Maret 2018

PADANG - Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, FX. Sutijastoto menyaksikan Penandatangan kerja sama operasi (KSO) antara Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) dengan Universitas Andalas (Unand) di Bukittinggi (30/3).

Penandatanganan  KSO Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro  (PLTMH)  0.4 MW antara BLU P3KEBTKE ditandatangi oleh pemimpin BLU P3TKEBT, Yunus Saefulhak dan Unand oleh Prof. Tafdil Husni.

KSO ini akan menjadi sarana bagi kedua BLU dalam pengelolaan maupun bisnis PLTMH untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hasil kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan bisnis PLTMH di masa mendatang.

"Inshaa Allah kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Silahkan melakukan bisnis dengan adil," ujar Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar setelah menyaksikan penandatanganan perjanjian KSO antar kedua pihak.

BLU P3TKEBT mencatat Potensi energi baru terbarukan khususnya di Sumatera Barat, mencapai 1.352,52 MW yang dapat dioptimalkan dan merupakan potensi bisnis yang cukup menjanjikan untuk penyediaan energi listrik.

Pengoperasian KSO PLTMH di Unand kedepannya juga ditargetkan dapat dijadikan sebagai pusat informasi dan demonstrasi PLTMH di Pulau Sumatera Khususnya Sumatera Barat untuk meningkatkan SDM secara teknis maupun manjerial.

"Kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan Pak Wamen melalui BLU di Badan Litbang ESDM untuk memfasilitasi adanya PLTMH. Kami sangat menginginkan sekali adanya PLTMH”, tutur Rektor Unand, Tafdil Husni menyampaikan apresiasi.

“Kerja sama Ini multifungsi, apalagi kami juga koordinasi dengan tiga institusi. Kami menginginkan kampus kami sebagai Botanical University," tambah Tafdil Husni.

Pembangunan PLTMH UNAND kapasitas 400 kW dibangun atas kerja sama antara Unand dan P3TEK KEBTKE  Kementerian ESDM. P3TEK KEBTKE  membangun pipa pesat, rumah pembangkit, sistem mekanikal, elektrikal dan transmisi.

Sedangkan bagian lain dari PLTMH yaitu bendung, saluran pembawa, bak penenang dan saluran pelimpas adalah kerjasama antara UNAND dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA).

"Kerja sama pengoperasian PLTMH ini merupakan wujud nyata sinergi program lintas kementerian/lembaga dalam rangka penyediaan prasarana dasar seperti listrik yang bersumber dari energi terbarukan", terang Sutijastoto.

Listrik yang dihasilkan nanti akan digunakan untuk keperluan operasional Unand dan kelebihan kapasitasnya dapat dijual ke PT PLN.

Setelah pembangunannya selesai dan Commercial On Date (COD) pada akhir November 2017, maka akan menghasilkan pendapatan yang merupakan PNBP baik bagi BLU Unand dan BLU P3TKEBTKE", pungkas Yunus.

JAKARTA - Ucapan syukur tak henti-hentinya diucapkan Maturidi (50) saat ayahnya, Nyak Sandang, selesai mendapatkan operasi katarak. Kebahagiaan pun tampak terpancar dari wajahnya saat Nyak Sandang bisa melihat kembali.

"Saya Maturidi mewakili keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas bantuannya, salah satunya adalah pengobatan mata ayah Nyak Sandang," ucapnya saat ditemui Biro Pers Sekretariat Presiden di Ruang Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada 29 Maret 2018.

Seperti diketahui, salah satu permintaan pria asal Aceh yang ikut andil menyumbangkan hartanya dalam pembelian pesawat pertama Indonesia ini kepada Presiden Joko Widodo adalah agar bisa mendapatkan operasi katarak. Maturidi pun merasa sangat bersyukur ayahnya bisa mendapatkan perawatan dengan sangat baik dan operasi kataraknya berjalan dengan lancar.

Operasi katarak ini dipimpin oleh Kepala Departemen Mata RSPAD Gatot Soebroto dr. Subandono Bambang Indrasto, SpM., MM., Rabu, 28 Maret 2018 kemarin. Selain itu, hadir juga salah satu dokter dari Tim Dokter Kepresidenan, yaitu dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, SpM(K), PhD. Tindakan operasi dimulai pukul 08.30 WIB dan selesai sekitar pukul 09.00 WIB.

"Mata kanannya sempat dioperasi di Aceh, hasilnya cukup bagus. Hanya saja retinanya sudah mengalami degenerasi karena faktor usia. Sedangkan mata kiri, itu kataraknya matur. Kataraknya cukup keras sehingga tim dokter tidak bisa menilai bagian syaraf atau bagian belakang bola mata. Jadi kita lakukan operasi katarak terhadap mata kiri," ujar dr. Subandono.

Kondisi katarak matur yang keras membuat tim dokter harus melakukan tindakan penyedotan. Meskipun prosesnya cukup rumit, namun tim dokter akhirnya berhasil mengoperasi mata Nyak Sandang.

"Awalnya jarak pandang hanya 15-20 cm. Lalu pascaoperasi saya tes, bisa 1 meter. Lalu ketika di kamar tadi, bisa 5 meter. Harapan kami ke depannya kondisi mata Nyak Sandang bisa membaik walaupun tidak 100 persen," lanjutnya.

Dokter menambahkan, proses penyembuhan akan memakan waktu sekitar 2-3 hari. Dokter pun menjadwalkan Nyak Sandang untuk kontrol lagi seminggu setelah operasi.

Kini setelah Nyak Sandang bisa melihat terang, dirinya mengutarakan keinginannya untuk melihat wajah Presiden secara langsung. Nyak Sandang tampak senang bisa melihat album foto saat dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu, 21 Maret lalu.

"Kalau kemarin bisa pegang tangan, diusap-usap tangannya tapi tidak bisa melihatnya. Mungkin besok bisa melihat lebih sempurna," ujar Maturidi menerjemahkan ayahnya.

Saat dilapori kondisi terkini Nyak Sandang oleh ajudan Presiden Kolonel Inf. Deddy Suryadi, Presiden Jokowi yang tengah berada di Madiun saat itu (Kamis, 29/3) menyampaikan salamnya untuk Nyak Sandang.

“Alhamdulillah semoga operasinya memberi hasil yang terbaik dan sampaikan salam saya untuk Nyak Sandang,” ucap Presiden melalui ajudan.


Proses produksi PT Semen Padang dari awal sampai akhir dilakukan oleh tim teknis selama 24 jam. Bocornya limbah chevron dan filter berarti kerugian besar pada perusahaan. Dan pihak perusahaan berusaha semaksimal mungkin meminimalisir kerugian dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, jelas Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis pada kunjungan lapangan Komisi III DPRD Kota Padang, Kamis (29/3).

Proses penyaringan limbah sesuai SOP dan tidak ada kebocoran. Jika filter tidak dipakai maka akan merugikan pabrik serta terekam dalam laporan yang disampaikan pada Dinas Lingkungan Hidup, papar Elvi Amri, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Padang.

Ditambahkan Emnu Azamri selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Padang bahwa lewat peninjauan lapangan ini terlihat sistem pengolahan limbah care terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan tehnologi emisi dilepas  sebesar 70 m3 ke udara. Angka tersebut akan terpantau secara riil time. Menyambut baik transparansi informasi ke masyarakat.

''Setiap tahapan mulai dari mengangkut dan mengolah selalu ada izin dari instansi yang bersangkutan'', tegasnya.

Masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti ke PT SP yang mempunyai standar ISO 14000 pengelolaan. Kegiatan tersebut dikelola dan dikeluarkan sebagai standar terbaik di Indonesia. Tidak ada operasional diluar SOP diharapkan bisa dibenahi.

Sementara Al Amin selaku Kadis LH Kota Padang menjelaskan bahwa instansinya sudah melakukan pengawasan secara pasif yaitu menerima laporan dari PT SP. Pengawasan aktif juga dilaksanakan, dimana ada laporan dari masyarakat maka ditindaklanjuti dengan mendatangi PT SP guna mengkonfirmasi laporan dimaksud dengan fakta sebenarnya.

PADANG - Fadli Amran selaku produser film Cinta Di Bawah Langit menyatakan persaingan global saat ini semakin sengit. Kompetisi antarnegara saat ini semakin menjadi-jadi dan jangan lupa bahwa itu merupakan tantangan kita, tantangan antarindividu dan antarnegara. Oleh sebab itu, ke depan semua akan berkompetisi. Semua akan bersaing, adu kecerdasan, adu kreativitas, adu keterampilan, adu inovasi, dan adu kecepatan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain menghadapi tantangan di bidang sumber daya manusia, bangsa Indonesia juga disebutnya menghadapi tantangan dari penyalahgunaan narkotika yang belakangan kembali merebak. Hal itu ditambah lagi dengan tantangan keterbukaan di mana kabar-kabar bohong yang begitu mudah menyebar di media sosial perlu disikapi dengan serius.

“Jangan lupa, di media sosial sekarang ini bertebaran yang negatif, fitnah, saling mencela, hoaks, dan kabar bohong. Itu juga menjadi tantangan kita ke depan,” ucapnya.

Namun, bagaimana pun juga, bangsa Indonesia tetap harus berbenah. Perbaikan dalam segala hal sangat diperlukan untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, jelasnya.

“Kalau tidak ya kita akan ditinggal. Bagaimana kita beradu inovasi dan kreativitas dengan negara yang lain. Inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi dan memerlukan sebuah dasar fondasi yang sangat kuat sehingga kita bisa memenangkan kompetisi itu", ungkap Fadli.

Niat baiknya dalam mengangkat film ini guna menggali kembali nilai adat Minangkabau yang mulai terlupakan. Semua harus meletakan sesuatu pada tempatnya. Dengan menggali nilai adat, diharapkan ada tanggungjawab ninik mamak terhadap kemenakannya, imbuh Sekdaprov Sumbar.

PADANG – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi bertema “Peran Serta Aparatur dalam Meningkatkan Pelayanan dan Pengawasan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bansos” di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Rabu (28/03). Kegiatan ini dibuka Pjs Walikota diwakili Kepala DPKA Andri Yulika.

Andri mengatakan, bahwa dana hibah dan bansos yang diberikan kepada penerima harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dari pemerintah daerah dengan berpijak pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

“Karena bantuan diberikan antaralain untuk rehabilitas soial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana,” ujarnya.

Ia mengharapkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang proses administrasi sampai proses pencairannya supaya pemberian hibah yang diterima tepat sasaran.
“Sehingga, SKPD pengelola hibah juga tidak tersandung masalah hukum terkait dengan proses pemberian hibah dan bansos ini,” harapnya.

Terkait sosialisasi tersebut Kepala Seksi (Kasi) Politik dan kewaspadaan Nasional Kesbangpol Padang, Boby Firman menyebutkan tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pandangan agar hibah ataupun bansos tersebut tersalur sesuai dengan tata aturan serta tepat sasaran.

“Intinya hibah yang diberikan kepada penerima memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah” cetusnya.

PADANG - Pemerintah Kota Padang terus melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebentar lagi,  masyarakat akan lebih terlayani melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).  Dan di MPP ini akan terintegrasi sejumlah bentuk pelayanan.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang sebagai OPD yang bertanggungjawab, terus mematangkan persiapan peluncuran MPP.  Direncanakan, pada April mendatang tempat sementara untuk MPP beroperasional sudah dapat ditentukan.

“Penandatanganan komitmen kesiapan penyelenggaraan MPP sudah dilakukan Pemko Padang pada 7 Februari 2018 dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta,”ujar Kepala DPMPTSP Kota Padang Rudy Rinaldy saat pertemuan OPD di Media Center Balai Kota Padang, Rabu (28/3).

 MPP merupakan sentral pelayanan kepada masyarakat.  Di MPP ini akan terintegrasi sejumlah bentuk pelayanan. Seperti pengurusan SIUPP,  bantuan hukum,  pelayanan pengurusan SKCK,  dan sebagainya.

Dikatakan Rudy, akan ada sekitar 78 izin dan 6 nonperizin yang bisa dilakukan di MPP. Selain itu, di MPP juga bekerjasama dengan 12 instansi seperti BPJS, Samsat, BPN, dan Imigrasi.

Lanjut Rudy, tahapan yang telah dilakukan DPMPTSP dalam persiapan MPP itu yakni sosialisasi dan rapat internal dengan OPD Pemko yang mengelola perizinan, serta instansi vertikal terkait. Kemudian, telah ditemukan beberapa lokasi yang representatif untuk MPP sementara waktu.

 “Tempat yang sudah disurvei seperti di Pasar Raya Blok III, Plaza Andalas lantai IV, dan beberapa gedung BUMN. Mudah-mudahan April kita sudah bisa menentukan tempat sementara untuk MPP ini,”jelasnya.

Menurutnya, segala persiapan yang dilakukan untuk meresmikan MPP masih dalam jalur yang tepat (on the track). Peresmian MPP akan dilakukan pada akhir November 2018. “April hingga Juli akan dilakukan penataan ruangan MPP tersebut,”tutur Rudy.

PADANG - Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemerintah Kota Padang, Yoga Nathasa Amin, mengungkapkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai diberlakukan 1 Juli 2018. Perpres baru tersebut pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010.

Pada Perpres No. 54 tahun 2010 terdapat 19 bab dan 139 pasal, sedangkan pada Perpres No. 16 tahun 2018 hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan.

"Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden memuat hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)," ujar Yoga di ruang Media Center (MC) Diskominfo Kota Padang, Rabu (28/3).

Yoga juga menjelaskan, terdapat 13 hal baru pada Perpres No. 16 tahun 2018 ini. Perbedaan tersebut antara lain ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan.

"Pada Perpres ini pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia," tambahnya.

Sedangkan, untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Perpres 54/2010.

Ini berarti semua pengadaan yang dilaksanakan pada tahun ini (2018) masih tetap menggunakan aturan yang lama. Untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018, maka sudah mengacu kepada Perpres No. 16 tahun 2018. Artinya semua pengadaan tahun 2019 sudah wajib menggunakan Perpres No. 16/2018.

PADANG - Keberhasilan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak hanya terfokus pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi,  tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi. Untuk itu,  setiap unsur dari SPIP wajib diterapkan oleh semua unit kerja wajib pemerintah.

Hal ini disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis disela penandatanganan komitmen penyelenggaraan SPIP. Kegiatan ini juga diisi Bimtek optimalisasi peran Satgas SPIP perangkat daerah dan strategi implementasi SPIP pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang di Hotel Grand Inna, Kamis (29/3/2018).

Menurut Alwis, dalam penerapan SPIP dibutuhkan komitmen mulai dari pimpinan perangkat daerah , pejabat struktural dan seluruh staf agar bisa mencapai tujuan bersama dan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik.

"Untuk mencapai tujuan organisasi bukan saja fokus pada rancangan pengendalian tetapi komitmen seluruh perangkat daerah sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi, " kata Alwis.

Adapun 5 unsur SPIP tersebut meliputi,  lingkungan pengendalian,  penilaian resiko,  kegiatan pengendalian,  informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Dengan dilaksanakannya penandatanganan komitmen kepala perangkat daerah dan unit kerja diharapkan penyelenggaraan SPIP lebih baik lagi. Komitmen itu agar dijadikan pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas SPIP.

"Saya harapkan unsur-unsur SPIP dapat diaplikasikan oleh setiap perangkat daerah dan unit kerja di Pemerintah Kota Padang, " ujar Pjs. Wako.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kota Padang Corri Saidan menyebut,  sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Inspektorat adakah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota. Kemudian Inspektoran mengawal dan menilai efektifitas pelaksanaan SPIP yang dibangun perangkat daerah dan unit kerja.

Adapun faktor kunci dalam penyelenggaraan SPIP,  dijelaskan Corii, yaitu adanya komitmen dan mencantumkan SPIP sebagai kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selain itu adalah komitmen pimpinan organisasi,  identifikasi resiko, menyusun rencana tindak pengendalian serta selalu menjunjung tinggi nilai integritas.

Pada kesempatan ini dilaksanakan juga Bimtek dengan narasumber dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Sumatera Barat.

"Hasil bimtek diharapkan dapat meningkatkan kampuan dalam pelaksanaan SPIP sebagai implementasi komitmen yang ditandatangi, " tukuk Corri.

PADANG -- Ratusan peserta umrah asal Sumatera Barat (Sumbar) yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci telantar di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahkan, mereka batal berangkat karena tidak mendapatkan tiket menuju Arab Saudi dari biro perjalanan umrah PT Bumi Minang Pertiwi (BMP).

"Saya membawa 91 orang dijanjikan berangkat 26 Maret 2018. Tiba di Kuala Lumpur untuk berangkat keesokan harinya (27/3), ternyata tiket tidak bisa dicetak. Padahal, biaya sudah dibayar lunas," kata pimpinan biro perjalanan umrah PT Rindu Baitulah, Epi Santoso, saat dihubungi dari Padang, Kamis (29/3).

Dia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan PT BMP untuk memberangkatkan 91 jamaah dan sudah membayar lunas paket senilai Rp 1,7 miliar atau Rp 19 juta per orang, tetapi batal berangkat. Akibatnya, kata Epi, pihaknya harus menanggung biaya penginapan seluruh jamaah dan tidak ada kepastian berangkat.

Dia harus mengeluarkan uang untuk biaya kepulangan seluruh anggota ke Padang. "Kami dikhianati oleh BMP, padahal sudah dua tahun bekerja sama baik-baik saja," kata dia. Akhirnya, pada malam kedua hingga Rabu (28/3), pihaknya menanggulangi biaya hotel dan makan.

Kemudian, karena tidak ada kesepakatan berangkat, akhirnya ia juga memulangkan kembali seluruh jamaah ke Padang. Namun, karena tiket ke Padang penuh, jamaah dialihkan dulu ke Jakarta untuk kemudian diberangkatkan ke Padang.

Epi mengakui, saat ditanyakan apa penyebab jamaah tidak bisa berangkat ternyata kata agen setempat di Kuala Lumpur, biaya tiket belum dikirim oleh BMP dan pihak agen sudah banyak menalangi biaya jamaah dari BMP.

Ia juga prihatin, saat di Malaysia ternyata bukan hanya grupnya yang ditelantarkan BMP, tetapi juga ada sekitar 168 orang lain yang batal berangkat. "Bahkan, ada yang sudah pulang dari Tanah Suci, tapi tidak ada tiket ke Padang sehingga menginap di Bandara Kuala Lumpur dua malam," katanya

Akhirnya, karena tidak ada kejelasan, Epi secara resmi melaporkan pimpinan BMP Edi Kurniawan ke Polresta Padang dengan laporan penipuan dan penggelapan.

Terkait dengan komunikasi terakhir dengan pimpinan BMP, Epi mengatakan, pihak BMP berjanji akan menjadwal ulang keberangkatan pada musim umrah berikutnya.

Sementara, pimpinan BMP Edi Kurniawan saat dikonfirmasi melalui pesat WhatsApp tidak memberikan tanggapan apa pun terkait persoalan ini.

Saat kantor pusat yang berlokasi di Jalan S Parman didatangi, hanya ada sejumlah karyawan. Namun, mereka mengatakan tidak berkompeten untuk memberi keterangan dan hanya menerima pengaduan masyarakat. Selain itu, aktivitas BMP terlihat sudah dihentikan di kantor tersebut dan terlihat beberapa orang korban mendatangi lokasi untuk meminta kejelasan.

PADANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, kembali mengamankan lima Pasang muda mudi,  Di kawasan Bukit Lampu kecamatan Lubuk Begalung Padang sumatera Barat Rabu (28/3).

Kelima pasang remaja tersebut diduga melakukan perbuatan asusila di lokasi pondok-pondok  yang didirikan oleh oknum masyarakat setempat,  diketahui lokasi tersebut yang selama ini disinyalir dijadikan tempat mesum.

Mereka semua terjaring petugas yang melakukan pengawasan,  sekira pukul 19.30 WIB,  saat tengah asyik berduaan di pondok pondok yang terbuat dari terpal atau yang di kenal dengan istilah "pondok baremoh". Bahkan ada diantara mereka didapati petugas pakainya tidak beraturan lagi.

Alhasil kelima pasangan remaja yang sedang dimabuk Asmara ini terpaksa dibawa ke Mako Satpol PP jalan Tan Malaka Padang untuk di proses sesuai ketentuan.

Sedangkan pondok-pondok tersebut dibongkar dan bahan bahanya di angkut ke Mako guna mengantisipasi jangan sampai didirikan lagi.

Selama ini diketahui,  lokasi tempat berdirinya pondok-pondok tersebut telah sering di hancurkan petugas. Namun selalu didirikan lagi namun Kita akan terus awasi dan pantau tempat tempat tersebut ujar Yadrison.

Kita tidak akan toleran,  dengan hal yang berbaur maksiat,  karena jika  tempat tersebut dibiarkan dapat merusak akhlak generasi muda terjerumus ke hal yang negatif, tambah Yadrison.

Di Mako ini kita berikan mereka pembinaan serta pihak keluarganya kita panggil  mereka dilepaskan sesuai prosedur yang berlaku di Satpol PP, terang Yadrison.

Kita juga himbau kepada para orang tua agar benar benar mengawasi pergaulan anak-anaknya jangan sampai ulah kelakuan mereka merusak masa depanya dan mencemarkan nama baik keluarga,  tutup Yadrison.

PADANG - Bawang putih sebagai ikon pertanian Tumenggung Provinsi Jawa Tengah dan disediakan lahan seluas 25 hektar oleh Pemkab Tumenggung, sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tumenggung, Tunggul Prasetio dalam kegiatan study banding dengan Komisi II di ruang konsultasi DPRD Kota Padang, Rabu (28/3).

Kabupaten Tumenggung berjarak sekitar 60 km dari Yogyakarta dan diharap kedatangan rombongan DPRD Kota Padang ke tempat kami, tukas Tunggul Prasetio dihadapan Gustin Pramona, Dasman, Rafli dan Mizwar Jambak yang mewakili Komisi II DPRD Kota Padang.

Dijelaskan    Guswenni, Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang telah direkrut sebanyak 114 orang tenaga pendamping mulai dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota dengan anggaran sebesar Rp.2 Miliar per tahun. Diberi pelatihan sebelum turun ke lapangan lulusan Strata 1. Pelatihan tersebut dibagi dalam 5 kelompok dan ada pula perorangan. Dengan pelatihan dan pembinaan koperasi maka salah satu program Walikota dan Wakil Walikota Padang bisa terwujud 10.000 orang usahawan baru.

Selain itu jelas Guswenni, ada koperasi syariah dengan manajer dan peng dengan pembiayaan di Dinas Koperasi dan dilaksanakan pelatihan untuk tenaga di lapangan. Jika mereka tidak cukup ilmu maka akan dibantu oleh dinas.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang, Sumatera Barat telah mencatat sebanyak 2.953 UMKM tumbuh di Padang selama 4 tahun terakhir, hingga saat ini jumlah UMKM secara keseluruhan di daerah itu telah mencapai 81.182 UMKM.

"Oleh karena itu pembinaan terus dilakukan agar UMKM terus berkembang, sehingga menghasilkan UMKM yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Sedangkan, untuk pertumbuhan omset UMKM di Padang mencapai Rp.300 juta pertahun.

Guswenni menerangkan untuk pengembangan UMKM di daerah itu, pihaknya melakukan berbagai upaya dengan melakukan pembinaan, pendampingan UMKM dan memberikan pelayanan seperti memfasilitasi pendaftaran merek dan label halal.

"Dengan memfasilitasi perizinan, promosi produk UMKM, serta memberikan berbagai pelatihan bagi wirausaha baru," tambahnya.

Pelatihan yang diberikan itu antara lain pemberian motivasi dan pengembangan usaha, pelatihan kemasan produk, manajemen bagi UMKM, ekonomi kreatif serta pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi wirausaha baru.

Ia menyebutkan pembinaan terhadap UMKM terbagi ke dalam beberapa kelompok usaha yaitu kelompok usaha ritel, kelompk usaha produk, yakni makanan dan non-makanan serta kelompok usaha jasa.

"Hingga kini sudah ada wirausaha baru binaan berdasarkan kelompok usaha telah mencapai 7.120 UMKM," katanya.

Guswenni menilai kemasan masih menjadi kendala dalam pengembangan UMKM di daerah itu, sehingga sulit bersaing dengan produk dari pelaku usaha bermodal besar.

"Pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya kemasan masih kurang, sehingga hal itu seakan-akan tidak menjadi perhatian," katanya.

Padahal, menurutnya selain untuk membungkus dan melindungi produk, kemasan juga memiliki fungsi promosi dengan mempertimbangkan kecenderungan konsumen terhadap warna, ukuran, dan penampilan.

"Kemasan yang sesuai selera konsumen diyakini bisa meningkatkan nilai jual dan nilai saing produk," ujarnya.

Kadis Perdagangan Kota Padang, Endrizal Blok I, II, III dan IV Pasar Raya Padang. Pasar yang porak-poranda terkena gempa 2009 lalu kini sudah dibangun kembali dengan tampilan lebih megah dari sebelumnya. Bahkan bangunan baru Pasar Raya kini juga berfungsi sebagai shelter evakuasi tsunami seperti juga kantor-kantor pemerintahan lainnya yang dibangun kembali akibat gempa dan menjadi shelter evakuasi tsunami.

Selain pembangunan Blok I, II, III dan IV, Pasar Raya Padang juga mengalami pembenahan tempat parkir, tempat pejalan kaki, dan juga jalan yang dilalui kendaraan. Hasil pembenahan ini bertujuan agar konsumen yang datang, termasuk para wisatawan merasakan kenyamanan dalam berbelanja. Saya melihat konsep Pasar Raya saat ini juga diberikan berbagai sentuhan seni dan estetika sehingga pengunjung yang datang bisa betah berlama-lama dan di beberapa sudut bisa menjadi tempat wisata belanja.


AMPALU - Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengatakan gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena dalam komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas.

Komunitas masyarakat peduli sungai Kecamatan Lubuak Bagaluang menyambut baik sambutan Ketua DPRD Kota Padang sekaligus mengisi kegiatan Peringatan Hari Air Dunia, Minggu, 25 Maret 2018.

Kita memperhatikan aliran sungai dan rawan banjir karena rentan dengan sampah yang berserakan. Lewat pembinaan Camat bersama Komunitas, Tagana dan masyarakat. Kelurahan Pampangan dan Pengambiran Ampalu Nan XX. Diakui belum maksimal aksi masyarakat dan sebagai representasi masyarakat dan menjadi agenda rutin, harapan Ketua DPRD Kota Padang.

Ketua pelaksana, M. Zukra berinisiatif dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk aksi bersih sungai melibatkan seluruh pihak yang berkompeten. Dalam mengisi kegiatan Peringatan Hari Air Dunia yang jatuhnya pada tanggal 22 Maret maka pihaknya merintis kegiatan ini dengan aksi bersih-bersih.

Menurut  Camat Lubuak Bagaluang, Rosail, sungai bukanlah tong sampah namun tempat kehidupan ikan larangan. Aksi bersih anak Sungai Jirak ini gunanya menghimbau masyarakat setempat mencintai kebersihan.

Menurutnya, gotong-royong terjadi dalam beberapa aktivitas kehidupan.  Kegiatan gotong-royong yang biasa dilakukan masyarakat seperti dalam bentuk kerja bakti, dilakukan untuk kepentingan bersama. Selain itu gotong-royong juga dalam bentuk tolong menolong pada saat melakukan pesta pernikahan dan khitanan.

Untuk gotong royong yang bersifat pesta, beberapa hari sebelum pesta akan dilakukan terjadi sumbangan dari kenalan, tetangga ataupun kerabat datang membantu dalam bentuk bahan makanan, uang, ataupun tenaga, kemudian bantuan ini harus dikembalikan minimal dengan nilai yang sama.

Bahkan gotong-royong dapat pula terjadi pada saat adanya musibah ataupun kematian salah seorang warga komunitas, hal ini tidak dapat disebut kepentingan bersama ataupun kepentingan pribadi tetapi rasa kemanusiaan yang muncul di antara warga, karena musibah datangnya tidak diperhitungkan ataupun diketahui, sehingga warga yang mendapat musibah tersebut memerlukan bantuan dari warga lainnya, jelasnya panjang lebar.

PADANG - Pemerintah Kota Padang kembali diakui sebagai yang terpopuler dan terbanyak mendapatkan liputan media di Indonesia sepanjang tahun 2017 lalu. Hal ini dibuktikan dengan memenangkan PR INDONESIA Awards (PRIA) Kategori Terpopuler di Media.

Kepala Bagian Humas Pemko Padang Imral Fauzi mengatakan, pihaknya telah menerima undangan dari PR INDONESIA yang ditujukan kepada Walikota Padang selaku penerima penghargaan. Acara penyerahan penghargaan untuk pemenang akan digelar di Jalan Tunjungan, Surabaya pada Kamis malam, 29 Maret 2018 mendatang.

"Undangan untuk menerima penghargaan tersebut sudah diterima. Pada undangan dinyatakan Pemko Padang memenangkan PR Indonsia Award kategori terpopuler di media," kata Imral di kantornya, Jumat (23/3/2018).

Pihak PR INDONESIA menjelaskan kategori dan indikator yang telah dipenuhi pemenang dalam ajang kompetisi
kehumasan/public relations (PR) paling komprehensif se-Indonesia ini.

Selama lebih kurang tiga bulan, ratusan Korporasi, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berkompetisi di
ajang PRIA 2018 yang telah tiga kali diselenggarakan PR INDONESIA tersebut.
Ada sembilan kategori yang dipertandingkan. Terentang dari kategori Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, Laporan
Tahunan, hingga Terpopuler di Media.

Khusus kategori Terpopuler di Media, PR INDONESIA bekerja sama dengan PT ISENTIA, melakukan monitoring pemberitaan korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia.

"Kami menghimpun data sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2017 untuk mencari korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah terpopuler. Maka berdasarkan monitoring dan analisa kualitatif yang dilakukan, kami menetapkan Pemerintah Kota Padang sebagai Pemenang PR INDONESIA Awards Kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media 2017," seperti yang disampaikan dalam undangan yang ditandatangani Founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan.

PADANG- Penjabat Sementara Walikota Padang Drs. Alwis menyatakan siap memberi dukungan terhadap kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Sebab, Karang Taruna merupakan wadah pemberdayaan pemuda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dikatakan Pjs. Walikota Alwis saat menerima  Ketua Karang Taruna (terpilih) Kota Padang Yaldi Chaniago didampingi beberapa pengurus di rumah dinas, Sabtu (24/3/2018) pagi.

Menurut Alwis, kiprah pemuda dalam Karang Taruna telah memberikan kontribusi yang nyata di Kota Padang. Ini dibuktikan dengan prestasi nasional yang diraih Karang Taruna Batuang Sarumpun Lubuk Bagaluang pada 2017 lalu. Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial serta seni budaya yang digerakkan anggota Karang Taruna di tingkat kelurahan dan kecamatan.

"Peran Karang Taruna dalam pemberdayaan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang sangat dirasakan," ujar Alwis yang didampingi Kepala Dinas Sosial Amasrul, Kepala Bapenda Adib Alfikri dan Kepala Bagian Humas Imral Fauzi.

Alwis berharap, pengurus Karang Taruna Kota Padang yang baru dan akan dilantik dalam waktu dekat terus melanjutkan kinerja baik dari pengurus sebelumnya. Diminta agar terus meningkatkan kinerja, berkreatifitas, berinovasi serta optimal dalam mewujudkan produktifitas yang positif guna kemajuan bersama.

"Kinerja yang telah baik agar dilanjutkan dengan program-program yang kreatif dan inovatif serta selalu membuahkan produktifitas yang positif untuk kemajuan bersama," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Yaldi Chaniago mengatakan, program-program kerja sudah dikonsep dan segera dibahas dalam rapat kerja menyusul pasca pelantikan pengurus nantinya. Sedangkan rentang waktu setelah pembentukan kepengurusan baru sudah dilakukan konsolidasi dengan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan agar semangat persatuan dan kekompakan tetap terjaga dalam pelaksanaan program kerja nantinya.

"Pasca pelantikan nanti akan segera melaksankan Raker dan membahas program kerja selama periode kepengurusan," kata Yaldi.

Pada kesempatan ini, pengurus Karang Taruna melaporkan rencana acara pelantikan yang akan digelar dalam waktu dekat. Pengurus berharap pelantikan bisa langsung dilakukan Walikota Padang dan dihadiri segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang dan undangan lainnya.

Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur study banding ke DPRD Kota Padang tentang Peraturan Daerah Minuman Beralkohol. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi  A, Gufron Ridloi dan diterima Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul di ruang konsultasi DPRD Kota Padang, Rabu (15/4).

Sejak tanggal 16 April 2015, minuman beralkohol (minol) atau minuman keras (miras) dilarang  dijual pada minimarket-minimarket di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut Sekwan, pengawasan peredaran miras di Kota Padang sudah dilakukan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Dengan Perwako, pembentukan badan pengawas juga sudah dilakukan.

"Badan Pengawas yang terbentuk tersebut juga sudah melakukan pengawasan ke beberapa mall dan hotel, serta berkoordinasi dengan pihak Provinsi supaya lebih memaksimalkan pengawasan dan pengendalian dari minuman beralkohol," kata Syahrul pada tamu dari Ponorogo.

Syahrul menambahkan, pengawasan yang dilakukan intensif ini, sekaligus menjadi gerakan untuk pelarangan minuman keras dijual di ritel, apalagi di warung - warung biasa. Sehingga gerakan ini menjadi suatu bentuk implementasi dari Permendag tersebut secara intensif dan masif. 

Kemudian untuk tindak lanjut dari Permendag Nomor 6 tahun 2015, perlu ada penyesuaian karena mengatur tentang larangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau dengan kadar alkohol 5 persen di ritel atau minimarket. 

"Perda kita yang sudah dikeluarkan 2012 akan menyesuaikan dengan Permendag yang baru ini, sehingga apa yang menjadi ketentuan darinya akan dapat terakomodir," imbuhnya.

Sekwan mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan masih tahapan sosialisasi sambil memberikan waktu 3 bulan kepada minimart dan distributor untuk membersihkan stok - stok yang ada. Setelah itu, akan dilakukan penindakan bagi pihak - pihak yang melanggar. "Kita sudah surati toko - toko, minimarket, mal dan hotel agar mengindahkan peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Setelah itu jika masih melanggar, akan diberikan tindakan," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan punya kewajiban untuk melindungi konsumen, yaitu menjaga keamanan dan kesehatan konsumen. Sedangkan penjualan miras saat ini masih dinilai terlampau bebas, sehingga menimbulkan kekhawatiran terciderainya hak konsumen karena pemerintah tidak menjalankan kewajiban sesuai amanat undang - undang.

"Sebelumnya, peraturan membatasi penjualan minuman beralkohohol sampai 5 persen dan minuman beralkohol tidak boleh dibeli dibawah umur 21 tahun. Tapi banyak yang melanggar, oleh karena itu, aturan baru, daripada cuma 5 persen lemah, lebih baik ditiadakan sekalian di sektor minimarket," tukasnya.

Untuk menciptakan sinergitas antara jurnalis dan anggota TNI dari Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) II Teluk Bayur, puluhan jurnalis di Padang mengikuti uji ketangkasan latihan menembak di lapangan tembak Yonmarhanlan, Kamis (22/3).

"Latihan menembak ini kita tujukan untuk menciptakan sinergitas antara Marinir, TNI Angkatan Laut dan wartawan," ujar Komandan Yonmarhanlan II Teluk Bayur, Letkol Marinir Bastian Setya Laksana Putra.

Ia menyebutkan, Marinir maupun TNI AL pasti membutuhkan rekan-rekan media, untuk itu kita perlu menjalin kebersamaan untuk menyatukan persepsi satu dengan yang lain sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Bastian Setya  Laksana Putra juga mengungkapkan, selain menjalin hubungan silahturahmi dengan awak media di Padang, kegiatan latihan menembak ini juga bertujuan melatih para jurnalis menggunakan senjata api, sebagai komponen cadangan dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Nantinya kegiatan latihan menembak ini akan kita agenda tiga bulan sekali sekaligus dilaksanakan coffee morning bersama jurnalis membangun sinergi dalam melaksanakan tupoksi masing-masing," tukasnya.

Sementara itu, Sri Darni dari RRI Padang menyebutkan, bahwa dirinya baru pertama mengikuti latihan ini dan memegang senjata api milik TNI ini, kemudian juga merasa canggung.

Ia berharap pada kegiatan ini dapat memotivasi rekan-rekan media untuk membekali diri dengan kemampuan menembak, yang kadang merupakan bagian dari tanggung jawab dan tugas di lapangan.

PADANG - Datang untuk ketiga kalinya datang ke Kota Padang Abraham Samad, setelah tidak sebagai Ketua KPK mengajar lewat kampus menyebar virus integritas. Pengalamannya selama di KPK pernah ditemukan  pegawai pajak bisa korupsi tak punya keluarga. Ternyata masalah integritas atau akhlakul karimah yaitu sama dengan akhlak yang baik atau terpuji dan harus dimiliki oleh semua manusia yang hidup di dunia ini.

Kampus dibangun untuk pembentukan integritas mahasiswa dengan memberi contoh hidup berintegritas. Seorang pemimpin dan tokoh harus bisa memberi ketauladanan, jelas Abraham Samad.

Menurutnya sistem pendidikan di Indonesia cukup memberi kontribusi sangat signifikan. Pembentukan pribadi dimulai dari keluarga yang berakhlak. Jika kuat integritasnya maka tidak mungkin seseorang korupsi apalagi saat usia muda.

Abraham memberi contoh negara Finlandia dan Kota Kobe Jepang, anak kelas 1 SD belum diajar membaca. Beda dengan keadaan di Indonesia. Disana diajar permainan dengan pertanggungjawaban secara bertahap. Ingin mastikan pembentukan karakter secara berproses.

"Jika seorang anak punya karakter kuat maka berbagai apapun cara adanya kesempatan maka dia tidak akan tergoda," jelas Abraham.

Abraham Samad ingin membentuk karakter atau induksi moralnya anak muda sebagai bibit baru generasi bangsa.

Mimpi besarnya ingin hidup 50 tahun lagi dan bertemu dengan generasi yang bertanya," apa itu korupsi seperti mereka bertanya apa itu dinosaurus dan sebagainya".

Ketika ia survey di kota besar tidak menjadikan orangtuanya sebagai perisai. Abraham Samad merasa kuat sekarang karena integritas yang sudah terbentuk dari keluarganya. Ketika ayahnya meninggal pada usia 41 tahun, ibunya tidak menikah lagi karena fokus membesarkan anak-anaknya.

Jika ibunya menikah lagi maka perhatiannya akan terpecah sementara anak-anaknya lebih membutuhkan perhatian optimal. Ternyata keputusan ibunya itu sangat tepat dan membentuk Abraham dan saudaranya sebagai pribadi yang kokoh menghadapi apapun.

PADANG - Mantan Ketua KPK, Abraham Samad mengajak segenap lapisan masyarakat untuk memoloti postur APBN 2018, terutama di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa. Hal itu dijelaskannya pada wartawan usai makan malam di RM Lamun Ombak Khatib, Kamis (22/3).

Menurut Abraham, pengawasan perlu dilakukan karena sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa.

Ketua KPK 2011-2015 ini menyebutkan, laporan KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Untuk APBN 2018, belanja negara nilainya amat fantastis, yakni sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Cegah Korupsi Besar Terulang, Abraham Samad Minta APBN 2018 Diawasi. Abraham Samad mengajak segenap lapisan masyarakat untuk memoloti postur APBN 2018, terutama di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa.

Menurut Abraham, pengawasan perlu dilakukan karena sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa.

Ketua KPK 2011-2015 ini menyebutkan, laporan KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Untuk APBN 2018, belanja negara nilainya amat fantastis, yakni sebesar Rp 2.220,7 triliun.

"Ini bisa menjadi sumber kebocoran jika tidak dikelola dengan benar dan transparan," kata Abraham dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3/2018).

Dia mencontohkan kasus korupsi Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp 703 miliar.

"Apalagi kasus megakorupsi KTP elektronik. Negara dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun. Itu nilai korupsi yang amat luar biasa," lanjut Abraham.

Karena itu, Abraham mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan uang negara yang sebagian besar sumbernya berasal dari pajak.

"Tetapi sayangnya berkaca dari pengalaman di sektor pengelolaan perpajakan selama ini, masih banyak sekali kelemahan termasuk di dalamya tata kelola perpajakan yang masih amburadul, yang bisa menimbulkan fraud dan korupsi,” kata Abraham.

Menurut Abraham, dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp 1,2 triliun.

Untuk belanja negara dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati Rp 2.220,7 triliun. Nilai ini menurut Abraham sangat fantastis, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun. Sedangkan anggaran Infrastruktur Rp 410, 7 triliun.

Melihat postur APBN 2018, kata Abraham, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun dan sebagian besarnya diharapkan diperoleh dari penerimaan pajak Rp 1.618,2 triliun.

"Dalam postur APBN 2018 juga terlihat di mana hampir sebagian besar pengeluaran dan belanja negara itu tersedot habis dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalam pembangunan infrastruktur yang didominasi pengadaan barang dan jasa. Inilah celah paling besar terjadinya korupsi,” Abraham mengingatkan.

JAKARTA - Keinginan Nyak Sandang untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo akhirnya terwujud. Presiden menerima Nyak Sandang di Istana Merdeka pada Rabu, 21 Maret 2018 sekitar pukul 18.25 WIB.

Nyak Sandang datang ditemani oleh dua orang anaknya, Maturidi dan Khaidar. Mereka terbang dari Aceh Selasa kemarin.

"Ini Pak Jokowi, Ayah. Dia senang sekali bisa bertemu Presiden," kata Maturidi menerjemahkan Nyak Sandang yang selama berbincang dengan Presiden menggunakan bahasa Aceh.

Dalam pertemuannya dengan Kepala Negara ini Nyak Sandang pun mengutarakan beberapa permohonan kepada Presiden. Salah satunya mengenai bantuan untuk operasi katarak.

"Baik nanti saya uruskan untuk kataraknya. Katarak kan operasi ringan, besok tolong dicek ke rumah sakit untuk kataraknya," jawab Presiden.

Selain itu, Nyak yang berusia 91 tahun pun meminta agar dibuatkan masjid di kampungnya di Lamno, Aceh. Presiden pun menjawab bahwa nanti akan dikirimkan tim untuk mengecek kondisi di sana.

Permintaannya yang ketiga adalah untuk menunaikan ibadah haji. "Ingin naik haji. Kalau bisa tahun ini, karena sudah tua," lanjut Maturidi.

Terkait hal ini, Presiden mengatakan bahwa dirinya akan mengupayakannya dan berkoordinasi dengan Menteri Agama. Sambil menunggu kepastian keberangkatan haji, Presiden pun menawarkan untuk umroh terlebih dahulu.

"Mengingat haji kan ada antriannya, nanti saya bicarakan dengan Menteri Agama," kata Presiden.

Nyak Sandang kemudian menunjukkan bukti obligasi Pemerintah Indonesia tahun 1950 yang dimilikinya kepada Presiden. Seperti diketahui, Nyak Sandang adalah salah satu orang yang ikut andil menyumbangkan harta kekayaannya untuk membeli pesawat pertama Indonesia.

Hal ini berawal dari tahun 1948 saat Presiden Sukarno berkunjung ke tanah Aceh guna mencari dana untuk pembelian pesawat pertama setelah Indonesia merdeka. Nyak Sandang yang kala itu berusia 23 tahun bersama orang tuanya menjual sepetak tanah dan 10 gram emas. Hartanya yang dihargai Rp100 pun diserahkan kepada negara.

Presiden Sukarno pun menerima sumbangan dari masyarakat Aceh sebanyak SGD 120 ribu dan 20 kg emas murni untuk membeli dua pesawat terbang yang diberi nama Seulawah R-001 dan Seulawah R-002. Dua pesawat tersebut merupakan cikal bakal maskapai Garuda Indonesia Airways.

Di penghujung perbincangan, Nyak Sandang pun berterima kasih kepada Presiden.

"Terima kasih Bapak Presiden sudah punya waktu untuk kami," ungkap Nyak Sandang.


PADANG - DPRD Kota Padang tempat belajar wakil rakyat berbagai daerah di Indonesia, hari ini kedatangan tamu dari Komisi IV DPRD Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan digawangi Charles Minarko dari Fraksi PPP. Tema kunjungan kali ini tentang peran dan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengemis dan anak jalanan. Rombongan diterima Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa  bersama Iswandi di Ruang Konsultasi DPRD Kota Padang, Rabu (21/3).

Dijelaskan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang telah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan PP Nomor 31 tahun 1980. Keberadaan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, karena itu perlu usaha-usaha pembinaan.

Usaha pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis , pengamen dan pedagang asongan agar mereka menjadi warga Kota yang bermanfaat, ujarnya

Mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan cendrung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan
berkesinambungan.

Maidestal Hari Mahesa  menjelaskan perda ini bertujuan agar berkembangnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang bisa mengubah mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Selain itu juga mengubah mindset mereka dalam melakukan mencari penghidupan tidak harus di jalanan.

Anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Lampu merah banyak ditemui di perempatan jalan, mal-mal dan dinilai sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain, jelas wakil rakyat yang dipanggil Esa ini.

Perda ini juga bermanfaat untuk mengmbangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Serkaligus mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaa mereka di jalan seperti pengaruh narkoba dan tindak ekspolitasi.

Dalam konteks yuridiksi Perda Nomor 1 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, untuk menguatkan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sementara Iswandi mengatakan bahwa Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, pengamen dan Pedagang Asongan tidak dibenarkan melakukan aktivitas di lampu merah karena membahayakan dirinya dan pengguna jalan sekaligus menjaga mereka dari aktivitas eksploitasi anak dan gelandangan.

Bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang berada di jalanan akan dilakukan pembinaan di panti rehabilitasi yang direncanakan akan dibangun di Aie Dingin Kota Padang.

Dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan,
gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tanggal 16 Januari 2012 diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi Pemerintah Kota Padang membina dan melindungi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, imbuh Iswandi.

Lebih jauh Iswandi menjelaskan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan tidak hanya menghambat pertumbuhan mereka, namun juga mengembalikan mereka dalam kehidupan yang layak.

Sementara Pemko Padang akan mengupayakan pembangunan panti pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang permanen sebagai tempat mengembalikan harga dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebgai anggota masyarakat.

PADANG - DPRD Kota Padang kedatangan tamu dari Komisi II DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dipimpin Rohmad Abidin. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra.

Di Jombang banyak kejadian penjualan tanah pertanian oleh pribumi karena pajak terlalu tinggi. Perda Jombang tentang BPHTB masih seperti karet, bisa dinegosiasi jumlah pajaknya. Wakil rakyat Jombang minta masukan  dan saran anggota dewan Kota Padang.

Pokok-pokok pikiran harus masuk pada kegiatan DPRD sebelum musrenbang kota. Hibah dan bansos diberikan untuk orang miskin dan terdaftar di kementerian sosial. Untuk Kota Padang terdata orang miskin 200 ribu sesuai dengan data Kemensos.

Persyaratan hibah dan bansos diatur dengan perwako,  dulu dibantu sebesar Rp.400 juta dan digunakan untuk beli ambulance buat masyarakat daerah pemilihan. 

Sementara sekarang perwako baru mengatur anggaran hibah sebesar Rp.50 juta. Porsi Rp.2,5 miliar per anggota dewan dibagi pada berbagai OPD sesuai pokir dewan, jelas Wahyu.

Wahyu Iramana Putra juga menjelaskan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Diketahui pada tahun 2017 untuk Kota Padang anggaran bansos dianggarkan sebesar Rp 47,1 miliar.

PADANG - Persoalan serius  ditemukan perbedaan angka pemilih dengan selisih kurang lebih 100 ribu pemilih dalam pelaksanaan pemilihan walikota (Pilwako) Kota Padang, 27 Juni mendatang. 

Data Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Padang tidak sinkron dengan data pemilih pemilu potensial (DP4) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Padang dengan KPU Kota Padang, Panwaslu Kota Padang, Kesbangpol Kota Padang dan Disdukcapil Kota Padang, Senin (19/3). 
Ketua KPU Padang, M Sawati menjelaskan jumlah DPS sebesar 583.659 ribu, sementara DP4 yang dikeluarkan Kemendagri 634.197 pemilih.
“Selisih angka sebesar kurang lebih 100 ribu adalah persoalan serius. Apalagi tingkat kesadaran masyarakat pada pemilihan Gubernur Sumbar lalu hanya sebesar 52 persen. Perbedaan perolehan suara di pilkada cukup tipis,” kata Budiman, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Padang.
Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, Budiman meminta KPU segera membereskan perbedaan jumlah pemilih ini. Menurut anggota DPRD Padang yang pernah bermasalah dengan masyarakat Kuranji ini, KPU Kota Padang harus mendata ulang jumlah pemilih.
Ditemukannya perbedaan angka pemilih DPS KPU Kota Padang dan DP4 Kemendagri memang jadi pembahasan alot dalam RDP tersebut. Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra berkali-kali meminta penjelasan KPU terkait perbedaan tersebut.
“Selisih angkanya cukup signifikan. Bisa jadi tim  vilidasi KPU bekerja tidak maksimal,” jelas Ketua Komisi I.
Menanggapi hal di atas, M Sawati menjelaskan DPS yang ditetapkan belum final. Ada tahapan-tahaoan lain untuk melakukan validasi.
“Data ini belum final. Sebelum DPT ditetapkan, kami masih akan melakukan validasi jumlah pemilih,” jelas Sawati.
Pada kesempatan itu, Sawati menyampaikan ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah pemilih untuk pilwako Kota Padang. Penyebabnya kata Sawati, ada warga yang pindah, meninggal dunia dan hilang ingatan.
“Tim juga menemukan ada warga yang hilang akal sehat dan otomatis tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ungkap Sawati.
Sawati juga menyebut faktor lain berkurangnya jumlah pemilih yaitu adanya warga yang kehilangan hak pilihnya. Sayangnya,  dalam RDP tersebut KPU tidak membawa data jumlah warga Padang yang hilang akal.
Alasan yang diungkapkan Ketua KPU Kota Padang terlalu mengada-ada karena jumlahnya tidak seberapa dan harus dibuktikan secara medis dan harus melalui keputusan pengadilan.

PADANG - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang, Dori Putra belum bisa mempublis hasil kajiannya karena hari ini Senin (19/3) dijanjikan oleh Camat Nanggalo, Teddy Antonius akan memberikan surat yang menguatkannya atas dugaan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang.

Sementara untuk ASN Dian Fakhri sudah dilakukan pula kajian dan diteruskan ke Komisi ASN Pusat. Terserah pada Komisi ASN Pusat apa sanksi yang diberikan untuk ASN tersebut, jelas Dori Putra pada wartawan usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPRD Kota Padang.

Terkait pemanggilan terhadap Camat Nanggalo, Teddy Antonius oleh Panwaslu Kota Padang hari Sabtu pekan lalu berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa camat berpihak kepada salah satu pasangan calon Wako/Wawako Padang.

"Ya tadi Pak Teddy Antonius mendatangi kantor Panwaslu Kota Padang, Panwas sudah minta klarifisikasi terkait adanya foto bersama antara camat dengan  pasangan calon Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah," ujar Divisi Hukum Panwaslu Kota Padang, Yunasti Helmy, Sabtu (17/3) lalu.

lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa camat Nanggalo juga membawa 3 orang saksi. Selain itu, foto salah satu calon Walikota tersebut sudah ada sejak tahun 2017, karena ketika itu ada kegiatan program Kota Bersih (KB) dan spanduk tersebut belum sempat diturunkan.

"Panwaslu sudah meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang dihadirkan oleh Pak Teddy Antonius, perlu kajian mendalam untuk memutuskan apakah Camat Nanggalo melanggar kode etik ASN atau tidak, yang jelas masih ada tahapan selanjutnya sebelum diumumkan kepada publik," ujarnya

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa ASN perlu menjaga diri agar jangan terlibat mendukung salah satu pasangan calon.

"ASN perlu menjaga diri dengan sebaik mungkin sebab ini akan berdampak buruk kepada status ASN mereka, tanpa mereka sadari tentu orang yang tidak senang dengan mereka atau salah satu pasangan calon akan melaporkan mereka meskipun belum tentu mereka mendukung salah satu pasangan calon tersebut," ungkapnya.

Padang -- Pemerintah tidak bisa menolak masalah praktek mandiri oleh perawat, yang memang sudah melalui proses standar kemampuan oleh Dinas Kesehatan. Untuk pemkab/ko agar memfasilitasi pemberian izin untuk legiatan praktek mandiri kepada perawat, karena kedepan peran mereka sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit saat resmikan Gedung sekretariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Siteba Kota Padang, Sabtu siang (17/03/2018).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum PPNI Hanif Fadilla,  S. Kp. Ketua PPNI DPW Sumbar Sunardi S.KM dan beberapa OPD terkait.

Wakil Gubernur  Nasrul Abit memberikan aspresiasi kepada PPNI yang telah mampu membeli gedung senilai 1,3 miliar untuk sekretariat PPNI Kota Padang dengan dana sendiri.

Persoalan penyakit masyarakat di Sumbar sangat besar terutama masalah LGBT dan Narkoba , kami sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Belum lagi masalah gizi buruk, dengan keberadaan PPNI  merupakan hal yang sangat penting untuk menuntaskan masalah tersebut,  kata Nasrul Abit

Banyak daerah di Sumbar mengalami gizi buruk terutama kabupaten Mentawai yang merupakan daerah masih tergolong tertinggal di Sumbar. Banyak masyarakat Mentawai yang mengalami gizi buruk untuk itu perlu perhatian khusus agar bisa keluar dari masalah tersebut, himbau Wagub Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit menyatakan yang menyebabkan suatu daerah itu tertinggal adalah 14 indikator diantaranya pendidikan dan kesehatannya.

Persoalan ketertinggalan ini sebenarnya akan selesai apabila ada komitmen kuat dari bupati/walikota yang peduli terhadap masalah kesehatan dan pendidikan karena yang membuat membuat sukses dan tidaknya suatu daerah itu keluar dari kategori daerah tertingal adalah berdasarkan ukuran Indek Pembangunnan Manusia (IDM) di kabupaten/kota tersebut,  ujar Nasrul Abit

Ketua DPW PPNI Sunardi dalam kesempatan itu menyampaikan,  dengan adanya peresmian gedung sekretariat PPNI kota Padang yang bertempatan dengan peringatan hari Ulang Tahun ke 44 PPNI kita berharap menjadi momentum bagi kabupaten/kota lain untuk mendirikan sekretariat PPNI yang sama di daerah masing-masing kab/ko se Sumatera Barat.

Selama ini profesi perawat dipandang sebelah mata oleh masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 3014 tentang keperawatan kita berharap peran perawat lebih dirasakan oleh masyarakat. Dan dengan adanya sekretariat ini bisa dimanfaatan semaksimal mungkin oleh keperluan perawat" terang Sunardi

Ketua Umum PPNI pusat, Harif Fadila S.Kp, mengimpormasikan bahwa dalam kurun 2 tahun ini sudah berdiri sebanyak 50 sekretariat PPNI di kabupaten/kota di Indonesia.

Kantor sekretariat ini hadir untuk menjadi tempat kegiatan organisasi dan pusat pelayanan terhadap anggota.

Karena itu kami berharap kepada Bupati /Walikota dengan apa yang dilakukan PPNI, pemerintah bisa mengajak ikut serta perawat dalam melakukan pembangunan dibidang kesehatan.

Kami ingin memberikan 2 (dua) solusi kepada pemerintah mengatasi masalah kesehatan 1. Untuk memberikan izin praktek mandiri kepada para perawat.
2. Program satu desa satu perawat.

Dengan ada solusi ini, pemerintah bisa menitipkan kepada PPNI program -program pembangunannya dan yang pasti perawat tidak bisa menolak hal tersebut, tegas Ketua Umum PPNI Harif tersebut.

PADANG – Pemerintah Kota Padang menyambut positif berbagai upaya demi terciptanya generasi muda yang terbebas dari rokok di kota ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Youth Generation of Tobacco Control (YGTC) Kota Padang. Kali ini YGTC menggelar sharing session dengan mengangkat tema "Anak Indonesia Tanpa Rokok Tahun 2018".

Kegiatan yang dilangsungkan di Palanta, Rumah Dinas Walikota, Sabtu (17/3) pagi itu, diikuti peserta sebanyak 100 orang perwakilan dari antar SLTP/SLTA se-Kota Padang. Pjs Walikota diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Heryanto Rustam membukanya secara resni. Juga hadir Ketua Ruandu Foundation Muharman selaku pemateri yang memaparkan berbagai hal vital dari bahaya rokok sekaligus langkah-langkah menyiapkan aksi dalam memberantas rokok di Kota Padang.

Heryanto mengatakan, bahaya rokok sangat bersar dan berdampak buruk bagi kesehatan dan keberlanjutan generasi muda. Hal ini merupakan bahagian yang diseriusi oleh Pemerintah Kota Padang karena juga berkaitan  menjadikan Padang menuju Kota Layak Anak (KLA).

“Kita sangat mendukung upaya dan aksi seperti ini,” ucapnya yang juga didapuk sebagai narasumber dalam kesempatan itu.

Heryanto pun dalam pemaparannya juga menyampaikan terkait upaya-upaya dalam mewujudkan Padang sebagai Kota Layak Anak.

Untuk ini DP3AP2KB bersama OPD terkait dan stakeholder telah menjalankan beberapa program. Diantaranya mengupayakan pemenuhan hak anak untuk hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dalam berbagai bidang.

“Di samping itu kita juga terus berupaya membangun sarana dan prasarana yang ramah anak, menghapus  segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak dan menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi mereka. Mari kita bersama-sama mewujudkannya demi Padang menjadi Kota Layak Anak,” ucapnya.

Ditambahkannya, dalam program Kota Layak Anak tersebut sejatinya bertujuan agar anak-anak di Kota Padang dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Kemudian terlaksananya pembangunan responsif anak dengan berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan anak. Juga terbangunnya kerjasama, koordinasi dan kemitraan dalam mengimplementasikan pembangunan responsif anak di masing-masing instansi terkait, lembaga dan dunia usaha.

“Sasarannya yaitu bagi semua anak berusia di bawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan,” tukasnya mengakhiri.

Sementara itu terkait kegiatan sharing session bersama YGTC Kota Padang tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Jimas Ifandi Baskara mengatakan yaitu sehubungan memperingati satu tahun berdirinya YGTC Indonesia yakni pada 14 Maret 2017 lalu. Organisasi ini diketahui menjadi wadah bagi generasi muda sekaitan memahami bahaya tembakau.

“Adapun tujuan utama kegiatan ini yaitu, ingin mengedukasi para generasi muda di Kota Padang dapat memahami bahaya dan menjauhi rokok sekaligus mengerti bahwasanya iklan-iklan rokok yang ada memiliki dampak buruk sehingga menyebabkan semakin banyaknya pencandu rokok yang mesti diatasi secara bersama,” imbuhnya.

Untuk aksi selanjutnya kata Jimas, dalam waktu dekat YGTC Kota Padang akan melakukan aksi seperti dalam kampanye “Hari Tanpa Tembakau Sedunia” pada 31 Mei 2018 nanti.

“Untuk ini rencananya akan kita lakukan di kawasan Gor.H. Agus Salim. Cukup banyak aksi yang akan kita lakukan pada kesempatan itu, salah satunya meminta banyak tandatangan dari masyarakat bahwasanya menyatakan setuju Kota Padang bebas dari iklan, sponsor bahkan industri dari rokok,” tandasnya.

SYDNEY - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Pertemuan dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Australia Special Summit 2018, di International Convention Centre, Sydney, pada Sabtu, 17 Maret 2018.

Pertemuan dimulai sekitar pukul 11 waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut dibahas isu bilateral antara Indonesia dengan Australia. Poin pertama yang dibahas dalam isu ini adalah hasil pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang diselenggarakan Jumat, 16 Maret kemarin. Presiden menyambut baik hasil pertemuan tersebut.

"Saya berharap penandatanganan rencana aksi kerja sama maritim dapat segera diimplementasikan. Kedua Menlu juga sudah melakukan tukar pikiran mengenai konsep arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Saya berharap konsultasi mengenai Indo-Pasifik dilanjutkan demi terciptanya stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik," kata Presiden.

Presiden selanjutnya membahas mengenai Indonesia-Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement (IA-CEPA). Seperti diketahui, negosiasi terakhir mengenai IA-CEPA dilakukan 6-7 Maret lalu.

"Terdapat kemajuan namun memang belum selesai semuanya. Hasil akhir negosiasi harus memastikan keuntungan bagi dua negara. Negosiasi ini jangan hanya dilihat dari aspek komersial saja namun perlu pula menekankan kemitraan dan kerja sama," lanjutnya.

Presiden juga berharap Australia dapat memberikan tanggapan positif atas berbagai usulan kerja sama. Kerja sama itu antara lain dalam urusan visa bekerja dan berlibur, pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, standar profesi, pengembangan industri dan pertanian termasuk peternakan, serta program magang bagi pelajar maupun profesional.

Isu bilateral ketiga yang dibahas adalah Indonesia-Australia Digital Conference. Presiden mengatakan tindak lanjut atas konferensi yang telah terselenggara dengan baik harus segera dilakukan. Tindak lanjut itu termasuk dalam peningkatan peran Usaha Kecil Menengah (UKM) _startup_ dalam mengembangkan inovasi digital, pengembangan _Next Indonesia Unicorn_, peningkatan literasi digital, dan inisiatif _smart government_ untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekreteris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong, Dubes Indonesia untuk Australia Kristiarto Legowo, dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya. Sementara PM Turnbull didampingi antara lain oleh Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.


PADANG - RT dan RW se-Kecamatan Padang Timur menerima dana bantuan operasional triwulan pertama tahun 2018 ini. Dana dengan total Rp 304 juta tersebut diberikan untuk 320 RT dan 89 RW yang ada sekecamatan itu.

Penyerahan dana bantuan operasional dilakukan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis secara simbolis di Masjid Baitul Hadi, Parak Gadang Timur usai salat Jumat, 16/3/2018). Pjs. Wako didampingi oleh Camat Padang Timur Ances Kurniawan, Sekcam Zulbahri dan para lurah. 

Alwis mengatakan, para RT dan RW adalah walikota dalam lingkupnya masing-masing. Sebab, para tokoh masyarakat yang diamanahkan masyarakat untuk mengurus wilayah di lingkungannya telah melaksanakan tugas - tugas walikota.

"RT dan RW adalah tokoh masyarakat yang dipercaya mengurus lingkungannya. Dalam pengabdiannya banyak melaksanakan tugas-tugas walikota dalam lingkup kecil," kata Alwis.

Ia juga menyampaikan, tugas-tugas dirinya selaku Pjs. Walikota Padang. Disamping untuk pelayanan masyarakat dan supaya administrasi pemerintahan tetap berjalan, tugasnya yang lain adalah menyukseskan pilkada Padang. Tugas tersebut untuk kelancaran dan meningkat partisipasi pemilih dalam pilkada.

"Selaku penjabat sementara, tugas saya diantaranya menyukseskan pilkada agar berjalan lancar dan partisipasi pemilih maksimal," kata Alwis di Masjid Alhadi

Seperti diketahui, Walikota dan Wakil Walikota Padang sedang cuti di luar tanggungan negara dalam rangka mengikuti pilkada. Tugas kepala daerah dijalankan oleh Pjs yang ditunjuk gubernur.

"Mari berpartisipasi memberikan hak suara di TPS dalam pilkada 27 Juni nanti. Soal pilihan, diserahkan ke pribadi masing-masing," imbuh Alwis.

Sementara itu, Camat Ances Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada para pengurus RT dan RW yang telah membantu tugas - tugasnya selaku camat.

"Tanpa bantuan RT dan RW yang paling dekat dengan masyarakat, tentu camat dan lurah tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam tugas," ujarnya.

Menurut Ances, dana yang dianggarkan Pemko Padang untuk operasional tentu tidak sebanding dengan pengabdian RT dan RW. Dana tersebut adalah sekadar membantu untuk hal-hal kecil dalam tugas.

"Untuk itu para RT dan RW patut diberikan apresiasi karena dedikasi yang diberikan sangat besar dalam mengurus warga do lingkungannya," tukuk Ances.

SYDNEY - Pagi ini, Presiden Joko Widodo melakukan jalan pagi di sekitar The Royal Botanical Garden, Sydney, Australia, pada Sabtu, 17 Maret 2018. Tak hanya didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dalam jalan pagi kali ini Kepala Negara juga mengajak sejumlah anak muda Indonesia untuk turut serta.

Delapan belas pemuda yang tergabung dalam 'Indonesia-Australia Youth Interfaith Dialogue' tersebut datang dari sejumlah daerah yang ada di Tanah Air. Mulai dari Lombok, Manado, Bali, Jombang, Kudus, Jakarta, hingga Tasikmalaya. Mereka akan tinggal di Australia selama empat hari sebagai bagian dari peserta program 'Outstanding Youth for the World' Kementerian Luar Negeri.

Melalui kegiatan ini, Presiden berharap para pemuda dapat menjadi agen toleransi yang dapat berbagi pengalaman tentang kehidupan Indonesia yang sangat beragam kepada dunia internasional.

"Yang paling penting mereka saya titipkan agar menjadi agen toleransi, agen perdamaian yang bisa menceritakan mengenai organisasi yang beragam suku, beragam agama, beragam bahasa daerah tapi kita tetap satu menjadi sebuah bangsa besar Indonesia," ujar Presiden kepada para jurnalis usai jalan pagi.

Selain itu, Presiden juga berharap para pemuda mendapatkan pengalaman dan wawasan tambahan terkait dunia luar, khususnya Australia, yang dapat dibagikan di Indonesia.

"Jadi anak-anak muda ini biar kenal dengan saudara-saudara mereka yang ada di Australia," ucap Presiden.

Saat berjalan santai selama kurang lebih satu jam, para pemuda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang dan berdiskusi dengan Presiden dan Ibu Iriana. Mulai dari olahraga yang digemari hingga alasan menyukai musik bergenre rock.

"Musik yang memberi semangat karena drum-nya, dug-dug-dug, coba lihat saja, ada yang membawa (pesan) anti korupsi, anti narkoba, perdamaian, diingatkan kita satu saudara _loh_, kalau dilihat betul mesti ke situ-situ saja," tutur Presiden.

Selain itu, salah satu peserta juga berdiskusi tentang cara merawat kerukunan di Indonesia, yang terkenal dengan keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Presiden pun memberikan tips kepada para pemuda untuk selalu berfikiran positif.

"Kita ini kalau terbuka, saling bisa menghargai, menghormati, perbedaan-perbedaan yang ada tidak saling mencela, menjelekkan, menyalahkan, semua bisa (rukun),"

Bahkan salah satu peserta, Harun Al Rosyid, siswa Madrasah Aliyah Mu’allimin Nadlatul Wathan Pancor, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sempat menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada mereka untuk melakukan dan merasakan hal-hal baru.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak, saya berangkat dari Lombok, pertama kalinya, Pak. Pertama kali naik pesawat, pertama kali makan _steak_, ikan salmon, _enak banget_ pak, pertama kali ke luar negeri," ungkap Harun Al Rosyid, siswa Madrasah Aliyah Mu’allimin Nadlatul Wathan Pancor, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sebelum pulang, tak lupa para peserta 'Outstanding Youth for the World' berfoto bersama dengan latar Gedung Opera House yang menjadi salah satu ikon Australia.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat jalan pagi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.



Rao Utara - Buya H. Abidin merupakan sosok guru ngaji tarekat nagosabandiyah yang disenangi jemaahnya di Rao Pasaman. Dalam usia 65 tahun ini ia terbaring sakit karena menderita penyakit stroke, semoga Allah menyembuhkannya., Aamin.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit ketika berkunjung kediamannya setelah acara peresmian masjid Al Ikhwan Koto Rajo dan masjid Istiqomah bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Rao Utara Lubuk Sikaping Pasaman,  Jum'at (16/3/2018).

Hadir juga beberapa jemaah H. Abidin mendampingi Wagub Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan,  sosok H Abidin adalah seorang guru yang menjadi panutan dan teladan bagi jemaah dan masyarakat sekitarnya.

Beliau dalam kondisi yang kurang sehat tadi masih juga memikirkan dan menanyakan bagaimana kemajuan pembangunan yang dilakukan saat ini.

Perhatian beliau akan nilai-nilai agama bagi masyarakat selalu disuarakan untuk jangan terlena dengan kemilau dunia saja tapi, yang ke akhirat selalu adalah yang utama.

Pesan beliau ini tentu menjadi cerminan bagi kita bahwa ibadah mesti berbaringan dengan kehidupan dan pekerjaan. Kesejahteraan tidak dapat diukur dari materi semata akan tetapi kesejahteraan juga dapat dilihat dari rasa syukur kepada Allah,  ungkap Nasrul Abit Dt. Malintang Panai.

Wagub Nasrul Abit juga mendoakan agar buya H Abidin segera sembuh dari sakitnya dan dapat kembali memberikan pengajian kepada jemaah tarekat Nagasabandiyah di Rao Utara Lubuk Sikaping.

Wagub Nasrul Abit juga menyempatkan diri melihat situasi musholla tempat mengaji para lansia itu.  Ada rasa persaudaraan yang akrab dengan jemaah Buya H. Abidin.

Semoga dengan keagamaan yang kokoh dan kuat, kebaikan bagi negeri ini selalu diberikan Allah SWT, sehingga pembangunan yang dilaksanakan menjadi berkah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,  seru Nasrul Abit Dt. Malintang Panai.

JAKARTA - Kasus Skimming di TKP Yogyakarta dan Bandung berhasil di ungkap setelah hunting selama 1 minggu dengan team Subdit Resmob Polda  Metro Jaya unit 4 dibawah pimpinan Kanit AKP. Rovan Richard Mahenu S.IK, M.SI.

Lokasi penangkapan ada 4 tempat yaitu De Park Cluster Kayu Putih Blok AB 6 No.3 Serpong Tanggerang, Bohemia Vilage 1 No.57 Serpong Tanggerang, Hotel Grand Serpong, Tangerang dan Hotel De’ Max Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat.

Sementara tersangka berjumlah 5 orang yaitu :

1. NAMA : CAITANOVICI ANDREAN STEPAN
TTL : Craiova, 4 Juni 1990
NO PASPOR : ROU 054888923
WNA : Rumania

2. NAMA : RAUL KALAI als LUCIAN MEAGU
TTL : Budapest, 24 November 1990
NO PASPOR : ROU 053858720
WNA : Rumania

3. NAMA : IONEL ROBERT LUPU
TTL : Bucuresti, 03 Januari 1990
NO PASPOR : ROU 054613859
WNA : Rumania

4. NAMA : FERENC HUGYEC
TTL : Budapest, 27 Desember 1991
NO PASPOR : HUN BJ0278495
WNA : Hungaria

5. NAMA : MILAH KARMILAH
TTL : Bandung, 27 Agustus 1988
NO KTP : 3204116708880001
Agama : Islam
WN : Indonesia

Barang bukti antara lain :
- 1 (satu) buah DEEPSKIMMER
- 1 (satu) buah ENCODER
- 3 (tiga) buah SPY CAM
- 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) buah kartu atm yang telah diisi dengan data curian.
- 21 (dua puluh) kartu atm Member Card.
- 2 (dua) buah buku Paspor an Andrian Steven Caitanovici (rumania) & Ferenc Hugyec (hungaria).
- 4 (empat) buah Kanopi Pin Pet
- 6 (enam) SD Card merek sundisk
- 6 (lima) buah baterai Merek Original Candy Pack
- 4 (empat) buah Mulut  ATM (bezel)
- 5 unit HP
- 19 (sembilan belas) buah karet mulut atm (bezel)
- 1 (satu) buah leptop merek Lenovo
- 6 (enam) buah modem
- 5 (lima) buah Hardisk
- 5 (lima) buah Flasdisk
- 2 (dua) buah Cripto Hadrwere Walet
- 2 (dua) buah Double tip Merek 3M
- 5 (lima) buah Lem Bakar
- 3 (tiga) buah Lem Power Blue
- kabel carger yg sudah di modifikasi
- 1 (satu) buah Metabo Li-Power
- 1 (satu) buah Solder
- 1 (satu) buah penggaris ukur
- 1 (satu) buah DVD room
- 3 (tiga) kartu perdana Simpati.
- 3 (tiga) buah active speaker yg sudah dimodifikasi untuk membawa kartu atm cloning, masing2 bermerek Sanken dan 2 (dua) Pure acoustic.
- 1 (buah) bor porteble.
- Sejumlah alat untuk membuat Deep Skimmee

Modus operandi tersangka sejak bulan Juli 2017 membuat alat skimmer dan seperangkat alat pendukung lainnya kemudian memasangnya di berbagai Atm di sekitar wilayah Bali, Bandung, Jogjakarta, Tangerang, dan Jakarta. Data yang di dapat dari alat skimmer digandakan di kartu atm kosong kemudian digunakan dengan cara datang ke atm, memasukkan nomer pin, selanjutnya para tersangka menarik tunai uang yang ada di atm. Hasil dari uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari.

Sejak mendapatkan informasi kejadian tersebut 1 (satu) tim unit 4 subdit 3 Resmob melakukan pengecekan tkp, rekaman CCTV dan melakukan introgasi saksi saksi, selanjutnya melakukan penangkapan kepada tersangka.
Sehubungan dengan dugaan terjadinya insiden skimming di Kediri, BRI sedang melakukan investigasi internal, baik atas jumlah kerugian nasabah maupun sistem keamanan internal kami. Kami juga telah melaporkan hal ini kepada pihak berwajib.

BRI akan bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang dialami nasabahnya apabila hasil investigasi menunjukkan bahwa terbukti skimming.

BRI juga telah mengambil langkah preventif untuk mengantisipasi terjadi hal serupa dengan berbagai langkah yang utamanya dalam rangka untuk mengamankan uang nasabah baik dari sisi teknologi maupun kebijakan. BRI juga terus menghimbau nasabah agar mengganti PIN secara berkala.

Edukasi keamanan bertransaksi senantiasa kami berikan melalui akun Twitter @kontakBRI, facebook BANK BRI, website bri.co.id, sms, email dan Kantor Cabang BRI seluruh Indonesia.

JAKARTA - Kasus Skimming di TKP Yogyakarta dan Bandung berhasil di ungkap setelah hunting selama 1 minggu dengan team Subdit Resmob Polda  Metro Jaya unit 4 dibawah pimpinan Kanit AKP. Rovan Richard Mahenu S.IK, M.SI.

Lokasi penangkapan ada 4 tempat yaitu De Park Cluster Kayu Putih Blok AB 6 No.3 Serpong Tanggerang, Bohemia Vilage 1 No.57 Serpong Tanggerang, Hotel Grand Serpong, Tangerang dan Hotel De’ Max Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat.

Sementara tersangka berjumlah 5 orang yaitu :

1. NAMA : CAITANOVICI ANDREAN STEPAN
TTL : Craiova, 4 Juni 1990
NO PASPOR : ROU 054888923
WNA : Rumania

2. NAMA : RAUL KALAI als LUCIAN MEAGU
TTL : Budapest, 24 November 1990
NO PASPOR : ROU 053858720
WNA : Rumania

3. NAMA : IONEL ROBERT LUPU
TTL : Bucuresti, 03 Januari 1990
NO PASPOR : ROU 054613859
WNA : Rumania

4. NAMA : FERENC HUGYEC
TTL : Budapest, 27 Desember 1991
NO PASPOR : HUN BJ0278495
WNA : Hungaria

5. NAMA : MILAH KARMILAH
TTL : Bandung, 27 Agustus 1988
NO KTP : 3204116708880001
Agama : Islam
WN : Indonesia

Barang bukti antara lain :
- 1 (satu) buah DEEPSKIMMER
- 1 (satu) buah ENCODER
- 3 (tiga) buah SPY CAM
- 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) buah kartu atm yang telah diisi dengan data curian.
- 21 (dua puluh) kartu atm Member Card.
- 2 (dua) buah buku Paspor an Andrian Steven Caitanovici (rumania) & Ferenc Hugyec (hungaria).
- 4 (empat) buah Kanopi Pin Pet
- 6 (enam) SD Card merek sundisk
- 6 (lima) buah baterai Merek Original Candy Pack
- 4 (empat) buah Mulut  ATM (bezel)
- 5 unit HP
- 19 (sembilan belas) buah karet mulut atm (bezel)
- 1 (satu) buah leptop merek Lenovo
- 6 (enam) buah modem
- 5 (lima) buah Hardisk
- 5 (lima) buah Flasdisk
- 2 (dua) buah Cripto Hadrwere Walet
- 2 (dua) buah Double tip Merek 3M
- 5 (lima) buah Lem Bakar
- 3 (tiga) buah Lem Power Blue
- kabel carger yg sudah di modifikasi
- 1 (satu) buah Metabo Li-Power
- 1 (satu) buah Solder
- 1 (satu) buah penggaris ukur
- 1 (satu) buah DVD room
- 3 (tiga) kartu perdana Simpati.
- 3 (tiga) buah active speaker yg sudah dimodifikasi untuk membawa kartu atm cloning, masing2 bermerek Sanken dan 2 (dua) Pure acoustic.
- 1 (buah) bor porteble.
- Sejumlah alat untuk membuat Deep Skimmee

Modus operandi tersangka sejak bulan Juli 2017 membuat alat skimmer dan seperangkat alat pendukung lainnya kemudian memasangnya di berbagai Atm di sekitar wilayah Bali, Bandung, Jogjakarta, Tangerang, dan Jakarta. Data yang di dapat dari alat skimmer digandakan di kartu atm kosong kemudian digunakan dengan cara datang ke atm, memasukkan nomer pin, selanjutnya para tersangka menarik tunai uang yang ada di atm. Hasil dari uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari.

Sejak mendapatkan informasi kejadian tersebut 1 (satu) tim unit 4 subdit 3 Resmob melakukan pengecekan tkp, rekaman CCTV dan melakukan introgasi saksi saksi, selanjutnya melakukan penangkapan kepada tersangka.
Sehubungan dengan dugaan terjadinya insiden skimming di Kediri, BRI sedang melakukan investigasi internal, baik atas jumlah kerugian nasabah maupun sistem keamanan internal kami. Kami juga telah melaporkan hal ini kepada pihak berwajib.

BRI akan bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang dialami nasabahnya apabila hasil investigasi menunjukkan bahwa terbukti skimming.

BRI juga telah mengambil langkah preventif untuk mengantisipasi terjadi hal serupa dengan berbagai langkah yang utamanya dalam rangka untuk mengamankan uang nasabah baik dari sisi teknologi maupun kebijakan. BRI juga terus menghimbau nasabah agar mengganti PIN secara berkala.

Edukasi keamanan bertransaksi senantiasa kami berikan melalui akun Twitter @kontakBRI, facebook BANK BRI, website bri.co.id, sms, email dan Kantor Cabang BRI seluruh Indonesia.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.