Detak

GARUT - Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna membantah segala tudingan mantan bawahannya terkait arahan agar memenangkan Capres 01. Menurut Kapolres tudingan itu tidak berdasar.

“Jelas itu tidak berdasar. Memang tiap bulan kita kumpulkan para Kapolsek tapi untuk tujuan pengamanan,” kata dia, kepada wartawan di Mapolres Garut, Minggu (31/3/2019).

Kapolres mengatakan, Garut memiliki 33 Polsek yang membawahi 42 kecamatan. Jadi tiap bulan selalu mengadakan rapat guna mengevaluasi tugas kepolisian.

“Garut ini rawan konflik dengan intensitas kriminal tinggi. Jadi wajar langkah-langkah pencegahan harus dilakukan,” kata dia.

Dalam rangka menghadapi kepemiluan di Garut, pemetaan kerawanan konflik harus dilakukan. Penyelenggaraan Pemilu kali ini, Garut ini memiliki 8.056 TPS jumlah tersebut dua kali lipat dari dari penyelenggaraan Pilkada.

Sementara, kata Kapolres, jumlah personil hanya ada sekitar 1000-an. Selebihnya dibantu oleh TNI dan Linmas.

“Jadi sama sekali tak ada mengarahkan ke sana. Kita hanya fokus pada pengamanan,” ungkapnya.

Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz melaporkan dugaan pelanggaran yang ada di satuannya ke lembaga bantuan hukum Lokataru. Sulman mengaku pernah mendapatkan perintah dari atasannya untuk memenangkan pasangan calon 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin di Pilpres.

Sebelum berbicara mengenai perintah itu, Sulman lebih dulu membahas mengenai mutasi dirinya dari pos orang nomor satu di Polsek Pasirwangi. Menurut Sulman, dia dipindahkan karena pernah berfoto dengan tokoh pemenangan pasangan calon 02.

"Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya telah dimutasikan dari posisi saya ke Polda Jawa Barat. Dikarenakan saya berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasirwangi. Yang kebetulan beliau itu ketua deklarasi Prabowo-Sandi," kata Sulman di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019) dilansir detikcom.

Sulman beralasan foto tersebut merupakan dokumentasi untuk laporan tugasnya ke Kapolres Garut. Selain itu, dia mengaku difitnah karena dituduh memobilisasi 9 kepala desa memilih Prabowo-Sandi.

"Saya dianggap memobilisasi kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada nomor 02," jelasnya.

Padahal menurutnya, justru 9 kepala desa yang meminta bantuan terkait keamanan. Para kepala desa dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk diperiksa terkait dana desa.

"Mereka itu menyampaikan kepada saya dan minta perlindungan kepada saya bahwa mereka habis dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Diperiksa dalam rangka dana desa dan bansos," ucapnya.

Sulman mengaku bingung kepada siapa dia melaporkan mutasi yang dialaminya. Dia mengatakan tidak percaya laporannya akan diproses di Divisi Propam.

"Saya adalah bawahan, siapa yang ingin mendengarkan laporan saya," ucapnya.

Dia mengatakan foto yang dipermasalahkan terjadi pada 25 Februari 2019. Beberapa minggu kemudian Sulman mendapat mutasi tanpa alasan yang jelas.

"Nggak ada di dalam TR, nggak ada keterangan alasan dimutasi," jelasnya.

Sulman mengaku mengetahui alasan mutasi dari anggotanya yang dipanggil Polres Garut. Para anggotanya ditanya terkait dugaan dukungan Sulman pasa paslon 02.

"Propam Polda Jawa Barat yang ditanyakan apa hubungan saya dengam Ustaz Zamzam dan apa yang sampaikan oleh saya ketika bertemu kepala desa," jelasnya.

Sulman sendiri juga mengaku pernah diminta memetakan pemilih di wilayahnya. Dia mengaku diperintah Kapolres Garut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung paslon 01 melalui forum rapat dan diancam mutasi bila paslon 01 kalah di wilayahnya.

"Dari saya kepada kami adalah Pak Kapolres. Saya nggak tahu apakah perintah itu secara estafet dari atas atau tidak. Yang jelas saya diperintahkan oleh beliau. Agar kita diperintahkan mendukung paslon 01, dan ada ancaman juga kalau seandainya paslon 01 di wilayah masing-masing," ucapnya.

Sulman sendiri saat ini akan segera menjabat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat. Direktur Lokataru Haris Azhar mengatakan dia mengantongi data galangan dukungan untuk paslon tertentu pada Pilpres 2019.

"Jadi sejarahnya adalah pendataan itu hasil galangan. Artinya sebelumnya diminta paran kapolsek melakukan penggalangan setelah dilakukan penggalangan dilihat hasilnya maka keluarlah format-format itu," ucap Haris.

Kapolres Garut Bantah Kesaksian AKP Sulman

Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyangkal kesaksian Sulman. Dia bersumpah tidak pernah memerintahkan Sulman untuk menggalang dukungan kepada Jokowi.

"Wah Demi Allah, sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu," tutur Budi saat dimintai konfirmasi detikcom.

Beberapa waktu sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Iqbal mengatakan Polri memang mengumpulkan data di lapangan, tapi itu sama sekali tidak terkait dengan politik praktis.

Pengumpulan data, lanjut Iqbal, dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan. Iqbal memastikan Polisi netral dalam Pilpres, siapapun polisi yang bertindak tak netral akan ditindak.

"Strategi keamanan dan mempunyai data, data fix data apa pun, tidak ada kaitannya dengan motif politik kita wajib mengetahui dapil, juga daerah mana yang terkonsentrasi paslon A dan paslon B. Untuk apa? kita ingin melakukan proses pengamanan di situ. Ini adalah wajar yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun, begitu kan," kata Iqbal kepada wartawan di Jakarta.

Iqbal mengatakan strategi serupa pun dilakukan untuk pengamanan dalam pemilihan level kepala desa. Pengetahuan mengenai massa akan menentukan strategi pengamanan.

"Di dalam pilkades itu, kita sudah memetakan siapa sebenarnya yang mendominasi. Agar apa, agar kami bisa menentukan strategi pengamanan yang tepat. Begitu kan. Jadi sama sekali tidak ada motif politik, jadi tegas sekali bapak Kapolri mengeluarkan TR-nya.

Artinya, siapa pun yang tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya. Kan sudah banyak yang sudah dibuktikan ada seorang wakapolda dan juga oknum-oknum. Sudah, kode etik bahkan ada yang dicopot. Prinsipnya itu siapa pun yang melalukan, pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya," tutur Iqbal.

PEKANBARU - Menhan Ryamizard Ryacudu merasa terusik atas komentar Prabowo Subianto di debat yang menyatakan pertahanan negara Indonesia masih lemah. Menurut Ryamizard, pertahanan Indonesia saat ini ada di posisi 10 di dunia.

"Tadi malam disampaikan (debat kandidat presiden) masalah pertahanan kita lemah. Waktu saya jadi menteri pertahanan, kita nomor urut 19 seluruh dunia. Sekarang, nomor urut 10 dari seluruh dunia, berapa ratus itu. Jadi kuat kita ini. Siapa bilang lemah. Saya tersinggung juga kalau disebut Menteri Pertahanan lemah," katanya dalam pidato 'Bela Negara' di acara deklarasi PP Riau mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Jl Gaja Mada Pekanbaru, Minggu (31/3/2019).

Ryamizard bicara soal ancaman nyata saat ini. "Pertama ancaman yang nyata itu adalah teroris. Nyata teroris itu, sudah itu bencana alam. 4,5 tahun yang lalu sudah saya sampaikan, dan ini berulang-ulang, pemberontakan, kemudian masalah narkoba, cyber. Ini adalah ancaman kita," kata Ryamizard yang juga pernah menyampaikan hal itu di NATO.

Menurutnya, ancaman teroris juga mengancam keutuhan negara karena menimbulkan ketakutan di masyarakat. Dia meyebut inisiatif justru di tangan teroris.

"Kita menunggu dibom, ini tidak boleh. Harus inisiatif di tangan kita, harus di tangan aparat keamanan kita. Teroris adalah acaman yang nyata," katanya.

Ryamizard mengatakan saat ini yang paling berbahaya adalah ancaman mengubah ideologi negara yaitu Pancasila.

"Begitu Pancasila diubah, selesai negara ini. Saya bicara ini kemarin di Medan juga, Kalimantan Timur, dengan Pemuda Pancasila. Kenapa ? Karena ada nyambungnya. Pemuda Pancasila ini yang membuat mulai dari Jenderal Nasution, Ahmad Yani, Gatot Subroto. Itu senior-senior TNI," ucap Ryamizard disambut tepuk tangan.

Dia berpesan agar semua pihak saling menghormati. "Komunis di China, di Rusia, nggak ada apa-apa, biar saja, kenapa kita marah-marah. Di sini tidak boleh, kita tidak benci dengan komunis kok, kita benci dengan PKI. PKI itu sudah tiga kali berontak, masak mau empat kali berontak. Bodoh betul kita kalau sampai empat kali berontak, tak boleh," katanya.

Menurutnya, musuh negara saat ini ada dua pada posisi sebelah kiri dan kanan. Posisi kiri adalah PKI dan posisi kanan adalah yang mendirikan agama Islam, khilafah.

"Dari awal kita tidak setuju (khilafah). Kalau kita terima itu, negara kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya sedikit (mendukung khilafah). Di Sumatera Utara orang-orang Batak tidak mau (khilafah), Kalimantan hampir seluruhnya tidak mau, Sulawesi separuh, Ambon ke timur tidak mau, Jawa, Bali ke timur tidak mau.

Jadi sedikit, karena itulah, kita berembuk pendiri bangsa ini, ya sudahlah jangan bicarakan itu lagi (khilafah). Mari kita bersama-sama membangun negara ini, sudah diperjuangkan, sudah kita bersumpah kepada Tuhan, sumpah pemuda, landasan kita tetap saja Pancasila. Sekarang ada orang mengungkit-ngungkit lagi khilafah," katanya.

JAKARTA - Teman seangkatan capres bernomor urut 02 Prabowo Subianto di AKABRI (Nomor Akademi 70), Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, menegaskan Prabowo telah membuat TNI malu dalam debat keempat Pilpres 2019 Sabtu kemarin, 30 Maret 2019.

Menurut Saurip yang juga mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, meski lama bertugas di TNI, pengetahuan Prabowo tentang dunia militer dan pertahanan, ternyata tidak bagus.

"Dalam debat capres, Prabowo kembali mempermalukan TNI lagi," ujar Saurip di Jakarta, Minggu, 31 Maret 2019.

Saurip mencontohkan Prabowo yang meragukan pernyataan Jokowi bahwa invasi tidak akan terjadi terhadap Indonesia setidaknya 20 tahun ke depan. Mantan Danjen Kopassus itu seolah meragukan informasi intelijen yang diterima seorang kepala negara.

Padahal, Saurip menyampaikan, informasi yang dirangkum dalam laporan bertajuk 'Hakikat Ancaman', berisi data-data valid yang dikumpulkan oleh atase pertahanan RI di kedutaan-kedutaan besar di seluruh dunia.

Dasar penyusunan Hakikat Ancaman benar-benar valid, sama sekali bukan asumsi apalagi halusinasi. Merekalah Badan Pengumpul Keterangan yang resmi dibiayai negara,” ujar Saurip.

Saurip menekankan, alih-alih berkutat kepada doktrin pertahanan yang tidak diperbaharui, akan lebih baik bagi Prabowo untuk mempelajari konsep pertahanan di era modern. Saurip berpendapat bahwa Jokowi memiliki pengetahuan tentang pertahanan yang lebih mumpuni dibanding Prabowo dalam debat kemarin.

"Prabowo harus belajar lagi soal pertahanan dan keamanan yang terbaru," ujar Saurip.

Dasar penyusunan Hakikat Ancaman benar-benar valid, sama sekali bukan asumsi apalagi halusinasi. Merekalah Badan Pengumpul Keterangan yang resmi dibiayai negara,” ujar Saurip.

Saurip menekankan, alih-alih berkutat kepada doktrin pertahanan yang tidak diperbaharui, akan lebih baik bagi Prabowo untuk mempelajari konsep pertahanan di era modern. Saurip berpendapat bahwa Jokowi memiliki pengetahuan tentang pertahanan yang lebih mumpuni dibanding Prabowo dalam debat kemarin.

"Prabowo harus belajar lagi soal pertahanan dan keamanan yang terbaru," ujar Saurip.

PADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit meluncurkan logo baru Televisi Republik Indonesia (TVRI) di kawasan Car Free Day (CFD) Jl. Khatib Sulaiman Padang, Minggu (31/3/2019).

TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) untuk wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah berdiri sejak tanggal 19 April 1997 di Jalan By Pass KM 16 Koto Panjang Kota Padang. LPP TVRI Sumbar menyiarkan beragam informasi baik dalam maupun luar negeri.

"Kehadiran stasiun TVRI di Sumbar memberikan warna informasi seputar Sumatra Barat. TVRI memberikan ruang untuk masyarakat Sumatra Barat menayangkan informasi seputar budaya maupun pariwista. Program pemerintah di daerah pun tidak luput dari jangkauan TVRI untuk disiarkan", tutur Wagub.

"Pada tahun 70-an kita masih ingat TVRI ini warnanya masih hitam putih. Betapa menyenangkan ketika itu seluruh masyarakat Indinesia dapat menyaksikan dan mengetahui program pemerintah pusat dan daerah, juga tayangan beragam budaya dan pariwisata", tuturnya lagi.

Di kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan dukungan warga Sumbar terhadap logo TVRI yg baru. Turut dihadiri dari Korem 032/WBR, Kadiv Humas Polda Sumbar, Wali Kota Padang yang diwakili Kadis Kominfo Suardi, Kasatpol PP Prov Sumbar, Komisi Penyiaran Indonesia, beserta tamu undangan lainnya.

Pewarta: Yurizal
Editor: Betti

Padang - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, mengamankan sepasang remaja dengan inisial laki-laki RC (18) dengan pasangnya SR (18), kedua remaja tersebut diduga berbuat mesum di dalam kamar salah satu kontrakan yang berada di Jalan Mohammad Hatta Ketaping, Kota Padang. Sabtu, (30/3) malam.

"Sepertinya amarah warga tidak terbendung lagi, Yang laki-laki kita amankan dalam keadaan sudah babak belur dihajar massa, wajahnya sudah lebam dan berlumuran darah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan keduanya untuk sementara kita amankan saja dulu ke Mako Satpol PP," Kata Kasat Pol PP, Al Amin.

Sesampainya di Mako, Remaja laki-laki dengan inisial RC (18) tersebut langsung dilarikan petugas ke RS M Djamil Padang untuk diberikan pertolongan sementara.

"Kita larikan ke rumah sakit karena RC sudah susah diajak untuk berkomunikasi karena rahangnya yang bengkak," ucap Al Amin.

Keduanya akan diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk di data dan dilakukan pemeriksaan.

"Setelah didata dan diperiksa, keduanya akan kita lepaskan setelah pihak keluarga keduanya datang ke Mako Satpol PP membuat surat pernyataan kesepakatan untuk mebikahkan keduanya," tambah Al Amin.

Al Amin berharap kepada masyarakat Kota Padang agar bisa menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban di daerah masing-masing, baik dalam menjaga anak kamanakan maupun menjaga daerahnya dari perbuatan yang tercela oleh orang yang tidak bertangung jawab yang datang ketempatnya, jika ada kenjanggalan atau perbuatan yang serupa ditemukan janganlah main hakim sendiri.

"Mari kita bersama-sama menjaga anak kamanakan kita, jangan sampai anak kamanakan kita terjerumus kepada perbuatan yang menyimpang, Jika ada hal yang serupa didapati janganlah masyarakat kita main hakim sendiri, serahkan mereka kepihak yang berwajib," harapnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menerbitkan surat bernomor 01/Pernyataan-DP/III/2019 tentang Pengaduan Hendra Setiawan atas nama TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf) terhadap media siber Tirto.id tertanggal 28 Maret 2019.

Isinya menyatakan permasalahan Tirto dan TKN sudah selesai setelah melalui proses mediasi di Dewan Pers.

“Dewan Pers selesai memproses pengaduan Hendra Setiawan, Tim Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin terhadap Tirto.id terkait meme Ma’ruf Amin dalam debat Cawapres Pilpres 2019 pada 17 Maret 2019,” sebut Yosep Adi Prasetyo dalam surat resminya.

Surat resmi tersebut diterima Tirto pada 30 Maret 2019 jelang dilaksanakan debat keempat antara Capres Joko Widodo dan Prabowo.

Yosep Adi Prasetyo yang biasa disapa Stanley menjelaskan, dalam surat tersebut menyampaikan penilaian atas aduan yang ada.

Pertama, akun resmi media sosial teradu (Tirto.id), merupakan bagian integral dari newsroom, karena konten yang dihasilkan dan diunggah di akun tersebut dibuat dan dikelola dengan mengacu pada proses kerja jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Penilaian kedua dalam surat ini, menyebut meme yang dipersoalkan pengadu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ, karena tidak akurat dan mengandung opini yang menghakimi.

Dalam penilaian ketiga oleh Dewan Pers, Tirto.id dengan segera mencabut meme yang dipersoalkan disertai permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan sesuai Pasal 10 KEJ.

"Pengadu dan teradu dengan difasilitasi Dewan Pers telah mengadakan konferensi pers tanggal 22 Maret 2019 di Ruang Sabam Leo Batubara, Dewan Pers. Sesuai permintaan pengadu, dalam konferensi pers, teradu telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada TKN Jokowi-Ma’ruf dan pihak-pihak yang dirugikan serta masyarakat. Dengan demikian pengaduan ini dinyatakan selesai," tulis Yosep, dalam suratnya ke redaksi Tirto, Jumat (29/3/2019).

Pengaduan TKN kepada Dewan Pers pada 19 Maret 2019. Dewan Pers lalu memediasi TKN dengan Tirto.id pada 22 Maret 2019.

Dalam forum itu, Dewan Pers mengklarifikasi kepada pengadu dan teradu. Kemudian, dilanjutkan konferensi pers dan permintaan maaf terbuka. Sepekan setelahnya, Dewan Pers menyatakan aduan telah selesai.

Dalam artikel permintaan maaf Tirto.id, meme yang diaduan adalah penggalan kalimat “zina [bisa] dilegalisir” diucapkan Ma’ruf Amin sebagai salah satu contoh hoaks yang diarahkan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf (selain azan dilarang dan Kementerian Agama dibubarkan).

Penggalan kalimat itu sebenarnya didahului oleh pernyataan (1) pentingnya memerangi hoaks karena membahayakan tatanan bangsa dan dilanjutkan dengan pernyataan (2) bahwa Ma’ruf Amin bersumpah akan melawan semua usaha untuk merealisasikan hoaks-hoaks itu.

Namun karena pernyataan sebelum dan setelahnya dipotong, dan yang dikutip hanya soal zina bisa dilegalisir, maka konteks klarifikasi yang sedang dilakukan Ma’ruf menjadi raib.

Akibatnya, parafrase ucapan ibu-ibu di Cikarang yang pernah ramai seolah jadi pernyataan Ma’ruf Amin. Penggalan ini tidak sesuai dengan kenyataan.

Karena pengadu dan teradu sudah sepakat, juga karena mekanisme hak jawab dan minta maaf sudah dilaksanakan, pengadu menerima dengan juwa besar dan tidak lagi melanjutkan melalui mekanisme pengadilan dengan undang-undang di luar UU 40/1999 tentang Pers. Dan, masalah sudah dinyatakan selesai dengan cara damai.

Pemimpin Redaksi Tirto A Sapto Anggoro, mengaku lega dengan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan disepakati kedua belah pihak, pengadu dan teradu.

Sapto juga menyatakan mengapresiasi kebesaran jiwa TKN dan pihak-pihak yang merasa dirugikan, berjanji tak terjadi di masa datang, dan sepakat dengan banyak pihak bahwa agar Pilpres menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasilnya menjadi yang terbaik juga buat bangsa Indonesia.

PADANG - PT Pelindo II Teluk Bayur terus berupaya untuk mempercantik  kawasan Muaro Padang. Seluas 6 hektar tanah milik PT Pelindo akan dibangun Pusat Studi Maritim Center untuk penunjang kepelabuhan terminal Penumpang.

Melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Pelindo Dua Teluk Bayur berkaitan dengan penataan kawasan seluas 6 hektar itu telah dilaksanakan MoU Walikota Padang Mahyeldi dengan pimpinan PT Pelindo Dua Telul Bayur Amril Amin di Gedung Putih kediaman Walikota A.Yani, Jumat 29/3/2019.

Kawasan Pusat Studi Maritim Center ini dibangun tidak saja melayani atau menangani barang umum seperti general cargo dan pembangunan penunjang lainnya, namun pelayanan kepariwisataan antar pulau ke pulaupun dapat dilayani dikawasan komersial yang ada di muaro sekarang ini.

Pada saat ini  yang ada dipelabuhan Muaro Padang hanya  aktifitas bongkar muat barang dan penumpang antar pulau. t
Dengan niat yang baik penataan kawasan muaro lebih tertata, melaui PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur untuk membangun Pusat Studi Maritim Center serta membangun pelabuhan penunjang pariwisata hendaknya diberikan dukungan penuh, terang Mahyeldi.

Untuk itu berdirinya Pusat Maritim Center  menjadikan  ikon baru Kota Padang dan menambah daya tarik serta  mempercantik kawasan wisata muro nantinya. Untuk melayani wisatawan yang hendak berkunjung wisata ke 19 buah pulau-pulau kecil, Kota Padang  belum mempunyai pelabuhan untuk memandu atau mengantar wisatawan.

Dengan adanya MoU ini tentu  Pemerintah Kota Padang sangat berharap sekali dengan PT Pelindo Dua Teluk Bayur dan terwujutnya pengembangan kawasan Muaro, ungkap Mahyeldi.

Disamping itu, dengan telah terjalinnya kerja sama membangun Pusat Studi Maritim Center di Kawasan Muaro, Walikota Mahyeldi berharap kepada PT Pelindo II Teluk Bayur kiranya dapat menyediakan kapal antar pulau untuk melayani wisatawan dari pulau ke pulau. Diharapkan orang bisa naik dari pelabuhan muaro untuk melihat pulau-pulau kecil dikota Padang.

Kepala Penanaman Modal Pemerintah Kota Padang Erwin mengatakan untuk Pusat Studi Maritim Center di Muaro Padang dilengkapi dengan pasilitas pusat belanja bermacam hasil laut. Juga pusat kuliner untuk sarapan bagi dan makan siang bagi wisatawan yang akan berpergian wisata dari pulau ke pulau.

Biaya pelaksanaan pembangunan Pusat Studi Maritim Center di Muaro Padang telah dianggarkanan oleh PT Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp10,8 Milyar. Sedangkan pusat kuliner menghabiskan anggaran Rp 40 Milyar. Terkait pelaksanaan pembangunan Maritim Center ini tinggal menunggu izin amdal. Pada bulan april 2019 sudah bisa dilaksanaka Ground Breking.

Terkait masalah amdalnya sudah ditangani oleh konsultan membuat amdalnya imbuh Erwin. Tampak hadir saat penanda tanganan MoU Didi Ariadi Asisten Administrasi Setdako Padang, Medi Iswandi Kepala Bappeda Kota Padang  dan Yeni Yuliza selaku Kepala Dinas PU.

PADANG – Pemerintah Kota Padang mengikuti Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2019. Penilaian tersebut diawali dengan kunjungan lapangan dari Tim Penilai Inovasi Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Sumbar yang di sambut langsung Wali Kota Padang Mahyeldi di Aula Kantor Dinas Sosial, Jumat (29/3).

Adapun Tim Penilai yang hadir antara lain Ketua Tim Drs Dahnil Aswad MSi (YLKI Sumbar) beserta anggota Prof. Dr. Edi Safri, Sawir Pribadi (pers), Dr Ria Ariany MSi (Unand), Zikri Alhadi SIP MA (UNP) dan Pejabat Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sumbar. Sementara Wali Kota Mahyeldi bertindak menyampaikan ekspos langsung tentang penanganan anak jalan melalui pola pembinaan terpadu di Kota Padang. Juga hadir dikesempatan itu Komandan Batalyon 133 Yudha Sakti Endik H.S, Plt Kepala Dinas Sosial Afriadi serta lainnya.

Dalam eksposnya Mahyeldi memaparkan mulai dari visi dan misi Kota Padang, visi dan misi, motto dan maklumat serta 33 standar operasional prosedur (SOP) Dinas Sosial Kota Padang yang diantaranya berkaitan tentang Anak Jalanan.

"Untuk pembinaan anak-anak jalanan, kita di Kota Padang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No.1 tahun 2012 Pasal 6 yang meliputi usaha preventif, represif dan rehabilitasi," tuturnya.

Mahyeldi pun juga mengharapkan dengan upaya yang dilakukan selama ini akan berkurangnya jumlah anak jalanan. Sehingga tak ada lagi yang mengikuti pergaulan yang salah alias kembali menunaikan hak-haknya untuk mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak.

Diantara upaya yang dilakukan yakni melaksanakan pembinaan mental anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu dengan dukungan anggaran dan juga sarana prasarana untuk melakukan pembinaan.  Selain itu melaksanakan sosialisasi dalam usia sekolah terhadap bahaya menghisap lem dan napza lainnya serta meningkatkan nilai kesetiakawanan sosial dan rasa nasionalisme bagi anak.

"Pendekatan strategis dalam penanganan anak jalanan ini kita lakukan yaitu melalui pola pembinaan terpadu. Diantaranya melakukan kerjasama dengan Batalyon Infanteri (Yonif) 133/Yudha Sakti serta didukung pihak terkait lainnya. Upaya itu kita lakukan sejak awal Agustus 2017 lalu dengan membina anak jalanan sebanyak 39 orang terdiri dari anak jalanan sebanyak 21 orang dan anak genk motor/tawuran sebanyak 18 orang. Dilanjutkan kegiatan kedua pada September 2018 dengan membina anak jalanan sebanyak 25 orang terdiri dari anak jalanan 8 orang dan anak punk 17 orang,” jelasnya.

Seperti diketahui ungkap wako, untuk latihannya dilaksanakan beberapa hari, dengan jadwal yang sangat padat mulai dari bangun pagi jam 04.00 sampai jam 10.00 malam. Semuanya dilatih pelatih Yonif 133/Yudha Sakti bagaimana disiplin militer, cara berbicara, cara bertingkah laku ala militer, cara menjawab salam, yang penting lagi dalam kelompok ini dibangun jiwa korsa (kekompakan), suka dan duka dihadapi bersama satu yang bersalah semua mendapat hukuman.

“Diharapkan melalui latihan ini dapat menumbuh kembangkan kesadaran pribadi maupun kelompok , memiliki kemauan untuk maju, memiliki kemauan yang kuat untuk berubah dan tidak lagi dicap sebagai anak jalanan. Alhamdulillah, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI juga menyatakan “baru Padang yang perdana untuk keterpaduan penanganan anak jalanan dengan stakeholder terkait,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Padang itu mensyukuri inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial beserta tim dalam pembinaan anak jalan secara terpadu sejauh ini masuk nominasi penilaian di  tingkat provinsi. Sebagaimana permasalahan-permasalahan ini riil merupakan masalah riil dimana saja di negara ini. Baik masalah anak jalanan, ngelem, narkoba, tawuran, genk motor dan lain-lainnya.

Maka untuk itu, dengan penilaian ini akan memberikan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga ke depan upaya yang kita lakukan lebih maksimal lagi dengan harapan semua penyimpangan-penyimpangan dapat kita minimalisir untuk masa-masa yang akan datang tentunya," imbuh wako mengakhiri sambutan dan eksposnya.

Dikesempatan itu juga dilakukan testimoni penyampaian dari putra Yudha Sakti beserta para orang tuanya dan dua orang pelatih putra Yudha Sakti dari Yonif 133/Yudha Sakti.(David)

PADANG - PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur terus berupaya untuk mempercantik  kawasan Muaro Padang. Seluas 6 hektar tanah milik PT Pelindo akan dibangun Pusat Studi Maritim untuk penunjang pelabuhan terminal penumpang.

Berkaitan dengan penataan kawasan seluas 6 hektar itu telah dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Wali Kota Padang Mahyeldi dengan Pimpinan PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur Armen Amir di Kediaman Wali Kota Padang Jl. A.Yani, Jumat (29/3/2019).

Kawasan Pusat Studi Maritim tersebut dibangun tidak saja melayani atau menangani bongkar muat barang umum atau general cargo, namun juga pelayanan kepariwisataan antar pulau ke pulau.

"Pada saat ini, yang ada di Pelabuhan Muaro Padang hanya aktivitas bongkar muat barang dan penumpang antar pulau. Tentu dengan niat yang baik, penataan kawasan Muaro lebih tertata melalui PT Pelindo II  Cabang Teluk Bayur untuk membangun Pusat Studi Maritim serta membangun pelabuhan penunjang pariwisata", tutur Mahyeldi.

"Berdirinya Pusat Maritim akan menjadi icon baru Kota Padang dan menambah daya tarik serta mempercantik kawasan wisata Muaro, di samping saat ini Kota Padang memang belum memiliki pelabuhan khusus untuk melayani wisatawan yang hendak berwisata ke pulau-pulau kecil. Dengan adanya MoU ini, Pemko Padang sangat berharap PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur dapat mewujudkan pengembangan kawasan Muaro", tuturnya lagi.

Selanjutnya Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Padang Erwin M mengatakan, Pusat Studi Maritim di Muaro Padang akan dilengkapi dengan fasilitas pusat belanja bermacam hasil laut, pusat kuliner untuk sarapan dan makan siang bagi wisatawan yang akan berwisata dari pulau ke pulau.

"Biaya pelaksanaan pembangunan Pusat Studi Maritim Center di Muaro Padang telah dianggarkanan oleh PT Pelindo II Cabang Teluk sebesar Rp.10,8 Milyar. Sedangkan pusat kuliner akan menghabiskan anggaran Rp.40 Milyar. Pembangunan Pusat Studi  Maritim ini tinggal menunggu izin amdalnya saja. Pada bulan April 2019 sudah bisa dilaksanakan ground breaking", ujar Erwin.

Turut hadir saat penandatanganan MoU Asisten Administrasi Setdako Padang Didi Aryadi, Kepala Bappeda Kota Padang Medi Iswandi dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang Yeni Yuliza.  (Z)

PADANG - Sejumlah pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Padang periode kepengurusan 2019-2023 resmi dikukuhkan di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat malam (29/3).

Dalam pelantikan itu, di samping pengukuhan Ketua Terpilih Roy Madea Oka, juga diiringi dengan pelantikan 4 orang wakil ketua, 19 Kabid dan 11 Ketua PAC se-Kota Padang. Dikesempatan itu juga disebutkan nama Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP yang terpilih menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP Kota Padang.

Pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Organisasi PP oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Sumbar Erick Haryona kepada Ketua Terpilih. Juga hadir dikesempatan itu Wali Kota Padang yang diwakili Plt Kadispora Al Amin. Segenap jajaran MPO PP Kota Padang juga turut hadir menyaksikan.

Ketua MPW PP Sumbar Erick Haryona dalam sambutannya menyampaikan, atas nama MPW tentunya berharap ketua beserta pengurus dan anggota MPC PP Padang yang baru dikukuhkan terutama sekali harus terus melanjutkan panji-panji organisasi sesuai program kerja yang disusun.

"Sebagai organisasi massa, PP harus senantiasa aktif di berbagai bidang. Terutama membantu dan mensukseskan program pemerintah dan masyarakat untuk Kota Padang yang lebih baik dan maju lagi ke depan," imbaunya.

Sementara itu Plt Kadispora Padang Al Amin mengungkapkan, sebagai organisasi besar PP Kota Padang menurutnya telah dinilai mampu berkontribusi bagi pembangunan Kota Padang secara baik selama ini. Menurutnya organisasi yang menjadi penegak Pancasila sebagai ideologi negara itu pun telah banyak berbuat di berbagai bidang, semoga lebih meningkat lagi.

"Saya melihat kader-kader PP banyak yang sukses dan berkiprah di berbagai aspek dan lembaga di negara ini. Kemudian ketika pemerintah membutuhkan PP selalu siap, jadi ini yang menjadi apresiasi bagi kami. Untuk itu kepada para pengurus yang dikukuhkan hari ini mari kita tingkatkan semangat dan daya juang kita untuk organisasi serta bangsa dan negara," tukuknya.

Lebih lanjut Al Amin yang juga Kasat Pol PP Padang itu menambahkan, adapun untuk di Kota Padang Pemko Padang cukup banyak melaksanakan program peningkatan kepemudaan atau generasi muda. Baik melalui wirid remaja, pesantren Ramadan, didikan subuh, Program 1821, penghafal Alquran serta upaya-upaya lainnya.

"Kita tentu berharap, jajaran pengurus MPC PP Kota Padang saling bersinergi dan meningkatkannya lagi. Sekali lagi atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan selamat atas pengukuhan ini. Semoga ke depan lebih baik, solid dan meningkatkan kontribusi untuk kemajuan Kota Padang hingga masa-masa mendatang," tutupnya.

Ketua MPC PP Kota Padang Roy Madea Oka usai dikukuhkan mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang mempercayainya kembali menjabat sebagai ketua untuk periode yang kedua.

"Terima kasih kepada bapak ibu semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Jabatan ini adalah amanah yang saya emban cukup berat, namun kalau kita kompak bersama-sama baik di jajaran MPC, PAC dan seluruh ranting insya Allah semua bisa kita lakukan dengan baik," tukas Roy sembari mengucapkan Pancasila, Merdeka yang disahut antusias semua hadirin saat itu.(David)

JAKARTA - Wali Kota Padang Mahyeldi, sebagai salah satu peserta program Indonesia Visionary Leader (IVL) yang telah meraih penghargaan pada IVL season 2 bulan Maret tahun lalu, kembali dikukuhkan sebagai anggota IVL bersama seluruh kepala daerah anggota IVL season 1-4 pada acara Silaturahmi Nusantara yang diselenggarakan Koran SINDO dan SINDOnews.com di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/3/2019) malam.

Pengukuhan anggota IVL season 1-4 ditandai dengan penyematan pin oleh dewan juri IVL yang diketuai Soni Sumarsono, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Dikesempatan itu, Wali Kota Padang Mahyeldi diwakili Kepala Bagian Humas Imral Fauzi.

Selain penyematan pin, pada Silaturahmi Nusatara juga diadakan penyerahan anugerah bagi peserta IVL season 3 dan 4 yang telah diuji visi kepemimpinannya pada Oktober dan November 2018 lalu.

Pada acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya membangun sinergitas dan konektivitas antar daerah. Para kepala daerah dan tokoh bangsa memiliki visi dan misi dalam membangun daerahnya, dan itu bukan menjadi halangan, tetapi menjadi partikel terpisah yang harus bersatu menjadi semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia.

"Visi-misi tadi idealnya bisa menjadi energi yang luar biasa besar dalam membangun bangsa yakni melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antardaerah", ungkap Tjahjo.

Kolaborasi ini, kata Tjahjo, tidak hanya dengan daerah tetangga yang berbatasan tapi juga dengan daerah di provinsi maupun pulau lain. Sinergi antardaerah diharapkan memunculkan banyak inspirasi dan inovasi agar pembangunan di berbagai bidang dapat dilakukan lebih terukur dan terarah. Bentuk kerja sama antardaerah yang bisa dikembangkan misalnya dalam hal konsep pelayanan publik, kerja sama dengan pihak ketiga dan penyerapan tenaga kerja terampil.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Koran SINDO dan SINDOnews.com, Djaka Susila, mengatakan, Silaturahmi Nusantara mempertemukan seluruh kepala daerah peserta Indonesia Visionary Leader season 1-4. Dan secara bersama membacakan deklarasi sinergi dan kolaborasi untuk bangsa yang dipimpin Soni Sumarsono.

Deklarasi tersebut terdiri atas lima komitmen. Pertama, para kepala daerah akan menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kedua, membangun persatuan dalam perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.
Ketiga, membela kebenaran, keadilan dan perdamaian. Keempat, memberi keteladanan dengan dedikasi, loyalitas dan integritas tinggi untuk membangun bangsa. Kelima, menjadikan visi dan misi sebagai energi dalam bersinergi dan berkolaborasi untuk kemajuan bangsa.

Pewarta: Faisal Siregar
Editor: Ulil Amri Abdi

BANDUNG - Kerja keras Pemko Padang di bidang kehumasan mendapat apresiasi yang prestisius dari Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019. Tak tangung-tangung, dua penghargaan disabet sekaligus. Yang pertama, Kota Padang sebagai pemenang kategori Kota Terpopuler Di Media. Dan yang kedua, Bronze Winner kategori Media Sosial.

Wali Kota Padang Mahyeldi setelah menerima kedua penghargaan tersebut di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (28/03/2019) malam, mengatakan, pengahargaan yang diterima Pemko Padang sebagai bentuk motivasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas Bagian Humas dalam pelayanan komunikasi dan informasi publik.

"Kalau humas tidak melakukan komunikasi dan penyebarluasan informasi, tentunya tidak ada yang mengetahui perkembangan pembangunan Kota Padang dan program kerja Pemko Padang", ungkap Mahyeldi.

Lebih lanjut dijelaskan, eksistensi humas pemerintah tentunya didukung dengan hubungan baik dengan insan pers dan media massa. Baik itu dalam diseminasi informasi maupun pemberitaan yang bersifat saran maupun kritikan, tentunya sesuai dengan etika jurnalistik.

Dan tak kalah pentingnya juga menurut Mahyeldi, peran media sosial hari ini sangat efektif menyebarluaskan kabar berita dan informasi tentang pemerintah.

"Oleh sebab itulah, media sosial Bagian Humas Kota Padang (Facebook dan Instagram) meraih juara dalam PRIA 2019, sebagai pemenang media sosial humas pemerintah yang telah konsisten melaksanakan pelayanan komunikasi dan informasi publik", tutur Mahyeldi.

Sementara itu, Founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan melihat keberadaan PR (Pulic Relations) sekarang makin bergema. Hal ini tampak dari penyebaran peserta dan kualitas peserta PRIA di tahun keempat ini baik dari sisi program maupun konten PR, semakin kreatif dan inovatif.

Ia melihat sejumlah peserta mampu memperkuat positioning kelembagaan PR sebagai organisasi yang strategis dan dipandang penting oleh manajemen.

“Ini menggembirakan. Sebab kompetisi PRIA memang sedari awal bertujuan untuk mendorong tugas dan fungsi PR agar memiliki posisi yang lebih strategis di mata manajemen,” katanya.

Magdalena Wenas sependapat. PR INDONESIA Guru yang telah mengawal perjalanan PRIA sejak awal sebagai juri ini mengakui kemampuan dan kreativitas peserta berkembang setiap tahun, meski belum merata. “Public relations itu suatu proses yang dinamis. Jadi, kita harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika publik di sekitar kita dan jeli melihat peluang yang ada di depan mata,” ujarnya.

Tak ketinggalan, kali ini PR INDONESIA bekerja sama dengan iSentia kembali mengadakan apresiasi untuk Terpopuler. Kategori ini dinilai berdasakan hasil monitoring terhadap lembaga, kementerian, dan korporasi yang memiliki eksposur tertinggi selama setahun belakangan di lebih 150 media cetak se-Indonesia menggunakan Mediaportal iSentia.

Tahun ini, PRIA membagi apresiasi ke dalam 19 kategori yang penilaiannya dilakukan dengan cara nonpresentasi dan presentasi. Penilaian nonpresentasi terdiri dari Kategori Media Cetak, E-Magazine, Website, Media Sosial, Aplikasi, Video Profil, Prakrisis, Krisis, Manual Tata Kelola Kehumasan, Annual Report, Sustainability Report, Brand Visual Identity.

Sementara penilaian presentasi antara lain Sustainability Business, Community Based Development, Corporate PR, Marketing PR, Government PR, Departement PR, Digital PR. Jumlah entri PRIA 2019 mencapai 476 entri, meningkat dibanding tahun lalu, 363 entri.

Penjurian nonpresentasi dilakukan pada tanggal 22 dan 25 Februari 2019. Sementara penjurian presentasi 4 – 6 Maret 2019.
Tercatat ada 15 juri yang dikerahkan. Mereka adalah Asmono Wikan  (Juri Kategori Owned Media, Program PR dan Departemen PR); Magdalena Wenas, Arif Mujahidin, Ariani Djalal, Irwa R. Zarkasi (Juri KategoriProgram PR dan Departemen PR); Maria Wongsonagoro (Juri kategori Panduan Tata Kelola Kehumasan, Panduan Pengelolaan Krisis, dan Brand Visual).

Selanjutnya, Nico Wattimena (Juri Kategori Tata Kelola Kehumasan dan Manajemen Krisis; Salman  Noersiwan Bachtiar (Juri Kategori Annual Report dan Sustainability Report); Ika Sastrosoebroto (Juri Kategori Owned Media dan Kanal Digital); Arbain Rambey (Juri Kategori Owned Media); Jonathan Krissantosa (Juri Kategori Owned Media, Kanal Digital, dan Brand Visual Identity); Titis Widyatmoko (Juri Kanal Digital); Maria Dian Nurani, Gunawan Alif, SAM August Himmawan (Juri kategori Sustainability Business, Community Based Development).

PR INDONESIA merupakan perusahaan yang menaungi Majalah PR INDONESIA, majalah bulanan yang mewartakan aktivitas, agenda, isu-isu strategis, pemikiran menonjol serta figur atau tokoh terkait dunia kehumasan (public relations/PR).

PR INDONESIA juga mengadakan beragam aktivitas off-print seperti Public & Inhouse Training PR, Workshop Series, Sertifikasi PR, PR Meet Up, serta PR Conference dan Awards. Selain itu, PR INDONESIA turut mendorong regenerasi dan peningkatan kualitas PR melalui beberapa aktivitas seperti PR Rookie Star, ICON PR, INSAN PR INDONESIA, dan PR INDONESIA Fellowship Program.

Pewarta: Faisal Siregar
Editor: Ulil Amri Abdi

PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi menerima kunjungan Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) dunia dalam rangka melakukan konfirmasi kepada Pemko Padang tentang bagaimana komunikasi antar BPK dengan Pemko Padang dan bagaimana manfaat hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja Pemko Padang.

 Tim review BPK dari negara-negara Eropa ini, diketuai oleh Prokopczy grzgorz (Polandia), anggota Ingvil Gulbrandse (Norwegia), Iwona Zyman (Polandia), Kamila Zyindul (Polandia), Jaanus Kaseni (Estonia).

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengatakan, kedatangan BPK  dari Negara Eropa ini merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BPK sedunia dalam rangka melakukan pemeriksaan keuangan yang ada didunia saat ini. “Salah satu yang menjadi sampling adalah Kota Padang  sebagai perwakilan Sumatera Barat,” terangnya.

Mahyeldi menambahkan, adapun yang menjadi penilaian dalam kunjungan BPK dunia ini, bagaimana hubungan kinerja antara Pemda dan BPK, komunikasi yang terjalin antar Pemda dan BPK, manfaat BPK dalam mengambil kebijakan serta  keterbukaan BPK dalam melakukan penilaian terhadap Pemda.

“Inilah yang dinilai oleh tim BPK dunia. Semoga dengan adanya penilaian seperti dapat meringankan beban kita, baik didunia maupun diakhirat nanti,” tutur Mahyeldi.

Sejumlah kemajuan yang telah dilakukan Kota Padang juga disampaikan dalam diskusi tersebut diantaranya, pengelolaan sampah, pendidikan, dan kota tua yang ada di Kota Padang. “Melalui diskusi ini, kita dapat banyak masukan untuk kemajuan Kota Padang. Kita juga banyak mendengar bagaimana pengelolaaan BPK disana,” pungkas Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua rombongan Prokopczy grzgorz mengatakan, alasan dipilihnya Kota Padang sebagai  sampling dalam kunjungan BPK dari negara Eropa ini sudah melalui pertimbangan. “Saat ini BPK sedunia sedang melakukan kajian-kajian  tehadap BPK dari negara-negara lain. Untuk itu dipilihlah Kota Padang sebagai Sampiling,” jelasnya.

Dikatakan Prokopczy, proses penilaian yang dilakukan saat ini telah sesuai Standar Internasional (SI). Dimana diskusi yang dilakukan sangat terbuka, melalui komunikasi yang sangat baik serta melalui indikator yang jelas.

“Kami lihat dari diskusi yang berlangsung tadi, bahwa kinerja yang dilakukan oleh BPK dan Pemda Sumatera Barat sudah cukup baik,” tukuknya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Inspektorat Kota Padang Corri Saidan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Yenni Yuliza, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Andri Yulika dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

PADANG - Kepala Badan Penanggulan Bencana Nasional (BPN) Letjen TNI Doni Manardo berseru agar masyarakat Sumatera Barat lebih meningkatkan lagi kewasapadaan terhadap bencana. Dengan mengenali, menganalisa dan mencari solusi dari setiap jenis bencana yang akan terjadi.

Hal itu dikatakan Letjen TNI Doni pada Rapat Koordinasi Mitigasi Bencana Tsunami dalam rangka Penanaman Sejuta Pohon di pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat di aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jumat (28/03/2019). Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kota Padang Edi Hasymi.

Lebih lanjut Letjen TNI Doni mengatakan, Provinsi Sumatera Barat terletak pada patahan ‘semangko’. Patahan ini adalah bentukan geologi yang membentang di pulau sumatera dari selatan ke utara. Yang membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau sumatera.

"Patahan pada zona ini apabila terjadi gempa dapat memicu terjadinya tsunami sebagaimana terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004," tutur Letjen TNI Doni.

"Dan juga, potensi gempa megathrus mentawai dengan skala 8.9 SR akan mendatangkan gelombang air laut dengan jangkauan hingga 12 Km dengan kecepatan 827 Km/jam,” ungkapnya.

Dengan demikian, Letjen TNI Doni menjelaskan, dengan penanaman pohon di area pantai dapat menjadi infrastruktur alami menahan laju air laut sehingga kerusakan terhadap daratan dapat berkurang.

"Menciptakan hutan pantai bisa menyerap tekanan air sampai 80%. Sehingga memberi daya tahan terhadap daya rusak daerah pantai," ujarnya.

Hasil dari kajian dan penelitian yang dilakukan BNPB, ada beberapa pohon yang cocok dijadikan untuk mitigasi bencana tsunami, diantaranya; pohon Mangrove, pohon Pule, Cemara Udang, Ketapang dan pohon Beringin.

“Program hutan pantai ini kita harapkan bisa mencapai satu juta bibit, sehingga seluruh bibir pantai Sumatera Barat dapat ditanami,” imbuhnya lagi.

Letjen TNI Doni juga menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah yang ada di Sumatera Barat untuk berkomitmen dalam menanam pohon karena tidak ada lagi alternatif lain yang lebih gampang untuk mitigasi bencana selain menanam pohon.

“Kita tinggal beli bibitnya, lalu di tanam. Untuk itu mari sama-sama menanam pohon, jaga dan rawat dengan baik", tukuknya lagi.

Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, rapat koordinasi mitigasi bencana tsunami digelar sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk melaksanakan progam mitigasi bencana tsunami. Termasuk melalui penanaman pohon di pinggir pantai atau pembuatan hutan pantai.

Sementara itu, Dandim 0312 Padang Letkol CZI R.N Yudha Tri Ananda mengatakan, gerakan tanaman sejuta pohon telah dimulai dari Pantai Muaro Lasak dengan melibatkan jajaran TNI, Polri, Polda, Pemprov, Pemda.

“Hingga sore kemaren kita telah menanam sebanyak 3990 batang pohon di sepanjang Pantai Padang,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, penanam pohon ini akan terus dilanjutkan hingga pesisir pantai Kabupaten Pesisir Selatan. “Kita sudah kerja sama dengan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dan akan dilanjutkan hingga bagian akhir pantai Pesisir Selatan,” tukuknya.

Guna mempercepat pertumbuhan pohon, pihaknya menggunakan mikroba Bios 44. Melalui penggunaan Bios 44 ini dapat merangsang pertumbuhan tanaman. “Kita menargetkan  dalam lima tahun kedepan, seluruh daerah pesisir pantai Sumatera Barat sudah tertanam sehingga gerakan satu juta pohon ini dapat kita capai,” tutupnya.

Pewarta: Muliadi
Editor: Ulil Amri Abdi

PADANG - BPJS Ketenagakerjaan Padang mengadakan Kegiatan Evaluasi Penggerak Jaminan Sosial Indonesia mengundang Ikatan Keluarga Wartawan Sumatera Barat untuk sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Fave Hotel Padang, Kamis (28/3).

Dalam sosialisasi tersebut dibahas upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan dan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibentuklah sistem keagenan Penggerak Jaminan Sosial Nasional (Perisai).

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang, Yunirman Lubis dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi terdiri dari sosialisai program dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kerjanya, salah satunya dengan mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data BPS ada 2,2 juta pekerja di Sumbar dan sekitar 22,28 persen pekerja yang baru terlindung dengan jaminan sosial. Untuk Kota Padang ada 779.883 pekerja, namun baru 314.363 pekerja yang ada jaminan sosial atau 40,34 persen, jelas Y Lubis.

Belum seluruh pekerja yang tahu manfaat jaminan sosial. Dengan adanya sosialisasi ini maka tercapai informasi dan manfaat jaminan sosial bagi masyarakat pekerja.

"Hal itu bertujuan untuk mendapatkan jaminan perlindungan," katanya.

Karyawan, kata dia merupakan aset perusahaan yang perlu dijaga, disejahterakan agar produktivitas mereka meningkat. Risiko setiap pekerja berbeda-beda oleh karena itu diperlukan suatu jaminan perlindungan.

Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program yaitunya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian (JK).

JKK merupakan jaminan yang didapatkan oleh pekerja ketika mendapatkan kecelakaan selama bekerja.

Sedangkan JK memberikan benefit kepada ahli waris pekerja yang mengalami musibah meninggal dunia, yang bukan karena kecelakaan kerja.

Program JHT merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap risiko yang terjadi di hari tua, ketika produktivitas pekerja telah menurun.

Pembayaran klaim itu untuk program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JPN).

Di setiap kegiatan sosalisasi diakhiri dengan sesi tanya jawab. Kegiatan dilanjutkan menunjukan perolehan akuisisi badan usaha, tenaga kerja penerima upah dan tenaga kerja bukan penerima upah yang diakuisisi oleh masing-masing agen Perisai. Kegiatan ditutup dengan sharing pengalaman sosialisasi dan proses sosialisasi.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

PADANG - Polemik antara Bhenz Maharajo, Redaktur Pelaksana Harian Haluan, dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, akhirnya menemukan titik terang. Bhenz yang tadinya dilaporkan Irwan Prayitno terkait tuduhan korupsi yang diposting lalu ia komentari di akun Facebook, secara langsung meminta maaf kepada orang nomor satu di Sumbar itu. Gayung bersambut, Irwan Prayitno dengan lapang hati memaafkan wartawan Haluan tersebut, serta mencabut laporannya di Polda Sumbar.

Seperti diketahui, 1 Mei 2018 lalu, Irwan Prayitno melaporkan Bhenz Maharajo cs ke Polda Sumbar. Pelaporan itu dipicu postingan Bhenz Maharajo di akun facebook. Dalam postingannya yang memuat foto halaman utama koran Harian Haluan yang terbit pada 28 April 2018, Bhenz menuduh Irwan Prayitno terlibat dalam pusaran dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif senilai       Rp. 62,5 miliar di Dinas Prasjaltarkim. Padahal, secara hukum, Irwan Prayitno tak terbukti terlibat.

Laporan bernomor LP/194/V/2018/SPKT sbr itu akhirnya ditindaklanjuti oleh penyidik Ditreskrimsus. Sejumlah pihak diperiksa, mulai dari pelapor, ahli, saksi, hingga Bhenz Maharajo sebagai terlapor. Status kasusnya naik ke tingkat penyidikan.

Direntang perjalanan waktu yang cukup panjang dan berliku, sebagai manusia biasa, seorang Bhenz akhirnya menyadari kesalahannya. Insyaf bahwa dia seorang anak manusia, Bhenz akhirnya dengan tulus, meminta maaf kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Permintaan maaf itu diucapkan secara langsung dan dengan niat yang murni, ingin berdamai serta memulai lembar hubungan baru dengan Irwan Prayitno secara proporsional dan profesional. Baik hubungan secara pribadi, atau hubungan antara Irwan Prayitno sebagai kepala daerah dan Bhenz sebagai jurnalis.

Dalam permintaan maafnya, Bhenz mengakui kesalahannya kepada Irwan Prayitno atas postingannya di facebook dan di media online Harian Haluan yang berisi tuduhan dugaan korupsi, sesuai dengan pemberitaan Koran Harian Haluan tertanggal 28 April 2018, yang berjudul: Pengakuan Tersangka SPJ Fiktif, 500 Juta untuk Baliho IP.

“Sebagai yang paling kecil, serta sebagai adik, saya meminta maaf kepada Gubernur Irwan atas kesalahan yang saya perbuat. Saya berjanji akan mencabut postingan di akun Facebook yang berisi tuduhan dugaan korupsi sesuai dengan pemberitaan Koran Harian Haluan tertanggal 28 April 2018. Saya akui, berita itu fitnah dan itu tidak benar. Ini tulus dari sanubari terdalam saya ungkapkan,” tutur Bhenz.

Selain mencabut postingan di Facebook, Bhenz juga akan menyampaikan permintaan minta maaf  kepada Irwan Prayitno di laman Facebook miliknya. Dalam pernyataannya, Bhenz juga menyebutkan kalau  Irwan Prayitno tidak terlibat dengan kasus Yusafni, apalagi menerima uang Rp500 juta untuk baliho kampanye saat maju sebagai Gubernur Sumbar untuk kedua kalinya. Postingan yang memuat inti sari pemberitaan Harian Haluan itu dengan tegas disebutkannya sebagai fitnah, tidak benar dan melanggar kode etik jurnalistik.

Selain itu, sebagai jurnalis, ke depan Bhenz berjanji tidak akan melakukan kritikan tanpa fakta dan konfirmasi. Fungsi-fungsi jurnalistik akan dijalankan dengan baik, berimbang, cek dan ricek serta tidak berat sebelah. Sementara, pernyataan Yusafni Ajo yang menyebut adanya dugaan aliran dana ke Irwan Prayitno secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemberitaan yang mengaitkan Irwan Prayitno sangat tendensius dan melanggar kode etik jurnalistik. Pelanggaran kode etik jurnalistik tersebut telah diputuskan oleh Dewan Pers.

“Ke depan, secara pribadi saya berjanji tidak akan memperalat media untuk menyerang nama baik Gubernur Sumbar dengan pemberitaan atau informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan, kalau masih ada pemberitaan yang menuduh dan menyebut soal keterlibatan Irwan Prayitno dengan kasus Yusafni, saya akan mengklarifikasinya kepada si pembuat berita, dan menyebut bahwa berita itu adalah fitnah dan tidak benar,” ungkap Bhenz.

Ketulusan Bhenz dalam meminta maaf juga dibarengi kepastian kalau persoalan tidak akan diperpanjang. Dia sudah berkoordinasi dengan para pengacaranya terkait upaya damai, dan tidak ada persoalan. Sebagian besar kuasa hukum Bhenz juga menyarankan untuk menempuh jalan damai dengan Gubernur Sumbar. “Saya pastikan tidak akan ada perlawanan apa-apa,” tegas Bhenz.

Padang - Menjelang pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019, Dinas Dukcapil Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota Sumatera Barat berkomitmen tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana maksud surat Mendagri No. 471.13/2292/dukcapil tanggal 18 Maret 2019 tentang penuntasan perekaman dan pencetakan KTP-el sebagai syarat keikutsertaan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil)  Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE, MA. Akt disela-sela kesibukan hari ini lewat Whastaapnya, Padang, Minggu (24/3/2019).

Lebih lanjut Novrial menyampaikan,  dengan target partisipasi pemilih di Sumatera Barat sebesar 77% dari KPU, Dinas Dukcapil se Sumbar komit untuk memastikan bahwa 3.872.855 penduduk Sumatera Barat usia KTP per 31 Desember 2018 sudah mempunyai KTP selambatnya tanggal 17 April tersebut.

Capaian perekaman per 28 Februari 2019 sudah mencapai 95,39% dan capaian kepemilikan sudah mencapai 94,07% dari usia wajib KTP, katanya

Kadis Dukcapil juga mengungkapkann,  ada beberapa hal yang telah dilaksanakan berdasarkan arahan pusat antara lain gerakan jemput bola serentak ke rutan dan lapas.

Serta ke sekolah dan kampus pada tanggal 11-16 Maret 2019, dan instruksi untuk mengeliminir data penduduk siap rekam di 19 Kabupaten/Kota yang berhasil dituntaskan lebih cepat dari tenggat 20 Maret 2019.

Sisa pencetakan KTP-el yang harus diselesaikan menjelang Pemilu adalah usia KTP baru dan penggantian data serta pindah datang.

Dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu berjalan sangat baik, hal itu dibuktikan dengan perbedaan minimal antara data penduduk usia KTP dengan DPT hasil perbaikan KPU per Desember 2018 hanya sekitar 150.000 orang.

Terakhir tanggal 21 Maret kemaren KPU kembali melakukan update data dari penduduk datang dan keluar bersama Dukcapil dan Bawaslu, ujar Novrial.

Novrial juga menyatakan komitmen bersama lainnya dalam pengawalan wajib pilih dengan KPU dan Bawaslu adalah verifikasi dan validasi data berkelanjutan sampai pelaksanaan Pemilu, dan fasilitasi help-desk bersama di 19 Kabupaten/Kota yang seiring dengan rencana instruksi Mendagri agar Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk tetap membuka kantor pada hari H pelaksanaan Pemilu.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, maupun untuk fasilitasi help-desk khususnya pengecekan NIK dan kemungkinan penyalahgunaan KTP-el untuk Pemilu.

MAGELANG - Indonesia merupakan negara besar yang dianugerahi oleh Allah berbagai keragaman, mulai dari suku bangsa, agama, adat, tradisi, dan bahasa dan hidup tersebar di berbagai pulau. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Timur, Watucongol, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 23 Maret 2019.

"Inilah negara Indonesia yang harus kita pahami. Jangan sampai karena perbedaan kita menjadi tidak rukun, kita tidak menjadi seperti saudara. Karena aset terbesar adalah persatuan, kerukunan, ukhuwah baik itu ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah," ujar Presiden.

Presiden mengaku sedih jika hanya karena urusan perbedaan pilihan politik, kerukunan bangsa itu rusak. Padahal, lanjutnya, pesta politik seperti pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden merupakan peristiwa politik yang rutin terjadi setiap lima tahun.

"Ada antara tetangga enggak saling ngomong, tapi bukan di Magelang. Di majelis talim enggak saling ngomong gara-gara pilpres. Kita lupa kalau pilpres setiap lima tahun insyaallah ada terus," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan keprihatinannya dengan banyaknya hoaks, terutama di media sosial.

Untuk itu, Presiden mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi dengan mengecek kebenarannya. Kepala Negara pun mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saya mengajak 17 April, teman saudara, datang berbondong ke TPS. Jangan ada satu pun yang golput karena ini menentukan arah bangsa ke depan. Setuju _mboten_?" pesannya.

Turut mendampingi Presiden dalam silaturahmi ini antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Magelang Zaenal Arifin, dan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Timur K.H. Agus Aly Qoishor Ahmad Abdul Haq.

PADANG - Secara global Indonesia diketahui termasuk ke dalam 17 negara diantara 117 negara yang memiliki masalah gizi yaitu 37,2 persen stunting (balita pendek), 12,1 persen wasting (balita kurus) dan 11,9 persen overweight (sumber: Riskesnas 2013).

Sementara menurut WHO, prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan jika prevalensinya di atas 20 persen. Dimana dari hasil PSG (pemantauan status gizi) untuk Kota Padang tahun 2018 adalah stunting 11,06 persen, wasting 10,1 persen dan overweight 1,7 persen.

Demikian disampaikan Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang Melinda dalam kegiatan Seminar Gizi dengan tema "Bersama Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi" dengan topik cegah stunting dan penyakit tidak menular dengan konseling gizi keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) di Auditorium Kampus Poltekes Kemenkes Padang, Sabtu (23/3).

Melinda menyebut, perlu diketahui bahwa asupan gizi yang seimbang sangat berperan dalam proses tumbuh kembang di semua siklus kehidupan.

"Dampak kurang gizi di awal pertumbuhan yakni sejak dalam kandungan tidak saja membuat stunting. Tetapi juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit dan menurunkan produktivitas. Jadi hal itu mesti kita perhatikan," ungkapnya dalam kegiatan yang diinisasi oleh Persatuan Ahli Gizi DPD Provinsi Sumatera Barat.

PADANG - Walikota Padang Mahyeldi mengatakan budaya hidup bersih salah satu program unggul dan menjadi bagian utama di kota Padang, dan menjadi program inti  Pemerintah Kota Padang. begitu pedulinya Pemerintah Kota Padang tentang kebersihan dikucurkan anggaran setiap tahunnya sebesar Rp 40 Milyar, sehingga masyarakat Kota Padang terjaga kesehatannya melalui budaya hidup bersih.

Seandainya budaya hidup bersih sudah tertanam di masyarakat, tentu anggaran yang begitu besar bisa dialihkan untuk pembangunan lainya di Kota Padang sebut Mahyeldi dalam sambutannya gerakan Indonesia hidup bersih bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Sumabar di pelataran parkir Danau Cimpago Jumat 22/3/2019.

Selanjutnya Mahyeldi berharap kepada masyarakat, dengan kesadaran serta peduli untuk membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Karena anggaran yang dikeluarkan terkait masalah kebersihan oleh Pemerintah Kota Padang sangat besar.

kemudian dengan adanya goro bersama dijajaran Kejaksan Tinggi Sumbar terkait dengan program Kementerian Lingkungan Hidup tentang Indonesia bersih dari sampah menjadi bagian Pemerintah Kota Padang untuk peduli dengan lingkungan.
makanya gerakan masyarakat hidup sehat adalah suatu gerakan untuk dilaksankan dan digalakan serta ditingkatkan pola hidup bersih masyarakat Kota Padang. ucapnya.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Priyanto mengatakan. Kegitan ini dilaksanka dalam rangaka gerakan Indonesia bersih yang telah dicanagkan oleh Mentri Lingkungan Hidup serta momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada tahun 2019 dan digaungkan dalam peluncuran Gerakan Indonesia Bersih di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Gerakan Indonesia bersih ini menjadi gerakan yang masif. meminta semua pihak terkait agar bekerja keras menjaga lingkungan yang bersih dari sampah. Hal tersebut dikarenakan sampah bisa berdampak pada banyak hal seperti kesehatan, lingkungan, pariwisata.
tujuan dari gerakan Indonesia  bersih ini adalah memastikan langkah-langkah percepatan Gerakan Indonesia Bersih, serta kebijakan sektor didaerah.

Tidak kalah penting, melalui senam ini dapat mendorong pemerintah untuk mewujudkan gerakan Indonesia Bersih.oleh sebab itu gerakan Indonesia Bersih bisa diwujudkan melalui peningkatan kerjasama antar sektor dan peningkatan kinerja pemerintah didaerah seperti di kota Padang sebut Priyanto Kajati Sumbar Itu.(z)

JAKARTA - Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah mendapat kritik. Sejumlah pihak menilai PMA ini menjadi salah satu faktor terjadinya jual beli jabatan dalam pemilihan rektor di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa PMA 68/2015 itu tidak serta merta terbit. Menurutnya ada proses perdebatan panjang di DPR, kampus, dan masyarakat dalam penyususan PMA tersebut.

“Sebelum PMA ini terbit, pimpinan PTKIN dipilih oleh Senat. Senat lalu menyerahkan tiga nama kepada Menteri Agama untuk dipilih salah satunya. alam perkembangannya, sebagian masyarakat kampus kemudian menilai bahwa calon rektor atau ketua yang dipilih harus nomor satu dari pilihan Senat,” terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (21/03).

Mekanisme ini, kata Kamaruddin, dalam perkembangannya menjadi instrumen yang menciptakan polarisasi masyarakat kampus menjadi sangat tajam. Di dunia kampus, muncul tim sukses, bahkan sejak dua tahun sebelum pemilihan sehingga polarisasi sudah mulai mencuat. Dampaknya, setelah rektor terpilih, ada pendukung yang merasa punya jasa lalu meminta jabatan. Sementara yang kalah harus bergeser. “Perseteruan seperti ini bahkan bisa terjadi selama satu periode masa jabatan,” tegasnya.

“Ini salah satu latar belakang kenapa PMA ini muncul. Kampus menjadi sangat politis dan dampaknya sampai mahasiswa karena masing-masing punya dukungan,” sambungnya.

Menurut Kamaruddin, Menag Lukman Hakim Saifudin melihat hal ini sebagai kondisi yang tidak produktif. Untuk itu, Kemenag berijtihad untuk mengeluarkan kebijakan agar suasana kampus lebih kondusif. “Maka dibuatlah PMA 68 tahun 2015,” ujarnya.

*Mekanisme PMA 68*

PMA 68/2015 tetap memberikan kewenangan kepada senat untuk memberikan penilaian secara kualitatif kepada calon. Penilaian itu antara lain mencakup integritas, kompetensi akademik, pengalaman dan kemampuan manajerial, leadership dan kerjasama calon rektor atau ketua. “Penilaian Senat menjadi salah satu dasar dan pertimbangan komisi seleksi (komsel) dalam memberikan penilaian kepada calon. Artinya, penilaian senat sangat penting dalam proses seleksi dimaksud," tutur Kamaruddin.

Hasil penilaian kualitatif dari Senat, dikirim ke Kementerian Agama untuk dilakukan seleksi oleh Komsel yang dibentuk oleh Menteri Agama. Komsel bertugas melakukan fit and propert test atas nama-nama yang dicalonkan oleh Senat.

Selanjutnya, kata Kamaruddin, Komsel bekerja untuk menghasilkan tiga nama terbaik, lalu diserahkan kepada Menag untuk dipilih salah satunya. Tiga nama yang diserahkan itu adalah orang-orang yang oleh Komsel dinilai layak menjadi Rektor atau Ketua, sehingga Menag bisa memilih salah satunya.

“Komsel seleksi diisi oleh orang-orang yang mempunyai integritas dan tidak bisa diintervensi. Menag atau siapapun tidak bisa mengintervensi tim komisi seleksi. Anggotanya ada tujuh orang guru besar,” tuturnya.

“Ini salah satu ijtihad Menag untuk menciptakan suasana kondusif di Kampus. Memang ada yang mengkritik, tapi tidak sedikit yang mengapresiasi,” sambungnya.

"Bahkan, di Amerika (negara yang paling demokratis), rektor tidak dipilih oleh senat, melainkan "dicari” oleh Tim Komite Pencari Rektor," katanya lagi.

Kamaruddin menambahkan bahwa PMA ini sudah memilih 27 rektor PTKIN dan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada keributan, kondusif, serta tidak ada polarisasi civitas akademika secara signifikan. Sehingga, PMA ini diapresiasi banyak pihak, termasuk civitas akademika.

“Ribut-ribut ini muncul kan karena adanya peristiwa OTT yang melibatkan Kanwil dan Kakankemenag, kemudian diasumsikan pemilihan rektor juga bermasalah; sesuatu yang tidak identik,” ujarnya.

Meski demikian, Kamaruddin memastikan bahwa pihaknya terbuka untuk perbaikan PMA 68/2015. “Kami terbuka untuk dilakukan evaluasi dan mendiskusikan kembali aturan ini,” tandasnya.

PADANG - Meningkatnya mutu   pendidikan ditentukan dari jalur formal yang dikelola secara profesional oleh tenaga pendidik. Akreditasi sekolah sebagai sala satu untuk mengawasi upaya peningkatan mutu tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi saat pembukaan Workshop Jaringan Penelitian (Jarlitbang)  Pendidikan Kota Padang Tahun 2019 yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda)  Kota Padang, di Hotel Pangeran Bach, Kamis (21/03/2019).

Manyeldi menjelasakan, hasil akreditasi sekolah dan peta mutu pendidikan diharapkan dapat menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja suatu sekolah.

"Disamping itu, kehadiran guru diharapkan dapat membantu proses pendidikan lebih baik, mempunyai pendidikan yang dapat ditauladani peserta dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa," tuturnya.

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, pemerintah melalui Kemendiknas mengeluarkan delapan aturan standar pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar kompetensi lulus, standar kompetensi pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar penilaian dan standar pembiayaan.

"Kedelapann standar ini harus menjadi satu kesatuan dan saling mendukung satu sama demi tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas," imbuh nya.

Mahyeldi mengingatkan, kepada pengawas sekolah diharapkan melakukan pengawasan terhadap guru-guru yang telah bersertifikasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

 "Jangan sampai guru yang sudah bersertifikasi tidak melakukan proses pembelajaran tidak disiplin disiplin," tutupnya.

Kepala Bappeda Kota Padang Medi Iswandi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif  sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya, serta memberikan masukan kepada semua stakeholder pendidikan dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan.

"Dengan adanya Jarlitbang ini,  dapat menambah bahan perencanaan mengenai peningkatan mutu pendidikan serta meningkatkan mutu kompetensi antar sekolah/Madrasah di Kota Padang," jelasnya.

Medi menambahkan, peserta dalam Jarlitbang ini berasal dari SD negeri dan swasta, SMP negeri dan swasta, Pengawas SD, SMP, Orgaisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Dewan Pendidikan dan anggota Tim Jarlitbang Pendidikan.

"Semoga kegiatan berjalan dari awal hingga akhir. Adapun narasumber dalam kegiatan ini, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri, Ph.D, Ketua BAN Sumbar Prof. Dr. Sufyama Marsidin, M.Pd, Kepala LPMP Sumbar Drs. Rasoki Lubis, M.Pd, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Drs. Barlius, MM. (Fsl/ML)