Detak

PADANG – Yenni Yuliza ditunjuk menjabat pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggantikan posisi Fatriarman Noer yang dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Sumbar. Penunjukan Yenny Yuliza sebagai Plt Kadis PUPR berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/562/SK-BKPSDM/2019.

Serah terima berita acara penunjukan Plt Kadis PUPR dilaksanakan di ruang Sekda Balai Kota Padang, yang diserahkan oleh Sekda Kota Padang Asnel kepada Plt Kadis PUPR dan disaksikan oleh Asisten Ekbang Kesra Hermen Peri, Asisten Adminstrasi Didi Aryadi, Kepala BKPSDM Habibul Fuadi, dan Kabid Mutasi Eka Putra, Kamis (31/1/19).

Dikesempatan itu Sekda Kota Padang Asnel mengatakan Kepala Dinas PUPR Fatriarman Noer semenjak Tahun 2015 diminta untuk mengisi kekosongan di Dinas PUPR Kota Padang selama 2 Tahun, kemudian di perpanjang 1 Tahun. Karena peminjaman sudah habis masanya, maka Fatriarman Noer ditarik lagi ke Dinas PUPR Provinsi.

“Penunjukan Plt ini hanya untuk mengisi kekosongan di Dinas PUPR Kota Padang sampai adanya Kadis PUPR yang definitif,”terang Asnel.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Yenni Yuliza yang ditunjuk sebagai Plt Kadis PUPR mengatakan selagi pimpinan mempercayakan tugas ini pasti kita laksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada, agar proses kegiatan yang ada di PUPR tidak terhambat.

“Insya Allah tugas sebagai Plt ini akan saya laksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada, disamping tugas sebagai DPRKPP,”tutur Yenni Yuliza.(VN).

PADANG – Di hari terakhir sebelum memasuki masa purna bakti, Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel pimpin apel pagi jajaran Asisten Administrasi Sekretarit Daerah Kota Padang di Balai Kota Padang Aie Pacah, Kamis (31/01/2019). Apel pagi tersebut juga diikuti Asisten Administrasi Didi Aryadi, Kabag Humas Imral Fauzi, dan Kabag Organisasi Sandra Imelda.

Dikesempatan itu, Sekda Anel mengingatkan seluruh ASN Pemko Padang terutama yang berada di bawah jajaran Asisten Administrasi untuk tetap menjaga etos kerja dan meningkatkan disiplin. “Sebagai aparatur negara, semangat kerja dalam melayani masyarakat harus selalu dijaga. Bekerjalah dengan ikhlas dan tuntas”, ujar Asnel dalam amanatnya.

Lebih lanjut dikatakan, disiplin merupakan poin penting dalam melaksanakan tugas. Sama halnya dengan loyalitas terhadap pimpinan. “Jangan pernah meninggalkan integritas dan totalitas dalam bekerja”, imbuhnya lagi.

Dikesempatan itu, Asnel juga mengatakan, kesempatan menjadi pegawai tidak dimiliki semua orang. Ribuan orang yang mendaftar untuk menjadi pegawai, sedangkan formasi yang disediakan pemerintah tidak sebanyak itu. “Jadi, maksimalkanlah peran kita sebagai seorang pegawai dengan menjaga disiplin dalam bekerja”, tambahnya lagi.

Dikesempatan yang sama, Asnel juga mengingatkan Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Organisasi dan Asisten Administrasi agar selalu memantau seluruh stafnya, terutama yang datang terlambat ke kantor atau yang tidak mengikuti apel pagi. Bisa jadi, staf yang terlambat atau tidak hadir dikarenakan sakit atau alasan lainnya. (LL)

PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan bahwa kewajiban seorang aparatur pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat lebih banyak dari waktu yang tersedia. Jam kerja seorang aparatur apalagi seorang pejabat bukan berdasarkan jam kerja di kantor tapi berdasarkan tanggung jawab dan kewajiban terhadap pekerjaan.

“Hal itu telah di contohkan Sekda Asnel, dan ini harus kita teladani”, ungkap Mahyeldi di depan ASN Pemko Padang yang hadir pada acara malam perpisahan Sekda Asnel di Palanta Kediaman Wali Kota Padang Jalan A. Yani, Kamis malam (31/01/2019).

Acara tersebut juga dihadiri Forkopimda Kota Padang, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat, bundo kanduang.

Lebih lanjut dijelaskan, perjalanan karir Sekda Asnel selama menjadi ASN membuktikan bagaimana dedikasi, loyalitas terhadap pekerjaan dan pimpinan telah mengantarkannya ke jenjang karir tertinggi sebagai seorang ASN.

“Kesadaran dan tanggungjawab telah dicurahkan Sekda Asnel untuk Kota Padang. Dan semoga menjadi amal sholeh”, ujar Mahyeldi.

“Dan kita juga berharap Sekda Asnel masih memberikan kontribusinya untuk Pemko Padang dengan masukan atau bimbingan kepada ASN atau para pejabat demi pembangunan Kota Padang yang lebih baik lagi”, tambahnya lagi.

Sementara itu, Sekda Asnel dalam sambutannya mengucapakan terimakasih kepada seluruh ASN Pemko Padang atas kerjasama yang telah terjalin selama ini untuk pelayanan masyarakat Kota Padang. “Kesuksesan Pemko Padang tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi berkat kerjasama dan kepedulian bersama”, imbuh Asnel.

Asnel juga mengutarakan permohonan maaf kepada seluruh ASN Pemko Padang dan masyarakat Kota Padang atas salah dan khilafnya selama menjalani karir di Pemko Padang yang telah dilakoninya sejak tahun 1985. “Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf lahir dan bathin. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhana wa ta’ala”, ucap Asnel menutup sambutannya. (LL/Fsl/ Ady/ML)

JAKARTA – Wali Kota Padang Mahyeldi mendapat kepercayaan sebagai pembicara dalam forum diskusi “Disaster Outlook 2019” yang membahas tentang potensi bencana dan upaya melakukan mitigasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (31/01/2019).

Disaster Outlokk 2019 digagas Disaster Management Institute of Indonesia (DMII) dan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dihadiri Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur, Direktur DMII-ACT Wahyu Novyan, Pakar Gempa Bumi ITB Irwan Meilano, dan sejumlah pengelola kawasan industri, pelaku usaha, ahli kebencanaan, dan instansi terkait.

Dikesempatan itu, Mahyeldi mengatakan, untuk meminimalisir resiko bencana diperlukan peningkatan kecerdasan masyarakat terhadap mitigasi bencana. Karena resiko bencana bukan saja rusaknya bangunan, tetapi juga timbulnya korban jiwa.  Berdasarkan hasil survei Great Hansin Earthquake 1995 di Jepang menjelaskan, korban yang selamat dari bencana gempa karena diselamatkan oleh diri sendiri 35,0%, anggota keluarga 31,9%, teman/tetangga 28,1%, orang lewat 2,6%, Tim SAR 1,7%, dan lain-lain 0,9%.

“Untuk itu, program mitigasi bencana di Kota Padang lebih ditekankan pada penguatan kecerdasaan individu tentang mitigasi bencana dan penguatan kekerabatan melalui program Padang Cerdas Bencana. Dimana bagian dari program itu ada Keluarga Cerdas Bencana, Sekolah Cerdas Bencana, Pasar Cerdas Bencana dan lainnya”, ungkap Mahyeldi yang didampingi Kepala BPBD Kota Padang Edi Hasymi.

Lebih lanjut dijelaskan, program Padang Cerdas Bencana bertujuan mewujudkan masyarakat Kota Padang yang memiliki pengetahuan kebencanaan sebagai upaya untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga atau orang lain ketika terjadi bencana. Dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut akan menumbuhkan budaya kesiapsiagaan bencana di kehidupan masyarakat.

“Untuk upaya penanggulangan bencana, kita juga melakukan penguatan kapasitas BPBD dan Pusdalpos PB, penyusunan dan uji rencana kontijensi dalam menghadapi bencana, penguatan sistem peringatan dini, kerjasama di bidang kebencanaan, pemasangan tsunami safe zone, pemasangan rambu-rambu pada jalur evakuasi, pemasangan papan informasi publik terkait kebencanaan, uji kelayakan bangunan potensial shelter, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat”, imbuh Mahyeldi. (LL)

Muaro Padang - Pernahkan anda berkunjung ke Lembaga Permasyarakatan ? Saya punya cerita ...

Orang awam menyebutnya penjara. Pada suatu hari saya berkunjung ke LP Muaro Padang menemui teman yang menjadi penghuni lapas. Dulu dia rekan saya ditempat bekerja yang lama namun narkoba membuatnya sampai di LP Muaro.

Saya menunggu teman itu di aula dan sisanya beberapa kelompok keluarga dan kerabat tersebar di hall tersebut.

Ada dua orang laki-laki paruh baya sedang membersihkan sampah dan saya tawari beberapa potong roti. Pada momen tersebut mereka berkata padaku tentang pengalamannya di penjara. Sambil menyeruput kopi panas yang ku pesan di kafe dalam lapas, mereka duduk sambil merokok.

Makanan, rokok dan uang begitu mewah dirasakan oleh warga lapas. Ketika mereka mendapatkannya dari keluarga atau kerabat maka mereka begitu menikmatinya. Puas dengan kopi dan rokok, mulailah mereka bercerita tentang perlakuan warga binaan lama terhadap warga binaan baru.

Narapidana yang lawas biasanya akan mencari tahu ke polisi kasus apa yang membuat narapidana baru masuk penjara.

Jika seseorang dengan kasus pemerkosaan atau penyodoman, intinya segala sesuatu tentang pelecehan terhadap anak-anak maka penjara adalah mimpi buruk. Dia akan menjadi pelampiasan birahi oleh napi lawas. Singkatnya saja, penisnya dipukuli, anusnya dibaluri balsem dan disumbat dengan wadah balsem itu sendiri.

Jika seseorang dengan kasus narkoba maka penjara adalah tempat hartanya dieksploitasi. Pecandu narkoba dianggap mampu secara finansial, sehingga napi lawas akan memintanya menyediakan uang atau makanan. Keluarga napi baru ini selalu menyuplai makanan ke penjara seperti hajatan karena makanan yang jumlahnya begitu banyak dan tergolong enak.

Jika seseorang dengan kasus pembunuhan, maka penjara bukan tempat yang menakutkan. Ia memiliki 'tempat' dan dihargai oleh napi lawas.

Jika seseorang berbelit-belit dalam mengungkapkan informasi, maka penjara adalah gelombang rasa sakit. Jari tangannya dijepit pintu berkali-kali, jari kakinya ditindih kursi dan diduduki, daun telinganya disteples, kuku dan giginya dicabut dengan tang dan kakinya dipukuli dengan linggis.

PADANG –  Pemuda Kota Padang jangan sampai terjebak dalam belenggu politik praktis yang mengkerdilkan peran pemuda itu sendiri, tapi justru seharusnya memiliki nilai jual yang tinggi serta memberikan warna tersendiri.

Pemerintah Kota Padang berkeinginan memberdayakan potensi organisasi kepemudaan yang dimiliki, dan secara khusus serius menyiapkan kader-kader pemimpin muda yang melek hukum untuk melanjutkan kepemimpinan pemerintah daerah Kota Padang.

Hal tersebut dikatakan Plt Asisten Pemerintahan Kota Padang, Amasrul mewakili Wali Kota Padang saat memberikan sambutan pada kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan Tahun 2019 di Hotel Hayam Wuruk Nomor 16 Padang, Rabu (30/1/19).

Lebih jauh dikatakan Amasrul, pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 13 tentang tanggung jawab penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda.

Oleh sebab itu, melalui acara ini saya berharap kader-kader muda dari organisasi kepemudaan Kota Padang memiliki modal bersaing dikancah organisasi yang lebih besar.

“Besar harapan kami moment seperti ini dapat dimanfaat semaksimal mungkin demi pembangunan Kota Padang tercinta,” ujar Amasrul yang juga menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Padang.

Selanjutnya ditambahkan Amasrul, kepada seluruh peserta pembinaan organisasi kepemudaan, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Semoga kegiatan ini dapat menambah keilmuan organisasi , khususnya mengenai hukum, mempertebal rasa dan semangat kebangsaan dan patriotisme pemuda serta menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas,” imbuhnya

Sementara itu Panitia Pelaksana kegiatan Junardi menyampaikan tujuan dilaksanakannya pembinaan organisasi  kepemudaan ini adalah melakukan pendataan kembali organisasi kepemudaan Se-Kota Padang, melakukan pembinaan rutin terhadap perbaikan manajemen, menambah wawasan pengetahuan dan pengetahuan pemuda tentang hukum, dan membuka kran komunikasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan ini dilaksanakan selama 2 (Dua) hari dimulai Rabu - Kamis Tanggal 30 - 31 Januari 2019,  dan peserta pergelombangnya berjumlah 50 yang terdiri dari utusan organisasi kepemudaan, karang taruna Kota Padang, BEM dan Organisasi kepemudaan lainnya.

Sedangkan Nara Sumber dari kegiatan ini adalah dari Pakar Hukum Irmansyah, Kadispora Kota Padang, dan Kejaksaan Negeri Padang.

“Hasil yang diharapkan setelah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan ini, tertatanya organisasi kepemudaan di Kota Padang, baik dari segi tatanan organisasi, manajemen dan kemampuan maupun wawasan pemudanya,”harap Junardi yang juga Kepala Bidang Kepemudaan  Dispora Kota Padang.(VN)

PADANG - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang melakukan antisipasi dini di tahun politik. Tim kewaspadaan dini terdiri dari unsur forkompinda. Lembaga ini juga merupakan Amanat Permendagri No.2 tahun 2018 tentang forum kewaspadaan dini.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Mursalim, meminta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mengantisipasi munculnya sejumlah isu yang berkaitan dengan Pemilu 2019.

"Upaya pemantauan dan deteksi dini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik contohnya saja sate daging babi," kata Mursalim kepada wartawan di MC Balaikota Padang, Rabu (30/1/2019).

Kesbangpol Padang mengatakan Antisipasi dini di tahun politik ini sesuai tugas pokok dan fungsi FKDM terutama dalam menghadapi Pemilu 2019. Terutama isu sara yang sedapat mungkin dinetralisir, mengantisipasi jangan sampai ada pendukung yang saling bentrok, melakukan black compaign dan money politik. Peran kita hanya menetralkan agar tidak membias," tambahnya.

Masih menurut Mursalim hal sekecil apapun informasi mesti di waspadai, jangan sampai melakukan pembiaran sehingga masalah tersebut menjadi besar dan jangan sampai juga ada anggota FKDM yang menjadi pemicu persoalan.

"Silahkan sosialisasikan jagoannya masing-masing, dengan visi, misi dan programnya masing-masing tanpa harus mendiskreditkan orang lain. Sekali lagi kita hanya bisa mencegah dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, pemerintah setempat dan aparat setempat serta melaporkan kepada kami," tuturnya.

Satgas ini kata Mursalim, harus bekerja maksimal dan menyiapkan kader pelaksana di lapangan yang bertugas sebagai jejaring informasi, bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang bahaya terorisme, radikalisme dan penggunaan narkoba.

Ia menambahkan, di tengah semakin derasnya arus informasi dan globalisasi yang melanda kehidupan, masyarakat harus cermat dalam memilih informasi atau berita. "Jangan mudah terpancing dengan isu yang menyesatkan. Kita harus teliti dulu kebenarannya," tambahnya.

Kesbangpol Mursalim meminta agar para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan semua pemangkukepentingan untuk memberi teladan dan menjalankan perannya membina dan membimbing masyarakat. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kelompok radikal yang nyata-nyata sangat membahayakan kelangsungan kehidupan, serta keutuhan Bangsa dan Negara.(hms)

PADANG - Kelurahan Purus Kecamatan Padang menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan tahun 2020 di Hotel Mercure, Rabu (30/1).

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas antara Pemko Padang, pihak kelurahan dan warga Purus. Sehingga pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Purus semakin baik di tahun 2020.

'’Alhamdulillah, sampai saat ini sinergisitas di Kelurahan Purus masih terjalin dengan baik. Kami berharap melalui rapat koordinasi kali ini, sinergi itu dapat ditingkatkan. Karena sinergi kunci utama dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan yang akan kita laksanakan, ’’ ujar Lurah Purus, Fajri Rahmad Ersya, S.STP

Berkaca pada tahun 2018, kata Fajri, banyak kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang telah sukses dilaksanakan di Kelurahan Purus. Seperti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan membangun riol dan jalan, bantuan bedah rumah tidak layak huni  sebanyak 80 unit, pembangunan drainase dan jalan, pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pengerukan bandar prokasi yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Sedangkan kegiatan pemberdayaan seperti pembinaan dan pelatihan menjahit.

 ’’Kegiatan fisik dan pemberdayaan itu bisa terlaksana berkat bantuan dan dukungan sejumlah pihak. Seperti melalui dana aspirasi anggota DPRD Padang, bantuan salah satu bank BUMN. Kemudian, dalam pelaksanaannya, juga didukung tokoh-tokoh masyarakat purus  dan masyarakat Purus sendiri, ’’ jelasnya.

 Melalui rapat koordinasi ini, Fajri berharap berbagai kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang belum tertampung pada tahun 2018 dan 2019, dapat dilaksanakan di tahun 2020. Seperti pembangunan beberapa jembatan kecil di sepanjang bandar prokasih, serta pemasangan lampu PJU maupun pengaspalan jalan dan riol yang belum dilaksanakan tahun 2018 dan 2019.

 ’’ Kami yakin, melalui rapat koordinasi ini berbagai usulan dari warga dan pihak kelurahan dapat tertampung pada kegiatan di tahun 2020, ’’ ujar  Fajri dalam rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah pihak seperti perwakilan Camat Padang Barat, Imelda Novelin, anggota DPRD Sumbar, Taufik Hidayat, Anggota DPRD Kota padang Junaidi, Ketua LPM Purus, Yeswer, perwakilan dari Dinas PUPR Padang dan DPRKPP Padang, tokoh-tokoh masyarakat Purus, serta Ketua RT/RW dan berbagai unsur masyarakat se lingkungan Purus.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan Camat Padang Barat, Imelda Novelin mengapresiasi berbagai pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Purus hingga saat ini. Dia berharap, melalui rapat koordinasi ini berbagai usulan yang dinilai urgen dapat diprioritaskan untuk dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan yang akan digelar pada 11 Februari mendatang.

’’Kami melihat sinergisitas di kelurahan Purus sangat baik. Kemudian, semangat yang ditunjukkan lurah, ketua LPM, tokoh-tokoh masyarakat dan warga purus sendiri dalam membangun Purus juga patut kami apresiasi, ’’ jelasnya.

Disisi lain, Imelda Novelin juga memuji kerja keras Lurah Purus yang mampu mengadakan rapat tingkat kelurahan untuk pertamakalinya dilakukan di hotel. Ia menilai, kerjasama antara lurah dengan pengusaha hotel yang ada di dikelurahan tersebut sangat bagus.(hms)

PADANG - Sebanyak 600 orang petugas lapangan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mengikuti pembekalan di Auditorium Universitas Baiturrahmah, 30-31 Januari 2019. Mereka ini terdiri dari petugas kebersihan kecamatan kelurahan (PK3) sebanyak 300 orang dan petugas organik yaitu PNS Golongan I dan II, serta pegawai non PNS 300 orang.

Wali Kota Padang H. Mahyeldi  yang diwakili Staf Ahli, Dian Fakri mengatakan,  dalam paragdima baru program Adipura saat ini adalah, bagaimana meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

"Partisipasi warga dalam pengelolaan sampah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan kondisi kota yang selalu bersih, tandasnya.

Dian menjelaskan, disamping optimalisasi pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, pada 2018 juga sudah diterbitkan dua Peraturan Wali Kota yang sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab petugas lapangan kebersihan. Yaitu, Perwako Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Kantong Belanja Plastik.

"Kemudian, Perwako Nomor 44 tentang Kebijakan dan strategi Kota Padang (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga," sebutnya

Kepala DLH Kota Padang, Al Amin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tugas dan tanggung jawab petugas lapangan kebersihan. Kemudian, memberikan informasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah.

"Tujuan lainnya yaitu menumbuhkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam  mewujudkan Kota Padang yang bersih, indah dan nyaman melalui karakter petugas lapangan yang handal dan bertanggung jawab," kata Al Amin.

Al amin menambahkan, hal-hal yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan kegiatan ini yaitu suksesnya pelaksanaan relawan kebersihan pada 2016 yang dilaksanakan selama dua bulan, November dan Desember.  Ini memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Kota Padang.
Faktor lainnya terangnya yaitu pada 2017 lalu, relawan kebersihan diganti namanya menjadi petugas kebersihan kecamatan kelurahan. Kemudian, kesuksesan keberadaan petugas kebersihan kecamatan kelurahan dilanjutkan pada 2017 dan 2018 dengan diraihnya Piala Adipura selama dua tahun berturut-turut, 2017 dan 2018.

"Pada 2019, kegiatan ini dilanjutkan karena keberadaan petugas kebersihan kecamatan kelurahan sangat mendukung terwujudnya Kota Padang bersih, indah dan nyaman. Petugas kebersihan melakukan aksi nyata, motivasi dan memberi dorongan kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan," tandas Al Amin (Hms)

Solok - Perlu ada sosialisasi terpadu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilingkungan masyarakat kita. Ada permasalahan sosial kemasyarakatan yang saat ini  perlu perhatikan serius, seperti narkoba, LGBT dan kebiasaan merokok yang saat ini sudah pada titik mengkawatirkan di Sumbar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membuka Rakor Kesehatan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, di ruang rapat BAPPEDA kota Solok, Rabu (30/1/2019).

Hadir dalam kesempatan itu Walikota Solok Zul Alfian, Sekdako, Kadis Kesehatan Sumbar, Kepala RSUD Moh. Natsir Solok, Kadis Kesehatan kabupaten / kota  serta jajaran oejabat Dinak Kesehatan Sumbar. Dalam catatan panitia hanya dua Kabupaten yang tidak hadir Mentawaii dan Pasmaan Barat karena ada kegiatan lain di daerah.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, hal yang kecil saja, kita bisa hidup sehat di mulai dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR),  sudah hampir daerah memiliki Perda tentang Rokok, tentunya saya berharap kota solok segera memiliki Perda Rokok, sekurang-kurangnya peraturan Walikota.

Dan seharus sosialiasasi rokok ini bagaimana jumlah perokok dapat berkurang, sekarang jumlah perokok di Sumbar ada 38 persen. Ini jumlah yang cukup besar, dari 10 orang ada  4 yang perokok. Dan dari data nasional Sumbar menempati rangking ketiga nasiinal jumlah perestase masyarakat perokok.

Untuk itu mesti ada upaya nyata menguranginya dengan mengadakan tempat-tempat yang dilarang merokok seperti, Sekolah, tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja, himbau Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, guna menumbuhkan sinegritas pembangunan sektor pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas kesehatan (Dinkes) Sumatera Barat dirasa perlu mengelar Rapat koordinasi pembangunan kesehatan antar kabupaten/kota sebagai upaya evaluasi dan mencari solusi dari persoalan yang ada dimasing-masing daerah.

Rakor ini amat penting, karena saat ini masalah sosial kemasyarakatan yaitu masyarakat kita tengah mengalami perubahan pola penyakit transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.

Ada tiga hal yang perlu kita benahi dalam pembangunan kesehatan yaitu, masalah pemerintahan, masalah ekonomi dan pembangunan dan masalah sosial kemasyarakatan, kata wagub.

Nasrul Abit juga menyampaikan, masih rendah terhadap pemahaman imunisasi untuk mencegah Measless Rubella (MR) di Sumbar masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Namun kita tetap menegaskan bahwa imunisasi untuk mencegah MR tetap dilanjutkan, namun tidak ada paksaan bagi orang tua untuk melakukan imunisasi, menurut MUI secara islam hukumnya mubah, namun dibolehkan karena alasan sebab kedaruratan, ujarnya.

Walikota Solok yang diwakili Sekda Kota Solok juga menyampaika, kegiatan Rakor Pembangunan Kesehatan ini baru yang pertama diadakan di Sumbar, dan ditempatkan di Kota Solok, ini adalah perubahan yang sangat bagus untuk mensosialisasikan kegiatan kesehatan ini.

Kita sependapat dengan saran dari Wakil Gubernur, agar setiap Rakor dapat diadakan bergiliran disetiap daerah. Yang pada intinya ini bagian dari kebersamaan memajukan pelayanan kesehatan masyarakt di Sumatera Barat, ujarnya

Sekda Solok juga mengatakan, program Germas harus dilaksanakan oleh semua stakeholder terkait. Ini adalah program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.

Karena menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, terangnya.

PADANG – Aparat gabungan dari Tim SK-4 Kota Padang mengamankan barang bukti puluhan tusuk daging sate dari warung sate KMS B milik Bustami di kawasan Simpang Haru, Selasa sore (29/01/2019).

Hal itu dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kota Padang dan Balai POM Kota Padang melakukan penyelidikan terhadap penjual sate tersebut sejak Oktober 2018. Dan hasil uji labor menyatakan sate milik Bustami positif menjual daging babi.

Kepala Dinas Perdangan Kota Padang, Endrizal, mengatakan, ditemukannya kasus sate daging babi berawal dari laporan masyarakat yang menduga sate KMS B menjual sate daging babi. Setelah petugas melakukan pengecekan dan pengambilan sampel, laporan masyarakat tersebut benar adanya. Sate KMS B menjual daging babi.

“Kita langsung bertindak mengamankan puluhan tusuk sate dan gerobak dari lokasi berdagang KMS B di Simpang Haru sebagai barang bukti. Setelah itu, kita melakukan pengecekan ke rumah penjual sate. Hasilnya, ditemukan lagi barang bukti puluhan tusuk sate yang telah dibuang penjual ke selokan di belakang rumah”, ungkap Endrizal.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah pengamanan barang bukti, petugas dari Tim SK-4 Kota Padang yang terdiri dari TNI-Polri menginterogasi pemilik sate KMS B Bustami bersama istri, Evi, dan pemasok daging babi, Stefan, di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang Jalan Khatib Sulaiman.

“Kasus ini harus kita tuntaskan. Dan akan kita bongkar sampai ke akar-akarnya sesuai aturan yang berlaku”, ujar Endrizal 

Dari hasil interogasi tersebut, penjual sate, Evi, mengakui kepada petugas baru dua kali membeli daging sebanyak 10 kg dengan harga 95 ribu/kg dari Stefan, dan tidak mengetahui bahwa daging yang dijual Stefan tersebut merupakan daging babi.

Keterangan berbeda dikatakan Stefan saat diinterogasi. Ia menjelaskan bahwa Evi sudah menjadi langganannya lebih kurang selama satu tahun. Dan Stefan sendiri yang mengantarkan langsung daging babi yang ia jual ke rumah Evi dengan harga 40 ribu/kg. Tapi, Stefan tidak mengakui bahwa Evi mengetahui daging yang ia jual merupakan daging babi.

Stefan juga mengatakan, sebelum petugas dari Tim SK-4 mendatangi rumahnya untuk mencari daging babi yang ia jual, Evi sudah terlebih dahulu mendatangi rumahnya dan menyuruhnya menyembunyikan seluruh daging yang ada di rumahnya. Dan juga menyuruh Stefan untuk membeli daging sapi sebanyak 2 kg. Dan daging sapi tersebut yang dibawa Stefan saat pemeriksaan oleh Tim SK-4.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi sudah berulang kali mengingatkan para pedagang yang menjual makanan yang mengandung bahan dari babi atau  sejenisnya agar memberikan label “haram” pada makanannya, atau di tempat ia berdagang, karena makanan yang ada di Kota Padang pada umumnya halal. Hanya sebagian kecil yang haram.

"Jadi, untuk Kota Padang, yang cocok itu adalah memberi label pada makanan yang mengandung bahan dari babi dengan label "haram", bukannya memberi label “halal” pada makanan yang tidak punya unsur babi. Karena makanan kita pada umumnya halal semuanya", ujar Mahyeldi beberapa waktu lalu.

Saat berita ini diturunkan, Tim SK-4 Kota Padang bersama Dinas Kesehatan dan Balai POM Kota Padang masih melakukan interogasi dan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini. (LL)

Di sisi lain, tingkat pengangguran juga berhasil di tekan oleh selama masa kepemimpinannya. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran Sumbar tahun 2018 mengalami penurunan. Jumlah Angkatan Kerja 2,55 juta orang, meningkat 68,46 ribu orang dari Agustus 2017.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,97 poin. TPT untuk Sarjana Diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, sebesar 13,07 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,41 juta orang, naik 65,48 ribu orang dari Agustus 2017.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,27 poin), Sektor Jasa Perusahaan (0,41 poin), dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,32 poin). Sektor yang mengalami penurunan terbesar, Sektor Jasa Pendidikan (0,69 poin), Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,48 poin), dan Sektor Jasa Lainnya (0,47 poin).

 Sementara itu, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,338, naik sebesar 0,028 poin dibandingkan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,309. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,280, atau turun sebesar 0,007 poin dibanding angka September 2017.

Faktor lainnya, Irwan Prayitno dinilai sebagai gubernur berprestasi adalah mampu meningkatkan jam kerja dan pendapatan petani dengan program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP).

Tidak hanya petani, perekonomian nelayan juga tidak luput dari perhatian gubernur.  Melalui program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) perekonomian di tingkat nelayan semakin membaik.

Di bidang UMKM produk-produk unggulan Sumbar terus dikenal masyarakat luar Sumbar.

Terobosan lain yang dilakukan Irwan Prayitno adalah melalui program Minang Mart. Program tersebut langsung memberdayakan masyarakat dengan cara mengintervensi harga pasar guna mengantisipasi inflasi akibat melonjaknya harga barang kebutuhan pangan.
Secara konsep Minang Mart merupakan program memberdayakan masyarakat bersama BUMD.

Irwan Prayitno saat diwawancarai mengatakan,  penghargaan  ini dinilai oleh tim juri independen yang penilaiannya dinilai melalui kajian dan survei serta wawancara ke seluruh daerah, khususnya prestasi dan kiprah gubernur selama menjabat.

“Dalam penghargaan itu mereka membuat berapa kategori yakni Adipurna Karya dan Adipurna Prima. Pada dua kategori itu ada sub berapa kategori, seperti sosial, ekonomi, budaya, ketahanan pangan dan lainnya,” katanya.

Untuk di Sumbar, kata Irwan pihaknya meraih Adipurna Karya pada bidang ekonomi, serta masuk nominasi pada Adipurna Prima. Pada bidang ekonomi tim juri menilai Sunbar merujuk dari peran, kebijakan dan program pemerintah untuk mengerakan ekonomi di masyarakat sehingga muncul pemberdayaan masyarakat dari segi ekonominya. Itu dapat dilihat dari data statistik dengan meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan, mengurangi pengangguran  dan gini rasionya.

“Sedangkan, untuk Adipurna Prima, hanya masuk nominasi pada bidang lingkungan, karena mereka menilai lingkungan di Sumbar sangat bagus dan terawat,” tuturnya.

Direktur JPIP Rohman Budijanto yang juga salah seorang dewan juri ahli dalam ajang itu mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada gubernur  tersebut merupakan upaya APPSI dan Jawa Pos menghargai prestasi para gubernur termasuk yang sukses melampaui periode kedua. Rekam jejak ikoniknya ditelusuri dan diformulasikan dalam beberapa jenis awards,” terangnya.

Dalam iven itu, Rohman menyebut Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan Adipurna Karya Bidang Ekonomi. Pada posisi itu Sumbar berhasil meraih nilai tertinggi mengalahkan provinsi lainnya. Hal itu berdasarkan berhasilnya Sumbar memanfaatkan dan mengelola perekonomian. Seperti mengusung pemberdayaan produk lokal masyarakat.

”Jadi Sumbar tertinggi meraih nilai di bidang ekonomi,” tegasnya.

Di sisi lain, Rohman menuturkan bahwa APPSI Gubernur Awards sekaligus untuk mengangkat prestasi gubernur. Sebab, selama ini banyak berita yang condong mengandung hal negatif. Padahal, para gubernur juga bekerja keras untuk memajukan daerahnya.

Proses penelitian dan pengambilan data lapangan katanya, sudah dilakukan sejak 2018 selama enam bulan oleh tim peneliti Tunas Muda. Tim juga meneliti rekam jejak pemberitaan provinsi selama lima sampai sepuluh tahun terakhir.

Penilaian juga berbasis pada data dari JPIP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan data lain yang relevan. Hasil penelitian kemudian dipresentasikan kepada dewan juri untuk dipilih sesuai kategori dan dinominasikan.

Provinsi dengan penilaian terbaik keluar sebagai penerima penghargaan. Indikator penilaian tak cuma terkonsentrasi pada angka tertinggi. Namun lebih kepada indeks atau tren kenaikan.

”Karena kemampuan atau APBD tiap provinsi berbeda, kami menilai dari indeks atau tren-nya. Jadi konsentrasinya adalah semangat untuk maju,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, penilaian itu mengangkat tentang bagaimana seorang gubernur dalam periode kepemerintahannya bisa membuat daerahnya makin meningkat dalam berbagai sektor. Tentu saja, imbasnya adalah kesejahteraan masyarakat.

”Indikator penilaian adalah program, inovasi atau terobosan, serta progres kemajuan daerahnya. Banyak kabupaten/kota yang sering mendapat penghargaan, tapi bagaimana peran pemerintah provinsinya? Itu juga menjadi penilaian,” papar anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan Suparjo Suharmawijaya yang juga bertindak sebagai juri ahli.

Simpang Haru  -  Pol PP dan Dinas perdagangan Kota Padang, mengamankan pedagang sate di Kawasan Simpang Haru, Kota Padang karena diduga menjual sate daging babi. Saat diamankan pedagang sudah membuang tusukan daging di dalam got.

Pemko Padang bukan sembarang menindak pedagang sate. Pengawasan dan pengintaian sudah dilakukan selama satu bulan.

“Iya kita sudah melakukan penyelidikan selama satu bulan, kita juga sudah periksa sampel daging itu, hasilnya positif,” jelas Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal.

Sampel tersebut sebelumnya diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Padang. Pihak Dinkes kemudian menyerahkan ke BPPOM untuk uji laboratorium. Dinkes mengaku sudah melakukan pemeriksaan sejak Bulan Oktober silam. Uji labor dilakukan di BPPOM Aceh.

“Uji labor keluar tanggal 21 Januari, hasilnya positif daging babi. Selanjutnya kita serahkan ke Dinas Perdagangan,” tutur Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Padang, Novita Latina.

Untuk pemeriksaan petugas gabungan sudah menyita seluruh daging yang diduga daging babi. Barang bukti tersebut diserahkan ke Pol PP Padang.

“Pedagang kita bawa ke kantor, selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan Polresta Padang, karena ini melanggar UU Perlindungan Konsumen,” tukas Endrizal.

Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi dan berterima Kasih, atas respon upaya percepatan pembangunan Mentawai dengan program Telkom launching penarikan kabel optik Telkom dari Padang ke Tua Pejat tahun 2019, dalam memajukan jaringan telekomunikasi di Kepulauan Mentawai.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat acara Cornenstone Ceremony of telkom subcrin cable system, Padang - Mentawai, di pantai Lolong Padang, Sabtu (26/1/2019).

Dalam kesempatan tersebut hadir juga pimpinan Telkom Padang,  Wabup Mentawai Kortanius Sabaleake, utusan Pemko Padang serta jajaran Telkom Padang.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, pelaksanaan pembangunan jaringan telekomunikasi lewat kabel optik lewat jalur laut merupakan salah satu teknologi modren dan ini pertama dilakukan di Sumatera Barat.

Ini karena kondisi kabupaten kepulauan Mentawai yang saat ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi lewat satelit dirasakan belum memadai untuk mendongkrak kemajuan pembangunan di Kabupaten Mentawai.

Dengan lancarnya jaringan komunikasi antara Kepulauan dengan daratan tentu akan memudahkan komunikasi dan informasi baik pemerintah dan masyarakat. Dan tentunya dengan ada pembangunan ini, percepatan kemajuan pembangunan Mentawai akan lebih mudah diwujudkan, ujar Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan program ini bagian dari pembahasan program dari upaya percepatan pelaksanakan pembangunan di Kepulauan Mentawai.

Kita berharap pembangunan kabel optik PT. Telkom ini tidak sebatas jaringan Padang ke Tua Pejat semata,  melainkan berlanjut kedaerahan kepulauan lain, Siberut, Sipora,  Pagai Selatan dan Utara.

Jika semua jaringan telekomunikasi di Kepulauan Mentawai tumbuh merata disetiap wilayah, tentu kemajuan pembangunan Mentawai semakin hebat.

Mentawai menjadi daerah terbuka bagi siapa saja, investor akan mudah masuk dan diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin lebih baik.

Serta juga akan berdampak juga dalam pengembangan kemajun dunia Pendidikan, pariwisata, pelayanan pemerintah dan sektor-sektor pembangunan lainnya di kepulauan Mentawai, harapnya.

Wakil Bupati Kortanius Sabaleake juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Telkom Indonesia dalam memdorong memajukan Pembangunan di Kepulauan Mentawai.

Sentuhan program pembangunan Telkom tentu akan berdampak luas dalam peningkatan pembangunan berbagai sektor lainnya bagi pemerintah dan masyarakat di Kepulauan Mentawai, ungkapnya.

PADANG – Setiap anggota pramuka harus serba guna seperti lambang pramuka yaitu tunas kelapa yang melambangkan bahwa setiap anggota pramuka hendaknya serbaguna seperti kegunaan seluruh bahagian pohon kelapa tersebut.

Keyakinan ini akan dapat sebagai pendorong untuk selalu berusaha dalam melakukan kreativitas dalam perkembangan kepribadian kemandirian dan percaya diri, sehingga pada akhirnya adik-adik menjadi generasi muda yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi dihadapan peserta upacara saat menjadi pembina upacara kegiatan Gempita Bhayangkara Ke-V Se-Sumbar Tahun 2019 di Lapangan Polresta Padang, Minggu (27/1/19).

Lebih jauh dikatakan Mahyeldi, pengalaman telah membuktikan bahwa kegiatan kepramukaan berdampak positif dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan kaum muda serta mampu membentuk karakter, karena hakekat kegiatan kepramukaan adalah pendidikan non formal yang dilaksanakan diluar lingkungan sekolah dan diluar lingkungan keluarga sesuai yang tercatum dalam satya pramuka dan dasa darma pramuka.

“Oleh sebab itu kepada adik-adik pramuka selalulah berusaha dan berdoa semoga Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada adik-adik dalam menempuh kehidupan ini,”kata Mahyeldi.

Dijelaskan Mahyeldi, Sasaran dari kegiatan Gempita Bhayangkara Ke-V antara lain agar adik-adik mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap tuhan YME, memperkuat tali persaudaraan dan ikut mengembangkan jati diri bangsa, memperoleh pengalaman serta mengasah keterampilan dan sebagai sarana evaluasi pendidikan pelatihan yang ada di gugus depan pramuka di masing-masing kabupaten kota di sumbar.

“Melalui gempita bhayangkara ini jalinan silaturahmi yang baik dan semua itu akan bermanfaat dalam sehari-hari nantinya khususnya pengembangan generasi muda kedepan,” ujar Mahyeldi.

Selanjutnya Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada kakak panitia pelaksana, pembina pramuka  atas pengabdian dan kerjasamanya dengan harapan kedepan kakak-kakak lebih bersemangat membina adik-adik kita melalui gerakan pramuka ini.

“Insya Allah khusus untuk kota padang pada pergantian tahun baru 2019-2020 nantinya kita akan melaksanakan kemah setiap kecamatan di kota padang, mudah-mudahan kabupaten kota yang lain bisa melaksanakan hal ini juga,” ungkap Mahyeldi.

Diakhir kegiatan upacara Gempita Bhayangkara Ke-V, Mahyeldi memberikan Reward berupa uang sebesar 250.000 rupian kepada 5 orang pelaksana upacara yang dianggap bagus dan berprestasi, kelima orang yang menerima Reward tersebut Ketua Pelaksanan Jeli Farman, Pembawa Acara Ridho, Komandan Upacara Rifaldi Yuliandri, Pembaca UUD 1945 Lovina, dan Pembaca Dasa Dharma Pramuka Salsabila.

“Reward ini diberikan dalam rangka memotivasi adik-adik pramuka lain untuk berprestasi lagi dimasa  yang akan datang,”imbuh Mahyeldi.

Sementara itu Ketua Pelaksana Gempita Bhayangkara Ke-V Jeli Farman menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai ajang latihan, silaturahmi, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kebersamaan , dan sebagai sarana untuk mengasah kekompakan antar pramuka siaga, penggalang dan pendegak Se-Sumbar.

Peserta gempita anggota siaga, penggalang dan pendegak yang berjumlah 1092 kontingen yang berasal dari Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukitinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten  Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Agam.

Bentuk kegiatannya perlombaan yang dilaksanakan selama 1 hari dengan kegiatannya antara lain lomba mewarnai, lomba tahfis, lomba senam pramuka lomba PBB , dan lomba-lomba yang lainnya.(VN)

Bukittinggi - Tantangan generasi muda Sumatera Barat hari ini, adalah bahaya nakorba, LGBT dan perkembangan global teknologi informasi yang begitu dahsyat. Narkoba dan LGBT amat dekat mengancam anak-anak kita sebagai generasi pelanjut bangsa ini. Sudah saat melakukan antisipasi merobah semua ini untuk kebaikan daerah kita  bersama.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat memberikan sambutan pengukuhan dan launching tim parenting Yayasan Minang Peduli (YMP) untuk Bukitinggi dan sekitarnya " bangun peradabam mulai dari keluarga,  Tausyiah bersama Uzt. Dr. Ahmad Hatta, MA,  Balai Sidang Hatta,  Novotel Bukittijggi, Minggu 27Januari 2019.

Hadir dalam kesempatan, Wakil Walikota Bukittinggi, Ketua Tim Penggerak PKK Bukittinggi, Ketua dan pengurus YMP, Forkopimda Bukittinggi.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, untuk kebaikan Sumatera Barat saat ini amat prihatin peredaran narkoba sudah dilakoni oleh orang Sumbar, bukan orang luar yang membawa nakorba ke Sumbar.

Ini menandakan ancaman bahaya nakorba amat dekat dengan masyarakat Sumbar. Perlu perhatian banyak pihak, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperhatikan lingkungan tempat tinggal, jika ada cepat lapor kepada pihak berwajib.

Kemudian soal bahaya prilaku LGBT terhadap generasi muda yang setiap waktu terus meningkat. Data dari Konselor RS.M.Djamil LGBT di Sumbar tahun 2016 : 5.000 orang, tahun 2017 : 9.000 orang dan pertengahan 2018 : 14.000 orang. Dan saat ini yang terindifikasi penyakit mematikan HIV Aids 1.400 orang.

Prilaku sek bebas LGBT lebih ganas dari pada pengaruh Pekerja Sek Komersil (PSK), karena pelaku LGBT mereka mencari mangsa menyalurkan penyakit HIV Aids. Dan ancaman saat ini adalah anak-anak kita usia 12 -15 tahun.

Oleh karena itu perlu semangat bersama memberantas LGBT di Sumatera Barat,  yang tidak sesuai dengan ajaran agama dah filosofi budaya Adat Bansandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Yang sakit silahkan berobat, yang tidak mau berobah silahkan keluar dari Sumatera Barat.

Saat ini untuk perlindungan hukum, kita sedang menyusun perda ketahanan keluarga yang didalamnya ada penindakan terhadap prilaku maksiat dan LGBT, ungkap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peranan Yayasan Minang Peduli telah mulai melakukan pembinaan dibeberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Pemerintah provinsi Sumbar mendukung apa-apa yang telah dilakukan YMP yang fokus pada pembinaan generasi muda minang mulai dari sejak dini. Pembinaan usia dini dimulai dari keluarga, asupan gizi, prilaku sehat, pengetahuan dan pengajaran terhadap agama dan nilai-nilai budaya dalam bentuk pendidikan karakter.

Ada istilah budaya kita : " ketek ta baok baok, lah gadang ta ubah tido". Dengan ada pembinaan dan pelatihan fasilitator yang dilakukan YMP,  menjadi sebuah gerakkan bersama mewujudkan generasi minang sebagai pusat melahirkan tokoh-tokoh nasional kembali, ujarnya

Wagub juga menghimbau dalam menciptakan generasi masa depan Sumbar ini, diharapkan peranan ninik mamak dan perantau melakukan perhatian yang besar dikampung halamannya.

Ninik mamak penghulu melakukan kontrol pulang membina secara langsung anak kemenakan dalam kaum. Peran ini yang dirasa semakin hilang karena banyak para datuk suku berada diluar, sementara datuk manti kampung tidak berdaya melakukan secara baik karena berbagai faktor.

Peran dan pengaruh ninik mamak dalam kaum akan mampu memberikan perubahan akan perkembangan anak kemenakan selain sebagai melestarikan budaya minang juga mengembalikan tatanan budaya itu dalam tempat yang sebenarnya. Dan tantangan generasi muda saat ini,  nakorba, LGBT, perkembangan globalisasi teknologi informasi akan menjadi teratasi jika semua komponen itu saling bersinergi dengan baik, ungkapnya.

Ketua koordinator YMP, Muhammad Kadrial dalam sambutanya menyampaikan,  saat ini kita telah memiliki 27 orang fasilitator pendidikan usia dini bagi keluarga. Dan hari ini kita mengukuhkan sebanyak 38 orang lagi fasilitator untuk kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Kita berharap fasilitator parenting kota Bukittinggi ini dapat menjangkau daerah,  Agam, Padang Panjang,Tanah Datar, Pasaman,  Pasaman Barat.

Sehingga kegiatan pendidikan anak usia dini yang dimulai dari keluarga akan mampu mendorong ibu-ibu muda kita melahirkan generasi yang berkarater islami, taat, berpengetahuan,  berbudi luhur dan memiliki daya saing yang kuat, terangnya.

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyatakan dukungannya atas kampanye tertib berlalu lintas dari Polresta Padang yang dikemas dalam acara "Millennial Road Safety Festival" pada Car Free Day di Jalan Khatib Sulaiman, Minggu pagi (27/01/2019).

Dikesempatan itu, Mahyeldi mengatakan, kesadaran tertib berlalu lintas harus ditumbuhkan secara bersama-sama. Dengan saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya.

"Mari kita ciptakan kesadaran, kewaspadaan dan mengutamakan keamanan dalam berlalu lintas", ujar Mahyeldi.

Untuk itu, Mahyeldi mengajak generasi millennial dan masyarakat untuk selalu menjaga diri saat berlalu lintas.

Millennial Road Safety Festival merupakan kegiatan yang digagas Korlantas Polri di 34 provinsi se-Indonesia. Untuk menyadarkan dan mengedukasi kaum milenial dalam berlalu lintas. Secara resmi, kegiatan itu digelar serentak sejak 2 Februari-31 Maret 2019 mendatang. Kegiatan ini juga dilaksanakan di sekolah-sekolah dan tempat umum lainnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang juga meninjau pelaksanaan Car Free Day Minggu ke-2 di Jalan Khatib Sulaiman yang kian mendapatkan antusias dari warga  Kota Padang.

"Pelaksanaan Car Free Day sudah semakin baik dibandingkan Minggu lalu. Tinggal bagaimana panitia mengatur peserta Car Free Day yang bersepeda, pejalan kaki atau olahraga lainnya tidak saling terganggu. Begitu  juga dengan pedagang yang masih menyalahi aturan", tutur Mahyeldi.

"Mari bersama kita ciptakan suasana kondusif ini", imbuhnya lagi. (LL/Fsl/Ady).

Padang - Dalam menghadapi pesta demokrasi nasional, pemilu serentak,  pemilihan presiden, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten) yang hari pemungutan suara telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 17 April 2019, masih ada 271.688 penduduk Sumatera Barat yang belum rekam KTP-el.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Pendudud dan Keluarga Berencana (PPKB), Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Novrial, SE.,MA. Ak, disela-sela kesibukan hari ini lewat WhastAap, Sabtu (26/1/2019).

Novrial lebih lanjut menjelaskan, dari data konsolidasi bersih Kemendagri per semester 1/2018, jumlah penduduk sumbar adalah 5.533.018, dimana 3.929.243 adalah usia diatas 17 tahun (wajib KTP).

Dari jumlah usia wajib KTP, kinerja perekaman Sumbar (31/12/2018) mencapai 3.657.555 (93,09%), sehingga jumlah penduduk yang belum rekam mencapai 271.688 (6,91%), dimana dalam skala nasional berada dalam kategori hijau karena capaian perekaman sudah diatas 90%, ujarnya

Kadis Dukcapil Sumbar ini juga menjelaskan, penduduk Sumatera Barat yang sudah memiliki fisik KTP-el berjumlah 3.555.216, atau 90,48% dari jumlah wajib KTP, sehingga diperkirakan 374.027 orang lagi yang belum dicetak kan KTP-el nya.

Saat ini berdasarkan data yang ada di Dukcapil Sumbar, daerah dengan capaian perekaman tertinggi adalah Kota Sawahlunto 99,62% disusul Kab. Sijunjung 99,46%, sementara daerah dengan capaian terendah adalah Kab. Solok Selatan 81,93% dan Kab. Padang Pariaman 86,91%.

Dalam rangka menghadapi pemilu 17 april 2019, beberapa langkah sudah diinisiasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi antara lain pelaksanaan gerakan jemput bola serentak ke lokasi-lokasi perkantoran dan sekolah pada tanggal 27/12/2018, dan ke semua rutan/ lapas di Sumatera Barat pada tanggal 17-19/01/2019.

Kota Padang juga akan mengadakan pekan KTP-el pada tanggal 13-17/02/2019 serentak di 11 kecamatan, untuk memberi kesempatan pada penduduk yang belum rekam, pencetakkan KTP bagi pemegang suket, yang dalam 5 hari itu semua persyaratan disederhanakan sehingga dipastikan penduduk kota Padang bisa mendapatkan blanko KTP dalam satu hari pelayanan, ungkapnya

Novrial juga mengatakan, saat pemerintah provinsi  Sumbar juga terus mendorong kabupaten/kota untuk memutakhirkan data penduduknya, karena budaya dan kebiasaan masyarakat yang tidak terbiasa melaporkan diri saat pindah ke luar daerah/ provinsi atau sekiranya ada anggota keluarga yang meninggal.

Pemutakhiran ini akan menghasilkan data penduduk yang lebih valid, karena terdata dengan baik penduduk yang benar-benar berdomisili di suatu daerah.

Kita optimis apa-apa yang telah diupayakan provinsi dan kab/kota selama ini akan menghasilkan data penduduk yang lebih valid, yang akan dapat digunakan sebagai dasar pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM, ujar Novrial yakin.

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Nota Penjelasan 3 Ranperda Kota Padang Tahun 2019 kepada Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti pada Rapat Paripurna bersama DPRD Padang di Gedung Bundar Sawahan, Jumat (25/1).  Tiga Ranperda tersebut meliputi, Pembangunan Kepemudaan, Izin Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat telah menggelar rapat paripurna pertama dalam masa sidang I (pertama) di 2019 ini. Sebagaimana setelah beberapa waktu lalu DPRD Padang telah menetapkan keputusan No. 47 Tahun 2018 tentang program pembentukan Peraturan Daerah 2019. Bertitik tolak dari hal ini, Pemko Padang telah menyampaikan 3 Ranperda untuk dibahas pada masa sidang I ini," ," ucap Mahyeldi dihadapan Ketua, Wakil dan para Anggota DPRD Padang tersebut.

Wali kota menerangkan, sekaitan Ranperda pembangunan kepemudaan menurutnya merupakan salah satu hal utama, sebagaimana pemko diharapkan harus lebih berperan aktif menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan ke depan. Diantaranya melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas pendidikan, baik formal dari dasar sampai menengah sampai non formal serta upaya lainnya.

"Semoga Ranperda ini dapat ditindaklanjuti DPRD untuk dijadikan Perda ke depan. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan di Kota padang dapat semakin baik dan terarah dengan hal-hal yang produktif. Di samping itu juga memberikan nilai saing bagi pemuda sekaligus memberikan saran-saran yang konstruktif dalam pembangunan daerah," imbuhnya.

Kemudian berkaitan Ranperda Izin Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah kata wako, bahwa kemajuan perindustrian memang tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku industri. Dukungan pemerintah bagi para pelaku industri dapat melalui berbagai cara, salah satunya dengan memberi kemudahan di sektor perizinan industri.

"Maka itu Pemko Padang telah menyusun Ranperda tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah tersebut. Dalam Ranperda ini diatur materi atau muatan antara lain Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tata Cara Pemberian IUI, Hak dan Kewajiban, Data Industri, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi Administratif."

"Kita telah berupaya untuk mempermudah prosedur pengurusan perizinan bagi pelaku usaha yaitu dengan dibentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah diresmikan beberapa waktu lalu oleh Menpan-RB. Diharapkan dengan itu pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha secara cepatm tepat dan akurat dapat diwujudkan," terangnya.

Sementara itu untuk Ranperda ketiga tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang ulas Mahyeldi lagi, menyikapi lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut Pemko Padang memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap materi-materi yang terkandung dalam Perda No.8 Tahun 2013 dan Perda No.9 Tahun 2013.

"Penyesuaian tersebut telah ditampung dalam Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang. Adapun materi dan muatan yang diatur dalam Ranperda dimaksud antara lain berupa Modal, Organ dan Pegawai Perumda, Perencanaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kerjasama, Pinjaman, Penugasan, Evaluasi dan Restrukturisasi serta Pembinaan damn Pengawasan," tutup wako.

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti menyampaikan, setelah ini DPRD akan melakukan pembahasan dan studi banding sampai finalisasi untuk diparipurnakan nantinya.

“Menurut kita ketiga Ranperda ini penting untuk dijadikan Perda mengingat kondisi Kota Padang saat ini. Terutama dalam menunjang program membangun kepemudaan, lalu untuk usaha industri yang memerlukan legalitas izin yang jelas sehingga memberikan keyakinan bagi masyarakat. Apalagi kita sekarang sedang berusaha menggalakkan industri lokal atau pengusaha kecil dan menengah. Kemudian termasuk pentingnya peningkatan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang bagi masyarakat,” ucapnya. (David)

PADANG – Dalam rangka menyukseskan Pekan Nasional (PENAS) Petani-Nelayan ke-XVI Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Kota Padang, terkait dengan telah ditetapkan Kota Padang sebagai tuan rumah pada perhelatan akbar tersebut.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat, Nasrul Abit ketika menyampaikan maksud kedatangannya, yang disambut hangat oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi di saat Rapat Persiapan PENAS XVI di Ruang Wali Kota Padang, Jumat (25/01/2019).

Nasrul Abit juga mengatakan, Rp. 21 Milyar yang telah dianggarkan Pemerintah Kota Padang belum cukup untuk biaya penimbunan lahan, untuk itu Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang akan dialokasikan pada perubahan anggaran 2019.

“Secara teknis akan dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatra Barat dan Dinas PUPR Kota Padang. Masalah yang belum duduk adalah mengenai tanggung jawab pemerintah pusat di dalam PENAS tani ini, untuk itu pada tanggal 13 Februari nanti akan datang tim dari PENAS tani dan  Kementerian Pertanian ke Sumatra Barat terkait pembagian tugas”, jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengungkapkan, kesiapan lahan dan ketersediaan anggaran memang menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan dalam persiapan PENAS Petani-Nelayan XVI ini.

“Insyaallah sudah siap. Persoalan lahan juga sudah dirapatkan dengan warga dan sudah ada solusinya. Warga masyarakat di sekitar Aie Pacah dan Nanggalo yang rumahnya nanti dipakai sekitar 5000 rumah insyaallah akan kita bantu membenahi air minumnya, kamarnya, WC dan septic tank-nya", kata Mahyeldi.

"Juga mengisi kolam ikan dengan bibit dan menanami lahan dengan tanaman. Sehingga ketika PENAS tani itu berlangsung, peserta yang tinggal di rumah-rumah penduduk yang membayar minimal Rp.125 ribu/orang perhari untuk makan dan tinggal akan memberikan penghasilan murni bagi masyarakat setempat”, tambahnya lagi.

Mahyeldi juga menegaskan, harapan jumlah kunjungan pada PENAS XVI sekitar 60.000 orang. Sehingga, perputaran uang di Kota Padang, khususnya di tiga kecamatan lokasi acara juga meningkat. Kesempatan ini dapat pula dilirik oleh UMKM yang ada di Kota Padang untuk bersiap-siap menyediakan barang-barang kebutuhan para tamu nantinya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikurtura Provinsi Sumatra Barat, Candra, menjelaskan, PENAS XVI yang digelar pada tanggal 20 – 25 Juni 2020 mendatang berlokasi di Komplek Pusat Pemerintahan Balaikota Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji.

“Total lahan yang diperlukan dan tersebar di ketiga kecamatan tersebut seluas 55 hektar dan total biaya pelaksanaan sebesar lebih kurang Rp. 80 Milyar yang mencakup biaya jalan dan arsitektur”, jelas Candra.

Rapat Persiapan PENAS XVI tersebut juga diikuti dari Provinsi Sumatera Barat, Asisten EKonomi dan Pembangunan Benni Warlis, Kadis Pangan Effendi, Kadis PUPR Fathol Bahri, Kadis Pariwisata Oni Yulfian, kadis Peternakan Erinaldi, Kadis Perindag Asben Hendri, Dinas Perhubungan diwakili Kabid Transportasi Dedi Diantaulani, Kepala Biro Aset Syafrizal, Kepala Bappeda Hansastri, Biro Humas diwakili Kabid Pemberitaan Zardi.

Sedangkan dari Pemerintah Kota Padang diikuti Plt Asisten Pemerintahan Amasrul, Asisten Administrasi Didi Aryadi, Kadis Pertanian Syamsul Bahri, Kadis PUPR Fatriaman, Kadis PRKPP Yenni Yuliza. Serta dari KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.  (BT/VN/ADY)

PADANG - Walikota Padang Mahyeldi menegaskan, bagi seluruh pejabat di Kota Padang dan para pejabat yang baru dilantik untuk selalu menjaga amanah dan tidak berlagak sombong. Profesional, memiliki integritas, komitmen, dan loyalitas terhadap pekerjaan.

"Jabatan ini hanya sementara. Bersikaplah sewajarnya. Dan jadilah motivator bagi rekan kerja yang lainnya. Gunakan apa yang menjadi hak kita, dan jangan sekali-kali tidak memberikan atau mengambil hak orang lain”, ungkap Mahyeldi setelah Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV), Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD Sekolah Di Lingkungan Pemko Padang, di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Kamis (15/11/2018).

Lebih lanjut dikatakan, setiap pejabat di Pemkot Padang harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta, menyelesaikan segala macam persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Kita harus selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan di setiap pekerjaan. Rangkullah bawahan, ajak berkawan, dan jangan hanya memberi perintah. Dan satu hal lagi, jangan pernah terlibat dengan persoalan hukum dalam melaksanakan tugas”, ujar Mahyledi.

Dijelaskannya, ada mekanisme baru dalam pelantikan Jabatan Struktural bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018. Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat pada 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Sehubungan dengan hal itu, kita telah mengusulkan pengisian jabatan struktural yang kosong ke Kementerian Dalam Negeri, dan sudah ada yang disetujui. Yang mana sebagian sudah dilantik bulan Mei 2018 lalu”, ungkap Mahyledi.

Ditambahkannya, pelantikan bukan hanya berarti sebagai formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan potensi diri dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur kearah tercapainya sumber daya yang handal dan professional dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Serta, menghadirkan Kota Padang yang aman, damai, adil dan sejahtera, saat ini dan masa yang akan datang.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik (1 orang); Alfiadi, menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sebelumnya Kabag Umum Setda Kota Padang. Pejabat eselon III berjumlah 6 orang, diantaranya; Hermansyah, menjabat Kabag Pembangunan Setda Kota Padang, sebelumnya Kabid Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan di Bapeda Kota Padang. Pejabat eselon IV berjumlah 170 orang. Kepala Puskesmas 7 orang, dan Kepala UPTD Sekolah sebanyak 26 orang. (LL/Ady)

Balaikota Padang - Pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Tani, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke - XVI tahun 2020 di Padang akan digelar pada tanggal 20-25 Juni 2020 di Kota Padang Sumatera Barat. Perkiraan peserta dari seluruh Indonesia yang akan hadir lebih kurang 6.000 orang.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit seusai rapat teknik pembahasan persiapan kegiatan Penas Tani KTNA ke-XVI 2020 di Kota Padang Sumatera Barat,  di ruang rapat Abu Bakar Jafar Balaikota Padang, Jum'at (25/1/2019).

Hadir dalam kesempatan itu, Walikota Padang Mahyeldi, Asisten Perekonomian  dan Pembangunan Ir. Beny Warlis, Kadis Pertanian,  Kadis Pangan, Kadis Pariwisata, Kadis Peternakan, Ka.Bappeda, ketua KTNA Sumbar, serta OPD terkait dilingkungan pemko Padang.

Wagub Nasrul Abit lebih jauh menyampaikan dari hasil pembicaraan bahwa pemprov Sumbar akan membantu pelaksanaan Penas Tani di Kota Padang melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dimana saat ini pemko Padang telah menyediakan anggaran lebih kurang 21 Miliar.

Banyak kegiatan yang dilakukan dalam memeriahkan Penas Tani ke-XVI di Padang Sumatera Barat. Mulai dari penyediaan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain dengan luas lahan lebih kurang 55 Ha.

Untuk kegiatan penyelenggaraan pembukaan dan penutupan merupakan kegiatan Kementrian Pertanian yang kita bantu memfasilitasinya di daerah. Dan ada rencana Panitia Pusat akan melakukan junjungan pada ke Sumbar pada tanggal 13 Februari 2019 untuk memastikan bentuk agenda kegiatan, sarana prasarana yang dibutuhkan serta pembangian tangungjawab kegiatan dilapangan.

Untuk itu kepada OPD terkait agar menyiapkan data-data informasi yang akurat, soal jumlah kamar hotel, perusahaan kenderaan, tranportasi serta hal-hal lain yang nanti akan kita bicarakan secara terpadu, ujarnya.

Wagub juga menyampaikan ada 7 agenda nasional yang akan diselenggarakan di provinsi Sumatera Barat karena itu kebutuhan yang amat prioritas agar kita masukan dalam anggaran APBD perubahan.

Antara lain agenda nasional di Sumbar, Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-28 di Padang,  Penas Tani, Porwil, seleksi PON, TdS 2020.

Kita berharap masyarakat dan seluruh stakeholder, komponen Sumatera Barat dapat memberikan dukungan dan sport menyukseskan penyelenggaraan event-event nasional di Sumatera Barat, ajak Nasrul Abit.

Walikota Padang Mahyeldi dalam kesempatan itu juga menyampaikan, kita libatkan masyarakat kota Padang. Saat ini kita telah menyusun memanfaatan 5000 rumah penduduk di Kota Padang untuk menerima peserta Pentas Tani.

Kita akan memberikan bantuan terhadap rumah tersebut sebesar Rp15 juta per rumah, dengan penyediaan air bersih PDAM, wc, perumahan listrik dan lain-lain yang nanti menjadi milikku masyarakat itu sendiri.

Dan nanti pembayaran penginapan dan penyediaan makan yang dibayar Rp125 ribu per kepala/perhari selama 10 hari langsung dapat dinikmati masyarakat pemilik rumah tersebut.

Mari kita berikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu kita nanti untuk kebaikan Kota Padang dan nama baik Sumatera Barat, himbau Mahyeldi bersemangat.