Detak

PADANG - Wakil Ketua DPRD Kota Padang mengajak masyarakat Kota Padang untuk berserah diri pada Sang Pencipta terkait sejak tahun 2004 sudah terbiasa menghadapi bencana gempa.

Hal itu membuat kita selalu mengkoreksi diri agar senantiasa beribadah dan memperkuat iman dalam menghadapi berbagai cobaan, ujar Wakil Rakyat Kota Padang ini.

Hal ini diingatkannya pada seluruh warga Kota Padang mengingat hari Jumat, 1 September 2017 pukul 00:06:56 WIB, wilayah Pantai Barat Sumatera diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisis terkini BMKG menunjukkan bahwa gempabumi berkekuatan M=6,0 (Update) terjadi dengan koordinat episenter pada 1,33 LS dan 99,65 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 57 km arah timur laut Kota Muarasiberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat pada kedalaman 59 km.

Dampak gempabumi yang digambarkan oleh Peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG menunjukkan bahwa dampak gempabumi berupa guncangan dirasakan di daerah Padang, Pariaman, Painan dan Kep. Mentawain II SIG-BMKG (V MMI), Padang panjang, Bukit Tinggi II SIG-BMKG (IV MMI), Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Solok, Mukomuko,Bengkulu Utara II SIG (II-III MMI),Kepahiang I SIG-BMKG(I-II MMI). Guncangan gempabumi ini belum menimbulkan kerusakan.

Ditinjau dari kedalaman hiposenternya, tampak bahwa gempabumi ini termasuk dalam klasifikasi gempabumi dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia tepatnya di zona Megathrust yang merupakan zona subduksi lempeng yang berada di Samudera Hindia sebelah barat Sumatra. Konvergensi kedua lempeng tersebut membentuk zona subduksi yang menjadi salah satu kawasan sumber gempabumi yang sangat aktif di wilayah Sumatra. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini dipicu oleh penyesaran naik.

Hingga pukul 00:36 WIB, Hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock). Kepada masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Hal ini dijelaskan oleh Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG
Drs. Moch. Riyadi, M.Si.

PADANG - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi mendukung himbauan Walikota Padang, Mahyeldi, agar panitia kurban tidak menggunakan kantong kresek warna hitam untuk membungkus daging kurban.

Agar warga terhindar dari penyakit dan zat berbahaya, Pemerintah Kota Padang mengimbau kepada panitia kurban untuk tidak menggunakan kantong kresek hitam sebagai pembungkus daging. Sebab pada kantong kresek hitam terdapat zat kimia yang membahayakan.

"Kepada panitia kurban kita anjurkan agar tidak menggunakan kantong kresek hitam," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, kemarin.

Hal ini diperkuat oleh Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Padang, Sovia Hariani. Menurutnya, daging sangat mudah rusak dan terkontaminasi. Dengan dibungkus kantong gelap, pembusukan akan cepat terjadi.

"Kita khawatirkan nanti warga terkena kanker, karena itu kita tidak menganjurkan menggunakan kantong berwarna gelap," jelasnya.

Sementara itu, pengurus Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Kota Padang Muhammad Ridho Nur menjelaskan bahwa daging kurban mesti steril. Terjaga kebersihannya. Jika masuk ke dalam kantong hitam, kehigienisan daging akan jauh berkurang.

"Jadi jangan gunakan kantong berwarna," jelasnya.(Charlie)

PADANG - Guna memperdekat pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah Kota Padang membuat "Command Center" atau ruang komando. "Command Center" ini berfungsi sebagai respon cepat dan pelayanan kepada masyarakat dalam kegawatdaruratan, maupun terhadap keluhan warga.

"Kita akan membuat 'command center' tahun ini," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Suardi, Senin (28/8) di Balaikota Padang.

Ruang tempat "Command Center" ini rencananya dipusatkan di Balaikota Padang di Air Pacah. Selain sebagai pusat respon dan pelayanan terhadap masyarakat, ruang komando ini juga berfungsi sebagai penyedia data dan informasi bagi Walikota / Wakil Walikota.

"Ruang tersebut dikendalikan oleh operator dan tidak semua orang bisa masuk," beber Suardi didampingi Sekretarisnya Tarmizi Ismail.

Sesuai dengan standar yang ada, ruang "Command Center" di Padang didukung dengan perangkat yang mencukupi. Seperti layar sentuh yang cukup besar, LED monitor, serta perangkat komputer penunjang. Dari ruangan ini nantinya Walikota ataupun Wakil Walikota dapat melihat langsung kondisi kota melalui layar lebar dan langsung memberi arahan jika terjadi permasalahan.

"Ukuran ruang yang diperlukan sebesar 7 x 6 meter," tambah Suardi.

Senin itu, Dinas Komunikasi dan Informatika mengundang OPD terkait untuk membahas rencana tempat "Command Center" tersebut. Sejumlah OPD terkait hadir di ruang rapat Abu Bakar Jaar, Balaikota Padang.

Dalam rapat itu, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika memunculkan sejumlah opsi tempat "Command Center". Di antaranya seperti di ruang bidang IKD, ruang LPSE, dan ruang PPID Bagian Humas.

Seorang peserta rapat, Akmal dari Bappeda berharap ruang "Command Center" berada di Balaikota Padang saja. Sementara itu, Kasubag Dokumentasi Humas, Charlie Ch. Legi, berpendapat ruang rapat Abu Bakar Jaar lebih tepat digunakan sebagai tempat "Command Center". Sebab ruang tersebut sangat berdekatan dengan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota Padang.

"Menurut saya, sebaiknya ruang 'command center' kita tempatkan di ruang sespri asisten," ujar Kabag Umum Alfiadi, memberi opsi.

Setelah dilakukan pertimbangan yang cukup matang dan meminta masukan dari Staf Ahli Walikota, Afrizal Khaidir, akhirnya diperoleh kata sepakat. Ruang "Command Center" akan ditempatkan di ruang sespri asisten.

"Dinas Kominfo agar segera membuat Telahaan Staf kepada Walikota Padang. Karena nanti yang memutuskan Pak Walikota," ucap Afrizal Khaidir.

Usai menggelar rapat, Staf Ahli Walikota, Afrizal Khaidir, Kadis Kominfo Suardi, Sekretaris Dinas Kominfo Tarmizi Ismail, Kabag Umum Alfiadi, dan lainnya melihat langsung kondisi ruang sespri asisten yang berada di lantai dua Balaikota Padang. Nantinya ruang yang cukup luas itu akan diberi sekat.

Padang – Puluhan Angkutan Kota (Angkot) Trayek Pasar Raya Padang – Siteba telah berkumpul di Simpang Tinju, Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kota Padang, Senin (28/8/2017) pukul 09.30 wib.

Sekitar pukul 10.30 Wib rombongan angkot ini sampai ke DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasinya. Perwakilan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Asrizal dan Wahyu Iramana Putra.

Terkonsentrasinya puluhan angkot ini, tidak terlepas dari rencana aksi mogok massal semua angkot yang ada di Kota Padang, Senin (28/8/2017).

Beberapa orang sopir angkot melalui pengeras suara menghimbau agar peserta aksi untuk menjaga ketertiban. Sementara Polri sudah berjaga-jaga sebelum kedatangan mereka. Petugas keamanan ini tetap mengatur arus lalu lintas Jalan Sawahan tetap lancar.

Beberapa orang petugas dari kepolisian dan dinas perhubungan juga tampak berjaga jaga di lokasi titik kumpul angkot.

Dari informasi, kurang lebih 500 orang sopir angkot akan memarkir kendaraannya di DPRD Kota Padang, Jalan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Aksi mogok yang dilakukan sopir angkot dengan kebijakan Walikota Padang tentang Trans Padang, perubahan izin trayek angkot dan keberadaan Gojek, go-car dan Uber.

Para pengunjukrasa menolak pengoperasian Bus Trans Padang yang baru sebanyak 10 unit. Juga, meminta Walikota Padang untuk menghentikan mobil angkutan penumpang berbasis online (uber, grab dan go-car) di Kota Padang.

Meminta Dishub Kota Padang untuk menertibkan penyimpangan izin trayek 419 (angkot putih berubah jadi orange).

PADANG - Pembenahan jalan lingkungan untuk akses warga yang lebih baik tetap jadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang. Setiap ada usulan pembangunan jalan baru dan permohonan betonisasi jalan secepatnya disikapi.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah tak jarang turun langsung ke masyarakat menyikapi keluhan warga. Acap juga melakukan peninjauan jalan sekaligus berdialog dengan masyarakat.

"Makanya saya turun langsung bersama kepala-kepala dinas terkait. Hal ini guna menyikapi setiap keluhan warga dan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti," kata Mahyeldi usai shalat Jumat di Masjid Al Wusta, Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah, Jumat (18/8/2017).

Dalam kegiatan yang disebut Jumat Keliling atau Jumling ini, Walikota mendapat pertanyaan dari warga. Pertanyaan itu terkait perbaikan jalan di ruas jalan yang menghubungkan Bungo Pasang dengan Dadok Tunggul Hitam. Warga juga mengusulkan pengecoran bahu jalan sepanjang 200 meter di jalan Bungo Pasang - Koto Panjang Ikur Koto.

"Ini harus segera disikapi. Akan langsung dikerjakan dan diharapkan cepat selesai," tegas  Mahyeldi yang langsung diamini jamaah masjid.

Sambil berseloroh, Mahyeldi menyebut kelurahan setempat adalah kampungnya Fauzi Bahar, yaitu Walikota Padang sebelumnya dimana dirinya selaku wakil. Fauzi Bahar sering menelpon dan sesekali mengirim pesan singkat via seluler kepada dirinya.

"Ini kampung Pak Fauzi Bahar masa tidak cepat dikerjakan. Beliau sering telpon saya. Menyapa saya dengan sebutan Dinda. Sedangkan saya panggil dia Guruku, Udaku atau Kakandaku," ucap Mahyeldi.

Yang jelas, kata Mahyeldi, ucapan terima kasih dari mantan walikota yang asli dari Koto Tangah itu sering diterimanya melalui pesan singkat terkait beberapa keberhasilan pembangunan.

"Beliau juga sering sampaikan tetima kasih bila ada pembangunan yang penting yang sudah dilaksanakan," beber wako lagi.

Pada Jumling kali ini selain diikuti rombongan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga hadir Camat Koto Tangah Syahrul dan para lurah.

Prestasi tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat akreditasi paripurna dari Ketua Eksekutif KARS, dr. dr. Sutoto, M.Kes kepada Dirut RSUP dr. M Djamil, dr. Yusirwan Yusuf di Jakarta, Senin (6/6). Namun tidak diiringi dengan pelayanan dan kondisi semestinya.

Sesuai pasal 7 huruf D UU 37 tahun 2008 tentang tugas Ombudsman yang mana Ombudsman melakukan investigasi dan prakarsa sendiri terhadap dugaan  maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga hari ini, kami melakukan sidak ke rumah sakit dr. M. Djamil Padang dan banyak ditemukan pelayanan yang belum maksimal sehingga memperburuk citra layanan rumah sakit ini, dan kami Ombudsman sudah melayangkan surat panggilan kepada Direktur RSUP M. Djamil Padang untuk meyampaikan saran perbaikan layanan rumah sakit tersebut,”  papar Asisten Ombudsman RI, Adel Wahidi beberapa waktu lalu.

Inisiatif dan Investigasi yang dilaksanakan Ombudsman ke Rumah Sakit dr. M. Djamil Padang (3/3/2017) mendapati pelayanan yang sangat buruk terhadap pasien.

Sidak yang dipimpin langsung oleh Asisten Pratama Ombudsman RI, Melisa Harahap menemukan pelayanan yang belum maksimal terhadap pasien yang akan berobat di rumah sakit tersebut, diantaranya;

Buruknya pelayanan petugas apotik, pada pukul 08.00 WIB yang mana sudah masuk jam kerja, namun petugas tidak menemukan satu pun petugas yang ada di apotik. Informasi jam pelayanan yang tidak terpajang sehingga masyarakat datang lebih awal demi mendapatkan pelayanan di awal.Sangat kurangnya petugas untuk melayani pasien disabilitas dan lansia sehingga banyak pasien disabilitas dan lansia yang kebingungan disaat akan berobat.

Prosedur pelayanan dalam mendapatkan layanan rawat inap yang sangat rumit dan panjang, sehingga pasien rujukan dari luar kota banyak yang terlantar diatas tempat tidur dorong didepan ruangan admision centre.Sudah adanya aplikasi pendaftaran online melalui Linksirs.yenkes.kemkes.go.id untuk mempermudah pendaftaran bagi calon pasien, tetapi sangat disayangkan kurangnya sosialisasi dari petugas meskipun rumah sakit sudah membagikan prosedur petunjuk pendaftaran online akan tetapi banyak pasien yang tidak mengerti tanpa diberi contoh sehingga aplikasi ini kurang berguna.

Masih banyak terdapat pedagang yang berdagang di lingkungan rumah sakit, di lanrai 4 pedagang tersebut berjualan memakai koper, bahkan juga ditemukan petugas yang berjualan minuman ringan dalam keranjang yang diletakan di samping loket pendaftaran.

Pelayanan pada ruangan admision centre yang mana 4 petugas yang melayani pasien khusus BPJS, namun pada pukul 08.00 WIB hanya ditemukan 2 petugas yang melayani pasien BPJS sehingga berakibat pelayanan BPJS menjadi agak lambat.Banyak juga ditemukan Dokter yang datang tidak tepat waktu sehingga pelayanan kurang maksimal terhadap pasien, serta tidak  ditemukan jadwal dokter di setiap poli.Juga ditemukan indikasi jual beli nomor antrian yang dilakukan oleh clening service dikarenakan pengawasan petugas yang sangat lengah terhadap hal ini.

Padahal rumah sakit ini sudah meraih penghargaan akreditasi paripurna sejak tahun lalu. Setelah pro­ses panjang yang mele­lah­kan di bawah kepe­mim­pinan Di­rektur Utama (Dirut) Dr. Yu­sirwan Yusuf yang baru dilantik 15 Maret 2016 lalu, RSUP Dr M Djamil Padang akhirnya berhasil meraih akre­di­tasi pari­purna dari Komisi Akre­ditasi Rumah Sakit (KARS).

PADANG - Besarnya pengaruh perkembangan informasi  jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan. Terlebih Kota Padang akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah, ketenteraman dan ketertiban perlu dijaga.

Hal ini disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo dalam amanatnya selaku pembina upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Lapangan Imama Bonjol, Kamis (17/8/2017).

Pada 27 Juni 2018 yang akan datang, Kota Padang termasuk dari 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Pilkada ini untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2024.

"Saya menghimbau masyarakat agar berpartisipasi dan memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih," kata Mahyeldi.

Ia minta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang agar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis.

"Sanksinya cukup jelas dan tegas. Mulai dari teguran tertulis, penurunan pangkat dan dapat diberhentikan," kata Mahyeldi.

PENGHARGAAN

Pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-72 ini, 376 ASN Pemko Padang juga dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun dari Presiden RI.Para ASN ini telah membuktikan kesetiaan dan kedisiplinan dalam tugas dan pengabdiannya.

Selain itu, Pemko Padang juga mengapresiasi kelurahan yang sukses melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2017. Kelurahan yang dinilai terbaik dan tinggi partisipasi warganya dalam BBGRM yaitu Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah , Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan dan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara. Sedangkan Kecamatan terbaik sebagai Posko BBGRM adalah Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah, Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat dan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo.

Untuk keenam kelurahan terbaik pelaksanaan BBGRM itu mendapatkan tropi dan hadiah sejumlah uang. Penyerahan tropi dilakukan Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Emzalmi serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

PADANG, - Ketua Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau di Mesir, Muhammad Alfatih, menjelaskan kronologi dua mahasiswa asal Sumatra Barat yang ditangkap aparat keamanan Mesir. Menurut dia, kedua mahasiswa itu hanya berniat mengambil barang-barang mereka yang masih tertinggal di penginapan lama mereka di Samanud.

Nurul Islami dan Muhammad Hadi, yang belajar di jurusan Syariah tingkat III Al Azhar Kairo memang pernah tinggal di Samanud, sebelum kota tersebut dinyatakan terlarang bagi warga negara asing oleh pemerintahan saat ini. Sayang, kedua mahasiswa asal Limapuluh Kota, Sumatra Barat, tersebut kemudian diamankan dan kini ditahan di Kota Aga, Mesir.

Alfatih mengatakan kawasan yang dikunjungi kedua mahasiswa Indonesia tersebut merupakan zona terlarang yang ditetapkan pemerintah Mesir dalam beberapa tahun belakangan ini. "Jadi warga asing dilarang memasuki daerah tersebut. Dahulu mereka tingga di situ, dahulunya daerah itu belum dilarang, tapi semenjak pemerintahan baru daerah tersebut dilarang," kata Alfatih dalam pesan singkatnya, Kamis (10/8).

Nurul dan Hadi kemudian memutuskan pindah ke Kairo tahun ini dan meninggalkan sejumlah barang yang tersisa di Samanud. Pada saat penangkapannya, keduanya berniat mengambil barang di rumah mereka yang lama. "Tapi karena perlu cari minum, mereka keluar jam 02.00, padahal saat ini polisi berkeliaran di mana-mana," kata dia.

Duta Besar Indonesia untuk Kairo, Helmy Fauzy, membenarkan terjadi penahanan atas dua mahasiswa Indonesia. Namun hingga kini, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo masih belum mengetahui apa alasan pasti terkait penahanan itu.

"Ya benar, terjadi  penahanan atas dua mahasiswa Indonesia. Mereka ditahan di Samanud sejak 1 Agustus dini hari. Sebelumnya Juni lalu, empat mahasiswa Indonesia juga ditangkap di Samanud dan dideportasi ke Indonesia," ujar Helmy.

Helmy menyebutkan, sampai saat ini KBRI Kairo belum pernah mendapat notifikasi resmi dari aparat keamanan Mesir terkait penahanan dua mahasiswa Indonesia tersebut. "Besar kemungkinan kedua mahasiswa ini akan dideportasi," kata dia.

Sebelumnya, KBRI telah mengeluarkan imbauan agar seluruh mahasiswa Indonesia meninggalkan Samanud dan tak lagi 'mondok', mengaji, dan belajar ilmu agama dengan para ulama yang tak berafiliasi dengan Al Azhar serta berseberangan dengan Pemerintah Mesir.

Pelayanan dan kondisi bangunan RSUP M. Djamil Padang sangat memprihatinkan dimana ruang rawat inap very important person atau VIP sangat sederhana tanpa tv dan ac. Padahal ruang itu harus dibayar mahal oleh pasien.

Seperti investigasi Detak pada hari Kamis (17/8) ketika membezuk anak seorang kerabat di ruang VIP anak. Ketika mau memasuki gedung tidak ditemui seorangpun petugas recepsionis.

Kita mencari sendiri sambil membaca tiap tulisan yang ada. Jika ditanya ke keluarga pasien yang berlalu lalang mereka jawab tidal tahun karena sudah kalut dengan kondisi kesehatan keluarga mereka sendiri.

Akhirnya dapat jawaban  bahwa dari seorang petugas di lorong bahwa ruang VIP anak yang dimaksud berada disebelah kiri dari dia berdiri. Benar adanya, kerabat dimaksud ditemukan.

Ketika berada di ruang VIP yang dibayar mahal itu ditemukan tidak ada fasilitas memadai. Hal ini tidak sesuai dengan namanya yang sangat berkelas. Gagang pintu patah dan wartafel tersumbat. Selain itu tidak ada tv dan ruangan remang-remang. Tidak sesuai dengan tarif kamar tersebut yang dibandrol Rp.560.000,- per malam.

Padahal rumah sakit ini sudah meraih penghargaan akreditasi paripurna sejak tahun lalu. Setelah pro­ses panjang yang mele­lah­kan di bawah kepe­mim­pinan Di­rektur Utama (Dirut) Dr. Yu­sirwan Yusuf yang baru dilantik 15 Maret 2016 lalu, RSUP Dr M Djamil Padang akhirnya berhasil meraih akre­di­tasi pari­purna dari Komisi Akre­ditasi Rumah Sakit (KARS).

Prestasi tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat akreditasi paripurna dari Ketua Eksekutif KARS, Dr. dr. Sutoto, M.Kes kepada Dirut RSUP Dr M Djamil pada waktu itu.

Seharusnya statud akreditasi paripurrna itu harus dibarengi dengan kondisi yang paripurna juga.

Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN)  Pauh IX Kecamatan Kuranji,  Evi Yandri Rajo Budiman menemui Ketua Badan Kehormatan (BK) Kota Padang Amril Amin ke Gedung Bundar Sawahan,  Rabu, 16 Agustus 2107.

Kemana anggota DPRD Kota Padang di saat agenda mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia ke 72 dalam sidang tahunan MPR RI, Rabu (16/8).

Sebab, dari 45 anggota DPRD Padang hanya 18 orang anggota DPRD  yang menghadiri rapat paripurna istimewa di gedung bundar tersebut.

Berdasarkan pantauan Pikiranrakyat News, rapat paripurna yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dengan agenda sidang tahunan MPR RI mendengarkan pidato presiden yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dari 45 anggota DPRD Padang hanya 18 orang yang hadir.

Kemudian dilanjutkan pada pukul 10.40 WIB dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun 2017.

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran anggotanya tersebut, enggan berkomentar.

Selain anggota DPRD dalam rapat paripurna istimewa itu juga turut hadir Wakil Wali Kota Padang Emzalmi, sejumlah Kepala OPD dan Forkopimda.

Sidang tahunan MPR dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dilanjutkan dengan Sidang bersama DPR dan DPD.

Sementara pada siang mulai pukul 14.00 WIB akan berlangsung Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian nota keuangan pemerintah APBN 2018.

Salah seorang anggota masyarakat, Anton mengatakan, kondisi demikian sudah menjadi hal yang biasa setiap tahunnya. Giliran ada uang masuk, baru anggota DPRD tersebut mau hadir.

PADANG - Ajakan Walikota Padang untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang Agustus ini direspon baik oleh seluruh masyarakat. Seperti di Kecamatan Lubuk Bagaluang, hampir seluruh warga yang menaikkan bendera di depan rumahnya.

Hal ini tak terlepas dari ajakan dan imbauan Camat Lubuk Bagaluang Rosail Akhyari kepada warganya setiap waktu. Camat tak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan warganya.

"Kita selalu mengajak warga untuk memasang bendera selama sebulan penuh," sebut Rosail didampingi Sekretarisnya Roza Molina, kemarin.

Tidak saja setiap bertemu warga, camat juga menyampaikan hal serupa baik di kantor maupun di tempat lain. Seperti Rabu (16/8), camat menyampaikan ajakan kepada warga di ruang PATEN kantor setempat. Warga yang sedang mengurus administrasi pun ikut mendengarkan dengan serius. Bahkan camat membagi-bagikan bendera berukuran kecil kepada setiap yang berurusan.

"Kita mewajibkan warga untuk mengibarkan bendera. Apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi contoh di tempat tinggalnya masing-masing," paparnya.

Seperti diketahui, setiap kantor pemerintahan memang diimbau untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUTRI) ke-72. Seperti memasang logo kemerdekaan, umbul-umbul, dan sebagainya.

"Termasuk seluruh kantor lurah dan kantor swasta," tambah Roza Molina.

Roza Molina menyebut bahwa jajaran Trantibum kecamatan dan kelurahan juga ikut mengajak warga. Terutama warga yang tinggal di sepanjang jalan utama.

"Tim ini selalu monitoring setiap hari," ulasnya.

Awal Agustus lalu Walikota Padang menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh warga, instansi dan lainnya untuk menaikkan bendera selama sebulan penuh. Walikota Padang sempat berkunjung ke Kelurahan Gunung Pangilun untuk mengajak warga menaikkan bendera dengan memberikan bendera secara cuma-cuma kepada masyarakat setempat.

PADANG - Para guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TQA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Padang terus dimantapkan. Tak hanya dalam hal kesejahteraan, peningkatan kualitas bagi pendidik dan pengajar ilmu-ilmu keislaman ini pun terus diupayakan.

Seperti kali ini, Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Kesra menggelar “Workshop" dengan diikuti sebanyak 240 orang yang terbagi dari guru TPQ/TQA dan MDT di kota tersebut. Pelatihan yang dilangsungkan selama dua hari, Selasa-Rabu (15-16/8/2017) ini pun dibuka Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Selasa (15/8/2017). Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Kantor Kemenag Padang Japeri serta pihak terkait lainnya.

Walikota mengatakan, eksistensi TPQ/TQA dan MDT sangat penting dalam membekali generasi muda melalui ilmu-ilmu keagamaan yang terkait dengan pembinaan mental dan spiritual.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami sangat berterima kasih atas jasa bapak/ibu guru TPQ/TQA dan MDT. Semoga setiap bentuk pengorbanan yang kita lakukan dengan niat ikhlas ini, dibalasi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Swt,” ungkap Walikota dalam sambutannya sewaktu membuka kegiatan yang dilangsungkan di salah satu hotel berbintang di Padang itu.

Mahyeldi melanjutkan, melalui workshop tersebut sangat diharapkan, semua guru TPQ/TQA dan MDT di Padang secara bertahap akan menjadi pendidik yang profesional. Sehingga melaksanakan fungsi secara efektif dalam penyelenggaran pendidikan Alquran.

“Maka itu, peningkatan mutu, kualitas pembinaan dan pengelolaan pendidikan harus terus ditingkatkan bagi masing-masing TPQ/TQA dan MDT. Upaya ini demi terciptanya para generasi muda qurani yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Swt,” seru walikota agamis ini memotivasi.

Sementara itu Kepala Bagian Kesra Jamilus menyebutkan workshop tersebut diikuti 240 orang terbagi guru TPQ/TQA sebanyak 160 orang dan guru MDT 80 orang.

"Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru TPQ/TQA dan MDT, terutama sekali dalam membaca kitab suci Alquran sesuai ilmu tajwid yang mutawatir,” terangnya.

Jamlilus menambahkan, dalam workshop tersebut peserta akan ditempa dengan beberapa materi penting dari beberapa narasumber.

Diantaranya terkait peranan Pemko Padang tentang peningkatan kualitas guru TPQ/TQA dan MDT yang disampaikan langsung olehnya. Selanjutnya Ustadz Habiburrahman, Lc dalam kiat menghafal Alquran semudah tersenyum, lalu Marhamah, M.Pd dalam metode dan strategi pengajaran, serta masih banyak lainnya.

“Kita berharap, keprofesionalan semua guru TPQ/TQA dan MDT di Padang akan terus semakin meningkat. Sehingga akan menjadi pendidik yang mantap baik dalam kemampuan membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan Alquran kepada peserta didik masing-masing,” harap Jamilus mengakhiri.

PADANG - Kata orang, zaman sekarang maksiat sudah seperti jamur. Dapat tumbuh di mana saja.

Justru tidak di tangan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dan Wakil Walikota Emzalmi. Sejak memimpin Padang, Maksiat tidak lagi menjamur. Tempat maksiat 'dicabut' satu persatu.

Contoh paling nyata yang nampak di depan mata yakni bersihnya Pantai Padang dari tenda ceper. Tenda yang digunakan untuk bermaksiat ditertibkan. Pembersihan tenda ceper di Pantai Padang dilakukan pada 14 Agustus 2014.
Sejak itu, penertiban terhadap maksiat terus gencar dilakukan Pemerintah Kota Padang. Berbagai penangkapan dan penggerebekan dilakukan oleh Satpol PP.
Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Dian Fakri menyebut bahwa sepanjang 2017, mulai Januari hingga Juli, cukup banyak penertiban terhadap maksiat yang dilakukan. Diantaranya seperti penggerebekan tempat mesum di Bukit Lampu, salon di Padang Theatre, Atom Center, wisma, hotel, pub, salon, dan lainnya. Dalam penggerebekan itu, sangat banyak hasil tangkapan yang didapat.

"Bahkan ketika itu Pak Walikota beserta istri ikut razia hotel dan tempat hiburan bersama kami," terang Dian Fakri.

Walikota merazia beberapa tempat pada 7 April 2017. Pada saat dinihari itu, Hotel "A", Hotel "RB", serta Cafe "D" dirazia. Apalagi Cafe "D" tidak memiliki izin karaoke. Saat itu pula Walikota Padang juga melihat langsung PPNS Satpol PP yang menyita minuman keras serta mengamankan wanita pemandu karaoke berpakaian minim. Dan sejak itu pula lah Walikota Padang mengizinkan Satpol PP untuk melakukan patroli pengawasan izin hiburan malam pada setiap hari.

Tidak hanya Walikota Padang yang terjun langsung merazia tempat maksiat dan hiburan malam. Istri Walikota Padang, Ny Harneli Mahyeldi juga ikut razia saat dinihari. Pada 13 Mei 2017, Ny Harneli Mahyeldi turut serta merazia "Juliet Karaoke" dan "Axana Pub". Istri Walikota Padang ini menyisir anak usia di bawah 18 tahun di tempat hiburan tersebut.

Data yang dihimpun dari Makko Satpol PP Kota Padang, angka pembinaan terhadap sejumlah kasus cukup membaik dibanding tahun sebelumnya. Satpol PP lebih aktif dan reaktif terhadap kasus yang ada di tengah masyarakat. Seperti pekat, keberadaan pondok maksiat, pasangan ilegal yang tertangkap mesum, pemandu karaoke, Pekerja Seks Komersil (PSK), waria, salon ilegal, penggerebekan hotel, wisma, dan kafe.

Sepanjang tujuh bulan itu, sebanyak 234 kasus pekat ditangani Satpol PP Padang. Sebanyak 56 pondok maksiat dimusnahkan. Serta 191 pasangan ilegal terjaring.

Pemandu karaoke juga ikut diamankan selama Januari hingga Juli 2017. Terhitung sebanyak 371 pemandu diamankan.

Tidak itu saja, 8 orang PSK dibina. Sebanyak 21 salon digerebek. Termasuk 61 hotel, 4 wisma, serta 74 kafe. Bahkan 15 waria juga diamankan.

Hingga kini, razia terus gencar dilakukan. Teranyar, Teebox Cafe juga ikut dirazia. Jumat (11/8) dinihari kemarin, Satpol PP tiba di Teebox. Tempat hiburan ini dirazia karena beroperasi hingga pukul 04.00 Wib. Sebelumnya, beberapa tempat hiburan juga ditindak.

PADANG - Seluruh siswa lulusan Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang lulus tes rekrutmen dari perusahaan -perusahaan besar tanah air dan luar negeri. Mereka langsung bekerja, meskipun belum sempat menjalani prosesi wisuda.

Hal ini membuat bangga Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah.  Betapa tidak, sementara ribuan orang tamatan SMA bahkan sarjana sulit mendapatkan pekerjaan, sedangkan lulusan SMAK yang setara D1 langsung diterima di dunia industri.

"Kita bangga anak-anak kita  dikejar dunia industri karena memang memiliki kompetensi. Sementara yang lain sulit mencari lowongan pekerjaan," kata Mahyeldi di sela kegiatan olahraga di Pantai Padang, Sabtu (12/8/2017) pagi.

Menurut Mahyeldi, selain masa pendidikan empat tahun, sekolah naungan Kementerian Perindustrian itu  juga menerapkan pola pendidikan yang bagus. Disini wajib memiliki kedisiplinan dan tingkat ketelitian yang  tinggi, karena berbasis penelitian dan pengujian kimia.

"Pola yang diterapkan bagus. Harus disiplin dan teliti karena berkutat di labiratorium kimia," ujar Wako Mahyeldi.

Ia berkeinginan, sekolah-sekolah khusunya SMK di Padang meniru pola SMAK  karena memang saat ini sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perindustrian menjadi rujukan pendidikan fokasi sesuai kesepakatan lima menteri. "Namun karena kebijakan untuk SMA dan SMK sudah di pemerintahan provinsi ke depannya tentu perlu menjadi perhatian di tingkat provinsi,' ulasnya.

Pada kesempatan ini, Walikota Mahyeldi sempat berbincang dengan pelaksana Hubungan Industri dan Masyarakat SMAK Padang sekaligus Team GPR ( Goverment Public Relation) Kementerian Perindustrian Meri Surianti sekitar perkembangan SMAK Padang.

Meri menyebut,  Menteri Perindustrian berkeinginan menghadiri langsung pelantikan wisudawan dan wisudawati SMAK Padang dalam bulan ini. Untuk itu, pihak SMAK Padang mengharapkan Walikota Mahyeldi berkenan hadir dan memberikan sambutan pada acara tersebut.

Dikatakan Meri, tahun ini SMAK Padang meluluskan 147 siswa. Semuanya sudah bekerja pada perusahaan yang merekrut. Mereka belum menjalani prosesi wisuda. Sedangkan untuk prosesi wisuda baru akan dilaksanakan menjelang akhir Agustus 2017 ini.

"Sebanyak 147 siswa lulusan tahun ini sudah diterima bekerja. Merek baru akan diwisuda pada menjelang akhir bulan ini," jelas Meri.

PADANG - Generasi muda merupakan aset bagi sebuah negara. Sebab, generasi muda merupakan pemimpin di masa datang.

"Kita harus memberikan perlindungan kepada generasi muda kita," ucap Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Penny Kusumastuti Lukito di rumah dinasnya, Jumat (11/8) malam.

Hal yang mesti menjadi perhatian adalah zat membahayakan yang terkandung di dalam makanan dan minuman. Biasanya terdapat pada jajanan di sekolah-sekolah.

"Karena itu kita harapkan sekolah bersinergi dengan BPOM," sebutnya.

Mahyeldi berharap, ke depannya sebuah sekolah mesti mementingkan kafe ataupun kantin saat membangun sekolah. Kantin yang sehat tentu akan menghadirkan siswa yang sehat pula.

"Harapan kita ke depan bagaimana kantin menjadi perencanaan bagi sebuah sekolah," terangnya.

Sisi lain, Pemko Padang dan BPOM terus bersinergi dalam mengawasi setiap makanan dan minuman yang dijual. Pada saat bulan Ramadan, Pemko Padang dan BPOM terus melakukan sidak ke pasar 'pabukoan'.

"Kita harapkan, dukungan dari BPOM, zat membahayakan generasi muda akan lebih serius dalam pengawasannya," pungkas Walikota.

PADANG - Menghadirkan generasi muda berkualitas dan terhindar dari kenakalan remaja, Pemerintah Kota Padang mengajak seluruh orangtua untuk mengawasi seluruh anak. Tidak saja dalam bergaul, tetapi juga dalam menggunakan produk Informasi Teknologi (IT).

Salah satunya yakni dalam penggunaan handphone, tablet, komputer, maupun laptop. Setiap anak diwajibkan puasa menggunakan alat komunikasi dan laptop pada malam hari.

"Puasa handphone dan laptop itu selama tiga jam, mulai pukul 18.00 - 21.00 Wib," ucap Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, kemarin ini.

Mahyeldi berharap, agar terlaksananya program tersebut perlu dukungan penuh dari seluruh orangtua. Serta pengawasan yang menyeluruh terhadap anak.

Mahyeldi meminta seluruh orangtua mendampingi anak dengan melakukan 3B (Bermain, Belajar, Bicara). Hal ini diharapkan akan mengurangi permasalahan kenakalan remaja selama ini.

"Dengan adanya pendampingan dari orangtua akan tercipta generasi berkualitas dan terbebas dari kenakalan remaja," pungkasnya.

Sebidang tanah di Bungus Barat Teluk Kabung milik Syamsul Bahri  dikuasai oleh Basir Rajo Labih cs dengan mendirikan bangunan rumah di atas tanah dimaksud.

Syamsul Bahri menceritakan bahwa diatas tanahnya itu ada bangunan rumah. Rumah tersebut terbakar tahun 1984. Syamsul Bahri sekeluarga pindah ke rumah saudaranya di Painan, Pesisir Selatan.

Tanah tersebut ditinggal begitu saja dan tahun 2013 dia kembali ke lokasi terbakar rumahnya dulu. Ternyata sudah ada bangunan rumah dibangun oleh orang lain yang tak lain Basir Rajo Labih cs. Basir tidak ada hubungan darah dengan Syamsul.

" Sangat berani sekali Basir membangun rumah diatas tanah saya tanpa ada jual beli, gadai atau apapun lah namanya yang menyatakan peralihan hak, " ujar Syamsul Bahri geram.

Berdasarkan peristiwa penyerobotan tanah milik Syamsul Bahri itulah laporan dilayangkan ke Polresta Padang yang diterima Kanit SPKT I Ub. BAMIN, Bripka Suwirmansyah STTL/1598/8/2017/SPKT I membuat Basir Rajo Labih cs, umur 66 tahun alamat Kayu Aro RT/RW 01/06 Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Lurah Bungus Barat waktu itu, Amrul, S. Sos pernah melayangkan surat permohonan penangguhan pekerjaan pondasi pada Basir Rajo Labih cs.

Surat ini keluar Nomor 300.024/LBB-2013 berdasarkan surat pengaduan Syamsul Bahri (Gambi) dan tinjauan Lurah Bungus Barat pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 ke lokasi pembangunan. 

Basir Rajo Labih cs telah membangun pondasi di atas tanah bermasalah milik Syamsul Bahri. Lurah Bungus Barat berjanji melakukan musyawarah untuk penyelesaian di kantor lurah pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013.

Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 telah terjadi pula penambahan pembangunan pondasi diatas tanah bekas perumahan orangtua Syamsul Bahri.