Detak, Politik - Ternyata suhu politik di DPRD Kota Padang mulai meredup, meski gonjang ganjing saling polisikan antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Padang belum terjawab. Namun kedua belah pihak mulai menyadari dan merasakan dampak negatif dari perseteruan yang tercipta.

Salah seorang tokoh masyarakat berinisial (Z) yang enggan namanya disebutkan mengatakan, ada apa dibalik ini semua, dan Ia tidak tahu persis apa yang melandasi pencabutan laporan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Padang terhadap seorang perempuan bernama Yanthy Hasadis.

"Laporan Yanthy Hasadis terhadap Wahyu Iramana Putra tentang pemerasan uang sebesar Rp.600 juta untuk 20 anggota dewan sudah di cabut oleh yang bersangkutan di  Polresta Padang Senin tanggal 27 Februari 2017.

Memang hebat mereka  mengatur skenario masuk di lokasi rapat sembunyi sembunyi kode kode an sekarang anda rapat kan atur strategi  menyusun kegagalan, skenario kemaren. Besok meluncur ke Jakarta. Apakah  publik Kota Padang akan di heboh kembali oleh skenario malam kemarin ? Kepentingan politik apa di balik semua ini ataukah ini politik kepentingan ?  ucapnya seraya geleng geleng kepala.

Anehnya aksi saling lapor antara Ketua DPRD Kota Padang, Erisman dengan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra berakhir dengan pencabutan laporan di Polresta Padang.

Hal itu dibenarkan Suhu bahwa laporan Yanthy Hasadis tersebut memang sudah dicabut usai Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang Rekomendasi Badan Kehormatan terhadap terlapor Ketua DPRD Kota Padang, Erisman. 

Ia berharap, hal seperti ini tidak terulang lagi, dan mari jadikan suatu peristiwa yang terjadi, dapat menambah kedewasaan pola pikir mereka, sebelum melakukan tindakan, jelas Z mengakhiri. $$

Detak, Politik - Membincang soal politik memang selalu lekat dengan istilah kepentingan. Politik sering disangkutpautkan dengan kepentingan. Namun kepentingan tidak mesti disangkutpautkan dengan politik. Dari itu, secara sederhana bisa diambil kesimpulan bahwa di dalam politik selalu terdapat unsur kepentingan, politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kepentingan. Namun demikian politik tidak sama dengan kepentingan. 

Artinya, berbicara politik sudah pasti membicarakan sebuah kepentingan. Apapun soal politik akan selalu berujung dan berakhir pada term kepentingan. Pertanyaannya, kepentingan seperti apa dan untuk tujuan apa. Kepentingan untuk memperoleh dukungan, simpati publik, kegilaan jabatan, sehingga hanya mengedepankan aspek keuntungan individual atau kelompok? Ataukah kepentingan yang berbasis pada demi terwujudnya masyarakat dan bangsa yang lebih baik?

Bagi saya, kepentingan pertama jelas merupakan kepentingan yang salah kaprah, yang demikian itu bukanlah kepentingan politik, melainkan kepentingan yang dilandaskan pada nafsu ingin berkuasa dan mencari untung demi diri sendiri dan kelompoknya. Sedangkan kepentingan yang kedua barulah kepentingan politik. Lantas, apa sebenarnya kepentingan politik yang saya maksudkan?

Setiap upaya mesti dilandasi oleh sebuah kepentingan, begitu juga dengan politik. Politik, dalam teori klasik Aristoteles dipahami sebagai upaya yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Term kebaikan bersama menjadi kata kunci dalam definisi ini. Dengan kata lain, kepentingan yang diusung dalam berpolitik –mengacu pada pandangan Aristoteles, haruslah mengarah pada kepentingan yang dimaksudkan demi terwujudnya kebaikan bersama. Kepentingan ini, dalam bahasa lain disebut sebagai kepentingan nasional.

Dalam teorinya, untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara, maka negara harus memenuhi kepentingan nasionalnya. Sehingga Negara dapat berjalan dengan stabil dan tetap survive. Kepentingan nasional inilah yang dapat menentukan kearah mana politik itu akan dirumuskan. Disini saya perlu tegaskan, bahwa pada dasarnya politik memang lahir dari sebuah kepentingan. Dirumuskan oleh dan untuk sebuah kepentingan.

Bagi sebagian orang, selain soal kepentingan, politik tidaklah terlalu menarik untuk dibahas. Sayangnya, kepentingan itu lebih lekat dengan istilah politik kepentingan daripada kepentingan politik. Politik kepentingan tentu berbeda dengan kepentingan politik. Kata kepentingan pada istilah kepentingan politik memiliki konotasi makna yang mengarah pada pelbagai kepentingan-kepentingan. Artinya, politik dipahami hanya sebagai alat untuk meraih banyak kepentingan, yang digerakkan oleh individu, kelompok, golongan, dan sebagainya. Sedangkan kata kepentingan pada istilah kepentingan politik memiliki makna yang mengarah pada (hanya) satu kepentingan, yang digerakkan oleh suatu kelompok kepentingan, yakni kepentingan politik itu sendiri, yang disebut diawal tulisan ini sebagai kebaikan bersama.

Terkait kelompok kepentingan, partai politik adalah termasuk salah satu bagian dari kelompok kepentingan ini, yaitu kelompok kepentingan yang institusional, yang bergerak dibawah payung konstitusi atau Undang-undang. Partai politik dibentuk dan dirumuskan untuk kepentingan tidak kurang dan tidak lebih demi terwujudnya masa depan bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, eksistensi partai politik memegang peranan sentral dalam menegakkan cita-cita politik bangsa.

Akan tetapi, di Indonesia terdapat banyak partai politik, yang mengusung banyak ideology politik, entah ideology itu sebagai landasan partai, ataupun sebatas menjadi kedok untuk meraih simpati rakyat. Ideologi itu diperjuangkan secara kompetitif, bahkan dikonteskan dalam sebuah momentum. Sehingga partai mana yang paling rajinberkontes dan muncul didepan publik, partai itulah yang akan banyak mendapat simpati rakyat.

Parahnya, menjadi fenomenanya saat ini, kebanyakan partai –untuk tidak mengatakan semua partai, terjebak pada ranah kontes ini. Dengan pelbagai caranya yang berbeda-beda, tidak peduli cara itu baik atau tidak, bersih atau tidak, yang penting harus tampil di depan publik. Sehingga yang kita lihat saat ini adalah “kontes politik” semata. Yang pada akhirnya bukan kepentingan politik yang dicari, melainkan politik kepentingan. Kepentingan untuk membesarkan partai, sehingga partai itu mendapat simpati rakyat, dipilih oleh mayoritas rakyat, dan memperoleh kekuasan. Selebihnya, lupa akan cita-cita dan kepentingan politik itu sendiri.

Yang dipikirkan hanya bagaimana partai itu tetap kuat, mendapatkan mayoritas dukungan rakyat dan dapat berkuasa di pemerintahan untuk periode-periode selanjutnya. Ketika tampil di media massa hanya dalam rangka sebatas “mencari muka,” berbicara mengenai politik untuk kepentingannya sendiri, kelompok atau golongannya. Begitu juga dengan partai politik yang lain, tampil berebut simpati. Saling menggunjing, bahkan jatuh-menjatuhkan, seakan menjadi pilihan yang harus diambil. Harapannya, partai saya yang akan dianggap paling perfect oleh rakyat.

Sayangnya tidak, rakyat justeru menjadi muak dan menjadi antipati terhadap politik. Saya khawatir, para politisi kita ditanah air menjadi penganut politik Machiavellisme, yang memegang prisip politik tanpa etika dan hukum. Bagi Machiavelli, politik hanya berbicara soal bagaimana memperebutkan dan mempertahankan kekuasaaan. Jika kekuasaan menjadi kata kuci dari politik kita, maka tidak heran jika politik sarat dengan gonjang-ganjing. Karena banyak kepentingan yang bertemu, kepentingan untuk meraih kekuasaan dan semacamnya. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan politik kita, yang menurut pendapat saya lebih dekat dengan pemahaman Aristoteles, yakni politik untuk “kebaikan” bersama.

Mungkin benar yang dikatakan Adam Smith, “…kita tidak hidup dari belas kasih penjual roti, melainkan oleh karena kecintaan penjual roti tersebut kepada dirinya sendiri...” Partai politik yang ada saat ini, apa yang kita rasakan saat ini di negara ini yang dibuat atas kontribusi partai politik, baik buruknya adalah efek dari bukan karena parpol itu cinta terhadap kita sebagai rakyat, melainkan karena mereka cinta terhadap kepentingannya sendiri dan partainya. Smith percaya bahwa manusia akan selalu dimotivasi oleh kepentingan individualnya.

Pada dasarnya, manusia memang sulit memisahkan diri dari kepentingannya. Ketika ia berkelompok ia juga susah menjauhkan diri dari kepentingan politik kelompoknya. Masuk ke dalam partai politik, ia tidak bisa dilepaspisahkan dari kepentingan politiknya. Sehingga berbicara politik sudah pasti berbicara kepentingan. Tinggal bagaimana kepentingan disini dikonstruksi kearah yang lebih baik yaitu kepentingan politik, bukan politik kepentingan.

Detak, Padang -  Berdasarkan data yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Padang, tingkat angka perceraian melonjak hebat. Hal ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi dan selingkuh.

 

“Perceraian di kalangan pekerjaan formal diakibatkan karena perselingkuhan, sedangkan di sektor informal lebih karena faktor ekonomi,” papar Humas Pengadilan Agama Kota Padang, jelas Ketua Pengadilan Agama Kota Padang melalui Humas Drs. H. Januar.

 

Untuk jumlah, dari kalangan pekerjaan formal seperti ASN maupun karyawan hanya 30 persen, dan selebihnya merupakan masyarakat umum.

Januar menyebutkan bahwa jumlah perkara perceraian tahun 2016 di Padang naik dibanding tahun 2015 lalu. Dimana tahun lalu hanya sebanyak 1.518 kasus. dan pada tahun 2016 naik menjadi 1.610 kasus,” terangnya.

 

Memang faktor ekonomi menjadi motif paling tinggi dari penyebab perceraian. Kemudian perceraian juga disebabkan karena selingkuh, saling cemburu, atau adanya pihak ketiga, apakah itu selingkuhan atau saudara maupun orangtua.

Begitu juga perceraian tertinggi terjadi di kalangan petani, buruh, nelayan (sektor pekerjaan informal). Angka perceraian mencapai 70 persen.

Januar juga sempat membocorkan kecamatan tertinggi angka perceraian pada tahun ini. Menurutnya, kasus perceraian tertinggi berada di Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan kecamatan dengan jumlah terendah yakni Bungus Teluk Kabung.

Untuk usia perceraian, paling banyak terjadi di rentang usia 20 sampai 40 tahun. Perceraian rentan terjadi di usia perkawinan di bawah sepuluh tahun.

Januar mengatakan, agar tidak terjadinya perceraian, dibutuhkan peran serta seluruh pihak agar pondasi perkawinan tetap kokoh. Diantaranya peran keluarga, ninik mamak, dan lainnya.

“Paling utama tentu memperdalam ilmu agama, pendidikan, serta peran BP4 di KUA yang harus maksimal,” tutupnya. $$

Detak, Politik~ Menanggapi polemik rapat Paripurna DPRD Padang serta adanya aksi demo yang berlangsung hari ini, Ketua DPRD Kota Padang, Erisman angkat bicara. 

 

Menurut Erisman kasus yang dihadapinya telah mengganggu kestabilan politik di gedung bundar. Dan setelah dipikirkan dan melihat kondisi yang ada kami sering disibukkan oleh masalah individu dan kelompok. 

 

Akibatnya kata Erisman, tidak terpenuhi tupoksi karena bagaleboh terus. Siapa yang kuat dan memiliki posisi bargaining maka kepentingan kelompok tersebutlah yang dikemukakan. 

 

Dibalik kegaduhan tersebut maka kelompok mereka yang menikmatinta, kata Erisman. Lebih jauh Erisman menjelaskan bahwa ada anggota dewan yang sudah posisi terdakwa namun tidak ditindaklanjuti Badan Kehormatan. 

 

Selain itu ada wakil rakyat berpakaian seenaknya dalam rapat paripurna, tetap saja BK tidak menanggapi. Sebagai Pimpinan DPRD Kota Padang, Erisman minta insan pers mengawasi segala tindakan wakil rakyat. Dia menyayangkan suasana DPRD kurang kondusif selama ini belum bisa merima aspirasi masyarakat secara maksimal. $$

Detak, Politik - Skors rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang Keputusan Badan Kehormatan dicabut oleh Ketua DPRD Kota Padang Erisman. Namun Maidestal Hari Mahesa interupsi agar rapat Paripurna tersebut tidak dilanjutkan.

Maidestal Hari Mahesa pada Paripurna sebelumnya sempat melontarkan bahwa Erisman ibaratnya seorang 'terdakwa' atau terlapor dalam sebuah pengadilan pada rapat Paripurna hari  ini. Disarankan janganlah Erisman sampai memimpin rapat Paripurna karena yang bersangkutan merupakan terlapor dalam kasus ini.

Kemudia Erisman dengan legowo menyerahkan pimpinan rapat paripurna pada Wakil Ketua  DPRD Kota Padang, Muhidi.

Muhidi pun meneruskan rapat Paripurna tentang rekomendasi BK dan mengatakan rapat Paripurna dilanjutkan, dan skors dicabut karena rapat tidak memenuhi kuorum. Hal itu sudah mengacu pada Tata Tertib DPRD Kota Padang dan sama_sama dipahami serta secara bersama bermaksud menindaklanjuti rapat Paripurna. Diminta pendapat anggota dewan sehubungan lanjutan rapat Paripurna tadi. 

Sampai hari ini Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang secara "de facto dan de yure". Saya salut juga atas kedewasaan beliau dalam berpolitik bisa memimpin rapat.

Maidestal kembali menginterupsi bahwa rapat Paripurna ini dianggap tidak ada karena banyak anggota dewan yang tidak bisa hadir di sini.

Penjelasan Maidestal tersebut saya tangkap maknanya, kata Muhidi. Aturan apapun tidak ada mengatur terlapor tidak bisa memimpin rapat Paripurna. 

'Sesuai pasal 78 Tata Tertib DPRD Kota Padang, jika forum tidak tercapai maka kami siap diputuskan mau diteruskan atau ditutup kata Azirwan.

Kemudian Jumadi mengatakan rapat Paripurna tidak bisa dilaksanakan karena anggota dewan takut kalau ada apa_apa karena gedung bundar dikelilingi oleh Polisi dan PP. Azirwan tidak terima jika anggota dewan tidak bisa masuk.

Wahyu Iramana Putra yang mengusulkan rapat ini BK tapi anggota BK yang hadir cuma Jumadi. Saya minta rapat ini ditunda.

Lagi_lagi Azirwan tidak setuju karena sudah terpenuhi isi pasal 148 Tata Tertib DPRD sudah terpenuhi dan usulan anggota dewan terdahulu tidak bisa diterima. 

Muhidi selaku Pimpinan rapat paripurna mengatakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Padang jika dua pertiga dari seluruh anggota dewan tidak hadir dalam pengambilan keputusan, maka persyaratanya tidak terpenuhi maka segala rapat paripurna ditutup. Ketidak hadiran anggota dewan pada rapat Paripurna ini merupakan sikap politik anggota dewan. Semua masalah sudah clear dan marilah kita mulai lagi menjalankan amanah sebagai wakil rakyat Kota Padang. 

Jelang rapat Paripurna bubar, Fraksi Bulan Bintang terlihat walk out dari rapat paripurna ini. $$

Detak, Politik -  Hari ini Pemuda Pancasila Kota Padang melakukan aksi demo damai ke gedung bundar DPRD Kota Padang, yang bertujuan untuk mengawal jalannya sidang Paripurna Badan Kehomatan (BK) DPRD, yang berkeinginan untuk mengambil keputusan tentang status jabatan Ketua DPRD Padang Erisman Chaniago yang diduga telah melanggar kode etik kedewanan.

Ini disampaikan Deni Darlizon selaku Sekretaris Pemuda Pancasila Kota Padang,  saat dimintai tanggapannya ditengah aksi demo yang sedang berlangsung. 

"Kedatangan rekan-rekannya dengan membawa bendera PP Kota Padang, untuk mengawal rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang Pembacaan Keputusan Badan Kehormatan DPRD di Gedung Bundar ini,  karena selaku masyarakat yang peduli, PP Kota Padang merasa terpanggil dan punya hati nurani melihat situasi dan kondisi yang kurang kondusif di Sawahan Nomor 50 Padang ini.

Untuk jumlah yang ikut saat ini lebih kurang sebanyak 128 orang, dan memang dibatasi, karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara koordinator atau perwakilan kecamatan hanya meninjau dan melihat. 

Memang ada anggota dewan yang mempertanyakan terkait aksi demo, namun perlu kami tegaskan, bahwa ini gedung rakyat, kehadiran rekan-rekan PP merupakan inisiatif, untuk melihat perkembangan suasana di DPRD yang tidak kondusif dan tidak berimbang. 

Terlepas dari jabatan yang diemban Erisman selaku Ketua DPRD Padang, perlu ditegaskan, bahwa Erisman merupakan kader PP, dan sesuai dengan AD/ ART, setiap anggota yang mempunyai persoalan wajib dilindungi, dengan catatan tidak melanggar AD/ ART yang telah ada, ucap Deni Darlizon. $$

Detak, Hukum ~ Giliran Yanthy Hasadis usia 49 tahun warga Kota Tangerang melaporkan Wahyu Iramana Putra usia 50 tahun warga Kota Padang yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang ke Polresta Padang dugaan pencemaran nama baik didampingi oleh penasehat hukumnya sesuai LP/366/K/II/2017/SPKT/ UNIT II di Polresta Padang, Minggu tanggal 26 Februari 2017.

Penasehat hukumnya terdiri dari Resman Saragih, John Hasibuan dan Amirsyah. Laporan tersebut juga ditujukan pada Yetti Herawati.

Berdasarkan laporan, kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, saat itu Wahyu menghubungi Yanthy dalam perjalanannya menuju rumahnya di Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun. Saat itu di atas mobilnya Wahyu menghubungi lewat hp 081266390752 ke nomor hp Yanthy 081213177535, isi pembicaraannya agar Yanthy menyiapkan uang sebesar Rp. 600 juta untuk 20 orang anggota dewan. Masing_masing anggota dewan mendapatkan uang sebesar Rp. 30 juta.

Seandainya Yanthy tidak menyiapkan uang sebesar itu maka Wahyu akan mengagendakan rapat paripurna sebagai akibatnya untuk Erisman yang notabene Ketua DPRD Kota Padang.

Kemudian Yanthy juga melaporkan Yetti Herawati usia 40 tahun sesuai LP/340/K/II/2017/SPKT/ UNIT II di Polresta Padang dugaan pencemaran nama baik, dengan waktu kejadian sekitar bulan Desember 2016 di Hotel Ibis Jalan Taman Siswa Kecamatan Padang Utara.

Yetti meminta Yanthy untuk mengirimkan foto_foto Yanthy bersama Erisman dan berjanji  menjamin untuk tidak memberikan pada siapapun. Namun Yetti meminta foto yang lebih vulgar dan foto_foto tersebut muncul di akun facebook milik Reza Sumbar. Laporan tersebut dilanjutkan pada Sat. Reskrim Polresta Padang. $$

Detak, Padang ~ Kondisi pasar semakin kacau dengan hujan yang sering turun belakangan. Jalan berlobang membuat kondisi semakin runyam. Hal ini diperparah dengan banyaknya pedagang yang turun berjualan dipinggir jalan, sehingga tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Padang ditinggalkan begitu saja, dengan alasan terlalu jauh dan tidak ada jual beli.

Mice, seorang ibu rumah tangga yang ingin belanja mengungkapkan kegusarannya. Yang saya salahkan bukannya Pemko Padang, tetapi para anggota dewan terhormat (DPR) yang sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Seyogianya, mereka segera menyikapi dan menampung aspirasi para pedagang, mengapa cuma bertahan untuk berjualan hanya beberapa hari saja dan saat ini kembali turun ke jalan. 

"Saya selalu mengikuti perkembangan Kota ini melalui pemberitaan. Para wakil rakyat sering dinas luar dan belum menghasilkan produk hukum apa-apa atau Ranperda inisiatif sejak dilantik tahun 2014".

Ironisnya, Sony Pratama pengunjung lain turut menimpali, sekarang mereka saling melaporkan ke polisi soal dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Kapan lagi mereka mengurus rakyat kota ini. Dan apabila diambil persamaan, maka kondisi Pasar Raya saat ini sama dengan kondisi yang ada di DPRD Padang, sama sama kacau, ucap Son dengan senyum.

Padahal Pemerintahan Kota Padang dibawah kepemimpinan Mahyeldi-Emzalmi sudah menggelontorkan program Padang Bersih dan Perda Sampah yang sudah diterapkan di tengah masyarakat. 

Menanggapi persoalan yang berkembang, Dinas Pasar Kota Padang telah mempersiapkan jurus-jurus jitu yaitu dengan penambahan Kontainer sampah sebanyak delapan unit lagi pada 2015 ini yang mana pada 2014 sudah ada sebanyak 10 unit, jadi sekarang berjumlah 18 unit kontainer sampah.

“Kita akan selalu dukung dan Komit dengan program dan kebijakan dari Walikota,” ujar Kadis Pasar  Endrizal Darmawi.

Adapun 18 kontainer sampah ini disebar pada Pasar induk yaitu Pasar Raya Padang dan delapan pasar pembantu di Kota Padang yaitu : Pasar Tanah Kongsi, Pasar Ulak karang, Pasar Siteba, Pasar Alai, Pasar Bandar Buat, Pasar Lubuk Buaya, Pasr Belimbing dan pasar Simpang Haru.

Kadis Pasar Kota Padang  juga menyampaikan, disemua Pasar tersebut juga dibuatkan tanaman hias agar menambah keindahan dan keasriannya,” Pasar-pasar tersebut akan terlihat indah dan asri kita buatkan taman-taman dan tanaman hias tentu akan menambah kenyamanan para pengunjung dan para pedagang yang berjualan. Dan hal ini akan diharapkan menambah nilai plus bagi tim penilai Adipura nantinya,” papar nya.

Untuk mensukseskan program ini, kami menyiapkan 130 (Seratus Tiga Puluh) orang petugas. Dan pengawasan di optimalkan untuk menciptakan pasar yang bersih dan asri langsung di bawah komandonya.

Akhir kata, Kadis Pasar Kota Padang mengharapkan kerjasama yang baik dari pedagang dan pengunjung pasar agar dapat mendukung kebijakan yang sudah digariskan Walikota ini, “ Kalau kegiatan ini tidak didukung oleh masyarakat terutama pedagang dan pengunjung pasar tentu tidak dapat  berjalan dengan baik. SS

Detak, Padang - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi diberlakukannya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat kurang mampu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program itu di kota ini. BPNT diketahui, merupakan transformasi dari program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang telah digulirkan pemerintah pusat sebelumnya.

“Penyaluran BPNT ini sangat tepat, karena dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran serta meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan,” sebut Mahyeldi kepada wartawan usai meresmikan pencanangan BPNT di Toko Al-Hasan kawasan Gor H. Agus Salim, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, kemarin. 

Menurut Mahyeldi, setiap bantuan sosial dan subsidi memang tepat jika disalurkan secara non tunai seperti menggunakan sistem Perbankan. Hal itu menurutnya, juga lebih efisien dibanding pemberian beras secara langsung yang selama ini dilakukan di kantor kelurahan.

Detak, Padang - Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol (IAIN-IB) Padang bakal "eksodus" ke Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tangah. Sebab pihak kampus telah selesai membangun gedung baru di kawasan itu.

Dipastikan, ribuan mahasiswa akan ikut "eksodus" pula ke daerah Sungai Bangek. Sehingga kawasan ini semakin ramai nantinya.

"Sebanyak 1.400-an mahasiswa kita akan mengikuti perkuliahan perdana di semester ini pada 27 Februari ini," terang Rektor IAIN-IB Padang, Eka Putra Warman saat beraudiensi dengan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo di Rumah Dinas Walikota Padang, kemarin ini.

Detak, Padang - Wali Kota Padang Mahyeldi melaksanakan solat subuh berjamaah dengan Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Padang di Masjid Hotel Kryad Bumi Minang Padang, Jumat (24/2). Solat Subuh berjamaah tersebut merupakan rangkaian kegiatan pemilihan Duta Genre Kota Padang yang diikuti 50 orang peserta yang berasal dari kalangan generasi muda.

Dikesempatan itu Mahyeldi menjelaskan, genre merupakan remaja yang mampu merencanakan kehidupan, baik dari segi pendidikan, ekonomi, keluarga. Dan, remaja yang bisa menghindari risiko Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja (Triad KRR) yakni tidak menikah muda, tidak melakukan seks bebas, mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Serta, terbebas dari HIV/AIDS dan mampu melakukan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi.

N3, Padang ~ Untuk meningkatkan talisilaturahmi dengan media, hari ini Wakil Walikot Padang Emzalmi mengadakan pertemuan bersama rekan rekan media yang tergabung dalam Forum Wartawan Parlemen (FWP) dan Forum Media Balaikota Padang.

Pada kesempatan itu Emzalmi menjelaskan tentang kritikan yang membangun dari pemberitaan media, terkait masih adanya kegiatan kegiatan di Kota Padang, yang katanyan tidak ada kemajuan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Itu hal yang biasa, dan kami menyadari (Walikota dan Wawako-red) sudah tentu dalam rentang waktu yang belum terlalu lama memimpin Kota Padang, tidak sepenuhnya pembangunan itu bisa terakomodir dengan baik.

Tetapi sebaliknya Pemerintah terus melakukan upaya yang maksimal untuk mewujudkan pembangunan, itu, meski masih ada berbagai program yang belum terlaksana.

Dengan adanya kritikan demikian, kedepannya tentu ini menjadi catatan dan intropeksi bagi kami, supaya dapat mewujudkan harapan dari masyarakat yang ingin melihat kemajuan kemajuan pembangunan Kota Padang.

Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi peran media dan pemerintah supaya solid bersinergi, baik dalam kontrol sosial maupun terhadap kinerja pemerintah yang dapat terekspos dengan baik dan berimbang.

Tentunya disini saya juga meminta kepada Humas agar lebih intensif lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis kepada seluruh media, baik itu media online, cetak dan elektronik.

Untuk itu Wawako berharap kedepannya keharmonisan ini selalu dapat terjaga dan sehingga bisa memberikan efek yang baik bagi pembanguna Kota Padang kedepannya.

Dan tak lupa diminta kepada rekan rekan media agar mampu memberikan pencerahan dan mencerdaskan berbagai program yang bersifat positif ketengah masyarakat, didalam menyampaikan program program pemerintah, pinta Emzalmi beberapa menit lalu.**

Detak, Gayawanita -  Kegiatan Arisan Sosial Mawar terhadap Panti Darul Maarif Nanggalo patut diapresiasi. Pasalnya dengan kesadaran sendiri, diawal bulan mereka akan mengumpulkan dana sosial anggota (arisan), yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat atau panti, dirasa pantas menerimanya. 

"Dana bantuan tersebut bersumber dari dana arisan sosial Mawar setiap bulan merupakan bentuk tanggung jawab sosial seluruh anggota," kata Triana selaku Koordinator Arisan Sosial Mawar atau disingkat dengan Arisol Mawar.

Kami suka berkumpul dan terarah, tujuan kita untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan, maka kami yang berjumlah 11 orang dari berbagai profesi menyisihkan rezeki Rp.100.000,- setiap orang per bulan dan hari ini perdana diserahkan kepada Ketua Panti Asuhan Darul Maarif Nanggalo yang diterima langsung oleh ketuanya Hasan Basri.

Ketua Panti Asuhan ini sangat mengapresiasi tujuan duduk ubi pada mama muda ini, tetap memperhatikan nasib 49 anak yatim laki-laki yang berada di tempatnya.

Jangan lihat nilainya, tapi dengan jumlah yang kecil itu bisa meringankan beban pengurus panti yang juga dilengkapi SMP dan SMA tersebut.

"Ini momen cukup mendapat respons positif dari suami masing-masing karena kegiatan kami sangat positif dan memberi pembelajaran bagi anak-anak," kata Triana yang juga istri Dirum PDAM Kota Padang.

Detak, Pendidikan - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Burhasman Bur optimis pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK ajaran 2016 /2017 berjalan lancar.

Menurutnya CBT atau Computer Based Test merupakan test berbasis komputer yang penyajian dan pemilihan soal UN dilakukan secara terkomputerisasi.

UN ini sama dengan konvensional atau kertas, hanya beda pada tekniknya saja. CBT akan lebih efektif waktu dan praktis karena peserta ujian tidak perlu menghitamkan lembar jawaban.

UN CBT hanya perlu terkoneksi dengan server sekolah saja, tidak dengan jaringan internet yang luas. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan soal ujian akan terganggu oleh aksi peretas.

Proktor memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengoperasikan aplikasi UN Online pada server dan komputer sekolah.

Teknisi bertugas untuk mempersiapkan infrastruktur TIK yang menjadi syarat UN Online, jelasnya.

Faktor penting pada saat persiapan UN Online dimana dibutuhkan gabungan beberapa orang atau tim khusus agar pelaksanaan ujian berjalan lancar. SDM yang mampu menangani dan manguasai bidang IT.

Perubahan metode UN dengan kertas / Paper Based test menjadi Computer Based Test (CBT) masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

CBT dinilai akan mengurangi tingkat kebocoran soal yang selama ini beredar luas sebelum UN dilaksanakan.

Pengawas ruang bertugas lebih kepada administratif kepada peserta UN  Online. Hingga saat ini, pengadaan komputer masih berjalan hingga berakhir sampai April 2017. Menyinggung masalah jaringan, menurut Kadis Pendidikan Provinsi Sumbar hal ini akan terus dibenahi. $$

Detak, Padang - Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI, Pemko Padang berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi. Penilaian tersebut dilakukan pada 65 produk pelayanan administrasi di 12 SKPD (OPD). Penghargaan predikat kepatuhan tinggi diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yunafri kepada 12 Kepala OPD di Aula Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang. 

Dikesempatan itu, Yunafri menjelaskan, Ombudsman RI mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dengan cara melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas, dan efektivitas pengawasan.

Detak, Hukum, ~ Dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kota Padang, siang ini Denpom 1/ 4 Kota Padang melakukan Rakor OPS Gaktib dan Yustisi bersama Walikota Padang, Danrem, Danlanud, Lantamal, dan Polri di ruang Aula Denpom 1/4 Padang.

Komandan Denpom 1/4 Letkol CPM Didik Hariyadi menjelaskan bahwa dengan diadakannya Rakor OPS Gaktib Yustisia tahun 2017 ini  bertujuan tidak lain bagaimana menciptakan Kota Padang yang aman khususnynya dan Sumbar pada umumnya.

Kita berharap, realisasi dan pelaksanaan Rakor OPS Gaktib Yustisia 2017 ini dapat berjalan dengan semestinya, dan sesuai dengan harapan.

Sementara itu Danrem Brigjen Bakri Agus Fajari Bukit Barisan turut menambahkan, dengan adanya kegiatan Rakor ini,  bagaimana kita semua dapat mensinergikan peran masing masing, baik itu TNI maupun Polri, sehingga operasi Ghatib Yustisi ini dapat terealisasi dengan baik.

Kita menyadari bahwasanya memang masih ada oknum oknum baik darinTNI maupun Polri yang melakukan kegiatan diluar kedinasannya. Dan itu jelas akan diproses hukum, sesuai dengan aturan dan ketentuan dari masing masing kesatuan.

Kita berharap, mudahan mudahan dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang terstruktur baik Polri dan TNI, maka komitmen bersama yang telah dibangun akan dapat terwujud. **

Detak, Padang - Pada berbagai tempat jalanan Kota Padang dihiasi oleh berbagai lobang dalam bermacam ukuran. Hal itu sudah berlangsung lama dan belum mendapat perbaikan yang berarti hingga saat ini.

Belakangan cuaca sering hujan, lobang-lobang itu makin memperparah kerusakan pada kendaraan terutama roda dua.

Pemandangan tersebut dapat di lihat pada berbagai tempat, mulai dari sepanjang jalan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji sampai ke kawasan Pondok.

Kami heran, sudah bertukar tahun namun lobang ini belum juga ditambal Pemerintah, kata Sutris.

Ketika kami baca berita di koran dan nonton berita di tv, para wakil rakyat Kota Padang dinas luar terus tiap minggu. Kapan mereka memperhatikan nasib kami. Janjinya waktu kampanye sebagai wakil rakyat, keluh Iwan warga Kecamatan Padang Selatan.

Sering terjadi patahnya simpang tiga sepeda motor. Untuk makan sehari-hari saja susah minta ampun, ini harus mengeluarkan biaya perbaikan motor, keluhnya.

Saat ini jalan yang berlobang sudah di tambal pada Tahun 2018 akan diaspal merata sepanjang 500 meter. Perlu kesadaran warga kawasan Jalan Kelenteng Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat. Para pedagang setempat agar indak membuang air limbah cucian piring, limbah es ke badan jalan lagi, agar tidak cepat berlobang kembali, demikian penjelasan Camat Padang Barat.

Sementara itu sebelumnya Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi mengatakan bahwa program betonisasi tidak hanya dalam membangun jalan semata melainkan juga memperbaiki jalan yang rusak.

Akan tetapi kata dia, perbaikan jalan yang berlubang tersebut akan dilakukan secara bertahap ditinjau dari besarnya kepentingan masyarakat.

"Kami meminta warga bersabar akan persoalan tersebut," ujarnya.

N3, Padang - Laporan Dugaan Perselingkuhan Ketua DPRD Pasang Erisman akhirnya masuk ke BK DPRD Padang melalui salah satu LSM ke pimpinan DPRD dan diterima Wahyu Iramana Putra.

Mendapat laporan itu, Wahyu pun menyampaikan bahwa laporan itu akan diteruskan ke BK untuk dibahas.

"Laporan sudah kami terima, dan akan dilanjutkan ke BK. Kalau benar ini kejadiannya saya sangat menyayangkan hal itu," kata Wahyu kepada awak media,Senin(20/2) dari gedung DPRD Padang.

"Terkait akan dilaporkannya Wahyu oleh Erisman ke Polresta Padang ,Wakil Ketua DPRD Padang tersebut menjawab sambil tertawa. "Silahkan saja laporkan. Buktikan saja," katanya.

Saat ditanya apakah akan melaporkan balik bila tuduhan itu tak terbukti, Wahyu hanya menjawab santai. "Bukan sifat saya melapor-lapor itu," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Padang Erisman nyaris baku hantam dengan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Senin (20/2). Kejadian itu berawal dari kedatangan seorang pria bernama Zarmias Amin (71) yang akan melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang terkait dugaan perselingkuhan istrinya dengan Erisman.

Namun belum sempat melapor, istri Zarmias yang bakal dilaporkan bernama Yhanthy Hasadis (51), pun datang dengan menarik suaminya itu menuju ke mobil. Sempat terjadi percekcokan di lobby DPRD antara suami istri itu, hingga akhirnya mereka diminta meninggalkan gedung dewan oleh satuan pengaman setempat karena sudah membuat keributan dan menjadi perhatian banyak orang.

Saat itu Erisman pun masuk ke ruang kerja Wahyu. Disana sempat terjadi adu mulut. Bahkan Erisman menuduh Wahyu berada dibalik pelaporan dirinya yang melakukan perselingkuhan. "Saya akan melaporkan saudara (Wahyu-red) ke Polresta," kata Erisman sambil menunjuk-nunjuk Wahyu.

Erisman juga meminta surat-surat dan bukti laporan yang sebelumnya diserahkan LSM kepada Wahyu. Namun Wahyu tak mau memberikan karena surat itu ditujukan ke pimpinan dewan."Tidak bisa ini surat disampaikan secara resmi ke DPRD," kata Wahyu.

Sehari sebelumnya Zarmias pun sudah melaporkan dugaan perselingkuhan itu ke Polresta Padang. Dia melaporkan Ketua DPRD Kota Padang Erisman yang menurutnya berselingkuh dengan istrinya ke Polresta Padang pada Minggu (19/2), pukul 19.00 WIB, dengan nomor : STTL/282/K/II/2017/SPKT UNIT III.

Membawa sejumlah berkas, Zarmias menunjukkan kepada awak media sejumlah foto-foto dan bukti surat nikah antara istrinya benama Yhanthy Hasadis (51) dengan Erisman.

Menanggapi tuduhan itu, Erisman menyangkal jika dia menikahi istri orang. Menurutnya, bukti yang beredar tersebut merupakan bentuk konspirasi untuk menjatuhkan dirinya.

Erisman menegaskan bahwa surat nikah yang dijadikan bukti itu direkayasa atau dipalsukan."Tidak ada bukti, itu surat nikah apa, foto copy malah dikatakan surat nikah, ini dikondisikan," tegas Erisman.

Dia juga mempertanyakan siapa saksi dan dimana tempat ia menikah dengan Yhanthy tersebut. Dikatakan hubungannya dengan wanita tersebut tidak lebih soal pinjam meminjam uang.

"Siapa saksinya, dimana nikahnya, paspor aja bisa dipalsukan, saya berhubungan dengan Yhanty hanya soal pinjam meminjam uang tidak lebih dari itu," tegasnya. Dia juga mengaku akan melaporkan Wahyu ke Polresta Padang. (M7)

Detak, Politik - Sesuai arahan Ketua Fraksi dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang, saya diperintahkan untuk melaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang atas nama pribadi tentang tindakan Emnu Azamri dari fraksi Gerindra Padang yang dianggap telah mencemarkan nama baik partai PDI Perjuangan.

"Hal ini karena sesuai dengan tatib dan aturan Badan Kehormatan(BK), loporan dimasukan atas nama perorangan, bukan lembaga atau fraksi. Hari ini saya sudah masukkan laporan tersebut, "jelas Aprianto anggota DPRD Padang fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang.

Lebihlanjut katamya, saat ini surat sudah dimasukan Sekretariat Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang, Aidil, dan diterima Sekretariat BK DPRD Padang, Marzuki. Selain itu, surat itu juga masukan ke Bagian Umum. Melalui Bagian Umum DPRD Padang nantinya, yang akan meneruskan kepada pimpinan DPRD Padang. 

Nantinya, pimpinan DPRD lah yang akan meneruskan surat tersebut ke Badan Kehormatan (BK), dengan deposisi untuk ditindak lanjuti. Setelah itu, baru BK dapat bertindak dan bekerja untuk memproses laporan tersebut.

"Kami tentu berharap proses yang akan ditindak lanjuti Badan Kehormatan DPRD Kota Padang berjalan dengan semestinya, sesuai tatip serta aturan yang berlaku dikelembagaan DPRD Kota Padang, " ungkap Aprianto.(baim)

Detak, Solok - Polres Solok Kota tadi siang telah menyelenggarakan kegiatan Revolusi Mental dan Penyuluhan Narkoba kepada Bhayangkari se Polres Solok Kota di Aula Polres Solok Kota.

Penyuluhan dibuka langsung oleh Kapolres Solok Kota AKBP Susmelawati Rosya, S.Sos yang didampingi oleh Waka Polres Kompol Sihana, yang dihadiri Ketua Cabang Bhayangkari.

Kegiatan penyuluhan narkoba ini bertujuan untuk agar Bhayangkari di Polres Solok Kota tidak terlibat terkait Narkoba.

Mudah-mudahan, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini dapat memperkecil atau menghindari masyarakat dari pengaruh bahaya narkoba, ucap Susmelawati. TNS

Detak, Padang - Apa yang selama ini diidam-idamkan jamaah Masjid Raya Durian Taruang, Kecamatan Kuranji, akhirnya kesampaian juga. Sebuah ambulance yang diharapkan akhirnya terwujud setelah Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo datang ke masjid tersebut.

Usai menunaikan shalat Jumat di masjid itu, Mahyeldi lantas menyerahkan satu unit ambulance kepada pengurus masjid setempat. Tidak itu saja, Pemerintah Kota Padang melalui dana Bagian Kesra, juga menyerahkan bantuan bagi masjid tersebut. 

"Alhamdulillah, terimakasih atas bantuan ini Pak Wali," kata Fatyudi, pengurus Masjid Raya Durian Taruang sambil menerima kunci ambulance dari walikota.

Detak, Padang - Biarkan hidup ini berjalan seperti air mengalir, demikian motto hidup Kapolsek Padang Selatan Padang, Kompol Eriyanto. Dilahirkan di Rimbo Data Kecamatan Lubuk Kilangan tanggal 9 April 1963.

Niat dari kecil jadi anggota Polri. Penampilan polisi pakai motor besar dipersiapkan diri dari SD sampai SMA. Tahun 1983 mulai tes Akpol tapi gagal. Selama 3 kali tes Sekolah Bintara di Pekanbaru Riau, ketiga kalinya baru lulus. 

Upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan diri sesuai ilmu pengetahuan yang ada soal kesehatan. Pertama kali ditugaskan di Polres Dumai sekarang di Bengkalis sampai tahun 1998. 2002 masuk ke Polda Sumbar karena istri Sumarni berada di Ranah Minang. Setelah jadi polisi, karena mencintai pekerjaan sebagai polisi, segala tugas saya laksanakan dengan ikhlas.

Tugas terberat tidak ada karena dilaksanakan penuh keikhlasan walaupun penuh bahaya. Dulu orang juga suka jadi TNI namun saya tidak pernah mencoba.

Dengan sarana yang ada walaupun jauh bisa dengan Short Message Service (SMS). Anak-anak saya bangga dengan kami orangtua. Saya berasal dari keluarga sederhana bapak seorang petani dan ibu berprofesi PNS golongan rendah.

SDN 3 Bandar Buat, SMPN 21 Lubuk Kilangan, SMAN 4 Padang. Hasil pernikahan dengan Sumarni Prasetyo kuliah di Teknik Komputer Unand, Yudha Bagus Sajiwo, F.Kedokteran Unand dan buah salek Amanda Putri masih SD.

Dalam bertindak sering bertindak selaku manajer, bawahan diarahkan untuk mencapai target. Kalau kita bertindak sebagai leader, target tersebut harus bahkan wajib tercapai. Namun kita manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dan penentunya adalah Allah SWT.

Polisi yang satu ini tidak suka traveling dan kuliner namun menikmati waktu berharganya bersama keluarga dengan bernyanyi. $$

Detak, Pendidikan - Menjadi seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak membuat Presiden Joko Widodo menjadi sosok yang kaku. Sisi humanisnya muncul saat bercengkrama santai bersama anak-anak yatim penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017, di Jakarta International Expo.

Sebelum memberikan sambutan dalam acara pembukaan RNPK 2017, Presiden Jokowi mengajak beberapa anak untuk maju ke panggung. "Siapa yang mau maju?", serunya. Banyak anak yang mengangkat tangannya dan berniat maju, namun akhirnya hanya ada tujuh anak yang diperbolehkan maju ke panggung untuk bercengkrama dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Mereka terdiri dari tiga siswa SD dan empat siswa SMP.

"Namanya siapa?", ujar Presiden kepada seorang anak lelaki berseragam SD yang berdiri sebelahnya. "Maulana," jawab anak itu. "Kelas berapa?" tanya presiden. "Kelas empat," jawab Maulana.

"Kita hitung-hitungan ya," ujar Presiden Jokowi. Kepada Maulana, ia pun mengajukan soal matematika berupa perkalian. "Dua dikali dua dikali dua berapa?", tanyanya. "Enam!", jawab Maulana dengan yakin. Sontak jawaban tersebut membuat Presiden dan semua yang hadir tertawa. Presiden pun kembali mengulang pertanyaannya, dan Maulana pun kembali menjawab hal yang sama.

"Yasudah... Dua dikali dua dulu, berapa?", kata Presiden Jokowi dengan santai. "Empat," jawab Maulana. "Lalu empat dikali dua?", tanyanya lagi. "Enam," jawab Maulana dengan mantap. Presiden dan semua yang hadir pun kembali tertawa. Namun akhirnya Maulana berhasil menjawab dengan tepat, dan mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi.

Kelucuan juga terjadi saat Alifah, bocah kelas 3 SD mendapatkan pertanyaan selanjutnya. "Negara kita, Indonesia, kan dua pertiganya terdiri dari lautan. Ada banyak ikan di laut maupun di sungai. Coba sebutkan lima nama ikan," kata Presiden. "Ikan lele!", seru Alifah dengan semangat. Jawabannya yang polos dan spontan dengan logat yang unik, membuat Presiden Jokowi dan semua orang tertawa. "Ikan lele. Lalu ikan apa lagi?", tanyanya. "Ikan pa-us!", kata Alifah, yang kemudian dijawab dengan keheranan oleh sang presiden. "Ikan pa-us? Ooo... Ikan paus?". Para hadirin pun kembali tertawa. "Lalu apa lagi?". "Ikan teri", jawab Alifah. "Ikan teri... Yaa bolehlah," tuturnya santai. Alifah pun berhasil mendapatkan hadiah sepeda dari RI 1 setelah menambahkan nama ikan tongkol dalam daftar jawabannya.

Kemudian kepada empat siswa SMP yang maju ke panggung, Presiden Jokowi meminta mereka menyebutkan nama-nama provinsi dan melafalkan Pancasila. Keempatnya juga berhasil memboyong sepeda dari Presiden. Sebelum mengakhiri sesi kuis tersebut, Presiden sempat menyampaikan pesan untuk anak-anak yatim penerima KIP yang hadir di JI Expo Kemayoran, Jakarta. "Belajar yang baik, ibadah yang baik, dan olahraga yang giat," tuturnya. (Desliana Maulipaksi)

Detak, Pendidikan - Menjadi anak berkebutuhan khusus tidak membuat Lutfi, anak yatim penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), melihat masa depan dengan mata kosong. Meski tuna netra, Lutfi tetap memiliki cita-cita sesuai dengan hobi dan kegiatan yang digemarinya saat ini, yaitu bermain keyboard. Pemilik nama lengkap Muhammad Lutfi ini bercita-cita menjadi guru keyboard.

Saat ini Lutfi duduk di kelas 1 SD, di Sekolah Luar Biasa (SLB) 7 Jakarta. Usianya sudah delapan tahun, agak terlambat dibanding anak seusianya yang rata-rata sudah duduk di kelas 2 SD di usianya. Selain tuna netra, Lutfi juga memiliki keterbatasan berupa kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, setelah ia masuk SLBN 7 Jakarta sejak tahun lalu, banyak perkembangan yang dialaminya. Lutfi semakin terbuka dan lancar dalam berkomunikasi. Ia kini dapat menjawab pertanyaan dengan baik, meski berupa jawaban singkat.

"Suka main keyboard," tuturnya ketika ditanya apa yang paling ia sukai di sekolah. Rupanya sebelum masuk SLBN 7 Jakarta, Lutfi sudah lebih dulu mengenal dan belajar bermain keyboard di panti asuhan tempat tinggalnya sehari-hari, Panti Asuhan PSBN Cahaya Batin, Jakarta. Kemudian saat masuk sekolah, ia kembali bertemu keyboard, dan semakin menyukai bermusik. Baik di panti asuhan maupun di sekolah, baginya sangat menyenangkan berada di kedua tempat itu, karena ia selalu dapat bermain keyboard.

Di sekolah, Lutfi mengaku paling suka pelajaran keterampilan. "Bikin sedotan," katanya. Ternyata Lutfi dan kawan-kawannya di sekolah suka membuat keterampilan untuk melatih sensor motorik mereka dengan membuat suatu bentuk, misalnya segitiga, dengan menggunakan sedotan, atau bermain lilin untuk membuat bentuk lain.

Bocah laki-laki yang berulang tahun setiap bulan Juli itu merupakan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kategori anak yatim yang tinggal di panti asuhan. Ia menerima KIP langsung dari tangan Presiden Joko Widodo, saat acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, (26/1/2017).

Lutfi bersekolah di SLB N 7 Jakarta bersama sekitar 20 anak lainnya dari Panti Asuhan PSBN Cahaya Batin. Guru pendamping Lutfi, Windarto mengatakan, setiap hari Lutfi dan teman-temannya diantar-jemput oleh pihak panti asuhan dalam bersekolah. Lutfi menjadi penerima KIP di sekolah tersebut karena memenuhi kriteria sebagai anak tidak mampu, dan tinggal di panti asuhan. "Sebenarnya orang tuanya masih ada, tetapi putus komunikasi, tidak tahu di mana. Bahkan saya saja sampai sekarang belum pernah bertemu dengan orang tuanya," tutur Windarto. Ia menambahkan, sebagai penerima KIP, Lutfi tidak pernah dipungut bayaran, baik oleh panti asuhan maupun oleh pihak sekolah. Semua fasilitas di panti asuhan dan di sekolah diberikan secara gratis.

Windarto merupakan salah satu guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus, terutama tuna netra. Ia mengaku tetap menyiapkan anak-anak berkebutuhan khusus di SLB N 7 Jakarta untuk menghadapi ujian sekolah (US) dan ujian nasional (UN). "Jadi sama saja dengan anak lain, tapi metode mengajarnya yang berbeda," ujarnya.

Ia pun merasa tidak kesulitan dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Namun, ia berharap, fasilitas dan akses khusus untuk anak berkebutuhan khusus dapat ditingkatkan kualitasnya. "Aksesnya di sekolah belum terlalu baik untuk tuna netra. Jadi anak-anak agak lambat untuk menuju ke suatu tempat saat berada di sekolah.

Kalau aksesnya lebih bagus mungkin lebih enak buat anak-anak itu," ucapnya.

Pada awal tahun 2017, Presiden Joko Widodo meminta peningkatan distribusi KIP khusus untuk anak yatim, terutama yang tinggal di panti asuhan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lalu melakukan pendataan, dan tercatat ada sekitar 760-ribu anak yatim yang tinggal di panti asuhan dan berhak menerima KIP. Akhirnya, pada acara pembukaan RNPK 2017, Presiden memberikan KIP secara simbolis kepada siswa Panti Asuhan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Mereka yang telah menerima KIP dari kategori itu berjumlah 2.844 siswa dari 309 sekolah, yang terdiri atas 909 siswa SD, 992 siswa SMP, 223 siswa Sekolah Menengah Atas, 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dua siswa Sekolah Luar Biasa, dan 90 siswa Kejar Paket. (Desliana Maulipaksi)