Detak

PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mendukung suksesi Pilkada Kota Padang Tahun 2018, hal itu dibuktikan secara kelembagaan DPRD Kota Padang menganggarkan kegiatan sekali lima tahun itu untuk memilih Pemimpin Kota Padang.

Dijelaskannya lebih jauh, sebagai wakil rakyat tugas mereka memperjuangkan rakyat yang diwakilkannya. Diharapkan pilwako tahun 2018 terselenggara dengan sukses dan aman terkendali.

Masyarakat Kota Padang sudah cerdas dalam memilih pemimpinnya yang betul-betul amanah dan membawa Kota Padang lebih baik dari sebelumnya.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bersama Kapolresta dan Dandim telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 2018. Dana hibah sebesar Rp, 2,372 milyar lebih untuk biaya pengamanan pilkada tersebut bisa dicairkan sesuai ketentuan setelah finalisasi di DPRD.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, Andri Yulika, penandatangan NPHD pengamanan Pilkada Kota Padang 2018 dilakukan Senin (30/10) kemarin. Sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri penandatangan tersebut memang harus dilakukan sebelum tanggal 31 Oktober 2017.

"Penandatanganan NPHD pengamanan pilkada sudah dilaksanakan kemarin. Sebelum tanggal 31 Oktober," kata Andri Yulika, Selasa (31/10/2017).

Dalam NPHD pengamanan pilkada tersebut, diplot anggaran pengamanan untuk Polresta Padang sebesat 2,122 milyar dan Kodim sebesar 250 juta.

Dengan demikian, kata Andri, proses pilkada Kota Padang sudah dimulai dengan pengamanan dari kepolisian dan TNI. " Kita berharap proses pilkada berjalan aman dan lancar hingga selesai dengan pengawalan dari Polri dan TNI," ujarnya.

Dikatakan Andri, penandatanganan NPHD biaya pengamanan Pilkada itu disaksikan Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat Kota Padang.

PADANG - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempelajari Smart City (kota cerdas-red) ke Kota Padang. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mori Hanafi itu juga mengangkut beberapa pimpinan OPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sekaligus unsur jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan DPRD NTB.

Walikota Padang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menjamu rombongan dengan menggelar diskusi bersama yang dilangsungkan di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balaikota, Selasa (31/10/2017). Juga hadir Kepala Dinas Kominfo Suardi dan beberapa perwakilan OPD lainnya.

Mori menyampaikan, kunjungan kerja kali ini sehubungan keinginan NTB mewujudkan provinsi yang cerdas. Meskipun sejauh ini sudah mengarah ke hal itu, namun perlu lebih dimaksimalkan lagi.

"Maka itu kita ingin mempelajari langsung beberapa hal dan kiat yang dilakukan Pemko Padang dalam menjadikan Padang Smart City. Sehingga nantinya Pemprov bersama DPRD NTB dapat membahas untuk diterapkan ke depan," ungkapnya.

Ia melanjutkan, sejauh ini pihaknya melihat Kota Padang sudah mampu menerapkan program Smart City. Itu pun dilihatnya dari media massa atau pun informasi yang beredar belakangan ini.

"Ternyata benar, konsep Smart City sudah diterapkan Pemko Padang dengan baik hingga saat ini. Terlihat dari ketersediaan wifi di sejumlah titik terutama di kawasan keramaian penduduk. Terlebih di masing-masing perkantoran yang telah menggunakan sistem teknologi informasi sehingga menambah kualitas pelayanan publik," tuturnya.

Sementara itu Afrizal Khaidir mengucapkan selamat datang dan menyambut hangat kunker DPRD NTB kali ini. Ia pun juga memaparkan seputar kondisi, program serta visi-misi dan pencapaian Kota Padang.

Terkait Smart City, Kepala Dinas Kominfo Suardi menyebutkan, Smart City merupakan program atau konsep yang diterapkan Pemko Padang dalam menjadikan Padang sebagai kota dengan masyarakatnya yang cerdas. Dengan itu juga diharapkan meningkatnya kualitas dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.

"Insya Allah kita akan terus memaksimalkan anggaran dan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk lebih kembangkan konsep Smart City ke depan," tukuknya.

Di akhir kegiatan, kedua belah pihak saling menyerahkan cendera mata dan mengabadikan momen dengan foto bersama.

Proses pencairan dana bantuan hibah di Pemerintah Kota Padang disorot oleh anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Nasdem, Amrizal Hadi. Menurutnya, pemko terlalu kaku dalam menerapkan aturan.

Hal itu diungkapkannya ketika dikonfirmasi terkait realisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pasalnya, akhir-akhir ini anggota dewan mengeluhkan realisasi Pokir tersebut.

Amrizal Hadi sendiri mengaku belum semua Pokir yang diusulkannya direalisasikan. Padahal, sudah termasuk yang dianggarkan dalam APBD tahun ini.

"Belum semua Pokir saya yang direalisasikan. Bansos hibah yang banyak belum direalisasikan," ungkapnya ketika dihubungi melalui sambungan teleponnya.

Amrizal menilai adanya kekurangpahaman terkait aturan yang ada terkait bantuan sosial dan hibah. Menurutnya, pemko terlalu kaku dalam menerapkan aturan.

"Terlalu kaku mereka dalam menerapkan soal masalah itu. Padahal, berdasarkan Permendagri No. 14 tahun 2016, ada turunannya, kalau sudah terdaftar atau ada SKT (Surat Keterangan Terdaftar, red) di Kesbangpol, maka sudah bisa dicairkan,"

Namun ironisnya, kata Amrizal Hadi, pencairan dana hibah dan bansos tak cukup dengan SKT tersebut. Pemko Padang malah meminta SK pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham).

"Bagi saya belum bisa selesai. Saya saat ini kan masih sering ke luar. Saya mengharapkan, Pokir itu direalisasikan sesuai peruntukkannya dan berpedoman kepada aturan yang ada," ujarnya.

Ia menegaskan, jangan sampai dialokasikan kepada hal-hal yang tidak prioritas. Kalau organisasi kemasyarakatan tadi berupa Ormas memang diharuskan ada SK pengesahan Menkumham.

"Tapi kalau tidak, ya harus menyesuaikanlah. Jangan sampai Pokir anggota dewan terganggu dengan hal tersebut. Kalau Pokir berupa pengerjaan fisik usulan saya, sudah terealisasi semuanya. Yang tinggal hibah bansos," terangnya.

Dikatakan Amrizal Hadi, Pokir yang ia usulkan berupa hibah bansos masih banyak yang belum dicairkan. Misalnya saja bantuan untuk Klinik Aisyiyah sebesar Rp. 300 juta.

"Sampai kini, yang untuk Klinik Aisyiyah tersebut, belum mau pemko mencairkan. Mereka minta pihak klinik melengkapi persyaratan administrasi. Padahal, klinik ini sudah beroperasi sejak tahun 1957, apa juga yang mau dilengkapi? Klinik ini tidak baru beroperasi," ungkapnya.

Amrizal Hadi melihat, yang dipersoalkan dalam proses pencairan dana hibah bansos bukan hal-hal yang subtansial. "Saya belum tahu pasti, apakah ini politis atau memang persoalan teknis sebenarnya,"

Rapat pimpinan DPRD Kota Padang membahas surat-surat masuk dengan melibatkan seluruh ketua komisi DPRD Kota Padang. Rapim tersebut membahas surat masuk yang penting untuk direkomendasikan pada Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang, ujar Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti melalui undangannya pada seluruh sekretariat komisi.

Elly Thrisyanti mengatakan, memasuki masa sidang III DPRD Padang tahun 2017, Badan Musyawarah (Bamus ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Depok Provinsi Banten, Kemendagri, Jakarta dan DPRD Kota Ambon. Kunjungan kerja itu dilaksanakan selama 5 hari, 24 - 28 Oktober 2017.

Kunjungan ini tentu bertujuan menggali informasi atau sharing informasi antara kedua lembaga. Kita ingin, penyusunan jadwal Bamus betul-betul sempurna, sehingga terjadi sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. Tujuannya tentu untuk kinerja yang lebih baik untuk kedua lembaga,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Koordinator Bamus DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra, kunjungan Bamus tersebut bertujuan untuk mensingkronkan jadwal kegiatan antara eksekutif dan legislatif agar kedepannya dapat berjalan lebih baik. Bamus ingin melakukan studi banding dalam hal penyusunan agenda agar pekerjaan-pekerjaan bersama antara eksekutif dan legislatif tidak terjadi tumpang tindih.

Kami mengambil kunjungan dengan perbandingan ke DPRD Kota Ambon Provinsi Maluku, sebab di sana kinerja Bamusnya sudah cukup bagus sekali. Selain itu, disana ada konsekuensi penegakkan aturan dan regulasi yang jelas di Kota Ambon ini,” kata Wahyu Iramanaputra.

Diungkapkan Ketua DPRD Kota Padang seusai pembahasan rapat evaluasi Gubernur Sumbar tentang Perubahan APBD TA 2017 antara Badan Anggaran dengan TAPD Kota Padang, Anggota Dewan perlu menambah wawasan melaksanakan Bintek ke Jakarta karena sudah terakomodir dalam anggaran Sekretariat DPRD Kota Padang TA 2017. Pelaksanaannya mulai hari ini, Selasa hingga Sabtu mendatang.

Bapemperda DPRD Kota Palembang, dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Misoba dari Fraksi PDIP datang 'berguru' ke DPRD Kota Padang tentang Prolegda Kota Palembang Tahun 2017.

Diterima Kabag Administrasi Sekretariat DPRD Kota Padang, Y. Librafortunan yang menjelaskan tentang Revisi Tata Tertib DPRD Kota Padang yang akan mengakomodir Perwako tentang turunan PP Nomor 18 Tahun 2017. Sedang proses administrasi di Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat.

Misoba menyampaikan ucapan terima kasih atas diterima Bapemperda Kota Palembang. Tujuan utama bersilaturahmi agar dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan terpenting tahun 2019 terpilih kembali.

RPJMD Kota Palembang Elok madani aman dan sejahtera. Semoga tujuan masyarakat utk kesejahteraan tercapai. DPRD Kota Palembang berjumlah 50 anggota dewan dan diungguli PDIP. Disusul Demokrat, Golkar dan Gerindra.

Ada 2 fraksi gabungan. Dengan munculnya PP Nomor 12 Tahun 2017, tidak ada kata terlambat karena akan diberikan sanksi untuk penyelesaian RAPBD TA 2018 paling lambat 30 November 2017. Jika terlambat maka tidak terima gaji selama 6 bulan.

Selanjutnya Mulyadi anggota Bapemperda Kota Palembang menanyakan Prolegda yang dibutuhkan Tahun 2018. Apakah disiapkan anggaran melalui OPD ?

Anggota lain bernama Fauzi menanyakan Perda tentang Budaya dan Tanggap Bencana. Apakah perda melalui OPD sudah diparipurnakan.

Pembahasan rancangan perda ada diatur limit waktu diatur dalam badan musyawarah. Untuk pembahasan pansus apakah ada penambahan waktu untuk konsultasi ke pemerintahan pusat.

Yopi Krislopa dari Bagian Hukum Setdako Padang Kalau ada pp baru yg hrs kita koreksi maka OPD harus dimasukkan dlm perubahan apbd. Tim tehnis dari Kanwil Kemwnkumham dibentuk untuk membahas program perda ini guna menyusun naskah akademis dan dianggarkan sebesar Rp. 50 juta. Kalau revisi Perda tidak perlu naskah akademis, cukup dengan penjelasan saja.

Padang sedang menyusun ranperda inisiatif tentang cagar budaya. Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup sdh ada perdanya. Ada perda yang menarik tentang perda minuman beralkohol.

Dijelaskan Y Librafortunan jika ada surat masuk yang bersifat penting maka akan dibawa ke rapat pimpinan untuk direkomendasikan ke Badan Musyawarah penjadwalannya. Konsekuwensi penambahan waktu maka pembahasan pada sore atau malam. Pansus ada sampai 3 kali tambahan waktu untuk konsultasi sesuai substansi untuk diparipurnakan guna pengambilan keputusan seperti Perda RTRW sesuai anggaran yang tersedia.

Nurhalia menanyakan soal penutupan Kantor Gojek. Terkait peraturan Menhub Gojek dan sejenis sudah legal. Padang akan menyiapkan beberapa peraturan terhadap taksi online.

Diuraikan Yopi Krislopa bahwa Wako dan Wawako Padang punya visi misi dalam bidang pendidikan bebas biaya sampai SMA.

Pemko Padang bertindak sesuai Permedagri dalam membahas ranperda namun sebaiknya  ada kajian naskah akademis. Yopi menegaskan lagi bahwa revisi perda cukup dengan penjelasan saja. Jika ada amanat peraturan lebih tinggi maka disesuaikan dengan kesediaan anggaran, ujar Yopi menutup pertemuan tersebut.

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo melihat selama ini barter produk antara Indonesia dengan negara lain kurang begitu jelas. Sehingga Indonesia terlihat hanya sebagai daerah ekspor bagi negara lain. Sedangkan, saat ini produk UMKM di Indonesia butuh pangsa pasar yang jelas.

"Seharusnya Indonesia dengan negara lain jelas barter dan bargainingnya," ujar Mahyeldi, kemarin.

Walikota Padang mengatakan, saat ini Indonesia menerima daging impor dari India. Daging tersebut dijual bebas. Mahyeldi melihat, sudah seharusnya terjadi pertukaran barang antara Indonesia dengan India.

"Jangan sampai kita dijadikan pasar bagi negara lain, sedangkan produk kita mau dibawa ke mana?" ungkap Mahyeldi.

Dijelaskan Mahyeldi, sejak dulu menurut sejarahnya, memang antara Kota Padang dengan India sudah terjalin kerjasama perdagangan. Produk rempah-rempah seperti sawit, dan lainnya diekspor ke India.

"Kerjasama ini supaya didalami lagi, sehingga membuka ruang bagi UMKM di Kota Padang," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Agar produk UMKM di seluruh Indonesia dapat terjamin pemasarannya.

"Serta seluruh UMKM dapat masuk pasar internasional," ungkapnya.

Mahyeldi juga berharap terjadi bargaining (tawar menawar) antara Indonesia dengan India. Apalagi jumlah penduduk India yang cukup padat akan menjadi pasar menggiurkan bagi UMKM di Indonesia.

"Bayangkan, 1,2 milyar (penduduk) ada di depan mata kita," kata Walikota.

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menghadiri pertemuan bulanan guna mempererat hubungan silaturahmi antara pemuka dan masyarakat Bukit Putus Gaung Teluk Bayur (BUGAT), Sabtu (14/10).

Menurutnya Memiliki anak yang baik dalam bersikap, cerdas, dan patuh adalah impian siapa saja. Maka dari itu intuk memilki anak dengan kriteria di atas adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sedini mungkin.

Cara mendidik anak harus dipahami secara menyeluruh bukan hanya sepenggal-sepenggal saja. Agar anak tumbuh dengan utuh baik secara intelektual, spiritual, dan emosional. Maka mendidik anak seharusnya berupa upaya mengajak dan memotivasi anak kearah positif untuk berani menemukan hal-hal baru secara intelektual, spiritual, dan emosionalnya. Ketiganya jangan dipisahkan apalagi dihilangkan, urai ibu dua anak ini lebih lanjut.

Kesalahan yang umum dilakukan orangtua adalah mereka merasa telah cukup hanya dengan memasukan anak kesekolah. Mereka juga diajari di sekolahan berbagai hal. Pada posisi ini maka kemungkinan gagal dalam mendidik anak sudah di depan mata. Seharusnya tanggung jawab sebagai orang tua dalam mencetak anak yang berkualitas tidak bisa sampai disitu saja.

Wakil rakyat dari Partai Gerindra menghimbau agar para orangtua memanfaatkan waktu bersama keluarga mulai jam 19.00 Wib anak-anak tidak memegang gadget lagi. Waktu berkualitas itu bisa dimanfaatkan untuk makan bersama, bercerita dan beribadah bersama.

Sementara menurut istri Walikota Padang, Harnely Bahar, lelaki merupakan pemimpin dalam keluarga dan harus bisa membawa anak dan istrinya ke jalan benar. Setinggi apapun jabatan seorang perempuan, yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya tetap suami yang harus dihormati.

Harnely Bahar sempat bergurau dihadapan masyarakat, '' Walaupun Ketua DPRD Kota Padang seorang perempuan yang menjadi pimpinan di lembaga di legislatif tetapi di rumah pemimpin tetap suaminya yaitu Pak Eri''. Hal ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

Ditambahkan Elly Thrisyanti, sebagai orangtua saat ini kita  harus membentengi keimanan yang kuat bagi keluarga kita dari pengaruh global. Sekali saja terlihat tidak sengaja tontonan yang tidak semestinya oleh anak-anak, maka butuh waktu selama 8 bulan untuk menghilangkannya dengan upaya sangat keras.

Apalagi tontonan dunia maya itu sengaja dilihat para remaja. Alangkah susah untuk menghilangkannya karena sudah tertanam dalam memorinya. Dengan memperkuat iman dan takwa maka anak-anak kita bisa menghadapi berbagai godaan tersebut. Jangan sampai iptek menguasai anak-anak kita. Tetapi kitalah yang menguasai iptek.

PADANG - Polresta Padang Tangkap Napi Setelah 12 Jam. Jajaran Kepolisian Resor Padang,  berhasil menangkap Riko Martino alias Kitiang (35) seorang Warga binaan yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muaro Kelas II A Padang Sabtu (14/10) dinihari sekitar pukul 02.00 WIB.

Sebelumnya Riko berhasil kabur pada Jumat (13/10/2017) kemarin. Penangkapan itu dilakukan setelah yang bersangkutan kabur lebih kurang 12 jam. Ia diduga bingung hendak melarikan diri kemana.

Pelaku yang merupakan terpidana kasus penyalahgunaan narkotika tersebut diamankan oleh petugas di Perumahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Penangkapan pelaku dipimpin oleh Kanit Tindak Sat Reskrim Polresta Padang, Ipda Wilmar Sianturi.

”Pelaku telah kita amankan dan dimintai keterangan dari pelaku terkait alasannya kabur dari penjara. Tim dari Lapas langsung turun begitu mendapat kabar pelaku ini kita tangkap,” terang mantan Kanit Reskrim Polsek Nanggalo tersebut.

Dijelaskan Kalapas Muaro Kelas II A Padang, Sri Yuwono, yang bersangkutan Pelaku baru saja masuk dalam ‘Hotel Prodeo’ pada 27 Juli 2017. Kitiang merupakan warga Batung Taba RT 02 RW 04, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat.

PADANG - Kawasan Gunung Padang yang sungguh memikat itu akan "dijual". Destinasi yang disebut sebagai Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang ditawarkan kepada peserta acara Region Invesment Forum (RIF) di Padang, 15-16 Oktober 2017 ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi sangat mendukung rencana investasi tersebut karena bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat Kota Padang yang bergerak dibidang pariwisata tersebut.

'' Tujuan Pimpinan Kota Padang ini mwmang untuk mewujudkan Kota Padang yang sejahtera di segala bidang, " ungkapnya.

Sementara hal itu dibenarkan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Himawan Hariyoga, kemarin. Menurutnya, tidak saja kawasan Gunung Padang yang ditawarkan, tetapi juga Kawasan Mandeh, dan sejumlah destinasi wisata di Indonesia.

"Para investor yang akan hadir sudah konfirmasi dengan kami," katanya.

Himawan Hariyoga menyebut jumlah investor yang hadir cukup banyak. Yakni 378 pengusaha dari sejumlah negara.

"Mereka berasal dari Australia, Singapura, Kanada, Inggris, Spanyol, Luxemburg, Tiongkok, Taiwan, Rusia, Uni Emirat Arab, Yaman, India, dan Mauritius," ungkapnya.

Agenda pertemuan RIF nanti membahas investasi di bidang pariwisata. Delapan destinasi wisata di Indonesia "dijual" di depan seluruh investor itu. Selain Gunung Padang dan Mandeh,  juga kawasan Danau Toba, Kawasan Gunung Bromo, Kawasan Borobudur, Kawasan Tanjung Kelayang, Kawasan Tanjung Lesung dan Kawasan Kepulauan Seribu.

"Selain fokus pada investasi bidang perhotelan, juga akan dibahas kemungkinan investasi di sektor infrastruktur pariwisata seperti jalan dan jembatan," tukasnya.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pencapaiannya menjadi tema rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kota Padang bersama PT. Pertamina, PT. Semen Padang, PT. Bank Nagari, PDAM Kota Padang Wakil rakyat merupakan representasi masyarakat Kota Padang.

Program unggulan apa yang bisa disampaikan pada manajemen untuk menterap anggaran yang disediakan dari alokasi dana CSR. Menurutnya ada Forum Nagari yang berada di Lubuk Kilangan 7 kelurahan dan 2 kelurahan di Kevamatan Pauh yang  berbatasan dengan lokasi pabrik semen tersebut.

Yang dibutuhkan program unggulan yang kuat bersinergi dan eksekusinya dengan Pemko Padang lebih baik. Ada spek planing, siklus untuk memenuhi ekpetasi yang kuat merealisasikannya. Polanya yang mungkin kita sinkronisasikan sesuai dengan domain masing-masing.

Diakui Ketua DPRD Kota Padang konstituennya yang di Kecamatan Lubuk Begalung ditolak oleh PT. Semen Padang memperoleh dana CSR.

Arga Satya dari PT. Pertamina penyalur elpiji lewat sub penyalur melalui agen. Kuota 15.642 MT. Tersedia hanya 21.092 MT. Dikuatirkan over kuota.
Diakuinya kurang tepat sasaran untuk restoran dan bisa dicabut perizinan. Dihatapkan kerjasama dengan Pemda setempat untuk mengeksekusi jika ada restoran yang menggunakan elpiji 3 kg.

Sigit Wicaksono melanjutkan pembicaraan bahwa Pertamina tidak mungkin keluar dari koridor sesuai Permen ESDM. Memiliki dampak bisnis strategis, bisa disinergikan. Hendaknya ada usulan tertulis dari Pemko Padang melalui koorporate daerah seperti di Padang ini dipimpin oleh Syahrial Mukhtar.

Yulisman mengharapkan evaluasi dari Pertamina dan Dinas Perdagangan Kota Padang guna mendapatkan bonus bagi SPBU yang layak untuk itu.

Menurut M Agus Budi Kusuma soal safety bisa berdampak penyegelan karena tidak sesuai dengan aturan. Jika disegel SPBUnya terkadang masyarakatnya yang keberatan karena terganggu pendistribusian.

Lay out tempat sudah disesuaikan agar ada keamanan bagi SPBU  yang juga menyediakan tempat usaha lain

PAD Kota Padang saat ini sudah mencapai Rp.600 Miliar dan menargetkannya pada tahun 2018 sebesar  Rp. 1 T.  Mizwar Djambak mempertanyakan pasar pembantu untuk Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada Dinas Perdagangan Kota Padang. Dimaksimalkan bangunan sudah ada dan melibatkan KUD setempat tapi memang belum optimal, jelas Jasman mewakili Kadis Perdagangan Kota Padang.

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman bekerjasama dengan Bank Nagari untuk pemungutan retribusi. Masalah kasus pungli tidak melibatkan Dinas Perdagangan. Dengan keadaan terbangun dan tertatanya Pasar Bandar Buat maka  sangat menguntungkan PT. Semen Padang karena lancar distribusinya.

Pelabuhan TPI Bungus menunggak Rp. 20 pee meter kubik. 4000 m2k. Air di Bungus defisit. Sdh dianggarkan thn 2010 sebesar rp. 5 m. Kapasitas belum cukup untuk itu.

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti langsung memimpin rapat Komisi II DPRD Kota Padang dengan Bapenda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Pertamina, PT. Semen Padang, Bank Nagari dan PDAM Kota Padang tentang Pendistribusian Energi Baru Terbarukan di Kota Padang, Senin, 16 Oktober 2017.

Banyak persoalan yang menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Padang kepada mitra kerjanya. Miswar Djambak dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kontribusi PT. Semen Padang, apakah setelah berdirinya Pabrik Indarung VI ?

Pertanyaan tajam juga diberikan Masrul Rajo Intan terkait pendistribusian gas murah bersubsidi kepada masyarakat. Menurutnya, pendistribusiannya harus tepat sasaran dan menyentuh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pada rapat tersebut, Yulisman dari Fraksi Partai Demokrat juga meminta Pertamina untuk menertibkan SPBU yang terkesan nakal dalam operasionalnya. Bahkan, Jasman, Sekretaris Dinas Perdagangan menegaskan, pihaknya baru-baru ini langsung menangkap tangan ulah SPBU nakal.

"Baru-baru ini, saya menangkap tangan pengisian BBM dengan jerigen di salah satu SPBU di Bandar Buat. Sampai sekerang mobilnya masih saya tahan di kantor Dinas Perdagangan. Kami minta Pertamina betul-betul mengawasi dengan ketat SPBU yang ada," ungkap Jasman.

Jasman bahkan mendesak Pertamina memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU 'nakal' tersebut. Sebab, soal perizinannya dikeluarkan Pertamina, bukan Pemerintah Kota Padang.

"Kami hanya ingin BBM itu tepat sasaran kepada rakyat. Itu saja. Makanya harus ditindak tegas para SPBU 'nakal' tersebut," ungkapnya.

PADANG -Empat hari lagi merupakan batas verifikasi partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Padang, Sumatera Barat. Namun, dari sejumlah Parpol yang ada berdasarkan data dari KPU, baru dua Parpol yang menyerahkan berkas untuk diverifikasi, yakni, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Tenggat waktu tersebut dapat mengancam Parpol tidak ikut dalam Pilkada Padang atau Pemilu 2019 mendatang.



Ketua KPU Padang,  M Sawati  menegaskan, ketika Parpol tidak melengkapi 100 persen data kepartaiannya di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), maka akan gugur dalam perhelatan Pilkada 2018. Ia menyampaikan, ketika berkas tersebut telah diserahkan maka pihaknya akan langsung melakukan pendataan atau identifikasi ke lapangan, mengecek apakah memang data yang telah diinput tersebut. Kemudian, data yang telah diserakan dicocokkan dengan data yang masuk di pusat.



Batas penyerahan berkas tersebut sudah sesuai aturan dan belum ada perintah dari pusat untuk melakukan perpanjangan. Sawati menekankan, jika Parpol nantinya telat mengantarkan berkas yang berdampak gugur dalam perhelatan pesta demokrasi, ia tidak ingin KPU jadi bulan-bulanan. Terkait hal ini KPU telah melakukan sosialisasi yang juga pada saat itu dihadiri oleh petinggi, pengurus Parpol dan terkecuali Partai PAN, karena ada agenda.



Input data Sipol sebenarnya tidak terlalu rumit papar Sawati, dan memandang jika Parpol salah sangka terkait entry data, ketika Parpol memahaminya tentu tinggal mendaftar. Input data yang dimaksud adalah 1/1000 dari jumlah penduduk atau 1000 data dari jumlah penduduk Kota Padang. Karena jumlah penduduk kota 883. 767. 000 sehingga dibulatkan menjadi 883 data atau 1/883. Data tersebut termasuk KTP, KTA, administrasi pengurus partai dan prasarana dalam hal kantor sekretariat.



"Saat ini baru dua Parpol yakni Perindo dan PDI-Perjuangan akan tetapi masih ada pengulangan karena ada berkas yang kurang lengkap," ujar Sawati.



Dijelaskannya, di padang ada 17 Parpol, diantaranya ada 12 Parpol lama dan 5 Parpol yang baru didirikan. Data tersebut didapatkan dari Kesbangpol Kota Padang. Dari 17 Parpol itu baru dua yang menyerahkan berkas. Jika, dalam waktu yang telah ditentukan tidak juga Parpol menyerahkan maka sesuai dengan aturan dan mekanisme Parpol tersebut gugur untuk Pilkada, Pileg dan Pilpres. Sedangkan yang dinyatakan lengkap pada saat ini baru satu Parpol yakni Perindo.



Komisioner itu menegaskan, seluruh Parpol yang belum mendaftar diharapkan dalam jangka empat hari ini harus melengkapi berkasnya ke KPU dan menyerahkan sesegara mungkin. Sebab, sampai kemarin, belum ada informasi perpanjangan waktu dari KPU pusat. "Kami hanya bekerja sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan dan tidak berwenang untuk memperpanjang waktu pendaftaran," tegasnya.



Sawati menyarankan jangan datang diakhir, karena KPU harus sesuai dengan Sipol (partai yang membuat) dengan data yang diberikan, sehingga tidak ada pengulangan. Data tersebut lagi-lagi ia sampaikan jangan melenceng dari data Sipol yang telah didaftarkan ke KPU pusat. Padang hanya tinggal mencocokan data yang telah diinput. KPU bahkan memberikan kesempatan terakhir pada tanggal 16 itu sampai 24.00 WIB.



Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Padang Wahyu Iramana Putra mengaku, sampai kemarin, partainya belum mendaftar. Ia beralasan, menunggu Sipol dari pusat. Meskipun demikian Wahyu mengklaim seluruh persyaratan di tingkat kota telah lengkap. Jika, Sipol telah terbit maka paling lambat Golkar akan mengantarkannya hari Jumat (13/10).



"DPP belum berikan visual Sipol dan kami hanya sifatnya menunggu, dan kemungkinan besok (hari ini-red) kami akan antarkan ke KPU Padang," ujar Wahyu.



Ketua DPC PDI-Perjuangan Albert Hendra Lukman mengatakan, jika Kamis kemarin telah mengantarkan berkas untuk diverifikasi di KPU. Memang ia mengaku, jika masih ada kekurangan dan akan segera direvisi, sebab waktu tidak terlalu lama.



"Sabtu mungkin sudah selesai dan tiba di tangan komisioner itu," ujar Albert saat berada di Pondok, Padang Selatan.



Dijelaskannya, 7PDI-Perjuangan telah melaksanakan itu sesuai dengan mekanisme, karena entry data Sipol sangat berpengaruh. Beberapa kekurangan tadi ialah data KTP dan KTA dan akan segera direvisi agar dapat ikut pada perhelatan pesta demokrasi.



"Ngaa mungkilah kita tak ikut, apalagi PDI-Perjuangan mengusung salah satu calon untuk Pilkada Padang 2018," pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Padang, Hadison menjelaskan ketika pembahasan Belanja Langsung Perubahan APBD Kota Padang TA 2016 sudah disediakan dana untuk pembangunan 32 titik dari total 72 titik plang pintu kereta api di Kota Padang. Total anggaran disediakan melalui APBD Kota Padang tersebut sebesar Rp. 800 juta.

Ternyata anggaran tersebut tidak bisa dicairkan jelas Dishub Kota Padang pada pembahasan Pansus Belanja Langsung DPRD Kota Padang saat ini. Pihak Dishub sendiri sudah memproses perijinannya ke PT KAI untuk direalisasikan. Ternyata PT. KAI harus dapat ijin dari Dirjen Perkeretaapian. Harusnya dipercepat proses izin tersebut, harapan Hadison.

Ketika PT KAI menuding pembangunan portal kereta api merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Jika dibangun portal manual dan sudah dihitung ada petugasnya. Dishub mengajukan kembali saat ini. Realitanya masyarakat terus terancam menjadi korban.

Kalau ada jalan kecil dibuat melingkar menuju jalan besar menurur undang-undang. Jika seperti itu membuat jalan baru ada pembebasan lahan hingga pembangunan jalan.

Beberapa waktu lalu Anggota Komisi V DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, menghentikan sementara operasional kereta api di Kota Padang.

Sebab, banyaknya pintu perlintasan yang tidak menggunakan palang di kawasan permukiman dan telah banyak memakan korban.

"Data yang saya peroleh per tahun 2016 lalu, terdapat 425 titik perlintasan kereta yang tak dilengkapi penjaga atau palang perlintasan di Kota Padang. Sesuai UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pembangunan palang pelintasan ini tanggung jawab pemerintah daerah," terang Alex.

Alex berkunjung ke RSUP M Djamil membesuk putra bungsu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI asal daerah pemilihan Sumbar II, Agus Susanto, yang jadi korban tabrakan dengan kereta api di Jalan Adinegoro, Lubukbuaya, Padang, tanggal 6 Oktober 2017 lalu.

Alex menyarankan, jika pemerintah kota tidak memiliki dana, bisa bekerja sama dengan perusahaan pengembang yang telah membangun kompleks perumahan di lokasi yang melintasi rel kereta api. Bisa juga dengan swadaya masyarakat maupun bekerja sama dengan BUMN/BUMD yang ada di Sumbar.

"Tidak bisa dianggap biasa saja, kecelakaan demi kecelakaan kereta api terus terjadi. Setiap nyawa manusia itu harus dilindungi. Jika Pemkot tidak mampu bangun palang, terbitkan saja rekomendasi penghentian sementara operasionalnya," tegas Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumbar.

Ia juga tidak memungkiri, jalur kereta api yang ada di Kota Padang ini dibangun di tengah hutan belantara sejak zaman Belanda. Jadi, pada waktu itu pelaksana tidak memperhitungkan pembangunan palang pintu yang aman bagi masyarakat.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang, Dedy Henidal mengatakan, pihaknya telah menganggarkan pembangunan palang sebidang senilai Rp 800 juta di APBD 2017. Namun, pembangunannya tak bisa dilaksanakan karena terhalang kajian dan analisis kebutuhan dari PT Kereta Api Daops Sumbar.

"Pada tahun 2016 lalu, Pemkot Padang telah membangun 14 palang perlintasan kereta api yang melewati berbagai kompleks perumahan di Kota Padang," terang dia.

Informasi yang didapat Dedy, tak kunjung keluarnya analisis kebutuhan palang pintu ini, disebabkan perusahaan jawatan tersebut tengah mengkaji kebutuhan palang pintu hingga Provinsi Riau, seiring tengah berlangsungnya proyek Sumatera Trans Railway.

NURUL IMAN - Penyerahan daftar Jemaah Haji Kota Padang yang telah kembali dari tanah suci, Rabu (11 Oktober 2017 - 21 Muharam 1439 H). Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Kepala Kantor Kemenag Kota Padang kepada Walikota Padang Mahyeldi didampingi Wakil Walikota Emzalmi. Dari 1.206 orang calon haji yang diberangkatkan, wafat di tanah suci sebanyak 5 orang.

Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa mengkritisi pelaksanaan Festival Siti Nurbaya 2017 yang kegiatannya dipusatkan di Muaro Lasak Kecamatan Padang Barat. Padahal, objek wisata Siti Nurbaya terletak di Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan.

“Pertanyaan saya, setelah ke lokasi Gunung Padang melihat Makam Siti Nurbaya pagi tadi, kenapa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang tidak memusatkan Festival Siti Nurbaya di tampuaknya? Di Kelurahan Batang Arau di kaki Gunung Padang, lokasi objek wisata Siti Nurbaya itu sendiri?” jelasnya, Minggu, 8 Oktober 2017.

Ia tidak habis fikir, kenapa Festival Siti Nurbaya tersebut kegiatannya dipusatkan di Muaro Lasak dan Pantai Padang. Padahal, nama yang “dijual” adalah “Siti Nurbaya”. Untuk itu, ia meminta tahun depan, pemko melalui Disbudpar dapat mengadakan dan memusatkan Festival Siti Nurbaya di lokasi objek wisata Siti Nurbaya itu sendiri.

Jika iven tersebut dipusatkan ditempatnya, tentunya dampaknya bagi masyarakat di kawasan objek wisata Siti Nurbaya ini. Ivent itu akan membantu perekenomian masyarakat lingkungan dan tentunya juga akan terbenahi kampung ini termasuk kesadaran masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

Apalagi, jelas Mahesa, di Kelurahan Batang Arau sudah terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Siti Nurbaya. Ia mengatakan, ketika sudah terbentuk Pokdarwis diharapkan pemerintah memberikan perhatian penuh, karena mereka ujung tombak untuk memajukan dan mensosialisasikan pariwisata itu sendiri.

“Pemerintah harus bisa mem-back up kelompok ini, bagaimana agar objek wisata ini bisa mereka turut mengelola, mensosialisasikan program dari Disbudpar itu sendiri. Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah tentunya masyarakat akan penduli pada wisata yang ada di daerah mereka. Tentu pemerintah akan sedikit terbantu dan perekonomian warga setempat juga bisa meningkat,” tegas Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Kita akui, perhatian pemerintah provinsi dan kota sudah ada, seperti saat ini sedang ada pengerjaan tegline di Gunung Padang, yaitu “Padang Kota Tercinta” yang katanya akhir tahun ini siap. Namun kita minta pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana gerakan Pokdarwis ini bisa diberdayakan pemerintah. Berikan mereka pelatihan-pelatihan, sehingga mereka bisa juga hidup dari sana. Seperti bagaimana membuat cindera mata maupun UKM masyarakat setempat bisa diberdayakan,” pungkas anggota DPRD Kota Padang 3 periode tersebut.

PADANG - Mewujudkan kawasan bebas narkoba, maksiat dan kriminals serta hal negatif lainnya, Pemuda-Pemudi Tekno Sosio Kelurahan Surau Gadang (Surga), Kecamatan Nanggalo berninisiatif bakal menggelar deklarasi menuju "Kampung Donor". Kegiatan yang didukung oleh Blood 4 Life chapter Padang ini bakal digelar pada 28-29 Oktober mendatang yang bertepatan dengan peringatan "Hari Sumpah Pemuda". Hal ini dikemukakan Ketua Pelaksana Yunaldi Eko Putra bersama rombongan saat audiensi bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah di kediaman resmi rumah dinas Walikota, Kamis (5/10).

"Kita berharap, semoga aksi ini akan memberikan banyak sekali nilai positif yang bermanfaat khususnya bagi pemuda dan masyarakat Surau Gadang dan Kecamatan Nanggalo pada umumnya," sebut Yunaldi.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilatarbelakangi sekaitan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober ini. Sementara sebagai tema yaitu, "Gerakan Sejuta Donor Darah untuk Indonesia dan Surau Gadang menuju Kampung Donor yang bebas narkoba dan maksiat".

"Alhamdulillah dalam kegiatan ini kita juga didukung Badan Narkotika Kota (BNK) Padang, Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Padang dan Politeknik Kesehatan Padang. Kita tentu berharap, kegiatan kemanusiaan ini berjalan dengan baik demi Surau Gadang atau Nanggalo yang bebas narkoba, maksiat dan kriminal," imbuhnhya.

Sementara itu Walikota Mahyeldi menyambut positif gerakan para pemuda yang berdomisili di RT/RW wilayah Jalan Teknologi-Sosiologi Surau Gadang tersebut. Ia pun mengharapkan khususnya masyarakat dan pemuda setempat dapat berempati mendukung kegiatan kemanusiaan itu.

"Alhamdulillah, upaya aksi ini memiliki banyak manfaat, untuk itu mari kita sukseskan. Semoga aksi ini juga diikuti oleh pemuda dan masyarakat lainnya," tukas Mahyeldi yang juga Ketua PMI Padang tersebut.

PADANG – Kabut asap kian pekat. Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 7.800 orang terpapar Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Keadaan ini membuat Walikota Padang ikut berempati.

Agar masyarakat tidak lagi terpapar kabut asap, Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo mengimbau seluruh masyarakat Kota Padang untuk membentengi dirinya dengan masker. Dengan melindungi diri dengan masker akan mengurangi lonjakan jumlah penderita ISPA di Kota Padang.

“Dengan keadaan ini yang perlu disikapi adalah pemakaian masker,” katanya, Senin (5/10).

Walikota mengajak seluruh masyarakat yang akan beraktifitas di luar ruangan agar mengenakan masker. Begitu juga yang berada di dalam ruangan.

“Sebaiknya ketika keluar rumah pakailah masker. Di ruangan juga mengenakan masker,” ujar Mahyeldi.

Walikota mengimbau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Padang seperti Bapedalda, RSUD, dan Puskesmas untuk selalu menyiapkan serta menstok masker untuk dibagikan kepada masyarakat.

 “Begitu juga orangtua dan sekolah-sekolah untuk terus menstok masker,” sebut Walikota.

Agar terhindar dari ISPA, Walikota juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi aktifitas di luar ruangan.

"Selain itu juga mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin, serta makan buah dan sayuran secukupnya agar kondisi tubuh tetap prima,” kata Mahyeldi.

Terkait sejumlah daerah yang meliburkan aktifitas belajar di sekolah-sekolah, Kota Padang belum meliburkan aktifitas ajar mengajar di sekolah.

 “Tidak mesti libur, mengapa kita harus ikut daerah lain,” kata Walikota.

Mahyeldi menyebut cukup banyak pertimbangan yang dilakukan untuk meliburkan sekolah.

“Untuk meliburkan sekolah ada analisa dan kajiannya. Ketebalan asap di Kota Padang dengan daerah lain kan berbeda. Memang faktanya ketika pagi tingkat kepekatan kabut asap cukup tinggi, akan tetapi setelah siang berkurang. Makanya kita siapkan perlindungan dengan masker,” ujar Walikota.

Mahyeldi mengimbau kepada seluruh orangtua untuk terus mengenakan masker kepada anak-anak yang akan berangkat sekolah. Guru-guru di sekolah juga diharapkan menegur setiap murid yang tidak mengenakan masker.

Padang – Keberadaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang sejatinya memiliki peran penting sebagai pembawa perubahan khususnya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).  Sebagaimana Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Asnel menyampaikan, perubahan adalah kunci dasar untuk terus menuju ke arah yang lebih baik.

"Untuk itu kepada seluruh Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, diharapkan dapat mempengaruhi aparatur dalam merubah pola pikir dan budaya kerja agar sesuai dengan yang diharapkan demi reformasi birokrasi yang lebih baik," ujarnya sewaktu membuka kegiatan pertemuan dalam rangka pembentukan Forum Komunikasi  Agen Perubahan Pemko Padang di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai kota, Kamis (5/10).

Asnel menjelaskan, Agen Perubahan memiliki tanggung jawab sesuai peran yang sudah ditentukan. Seperti memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing akan  pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit yang lebih baik. di samping  itu mendorong dan menggerakan pegawai  berpartisipasi dalam perubahan menuju unit kerja yang lebih baik, memberikan alternatif dan solusi  terhadap penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan  birokrasi. 

"Selanjutnya  yaitu, bagaimana membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar unit kerja.  Terkait dengan proses perubahan, menghubungkan  komunikasi dua arah antara para pegawai  juga para pengambil keputusan dalam kerangka reformasi  birokrasi," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya lagi, sebenarnya perubahan itu pada dasarnya dari hal-hal yang kecil, yang mulai dalam diri sendiri  baik dari pola pikir dan bagaimana menjaga sikap serta bekerja dengan baik penuh tanggung jawab.

"Maka itu mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya peran sebagai agen perubahan ini," seru Asnel dihadapan semua Agen Perubahan Reformasi Birokrasi tersebut.

Pemko Padang mendapat dana segar  Rp. 51 milyar dari Kementerian Keuangan RI. Dana berupa insentif tersebut merupakan apresiasi atas prestasi Pemko Padang dalam Laporan Keuangan Daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beruntun sebanyak tiga kali.

Walikota Padang H. Mahyeldi menyebut insentif yang didapatkan menjadi motivasi bagi Pemko Padang dalam meningkatkan pembangunan. Sekaligus, penghargaan yang diraih menjadi pendorong untuk perbaikan laporan keuangan agar kedepan mempertahan opini WTP yang diperoleh BPK Perwakilan Sumatera Barat.

"Insentif yang didapatkan adalah apresiasi dari pemerintah pusat dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan dan mendorong laporan keuangan daerah lebih baik," kata Mahyeldi saat menerima piagam penghargaan yang diantarkan langsung oleh perwakilan Kementerian Keuangan di Padang, Kamis (5 Oktober 2017-15 Muharam 1439 H).

Walikota menyampaikan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang sejak 2014 sudah mendaoatkan opini WTP. Berturut-turut sampai 2016. Diharapkan LKPD 2017 ini kembali mendapatkan predikat yang sama.

"Kita harapkan LKPD 2017 kembali dengan opini WTP, seharusnya murni tanpa catatan," tukasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) diwakili Kabid Pembendaharaan Kenedi mengatakan, LKPD ini bukan saja gawe dari SKPD terkait tetapi juga berkaitan dengan laporan keuangan SKPD lainnya.

 "Bila laporan keuangan semua SKPD sudah baik, praktis akan menjadi baik semua," kata Kenedi. 

Launching Andre Rosiade sebagai calon Walikota Padang digagas Emnu Azamri dan Muzni Zen dari Satria Kota Padang. Emnu menyinggung soal konsep yang akan ditawarkan Gerindra untuk mengentaskan kemiskinan.

Muzni Zen mengatakan Andre Rosiade sebagai putra Kota Padang yang berani mengkritik Pemko Padang. Gerindra akan memberikan mandat pada kadernya sendiri.

Andre berani mengkritik soal maksiat, banjir dan pasar. Muzni juga menyinggung soal inovasi yang baik dan bagus bagi Kota Padang. Diharapkan bisa jadi pemimpin kota ini.

Andre Rosiade sendiri memperkenalkan diri sebagai salah satu pengurus DPP Gerindra. Ada isu Gerindra menyerahkan mandat pada salah satu ASN di Sumbar namun DPP menegaskan hanya menyerahkan mandat untuk kadernya sendiri, hasil pembicaraan dengan Fadli Zon.

Gerindra dengan PKS sering berkoalisi dan untuk Kota Padang, tentu ada hitung-hitungan statistik untuk pemenangan pilkada untuk Sumbar 4 daerah kabupaten/kota.  Tidak masuk akal Gerindra menyerahkan elektabilitas sebesar 0,4 persen.

Namun Andre Rosiade siap mendukung siapapun yang dicalonkan Partai Gerindra pada Pilkada Kota Padang. Direncanakan bulan depan mandat dimaksud keluar.

DPD Gerindra akan mengeluarkan surat keputusan kepengurusan dalam pekan ini sampai ke tingkat bawah untuk menggerakkan mesin partai demi pemenangan pilkada dan pemilu.

Melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian secara resmi oleh Walikota Padang terhadap Ranperda APBD Kota Padang TA 2018, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dengan dihadiri oleh 25 orang dari 45 orang anggota dewan di Gendung Bundar Sawahan 50 Padang, Senin (2/10).

Badan musyawarah DPRD Kota Padang tanggal 12 September 2017 menjadwalkan rapat paripurna ini berdasarkan surat Walikota Padang Nomot 903/04.83/BPKAD-2017 tanggal 28 September 2017 perihal penyampaian konsep ranperda tentang APBD TA 2018 dan Nota Keuangan RAPBD TA 2018.

Usai penyampaian  APBD TA 2018 dan Nota Keuangan RAPBD TA 2018 oleh Wali Kota Padang, Senin, 2 Oktober 2017, DPRD Kota Padang langsung membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RAPBD tersebut.

Penetapan Pansus I, II, dan II tersebut untuk memenuhi surat Walikota Padang. Penetapan dalam rangka pembahasan RAPBD tersebut didasarkan juga pada rapat pimpinan dan fraksi-fraksi serta rapat Badan Musyawarah beberapa waktu lalu.

“Penetapan Pansus ini penting agar bisa dilakukan pembahasan lebih mendalam terhadap  RAPBD dan Nota Keuangan agar bisa dibahas bersama,” jelas Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti.

Pansus I bertugas untuk membahas mengenai Pendapatan dan Pembiayaan,  mitra kerja OPD terkait bidang tersebut akan diundang dalam pembahasan Pansus I nantinya.

Untuk Pansus II membahas mengenai Belanja Tidak Langsung. Sedangkan Pansus III  membahas tentang Belanja Langsung pemerintah daerah terkait.

“Pansus nantinya akan menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang RAPBD TA 2018 dan Nota Keuangan. Biaya-biaya yang timbul dari keputusan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang TA 2017,” tukas Elly Thrisyanti.