Detak

Tim Penertiban Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melakukan eksekusi terhadap wajib pajak bumi dan bangunan (PBB).

Dialog antara King Churchill dan Adib Alfikri pun terjadi. King Churchill berusaha menyakinkan Adib kalau pihaknya akan melunasi tunggakan PBBP2 tersebut.

"Mambana saya Pak Adib,  jangan dipasang plangnya.  Senin saya akan menemui Pak Adib ke kantor," ujar King Churchill pada Kepala Bapenda .

King Churchill mengaku pihaknya sedang mengalami kesulitan keuangan. Bahkan,  untuk makan hari ini saja pihaknya tak ada (uang, red).

"Tapi saya akan berusaha membayarnya. Saya akan jual aset saya. Saar ini,  untuk makan saja saya tak ada," ungkapnya terus menyakinkan Adib.

Namun Adib Alfikri bersikukuh memasang plang. Pasalnya,  kata Adib,  pihaknya sudah berkali-kali memberikan pemberitahuan dan peringatakan kepada King Churchill.

"Tidak bisa Om.  Saya sudah berkali-kali memberitahukan kepada Om. Dan saya tetap melaksanakan tugas saya memasang plang ini," jelas Adib.

Keputusan Adib Alfikri sudah bulat.  Pemberlakuan kepada wajib pajak yang menunggak harus sama,  tidak boleh ada perbedaan.

"Kita berusaha menghimbau wajib pajak agar memenuhi kewajibannya. Kita tidak ada membeda-bedakan wajib pajak,  semuanya sama," ujarnya.

Sebelumnya,  pemasangan plang juga dilakukan di gedung Pusat Informasi dan Buku di depan Mapolda Sumbar dan jalan Sawahan (depan kantor DPRD Kota Padang)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  kota Padang terus berupaya menggenjot realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana telah ditetapkan oleh DPRD kota Padang bersama Pemerintah kota Padang.

Bahkan, hari ini,  Kamis,  30 November 2017, Bapenda kota Padang melakukan pemasangan plang pemberitahuan belum melunasi PBBP2 terhadap beberapa lokasi objek pajak. Pemasangan plang itu langsung dipimpin oleh Kepala Bapenda kota Padang,  Adib Alfikri didampingi oleh Budi Payan selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.

"Mereka menunggak di atas lima tahun.  Besaran tunggakan pajak mrencapai puluhan,  bahkan ratusan juta. Kita berusaha tagih pajak-pajak yang terutang tersebut," jelasnya.

Salah satu yang dipasang plang adalah di STIKES Ranah Minang.  Namun,  belum sempat plang terpasang,  King Churchill, pemilik dan pengelola STIKES Ranah Minang datang menemui Kepala Bapenda Adib Alfikri di lokasi pemasangan.

Pemilik gedung yang dijadikan kantor Badan Kerja Sama Organisasi-organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sumatera Barat belum melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Hal itu terungkap ketika tim dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Padang turun ke lapangan memasang plang tanda belum lunas PBBP2 di lahan yang ditempati kantor BKOW yang terletak di depan Mapolda Sumatera Barat yang terletak di jalan Sudirman kota Padang, Sumatera Barat, Kamis, 30 November 2017.

Pemasangan plang itu langsung dipimpin oleh Kepala Bapenda kota Padang,  Adib Alfikri didampingi oleh Budi Payan selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dan Maihendrizon,  Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

Ironisnya, pemilik lahan belum melunasi tunggakan PBBP2 lebih kirang 10 tahun dengan jumlah ratusan juta rupiah. Ini tentu saja merugikan Pemerintah kota Padang. Apatah lagi pembangunan dibiayai dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Kita sudah sampaikan kepada pemilik lahan dan bangunan, tetapi tidak ada respon, karena memang orangnya sedang berada di Jakarta. Perlu saya tegaskan, lahan dan bangunan ini bukan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," ungkap Adib Alfikri.

Dikatakannya, BKOW Provinsi Sumatera Barat hanya mengontrak gedung untuk berkantor di lokasi tersebut. Ia berharap, setelah dipasangi plang tanda belum lunas PBBP2, istri Wakil Gubernur Provinsi Sumatara Barat Wartawati Nasrul Abit melakukan kontak kepada pemilik lahan dan bangunan tersebut.

"Mudah-mudahan istri Pak Wagub pun tidak ada masalah karena memang dia ngontrak. Mudah-mudahan dengan ditelpon oleh istri Pak Wagub nanti ke pemiliknya, syukur alhamdulillah. Nama pemilik lahan dan bangunannya Pak Firdaus Umar," terang Adib.

"Kita tidak tahu proses perjanjian antara Pemprov Sumbar dengan owner. "Apakah ini kewajiban pengontrak, tentu harusnya BKOW yang bayar," lanjutnya.

Ia menjelaskan, pemasangan plang dilakukan di beberapa titik hanya sebagai sampel. Selanjutnya, pemasangan akan dilakukan oleh Pokja di masing-masing zona.

"Memang jumlah tunggakannnya tidak seberapa bagi mereka. Tapi yang jelas, piutang-piutang seperti itu banyak bagi kami. Kita lihatlah, biasanya setelah dipasangi plang, maka mereka akan segera bayar PBBP2-nya," tegas Adib.

Adib pun meminta bantuan kalangan jurnalis untuk mensosialisasikan himbauan agar para penunggak pajak daerah segera melunasi kewajibannya. Sebab, pembangunan di kota Padang didanai oleh pajak daerah, termasuk PBBP2.

PADANG – Taman ‘Palanta Digital’ yang dibangun oleh PT Telkom Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), akhirnya diresmikan Rabu (29/11/2017) malam oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah.

Walikota pun mengaku menyambut baik keberadaannya karena sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga sejumlah warga dapat memanfaatkan layanan Wifi.id Corner. Dengan hanya mengeluarkan kocek Rp 5.000 bisa menikmati akses internet dengan kecepatan tinggi secara nonstop 24 jam setiap harinya. Di samping itu hal ini juga bahagian mendukung Padang menuju Smart City (kota cerdas-red).

“Palanta Digital ini dapat memberikan manfaat yang begitu banyak bagi kita semua. Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom Sumbar. Semoga saja upaya seperti ini kalau bisa terus ditambah lagi di Kota Padang,” imbuh Mahyeldi sewaktu meresmikan Taman Palanta Digital yang terletak di halaman kantor PT Telkom Sumbar, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 17 itu, Rabu (29/11/2017).

Menurut Mahyeldi, Palanta Digital tersebut sangat tepat dibangun PT Telkom sebagai area yang memanjakan peselancar dunia maya. Ia melihat, kawasan ini cukup ramai dikunjungi masyarakat setiap harinya bahkan malam sampai larut malam. Mereka semua diyakini memiliki berbagai kepentingan.

“Dengan keberadaan Palanta Digital saya yakin, masyarakat bisa melakukan banyak hal baik dalam urusan bisnis, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Terutama bagi pelaku UMKM kita di Padang dalam memasarkan produknya. Yang saat ini lebih kurang berjumlah 80 ribu orang,” ucapnya.

Lebih lanjut tambahnya lagi, upaya seperti ini diharapkan tentu bisa lebih disinergikan lagi ke depan. Dimana saat ini di Kota Padang sedang dihadapkan menuju Smart City yang serba digital yang bermuara peningkatan pembangunan, peningkatan pelayanan dan percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Untuk itu mari kita sama-sama memanfaatkan Palanta Digital ini dengan sebaik-baiknya. Di samping itu juga menjaga sarana-prasarana dan lingkungan sekitarnya,” tukas Walikota sembari meresmikan Palanta Digital.

Seperti diketahui, Palanta Digital tersebut mulai dibangun sejak dua tahun lalu dengan selesainya sekira enam bulan sebelum diresmikan. Dalam seharinya kawasan ini ramai dikunjungi berbagai kalangan yang mencapai lebih kurang 300 pengunjung per-harinya. Di tempat itu tersedia tempat duduk yang terbuat dari besi dan saling berhadapan. Lalu dibatasi sekat putih dengan meja di tiap sisinya yang dilindungi atap seperti rumah adat Minangkabau bertulisan Wifi.id Corner. Pohon-pohon rindang dan taman yang indah di sekitar menambah kenyamanan.

Setelah melalui mekanisme voting, akhirnya penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri disetujui anggota DPRD kota Padang pada rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD kota Padang Elly Thrisyanti.  Rabu, (29/11).

Sebanyak 18 orang dari 45 orang anggota DPRD kota Padang hadir dalam pengambilan keputusan tersebut. Dari 18 orang, hanya 17 orang anggota dewan menyatakan setuju, sedangkan satu orang menolak, yaitu Emnu Azamri dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. 

Ironisnya, beberapa orang anggota DPRD kota Padang yang hadir di Gendung Bundar Sawahan tidak ikut dalam proses pengambilan voting. Mereka menyatakan penolakan dengan ketidakhadiran di ruang rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD kota Padang Elly Thrisyanti.

Pada awal rapat paripurna, sebanyak 35 orang anggota DPRD kota Padang menghadirinya dan rapat paripurna dinyatakan dibuka karena sudah kuorum. Namun, setelah lobi-lobi antar pimpinan, hanya 18 orang yang naik ke ruang sidang utama rapat paripurna DPRD kota Padang. Selebihnya memilih tidak memasuki ruang sidang.

Wakil Ketua DPRD kota Padang Wahyu Iramana Putra menegaskan, voting pengambilan keputusan semestinya harus memenuhi kuorum dari 45 orang anggota DPRD kota Padang. Artinya, syarat pengesahan harus dihadiri secara fisik sebanyak 30+1 atau 2/3 anggota DPRD kota Padang.

Yang ikut voting kan hanya 18 orang. Jika disahkan juga maka cacat hukum. Voting itu harus dihadiri secara fisik oleh anggota dewan dengan memenuhi kuorum. Kuorum ketika rapat paripurna dibuka dihadiri 35 orang, sedangkan pada saat voting hanya 18 orang. Ini jelas tidak sesuai mekanisme," ujarnya.

Wahyu sendiri termasuk yang tidak hadir pada pelaksanaan voting. Ia lebih memilih berada di ruangannya. Alasan Wahyu, sampai saat ini dasar hukum pembentukan Perumda tidak ada diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP). PP baru mengatur tentang pembentukan Perusda.

"Perumda dan Perusda itu beda. Dalam PP hanya diatur soal Perusda. Kita bukan dalam posisi menolak, tetapi tentu harus sesuai aturan. Kalau melanggar hukum, kita tidak berani. Kalau sesuai hukum, kita duluan yang suport," pungkasnya.

Wahyu yakin, pengambilan keputusan terkait penyertaan modal pemko Padang pada Perumda PSM bakal jadi temua. Menurutnya, anggota dewan yang meluluskan penyertaan modal tersebut juga bakal diminta pertanggungjawabannya.

"Saya yakin ini akan jadi temuan. Saya tidak akan tandatangan pengesahan itu. Tapi kalau Perda tentang Perusda direvisi dulu, baru saya setuju," tegasnya.

Perda yang dimaksud Wahyu adalah Perda nomor 10 tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.

Fraksi Partai Golkar DPRD kota Padang melalui juru bicaranya, Jumadi mengatakan, selain meragukan protofolio bisnis Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, pihaknya juga mengkhawatirkan munculnya persoalan hukum dikemudian hari, apabila fraksi Partai Golkar menerima penyertaan modal tersebut.

Pasalnya, berdasarkan hasil pembahasan Pansus sebelumnya, dan pandangan ahli ekonomi serta hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, dikatakan Perda kota Padang nomor 10 tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang dudah terlanjur disahkan agar direvisi mengingat turunan dari Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sampai saat ini belum pernah ada, ujar Jumadi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD kota Padang tersebut.

PADANG - Tema randai "manjapuik nan tatingga" pada seni budaya Minangkabau dalam Festival Randai Tingkat Sumatera Barat di Taman Budaya Padang, 27 - 28 November 2017.

Saparman, Rizal Tanjung dan Ismar Mahadis ditunjuk menjadi juri dalam festival randai tersebut. Festival randai diikuti oleh 14 kabupaten/kota di Sumbar kecuali Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam dan Padang Panjang.

Menurut Kadis Kebudayaan Sumbar, Taufik Effendi, Minangkabau, kesenian merupakan pamenan rang mudo, permainan anak muda-muda. Pertunjukan kesenian yang merangkum semua jenis kesenian ialah randai.

Dijelaskannya randai sebuah kesenian tradisi yang hidup di Minangkabau sudah ada sejak lama, sejak antar komunitas dari satu nagari dan nagari lain bersosialisasi. Pola melingkar dengan penonton/ penikmatnya mengelilingi permainan randai, telah menyatukan, membaurkan antara penonton dan pemain. Di dalam sebuah pertunjukan randai, ditemui berjenis kesenian yang khas seperti; seni suara (dendang/ gurindam), musik (saluang, talempong, gendang), gerak ( akting, pencak, tari, galombang), sastra/cerita atau kisah (dialog, jok/ komik,monolog).

Lalu sejak kapan randai ini berkembangnya? Seperti juga kesenian tradisi lainnya, tidak ada catatan pastiyang menyebutkan. Namun dari beberapa penelitian, menyebutkan bahwa randai tercipta dan dimainkan oleh anak-anak muda di sebuah sasaran,perguruan silat. Pada mulanya, anak laki-laki di Minangkabau harus mampu membela diri dengan mempelajari ilmu beladiri yang disebut silat.

Lebih jauh Kadis Kebudayaan menjelaskan gerak-gerak silat, yang disebut juga pancak,pencak, bila dilakukan pengulangan terasa cukup ritmis dan dinamis, sehingga kalau distilir akan nampak lebih indah, bahkan menyerupai sebuah tari. Lalu gerak-gerak tersebut dilakukan secara melingkar, yang terkadang membentuk rantai pertanda kekompakan. Semua pemain mengenakan celana latihan silat yang disebut galembong, sehingga ketika celana galembong tersebut ditepuk secara serentak akan menimbulkan bunyi yang khas, bagaikan deburan ombak di pantai.

Legaran, gerakan melingkar tersebut kemudian diisi dengan dendang gurindam yang diikuti oleh musik; saluang,talempong, pupuik batang padi, dan gendang. Oleh pangkatuo pelatih silat, legaran tersebut diisi dengan kaba cerita rakyat yang sudah ada sebelumnya.

Umumnya cerita rakyat yang dimainkan ialah cerita-cerita menarik yang menyampaikan pesan “andaian” atau “perumpamaan”, sehingga masyarakat peminatnya menyebutnya sebagai sebuah pertunjukan barandai, berandai, beramsal, urai Kadis Kebudayaan didampingi koordinator festival, Wismi Lusita.

Harapannya seni randai dapat disukai oleh generasi muda yang berjiwa dinamis lewat gerakannya yang bagai deburan ombak di pantai. Seni randai sudah mendunia dan sangat naif sekali kita tidak melestarikannya.

PADANG - Kota Padang meraih Adipura pada tahun ini. Penghargaan tersebut diperoleh berkat kesungguhan warga dan pemerintah kota dalam menjaga pola hidup bersih.

Prestasi tersebut sebenarnya memang sudah lama diidam-idamkan warga. Karena itu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mempertahankan Adipura. Yakni dengan menjaga kebersihan kota.

"Mari kita pertahankan Adipura," ajak Mahyeldi, kemarin.

Mahyeldi mengatakan diraihnya Adipura sebagai bukti bahwa warga Padang bisa menjaga kebersihan dan hidup tertata serta rapi. Walikota terus mengimbau warganya untuk membuang sampah pada tempatnya.

"Buanglah sampah di kontainer yang telah disediakan," imbaunya.

Pemko Padang memang telah menyediakan kontainer di sejumlah titik. Nantinya sampah tersebut akan diangkut ke tempat pembuangan sampah oleh petugas kebersihan.

"Buanglah sampah di kontainer mulai pukul lima sore hingga pukul lima pagi," kata Mahyeldi.

Warga Agar Ingat "LISA".

Sementara itu, Pemerintah Kota Padang terus memperkenalkan "LISA" kepada warganya. "LISA" bukanlah wanita cantik dan menarik. Akan tetapi sebuah akronim atau singkatan dari beberapa kata.

"Di manapun, warga Kota Padang kita harapkan agar selalu ingat 'LISA'," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin.

"LISA" merupakan singkatan dari Lihat Sampah Ambil. Pemko Padang memang selalu menanamkan hidup bersih di tengah masyarakat. Dengan harapan pola hidup bersih menjadi budaya dan karakter warga kota.

"Jadi, kita harapkan, ketika warga melihat sampah yang berserakan agar diambil dan di buang ke tempat sampah," imbau Al Amin.

PADANG - Warga Komplek Permata Surau Gadang dan Indah Pratama, Kelurahan Surau Gadang, Nanggalo mengeluh. Setiap hujan apalagi hujan deras, pemukiman mereka banjir karena air di saluran drainase perumahan melimpah. Saluran utama drainase perumahan ini juga menjadi jalur utama pengairan sawah di sekitar perumahan tersebut.

"Marasai kami Pak. Apalagi di musim hujan seperti ini, tiap sebentar, banjir menimpa warga. Bahkan sesudah air menyusut, sampah-sampah yang dibawa air berserakan di kawasan komplek. Segan pula saya jadi ajak warga goro terus. Sedikit-sedikit goro, sedikit sedikit goro," kata Ketua RT 07/RW 01 Husni Jamal dan dibenarkan Jon, Ketua RT 06/RW 01 kepada Anggota DPRD Padang Faisal Nasir, Sabtu malam (25/11).

Keluhan warga warga dua komplek yang berada di RT 06 dan 07 itu, kembali disampaikan sejumlah perwakilan warga komplek saat disku¬si dengan Faisal, dalam rangka reses III. Politisi PAN ini, sebelum reses, juga sudah mendengar keluhan tersebut, bahkan meninjau kondisi drainase di perumahan itu.

Di hadapan Camat Nanggalo Teddy Antonius, Lurah Surau Gadang Irzal, Ketua RW 01, para ketua RT di lingkungan RW 01, tokoh masyarakat serta warga RT 06 dan 07, Faisal memahami apa yang menjadi kelurahan warga. Solusi untuk saluran drainase ini, harus
dibuat saluran drainase lanjutan hingga air bisa disalurkan terus.

Tiba di perbatasan kedua perumahan, air tersumbat sehingga saat hujan tiba, air tidak bisa mengalir dan meluap. Akibatnya banjir tak dapat dihindari. Karena tak ada saluran drainase lanjutan, maka ini harus segera dibangun agar air mengalir lancar dan persawahan di sekitar lokasi yang macet itu juga terairi dengan lancar pula.

Harusnya, kata dia, pengembang yang membangun komplek Permata Surau Gadang ini harus membuat saluran drainase utama sekaligus juga berfungsi sebagai saluran air sawah, dengan ukuran besar. Ini tidak sama saja besarnya saluran utama dengan saluran pem¬buangan air pemukiman.

"Tapi, Insyaallah, saluran drainase lanjutan ini, kita upayakan dibangun pada 2018. Sudah dianggarkan dalam APBD sekitar Rp200 juta," kata putra Surau Gadang tersebut.

Mendengar jawaban itu, warga gembira dan senang. Bahkan memuji Faisal yang cepat tanggap dengan persoalan yang dialami warga. Tak hanya itu,  bantuan untuk Masjid Al-Habib sebesar Rp20 juta juga dialokasikannya pada 2018.

Naluri 'pembangunan' yang dimiliki Faisal juga akan diwujudkan dalam pembangunan jalan lingkung di kedua perumahan tersebut. Apalagi masih ada gang perumahan yang masih berupa jalan tanah dan ada hasil swadaya masyarakat era saisuak, tapi sudah rusak.
"Kasihan kita, kalau yang melewatinya ibu hamil,' kata Azwir, tokoh masyarakat setempat.

"Kita upayakan pada APBD 2019. Apalagi untuk bangun jalan lingkung, dana cukup besar dan sistem penganggarkan yang menuntut harus dimasukkan dulu proposal dan rencana kerja. Biasanya setiap Juli hingga Agustus, sudah final. Sekarang sudah akhir November. Jadi nanti, sekitar Juli tolong kejutkan lagi saya soal ini,"ujar Faisal.

Dalam acara reses yang dikemas dalam bentuk malam hiburan oleh warga, turut memberikan sambutan Camat Nanggalo Teddy Antonius. Katanya, salut kepada warga, meski hujan lebat, tapi yang hadir tetap ramai.
"Bapak-bapak dan ibu-ibu basah, saya juga basah. Wakil rakyat kita, Bapak Faisal Nasir juga basah. Tapi semangat dan kekompakan warga RT 06 dan 07,  menjadi energi baru, sehingga acara malam ini sukses. Luar biasa," kata Camat.

Malam itu, juga ditampilkan berbagai acara hiburan menampilkan kebolehan ibu-ibu dan anak-anak RT setempat. Semua yang hadir, terhibur dibuatnya. Bahkan Faisal, Camat dan Lurah, menyumbangkan suara emasnya. Ketiga tokoh ini, juga menyerahkan hadiah kepada
pemenang lomba domino yang disponsori Faisal Nasir.

Bersama Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Faisal Nasir, Camat Nangga¬lo Teddy Antonius, Lurah Surau Gadang Irzal, bersama para peme¬nang lomba domino.

Penutupan Festival Seni Qasidah Berskala Besar Tingkat Nasional ke XXII bertempat di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat malam (24/11) berujung protes dari peserta Provinsi Papua dan Papua Barat.

Beberapa peserta merasa hasil keputusan dewan juri tidak fair dan penuh intervensi. Kekecewaan rombongan dari Papua Barat ini juga dikuatkan oleh   Ketua Tim Sulawesi Tengah, sebagai kelompok Islam minoritas, rombongan Papua Barat memiliki 8 group. Ternyata yang diumumkan hasil oleh panitia Lasqi tersebut adalah provinsi yang memiliki 10 group.

" Dengan sendirinya peserta dari provinsi yang minoritas Islam tersingkir dengan sendirinya. Jika begini, bagaimana Islam mau syiarkan agamanya akibat oknum panitia yang tidak fair, " urai Mis dari Sulteng sambil berurai air mata.

Sebagaimana yang diutarakan peserta dari provinsi Papua Barat,  merasa tidak puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh dewan juri. Mereka menilai, pelaksanaan festival tidak murni serta ada intervesi.

Salah seorang official/peserta Papua Barat, Sanusi yang meradang usai pembacaan pengumuman pemenang di lapangan Imam Bonjol Padang, Sumbar, Jumat malam (24/11).

“Festival ini harus murni, jujur dan jangan ada intervesi”, pinta Sanusi yang disoraki oleh peserta disekitarnya, termasuk rombongan dari Lampung dan Sulawesi Tengah.

Menurutnya, “Tujuan kami kesini untuk syiar, karena kami cinta Islam, cinta qasidah. Bagaimana melakukan syiar melalui qasidah, terangnya.

Selama ini kami tidak pernah alpha dalam setiap iven lasqi. Dimanapun kami berangkat, karena kami cinta Islam, kami ingin bersahabat, kami ingin berkenalan dengan sesama muslim dari seluruh penjuru nusantara, sampainya.

Dalam hal ini, kami hanya meminta pengakuan dari DPP dan panitia, bahwa kami ada. Meskipun di Papua Barat, umat Islam dianggap minoritas, tapi kami ada, jelas Sanusi.

Yang memiriskan, untuk penginapan saja, kami (peserta Papua Barat) tidak difasilitasi. Disini kami tinggal di Asrama Haji dan semua kami bayar. Untuk ke lokasi acara perlombaan, biaya transportasi kami harus bayar Rp.900 ribu per-hari, ungkapnya.

Apabila seperti ini, maka Lasqi tidak akan pernah besar kalau masih saja ada intervensi, ingat Sanusi.

Jika PPP mau mengusulkan pengganti antar waktu (PAW) Nila Kartika, Anggota DPRD Kota Padang periode 2014 - 2019, maka pihak kami akan melakukan langkah hukum dan politik. Kalau sudah inkrah maka seluruh kader wajib memenuhinya dan patuh pada putusan hukum, tegas Ketua DPW PPP Sumbar kubu Djan Farid, Irwan Fikri dikediamannya Sabtu (25/11).

Dorongan internal PPP Maidestal Hari Mahesa. Nila  Kartika diusulkan untuk di-PAW-kan karena tidak pernah menghadiri kegiatan yang dilaksanakan termasuk rapat fraksi. Jalan terakhir sudah ditempuh dan mengirimkan  surat dan klarifikasi sudah diberikan langsung  ke rumah.

Kedatangan tim PPP tersebut disambut oleh Irwan Fikri, Ketua DPW PPP Sumbar versi Djan Farid. Jika keputusan hukum sudah inkrah maka mereka siap menerima keputusan dalam bentuk apapun.

Sebaiknya kedua kubu jangan saling mengganggu dan hendaknya sama-sama jalan saja dengan struktur dan kader yang ada. Jangan setiap even digunakan untuk mengeneralisir semua kegiatannya.

Atas nama PPP kubu Djan Farid sudah berkali-kali menyampaikan untuk menahan diri untuk melakukan tindakan apapun sampai persoalan hukum PPP inkrah. Hingga saat ini  belum ada keputusan final yang mengikat.

Proses hukum pada  tingkat peninjauan kembali (PK) diterima sebagian materi yang menguatkan kubu Djan Farid dengan mengembalikannya pada mahkamah partai. Majelis syariah akan mengambil alih kekuasaan PPP jika kedua kubu tidak bersatu.

Belakangan diketahui Pemerintah memperpanjang SK muktamar Bandung sebagai tindak lanjut muktamar islah di Pondok Gede. Keputusan tersebut digugat kubu Djan Farid dan menang. Sekarang sedang proses kasasi.

Pihak Romahurmuzi sudah mengambil dana APBD,  proses pilkada dengan digunakannya SK Menkumham terakhir. Harapan Irwan Fikri, Mendagri hingga jajaran ke bawah agar jangan mengambil keputusan apapun sampai putusan inkrah karena sengketa hukum masih jalan.

Mengenai adanya hasil Rapimcab untuk mem-paw-kan Nila Kartika. Sudah dimasukkan tertulis pada DPRD Kota Padang. Pelewaan Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Padang tanpa melalui mekanisme, Irwan Fikri kecewa dan DPRD Kota Padang  langsung mengumumkan penggantian ketua fraksi tersebut pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Seluruh SMA di Kota Padang sekarang tidak lagi  menjadi kewenangan Pemko Padang. Jika ada komite sekolah atau pihak sekolah dari  SMP dan SD yang ada di Kota Padang dipungut biaya kecuali ada kesepakatan. Demikian penjelasan Osman Ayub, Anggota DPRD Kota Padang pada reses III ke daerah pemilihannya di Kecamatan Nanggalo, Jum'at (25/11).

Didampingi Lurah Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo, Syahrial, SH menampung seluruh aspirasi masyarakat bersama muspika setempat.

Marni, salah seorang warga Gurun Laweh mempertanyakan  susahnya mereka mendapatkan dana bantuan seperti BSM dan sebagainya. Padahal wanita ini memiliki 4 anak yang masih sekolah. Pada saat itu seluruh unek-unek yang menyesak dadanya terungkap.

Bahwa yang memperoleh dana bantuan tergolong keluarga mampu dan dengan bangganya mendapatkan bantuan yang bukan hak mereka. Artinya, pihak kelurahan meloloskan para keluarga mampu mendapatkan hak keluarga miskin.

"Tolong berikan datanya ke kantor Lurah Gurun Laweh Senin depan, kalau memang datanya valid" tegas Syahrial, SH selaku Lurah Gurun Laweh. Hal ini didukung oleh Osman Ayub, anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Hanura.

Dalam pertemuannya dengan masyarakat Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo Padang sebagai upaya menampung dan mendengarkan segala keluhan dari masyarakat setempat.

Ditempat daerah pemilihannya, Osman Ayub melakukan kewajibannya mengambil reses menampung aspirasi masyarakat . Dalam beberapa kesempatan banyak dari masyarakat yang mengeluhkan seperti BAZNAS yang tak dapat Raskin yang tak semestinya yang dapat , serta jalan-jalan yang sering banjir didaerah mereka.

Semua itu kita akan tindak lanjuti serta kita akan usahakan untuk memperbaiki dan memenuhi apa yang jadi hak mereka ujarnya.

Osman Ayub juga mengingatkan para warga Kecamatan  Nanggalo saat ini terjadi peningkatan kejahatan terutama masalah narkoba.

Dia berharap dan menghimbau warga terutama ninik mamak untuk sama saling menjaga dan mengingatkan anak kemenakan agar waspada agar tidak terjerumus dalam masalah narkoba yang bisa mengancam kehidupan masa depan generasi muda kita.

Pada saat Osman Ayub  bertemu dengan Kapolsek Nanggalo beberapa hari yang lalu, saat ini Kecamatan Nanggalo merupakan rating tertinggi dalam masalah narkoba di Kota Padang.

PADANG - Memasuki masa reses (masa istirahat sidang) kedua 2017, sebanyak 45 anggota DPRD Padang berasal dari sembilan fraksi mengisinya dengan turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

H. Maidestal Hari Mahesa, anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PPP yang selalu mengambil reses sebagai kewajibannya menampung aspirasi masyarakat daerah pemilihannya.

Seluruh anggota dewan yang mengambil reses kali ini, jumlah ini meningkat dari masa reses sebelumnya pada tahun 2017 ini , yakni sebanyak 26 orang. Reses masa sidang ketiga 2017 ini dilakukan pada 19 sampai 21 November 2017.

Puskesmas Nanggalo, Pujasera dan penyampaoan aspirasi pedagang. Dilanjutkan ke Pasar Raya. Banyak anggota dewan reses di berbagai tempat, kondisi pujasera minim fasilitas. Dianggap seperti orang buangan dan ditumpuk di pujasera dan dibiarkan. Merasa dizolimi oleh Pimpinan Kota Padang, bahkan tabungan yang ada sudah habis.

Fasilitas tidak memadai, mck, tempat ibadah dan tata letak yang tak jelas. Objek mereka sebenarnya di depan LP Muaro Padang. Diharapkan ada tempat berjualan memadai di depan LP Muaro Padang agar bisa menyabung hidup.

"Kami disusun seperti ikan sarden pada kawasan pujasera ini yang minim fasilitas dan minim pembeli", ujar Awal, salah seorang pedagang pujasera, Kamis (23/11).

Aspirasi itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi ke Badan Anggaran sehingga terakomodir dalam APBD TA 2018. Dijadikan pandangan akhir Fraksi PPP pada Rapat Paripurna tentang APBD TA 2018.

Kebijakan yang terburu ini akan disampaikan pada Walikota Padang dalam forum paripurna. Semoga pimpinan kota memperhatikan aspirasi warganya. Sebagai wakil rakyat sangat memprihatinkan dan sebagian anak-anak warga belum membayar SPP akibat belum adanya hasil penjualan yang memadai.

Ada 3 kelurahan ditampung oleh Puskesmas Nanggalo dan fasilitas masih terbatas. 22 posyandu yang dimonitoring tiap bulan oleh petugas puskesmas. Mereka mengharapkan pemenuhan sarana dan prasarana, jelas Esa.

Kabag Humas DPRD Padang, Ermanto menyebutkan sampai kemarin, (22/11),  sebagian besar anggota dewan mengambil reses dari 9 fraksi. "Pokoknya seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Padang yang melakukan reses kali ini ", ujar Ermanto.

Untuk reses kali ini difasilitasi oleh dana APBD. Setiap anggota DPRD, dana reses sekitar Rp 13 juta setelah pajak dan dijatah bagi 400 orang konstituen. Sedangkan bagi unsur pimpinan sebesar Rp 16 juta setelah potongan pajak dijatah untuk 500 orang konstituen. Di sana tercakup dana untuk makan, minum untuk masyarakat yang meghadiri reses tidak termasuk uang transportasi untuk reses kali ini.

Secara terpisah Wakil Rakyat Dapil Kecamatan Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo ini menyikapi soal seluruh anggota dewan mengambil reses karena takut tidak diberikan uang transportasi sebagaimana amanah PP 18 Tahun 2017.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Teguh Santosa menegaskan, lembaga ini didirikan untuk membantu pemilik media siber, agar jadi profesional baik dari sisi keredaksian maupun usaha.

 Sehingga, media siber itu bisa berkontribusi membangun bangsa ini dengan keberadaban tinggi sekaligus jadi tempat pekerja pers menyandarkan hidupnya.

“Dewan Pers mencatat, ada lebih dari 43 ribu media siber di Indonesia. Sebagian besar, (mohon maaf) itu abal-abal, didirikan tanpa mematuhi kode etik dan standar industri pers lainnya,” ungkap Teguh Santosa, saat melantik Pengurus SMSI Sumbar di Padang, Kamis (23/11/2017).

SMSI Sumbar ini diketuai Syahrial Aziz dari tabloidbijak.com. Sekretaris diemban Novermal Yuska (jurnalsumbar.com) dan bendahara, Tafrizal Chaniago (impiannews.com).

Kepengurusan ini dilengkapi lima orang ketua bidang serta satu orang wakil sekretaris dan bendahara serta 7 seksi.

Dikatakan Teguh, SMSI Sumbar ini merupakan yang keempat dilantik di Indonesia. SMSI ini sudah berdiri di 27 provinsi dengan lebih dari 1.000 anggota perusahaan pers.

 “Profile perusahaan yang adai di SMSI ini ada macam-macam, tapi ada niat untuk jadi profesional. Namun, niat ini tak bisa di mulut. Harus merujuk aturan Dewan Pers,” terang Teguh.

Di antara aturan Dewan Pers terhadap sebuah perusahaan pers yakni harus berbadan hukum, penanggungjawab di ruang redaksi harus berkompetensi utama, perusahaan harus jelas lokasi usahanya, penghormatan pada pedoman penyiaran media siber dan lainnya.

“SMSI harus membantu budaya bisnis media siber, budaya di ruang redaksi dan lainnya, karena kita harus terus berlomba dengan media abal-abal untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Teguh mengingatkan jajaran SMSI Sumbar.

Teguh pun menceritakan hasil pertemuannya dengan organisasi media sedunia di Seoul, Korea Selatan.  Di pertemuan itu, terangnya, ada tiga poin penting yang dibahas yakni bergesernya platform media dari konvensional (kertas) ke siber. “Ada kegagapan dari pelaku usaha media dari pergeseran platform ini,” ungkap Teguh.

Selain itu, pertemuan itu juga merumuskan, bahwa inovasi jadi kata kunci keberlangsungan hidup media di erah teknologi informasi. Kemudian, terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap karya jurnalistik.

“Fenomena penurunan kepercayaan publik ini terjadi di dunia, tak hanya di Indonesia,” terang Teguh. “Karya jurnalistik yang dikerjakan dengan standar etika dan disiplin ketat lainnya, ternyata tidak lagi dipercaya publik di tengah gempuran berita hoax yang tersebar secara massif melalui platform media sosial,” tambahnya.

Sementara, Ketua SMSI Sumbar, Syahrial Aziz dalam sambutannya mengharapkan saran dan kritik seluruh elemen masyarakat di Sumbar. “SMSI yang merupakan tempat berhimpunnya para pemilik media siber di Ranah Minang ini bertekad untuk membangun pers yang bermartabat,” terangnya.

Ketua Pelaksana Pelantikan sekaligus seminar nasional Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai di Sumatera Barat, Tantangan dan Peluang, Aguswanto melaporkan, kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero dibantu sumbangan lembaga lainnya seperti PT Semen Padang, Bank Nagari, PDAM Padang dan Pemprov Sumbar.

“Kami dari SMSI berharap, kerjasama ini tidak sebatas kegiatan ini saja. Karena, SMSI ini merupakan tempat berhimpunnya pemilik media yang melaksanakan bisnis di bidang informasi.

Minimal, kerjasama ini berupa kartu anggota SMSI yang sekaligus kartu Brizzi, kartu non tunai dari BRI,” ungkap Aguswanto yang peluang ini juga diamini Teguh Santosa.

JAKARTA – Kinerja dan tata kelola pemerintahan yang diterapkan Pemerintah Kota Padang sejauh ini, berbuah manis dengan diterimanya sebuah penghargaan bergengsi dari IIPG (Indonesian Institute for Governance). IIPG merupakan sebuah organisasi nirlaba yang digagas sekelompok anak bangsa yang peduli terhadap tata kelola (governance).

Penghargaan itu diterima Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dari Ketua Dewan Penasihat IIPG Prof.Dr.Boediono,M.Ec (Wakil Presiden RI Periode 2009-2014) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Ketua Umum IIPG Sigit Pramono di Graha CIMB, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (10/11/2017) malam.

Seperti diketahui, Kota Padang tergabung bersama 10 kota se-Indonesia sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola pemerintah kategori baik. Penghargaan ini pun murni melalui hasil penilaian dari IIPG yang bertajuk 'Anugerah Pandu Negeri' 2017.

Budhiono mengatakan, penghargaan tersebut dalam rangka untuk memilih pemerintah daerah dan kepala daerah dengan kinerja dan tata kelola yang baik di Indonesia. Kategorinya antara lain terbaik, sangat baik dan baik. Di samping itu juga menentukan 3 kepala daerah paling inovatif.

“Kita berharap, pemberian penghargaan ini akan semakin mendorong pemerintah daerah dan kepala daerah di Indonesia untuk lebih bersemangat meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, melalui Anugerah Pandu Negeri ini, IIPG sangat berharap agar pemimpin daerah yang memiliki kinerja dan tata kelolanya baik terus meningkatkan kinerja yang memiliki prospek menjadi calon pemimpin tingkat nasional di masa depan. Sehingga akan lebih memperkaya sumber calon pemimpin untuk regerenasi kepemimpinan nasional, khususnya yang berasal dari pemimpin daerah yang berprestasi.

“Untuk itu, semoga mereka yang menerima Anugerah Pandu Negeri ini bisa menjadi contoh bagi daerah dan pemimpin daerah lainnya. Terutama dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah. Sebagaimana kita harus mampu berdiri tegak menjadi 'Pandu Ibu Pertiwi' atau teladan dalam membangun daerah yang dipimpin,” ujar Boediono.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan itu menyambut baik IIPG dalam kegiatan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga pemerintah kota plus pemimpin inovatif itu. Dia juga berharap, pemberian penghargaan ini tentunya semakin mendorong pemerintah daerah dan kepala daerah seluruh Indonesia lebih bersemangat meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan.

"Saya kira ini ide dan momen yang bagus karena bisa merangsang bagi yang telah dan belum mendapatkan penghargaan. Semoga mampu merangsang daerah dan kepala daerah untuk berkembang dan lebih baik lagi," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Ketua Umum IIPG Sigit Pramono menyebutkan, ada dua aspek yang menjadi penilaian IIPG dalam memberikan penghargaan. Pertama performance (pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan breaktrough result) kemudian governance (tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, dan antikorupsi).

“IIPG telah melakukan penilaian kinerja dan tata kelola pemerintahan sejumlah 34 Pemprov, 416 Pemkab, dan 98 Pemko di Indonesia. Dari proses penilaian yang dilakukan, menghasilkan 53 pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola yang baik. Diantaranya 3 pemerintah daerah (provinsi, kota dan kabupaten) kategori terbaik, 14 kategori sangat baik dan 33 kategori baik. Selain itu juga penghargaan khusus untuk pemerintah daerah kategori terbaik bagi Indonesia Bagian Timur dan 3 pemimpin inovatif,” ungkapnya.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah usai menerima penghargaan menyampaikan rasa syukur atas diraihnya penghargaan yang sangat penting bagi Pemko Padang tersebut.  Dimana sesuai dengan beberapa kategori penilaian, diantaranya berkaitan tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi sekaligus hasil perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni yang diraih Pemko Padang dan laporan-laporan yang diberikan ke Kemendagri setiap tahunnya.

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang dan masyarakat kita bersyukur mendapat penghargaan ini. Semoga dengan dukungan kinerja seluruh OPD di jajaran lingkungan Pemko Padang, akan lebih meningkatkan kinerja dan tata kelola yang lebih baik lagi disertai pertumbuhan ekonomi serta inovasi-inovasi baru bagi Kota Padang ke depan,” imbuhnya didampingi Kabag Humas Imral Fauzi.

Mahyeldi menambahkan, berbicara inovasi yang telah diberikan ia menyebut diantaranya yakni inovasi tentang masalah keuangan, program kegiatan, peningkatan kepegawaian, pelayanan dan lain-lain sebagainya.

"Secara lebih detailnya, tentu tim penilai yang mengetahui apa-apa saja yang dinilai dalam hal ini. Kita hanya berharap, apa yang sudah dilakukan Pemko Padang hingga saat ini dapat dirasakan masyarakat dan semakin meningkat lagi,” tandas Mahyeldi.

PADANG – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah melepas sebanyak 437 jamaah umrah rute Padang menuju Madinah keberangkatan 2 Desember 2017 ini. Sebagaimana para jamaah 'haji kecil' yang berasal dari berbagai kabupaten /kota se-Sumatera Barat itu, akan terbang dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat (Sumbar) bersama Maskapai Lion Air Group dengan armada jenis Airbus A330.

“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kita mengucapkan selamat kepada warga masyarakat yang hendak melakukan ibadah umrah. Juga terima kasih kepada PT Arminareka Perdana yang tiap tahunnya memberangkatkan jamaah umrah ke tanah suci dari Padang dan Sumbar pada umumnya,” ungkap Walikota sewaktu membuka kegiatan Manasik Akbar bertemakan Gerakan Umrah bersama 1000 jamaah dan Gerakan Sedekah Umrah 100 Anak Yatim Hafizh Alquran di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah, Minggu (19/11/2017) pagi.

Mahyeldi menyebut, ia pun mengaku sudah lama berniat mengupayakan bagaimana keberangkatan umrah bisa langsung dari Padang-Jeddah dan Madinah. Hala itu pun terwujud dengan resmi dibukanya jalur penerbangan tersebut baru-baru ini.

Menurutnya cukup banyak kemudahan dan keuntungan yang didapat khususnya bagi jamaah asal Sumatera Barat dan sekitarnya. Selain itu juga dari sektor peningkatan perekonomian masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan orang akan banyak berangkat dari Padang yang tentunya bakal singgah sebentar dan melakukan aktifitas di ibukota Sumbar tersebut.

“Semoga dengan dibukanya rute penerbangan umrah Padang-Jeddah dan Madinah ini, Insyaallah akan memberikan banyak keuntungan. Baik dari segi waktu dengan sampai lebih cepat, biaya pun lebih murah dan kita pun bisa secara dekat dilepas para keluarga disertai beberapa keuntungan lainnya,” terangnya.

Lebih lanjut kata Mahyeldi lagi, hal ini memang perlu disyukuri bersama. Karena ibadah haji dan umrah merupakan salah satu upaya menjadikan warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Itu pun sudah dijelaskan dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai simbol negara Republik Indonesia.

“Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Maka itu, semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diterima Allah Swt hendaknya dan setelah itu menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi,” tukas walikota agamis tersebut disambut hangat Komisaris Utama PT Arminareka Perdana H. Richan Mudzakar dan seluruh jamaah umrah di kesempatan itu.

PADANG – Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah bertegas-tegas dalam menghapus segala bentuk pungutan liar (pungli) di kota yang ia pimpin.

Ia berharap, Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dapat secara intens melakukan gebrakan disertai pengawasan secara berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam dalam Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Evaluasi Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balaikota, Senin (20/11/2017).

Mahyeldi menjelaskan, fungsi Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksinya) berperan memberantas terjadinya pungutan liar. Baik di lingkungan pemerintahan maupun publik / masyarakat.

 “Kita tidak ingin ada yang melanggar hukum dengan melakukan pungli. Maka itu para Satgas Saber Pungli mesti bertindak cepat dan tegas,” ujanya dalam rapat yang diikuti Ketua Pelaksana Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang AKBP Tommy Bambang Irawan, S.IK.MH dan Unsur Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Dikatakan Mahyeldi, di Kota Padang memiliki beberapa objek vital yang dapat berpotensi dijadikan sasaran pungli. Diantaranya pasar, lahan parkir dan objek wisata.

“Ke depan kita akan membuat peraturan Daerah (Perda) tentang pungli. Karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli berfungsi membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli. Diantaranya dapat melakukan operasi tangkap tangan atas praktik pungli,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang AKBP Tommy  Bambang Irawan, S.IK.MH menyebutkan,  upaya yang pertama dilakukan Tim Satgas Saber Pungli  Kota Padang adalah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Tim Saber Pungli baru terbentuk diawal 2017  lalu. Dan kita butuh beberapa usaha dan kinerja yang perlu ditingkatkan diantaranya menetapkan ketersediaan anggaran operasional dan pembentukan sekretariat,” ungkapnya.

Ia menambahkan lagi, sejauh ini sudah ada beberapa kasus yang  terindentifikasi dan ditindak lanjuti Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang di beberapa instansi pemerintah.

“Di samping itu kita juga sangat membutuhkan informasi dari pihak masyarakat, apabila menemukan indikasi pungli di mana saja di kota ini. Silahkan masyarakat laporkan kepada Tim Satgas saber Pungli atau pihak yang berwenang,” terangnya.

Sekretaris Tim Saber Pungli  Kota Padang  Mursalim juga menyebut, rapat kali ini bertujan untuk mengevaluasi kinerja tim Saber Pungli Kota Padang sekaligus menyosialisasikan bahaya praktek pungli di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

“Ditahun 2018 kita sudah menyiapkan anggaran melalui APBD. Diharapkan semua Tim Satgas di masing-masing bidang dapat bekerja maksimal,” tukas Kepala Kesabangpol Kota Padang tesebut.

PALEMBANG – Hampir di setiap agenda kunjungan kerja yang dilakukannya, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah juga tak lupa melakukan silaturahmi bersama para perantau Minang yang tersebar di penjuru negeri ini. Seperti kali ini, bersama perantau Minang yang tergabung dalam wadah Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) di Sumatera Selatan (Sumsel).

Momen ini dimanfaatkan Mahyeldi di sela memenuhi undangan kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) di tahun 2017. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Kominfo RI ini dipusatkan di Kota Palembang, Sumatera Selatan selama 21 - 24 November.

Hadir dalam kesempatan itu Sekdako Padang Asnel, Kadiskominfo Suardi, Kabag Humas Imral Fauzi, Kabag Kerjasama Erwin. Ketua TP-PKK Padang Ny Harneli Bahar pun ikut meramaikan rombongan yang disambut Ketua Umum BMKM Sumsel Novrizal Nawawi beserta pengurus lainnya itu di Ruang Yayasan Dakwah Gedung Al-Furqan, Selasa (21/11) malam.

Ketua Umum BMKM Sumsel Novrizal Nawawi menyampaikan beberapa hal di hadapan walikota dan rombongan. Menurutnya, sebagai kumpulan orang rantau yang tersebar di Sumatera Selatan mengaku senang kali ini bisa bertatap muka dengan pemimpin Kota Padang bersama jajaran.

“Kita dari keluarga BMKM Sumsel tentu sangat rindu dengan kampung halaman (Sumatera Barat-red). Dan kita pun menginginkan Sumatera Barat semakin maju dalam berbagai sektor,” ungkapnya.

Dikatakan Novrizal, sejauh ini BMKM memang hanya bisa melihat Sumatera Barat atau Kota Padang dari kejauhan atau lewat media sosial dan media massa. BMKM pun menyatakan siap berkomitmen untuk bersama-sama membangun kampung halaman dan membantu mengatasi setiap permasalahan yang ada di berbagai kabupaten / kota se-Sumbar.

“Di Bumi Sriwijaya ini orang Minang memiliki aktifitas dan profesi yang beraneka ragam. Baik wiraswasta selaku yang paling dominan, di lingkungan pemeritahan dan investasi di berbagai bidang. Alhamdulillah di samping membangun berbagai bidang di sini, kita juga intens membantu terhadap berbagai musibah atau permasalahan yang terjadi di Sumbar. Semoga dengan bertatap muka dan berdialog bersama pak Walikota Padang kali ini akan tercipta sinergi positif khususnya antara BMKM Sumsel dan Pemerintah Kota Padang,” tuturnya diamini pengurus BMKM lainnya.

Sementara itu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, atas nama Pemko Padang mengucapkan terima kasih.atas sambutan hangat yang dipersembahkan perantau Minang yang berdomisili di Sumsel tersebut. Ia menyebutkan, adapun lawatan ke Palembang kali ini untuk memotivasi langsung salah satu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Padang yakni Group Palito Nyalo yang mewakili Sumbar dalam Lomba KIM tingkat nasional.

“Alhamdulillah di Padang keberadaan KIM sangat penting dengan berbagai peran dan fungsinya. Diantaranya menginformasikan dan menyosialisasikan program pemerintah, lalu menjembatani, memfasilitasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Kami juga memohon doa dan dukungan BMKM Sumsel agar bisa menyaksikan dan memberikan dukungan langsung. Semoga, Group Palito Nyalo yang akan menampilkan aksi teatrikal yang berjudul ‘Rantau Malin’ bisa menjadi yang terbaik nantinya,” terang Mahyeldi sembari mengharapkan perantau Minang di Sumsel ikut memberikan dukungan dalam lomba yang akan berlangsung, Rabu (22/11) tersebut.

Lebih lanjut ditambahkannya, adapun Pemko Padang terus melakukan upaya baik melaksanakan program pembangunan serta pencapaian visi dan misi Kota Padang. Sejak bencana gempa 2009  lalu terus melakukan pembenahan dan pembangunan. Diantaranya pasar-pasar yang ada, perkantoran, serta kawasan Pantai Padang dan objek wisata lainnya. Khusus sejak 2014, Pemko sudah melakukan upaya-upaya pro rakyat dengan menggratiskan biaya pendidikan dan  lainnya yang termasuk dalam 10 program unggulan.

“Alhamdulillah, para perantau Minang cukup banyak mendukung dan bersinergi dalam berbagai hal. Terutama di bidang investasi, karena kita juga memberikan kemudahan-kemudahan sehingga segala sesuatunya dapat terealisasi secara optimal. Kita tentu berharap, dukungan dan sinergi ini dapat terjalin dengan baik sebagai wujud ranah dan rantau,” tukasnya mengakhiri.

PADANG – Kegiatan berskala nasional Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan resmi digelar. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selama 21-24 November ini, dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur di Hotel Novotel, Rabu (22/11).

Asman Abnur dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar di dunia yang pada tahun 2017 sebesar 132,7 juta atau sekitar 51% dari jumlah penduduk yakni 262 juta jiwa.

Dalam pengelolaan informasi publik, menurut Asman, humas pemerintah harus kreatif agar masyarakat menyukai karena era sekarang ini sudah masuk dunia digital.

“Humas Pemerintah tidak bisa lagi terpaku dalam budaya manual, tetapi harus bertransformasi ke budaya digital sehingga butuh inovasi dan kreativitas. ASN harus mengedepankan profesionalisme dan pengetahuan,” ujar Asman.

Pendekatan two way traffic komunikasi humas pemerintah, lanjut Asman, sehingga memudahkan untuk penyebaran informasi yang menggunakan berbagai perangkat teknologi saat ini.

“Sebagaimana arahan Presiden bahwa humas pemerintah harus mampu tampil di depan dalam melakukan agenda setting di tengah derasnya arus informasi saat ini,” imbuhnya.

Terdapat peningkatan signifikan, menurut MenPANRB, dalam penguatan reformasi birokrasi dari ASN untuk pusat, provinsi, dan daerah. Ia menambahkan bahwa ke depan yang diukur adalah outcome atau apa yang dihasilkan oleh ASN.

“Perbaikan ASN mulai dilakukan dengan proses rekrutmen PNS di pusat dan 1 provinsi. Nilai yang diperoleh saat tes CPNS langsung dibuka saat hari tersebut,” tambahnya lagi.

Dengan penyelenggara negara yang baik, lanjut Asman, akan menjadi perbaikan dalam proses pengembangan kapasitas ASN yang baik.

“Mari kita ubah cara kerja ASN. Mudah-mudahan dengan demikian negara Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan,” pungkas MenPANRB seraya membuka secara resmi agenda SAIK Tahun 2017 dengan tema ‘Mewujudkan Masyarakat Informasi di Era Digital’ tersebut.

Turut hadir dalam acara pembukaan kali ini, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Dirjen IKP Rosarita Niken Widiastuti, Deputi Hublem Kemensetneg Dadan Wildan, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah beserta Ketua TP-PKK Padang Ny Harneli Bahar, Wali Kota Palembang Harnojoyo, Bupati Kerom Celcius Watae, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex, Asdep Humas dan Protokol Setkab Alfurkon Setiawan, Asdep Humas Kemensetneg Masrokhan, Direktur Kemitraan Komunikasi Dedet Surya Nandika, dan para pejabat/perwakilan humas kementerian / lembaga.

PADANG - Dengan Diterimanya surat dari Pengadilan Negri Padang Tertanggal 15 November 2017 Nomor : W3.U1/ 4308 / HK.02/XI/2017, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perkara No.12/Pdt.G/2012/PN-Pdg. Kepada PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) Divisi Regional ISI Sumatera Barat.

Sehubungan dengan penetapan Pengadilan Negri Padang tentang pelaksanaan Putusan perkara No: 12/Pdt.G/2012/PN.Pdg Jo No.44/Pdt/2013/PT.PDG JO MA RI Reg No.604K/Pdt/2014, yang akan dijalankan terhadap tanah objek sengketa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017. Berupa tanah objek sengketa terletak di kelurahan Air Tawar Timur Padang.

PT KAI Sumatra Barat Beserta kuasa hukumnya dalam jumpa pers dengan media online, cetak dan  tv, Selasa (21/11), Lusda Astri memaparkan surat penetapan No.20/Eks.Pdt/2016/PN Padang. Dimana Pengadilan Negri Padang telah menerima surat permohonan eksekusi yang diajukan
PT. KAI  tertanggal 12 Agustus 2016 selaku penggugat agar segera dilakukan terhadap objek sengketa berdasarkan putusan No.12/Pdt.G/PN.Pdg Jo No.44/Pdt/2013/PT PDG JO Reg No 604K/Pdt/2014 karena putusannya berkekuatan hukum tetap.

Didalam Amar putusan tersebut mengadili dan menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Selain itu mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa tergugat melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat Hukumnya.

Menghukum tergugat menyerahkan objek gugatan dalam keadaan baik dan kosong kepada penggugat. Menghukum tergugat membayar uang sewa Rp.25.672.680.

Dan menolak gugatan penggugat selebihnya.
Serta menghukum tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.101.000.

Sementara pengusaha ternama di Pekanbaru dan Sumatera Barat berinisial BK yang jadi pemilik Basko akan diputuskan oleh majelis hakim PN Padang Rabu besok untuk mendengarkan vonisnya. BK tidak pernah ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat tanah.

Bahkan hingga sampai jadi terdakwa dan sidang beragendakan tuntutan oleh jaksa, BK yang juga dikenal sebagai Basko disangkakan menggunakan surat palsu dan dijerat pasal 263 jo 266 KUHPidana.

Padahal, ancaman hukumannya 6 tahun penjara, tapi tuntutannya hanya 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Basko sebelumnya dilaporkan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumbar, ke Polda Sumbar terkait pemalsuan surat tanah.Â

"Sidang demi sidang telah bergulir dan akhirnya JPU Kejati Sumbar menuntut terdakwa (Basko) dengan hukuman pidana 3 tahun penjara, dan meminta agar terdakwa untuk ditahan. Karena selama kasus ini bergulir, dia tidak pernah ditahan sampai sekarang," kata Pengacara PT KAI, Hendra Ritonga, Selasa (7/11/2017).

Sebab, PT KAI memiliki surat asli di atas lahan yang diduga diklaim BK alias Basko, di dekat lahan itu berdiri Mall Basko atas nama PT Basko Minang Plaza milik Basko.

Dalam laporan polisi disebutkan, Basko diduga telah membuat surat palsu untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 200, HGB Nomor 201 dan HGB Nomor 205 terhadap sebidang tanah milik PT KAI yang berada di belakang PT BASKO, Jalan Prof Dr Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Basko diduga melakukan tindak pidana penyerobotan, pengrusakan, membangun tanpa izin bangunan sepanjang jalur kereta api yang dilakukan oleh PT BMP miliknya.

Kasus tersebut pun ditangani Ditreskrimum Polda Sumatera Barat dan menetapkan Basko sebagai tersangka. Seiring berjalannya waktu, Basko pun disidangkan ke Pengadilan Negeri Padang.

Dalam hal ini Basko ditetapkan sebagai tersangka utama, dan Nofizal Cai sebagai tersangka yang ikut serta membantu dalam pengurusan terbitnya sertifikat HGB tersebut.

‎Selain perkara pidana, Basko juga digugat PT KAI dalam perkara perdata. Gugatan dimenangkan PT KAI hingga sampai ke Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum tetap, atau inkrah.

Dalam perkara perdatanya, PT KAI menggugat Basko sebagai pemilik PT BMP, karena tidak mau membayar sewa tanah milik PT KAI yang dipakainya di belakang gedung mall dan hotel Basko di jalan Hamka, Air Tawar Padang.

PT BMP menyewa tanah PT KAI tahun 1994, diperpanjang 1997, diperpanjang lagi 1998, namun sejak 2004 tak lagi mau membayar sewa yang disepakati. Dalam gugatannya, PT KAI memang di Pengadilan Negeri Padang.

Namun, hasil Banding di Pengadilan Tinggi, PT KAI kalah. Selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang. Tak puas, Basko mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, namun ditolak.

Atas hal itu, PT KAI menyurati Pengadilan Negeri Padang. Tujuannya, agar lahan mereka yang dirampas PT BMP milik Basko untuk dieksekusi. Sebab, Peninjauan Kembali yang diajukan Basko ditolak Mahkamah Agung.

"PK mereka (Basko) ditolak. Dan atas hal itu, kita sudah surati Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan eksekusi terhadap lahan PT KAI di Padang, yang sebelumnya dikuasai dia," kata Hendra.

Dikatakan Hendra, jika Basko tidak menyerahkan lahan PT KAI yang dicaploknya itu secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi secara paksa. Sebab, Pengadilan Negeri Padang akan menyurati sejumlah pihak untuk melakukan eksekusi secara baik-baik, termasuk kepada Basko.

"Jika tidak mau secara sukarela, tentunya akan dilakukan upaya eksekusi secara paksa, terhadap lahan itu. Apapun yang ada di lahan itu segera dikembalikan dengan baik kepada PT KAI," kata Hendra.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Basrizal Koto  dengan hukuman penjara selama tiga tahun atas kasus dugaan pemalsuan dokumen.

"Menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara, karena melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP," ujar Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Radi Oktia di Pengadilan Padang, Kamis (19/10) lalu.

Kini, PT KAI tengah menanti sidang vonis terhadap Basko yang akan dilaksanakan Senin pekan depan. Sidang terakhir dilaksanakan dengan agenda tanggapan jaksa.

PADANG - Ir. H. Syarbaini Datuk Khatib Sutan menegaskan, keberhasilan pembangunan di kota Padang tak terlepas dari lekat tangan Ir. H. Emzalmi, MSi.

Hal itu disampaikannya ketika memberikan kata sambutan di hadapan anak kemenakan, urang sumando, dan anak pisang pada Silaturahmi Akbar Suku Melayu Parak Laweh, kota Padang, Sumatera Barat, Minggu, 19 November 2017. 


Menurutnya, Emzalmi adalah sosok birokrat handal di kota Padang. Keberhasilan pembangunan kota Padang sampai saat ini, tak bisa dilepaskan dari lekat tangan Emzalmi, baik semasa menjadi Sekretaris Daerah kota Padang maupun saat ini sebagai Wakil Wali Kota Padang.

"Kita sama tahu, keberhasilan pembagunan kota Padang tidak terlepas dari lekat tangan dan pemikiran Emzalmi yang sudah malang melintang di bidang birokrasi. Sudah banyak jabatan srategis yang dipegangnya, sebelum menjabat Wakil Wali Kota. Pak Em adalah Sekdako Padang yang terbilang berhasil dalam karirnya sebagai birokrasi," ungkapnya.

Ia menilai, langkah Emzalmi maju sebagai calon Wali Kota Padang sudah tepat. Apatah lagi, Emzalmi berpasangan dengan Desri Ayunda.

"Sebagai sosok anak muda, Desri Ayunda ditempa selama 29 tahun memimpin anak perusahaan PT Semen Padang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga diyakini mampu mendampingi Emzalmi sebagai manager Kota Padang 2018 nantinya. Saya yakin itu," tegasnya.

Silaturahmi Akbar Dunsanak Suku Melayu, Urang Sumando dan Anak Pisang tersebut dihadiri oleh Emzalmi dan Desri Ayunda. Mereka disambut hangat oleh kaum suku Melayu. Acara tersebut berlasung di kediaman Murhamsyah dari suku Melayu, Komplek Perumahan Jala Utama II Blok D3 No. 3 Parak Laweh.

PADANG – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah melepas sebanyak 437 jamaah umrah rute Padang menuju Madinah keberangkatan 2 Desember 2017 ini. Sebagaimana para jamaah 'haji kecil' yang berasal dari berbagai kabupaten /kota se-Sumatera Barat itu, akan terbang dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat (Sumbar) bersama Maskapai Lion Air Group dengan armada jenis Airbus A330.

“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kita mengucapkan selamat kepada warga masyarakat yang hendak melakukan ibadah umrah. Juga terima kasih kepada PT Arminareka Perdana yang tiap tahunnya memberangkatkan jamaah umrah ke tanah suci dari Padang dan Sumbar pada umumnya,” ungkap Walikota sewaktu membuka kegiatan Manasik Akbar bertemakan Gerakan Umrah bersama 1000 jamaah dan Gerakan Sedekah Umrah 100 Anak Yatim Hafizh Alquran di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah, Minggu (19/11/2017) pagi.

Mahyeldi menyebut, ia pun mengaku sudah lama berniat mengupayakan bagaimana keberangkatan umrah bisa langsung dari Padang-Jeddah dan Madinah. Hala itu pun terwujud dengan resmi dibukanya jalur penerbangan tersebut baru-baru ini.

Menurutnya cukup banyak kemudahan dan keuntungan yang didapat khususnya bagi jamaah asal Sumatera Barat dan sekitarnya. Selain itu juga dari sektor peningkatan perekonomian masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan orang akan banyak berangkat dari Padang yang tentunya bakal singgah sebentar dan melakukan aktifitas di ibukota Sumbar tersebut.

“Semoga dengan dibukanya rute penerbangan umrah Padang-Jeddah dan Madinah ini, Insyaallah akan memberikan banyak keuntungan. Baik dari segi waktu dengan sampai lebih cepat, biaya pun lebih murah dan kita pun bisa secara dekat dilepas para keluarga disertai beberapa keuntungan lainnya,” terangnya.

Lebih lanjut kata Mahyeldi lagi, hal ini memang perlu disyukuri bersama. Karena ibadah haji dan umrah merupakan salah satu upaya menjadikan warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Itu pun sudah dijelaskan dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai simbol negara Republik Indonesia.

“Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Maka itu, semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diterima Allah Swt hendaknya dan setelah itu menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi,” tukas walikota agamis tersebut disambut hangat Komisaris Utama PT Arminareka Perdana H. Richan Mudzakar dan seluruh jamaah umrah di kesempatan itu.

PADANG - Pemerintah Kota Padang berupaya meminimalisir bahaya kebakaran dengan membentuk Satuan Sukarelawan Kebakaran (Satlakar) dari kalangan warga. Satlakar ini dibekali dengan pelatihan dasar dan pengetahuan dalam melakukan tindakan antisipatif terhadap kejadian kebakaran.

"Pemerintah Kota Padang terus berupaya menekan angka musibah kebakaran. Salah satu upaya itu dengan melatih sukarelawan di setiap kecamatan," kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah usai membuka pelatihan Satlakar di Hotel Padang, Senin (20/11/2017).

Walikota menyebutkan, meskipun beberapa kejadian kebakaran dapat diatasi dengan cepat, namun tingkat kerawanan kebakaran di Kota Padang masih mengkhawatirkan. Untuk itu perlu kesiagaan yang lebih baik lagi dari Dinas Pemadam Kebakaran dengan melibatkan sukarelawan.

"Keterlibatan warga yang menjadi sukarelawan diperlukan untuk kesiagaan menghadapi musibah kebakaran maupun dalam mengantisipasinya," ujar Mahyeldi.

Pada kesempatan ini Walikota Mahyeldi juga mendapat penyematan pin penghargaan dari Pusdiklatkar Ciracas DKI Jakarta. Mayeldi dinilai sebagai Kepala Daerah yang berperan besar meminimalisir tingkat kebakaran di daerahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Hendrizal Azhar mengatakan, pelatihan Satlakar pada tahap awal ini diikuti 25 sukarelawan dari lima kecamatan. Pelatihan akan berlanjut bagi sukarelawan dari 6 enam kecamatan lainnya.

"Sukarelawan ini berada setiap kecamatan nantinya. Keberadaannya guna mempercepat koordinasi dari titik kejadian dengan Posko Damkar terdekat," kata Kadis yang didampingi Plt. Kabid Damkar Amrizal Rengganis.

Seiring perkembangan, kata Hendrizal, Kota Padang membutuhkan dukungan armada pemadam yang lebih memadai. Termasuk pengadaan mobil tangga yang diperlukan untuk menjangkau kejadian kebakaran di gedung-gedung tinggi.

"Mudah-mudahan kebutuhan armada dapat direalisasikan tahun depan (2018)," tukasnya.

Akhirnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menghuni rumah tahanan KPK. IDI  menyampaikan bahwa Setya Novanto tidak perlu pembantaran lagi. Tersangka sudah melakukan serangkaian tes medis dan dinilai tim dokter tidak perlu perawatan lanjutan dalam secon opinion.

Novanto tiba mengenakan kemeja putih dengan rompi oranye, dan menggunakan sandal warna hitam. Wajahnya juga terlihat lemas. Meski tak ada benjol sebesar bakpao, terlihat bekas merah di dahi kiri Novanto.

Novanto tak berkomentar saat ditanya wartawan tentang pemeriksaannya hari ini. Terlihat pengacara Novanto, Frederich Yunadi juga ikut mendampingi Novanto.


Setya Novanto memang selalu jadi kontroversi.
Jawaban Pimpinan KPK soal Kabar Setya Novanto Akan Ditahan Minggu, 19 November 2017, 23:39 WIB. Ada 7 mobil mengiringi mobil tahanan Setnov

Sebelumnya beredar rumor Komisi Pemberantasan Korupsi akan memindahkan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Minggu (19/11/2017) malam.

Novanto diketahui dalam perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di Salemba, Jakarta, akibat kecelakaan kendaraan beberapa waktu kemarin.

Saat dikonfirmasi soal hal ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak membantah atau membenarkan soal kabar tersebut. Saut menyatakan, pihaknya sedang menunggu rekomendasi dari dokter RSCM.

Sebelumnya dia diduga mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta jatah saham ke PT Freeport Indonesia yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada MKD.

Namanya dikenal publik ketika tersandung kasus Bank Bali. PT Era Giat Prima, perkongsiannya dengan Djoko S. Tjandra—pemilik Mulia Group—menjadi juru tagih cessie Bank Bali di empat bank yang dilikuidasi pemerintah.

Dari piutang Rp 904 miliar, Setya mendapat fee Rp 546 miliar, yang diduga mengalir ke kas Partai Golkar. Kendati jelas merugikan negara, kasus ini dihentikan Kejaksaan Agung. "Itu bukti saya tak bersalah," kata Setya, September tahun lalu.

Dari kasus itulah dia menjadi politikus andalan di Golkar. Jabatannya selalu bendahara. Namanya disebut dalam banyak kasus korupsi yang berhubungan dengan keputusan anggaran di parlemen. Dari suap anggaran Pekan Olahraga Nasional di Riau, pengaturan tender kartu tanda penduduk elektronik, hingga dugaan penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. "Saya sering dituduh macam-macam," ujarnya.

Setya Novanto mengaku tidak mudah dalam mengawali kariernya untuk menjadi sekarang. Dia mengaku harus berjualan madu dan beras untuk menutupi hidup saat kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Berbagai pekerjaan dia lakoni, dari menjadi anggota staf penjualan PT Sinar Mas Galaxy, diler mobil Suzuki, hingga menjadi model dan terpilih jadi pria tampan Surabaya pada 1975.

Lulus kuliah, dia pindah ke PT Aninda Cipta Perdana, penyalur pupuk PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Surabaya dan Nusa Tenggara Timur, milik Hayono Isman, Menteri Pemuda dan Olahraga kabinet Presiden Soeharto, yang tak lain teman sekelas Setya di SMA Negeri 9 Jakarta. Menjadi penyalur pupuk itulah awal mula persinggungan Setya dengan Nusa Tenggara Timur.

Selama tiga periode menjadi anggota DPR dari Golkar, ia mewakili provinsi itu. Di Kupang, ia memiliki rumah 700 meter persegi, dua lantai, yang dilengkapi kolam renang. Rumah itu belakangan menjadi Novanto Center. Tiap kali berkunjung ke sana, ia rajin menyumbang banyak gereja, petani, dan peternak.

Pada 1982, ia balik ke Jakarta untuk meneruskan kuliah sarjana akuntansi di Universitas Trisakti. Pekerjaannya di perusahaan pupuk tetap diteruskan dan ia menumpang tinggal di rumah Hayono di Menteng. Menurut Leo Nababan, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, selain menjadi anggota staf, Setya menjadi sopir pribadi keluarga Hayono.

Setya menikah dengan Luciana Lily Herliyanti, putri Brigadir Jenderal Sudharsono, mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Menjadi menantu pejabat kepolisian membuat Setya punya akses ke dunia bisnis. Ia dipercaya mengelola pompa bensin milik mertuanya di Cikokol, Tangerang.

Dari pompa bensin, usahanya merembet ke peternakan, kontraktor, jual-beli bahan baku kertas, tekstil, hotel, hingga lapangan golf. Perusahaannya tersebar di Jakarta, Batam, dan Kupang. Meski usahanya berhasil, perkawinannya kandas. Ia bercerai dengan Lily dan menikahi Deisti Astriani Tagor. Dari pernikahan itu, Setya memiliki empat anak.

PADANG - Festival Seni Qasidah Berskala Besar Tingkat Nasional ke-22 resmi ditabuh di Lapangan Imam Bonjol, Kota Padang, Ahad (19/11/2017) malam.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Prof. Dr. Muhammad Amin bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar dan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menabuh gendang tasa menandai pembukaan perhelatan akbar tersebut.

Selain itu, pembukaan Festival Seni Qasidah yang diikuti 1.767 peserta dari 32 provinsi ini diramaikan dengan parade kafilah, marching band serta penampilan tarian massal "Salam Diantara Maghrib ke Isya" dari gabungan sanggar papan atas Kota Padang.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut, kegiatan ini terselenggara karena dukungan dan kerjasama semua pihak. Juga kepercayaan yang diberikan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPP LASQI) kepada Pemerintah Kota Padang.

"Terselenggaranya kegiatan besar ini tidak lepas dari dukungan semua pihak serta kepercayaan yang diberikan LASQI Pusat," kata Mahyeldi.

Selain itu, penyelenggaraan festival seni qasidah ini juga menunjang Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal.

Lebih lanjut dikatakan, Kota Padang selaku tuan rumah tahun ini terbilang istimewa, pasalnya Festival Seni Qasidah ke-22 ini merupakan yang pertama diselenggarakan pemerintah kota. Sedangkan 21 kali sebelumnya dihelat pemerintah provinsi.

"Padang memberanikan diri menjadi tuan rumah karena memang memiliki kesiapan untuk event berskala nasional dan internasional," kata Mahyeldi.

Meskipun demikian, katanya, tentu terdapat kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut diharapkan tidak menjadi halangan kesuksesan acara ini.

"Kekurangan-kekurangan pasti ada tetapi diharapkan acara ini terselenggara dengan baik," tukas Mahyeldi.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammad Amin mengatakan, Festival Seni Qasidah merupakan upaya menghidup kesenian-kesenian islami.

"Khasanah seni islami selama ini nyaris dikalahkan seni modern, melalui festival ini kita hidupkan kesenian islami itu," ujarnya.

Menurutnya, qasidah sebagai seni dan budaya dalam islam menjadi alat untuk dakwah. Kesenian dipakai dalam perjuangan bangsa sekaligus mempersatukan umat.

"Seni budaya menjadi alat perjuangan dan alat persatuan seperti festival hari ini," sebutnya.

Pada acara pembukaan ini hadir Ketua Umum DPP LASQI Euis Sri Mulyani dan Ketua DPD LASQI Kota Padang Harneli Bahar serta para istri gubernur, istri bupati dan istri walikota dari sejumlah daerah.

Festival Seni Qasidah XXII berlangsung selama sepekan (19-25 September 2017) dengan rangkaian lomba qasidah dan seminar serta beberapa kegiatan lainnya.  (DU/Zal/Joim) poto Zal Humas Pemko Padang.

PADANG - Semua Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, bakal memakai data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Padang untuk semua program dan pelayanan.

Diharapkan ke depan tak ada lagi tumpang tindih data dalam menjalankan perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran pembangunan hingga demokrasi penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2013.

“Semua OPD bakal memakai data base dari KTP Elektronik (KTP-el) yang tersimpan secara sistematik dan terstruktur dengan terkoneksi satu sama lainnya,” sebut Wakil Walikota Padang Emzalmi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pemanfaatan data kependudukan di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota Padang, Jumat (17/11).

Seperti diketahui, pada tanggal 22 November 2017 nanti akan dilaunching pemakaian untuk 49 OPD. Sebelumnya sudah ada tiga OPD yang sudah memakai. Yakni Disdukcapil Padang, Dinas Kesehatan Kota (DKK) dengan 23 Puskesmas dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).  Hal ini menjadikan semua OPD Pemko Padang ke depan tidak memakai lagi data lain seperti data statistik. Karena semuanya akan memakai data perekaman KTP-el untuk berbagai kepentingan.

“Ke depan kita hanya memakai satu data saja. Yakni data kependudukan di Disdukcapil.  Karena pemerintah pusat juga sudah mengakui validitas data kependudukan melalui program KTP-el ini,” sebut Emzalmi di hadapan seluruh perwakilan OPD tersebut.

Untuk pemaksimalan pemakaiannya, Wawako mengingatkan setiap OPD harus menyiapkan semua perangkat yang diperlukan. Seperti server, operator terutama anggaran sehingga segala sesuatunya berjalan dengan optimal.

Kepala Disdukcapil Padang, Wedistar menyebutkan, data kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik dan terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras dari jaringan komunikasi data. Data ini adalah satu-satunya data yang bisa digunakan dalam segala hal.

Dikatakannya, penggunaan data kependudukan tentu akan sangat menguntungkan bagi setiap OPD. Karena memudahkan OPD dalam menyusun program-program dan pelayanan yang diperlukan dengan berbekal semua data yang terintegrasi dari Disdukcapil. Ia mencontohkan, pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Dari data kependudukan ini bisa dilihat penduduk yang tamat SD, SMA atau SMA sederajat. Begitu pula peningkatan pendapatan oleh Bapenda dan kesehatan bagi DKK.

“Akan tetapi, dalam pemakaian data kependudukan di Disdukcapil ini tetap dilindungi. Karena prosesnya, setiap OPD yang ingin memakai data harus mengajukan permohonan dulu kepada Walikota Padang sesuai dengan amanat Permendagri,” tukas Wedistar.

Humas dan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang berkunjung ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Kamis, 16 November 2017.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra dan Sekretaris DPRD Kota Padang yang diwakili Kepala Bagian Humas, Ermanto, diterima langsung oleh jajaran pengurus PWI Jabar.

"Kedatangan kami ke sini dalam rangka silaturahmi dan sharing informasi dengan pengurus PWI Jabar. Terutama keterlibatan PWI dalam pembangunan di kota ini sesuai tupoksinya," ungkap Wahyu Iramana Putra memulai kata sambutan.

Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, ungkap Wahyu, luas Kota Padang adalah 695 KM2 dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2016, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 902.413 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa, yaitu Padang Lubuk Alung dan Padangpariaman, terang Wahyu.

"Eksekutif bersama DPRD Kota Padang bersama-sama membangun kota ini. Kami di DPRD melahirkan produk berupa Peraturan Daerah (Perda) yang jadi pedoman bagi eksekutif dalam bekerja, kami berperan dalam penganggaran, dan mengawai pelaksanaannya," cakap Wahyu.

Dalam pengawasan itu, kata Wahyu, wartawan yang meliput di DPRD Kota Padang memiliki peran. Tak hanya memberitakan kegiatan anggota dewan, tetapi bahkan kerap mengkritik anggota dewan itu sendiri.
Sementara itu, Ketua FWP Dasrul menjelaskan, FWP DPRD Kota Padang berdiri sejak 2003 dengan ketua pertamanya Syamsurizal. FWP merupakan tempat berhimpun bagi wartawan yang ditugaskan oleh medianya meliput kegiatan DPRD Kota Padang.

"Saat ini, kami telah membentuk koperasi untuk kesejahteraan anggota. Anggota sudah bisa meminjam jika membutuhkan," ungkap Wahyu.

Ketua PWI Jawa Barat yang diwakili Ketua Bidang Advokasi, Haji Agusdinar mengatakan, persoalan utama di Kota Bandung hampir sama dengan DKI Jakarta, yaitu banjir dan kemacetan. Menurutnya, baik PWI maupun media yang ada di Jawa Barat terus memberikan masukan kepada Wali Kota Ridwan Kamil dalam pengetasan banjir dan macet tersebut.

"Tak hanya masukan, kadang kita juga melakukan kritik. Dan biasanya pemko cepat mengambil tindakan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, terjadi diskusi yang hangat namun penuh keakraban antara rombongan FWP dan PWI Jabar, terutama terkait verifikasi yang dilakukan Dewan Pers terhadap media, dan advokasi yang diberikan PWI Jabar terhabat wartawan yang terkena masalah hukum.

"Soal verifikasi tersebut, PWI tentu memberikan masukan kepada Dewan Pers. Pada HPN kemaren, tidak jadinya diserahkan hasil verifikasi media kepada Presiden Jokowi juga atas protes PWI. Demikian juga jika ada wartawan yang terkena kasus hukum terkait pemberitaan, kita advokasi, kita bela mati-matian," cakapnya.

Namun, kata Haji Agusdinar, jika persoalan hukum itu terkait di luar produk pers, maka PWI tidak bisa membantu maksimal. Tapi, jika wartawan yang bersangkutan membutuhkan advokasi, maka tetap diberikan.

"Misalnya, jika ada pemerasan, ya kita tak bisa bantu. Tapi kalau dia mau, ya kita siapkan advokasi," cakapnya.

Juga hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Umum PWI Jabar Wawan Iswana,  Wakil Ketua Bidang Organisasi,  Safrin,  Wakil Ketua Bidang Wawan Januarna,  dan lain-lain.

Semua orang yang sudah pernah menjalani hubungan yang serius, tentunya tahu bahwa menjaga keutuhan sebuah hubungan merupakan hal yang gampang-gampang susah. Biasanya, permasalahan timbul karena salah satu atau bahkan kedua belah pihak belum cukup dewasa untuk mengalah. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa wanita lebih cepat dewasa dibanding dengan pria, sehingga idealnya pria harus lebih tua dari wanita agar bisa mencapai tingkat kedewasaan yang sama. Namun, bagaimana ya jika perbedaan usianya terlampau jauh? Ini dia beberapa tantangan yang mungkin akan Anda hadapi jika menjalin hubungan dengan pria yang jauh lebih berumur.

Apa yang Anda ingin lakukan di akhir pekan? Hangout di kafe dan club? Atau, pergi ke gigs dan festival musik? Di usia muda seperti sekarang, mungkin Anda lebih memilih untuk menghabiskan weekend dengan berpesta atau berkumpul di tempat ramai dan bertemu dengan banyak orang. Berbeda dengan Anda, pasangan mungkin sudah bosan dan lelah dengan aktivitas seperti itu karena sudah lewat ‘masa’-nya. Ia mungkin lebih memilih untuk menghabiskan weekend dengan mencari suasana yang tenang dan nyaman seperti di rumah. Seperti permasalahan lainnya dalam sebuah hubungan, perlu ada kompromi dari kedua belah pihak. Salah satu caranya adalah dengan bergantian memilih kegiatan weekend tiap minggunya. Coba juga untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Siapa tahu, Anda dan pasangan bisa memiliki kegiatan lain yang dapat dinikmati oleh Anda berdua.

Karena perbedaan usia yang jauh, besar kemungkinan bahwa Anda dan pasangan berada di fase kehidupan yang berbeda. Pasangan Anda mungkin sudah memiliki banyak pengalaman kerja dengan kondisi keuangan yang jauh lebih stabil. Anda yang berusia jauh lebih muda, mungkin masih ingin mengejar karier dan cita-cita. Hal ini bisa menjadi sumber masalah. Saat Anda masih mencari banyak pengalaman, pasangan Anda sudah melalui fase tersebut. Karena itulah, ada kemungkinan ia akan banyak melarang Anda melakukan beberapa hal karena tahu kegagalan yang mungkin terjadi. Jika sudah begini, Anda harus memiliki pendirian yang kuat dan jelaskan kepada si dia mengenai keinginan Anda. Beri tahu juga kepada pasangan bahwa lebih baik jika Anda mencoba dan gagal lalu belajar dari kesalahan sendiri daripada belajar dari kesalahan orang lain dan tidak mencoba sama sekali.

Penting bagi seorang wanita untuk menjalin hubungan dengan pria yang disetujui oleh keluarga maupun teman-temannya. Dengan perbedaan usia yang jauh, mungkin akan banyak orang yang bertanya-tanya mengenai hubungan Anda, seperti bagaimana kalian bertemu dan apa yang membuat kalian mau menjalin hubungan. Hal serupa juga akan datang dari pihak keluarga. Jika Anda dan pasangan benar-benar ingin menjalin hubungan dengan serius, jangan biarkan hal ini menghalangi hubungan Anda. Sebelum mengenalkan pasangan kepada keluarga, Anda bisa mengobrol dahulu dengan keluarga dan menceritakan hal-hal baik tentang pasangan hingga orang tua Anda tertarik untuk bertemu dengannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang wanita ingin ‘mengubah’ pasangannya agar sesuai dengan ekspektasinya. Hal ini akan lebih sulit dilakukan dengan pria yang jauh lebih berumur. Dengan pengalaman hidup yang jauh lebih banyak, pasangan Anda tentu sudah menjadi sosok yang lebih ‘matang’. Pria yang jauh lebih berumur akan berubah menjadi sosok dengan mental yang kuat, mandiri, dan lebih percaya diri. Jangan harap Anda bisa dengan mudah menyuruh ia untuk berhenti dari hobinya atau berhenti bergaul dengan teman-temannya. Belajarlah untuk menerima pasangan Anda apa adanya dan tidak usah terlalu mengatur jika hanya demi keinginan Anda semata.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil termasuk kepala daerah yang sukses menggunakan media massa dalam mensosialisasikan diri dan program kerjanya. Ia juga aktif bersosial media. Bahkan,  admin akun media sosial langsung dipegang Ridwan Kamil sendiri.

"Ketika terpilih menjadi Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil mengumpulkan semua kepala SKPD.  Dia menegaskan,  kalau dirinya aktivis media sosial yang menjadi kepala daerah.  Kepala SKPD juga diminta melek media sosial," ungkap Meiwan Kartiwa, Kasubag Liputan dan Dokumentasi Humas Setda Kota Bandung ketika menerima rombongan Humas dan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang, Rabu, 15 November 2017.

Dikatakan Meiwan Kartiwa,  dalam melaksanakan tugas sebagai Wali Kota,  seperti melakukan kunjungan lapangan dan perjalanan dinas,  Ridwan Kamil selalu didampingi wartawan,  di luar Humas.

Sebagai aktifis medsos Ridwan Kamil selalu memposting setiap kegiatan dan program Pemko Bandung untuk dapat dilihat publik. Walikota Bandung siap menerima setiap kritikan, saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depannya lebih baik lagi, urai Meiwan Kartiwa.

"Misalnya,  kemaren itu Walikota dinas luar ke Medan,  dia didampingi dua orang wartawan. Wartawan yang mendampingi tak hanya itu-itu saja,  tetapi selalu digilir pada setiap kunjungan," jelasnya.

Sedangkan untuk pembuatan advertorial disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kontrak pun dibuat dengan jelas sesuai DPA yang ada pada tahun anggaran 2017 ini. Pokoknya semua kerjasama antara Pemko Bandung dengan perusahaan pers sesuai dengan aturan yang berlaku, tegasnya.

Wahyu Iramana Putra selaku pimpinan rombongan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Walikota Bandung untuk memajukan daerahnya dengan mencontohkan keterbukaan informasi publik. Diharapkannya hal itu dapat menjadi contoh bagi Pemko Padang dalam mengelola dan menata Kota Padang menjadi lebih baik dan sejahtera dimasa mendatang.

Dalam menjalin singkronisasi komunikasi dan meningkatkan kerjasama kemitraan antara Kehumasan dan wartawan, Humas DPRD Kota Padang hari ini study banding ke DPRD Kota Bandung, Senin (13/11).

Rombongan diterima oleh Jaja Nurjaman, Kasubag Umum Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dijelaskannya bahwa DPRD Kota Bandung beranggotakan 50 orang dengan 7 fraksi. Kota sejuk ini berpenduduk 2,490,622 jiwa.

Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool te Bandoeng - TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB), lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri IndiaJawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika.Pada tahun 1990 kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di duniaberdasarkan survei majalah Time.

Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan Parijs van Java karena keindahannya. Selain itu kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Dan pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSMinternasional menjadikan kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan.

Bandung akan menjadi salah satu kota tuan rumah pendukung Asian Games 2018. Infrastruktur yang sedang dibangun termasuk Metro Kapsul, sejenis sistem APM atau People mover yang dikembangkan sendiri.

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa,secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ±768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarumbeserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.

Semetara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23.5 °C, curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan.

Dijelas Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra bahwa Forum Wartawan Parlemen DPRD Kota Padang terbentuk pada tahun 2002, masa awal reformasi sebagai wadah yang menaungi wartawan yang bertugas di Gedung Bundar Sawahan Padang.
Program DPRD tersosialisasikan lewat tulisan wartawan FWP pada masyarakat Kota Padang.

Ketua FWP DPRD Kota Padang, Dasrul menjelaskan 
Maksud dan tujuan study banding ini mencari data atau regulasi bagaimana Pemko Bandung mengemas program kegiatannya dirancang humas DPRD dan Pemko untuk mempromosikan Bandung untuk promosi wisata dengan ikonnya.

FWP juga membuat edukasi pada generasi muda dari perspektif media bisa membangun Kota Padang. Bagaimana strateginya mensiasati semua itu. Humas di Pemko Bandung terpisah dari Kominfo pada tahun 2017 dan menjadi bagian dari

Setda. Harian terakomodir di PWI. Produk di Humas dilakukan oleh humas Bandung lewat kemitraan media kerjasama lewat advetorial. Media yang kerjasama akan digilir penayangannya. Hal itu dijelaskan Wawan selaku Kasubag Peliputan Media Setdako Bandung.

Zamri Yahya mempertanyakan biaya makan mahal di Bandung. Dijelaskan Wawan bahwa standar harga diatur dalam e componen budgeting Pemko Bandung.

Adrian Ascha mempertanyakan cara berkomunikasi pemimpin Kota Bandung.
Kata jurnalistik, berasal dari kata jurnalism atau jurnalisme yang berarti kegiatan mengumpulkan berita. Juga berarti kegiatan memproduksi surat kabar. Dengan kata lain jurnalisme mengandung maksud kegiatan yang dilakukan oleh seorang wartawan.

Sedangkan kata jurnalistik dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan kewartawanan. Pengertian yang berkembang di dalam masyarakat, istilah jurnalistik sama dengan jurnalisme yaitu kegiatan untuk mempersiapkan, mengedit dan menulis untuk dipublikasikan melalui media masa baik media cetak maupun media elektronik.

Yang dimaksud media cetak adalah surat kabar, majalah dan lain-lain, sedangkan media elektronik yaitu siaran radio, siaran TV, Film dan saat ini berkembang dalam bentuk digital yaitu jaringan komputer atau internet.

Perubahan Bandung sangat pesat dan taman yang indah lewat pengelolaan yang profesional karena disediakan anggaran dan didukung oleh wakil rakyatnya. Komunikasi yang dibangun Walikita Bandung bukan lewat penguasaan IT melainkan berkomunikasi yang baik lewat media sosial dan bisa dilihat publik lewat hasil kerjanya.

Masing-masing OPD membuat akun twitter. ASN bisa berkomunikasi lewat medsos diatur oleh Peraturan Menkominfo dengan adanya batasannya.

Ervin Hasibuan dari Posmetro Padang mengagumi keasrian Bandung. Secara geografisnya kecil tapi tidak semacet di Padang. Bagaimana strategi Pemko Bandung mensiasati seluruh perdanyaagar berjalan sebagaimana mestinya.

Sistem era media akan dimasukkan 3 media yaitu gala media tribun dan pikiran rakyat. Perubahan kerjasama dari media konvensional ke media modern. Kehadiran FWP menginspirasi Humas Bandung dalam mensosialisasikan program dan aspirasi masyarakat.

Pengelolaan kebersihan sudah masuk ke rekening RW yang bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Jalan utama menjadi tanggungjawan Dinas Lingkungan Hidup.

Debi Virnando menanyakan peran media dalam penataan Kota Bandung.
Wawan menjelaskan bahwa Walikota Bandung sadar media dan menjadikan media sebagai 'darling' dan humas  sudah pasti mendukung progran kegiatan Walikotanya.

Humas menyampaikan bahwa sebagai OPD tugasnya menyuplai peliputan selalu diberikan pada media. Pada hari Kamis ada Bandung Menjawab, saat itulah dijadikan ajang tanya jawab untuk masalah dan solusi Kota Bandung.

Padang - Dalam menjalin singkronisasi komunikasi dan meningkatkan kerjasama kemitraan antara Kehumasan dan wartawan, Humas DPRD Kota Padang hari ini menggelar  kegiatan Workshop Jurnalis Kehumasan DPRD Kota Padang yang dilaksanakan di Hotel Axana Padang.


Kabag Humas DPRD Kota Padang Ermanto selaku Panitia Pelaksana dalam sambutannya menegaskankan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas dasar untuk mensingkronisasi kinerja dari lembaga DPRD dan tata kerja sekretariat DPRD kota Padang dengan media.


Adapun tujuannya untuk menambah wawasan, persepsi dan sinkronisasi antara sekretariat DPRD Kota dengan wartawan.


Kami berharap, kegiatan yang di gelar ini dapat bermanfaat bagi kami (sekretariat DPRD Padang) dan wartawan sebagai media publikasi kegiatan di DPRD Padang, pinta Ermanto.


Menanggapi harapan tersebut, Ketua Forum Wartawan Parlemen Dasrul sebelumnya mengucapkan terimakasih kepada dewan pembina Wahyu Iramana Putra FWP beserta Sekwan dan jajarannya yang telah percaya kepada forum wartawan maupun rekan rekan media lainnya yang telah mampu menjalin komunikasi dan kerjasama yang solid melalui publikasi kegiatan di lembaga DPRD Padang


Tentunya kerjasama ini perlu dijaga dengan harapan agar lembaga DPRD dan FWP ataupun rekan media lainnya dapat selalu memelihara dan meningkatkan sinergitas kemitraan kedua belah pihak.


Dalam.kesempata itu Wahyu Iramana Putra selaku Wakil Ketua DPRD Kota Padang yang juga Dewan Pembina dari FWP, berharap agar kegiatan workshop ini tidak terhenti dan dapat berjalan terus menerus, sehingga dapat melahirkan wartawan yang handal, sesuai dengan keilmuan mereka masing.