Rakor ini dibuka Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dengan diikuti kepala daerah se-Sumbar, kepala OPD terkait serta stakeholder terkait kebencanaan di Sumbar. Kegiatan ini menghadirkan Kepala BNPB diwakili Sekretaris Utama BNPB, Dody Ruswandi selaku "keynote speaker", BMKG pusat dan beberapa pemateri dari pakar bencana nasional.
Tujuannya antara lain, membahas koordinasi dan sinkronisasi kesiapsiagaan penanganan dan mitigasi kebencanaan bidang kemaritiman (gempa dan tsunami). Sehingga diharapkan, sinergi dapat ditingkatkan, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar bisa saling berkoordinasi dan bersinergi dalam menyikapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Sebagaimana ada 7 kabupaten/kota di Sumbar yang memiliki pantai pesisir.
Wali Kota Padang hadir pada kesempatan itu sewaktu diwawancarai wartawan mengatakan, atas nama pemerintah kota dan masyarakat Kota Padang sangat menyambut baik Rakor yang memghadirkan unsur pemerintah pusat terkait serta para pakar-pakar dan peneliti kebencanaan.
"Rakor ini menurut saya sangat penting bagi bagi pemerintah kota/kabupaten di Sumbar khususnya kita di Kota Padang yang diketahui rentan terhadap bencana gempa dan tsunami. Semoga dengan masukan-masukan yang didapat diharapkan kita bisa menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan bencana lebih cepat dan terencana secara lebih baik," kata Mahyeldi.
Mahyeldi pun juga mengungkapkan keinginan Kota Padang untuk bisa menjadi daerah terdepan atau gerbangnya Indonesia untuk Indian Ocean Rim Assosiation (IORA). Sebagaimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota IORA yang memiliki potensi cukup tinggi terhadap kebencanaan.
"Alhamdulillah kita terus mengupayakannya. Diantaranya terus meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat serta meningkatkan sarana prasarana untuk melindungi masyarakat dati berbagai potensi bencana. Tentu kita membutuhkan dukungan dari banyak pihak, di samping pemerintah pusat juga akademisi serta pakar dan peniliti bencana," ungkapnya.
Sementara itu terkait kesiapan Kota Padang dalam mitigasi bencana wali kota itu menyebutkan, sampai saat ini Kota Padang sudah punya Peraturan Daerah (Perda) tentang bangunan baik terhadap standarisasi bangunan publik atau pun bangunan masyarakat.
"Di samping itu pemko melalui BPBD juga terus melakukan upaya-upaya menjadikan Padang kota cerdas bencana dengan masuk ke sekolah-sekolah dan sekarang sedang menyiapkan kurikulumnya. Kemudian bagi masyarakat yang berdomisili di kawasan rawan bencana kita juga sekali sebulan mengadakan kegiatan mitigasi bencana dengan memberikan berbagai pelatihan-pelatihan," tukasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, sementara dari segi bangunan shelter sebagai tempat evakuasi tsunami terus diupayakan agar semakin banyak lagi dibangun di pinggiran pantai. Baik melalui bangunan sekolah, atau pun gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan sebagai shelter.
"Kita sudah komunikasikan ke BNPB dan Kementerian Pendidikan serta Bappenas, untuk memahami perbedaan sekolah-sekolah di Padang khususnya yang berada di pinggiran pantai dengan yang berada di zona aman. Semoga semuanya dapat menyikapinya sehingga mendukung penambahan shelter melalui sekolah-sekolah tersebut ke depan " tukuk wako mengakhiri. (David)