam menghadapi bencana, kita harus siap untuk selamat,” ujar Edi.

Dengan demikian, HKB 2018 menggelar simulasi evakuasi mandiri serentak se-Kota Padang pada 26 April 2018, pukul 10.00 WIB di kantor masing-masing instansi, seperti sekolah, kampus, rumah sakit, kantor pemerintah, dan lokasi dimana masyarakat berada. Selain itu, juga diadakan uji sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan keluarga.

Peserta HKB 2018 ditargetkan berjumlah 100 ribu peserta, dengan melibatkan TNI, Polri, serta fasilitator dari BASARNAS, BPBD, FKSB, RAPI, TAGANA, SENKOM, KSB, ORARI, KOGAMI, Jemari Sakato, Rumah Zakat Sumbar, DRRI, FPRB, Dompet Dhuafa, SCB, DRRI, RBR, KOSBEMA, ACT, HET RP2B, dan penggiat kesiapsiagaan bencana lainnya.

PADANG - Bulan Bhakti HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-67 di Kota Padang diisi dengan berbagai kegiatan yang dipusatkan di Klinik Cemara PKBI Seberang Padang, Padang Selatan, Selasa (17/3/2018). Pelayanan mulai dari pemasangan KB IUD dan implant, pelayanan KB suntik serta kondom, pelayanan KB terpadu plus IVA, pemeriksaan ibu hamil, imunisasi hingga memberikan santunan kepada dhuafa.

Walikota Padang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Heryanto Rustam menyambut baik kegiatan itu.

Heryanto mengatakan, paksanaan bhakti IBI di Kota Padang akan mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) untuk pelayanan KB. Di samping itu IBI akan sangat membantu dalam penanganan gizi kurang dan rawan kesehatan serta menekan angka kematian bayi dan ibu hamil.

"Bhakti IBI di Padang sangat membantu mendorong peserta KB bagi PUS dan menangani gizi kurang bayi dan ibu hamil," kata Heryanto Rustam.

Pemko Padang juga menyambut gembira pencanangan Bulan Bhakti IBI tahun ini mengambil tema "Melalui Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan Kita Tingkatkan Kualitas dan Pemertaan Pelayanan KB Terutama di Wilayah Kampung KB". Tema itu menurut Heryanto, sesuai dengan target pemerintah. Sedangkan IBI adalah ujung tombak terhadap keberhasilan pencapaian target itu.

"IBI menjadi ujung tombak dalam pencapaian target dalam pelayanan KB Kesehatan dan dalam penekanan angka kematian ibu," tukasnya.

Sementara itu, Ketua IBI Cabang Padang Ismaniar menyampaikan, digelarnya Bulan Bhakti IBI ini dimaksudkan meningkatkan kesadaran dan perilaku keluarga dalam pelayanan KB,meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu balita khususnya dari keluarga pra sejahtera, serta memantapkan peran anggota IBI dalam pelayanan kebidanan, pelayanan KB dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

"Kegiatan ini kita maksudkan untuk meningkatkan kualitas dan peranan anggota IBI sekaligus menyadarkan masyarakat tentang perilaku pelayanan KB kesehatan," kata Ismaniar.

Adapun pelayanan yang dilaksanakan disamping pencanangan Bulan Bhakti Sosial IBI adalah pelayanan KB, penyerahan santunan dan bazaar.

PADANG - Akhirnya sembilan fraksi DPRD Kota Padang menyetujui rancangan peraturan daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017 menjadi peraturan daerah Kota Padang pada rapat paripurna DPRD Kota Padang, Senin (16/4).

Selanjutnya risalah rapat paripurna tentang LKPj tersebut disampaikan oleh Walikota Padang kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.

Walikota Padang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017 dalam rapat paripurna Senin (2/4). LKPj ini disampaikan Sekda Padang, Asnel dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang, Asrizal.

"Penyampaian LKPJ Walikota Padang 2017 ini guna memenuhi ketentuan formal sebagai wujud nyata bentuk akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintah oleh kepala daerah pada DPRD sebagai institusi resmi yang mewakili masyarakat," ungkap Asnel saat penyampaian secara resmi.

Tujuan penyampaian LKPj ini, jelas Asnel, dalam rangka pengiatan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud UU No 23 Tahun 2014, sekaligus melakukan evaluasi atas kelemahan-kelemahan pelaksanaannya.

Sehingga, otonomi daerah yang telah dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Khususnya dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya yang ada di daerah.

Dalam nota penyampaiannya LKPj itu, Asnel menyebut, realisasi pendapatan daerah Pemko Padang tahun anggaran 2017 sebesar Rp2,092 triliun atau 96,10 persen dari target Rp2,177 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian, dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara, belanja daerah dengan realisasi Rp1,9 triliun atau 84,91 persen dari target Rp2,3 triliun yang terdiri dari belanja langsung realisasi Rp1,016 triliun atau 79,45 persen dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar 91,49 persen.

Ia mengatakan, tujuan penyampaian LKPj 2017 ini, supaya dapat dievaluasi oleh DPRD terkait kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat lebih baik di masa depan.

Adapun penyampaian LKPj terkait dengan pemanfaatan keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan selama 2017, Kota Padang telah menerima berbagai penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Berdasarkan penyampaian LKPj tersebut, Asnel mengharapkan telaah dan tanggapan serta saran dari DPRD untuk pemerintah yang lebih baik ke depannya. "Tentunya, juga sebagai informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 ke masyarakat setempat," sebut mantan kepala BKD Padang ini.

Sementara itu, Asrizal mengatakan, penyampaian LKPj Walikota Padang 2017 tersebut terselenggara berdasarkan keputusan rapat pimpinan dan Bamus.

"Ini nanti akan ditanggapi dan dilakukan pembahasan mendalam serta dievaluasi dan perbaikan di tahun anggaran 2018," katanya.

PADANG - Sebanyak 536.045 DPS akan ditetapkan jadi DPT oleh KPU Kota Padang pada hari Rabu (18/4) sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Hasil koordinasi KPU Kota Padang dengan Disdukcapil Kota Padang ditemukan 10.000 warga Padang yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Sudah jelas mereka ini belum memperoleh identitas sebagai warga Kota Padang sebagian besar merupakan golongan pemula, jelas Yusrin Trianda Putra, Divisi Sosial KPU Kota Padang pada rapat kerja Komisi I DPRD Kota Padang, Senin (16/4).

Pemutakhiran data sudah dilaksanakan pada 11 kecamatan  untuk mencapai angka 10.000 lebih. Harapannya seluruh masyatakat dan pihak terkait memahami kerja KPU dan sudah beberapa kali dilakukan  penjelasan tentang hal itu dengan Pemko Padang dan DPRD Kota Padang, urai Yusrin.

Terkait sosialisasi telah mencapai 40 persen dan ia mengakui belum melakukan sosialisasi untuk tingkat kecamatan dan kelurahan. KPU Kota Padang janji akan melakukan sosialisasi sebanyak dua kali ke kecamatan dan kelurahan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan.

Sementara sosialusasi untuk tingkat Kota Padang akan dilakukan sebanyak 25 kali dengan kerjasama yang sudah dibuat kesepakatan, seperti asosiasi ilmu politik di Indonesia, organisasi wanita dan profesi lainnya.

Sosialisasi masif sudah dilakukan, sesuai jadwal tanggal 21 April mendatang akan diadakan gerakan nasional untuk pemilu legislatif.

PADANG –Rapat Desk Pilkada Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018  dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Kota Padang Vidal Triza, diikuti Pimpinan OPD Pemko Padang, DPRD Kota Padang, KPU Kota Padang dan Panwaslu Kota Padang.

Menurut Wahyu Iramana Putra yang mewakili DPRD Kota Padang, persoalan DPT sangat serius menentukan kualitas hasil pilkada Kota Padang tahun 2018. Untuk itu masalah ini harus segera dituntaskan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Muhammad Sawati mengatakan, proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kota Padang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 2 Tahun 2017. Jadi, tidak ada persoalan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada mendatang.

Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) DPT terakhir hasil sinkronisasi dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).

“Coklit tersebut menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dan pada tanggal 18 bulan ini akan ditetapkan DPT untuk Pilkada Kota Padang,” ungkap Sawati setelah pelaksanaan Rapat Desk Pilkada Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 di Ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Jumat (13/4/2018).

Saat ini, KPU Kota Padang sedang menyempurnakan DPS dengan mengerahkan 1.704 orang petugas serta TPS di seluruh kelurahan. Selain itu, KPU juga mengharapkan partisipasi masyarakat yang belum terdata untuk melaporkan ke KPU atau petugas yang ada di lapangan.

“Namun, bila ada data yang dianggap tidak valid, kita bersedia untuk memperbaikinya. Tentunya, hal itu dalam bentuk rekomendasi dari Panwaslu atau perintah dari KPU Pusat”, tambah Sawati.

Rapat Desk Pilkada Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018  dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Kota Padang Vidal Triza, diikuti Pimpinan OPD Pemko Padang, DPRD Kota Padang, KPU Kota Padang dan Panwaslu Kota Padang.

Rapat tersebut juga membahas tahapan pelaksanaa Pilkada, termasuk proses sosialisasi, DPT, jadwal kampanye, jadwal debat publik, temuan Panwaslu dan tentang Pilkada badunsanak.

Kelestarian Adat dan Budaya Minangkabau Terus Dijaga di Padang

PADANG - Kelestarian adat dan budaya Minangkabau senantiasa dijaga di Kota Padang, Sumatera Barat. Hal itu terlihat dari masih  terjaga dan terimplementasinya hasil peninggalan sejarah para pendahulu tersebut dalam pola kehidupan masyarakat sehari-hari.

Demi meningkatkannya lagi, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kali ini menggelar Lomba Petatah Petitih Minang dan Baju Kurung Basiba yang dilangsungkan di objek wisata Pantai Air Manis, Sabtu (14/4) pagi.

Kepala Disbudpar Kota Padang, Medi Iswandi mengatakan, selaku warisan yang sangat berharga dan bersejarah adat dan budaya memang harus dijaga kelestariannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat terutama bagi kalangan generasi muda.

“Beragam adat dan budaya yang kita miliki harus kita warisi, dan jangan sampai kita lupakan meskipun zaman terus berubah,” ujar Medi sewaktu mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang membuka secara resmi dua perlombaan tersebut.
Seperti diketahui, Lomba ini merupakan yang keempat kali dengan digelar tiap tahunnya oleh Disbudpar Kota Padang yang juga didukung Pemerintah Kecamatan Padang Selatan.

“Jadi di samping potensi kekayaan alam, adat dan budaya kita di Minangkabau juga dikenal secara nasional bahkan mancanegara. Maka itu, kami sangat menyambut baik lomba ini demi mendukung kelestarian adat dan budaya Minangkabau di Kota Padang sehingga tak lekang oleh waktu dan zaman,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Padang Selatan Fuji Astomi menyebutkan, lomba ini terselenggara berkat dukungan unsur Forkopimka, tokoh masyarakat, ninikmamak, bundokanduang dan elemen terkait di kecamatan setempat. Lomba ini diikuti para generasi muda perwakilan antar kelurahan se-Kecamatan Padang Selatan.

“Tujuan utama lomba ini tidak sekedar mencari yang terbaik saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana adat dan budaya Minangkabau itu dapat dilestarikan bagi semua masyarakat khususnya generasi saat ini. Maka itu dalam lomba ini akan terlihat semuanya,” sebutnya,

Selain itu, kata pria yang akrab disapa Tomi ini, dua lomba ini menurutnya sangat penting dilakukan selaku bahagian adat dan budaya di Minangkabau.

Seperti halnya petatah dan petitih merupakan bahagian cara penyampaian orang Minang saat berdialog di dalam berbagai kegiatan penting di bumi Minangkabau. Begitu juga Baju Kurung Basiba, pakaian ini merupakan pakaian khas yang memiliki makna dari jenis dan bentuknya.

“Alhamdulillah, para peserta terlihat begitu antusias dalam lomba ini. Apalagi kegiatan ini digelar di Pantai Air Manis selaku salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Padang. Sehingga pengunjung yang ada pun juga ikut melihat berbagai adat dan budaya Minangkabau yang dipertontokan peserta dalam lomba kali ini. Sehingga ikut sembari menambah kemeriahan suasana,” tukasnya.

PADANG - Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-38 tingkat Kecamatan Nanggalo menjadi rangkaian penutup pelaksanaan MTQ dari sebelas kecamatan di Kota Padang, Sabtu (14/4/2018). Kegiatan pembukaan disemarakkan dengan pawai yang diikuti ratusan kafilah dipusatkan di Lapangan Volley Pemuda Gurun Laweh.

Camat Nanggalo Teddy Antonius mengatakan, semangat warga memeriahkan MTQ tidak mengalahkan substansi dari ajang kompetisi qori dan qoriah ini. Sejatinya adalah bagaimana nilai-nilai kandungan Al Quran terus ditanamkan kepada umat dan generasi Islam.

"Substansi pelaksanaan MTQ adalah untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran sehingga teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," kata Teddy.

Pamong muda yang berhasil membawa Nanggalo lebih baik sesuai jargonnya "Nanggalo Rancak" menyebut, ajang MTQ juga membawa harapan lahirnya penghafal - penghafal Al Quran baru di Kota Padang. Selain itu, qori-qoriah terbaik dipastikan akan terus melenggangkan prestasinya ke tingkat Kota Padang dan selanjutnya mewakili Kota Padang sampai tingkat provinsi dan nasional.

"Qori-qori terbaik akan menjadi utusan Nanggalo di tingkat Kota Padang dan seterusnya ke tingkat provinsi dan nasional," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Nanggalo, Ariwinanda selaku ketua panitia pelaksana menjelaskan, MTQ Nanggalo diikuti 216 qori dan qoriah atau 36 utusan masing - masing kelurahan dari enam kelurahan.

"Selain di mimbar utama, pelaksanaan MTQ juga berlangsung pada beberapa masjid dan musala di Gurun Laweh selama dua hari," kata Sekcam.

Hadir pada acara pembukaan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bagian Kesra, Segenap tokoh masyarakat serta Bundo Kanduang dan Majelis Taklim.

Pemukulan bedug oleh camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bagian Kesra dan tokoh masyarakat menandai dimulainya perhelatan dua tahunan ini. Dilanjutkan dengan penyerahan tropi bergilir dari pemenang sebelumnya Kelurahan Kampung Olo kepada panitia dan diserahkan kepada tuan rumah Kelurahan Gurun Laweh.

JAKARTA - Nomor penerbangan pesawat Garuda Indonesia, GA162 dari Jakarta - Padang  mengalami  keterlambatan keberangkatan (delay). Seharusnya pesawat boarding time pukul 10.55 WIB namun hingga pukul 11.41 WIB belum juga diberangkatkan.

“Masa Garuda Indonesia mirip penerbangan swasta, yang sering telat,” kata Susi, salah satu penumpang rombongan DPRD Kota Padang.

Terlihat rombongan pansus DPRD Kota Padang harus menunggu di Lounge Garuda bersama para penumpang lain se Indonesia.

Para penumpang yang telah menunggu di Gate 17 Bandara Soekarno Hatta, mengaku tidak mendapatkan penjelasan apapun dari pihak maskapai. Mereka mulai gelisah, menunggu kebijakan manajemen Garuda Indonesia.

Pihak Garuda Indonesia yang dikonfirmasi tentang kejadian tersebut ada gangguan tehnis yang dimulai dari penerbangan sebelumnya.

Tepat pukul 12.15 WIB penumpang tujuan Padang dipindah lagi ke Gate 14. Penumpang juga dipersilahkan makan siang di Lounge Garuda yang berada di Gate 12 lantai II.

Lounge bandar udara merupakan ruangan yang biasa digunakan oleh penumpang maskapai penerbangan (biasanya untuk penumpang kelas bisnis dan eksekutif) saat menunggu pesawat di bandar udara. Lounge biasanya hanya ada di bandara- bandara besar/bandara internasional.

Namun sebagian penumpang di lounge tersebut  terpaksa makan menu ala kadarnya yaitu bihun goreng, ayam goreng dan sayur. Buah tersedia dua macam yaitu semangka dan melon yang sudah jadi es. Selain itu juga tersedia teh dan kopi panas sera roti gandum.

Pada tempat itu juga tersedia buat mengisi baterai hp. Sambil menunggu panggilan naik pesawat, mereka duduk sambil makan ala kadarnya. Banyak makanan yang tidak habis oleh penumpang karena rasanya ala kadar juga.

Kejadian serupa pernah dialaminya ketika tahun 2011 waktu itu masih di termunal lama. Penumpang dipersilahkan makan di lounge yang tersedia dengan banyak jenis makanan yang menggugah selera makan siang.

Pada pukul 14.00 WIB baru dapat panggilan agar penumpang siap-siap naik pesawat tujuan Padang. Setelah semua penumpang berada di pesawat, masih harus menunggu sekitar 45 menit dalam pesawat karena menunggu antrian terbang. Suhu dalam pesawat cukup gerah sehingga makin meresahkan penumpang.

Pada pukul 16.15 WIB pesawat baru mendarat di Padang. Perjalanan yang sangat melelahkan, Putri mengatakan seharusnya dia berangkat subuh tetapi demi kebersamaan timnya maka dia mengubah jadwal. Namun perubahan jadwal ini membuatnya lelah menunggu, padahal sudah lima hari batitanya ditinggal karena urusan dinas. Harapannya Garuda jangan seperti ini lagi karena maskapai ini sudah puluhan tahun melayani instansinya tempat bekerja dan tak pernah terdengar masalah seperti ini.

PADANG - Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap data yang aktual dan faktual saat ini, membuat Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang terus berbenah dan memperbaharui data yang dimiliki melalui berbagai kegiatan dan inovasi. Menyikapi itu, BPS Kota Padang melakukan beberapa agenda yang sedang dijalankan di 2018 ini. Diantaranya berupa Survei Biaya Hidup (SBH), Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS), Penyusunan Disagregasi PMTB dan pengumpulan data Potensi Desa (Podes).

 “Semua agenda itu membutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat Kota Padang,” sebut Kepala BPS Kota Padang, Rizal dalam pertemuan dengan wartawan di ruang Media Center Pemerintah Kota Padang yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo, Rabu (11/4).

Sampai saat ini diakui Rizal, BPS masih terkendala dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya data bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Untuk Survei Biaya Hidup (SBH) misalnya, masyarakat yang merupakan rumah tangga terpilih yakni 2000 sampel yang dibagi kedalam blok-blok sensus akan dimintai oleh BPS terkait data konsumsi makanan maupun barang sehari-hari.

“Hal ini diharapkan dapat menangkap perubahan pola konsumsi dan  cara bertransaksi masyarakat, sehingga diperoleh keranjang komoditas dan penimbang yang representatif untuk digunakan dalam perhitungan Inflasi. Keranjang komoditas maksudnya kumpulan komoditas hasil SBH yang terpilih untuk dipantau harganya secara terus menerus guna penghitungan inflasi,” jelas dia.

Kasi Statistik Distribusi BPS Kota Padang, Roby menambahkan, lebih lanjut dalam SBH ini, BPS Kota Padang telah menurunkan sebanyak 75 orang petugas pencacah yang direkrut dari masyarakat umum melalui proses pendaftaran dan seleksi yang ditetapkan oleh BPS Kota Padang. Meskipun banyak ditemui kendala di lapangan terutama terkait waktu berkunjung dan kesediaan responden menerima petugas survei, namun sejauh ini masyarakat cukup mendukung dengan memberikan data yang diminta.

“Terkait pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat, saat ini BPS Kota Padang juga sedang merintis proyek inovasi yang diberi nama pustaka data. Pustaka data ini merupakan aplikasi berbasis android yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai data BPS. Sehingga masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke BPS untuk mencari berbagai data. Dengan demikian dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya,” jelasnya.
Rencana gagasan yang dilakukan oleh BPS Kota Padang itu pun ternyata mendapat sambutan baik oleh Dinas Kominfo Kota Padang.

“Kami juga menawarkan ruang agar aplikasi tersebut dapat terkoneksi dengan website resmi Pemerintah Kota Padang melalui link yang bisa dibuka oleh pengunjung,” ujar Kabid KSP Dinas Kominfo Kota Padang.