Detak

Gunungsitoli - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Perlindungan Purba, SH. MM enggan memberi tanggapan terkait dugaan indikasi penyimpangan yang mengarah kepada unsur KKN dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Jasa Konstruksi Lanjutan Sarana dan Prasarana Gedung Lapas Kelas II B Gunungsitoli, Sumatera Utara, T.A. 2017.

"Mohon maaf, kurang tepat saya memberi komentar tentang hal tersebut, saya sebagai Komite II bidang infrastruktur, terimakasih," kata S. Perlindungan Purba, SH. MM via pesan singkat (SMS) kepada pewarta media ini yang juga sebagai Ketua DPC PPWI Gunungsitoli, Minggu (31/12).

Demikian juga ketika diminta pendapat dari anggota DPD-RI lainnya yakni Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, yang bersangkutan juga enggan menanggapi hal tersebut. Beliau beralasan sedang melaksanakan ibadah umrah.

"Maaf, saya belum bisa kasih tanggapan, saya sedang izin free bertugas, karena saya sedang melaksanakan umrah hingga pertengahan Januari 2018, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman DPD Sumut yang lain yang menangani soal ini, terimakasih," tulis Ny. Darmayanti via pesan WhatsApp-nya.

Menanggapi sikap dari kedua wakil rakyat untuk daerah tersebut, yang sepertinya enggan memberi tanggapan, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada pewarta merasa prihatin dan menyayangkan sikap mereka. Lulusan PPRA-48 Lemhannas RI itu berpendapat bahwa jika anggota DPD-RI yang demikian itu terkesan kurang cerdas dan lemah pikir sehingga sulit diharapkan mewakili rakyat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan.

"Bicara tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah merupakan tugas dan fungsi pokok setiap anggota. Apalagi soal sarana/prasarana, itu ranahnya Komite II. Berarti anggota DPD RI tersebut kurang cerdas, lemah pikir, sulit diharapkan mewakili rakyat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan," sebut Wilson dalam pesan WhatsApp-nya, Minggu (31/12).

Pejabat eksekutif, lanjut lulusan Birmingham University, Inggris ini, umumnya bisa bekerja semau gue karena anggota legislatifnya, di hampir semua level dan daerah, memble dan lemah syahwat alias kurang semangat membela rakyat.

Wilson berharap agar dugaan indikasi pengerjaan asal-asalan pada proyek Paket Pengadaan Jasa Konstruksi Lanjutan Sarana dan Prasarana Gedung Lapas Kelas II B Gunungsitoli T.A. 2017 dapat menjadi agenda awal tahun 2018 DPC PPWI Gunungsitoli dan para penggiat anti KKN, untuk terus mengawasi pelaksanaannya.

Secara terpisah, Ketua DPC PPWI Gunungsitoli, Arozatulo Zebua, SE kepada media ini, Senin (01/01) menyebutkan bahwa dugaan indikasi KKN pada proyek di Lapas Gunungsitoli yang diperoleh ini sesuai dengan informasi masyarakat dan bukti pendukung yang telah ada. "Berdasarkan pengakuan narasumber dan data yang ada, maka patut diduga pelaksanaan kegiatan pembangunan di Lapas Kelas II B Gunungsitoli terindikasi KKN," ujar Aro, demikian ia disapa sehari-hari.

Pada umumnya, lanjut dia, sudah banyak diketahui bahwa di dalam proyek terdapat proyek. "Demikian juga dugaan kita terhadap pelaksanaan proyek Pengadaan Jasa Konstruksi Lanjutan Sarana dan Prasarana Gedung Lapas Kelas II B Gunungsitoli T.A 2017, ada yang bermain proyek di dalamnya. Selain tempatnya tertutup, Pejabat Pembuat Komitmennya juga Kalapas sendiri, maka hal ini bisa diduga adanya persengkongkolan untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu," ujar lulisan STIE Pemnas Nias  itu.

Untuk diketahui, Paket Pengadaan Jasa Konstruksi Lanjutan Sarana dan Prasarana Gedung Lapas Kelas II B Gunungsitoli T.A. 2017. Anggaran bersumber dari APBN senilai 4,2 milyar, dikerjakan oleh PT. Multi Pilar Indah Jaya (Kristian/Direktur), dan PPK Kalapas Gunungsitoli.

PADANG— 26 pasang  muda-mudi  yang bukan  berstatus suami istri di tertibkan petugas di  malam  pergantian tahun baru Senin (1/1) 2018.

Mereka ditertibkan petugas di sejumblah penginapan dan hotel  melati yang ada di Kota Padang.
Razia yang di lakukan petugas dalam rangka komitmen pemerintahan Kota Padang  untuk membasmi maksiat serta perbuatan tercela lainya.

“Kita komit untuk membrantas maksiat di kota Padang ,” ujar yadrison Plt Kasat Pol PP Padang.

Sudah tidak asing lagi di sepanjang malam pergantian tahun ini sering di jadikan untuk kebanyakan remaja melakukan perbuatan yang melangar norma-norma yang berlaku di kota Padang secara umum sumatera Barat ujar Yadrison.

Mereka pasangan muda mudi yang keluyuran hingga larut malam ini , memamfaatkan momen pergantian tahun, tak hayal banyak mereka terjerumus ke hal hal yang tidak bagus dan semua itu bertentangan dengan filsafat orang minang adat basandi syarak syarak basandi kitabullah tegas yadrison.

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemeriksaan ke sejumlah penginapan  dan hotel Melati  dari pemeriksaan tersebut didapati 26 Pasang Laki-laki dan perempuaan   di dalam kamar dari sejumlah penginapan yang yang disasar oleh Petugas Penegak Perda Pemko Padang.

Mereka yang di tertibkan Petugas  adalah pasangan yang bukan suami istri, karena saat dilakukan pemeriksaan mereka tidak dapat menunjukan surat Nikah mereka,  sehingga mereka harus di amakan ke Mako Satpol PP jalan Tan Malaka Padang.

Di mako satpol PP jalan Tan Malak mereka yang terjaring ini  akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Tangerang -- Dua kelompok pemuda bersenjata tajam bentrok di Pasar Induk Tanah Tinggi, kota Tangerang. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB.


Informasi yang berhasil dihimpun, pemicu terjadinya bentrokan antara dua kelompok pemuda itu berawal dari pihak managemen pasar Induk ingin memberikan surat sosialisasi berupa undangan kepada para pedagang dalam rangka pertemuan antara para pedagang dengan pihak management Pasar Induk Tanah Tinggi.


"Pada saat petugas sosialisasi tiba di lapak pedagang, tiba tiba Siswanto berteriak dengan kata Provokator," kata Mulyono salah satu pedagang menerangkan.


Karena tidak terima diteriaki provokator, perwakilan manajement Pasar Induk Tanah Tinggi bernama Ahmad itu langsung memukul siswanto salah satu pedagang di pasar induk tersebut.


"Atas kejadian itu para pedagang pasar beramai ramai mengejar kelompok yang pada saat itu mendampingi manajement pasar induk Tanah Tinggi Kota Tangerang higga terjadi nya pembacokan kepada salah satu kuli angkut pasar sehingga mengalami luka robek di bagian punggung" ungkapnya.


Setelah kejadian tersebut, Terdengar issu bahwa salah satu kelompok pemuda akan menyerang kelompok Pemuda lain yang berada di Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang.


Akibat dari bentrokan tersebut, dua orang menjadi korban luka sabetan senjata tajam di bagian kepala dan punggung sehingga harus di larikan ke RSDU Kabupaten Tangerang.

Selain dua orang menjadi korban, seorang kontributor tvone pun sempat di keroyok, karena dilarang untuk melakukan peliputan, hingga mengalami luka dipelipis mata kanan, dan handicame rusak.

Bentrokan berhasil diredam setelah aparat kepolisian  Polres metro Tangerang Kota datang membubarkan kedua kelompok pemuda yang bentrok tersebut kini kasus tersebut di tangani unit reskrim polsek Kota Tangerang.

MADIUN – Berangkat dari ketidakpahaman masyarakat tentang penyakit Hemofilia terlebih terhadap penderitanya yang saat ini kurang diperhatikan, maka Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang juga Pimred teropongnusa.com bersama pimred aenews9.com mengunjungi pendiri Paguyuban Hemofilia Madiun Raya di Jalan Poncotaruno, RT09/02 Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jum’at (29/12).

Dalam kunjungan kali ini bertujuan untuk ikut serta dalam mendukung dan mensosialisasikan tentang penyakit Hemofilia kepada masyarakat, selain itu juga untuk memberikan motivasi bagi pemerhati Hemofilia terutama Paguyuban Hemofilia Madiun Raya dalam melaksanakan kegiatannya.

Perlu diketahui, penyakit Hemofilia ini muncul karena tidak sempurnanya atau tidak lengkapnya faktor-faktor tertentu yang terkandung dalam sel darah yang diwariskan melalui DNA atau genetik yang dibawa oleh kromosom X, akibatnya proses pembekuan darah berjalan tidak normal dibanding dengan orang lain pada umumnya.

Selain itu, Hemofilia sendiri jenisnya ada 3 yakni Hemofilia A, Hemofilia B dan Hemofilia C. Hemofilia. Diantara Hemofilia tersebut, Hemofilia A merupakan yang banyak diderita, hal ini disebabkan karena tubuh yang tidak cukup memiliki faktor protein VIII dalam trombosit yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Hemofilia bisa dikatakan penyakit keturunan yang artinya diturunkan dari ibu kepada anaknya melalui kelahiran.

Seperti misalnya, jika seseorang menderita Hemofilia maka dia harus menjaga agar tidak terjadi luka pada tubuhnya, baik itu luka dalam maupun luar. Karena jika penderitanya mengalami luka dan berdarah, kemungkinan besar pendarahannya tidak segera berhenti dan akibatnya si penderita bisa kehabisan darah bahkan sampai meninggal dunia.

Pendiri Paguyuban Hemofilia Madiun Raya, Dwi Hanafi mengatakan, sangat berterimakasih atas kehadiran dan kepedulian anggota PPWI terhadap penyakit Hemofilia dengan ikut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang arti Hemofilia itu sendiri.

“ Kami berharap dengan kedatangan teman-teman PPWI nantinya dapat membantu kami dalam menyadarkan masyarakat tentang arti Hemofilia agar kedepannya tidak ada lagi penderita yang terlambat ditangani,” ujar Hanafi.

Anggota PPWI sekaligus pimred aenews9.com Zainul Mursidin mengatakan, dirinya menyadari jika selama ini masyarakat sangat asing dengan penyakit Hemofilia, bahkan bila ada orang yang diduga menderita Hemofilia sering menganggapnya hal biasa, padahal itu kalau tidak segera ditangani bisa berakibat fatal yaitu cacat hingga meninggal dunia. Maka dari itu berangkat dari hal tersebut kami sengaja mengunjungi Paguyuban Hemofilia Madiun Raya.(*)

Kamis, 28/12 Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke berkesempatan diterima oleh Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Brunai, dan Singapore, H.E. Ouadia Benabdella dan turut hadir Zakaria, salah satu Konsuler Kedubes Maroko di Kantor Kedubes Maroko, Jl. Denpasar, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat silahturahmi antara PPWI dan Pemerintah Kerajaan Maroko, yang akan diimplementasikan melalui beberapa program kerjasama di tahun 2018, antara lain rencana kunjungan Dubes ke kampus/sekolah, penerbitan buku (novel Antara Jakarta Dan Rabat), seminar, festival kebudayaan tradisional Indonesia dan Maroko, serta kegiatan publikasi, dan lainnya ujar Ketua Umum PPWI 2 periode ini

Dalam pertemuan sekitar 25 menit pada siang hari menjelang Dzuhur itu, kedua pihak sepakat untuk bertemu lagi awal tahun 2018 dalam rangka pembicaraan lebih teknis tentang rencana kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Pertemuan berlangsung akrab dan hangat, diakhiri dengan photo bersama.

Semoga 2018 memberikan ruang dan waktu terbaiknya bagi peningkatan dan kemajuan peradaban manusia di muka bumi ini.

Wilson Lalengke juga mengatakan bahwasanya jika berminat mengundang Dubes Maroko untuk hadir dan memberikan kuliah umum, seminar, dan semacamnya di kampus/sekolahnya untuk seluruh Nusantara bisa menghubungi PPWI Nasional. Bravo PPWI se-Indonesia.
(Tim/red/4905ppwi)

PADANG - DPRD Kota Padang melaksanakan paripurna dewan tentang penutupan masa sidang III Tahun 2017 sekaligus pembukaan masa sidang I tahun 2018 pada Jumat (29/12).


"Dalam paripurna ini dilaksanakan penyerahan hasil kunjungan komisi dan hasil laporan reses dewan selama masa sidang I pada Wali Kota Padang," kata Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti saat memimpin rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Padang.


Menurut Wali Kota Padang, saat ini terdapat 8 Ranperda inisiatif DPRD dan 18 ranperda usulan pemkot untuk dibahas pada 2018. Ranperda ini akan jadi pekerjaan berat kedua lembaga dan dapat diterima semua pihak.


"Dalam paripurna ini dilaksanakan penyerahan hasil kunjungan komisi dan hasil laporan reses dewan selama masa sidang I pada Wali Kota Padang," kata Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti saat memimpin rapat paripurna di gedung DPRD Kota Padang.


Dalam rapat paripurna yang dibuka pada pukul 10.00 WIB itu penyerahan hasil kunjungan kerja komisi masa sidang III pada Wali Kota Padang yang langsung oleh Mahyeldi hasil kegiatan per komisi.


Sebelum disampaikan pada Wali Kota Padang, laporan kunjungan kerja itu diberikan perwakilan masing-masing komisi pada Ketua DPRD yakni oleh Komisi I diwakili oleh Zaharman, Komisi II diwakili oleh Rafli Komisi III diwakili oleh Amril Amin dan Komisi IV diwakili oleh Iswandi.


Sementara untuk hasil reses yang diberikan Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti pada Mahyeldi selaku Wali Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang menyampaikan laporan kegiatan reses dewan ke daerah pemilihannya pada 22 hingga 26 November 2017.


"Ini ialah laporan dari anggota DPRD Padang yang ikut reses. Diharapkan pemerintah setempat menindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujarnya.


Terkait penutupan masa sidang III yakni yang telah berlangsung pada September hingga Desember 2017, ia menyampaikan laporan yang disampaikan pada pemkot itu harus menjadi kajian dan evaluasi bagi pelaksana tugas pemerintahan pada masa sidang ke depan.

Menurut Ketua DPRD Kota Padang ada 8 ranperda inisiatif DPRD Kota Padang dan 18 ranperda usulan Pemko Padang menjadi tugas prioritas yang harus dijalani dengan baik agar bisa mengakomodir agenda penting lewat pengaturan jadwal kedewanan.

Diharapkannya pada Tahun 2018 antara DPRD Kota Padang dengan Pemko Padang bisa melanjutkan sinergisitas, komunikasi dan transparansi kinerja berjalan dengan baik. Dan Elly menilai kinerja kedua lembaga ini padaTahun 2017 sudah berjalan dengan baik

Ia berharap anggota dewan setempat lebih serius menjalankan fungsinya karena tugas di bidang legislasi akan bertambah berat. "Memang sejauh ini DPRD telah berusaha maksimal namun belum sempurna termasuk di bidang pariwisata, pasar dan infrastruktur. Perlu dicarikan solusi," tambahnya.


Ia menilai untuk mewujudkannya perlu komunikasi yang baik serta transparansi antar anggota dewan serta hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.


Sementara Wali Kota Padang, Mahyeldi menyampaikan laporan hasil kerja DPRD selama masa sidang III itu ialah cerminan kinerja anggota dewan yang telah melaksanakan dan menyusun program kerja untuk percepatan pembangunan Kota Padang.


"Sama-sama diketahui masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi pada wakil rakyat. Ini bukti mereka menaruh harapan besar, jadi harapan rakyat tersebut harus diperjuangkan," ujarnya.


Menurutnya, laporan itu nantinya juga untuk evaluasi dan penyempurnaan pada masa sidang I Tahun 2018 yakni Januari hingga April agar DPRD dapat lebih baik menjalankan tugasnya.


" Hendaknya produk yang dihasilkan nantinya dapat jadi solusi bagi permasalahan Kota Padang," jelas Wali Kota Padang.

PADANG-Fenomena merokok di kalangan pelajar dan siswa semakin mengkwatirkan. Salah satu penyebabnya, karena maraknya iklan rokok, di media luar ruang maupun media elektronik.

“Perilaku merokok ini bukan saja membahayakan bagi perokoknya sendiri tetapi juga buat orang sekitarnya yang terpapar asap rokok,” kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah usai mendengarkan pendapat akhir fraksi DPRD terkait 3 Ranperda Pemerintah Kota Padang di Gedung Bundar Sawahan, Rabu (27/12/2017) .

Menurut Walikota, menyadari bahaya perilaku merokok, sudah patut diperhatikan Pemerintah Daerah dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu Pemda sebagai penyelenggara negara sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah perlu membuat Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Perda ini guna memberikan hak menikmati udara segar bagi masyarakat yang tidak merokok, melindungi anak dari sasaran iklan rokok sekaligus memberikan efek jera bagi perokok,” ungkap Mahyeldi.

Sayangnya, Rancangan Perda Kawasan Tanpa Rokok ini hanya disetujui oleh dua fraksi saja di DPRD Kota Padang, sedangkan tujuh fraksi lainnya menolak untuk pembahasan Ranperda tersebut menjadi Perda.

“Ini (sikap DPRD) sangat disesalkan, padahal Pemko Padang telah berupaya merespon positif terhadap fenomena dan perilaku yang sangat merugikan masyarakat,” sesal Mahyeldi.

Adapun Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini didalamnya juga termasuk pelarangan iklan rokok di media luar ruang berupa billboard, spanduk dan pamflet di kawasan jalan-jalan protokol di Kota Padang. Konsekwensinya, tentu hilangnya pendapatan daerah dari iklan rokok yang diperkirakan mencapai Rp. 3 milyar lebih.

Untuk mengatasi kehilangan pendapatan dari iklan rokok, Walikota Mahyeldi menyatakan siap untuk kehilangan pendapatan dari iklan rokok, tetapi akan berupaya menggali pendapatan dari sumber-sumber lainnya.

“Kita akan berupaya memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber yang lain,” sebut Mahyeldi. 

Ditolaknya Ranperda perubahan atas Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang KTR ini juga mendapat tanggapan dari Ruang Anak Dunia (Ruandu) Foundation. Secara organisasi dan mewakili ratusan ribu anak-anak di kota Padang, Ruandu foundation mengucapkan terimakasih kepada para pemangku kebijakan karena telah melakukan upaya untuk revisi Perda KTR dengan penambahan beberapa pasal baru yaitu terkait pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok.

Menurut Ruandu melalui salah seorang aktifisnya, Wanda Leksmana, pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok  sudah sangat mutlak dilakukan sebagai upaya melindungi anak-anak dari bahaya konsumsi rokok.

“Telah banyak data dan fakta tentang pengaruh akibat iklan, promosi dan sponsor rokok,” sebutnya.

Ia membeberkan, menurut Komnas Perlindungan Anak, 99,6 % anak dan remaja terpapar iklan rokok. Sedangkan survey Ruandu sendiri, pada 2015 terdapat 85 % sekolah di Padang dikelilingi iklan rokok,” kata Wanda.

Ia menambahkan, berdasarkan survey yang dilakukan Ruandu Foundation tahun 2017, bahwa 77 % anak dan remaja di Kota Padang tertarik mencoba rokok karena iklan dan promosi dan sponsor rokok. Berdasarkan Studi Hamka tahun 2007 bahwa 46,3% remaja mengaku iklan rokok mempengaruhi mereka untuk memulai merokok.

“Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok bertujuan melindungi generasi muda untuk menurunkan angka prevalensi perokok dibawah 18 tahun sebesar 25% sesuai mandat peraturan presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” jelas Wanda.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Padang, Adib Alfikri menyebut, jika iklan rokok dilarang dan berdampak terhadap pengurangan pendapatan daerah, pihaknya siap memaksimalkan pendapatan dari sumber lain. “Ini bukan soal berkurangnya pendapatan daerah, tetapi  demi menyelamatkan generasi muda dari menjadi obyek iklan rokok yang memancing mereka untuk mencoba rokok,” kata Adib.

"Sesuai rapat pimpinan dengan Ketua Fraksi,  maka pengesahan kita pending," ujar Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Rabu (27/12).

Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi di DPRD Kota Padang menolak revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang nomor 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang.

Tujuh fraksi yang menolak itu adalah Fraksi Partai Golkar,  Fraksi Partai Gerindra,  Fraksi Perjuangan Bangsa,  Fraksi PPP,  Fraksi Partai Demokrat,  Fraksi NasDem dan Fraksi Hanura. Sedangkan dua fraksi yang menerima adalah Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.


Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota Padang dan dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti yang didampingi Wayu Iramana Putra dan Muhidi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Padang, dihujani interupsi. Akhirnya Rapat Paripurna memutuskan menunda pengesahan revisi Perda KTR tersebut.


"Sesuai rapat pimpinan dengan Ketua Fraksi,  maka pengesahan kita pending," ujar Elly.


Namun,  bahasa dipending tersebut dipersoalkan oleh Maidestal Hari Mahesa. Sebab,  kata Mahesa,  kata dipending tidak ada dalam tata tertib DPRD.


"Bahasa pending itu tidak ada dalam tatib sepanjang hemat saya. Setelah tahapan loby,  yang ada itu adalah ditolak atau diterima Ranperda itu," ujarnya.


Esa menegaskan,  sejak dirinya menjadi anggota dewan selama tiga periode dan sudah 14 tahun mewakili rakyat, baru kali ini mendengar istilah pending.  Karena ia menyakini tidak ada istilah pending di dalam tatib maupun dalam tata beracara sidang DPRD yang mengatakan pending rapat paripurna pandangan akhir fraksi.


"Makanya saya tadi bersikeras meminta kepada Ketua DPRD dan pimpinan DPRD untuk membacakan pasal yang menyatakan pending.  Tapi kenyataannya mereka tidak bisa menjawab," pungkas Esa.


Emnu Azamri dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan, jika pengesahan ditunda, maka hasil kerja Pansus akan sia-sia. Ia meminta hasil kerja Pansus II dihargai.


Sementara itu,  Ketua Pansus II DPRD Kota Padang yang menangani KTR,  Helmi Moesim mengatakan, pembahasan di Pansus II sudah dilalui sesuai mekanisme. Perbedaan terjadi pada pendapat akhir fraksi.


"Di Pansus II sudah ada perwakilan fraksi. Kami berharap ada pengesahan di rapat paripurna tersebut, namun hal itu tidak tercapai. Saya sangat kecewa," ujarnya. 

Walikota Padang, Mahyeldi dan Wakil Walikota Padang, Emzalmi menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.


Sesuai Tata Tertib DPRD Kota Padang Nomor 1Tahun 2017, Ketua DPRD Kota Padang membacakan kehadiran anggota dewan sebanyak 28 orang dari 45 anggota. Diterangkan Ketua DPRD bahwa ada 7 orang anggota dewan dan 1 orang sakit.


Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berjalan alot. Pasalnya, beberapa fraksi di DPRD Kota Padang terkesan menolak revisi tersebut.


"Kita bukan menolak Perubahan Perda KTR dan kita setuju diterapkan kawasan tanpa rokok. Cuma kita melihat ini bagian dari pencitraan yang dilakukan Wali Kota," ungkap Wahyu Iramana Putra, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar, Rabu, 27 Desember 2017.


Wahyu beranggapan tidak perlu revisi Perda KTR tersebut, karena pada revisi itu semua kawasan di Kota Padang tidak boleh merokok.

"Keinginan Pemko Padang,  semua kawasan tidak bokeh merokok dan dipasang iklan rokok. Ini kan melanggar HAM," ujarnya.


Ia mengatakan,  Pemerintah Kota Padang cukup mensosialisasikan Perda KTR yang sudah ada,  tanpa perlu dilakukan revisi.

PADANG - Semangat "Kota Layak Anak" di Kota Padang mendapat perhatian serius dari Walikota Mahyeldi Ansharullah. Bukan sekadar untuk meraih penghargaan, melainkan karena pentingnya pembinaan generasi muda.

Menurut Mahyeldi, jumlah anak-anak yang banyak, 338 ribu jiwa atau lebih dari sepertiga penduduk Kota Padang, memang tidak bisa main-main dalam memberikan hak-hak mereka. Upaya-upaya yang didasari aturan dan undang-undang terus dilakukan Pemko Padang agar mereka mendapatkan hak tersebut.

"Jumlah anak-anak yang lebih dari sepertiga penduduk Kota Padang memaksa kita bersungguh-sungguh membina mereka," kata Walikota Mahyeldi saat menyambut rombongan Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny Rosalin bersama rombongan Media Trip ke Kota Padang di kediaman, Selasa (26/12/2017) malam.

Ia mengatakan, keseriusan dalam pembinaan generasi muda berkaitan dengan "bonus demografi" yang dialami Indonesia menjelang 100 tahun kemerdekaan. Paling tidak pada 2030 nanti generasi sekarang sudah menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

"Menjelang 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menghadapi bonus demografi. Pembinaan harus dilakukan dengan serius dari sekarang," ujar Mahyeldi.

Sementara itu Deputi Lenny Rosalin mengatakan, sesuai arahan Presiden,  menjelang 2020 harus tercapai Indonesia Layak Anak. Untuk itu dilakukan evaluasi ke 126 kota dan kabupaten yang masuk kategori layak anak.

"Indonesia harus mencapai Indonesa Layak Anak tahun 2020. Sesuai arahan Presiden, kita lakukan evaluasi ke daerah yang masuk kategori layak anak," katanya.

PADANG -- Segenap pimpinan media online dan cetak yang berhimpun dalam wadah sosial Ikatan Kekeluargaan Wartawan (IKW) di Padang, Provinsi Sumatera Barat, mengaku senang sekaligus puas atas sambutan hangat bupati berikut jajaran Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap kegiatan Kunjungan Wisata yang mereka laksanakan pada penghujung tahun 2017 ini.


"Kehadiran kami di kabupaten kaya potensi wisata alam tersebut Alhamdulillah mendapat respons positif dari bapak bupati beserta segenap jajaran. Sebagaimana harapan yang kami bawa dari Padang, beliau berkenan melowongkan waktu untuk tatap muka, berdialog, sekaligus menghimpun beragam masukan konstruktif, kritik dan saran, demi semakin terangkat dan mendunianya potensi pariwisata kabupaten yang saat ini beliau pimpin," ujar Ketua IKW, Ecevit Demirel, yang dijumpai di Padang, Selasa (26/12/2017).


Sebaliknya, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, juga mengungkapkan rasa senang sekaligus bangga atas kunjungan puluhan pimpinan media online dan cetak yang berhimpun dalam wadah sosial IKW ke kediaman resminya di Labuah Basilang, Kota Payakumbuh, Senin (25/12/2017) siang. Apalagi, kunjungan tersebut dilandasi tujuan positif, yakni kesiapan segenap anggota IKW bersinerji dengan pemkab beserta segenap elemen terkait lainnya di Limapuluh Kota dalam memajukan sektor pariwisata kabupaten tersebut, disamping saling mempererat buhul silaturahmi.


"Kami menyambut baik besarnya atensi rekan-rekan IKW terhadap potensi pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota. Mudah-mudahan, melalui sinerji dengan IKW yang didominasi pimpinan media online, potensi wisata alam yang ada akan semakin terangkat dan lebih mendunia," ungkap Irfendi.



* Perlu saling sinerji


Ia mengakui, pekerjaan mengangkat keindahan unik destinasi wisata Limapuluh Kota ke permukaan tidaklah semudah membalik tangan. Tak akan selesai hanya dengan mengandalkan daya yang dimiliki Pemkab Limapuluh Kota sendiri, yang tentunya tidak terlepas dari keterbatasan. Perlu saling sinerji dengan seluruh pihak terkait, salah satunya dengan insan pers melalui karya jurnalistik yang konstruktif dan akomudatif. Atensi pemerintah pusat juga sentuhan pihak ketiga, menurut Irfendi, sangat dibutuhkan untuk pengembangan potensi wisata alam yang ada.


Dalam kesempatan kunjungan silaturahmi hari itu, Ketua IKW yang akrab disapa "ede" juga memperkenalkan satu per satu anggota dan pengurus IKW, latar belakang terbentuknya mulai September 2016, berikut sederet kegiatan sosial dari anggota untuk anggota sebagai wujud rasa saling kekeluargaan.


"Alhamdulillah, upaya kami menggalang rasa kekeluargaan insan seprofesi cukup berhasil. Terbukti dari terus bertambahnya pemilik media, baik online maupun cetak, yang merapat lalu mendaftar sebagai anggota sesuai ketentuan yang telah disepakati para pionir semenjak awal IKW terbentuk. Jika pada awalnya 30an orang saja, sekarang tercatat sebanyak 47 orang anggota. Kami sudah seperti satu keluarga, saling peduli, saling empati. Meminjam istilah salah Penasehat IKW, Taf Chaniago, IKW lahir karena panggilan jiwa," paparnya, diamini Sekretaris IKW, Nal Koto dan segenap anggota IKW lainnya.


Bupati Irfendi Arbi, pada kesempatan itu mengungkapkan rasa salut dan kagum atas eksistensi IKW menggalang rasa kekeluargaan sesama wartawan di Padang. "Luar biasa. Semangat kekeluargaan yang patut dicontoh oleh rakyat," ujarnya.


Kunjungan silaturahmi IKW ke kediaman resmi Bupati Limapuluh Kota ini dipandu oleh Anton, Pemimpin Redaksi Tabloid Integritas, yang berkantor di Limapuluh Kota.


Turut hadir beserta rombongan IKW, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumbar, Yal Aziz. Wartawan senior itu berharap, sektor kepariwisataan Limapuluh Kota tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. 

Korban atas nama Ratna Dewi (wanita, 20 tahun) hari ini, Selasa, 26 Desember, membuat Laporan Polisi ke Polres Pemalang.
Nomor rekening : 7920769599 pada Bank BCA, atas nama Roby ini telah digunakan untuk menipu warga di Pemalang, Jawa Tengah

Ratna Dewi, merupakan lulusan SMK Pemalang danditipu melalui modus pembelian HP secara online. Korban diminta mengirim uang Rp. 2.300.000,- ke rekening tersebut.

Setelah transaksi selesai, si penipu yang menggunakan nama Amin Farhan Bahtiyyar mengirimkan via WA gambar kotak paket dan lembar rekening palsu kepada korban, untuk memberi tahu seolah-olah paket berisi hape sudah dikirim via JNE.

Ditunggu-tunggu, ternyata barang tidak datang. Setelah dicek, ternyata nomor resi dan tautan pengecekan pengiriman barang di situs JNE tidak ada alias palsu semua.

Korban atas nama Ratna Dewi (wanita, 20 tahun) hari ini, Selasa, 26 Desember, membuat Laporan Polisi ke Polres Pemalang.

Berikut nomor rekening yang digunakan penipu. Bagi setiap warga yang punya akses ke BCA, mohon bantuan melacak dan menghentikan perilaku kriminal penipu ini. Jika berkenan, mohon juga menginformasikan kepada polisi.

Tiga objek wisata di 50 Kota menjanjikan kedepannya yaitu Kelok 9, Harau dan Padang Mangatas. Hal itu diungkapkan Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi dalam rangka kunjungan IKW (Ikatan Keluarga Wartawan)  terhimpun di dalamnya pemilik media Online dan cetak.

Pemilik media menyatakan akan siap membantu mempublikasikan seluruh rangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten 50 Kota ke depannya, terutama di bidang pariwisata.

Lokasi Objek  Wisata yang ada ini,  nantinya, akan membuat Kabupaten 50 Kota mapan dengan   memiliki ikon Nasional dan bahkan bisa menjadi ikon internasional yaitu objek wisata Harau dan Kelok Sembilan.

Semua tergantung pada Pemkab 50 Kota untuk mengelola dengan baik dan serius, sebab telah banyak di lirik orang untuk datang dan berkunjung ke lokasi objek wisata tetsebut.

Sebagai bukti masuk ke lokasi dari gerbang menuju objek wisata panjang jalan sekitar 2 KM, mobil jalannya  macet dan merayap baik pemakai jalan arah kiri dan arah kanan.

Dalam  pertemuan dengan IKW , Bupati Irfendi Arbi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran IKW telah datang dan nginap di Harau, suatu hal yang tak pernah terbayangkan, ini sebuah penghargaan buat Pemkab 50 Kota, Senin (25/12) di Rumah Dinas Bupati.

" Kita tahu bahwa kemajuan sebuah daerah tak terlepas dari peranan besar pers, untuk mempublikasikan informasi bagi masyarakat dengan cepat dan tepat " ujar Irfendi Arbi dengan senyum tipisya.

Irfendi Arbi, mengajak insan pers mari kita bangun bersama daerah Kabupaten Limapuluh Kota dengan mempublikasi ke publik tentang limapuluh kota, terutama daerah atau lokasi objek wisata lewat tulisan sesuai realitanya, sehingga menjadi suatu hal yang menarik bagi wisatawan ingin kunjungi objek wisata di Limapuluh Kota Payakumbuh. (*)

Jakarta- Pakar Neuropsikolog Ikhsan Gumilar menilai, perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) berawal dari kegalauan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Tak hanya itu, menurut Ikhsan, rentang umur anak-anak hingga remaja paling berpotensi terjerat LGBT.


"Semua orang yang mengalami potensi LGBT, mereka mengalami kegalauan. Cuma bedanya, ketika remaja itu galau, dia masuk ke komunitas dan menilai perilaku seperti itu enggak apa-apa, karena kamu minoritas. Kalau seperti itu, jawabannya hampir 100 persen pasti jadi LGBT," ujar Ikhsan dalam diskusi Sindotrijaya FM bertajuk 'LGBT, Hak Asasi dan Kita', Sabtu (23/12).


Menurut Ikhsan, seharusnya anak-anak yang berpotensi terjebak LGBT bisa menceritakan masalah hidupnya kepada psikolog atau keluarga. Sehingga, mereka bisa menemukan solusi yang dianggap terbaik bagi masalahnya.


Oleh karena itu, ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP dapat menambah permasalahan negara karena secara eksplisit dinilai telah membiarkan LGBT berkembang di Indonesia.


Ikhsan memaparkan, hutang negara itu sudah banyak dan dapat bertambah akibat masalah kesehatan (para LGBT) ini membuat akan membengkak. Orang bekerja itu bayar pajak, apa kita mau pajak kita itu untuk bayar orang yang kena penyakit.


‎Untuk meminimalisir masuknya pengaruh tersebut kepada remaja, Ikhsan mengimbau agar komunitas LGBT tidak merekrut korban dari perilaku seks menyimpang tersebut. Sehingga, tidak akan menambah persoalan negara di masa mendatang.


"Dan saya satu hal, Anda boleh jadi LGBT. Jika itu hak Anda, saya hormati karena HAM. Tapi ada berapa puluh juta anak yang ingin hidup sehat dan normal dan itu yang saya inginkan," ucap Ikhsan. *Jurnal*

PADANG - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyalurkan dana operasional bagi RT/RW sekaligus Kader Posyandu, Kader PAUD dan PMT Posyandu se-Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) untuk triwulan empat di tahun 2017. Kegiatan ini dilangsungkan di Masjid Raya Muhammadiyah Tanjuang Saba, Kamis (21/12/2017). Turut hadir Unsur Forkopimka Lubeg, Bunda PAUD Kota Padang Hj. Harneli Bahar dan undangan lainnya.

Walikota dalam kesempatan itu menyampaikan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang berterima kasih atas sinergi yang diberikan oleh semua unsur elemen masyarakat di Kecamatan Lubeg sejauh ini.

"Terima kasih atas dukungan yang telah bapak-ibu berikan," ungkap Mahyeldi dihadapan hadirin dan penerima dana operasional dari Pemko Padang itu.

Kemudian, seiring masih dalam suasan peringatan Hari Bela Negara yang jatuh pada 19 Desember kemarin, ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan peringatan tersebut untuk senantiasa merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan.

"Jangan sampai perbedaan dapat memecah belah kita, namun justru dengan itulah menandakan kekayaan dan kekuatan negara kita ini," tukasnya.

Tak hanya itu, sampai Mahyeldi, tidak lama lagi pergantian tahun dari 2017 menuju 2018. Seperti biasanya tingkat kunjungan orang ke Padang akan meningkat.

"Maka itu kita juga perlu mewaspadai terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Kepada semua pihak terkait termasuk Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat lainnya, untuk dapat menjaga sehingga suasana berlangsung kondusif, nyaman dan aman," tukuk Walikota sembari menyerahkan dana operasional.

PADANG - Guna mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) membentuk sentra usaha yang lebih produktif dan berkualitas, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) memberikan bantuan mesin dan peralatan produksi bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB). Selain memberikan peralatan kepada 17 KUB, 30 IKM juga dibantu untuk sertifikasi halal, 15 IKM desain label dan kemasan, serta 15 IKM pendaftaran merek.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyerahkan  bantuan tersebut secara simbolis kepada KUBE dan IKM pada kegiatan pembinaan dan bimbingan IKM di Hotel Rocky, Kamis (21/12/2017).

Walikota mengatakan, pertumbuhan IKM merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan ekonomi di berbagai wilayah. Semakin berkembangnya IKM adalah sumber dari inovasi dan kreatifitas produksi sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dalam proses produksi.

"Tidak dapat dipungkiri IKM memiliki peranan yang penting terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat," ujarnya.

Di Kota Padang, kata Mahyeldi, masih terdapat permasalahan IKM yang dihadapi yaitu, kurangnya keterampilan, kurangnya permodalan, kesulitan dalam promosi produk usaha, serta kesulitan bahan baku.

"Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan melalui program kemitraan yang saling membantu anatar IKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri," tukuknya.

Sementara itu Kepala Dinaskerin Zabendri mengungkapkan, pemberian bantuan hibah berupa peralatan ini baru dialokasikan untuk 17 IKM binaan Pemko Padang. Ke depan diharapkan akan dapat dialokasikan untuk IKM yang sedang berkembang lainnya sehingga tercapai kemajuan usaha yang diharapkan.

"Adapun pembinaan yang diberikan pada acara pelatihan ini guna memberikan pengetahuan kepada IKM tentang pentingnya kelembagaan," tukasnya.

Padang – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Sumbar melakukan sosialisasi pada masyarakat di Pandai Padang atas Kementerian Perhubungan meresmikan KA Perintis Railbus rute Lubukalung-Kayutanam di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (19/12).

Peresmian tersebut dihadiri Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Buditjahjono, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada awal November lalu.

Kereta perintis railbus memiliki kapasitas 160 penumpang (78 orang dengan tempat duduk dan 82 orang tanpa tempat duduk) dalam sekali perjalanan dengan waktu tempuh 38 menit untuk jarak tempuh 20 km.

KA Perintis Railbus menerapkan tiket dengan harga yang relatif murah untuk masyarakat, yakni Rp 3.000. Tarif murah tersebut untuk menarik minat masyarakat agar bersedia naik kereta api sebagai salah satu sarana transportasi mereka.

Edi Sukmoro mengungkapkan bahwa beroperasinya KA Perintis Railbus ini adalah salah satu layanan dari pemerintah untuk masyarakat. “Kami berharap pengoperasian Kereta Api Perintis ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Padang dan sekitarnya akan moda transportasi massal yang nyaman, aman, dan bebas macet,” ujar Edi.

Selama bulan Juli-Agustus lalu PT KAI telah melakukan uji coba kelayakan rute Lubukalung-Kayutanam. KA yang dinamakan Lembah Anai ini akan dioperasikan 4 kali sehari dan berhenti di Stasiun Kayutanam, Stasiun Sicincin, dan Stasiun Lubukalung.

Jadwal keberangkatan KA 1 rute Kayutanam-Lubukalung berangkat dari Stasiun Kayutanam pukul 05.50 WIB dan tiba di Stasiun Lubukalung pukul 06.28 WIB. Sedangkan KA 2 rute Lubukalung-Kayutanam berangkat dari Stasiun Lubukalung pukul 07.05 WIB dan sampai di Kayutanam jam 07.43.

Lalu KA 3 rute Kayutanam-Lubukalung berangkat dari Kayutanam jam 13.50 WIB dan sampai di Lubukalung pukul 14.28 WIB. Kemudian yang terakhir KA 4 rute Lubukalung-Kayutanam berangkat dari Lubukalung pukul 15.15 WIB dan tiba di Kayutanam pukul 15.53 WIB.

Binjai - Sebanyak 7 narapidana (napi) berhasil kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II ABinjai dengan cara memotong terali besi, Senin (18/12/2017).

Menurut informasi yang berhasil dihimpun redaksi, diketahui adanya napi kabur oleh petugas penjagaan pada pukul 02:30 WIB dini hari.

Napi yang berhasil kabur menghuni Strap Sel (kamar isolasi), ke-7 napi yang kabur yakni :

Saifuddin als Fudin,  34 tahun,  Kasus Narkotika,  diponis 8 tahun dan telah menjalani hukuman tgl 20 -2-  2014 ( 4 thn) alamat Pabayu kel.  Pabatu kec. Padang hulu Kota Tebing Tinggi.

2.  Abdul Rahman als Rahman,  33 tahun, kasus   penadah 480, belum ada Ponis mulai ditahan tanggal 20-9-2017 , alamatbDusun X sidodadi Kampung Tempel kec. Stabat Kab.  Langkat.

3.  fahrul azmi Nst,  35 tahun,  Kasus Narkotika, mulai ditahan tanggal 22-8-2017 , alamat jalan H. Hasan no 53 kel.  Limau Sundai Kec.  Binjai Barat.

4.  Yusrizal als Rizal , 39 tahun,  pencurian,  ponis 2 tahun 6 bulan,  mulai ditahan tgl 15- 3 2016. Alamat jalan medan binjai Km 15,5 Gang abadi Desa Sumber melati Diski Kec. Sunghal Kab.  Deli serdang.

5.  Roni Adianto als Roni,  25 tahun,  kasus pencurian,  diponis 3 tahun 7 bulan,  mulai ditahan tgl 1-1 -2017 alamat Gg jambu dusun VIII karang rejo Desa Sei semayang Diski kab.  Deli serdang

6.  Suhelmi als helmi, 45 tahun,  kasus Narkotika,  diponis 4 tahun,  mulai ditahan tanggal 3-10-2016 alamat Jalan bangau LK IX Kel.  Mencirim kec.  Binjai Timur.

7.  Rudi Als Ajun,  33 tahun Narkotika ( tangkaoan BNN)  Ponis 10 tahun,  mulai ditahan tanggal 11-11-2013 , alamat Jalan perjuangan 612 dusun III Tr. 002 RW001 kel. Helpetia Kec. Labuhan Deli. Kab.  Deliserdang.

Diketahui adanya napi yang kabur setelah beberapa tahanan dan napi lainnya meneriakkan adanya napi yang kabur,mendengar teriakan ini petugas lansung mendatangi kamar strap sel.
Petugas jaga mendapati satu napi tidak berhasil kabur meski telah berada diluar sel, Dari hasil keterangan Salah seorang tahanan yang telah keluar dari Dalam Sel ( diluar Sel yang tidak sempat kabur)  bernama  M. Rony Do, (28) tahun,  Kasus Curanmor Mobil APV,  vonis 7 tahun dan masih menjalani 2 tahun mengatakan  Bahwa jumlah tahanan dalam Sel Blok B sebanyak 12 orang
Dari keterangan napi rony diketahui jika cara mereka melarikan diri dengan cara memotong teralis besi / jerjak besi dari kamar mandi Sel Blok B,  dan keluar turun menggunakan kain sarung warna merah yang di ikat ke tralis setelah keluar mereka merusak kunci Gembok pintu sekat tembok kearah belakang / samping sel dan memanjat tembok dan merusak kawat duri.

Selanjutnya menuju arah belakang bengkel,  dapur / Kantin dan memanjat tembok 3,5 meter kawat berduri dengan alat bantu kayu bekas ayakan pasir serta besi dan keluar kehalaman Lapas dan memanjat pagar lingkup lapas.

 Kemudian menuju halaman depan Lapas selanjutnya melompat pagar dan menuju Jalan Raya ( jalan Gatot Subroto) serta menghilang dalam kegelapan malam.


Petugas piket jaga pada saat kejadian kaburnya ke-7 napi tersebut yakni,:
1.  Jusri Murlan
2.  Heri Ginting
3.  Endriko Ginting
4.  Jumpa Ukur Ginting
5. Wardiman panjaitan
6.  Teguh sutiadi
7.  Dion PD Bangun
8.  Heri Lubis
9.  Peri Nasution

Ironisnya lokasi Sel Blok B tempat para tahanan yang melarikan diri tidak jauh dari Pos Jaga ( samping pos Jaga ) dan proses untuk melarikan diri membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus memotong jerjak tralis besi kamar mandi bagian atas,  serta harus merusak Gembok besi pintu penyekat.

Kemudian harus melewati 2 tembok tinghi dengan kawat berduri dan 2 tembok pagar dengan besi runcing.

Dari keterangan salah seorang rekan sesama Tahanan yang gagal melarikan diri mengatakan jika mereka memotong tralis kamar mandi dengan gergaji besi dan secara bergantian, serta telah melakukan pengamatan sebelum melarikan diri.

Personil Piket Fungsi polres binjai dan Personil Polsek Binjai Barat yang turun ke TKP bersama dengan Para Petugas Lapas melakukan pengecekan lokasi serta mendata ulang tahanan yang melarikan diri serta memintai keterangan rekan satu Sel tahanan yang tidak melarikan diri dan berupaya mencari/ pengejaran.

PADANG - Bukittinggi pernah menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. Ketika itu, Jakarta sempat dikuasai Belanda pada tahun 1948. Agar Republik Indonesia tetap ada, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kedaulatan pemerintahan kepada Syafrudin Prawiranegara di Bukittinggi.

Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dijalankannya selama 207 hari. Setelah Agresi Militer Belanda II usai, Syafrudin Prawiranegara menyerahkan kembali pemerintahan kepada Soekarno.

Sejarah ini hampir hilang dalam ingatan warga. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengimbau kepada warganya untuk selalu mengingat sejarah PDRI tersebut. Sejarah yang hanya terjadi di Sumatera Barat itu diperingati sebagai Hari Bela Negara (HBN).

"HBN adalah satu-satunya hari nasional yang kejadiannya di Sumatera Barat. Kita harus terus merespon dan mengingatnya," ucap Mahyeldi.

Jika tidak ada PDRI pada saat itu berkemungkinan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi saat ini. Karena melalui medianya, Belanda mengkampanyekan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah mereka kuasai. Pemimpinnya sudah ditangkap. 

'Namun dengan adanya PDRI, membatalkan ambisi Belanda untuk menguasai kembali Indonesia," cerita Mahyeldi.

Melalui Radio yang ada di Sumatera Barat dan Aceh (Radio Rimba Raya), berita tentang PDRI disiarkan ke seluruh dunia. Akibatnya pada waktu itu dunia internasional memberikan dukungan kepada Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda II. 

"Sampai akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia," sebut Mahyeldi.

"Sejarah ini harus terus kita ingat," tambahnya lagi.

Dalam peringatan Hari Bela Negara tahun ini, Pemerintah Kota Padang mengundang Presiden RI dan didaulat menjadi inspektur upacara. GOR H. Agus Salim dijadikan tempat pelaksanaan peringatan HBN kali ini pada Selasa (19/12) pagi.

"Sekitar 50 ribu siswa sekolah hadir untuk menyanyikan lagu Mars Bela Negara," ucap Mahyeldi dibenarkan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang, Mursalim.

Mursalim menambahkan cukup banyak rangkaian acara dalam memperingati HBN. Salah satunya yakni seminar bertemakan Syafrudin Prawiranegara yang digelar di Auditorium UNP pada 20 Desember ini.

"Kita ingin mengingat kembali Syafrudin Prawiranegara, presiden yang pernah terlupakan," ujar Mursalim.(Charlie)

ACEH TAMIANG - Penderitaan seorang bocah berusia 16 bulan, bernama Fauzan Ali Ibrahim, asal Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, yang saat ini sedang menahan sakit akibat mata kanannya terindikasi diserang kanker mata, telah menggugah rasa kepedulian dari para anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DPC Aceh Tamiang.

Koordinator Tim PPWI Aceh Tamiang 'Peduli Penderitaan Fauzan Ali Ibrahim,' bernama Syaril El Nasir S.Kom, saat berkunjung di kediaman orang tuanya Fauzan, Sabtu (16/12/2017) malam, menyampaikan rasa pilu yang sangat mendalam atas penderitaan yang mendera anak kedua dari keluarga tidak mampu asal Desa Tangsi Lama.

Didasari oleh semangat untuk dapat saling menolong dan berbagi kasih sayang di antara sesama, Nasir meminta kepada tua laki-laki (Ayah) Fauzan agar mengizinkan Tim PPWI Aceh Tamiang Peduli Penderitaan Fauzan Ali Ibrahim, membantu fasilitasi agar anak keduanya yang terindikasi diserang penyakit kanker mata, dapat segera dibawa dan dirawat secara intensive oleh pihak medis di rumah sakit.

Menurut Nasir, penyakit yang mendera Fauzan terindikasi sangat berbahaya dan tergolong tidak biasa. Oleh karenanya, dia meminta kepada Agus dan keluarga bersedia untuk dijemput ke rumah sakit pada hari Minggu (17/12/2017) besok, sehingga Fauzan akan langsung mendapatkan perawatan khusus yang ditangani oleh dokter spesialis. Tahap awal, Fauzan akan mendapatkan penanganan dari RSUD Aceh Tamiang dan kemudian akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk pengobatan Fauzan.

Nasir menjelaskan, terkait permasalahan tentang keberangkatan Fauzan dan keluarga ke RSUD Aceh Tamiang, pihak Kepala UPTD Puskesmas Seruway, Khaidir S.Kep, telah menyatakan bahwa dirinya siap terjun langsung untuk mengantarkan Fauzan ke RSUD Aceh Tamiang.

Selain itu, kata Nasir, pihaknya juga telah mendapat kabar secara langsung dari Plt Direktur RSUD Aceh Tamiang, drg Irma Ananda Rangkuti, bahwa dirinya turut mendukung sepenuhnya gerakan kepedulian terhadap penderitaan yang sedang dialami oleh seorang bocah berusia 16 bulan, Fauzan Ali Ibrahim.

Bahkan, terangnya lagi, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, dr. Muhammad Nur Fajri M.Kes, juga mantan Direktur RSUD Aceh Tamiang dr. Lia Imelda Siregar M.Kes, juga dikabarkan turut hadir pada saat kedatangan Fauzan yang akan berangkat bersama kedua orang tuanya, serta didampingi oleh Kepala UPTD Puskesmas Seruway, Khaidir S.Kep.

Selain itu, kata Nasir, walaupun besok, (16/12/2017) adalah hari Minggu, yakni hari libur, namun dikabarkan juga bahwa specialis bedah RSUD Aceh Tamiang, dr Surya Martua Horas Hrp Sp.B, turut hadir di RSUD Aceh Tamiang. Perlu juga diketahui bahwa Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon dan sejumlah wakil rakyat, turut menyatakan peduli terhadap beban penderitaan yang sedang dialami oleh Fauzan Ali Ibrahim, seorang balita usia 16 bulan, anak pasangan anak kedua pasangan Defi Agus Syahputra (29) dan Mahrunisa (26).

"Insya Allah, rasa kepedulian serta sumbangan doa dari para hamba Allah yang berjiwa mulia akan terus mengalir untuk kesembuhan bocah yang belum berdosa, Fauzan Ali Ibrahim. Gerakan sosial yang dibangun oleh para anggota PPWI Aceh Tamiang untuk kepedulian terhadap penderitaan Fauzan adalah pertolongan yang bersifat thulus," terang Syarel El Nasir S.Kom.

"Jika ada yang ingin beramal dan memberikan sumbangan untuk bocah penderita kanker mata, yang baru berusia 16 bulan, Fauzan, diharapkan agar dapat menghubungi langsung pihak orang tua laki-laki/ayahnya Fauzan, bernama Defi Agus Syahputra, nomor Hp: 082364269436. Semoga Allah menyembuhkan segera penderitaan yang sedang dialami Fauzan Ali Ibrahim, Amiin Yaa Rabbal Alamiin," tutupnya.

Terkait program kepedulian dari para anggota PPWI Aceh Tamiang terhadap penderitaan yang dialami Fauzan Ali Ibrahim, orang tua laki-laki (Ayah) Fauzan, bernama Defi Agus Syahputra, menyampaikan bahwa dirinya nggak bisa berkata apa-apa, dan sangat terkejut karena tidak menyangka ada pihak membantu secara tulus dan langsung mengarahkan para dermawan ke pihak dirinya.

"Saya hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan PPWI Aceh Tamiang yang tidak mau menjadi perantara/pemegang uang bantuan, namun langsung diarahkan ke saya dengan cara, diberikan nomor Hp saya. Gerakan kawan-kawan PPWI langsung terbukti dan tidak hanya bicara saja. Hanya kepada Allah saya ucapkan rasa terima kasih atas ketulusan kawan-kawan PPWI," terang Defi Agus Syahputra.

PADANG - Pelayanan menarik disuguhkan Kota Padang ketika ditunjuk menjadi tempat pemberangkatan umrah. Jemaah yang berangkat ke Jeddah atau Madinah dapat langsung naik pesawat dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan disuguhi buah tangan dari Walikota Padang.

"Saya berharap umrah dapat terbang langsung dari Padang dan saya siap memberikan bingkisan rendang kepada setiap jemaah," tutur Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, kemarin.

Di Kota Padang bahkan telah diresmikan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) PT. Armindo Jaya Tour (AJT). PT AJT merupakan PIHK pertama di Sumatera Barat.

"Saya bangga dengan kehadiran travel resmi penyelenggara haji khusus di Padang," ucap Mahyeldi.

Pada launching PIHK tersebut hadir Dirjen PHU Nizar bersama Plh. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis untuk memberikan pembinaan, setelah sehari sebelumnya menghadiri rapat evaluasi pasca operasional haji 2017 dan pengembangan asrama haji Padang.

Pada sambutan pembinaannya Nizar meminta agar PT. AJT patuh terdadap regulasi penyelenggaraan ibadah haji khusus.

"Sebagai mitra Kemenag dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus saya minta PT. AJT selalu mematuhi segala ketentuan dan aturan yang ada dalam menjalankan usahanya," ungkap Nizar.

Sementara itu, Plh. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis yang juga menjabat sebagai Sekretaris PHU meminta masyarakat selektif memilih PIHK.

"Masyarakat harus berhati-hati memilih biro perjalanan, jangan tergiur iklan dan promosi daftar sekarang dan langsung berangkat. Hal ini sangat rawan disalahgunakan. Masyarakat yang ingin mendaftar haji harus mengikuti prosedur yang telah ada," ujar Muhajirin Yanis.

Selain Nizar dan Muhajirin Yanis, hadir pula pada acara tersebut perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar, Kemenag Kota Padang, dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang.

Seperti diketahui, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya oleh pemerintah, namun dapat pula dilaksanakan oleh masyarakat melalui perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Melalui PIHK masyarakat diberikan kesempatan sebagai penyeleggara ibadah haji khusus yang dulu biasa disebut haji plus. Proses dan persyaratan menjadi PIHK telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016.

Saat ini telah beroperasi 962 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan 297 diantaranya telah memiliki izin sebagai PIHK, karena memang salah satu persyaratan PIHK harus menjadi PPIU sebelumnya. Dari sejumlah PIHK tersebut mayoritas berkantor pusat di Jakarta.

PADANG - Kecamatan Kuranji dicanangkan sebagai "Kecamatan ABS-SBK" setelah berhasil menjadi yang terbaik pada lomba aplikasi Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) beberapa waktu lalu. Kecamatan ini juga didapuk sebagai yang tergiat dalam kepedulian kebersihan dengan terbentuknya komunitas-komunitas peduli lingkungan.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah langsung mengatakan hal itu ketika menghadiri kegiatan pencanangan Gerakan Kecamatan Bersih sekaligus mengukuhkan komunitas peduli kebersihan sungai dan peresmian bank sampah di Kuranji, Ahad (17/12/2017).

"Kecamatan Kuranji terbukti masih memiliki tradisi adat dan agama yang kuat sesuai dengan falsafah Minangkabau ABS-SBK," kata Mahyeldi.

Menurut Walikota, semua itu terwujud karena dukungan masyarakat yang didorong oleh tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program-program. Baik program pembangunan fisik maupun program keagamaan dan sosial.

"Berkat dukungan tokoh masyarakat dan warga semua program dapat berjalan dengan baik," ujar Wako.

Begitupun dalam kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Terbentuknya komunitas adalah wujud kepedulian tersebut.

"Melalui kelompok-kelompok peduli kebersihan yang terbentuk kita akan terus mempertahankan Adipura," tukasnya.

Camat Kuranji, Rachmadeny Dewi Putri mengatakan,  setiap kegiatan yang dilaksanakan mendapat respon uang baik dari warga. Termasuk dalam kegiatan hari ini, semua elemen masyarakat turut berpartisipasi.

"Saya ingin image baru Kota Padang yang bersih diikuti di Kuranji, sehingga bila orang ingat Kuranji yang terbayang adalah kebersihannya," kata Rachmadeny.

PADANG - Warga Prancis tertarik dengan kuliner Minang. Delapan orang dari berbagai profesi menyaksikan langsung proses memasak randang, gulai kapau, ayam bumbu dan singgang ayam.

Praktek memasak kuliner khas tersebut diperagakan chef dari salah satu hotel berbintang di Kota Padang di anjungan LPC Pantai Padang, Ahad (17/12/2017).

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah berkesempatan menyambut para turis Prancis tersebut. Walikota memasangkan selempang batik sembari menyalami dan menyampaikan agar betah berada di Kota Padang.

Dikatakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Medi Iswandi, program ini merupakan promosi wisata yang dilakukan bersama Kementerian Pariwisata.

"Ini termasuk program promosi dari Kementerian Pariwisata," kata Medi

Adapun tetamu tersebut yaitu,  Ms. Julie Le Bigot (Syl Tours), Ms. Aurore Ponsonda (Marco Vasco), Ms. Maelle Rivet (Ama Tourisme Selectour), Ms. Laurence Guardiola (Thomas Cook Arles), Ms. Béatrice Jeanine Suon (La Maison du Voyage), Mr. Mathias Belassein (Majalah "Social CE"), Mr. Olivier Noyer (Jurnalis/Blogger "Echotouristique") dan Mr. Benoit Tredez (Vlogger "Trecom Tourisme").

_*KOPI,*_ JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menghadiri acara diskusi soal kondisi terakhir di Timur Tengah, diselenggarakan oleh _Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)_ yang dipimpin oleh Dino Patti Djalal mantan Dubes RI di USA jaman Presiden SBY, Jumat (15/12/2017)

Dalam Diskusi yang diselenggarakan di lantai 19 Gedung Mayapada Tower 1, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, itu turut  menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dubes Palestina, YM Dr. Zulhair Al Shun dan Dubes Yordania, YM Mr. Walid Al Hadid.

Diskusi itu dikemas dengan tema _"Palestine Future, Independence and Peace",_ membahas issue hangat terkini yakni "Klaim sepihak USA terhadap Jerusalem sebagai ibukota negara Israel".

Sebuah keputusan Donal Trump yang telah memicu ketegangan baru, tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga dunia.

Menurut Ketua Umum PPWI Nasional,  dalam diskusi tersebut terdapat poin yang sangat penting, yaitu pernyataan Dubes Yordania, yang menyatakan bahwa persoalan Jerusalem adalah masalah umat manusia di seluruh dunia.

_'The problem of Jerusalem is an issue of human being in the world,'_ demikian Mr. Walid menegaskan. "Saya sepakat dengan pendapat ini," sebut Wilson.

Memang agak berbeda dengan Dubes Yordania, Dubes Zulhair yang tampil berbicara awal terlihat cukup tertekan dengan masalah klaim Donal Trump atas Jerusalem sebagai ibukota Israel itu, sehingga penjelasan dan pernyataannya sangat keras menentang kebijakan Trump atas Jerusalem.

Walaupun ia juga mengakui bahwa masalah di negerinya jangan dipolitisasi menjadi issue agama yang menganggap bahwa kaum Muslim Palestina yang terzolimi.

_"In Palestine, we have Moslem, Christian, and some others religion, and they are all Palestinian. So, the issue of Jerusalem and the strugle of my country is merely about human right violation by Israelis, our independent state and freedom of the Palestinian people,"_ demikian penjelasan Dubes Zulhair.

Untuk mencapai cita-cita rakyatnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka, sang Dubes sangat mengharapkan dukungan dan bantuan masyarakat dunia internasional, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi.

Kata Wilson, pada acara sesi tanya jawab, ia sempat mengusulkan beberapa hal antara lain, mengharapkan agar persoalan Palestine hendaknya tidak membawa embel-embel sektarian, keagamaan, kesukuan, dan lain-lain yang pada akhirnya menutup ruang perjuangan masyarakat Indonesia yang lebih masif karena terkotak-kotak atas dasar agama, suku, dan lainnya itu.

"Indonesia sulit diharapkan dapat berperan lebih banyak, terutama secara politis, dalam penyelesaian masalah Jerusalem, dan Timur Tengah secara umum, karena hingga saat ini Indonesia belum memberikan pengakuan terhadap keberadaan Israel sebagai suatu negara. Yang dapat dilakukan hanya sekedar diskusi, berteriak-teriak di jalanan, atau memberikan donasi kepada bangsa Palestina," sebut Wilson.

Suara Indonesia, seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Jokowi di pertemuan KTT Luar Biasa OKI beberapa waktu lalu pun, tidak berpengaruh apa-apa bagi Israel, sebab Israel juga secara diplomatik tidak mengakui Indonesia sebagai sebuah negara.

"Walaupun pernyataan saya ini sedikit dikoreksi Dino Patti Djalal yang mengatakan bahwa Indonesia sudah memberikan pengakuan terhadap Israel, tapi faktanya tidak ada Kedubes masing-masing negara Israel dan Indonesia di kedua negara," ujarnya.

Wilson juga menegaskan, terkait dengan pengakuan Indonesia terhadap Israel, Ia mengusulkan agar Pemerintah Palestina menginisiasi dan proaktif mendorong Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan (Recognition) terhadap Israel sebagai sebuah negara, yang kemudian disusul dengan  peran aktif Indonesia secara diplomatik mendorong negara-negara dunia memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara merdeka.

"Mungkin terdengar aneh, tapi bisa diwacanakan agar Jerusalem sebagai kota suci bagi beberapa agama samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam) dapat didorong untuk menjadi ibukota kedua negara, Israel dan Palestina," paparnya.

Toh, kedua bangsa Israel dan Palestina adalah berasal dari akar keturunan yang sama, sehingga kedua bangsa bisa saja menginduk kepada satu rumah atau kota besar peninggalan nenek moyang bersama mereka.

Tentu pembaca akan bertanya: Terus, Bang Wilson, apa tanggapan para Dubes itu? Sulit mengungkapkan dengan kata-kata... Namun, mungkin jawaban mereka bisa dipahami dari pilihan saya ketika Pak Dino Patti Djalal pada akhir kesimpulan diskusi bertanya kepada lebih 300-an hadirin.

"Kapankah negara Palestina merdeka akan terwujud? 2 tahun? 5 tahun? Atau 10 tahun lagi? Saya memilih 10 tahun lagi, karena tak ada pilihan _'never'_. Ketika semua pihak keras kepala, tetap pada tuntutan kepentingannya sendiri-sendiri, tidak mau berbagi suka-duka dengan yang lain, tidak mau sama-senang sama-susah, tidak mau win-win solution, bahkan menihilkan eksistensi pihak lainnya, maka selama itu pula Timur Tengah akan terus bergolak," jelasnya.

Ketua Umum PPWI yang terkenal begitu dekat dengan kalangan jurnalis juga menegaskan, bahwa konflik Israel-Palestina hakekatnya adalah refleksi kharakter dan sifat manusia sejak awal hingga akhir zaman, termasuk kita di negeri ini.

PADANG - Warga Kecamatan Bungus Teluk Kabung mengadukan beberapa permasalahan terkait kondisi lingkungan. Permasalahan irigasi, drainase dan kelanjutan pembangunan jalan Sungai Pisang adalah yang disampaikan warga saat berdialog dengan Walikota Padang usai salat Jumat (15/12/2017), di Masjid Jami' Teluk Kabung Tengah.

Walikota Mahyeldi Ansharullah mengatakan, permasalahan yang dihadapi warga akan segera ditindaklanjuti melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Semua permasalahan dapat diselesaikan dengan solusi yang baik bila komunikasi yang baik juga terbangun bersama warga," kata Walikota.

Menurut Mahyedi, semua kritikan dan masukan perlu segera disikapi agar masyarakat merasakan keberadaan pemerintah sebagai pelaksana program dalam pelayanan masyarakat.

"Itulah gunanya pemerintah, melayani dan melaksanakan program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," ulasnya.

Walikota didampingi Camat Bungus berkesempatan menyerahkan dana bantuan operasional RT dan RW sekecamatan tersebut.

Dijamu Ketua LPM dan Masyarakat Teluk Kabung Tengah

Usai berdialog dengan warga di masjid, Walikota Mahyeldi dijamu pula makan siang oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lurah serta warga setempat. Makan bersama dengan duduk bersila diadakan di sekretariat LPM. Ini dalam rangka syukuran menyusul terpilihnya Arsyad selaku ketua yang baru di kelurahan itu.
Pada makan bersama ini juga turut hadir anggota DPRD dari Fraksi PAN Masrul Rajo Intan, Camat dan lurah serta beberapa tokoh masyarakat.
Mahyeldi berpesan agar peran LPM dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh ketua dan jajarannya. “Sesuai fungsinya, LPM adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga menjadi penggerak dalam berbagai kegiatan pembangunan,” ujar Walikota.
Ia juga mengatakan, banyak potensi dalam masyarakat Teluk Kabung Tengah khususnya yang dapat digali. Dengan memaksimalkan potensi melalui LPM sebagai pendorong akan bermuara kepada peningkatan kualitas hidup, kualitas lingkungan dan kesejahteraan.
“Mudah-mudahan, saudara Arsyad sebagai ketua LPM yang baru juga membawa harapan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Arsyad menyampaikan ucapan tetima kasih atas kehadiran Walikota dalam jamuan itu. Ia juga berterimakasih kepada warga yang telah memberinya amanah dan berjanji menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Terimakasih atas kedatangan Pak Wali, juga terimakasih kepada warga yang mempercayainya menjadi ketua. Amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” tutur Arsyad.

PADANG – Untuk menghitung jumlah truk sampah, volume sampah, dan kontrol operasional truk sampah, Pemkot Padang menerapkan otomatisasi di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di Air Dingin Kecamatan Koto Tangah. Otomatisasi tersebut dilengkapi dengan jembatan timbang truk sampah.

Walikota Padang Mahyeldi, mengatakan, kontrol operasionalisasi truk sampah sangat diperlukan untuk mengetahui kebutuhan truk sampah di Kota Padang. Agar, sampah tidak lama menumpuk di TPS (Tempat Pembuangan Sementara).

“Hal lain yang sangat penting dari otomatisasi ini adalah mengetahui volume sampah yang masuk ke TPA. Dan Kota Padang menjadi yang pertama menerapkan otomatisasi ini di Sumatera,” ujar Mahyeldi usai me-launcing otomatisasi jembatan timbang truk sampah di TPA Air Dingin, Minggu (16/12/2017).

Dijelaskannya, untuk mengurangi volume sampah di TPA, penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) harus dimulai dari sampah rumah tangga, di TPS dan di bank-bank sampah. Supaya sampah-sampah tersebut juga bisa berdaya guna.     

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin, mengungkapkan, otomatisasi di TPA Air Dingin untuk memastikan volume sampah yang masuk dan mengontrol keluar masuknya truk pengangkut sampah, termasuk petugas yang membawa truk tersebut.

“Sampah yang masuk ke TPA ini sekitar 450 ton per hari, sedangkan di waktu libur sekitar 600 ton per hari,” ungkap Al Amin.

Ditambahkannya, dengan adanya otomatisasi di TPA Air Dingin bisa meningkatkan operasionalisasi dan pengelolaan sampah di Kota Padang.

LANGSA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh mengecam keras struktur kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Langsa yang didominasi oleh para pejabat terutama anggota dewan.

Meski hal itu melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor X.800/33/57, tanggal 14 Maret 2016 perihal rangkap jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Anggota DPRK dalam kepengurusan KONI, namun faktanya yang duduk jadi pengurus Koni Kota Langsa saat ini masih ditemukan pejabat yang berasal dari legislatif/DPRK.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly dalam konferensi pers kepada awak media di Kantor DPP Gadjah Puteh, yang beralamat di jalan Lilawangsa Nomor 76, Kota Langsa, Kamis (13/12) siang.

Menurut Sayed, sesuai ketentuan Undang-Undang dan surat edaran Menpora, bahwa anggota DPRD dan pejabat sipil lainnya tidak boleh menjabat atau rangkap jabatan di kepengurusan KONI. Namun sejauh ini KONI Kota Langsa telah di setir para pejabat yang notabene wakil rakyat.

Selain itu, pelanggaran anggaran AD/ART KONI pun masih terjadi dengan bertahannya sejumlah pengurus yang merangkap jabatan sebagai ketua cabang olah raga (Cabor). Hal itu jelas bertentangan dengan UU SKN Pasal 40 secara gamblang bahwa pengurus KONI Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Sayed menegaskan, munculnya sederet nama dari kalangan Parlemen Langsa bakal menambah daftar panjang pelanggaran KONI Langsa terhadap UU Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

"Jika anggota DPRK Langsa sebagai pengurus, maka anggaran yang sudah mereka gunakan, gaji yang sudah mereka ambil dan kemudian dana yang cukup besar di KONI juga harus di periksa benar-benar  penggunaannya," tandasnya.

Dir Eksekutif Gadjah Puteh ini menilai Ketua KONI yang saat ini sedang menjabat dua periode sengaja mengaburkan ini untuk menjebak legislatif yang berfungsi dalam penganggaran untuk KONI. Pihaknya mensinyalir sangat banyak permasalahan di KONI Langsa termasuk dugaan mark up pembelian barang sarana olah raga yang harganya sangat tinggi. "Belum lagi adanya cabor-cabor yang tidak jelas kegiatannya namun menghabiskan dana pemerintah melalui KONI," bebernya.

Dirinya mencontohkan sejumlah cabang olah raga (Cabor) yang terkesan akal-akalan seperti Cabor Softball atau Baseball. Sebab, selama ini masyarakat Kota Langsa tidak pernah melihat warga Langsa bermain softball. Bahkan tempat latihannya juga tidak ada. Hal serupa terjadi juga pada Cabor Layar.

"Kita mau berlayar kemana untuk Layar.? Masalahnya atlit Layar-nya tidak pernah ada, tapi setiap tahun ambil dana pembinaan. Tak ubahnya KONI Langsa hanya kelompok 'Genk' berkedok sportifitas olahraga yang sedang mengerogoti uang rakyat Kota Langsa," ketusnya sembari menyinggung, belum lagi kasus beli atlit luar daerah untuk Prapora 2017 contoh atlit Anggar satu orang didatangkan dari Pulau Jawa, namun hanya mampu meraih perunggu.

KONI Langsa menurut Sayed, telah cacat hukum dan untuk membenahinya perlu perombakan struktur pengurus secara menyeluruh. "Dalam hal ini pihaknya akan meminta pertanggunganjawaban Tim Formatur penyusunan struktur dan pertanggunganjawab anggaran yang sudah berjalan.

"Ketua KONI terpilih adalah Ketua Tim Formatur. Kita mendesak dia untuk mundur dari jabatan Ketua KONI karena tidak memahami sistem keolahragaan sehingga di sangsikan banyak pelanggaran lain dalam kepemimpinannya dan meminta Polisi menyelidiki atas keraguan publik dengan adanya info lain terkait Cabor yang tidak aktif hanya menghabiskan uang pembinaan untuk kepentingan pribadi," ungkap Sayed Zahirayah Al Mahdaly.

Lebih lanjut LSM Gadjah Puteh mempertanyakan, anggaran tahun 2017 yang mencapai Rp 3 milyar sebagian besar di plotkan untuk Prapora, namun tak memberi hasil maksimal justru banyak cabor yang gagal lolos Prapora dan sebagian dana diduga dipergunakan untuk kegiatan lain hanya memperbanyak pengadaan barang yang tidak relevan dengan Prapora. Ditambah lagi isu semua barang dan cetakan harus melalui satu toko yang notabene milik kelurga Ketua KONI Langsa, yakni saudara Zulfri yang beroperasi dikawasan Tugu Lantas.

"Apakah cara-cara seperti ini dibenarkan dalam tata kelola uang negara yang harusnya diatur dalam UU Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah," sebut Sayed seraya menegaskan, kita mohon aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap semua hal ini.(Tim)

PADANG - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan auditor harus segera ditindaklanjuti oleh semua OPD di Pemko Padang. Termasuk pembenahan administrasi, laporan keuangan dan aset.

Hal itu dikatakan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah pada Rapat Kordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2017 di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Kamis (14/12/2017). Rakorwasda diikuti seluruh OPD Pemko Padang.

Dijelaskan Mahyeldi, Rakorwasda diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan profesionalisme aparat pengawasan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pimpinan OPD objek pemeriksaan tentang pentingnya tindaklanjut hasil pengawasan. 

"Hal ini demi terealisasinya transparansi sehingga pekerjaan kita akan menjadi lancar dan tidak ada ganguan kedepannya," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi mengingatkan, baik pimpinan unit kerja yang lalai dan tidak melaksanakan pekerjaan dengan semestinya maka akan dijadikan salah satu dasar penilaian kepemimpinan serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

"Evaluasi ini bertujuan agar  menjadi bahan bagi setiap SKDP atau unit kerja yang lain agar dapat meningkatkan kinerjanya," tukuk Mahyeldi.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Padang, Arfi Arnis, mengungkapkan, Rakorwasda bisa menjadi acuan bagi setiap OPD agar lebih meningkat kerjanya di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga temuan-temuan yang didapat pada tahun ini dapat diminimalisir.

"Melalui Rakorwasda, diketahui perkembangan OPD dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut terhadap saran yang diberikan oleh pemeriksa atau auditor. Serta, diperolehnya gambaran mengenai kinerja, keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi  atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," tambahnya.

PADANG – Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Layanan Pengadaan (BLP) terus melakukan terobosan demi terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel dan kapabel. Salah satunya menghadirkan Lelang Dini dan Sistem Informasi Pelaporan Pengadaan melalui website: balapan.padang.go.id. Walikota Padang Mahyeldi Anhsarullah Dt Marajo melunchingnya secara resmi di Ruang abu Bakar Ja’ar, Kamis (14/12/2017).

Walikota mengaku sangat menyambut adanya lelang dini ataupun sistem informasi pelaporan pengadaan melalui website: balapan.padang.go.id. Sebagaimana hal tersebut memiliki banyak manfaat, terutama memberikan percepatan proses pelelangan barang/jasa yang bersumber dari APBD/APBN atau hibah lainnya. Sebagaimana kegiatan-kegiatan pengadaan harus dilaksanakan tepat bulan Januari 2018.

“Dengan adanya Lelang Dini ini, Insyaallah terutama sekali akan memberikan percepatan bagi pemerintah dalam pelayanan kepada publik/masyarakat,” sebutnya.

Mahyeldi juga melanjutkan, menurutnya hal tersebut menjadi bahagian yang akan menghadirkan transaksi-transaksi bagi pemerintah. Sehingga pemerintah bisa berbelanja tepat waktu yakni sejak bulan Januari, dan itu juga akan mendorong pihak lainnya berbelanja.

"Karena memang dana pemerintah menjadi stimulan dalam kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga pergerakan ekonomi berjalan lebih cepat dan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat di setiap bulannya. Di samping itu diyakini bakal mengkapitalisasi dana-dana dari pihak ketiga tentunya. Jadi menurut saya, memang banyak sekali keuntungan yang didapat dari pelelangan melalui pelelangan dini ini,” tukuk Mahyeldi. 

Sementara, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Yoga Natasha Amin menyebutkan Lelang Dini merupakan salah satu amanat menyikapi berbagai aturan dalam pengadaan barang dan jasa yang ada. Yaitunya sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan pelaksanaan belanja daerah barang/jasa yang harus mengedepankan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.

"Upaya Lelang Dini ini meerupakan terobosan yang kita lakukan demi penyerapan anggaran di awal tahun 2018. Kita tentu berharap, dengan dengan sistem lelang yang cepat, tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rekanan yang memenangkan tender bisa menyiapkan semua administrasi sebelum tahun anggaran 2018. Sehingga, mulai 1 Januari 2018 kontrak atau perjanjian kerjasama sudah bisa ditandatangani dan pekerjaan bisa dilaksanakan,” paparnya.

Yoga pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan merespon program inovasi Lelang Dini tersebut. Untuk ini melalui pihaknya didukung Dinas Kominfo Kota Padang. Sementara terkait nama website balapan.padang.go.id, memiliki filosofi, selain balapan merupakan singkatan Bagian Layanan Pengadaan, juga memotivasi BLP untuk terus berpacu dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat Kota Padang.

“Di website ini terdapat semua laporan lelang yang sedang berjalan, statistik lelang dari tahun ke tahun dan hal terkait lainnya yang didapat diakses secara terbuka oleh publik. Ini demi menjawab harapan dan tuntutan publik dan masyarakat selama ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, sampai saat ini telah ada 5 OPD di lingkungan Pemko Padang yang sudah menyerahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilelang ke BLP dengan sistem elektronik tersebut. Diantaranya yakni BPKA, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, RSUD dan Bagian Umum Setdako selaku pemuncak untuk kegiatan lelang dini ini.

“Kita berharap, secara bertahap OPD lainnya juga melakukan hal yang sama.  Karena diketahui, hal ini sangat penting selaku bahagian yang menjadi penilaian kinerja bagi masing-masing OPD,” tukasnya.

Dalam launching Lelang Dini dan Sistem Informasi Pelaporan Pengadaan melalui website: balapan.padang.go.id ini, Walikota Padang didampingi Kabag BLP Yoga Natasha Amin mencoba secara langsung baik isi, program dan konten yang tersedia dalam website tersebut. Turut hadir Sekdako Asnel dan para pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang.

PADANG – Kejuaraan Daerah (Kejurda) Tinju Amatir Piala Walikota Padang I Tahun 2017 resmi dibuka Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Kamis (14/12).

Sebanyak sebelas kabupaten / kota di Sumatera Barat ikut ambil bagian dalam kejuaraan tinju memperebutkan piala orang nomor satu di Padang itu. Ajang ini berlangsung selama 13-15 Desember di GOR Bela Diri H. Agus Salim.

Walikota menyampaikan, untuk menggelar ajang ini Pemerintah Kota (Pemko) Padang bekerjasama dengan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Padang dan beberapa pihak.
Tujuannya antara lain, menggelorakan kegiatan olahraga khususnya di Padang, dalam hal ini melalui cabang olahraga (cabor) tinju amatir antar peserta dari kabupaten/kota se-Sumbar.

“Melalui olahraga kita berharap, masyarakat khususnya generasi muda memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Sehingga dengan itu mereka akan terjaga dan terhindar dari hal-hal negatif. Maka itulah kita perlu menggelar Kejurda Tinju Amatir Piala Walikota ini,” jelas Mahyeldi.

Atas nama Pemerintah Kota Padang Mahyeldi pun menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, sehingga dapat digelarnya kejuaraan tinju tersebut.

‘’Insyaallah kita akan mengusahakan ajang ini menjadi ajang tahunan. Kita tentu berharap para peserta dapat menampilkan kemampuan dan bersaing secara baik," harapnya.

Di samping itu harap Mahyeldi, juga untuk semakin bergeloranya olahraga tinju di Padang. Disusul semakin bermunculannya bibit-bibit petinju, sekaligus persiapan petinju Kota Padang mempertahankan prestasi  ke depan.

“Baik mewakili Padang di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar maupun mewakili Sumbar untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di masa datang,” imbuhnya bersemangat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Dodi Asrialdi Damanik menyebutkan Kejurda Tinju Amatir Piala Walikota Padang ini mempertandingkan tiga kelas. Yakni kategori Youth Putra, Youth Putri, dan Elite Man.

"Kejuaraan ini menggunakan peraturan AIBA / Pertina edisi terbaru," jelas Dodi.

Sementara terang Dodi,panitia telah menyiapkan hadiah cukup menarik dan bergengsi pada kejuaraan ini.

“Selain meraih Piala Walikota Padang, juara pertama mendapatkan medali, piagam serta uang pembinaan. Juara kedua dan ketiga mendapatkan medali dan piagam. Untuk itu mari kita ikuti dan ramaikan kejuaraan ini," imbau Dodi.

Pembukaan Kejurda Tinju Amatir ini juga dihadiri Ketua Umum Pengprov Pertina Sumbar Togi P. Tobing, pihak Koni Sumbar dan Padang serta lainnya.

Jakarta - Gugatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada PKS terkait pemecatannya dikuatkan di tingkat banding. Dengan dikuatkan putusan itu, Fahri tetap menjadi anggota PKS dan menghukum partainya membayar gugatan Rp 30 miliar.

"Amar putusan, menguatkan," putus hakim tinggi Daming Sunusi, seperti dilansir websiteMahkamah Agung (MA), Kamis (14/12/2017).

Permohonan banding tersebut diajukan PKS. Putusan banding itu diketok pada 7 November 2017 dengan ketua majelis hakim tinggi Daming Sunusi, dibantu hakim tinggi M Yusuf dan M Hidayat.

"Mengadili, menghukum Pembanding/semula Tergugat I, II, III/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000," demikian bunyi amar putusan tersebut.

Pada 14 November 2016, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri terkait pemecatannya dari PKS. Selain menyatakan pemecatannya tidak sah, majelis hakim menghukum PKS membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

Gugatan Rp 30 miliar itu dikabulkan karena majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut.

Padang - Seharusnya Walikota Padang sudah berada di Jakarta pada malam kemarin, tetapi kegelisahan hati yang dirasakan sesampai di bandara membuatnya memutuskan untuk membatalkan keberangkatan, (14/12).

Apa gerangan yang membuat Mahyeldi gelisah sehingga memilih membatalkan keberangkatan ? Rupanya karena buncahnya kabar tentang seorang warga ditangkap aparat ketika ikut aksi protes terkait klaim tanah Mahbud, Rabu (13/12/2017) malam. Karena penangkapan itu, warga semakin tersulut sehingga juga memprotes pihak kepolisian yang main tangkap. Warga meminta polisi agar melepaskan rekannya. Hal itu, menurut warga tidak adil.

Warga itu dikenal dengan sapaan Oyong Poget. Ia ditangkap polisi karena dituding melakukan pengrusakan saat aksi tersebut.

Walikota didampingi ajudan kembali dengan menggunakan jasa  angkutan online, karena mobil dinas yang mengantarkan walikota ke Bandara  telah kembali lebih dulu. Sesampai di rumah dinas, Mahyeldi berganti mobil dengan mobil dinas dan langsung menuju Mapolresta  Padang.

Di Malporesta  Walikota di terima Wakapolresta,tidak lama berselang Kapolresta datang dan langsung mengadakan pembicaraan di salah satu ruangan.

Hampir 1 jam pembicaraan itu berlangsung (tertutup). Tidak ada yang tahu isi pembicaraan tersebut. Yang jelas beberapa saat kemudian Oyong Poget dibebaskan. Pria 40an itu disalami warga. Dia diajak naik ke mobil BA 1 A dan duduk bersisian dengan Walikota menuju kawasan Air Pacah.Berkat mediasi yg di lakukan walikota akhirnya Masyarakat yg sempat di tahan oleh pihak kepolisian bisa di bebaskan.

Oyong Poget diantarkan ke Aia Pacah dimana Forum Nagari Tigo Sandiang bersekretariat. Seketika suasana haru menyelimuti, melihat mobil Camry ditumpangi Mahyeldi dan Oyong Poget tiba di lokasi itu.

Sungguh suatu kepedulian yang patut diteladani dari seorang pemimpin.