April 2017

Detak Pendidikan - Salah satu bentuk kepedulian alumnus SMAN 4 Padang terhadap sesama lulusannya dibentuk suatu wadah berkumpul dalam bentuk koperasi yang diberi nama Koperasi Zara.
Demikian disampaikan oleh Ketua terpilih yang baru Anwar di Warung Daun, Minggu tanggal 30 April 2017.
Salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia adalah Koperasi. Koperasi memiliki sedikit perbedaan dibanding badan usaha lain seperti PT, CV, Firma atau Yayasan, di mana koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2012.
Dalam menjalankan usaha, koperasi terdiri dari pengurus dan pengawas yang dipilih dalam Rapat Anggota. Pengurus inilah yang akan menjalankan usaha koperasi demi kesejahteraan anggotanya.
Pada praktiknya ada banyak macam koperasi, salah satu yang populer di masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam. Pada artikel kali ini, kami akan memberikan uraian lengkap tentang cara mengambil pinjaman koperasi terkait fungsinya sebagai koperasi simpan pinjam.
Koperasi Zara telah mempunyai Akta notaris dan kemenkumham dengan 20 item kegiatan. Pinjam Rp. 2 jt dg 10 bln tenggang dan bunga 1 persen utk bantu pe  ndidikan masyarakat . Simpanan pokok rp 200 rb dan simpanan wajib rp.20 rb. 55 anggota berdiri thn 2016. Tujuan utk bantu anggota yg susah modal utk alumni sman 4 padang. Ketua Manto., rencana mau diganti dg Anwar. Pembina Kadijah dan Zulkifli AR

Detak Nasional - Praktisi public relations (PR) Nita Kartikasari mengatakan, perkembangan PR atau Humas di Indonesia dan Asia Tenggara tidak sepesat perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Ia melihat, masih banyak lulusan sekolah PR / Humas, praktisi PR / Humas, dan profesi di luar PR / Humas yang menganggap profesi ini hanyalah terkait konferensi pers dan membuat siaran pers.

Padahal, keduanya hanyalah cara PR / Humas bukan strategi PR / Humas secara keseluruhan. "Esensinya seorang PR / Humas membuat konferensi pers untuk menginformasikan pesan-pesan yang diinginkan kepada wartawan yang kemudian wartawan akan menulisnya sesuai bahasa mereka masing-masing ke masyarakat," kata Nita pada pre-launch buku karyanya VIRAL: Gebrakan Kekinian PR di Era Digital, yang digelar di Zenbu Gandaria City, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Lebih lanjut perempuan yang pernah menjadi Manajer PR di perusahaan multinasional P&G ini menegaskan, PR / Humas sejatinya adalah bagaimana  meng-influence orang ketiga untuk mau membicarakan pesan yang diinginkan dengan gaya mereka masing-masing. "Berarti tugas utama PR / Humas adalah bagaimana membuat strategi sehingga sebuah pesan bisa menjadi viral," tegasnya.

Karena itu, Nita mendorong agar PR meninggalkan paradigma lama dan berubah menyelaraskan dengan paradigma baru PR di era digital. Dengan begitu PR akan menempati posisi terhormat dan diperhitungkan, setara dengan fungsi lainnya seperti marketing dan sales.

Melalui buku ini, Nita memperkenalkan paradigma dan cara-cara PR baru yang ia geluti selama 10 tahun di perusahaan multinasional di Indonesia, Singapura, dan Thailand.

Secara garis besar buku ini dibagi dalam tiga bagian. Pertama, New Paradigm of PR mengupas dasar pemikiran tentang pentingnya mengubah perspektif, pendekatan, dan strategi PR di era yang serba berubah.

Pada bagian kedua, New PR in Digital Era menjelaskan pentingnya respek kepada audiens, pendekatan story telling dalam PR, dan bagaimana membangun dan memilih influencer.

Di bagian ketiga, Viral membahas social orchestra atau strategi membangun percakapan yang viral di media sosial, Key Performance Indocator (KPI) baru untuk PR, dan contoh-contoh kasus cara menggunakan PR untuk membangkitkan merek yang citranya merosot, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berkaca dari pengalamannya magang di Pemprov DKI Jakarta.

Selain Nita, acara yang dihadiri para jurnalis dari berbagai media ini menghadirkan pembicara PR Guru Magdalena Wenas, Pemred FHM Indonesia Richard Sam Bera, dan pakar digital Danny Oei Wirijanto.

Detak Padang - Selama ini pola pelayanan kepada masyarakat masih terbilang konvensional. Di tengah derasnya arus Teknologi Informasi (TI), sudah seharusnya pemerintah mengubah pola pelayanan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

"Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk menggunakan instrumen-instrumen teknologi untuk mempercepat proses pelayanan," terang Menteri PAN-RB Asman Abnur di Balaikota Padang, Jumat (28/4).

Dalam pelayanan kepada masyarakat, Asman menginginkan Pemerintah Kota Padang mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sehingga manajemen pelayanan kepada publik lebih berkualitas.

"Kita harus mengubah cara kita melayani masyarakat. Harus lebih berkinerja,  bekerja sama, bersinergi, dan berkoordinasi untuk mewujudkan target-target pembangunan," lanjut Asman.

Menteri juga meminta Kota Padang untuk memotong berbagai hambatan birokrasi dan regulasi melalui debirokratisasi dan deregulasi. Pimpinan dan jajaran ASN harus melakukan perubahan-perubahan yang terkait dengan pengaturan-pengaturan atau kebijakan pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, terutama pelayanan perizinan dengan tujuan meningkatkan minat investasi di daerah.

Pemprov juga harus memberikan penguatan terhadap Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat SDM yang berada di lingkungan APIP, membangun sistem pengawasan independen, mampu memberikan deteksi dini terhadap risiko-risiko kemungkingan penyimpangan yang terjadi, serta mengoordinasikan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, pengelolaan pengaduan, dan penjaminan pengelolaan keuangan daerah.

Detak Politik - Afrizal siap jika Partai menugaskan Afrizal sebagai Calon Wali Kota Padang periode 2019 - 2024, hal itu diungkapkan Ketua DPC Gerindra dalam wawancara khusus dengan Detaknusantara, Sabtu tanggal 29 April 2017.

Menurutnya DPP Gerindra tidak sembarang memutuskan calon pasangan kepala daerah karena sudah melalui berbagai tahapan seperti  pengusulan DPD dan DPC berdasarkan hasil elektabilitas survey dari ketokohan, finansial dan kemampuan seorang calon.

Dalam suatu kegiatan pilkada biasanya Gerindra mengajukan minimal 2 pasang calon pasangan kepala daerah. Semuanya berdasarkan suara dan penilaian masyarakat.

Mengapa saat ini Afrizal sebagai salah satu tokoh masyarakat Kota Padang yang dikenal vokal di masa lalu lebih banyak diam atau Silent saja karena masih banyak persoalan internal yang harus dibenahi.

Jika masalah internal saja belum terbenahi, bagaimana kita mau mengkritik orang lain, '' tukasnya balik bertanya.

Salah satu persoalan internal yang menjadi sorotan masyarakat Kota Padang terkait dengan persoalan Ketua DPRD Kota Padang.

Sebagai pribadi Afrizal siap menerima jika  ada tokoh lain yang dinilai lebih pantas dari dirinya untuk maju sebagai calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.

Secara objektif kinerja Pemko Padang harus sekarang disandingkan dengan visi dan misi yang diusung sewaktu pilkada tahun 2013 lalu. Evaluasi harus dilakukan dan Wali Kota harus siap dikritik berbentuk konstruktif. Jangan jalan sendiri dan mementingkan kelompok tertentu.

Menurutnya banyak persoalan terabaikan di Kota Padang seperti bidang pendidikan instruksi formal dan informal khusus keberpihakan.

Kearifan lokal Kepala Daerah ada lebih bijak dan diterima oleh masyarakat tersebut karena diatur dalam UUD 1945. Sepanjang budaya lokal tidak bertentangan dengab political will yang  ada maka tidak menjadi permasalahan pula. Masyarakat Kota Padang berhak melakukan penilaian. Jangankan seluruh visi dan misi Mahyeldi-Emzalmi harus terealisasi, separuhnya saja terpenuhi dari 10 visi dan misi tersebut terealisasi sudah disyukuri oleh masyarakat.

Detak Politik - Rekomendasi DPRD Kota Padang tentang Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Tahun 2016 sebagai pedoman bagi Wali Kota Padang untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017.

Keputusan tersebut disanpaikan oleh Sekretaris DPRD Kota Padang, Ali Basar yang dihadiri oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang dipimpin oleh Wahyu Iramana Putra.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Faisal Nasir sebagai juru bicara gabungan panitia khusus. Ada 15 butir rekomendasi DPRD tertuang dalam Keputusan tersebut.

Pemko Padang perlu memperhatikan peningkatan kualitas SDM Pejabat dilingkungan Pemko agar pembuatan RKA dan DPA sesuai tuntutan aturan yang berlaku dan peningkatan kinerja dalam pelayanan masyarakat secara optimal. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diberikan LKPJ Wali Kota

Khusus untuk DAK, setelah keluar juklah dan juknis maka Pemko Padang menyampaikan kepada Pimpinan DPRD supaya tidak mis komunikasi dalam pelaksanaannya.

Terkait denda keterlambatan akte kelahiran, disarankan Pemko Padang melalui  Dinas Catatan Sipil agar mengajukan Ranperda Perubahan Tarif dimaksud. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar mengajukan Ranperda Pemakaian Aset dan Pemko terutama yang berada di Tahura. Kadis Perhubungan diminta membuat terobosan baru agar kendaraan tidak KIR lagi di luar daerah.

Realisasi pelaksanaa program dan kegiatan, diharapkan Wali Kota beri penilaian kineeja OPD bila dilengkapi data valid dan akuntabel.

Disarankan semua OPD yang menghasil PAD membuat kajian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target 100 persen dan tidak lagi terkesan seolah-olah target adalah suatu pemaksaan.

Diharapkan Wali Kota terus melakukan peningkatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan bedah rumah menggulirkan program dan mempercepat pembentukan masyarakat yang sejahtera serta peningkatan perekonomian.

Dinas Lingkungan Hidup diminta mencari lahan baru untuk lahan TPU tidak memadai.

Pansus menyarankan agar ada penambahan jam kerja sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Juga disarankan Tahun Anggaran 2018 dalam pembuatan Ipal dan Retraining Box RPH agar dapat berfungsi secara maksimal.

Bagi ASN yang tidak melaporkan SKP dan tingkat kehadiran agar diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Wako diingatkan agar OPD menyusun progran dan kegiatan sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD sehingga realisasi pencapaian target tercapai.

OPD yang sudah merealisasikan Belanja Tidak Langsung secara rasional diminta untuk tetap menjaga keberhasilan ini dengan baik.

Detak Padang - Pustaka sumber dan gudang ilmu yang semestinya di kunjungi untuk menambah wawasan dan ilmu, datangi dan kunjungi pustaka karena disana semua jenis buku jelas tersedia,

Seperti di sampaikan salah seorang peserta D'saisa katakan satu hal yang membuat dia  antusias menjadi bagian dari seminar ini karena kegiatan yang melibatkan insan-insan sekolah adalah semangat dan keseriusan mereka dalam mengikuti kegiatan.

Di samping itu, Mungkin karena rasa tanggung jawab untuk dapat mengaplikasikan dengan baik setiap materi yang diperoleh dari narasumber yang di paparkan mengenai Pustaka.
.
Pelatiahan Pustaka Ini adalah momen keseruan kemarin sore bersama peserta Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Padang yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

Senang bertemu bapak dan ibu guru yang juga pustakawan. Di tangan bapak dan ibu ada tanggung jawab untuk mengelola gudang ilmu yang menjadi sumber peradaban manusia.

Menumbuhkan minat baca anak didik sedari dini pun menjadi kewajiban. Lebih dari itu, mewujudkan masyarakat yang terliterasi (mampu memahami dengan baik apa yang dibaca dan ditulis) menjadi tantangan kedepan, ujarnya.

Detak Padang - Pemerintah Kota Padang menggelar Diskusi Publik dan silaturahmi dengan Perantau Minang di Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (27/4) malam.

Terlihat, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo memaparkan arah kebijakan Pembangunan Kota Padang di tahun 2018. Kemudian juga terkait pencapaian program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan bagi ranah bingkuang selama tiga tahun terakhir. Sehingga dengan demikian, di samping itu juga sangat memerlukan adanya dukungan dan pandangan dari perantau untuk Kota Padang yang lebih baik dan maju lagi ke depan.

Dalam pertemuan dengan suasana keakraban tersebut tampak hadir Ketua DPRD Padang Erisman bersama Wakil Ketua Wahyu Iramana Putra serta Sekda Asnel dan para Pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. Sementara para perantau Minang cukup banyak hadir dari berbagai kalangan, sebagaimana juga terlihat Anggota DPR RI, Hermanto serta mantan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago yang sekarang menjabat Komisaris Utama BRI.


Detak Padang - Kota Padang, Sumatera Barat berhasil meraih nominasi Anugerah Pangripta Nusantara 2017 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas). Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (26/4).

Padang berhasil menyisihkan ratusan kabupaten / kota di Indonesia. Menteri PPN/Bappenas menilai, Padang bersama 14 kabupaten / kota lain memiliki dokumen perencanaan terbaik tingkat nasional. Sehingga berhak menjadi nominator Anugerah Pangripta Nusantara 2017.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo usai menerima penghargaan mengaku bersyukur daerah yang dipimpinnya dinobatkan sebagai nominator terbaik dalam hal perencanaan pembangunan di Indonesia.

"Alhamdulillah, setelah terbaik di Sumatera Barat, kita menjadi nominator terbaik bersama 14 kabupaten / kota lain di Indonesia," ucap Walikota Padang dengan wajah berseri didampingi Kepala Bappeda Rudy Rinaldy.

Mahyeldi berjanji akan terus meningkatkan kinerja pembangunan di daerahnya secara berkelanjutan. Sehingga nantinya pada tahun mendatang mampu masuk ke jajaran tiga besar untuk kategori kota.

"Kita harus selalu membuat perubahan yang positif dan memajukan kehidupan masyarakat," ungkap Mahyeldi.

Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan dalam Anugerah Pangripta Nusantara 2017. Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara ini telah dilaksanakan sejak 2011.

Sementara, Thohir Afandi, Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, menuturkan pihaknya melakukan seleksi pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 dengan membentuk tim penilai yang terdiri atas Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama, dan Tim Penilai Teknis.

"Tim ini menyeleksi seluruh provinsi/kabupaten/kota melalui tiga tahap," ungkapnya.

Pertama, penilaian dokumen oleh Tim Penilai Teknis yang beranggotakan Perencana Muda sampai dengan Perencana Madya ataupun Pejabat Eselon III Kementerian PPN/Bappenas.

Kedua, penilaian proses perencanaan oleh Tim Penilai Utama yakni Pejabat Eselon II Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Penilai Independen.

Ketiga, verifikasi dokumen dan proses perencanaan oleh Tim Penilai Independen yang beranggotakan para ahli di berbagai bidang penting yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dia menambahkan, penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 yang diberikan pada provinsi/kabupaten/kota terdiri atas tiga kategori, yakni Kategori dengan Perencanaan Terbaik, Kategori Inovasi Terbaik, dan Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan.

Adapun kategori dengan Perencanaan Terbaik dinilai dengan menggunakan 12 kriteria yang meliputi: keterkaitan;  konsistensi; kelengkapan dan kedalaman;  keterukuran; inovasi kebijakan;  proses perencanaan dari bawah (bottom up); proses perencanaan dari atas (top down); proses perencanaan teknokratik; proses perencanaan politik; inovasi proses dan program daerah; tampilan dan materi presentasi; serta kemampuan presentasi dan penguasaan materi.

Kategori Inovasi Terbaik dalam Perencanaan ditetapkan dengan kriteria yaitu inovasi kebijakan; dan inovasi proses dan program daerah.

Sementara itu, kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan ditetapkan dengan kriteria, yakni secara konsisten nilainya naik selama tiga periode penilaian berturut-turut; (b) nilai peningkatan total terbesar.

Dalam pemberian penghargaan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan apresiasinya terhadap prestasi pemerintah daerah.

“Semoga prestasi ini dapat memotivasi semua pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Pada 2018, dia berencana untuk mengganti penamaan Anugerah Pangripta Nusantara menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Terbaik, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan perencanaannya dengan baik.

Bersama KPK, 19 Kabupaten/Kota Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih

BUKITTINGGI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Republik Indonesia meminta seluruh kepala daerah berkomitmen dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Termasuk unsur legislatif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)  agar melakukan aksi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Hal ini ditegaskan Pimpinan KPK RI Irjen Pol (Purn.) Basaria Panjaitan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat di Istana  Bung Hatta Bukittinggi, Kamis (27/4/2017).

Menurut Basaria, komitmen yang dituangkan dalam pakta integritas dan ditandatangani bersama seluruh unsur pimpinan daerah ini agar ada aksi yang lebih nyata dalam pemberantasan korupsi.

"Komitmen ini jangan hanya seremoni dan tidak ada tindak lanjut dalam melakukan aksi, " tegasnya.

Di hadapan Gubernur, Kapolda, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, para Walikota dan Bupati serta Inspektur se-provinsi Sumatera Barat ini,  ia mengingatkan agar Pemerintah Daerah tidak terjebak dalam pembelian barang dan jasa.

"Hati-hati dalam pembelanjaan barang dan jasa. OPD terkait harus memperhatikan e-katalog yang jelas agar tidak bermasalah, " sebutnya.

Pada kesempatan ini seluruh Walikota dan Bupati dari 19 kabupaten/kota serta Ketua DPRD seprovinsi Sumatera Barat melakukan penandatangan komitmen untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Komitmen itu juga ditandatangani pimpinan KPK,  Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Fachrizal, Ketua DPRD Sumbar dan Kajati.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan,  adanya pakta integritas memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi. Langkah yang dilakukan selain pembentukan tim saber pungli,  juga memperkuat acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Pencegahan korupsi diperkuat dengan adanya komitmen seluruh elemen pimpinan daerah ini, " ujarnya.

Adapun dalam aksi pencegahan dan penindakan korupsi,  Pemerintah Kota Padang termasuk yang lebih dulu melakukannya. Selain pernah menjalin pakta integritas dengan KPK terkait pemakaian pin "Anti Sogok" dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi,  juga telah membentuk tim Saber Pungli.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan,  disamping tim saber pungli yang selalu aktif dalam pengawasan tindakan korupsi,  Pemko Padang juga menerapkan sistem yang berbasis teknologi informasi. Hal ini dimulai dengan penerapan lelang dan pengadaan berbasis elektronik (LPSE), e-surat, dan mengacu kepada e-katalog.
"Kita selalu memperbaiki sistem dan berbasis IT guna memperkecil terjadinya hal-hal yang bersifat korupsi," kata Mahyeldi.

Tidak itu saja,  sambung Wako Mahyeldi, pengawasan internal juga dioptimalkan. Setiap kegiatan OPD diperiksa Inspektorat selaku pengawas internal.

"Kekurangan yang ditemukan sesegra mungkin dibenahi sebelum diperiksa pihak luar sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, " imbuhnya.

Fuji Astomi Camat Terbaik Kota Padang 2017

PADANG – Fuji Astomi, SSTP,M.Si terpilih sebagai Camat terbaik I pada “Penilaian Kompetensi Camat” tingkat Kota Padang di tahun 2017.

Camat muda yang menahkodai Kecamatan Padang Selatan itu  sukses menjadi pemenang, disusul Camat Nanggalo, Teddy Antonius sebagai Camat terbaik II dan Camat Padang Utara Editiawarman sebagai Camat terbaik III. Hasil tersebut diumumkan langsung usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI tingkat Kota Padang di RTH Imam Bonjol, Rabu (26/4) pagi.

Menanggapi raihan itu, Pria yang akrab disapa Tomi tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, sehingga menghantarkannya menjadi yang terbaik dalam penilaian tersebut.

"Alhamdulillah, semua yang dinilai merupakan bahagian dari tugas kerja yang  kita lakukan selama ini di Kecamatan Padang Selatan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat yang telah mendukung. Yakni bagi seluruh aparatur, termasuk sinergi bersama Forkopimka serta masyarakat dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada di Padang Selatan,” ungkapnya saat diwawancarai usai menerima piala dan piagam yang di serahkan langsung Wakil Walikota Padang H. Emzalmi.

Tomi juga mengatakan, prestasi ini merupakan prestasi bersama bagi Kecamatan Padang Selatan. Dengan kebersamaan dan kekompakan itulah sehingga membawa hasil dalam penilaian tersebut.

"Semoga, prestasi ini dapat menambah motivasi khususnya bagi seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja agar lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan tugas ke depan. Dan kita tentu menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan yang harus dibenahi untuk tahapan selanjutnya,"  imbuhnya.

Selanjutnya terkait penilaian yang diikutinya, Tomi menyebutkan diantaranya meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan tugas kemasyarakatan dan pembangunan yang dilakukan. Dan semuanya itu  juga dilihat dari sejauh mana kemitraan antara pemerintah dengan stakeholder yang ada di tingkat kecamatan.

"Sebagaimana, penilaian melalui dua tahapan, yaitunya mulai dari penyajian atau presentasi yang kemudian dilanjutkan dengan sesi peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Penilai," sebutnya lagi.

Sementara itu, Wakil Walikota Padang H. Emzalmi menyampaikan apresiasi dan selamat bagi camat dan lurah yang telah terpilih sebagai yang terbaik dalam penilaian tersebut.

“Semoga, penilaian ini semakin memotivasi khususnya para camat dan lurah untuk lebih meningkatkan kinerja ke depan bukan karena demi penilaian ini saja. Untuk itu, mari kita lihatkan kapabilitas dan keseriusan khususnya dalam memberikan setiap bentuk pelayanan bagi masyarakat,” imbau Wawako.

Adapun Penilaian Kompetensi Camat dan Lurah tingkat Kota Padang 2017 tersebut diketahui merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memperingati Hari Otonomi Daerah. Dimana setelah ini, bagi Camat dan Lurah terbaik I bakal mewakili Kota Padang untuk melanjutkan pada penilaian di tingkat provinsi nantinya.

Peringati Hari Otoda ke XXI, Pemko Padang Bersiap Tingkatkan Kinerja Melalui e-Government

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXI dengan menggelar upacara di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Rabu (26/4) pagi. Selaku Inspektur upacara Wakil Walikota Padang H. Emzalmi membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dihadapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang. Sebagaimana tema secara nasional tahun ini yaitu “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui e-Goverment”.

Dalam sambutan seragam Mendagri tersebut, Wawako menyampaikan bahwa Hari Otoda merupakan momentum untuk mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonomi.

“Sehingga, setiap pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja sesuai apa yang telah dicapai, seraya mengatasi setiap hambatan yang terjadi di pemerintahan otonomi daerahnya masing-masing,” sebutnya.

Ia melanjutkan, pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat senantiasa menekankan untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya pada pelayanan publik, pelayanan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.

“Inilah tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan pada pemerintah daerah,” tuturnya.

Sementara itu, tambah Wawako lagi, sesuai tema Hari Otoda ke-XXI secara nasional memiliki empat makna pokok. Pertama, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kedua, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi (TI) dan komunikasi atau e-Government.

Kemudian ketiga yaitu ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis e-Government membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah. Serta keempat, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis e-Government, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan aparatur pemerintah daerah yang bersih.

“Untuk itu, semoga kita semua mampu melaksanakan amanat Mendagri pada peringatan Hari Otoda ke-XXI  ini. Semoga, Kota Padang semakin maju di bidang pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta mampu mengatasi berbagai permasalahan secara baik,” tukasnya.

Hadir pada upacara tersebut, Ketua DPRD Padang, Erisman, Unsur Forkopimda dan stakeholder terkait.

Lemhanas RI Apresiasi Lingkungan Hidup Kota Padang

PADANG –Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) RI melakukan kajian lingkungan hidup di Kota Padang. Kajian tersebut perlu dilakukan karena dianggap penting untuk masa yang akan datang. Tidak hanya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, kajian lingkungan hidup juga dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Gorontalo.

Hal itu dikatakan Mayjen TNI/Mar (purn) Eddy Oetomo, Tenaga Profesional Bidang Wawasan Nusantara dan Geopolitik Lemhanas RI, saat melakukan dialog tentang lingkungan hidup dengan Pemerintah Kota Padang di Ruangan Abu Bakar Jaar Balai Kota Padang, Rabu (26/4/2017). Dialog tersebut dihadiri, Wakil Wali Kota Padang Emzalmi, Ketua DPRD Kota Padang Erisman, Dinas Lingkungan Hidup dan OPD Kota Padang.

Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan informasi dan laporan yang diterima Lemhanas RI, penataan lingkungan hidup Kota Padang cukup bagus, dan hal itu akan dijadikan pilot project untuk Kota dan Provinsi lainnya di Indonesia.

“Kota Padang berada pada urutan ke 3 secara nasional dalam penataan lingkungan hidup, itulah informasi yang kita dapatkan,” ujar Eddy.

Ditambahkannya, apa yang telah dilakukan Kota Padang dalam penataan lingkungan hidup untuk terus dilanjutkan, dan yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama dan koordinasi antar kelembagaan baik di tingkat kota maupun di dengan pemerintahan provinsi, agar penataan lingkungan hidup bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pada kunjungan ke Kota Padang tersebut, Lemhanas RI juga menugaskan Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Sismennas, Drs. Edijan Tanjung, M.Si (Wredatama), dan Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan Strategi, Irjenpol Said Saile.  

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi, mengucapkan terimakasih atas kunjungan Lemhanas RI dalam melakukan kajian lingkungan hidup Kota Padang, semoga semua masukan dan saran yang diberikan menjadi bahan kajian Pemerintah Kota Padang dalam penataan lingkungan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Saat ini, kita terus berupaya melakukan penataan lingkungan hidup, termasuk juga mengubah perilaku masyarakat untuk mencintai lingkungan,” kata Emzalmi.

Dikesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Kota Padang, Al Amin, memaparkan program-program lingkungan hidup Kota Padang, diantaranya tentang relawan kebersihan, waktu pembuangan sampah ke tempat sampah yang telah disediakan, pengelolaan TPA sampah, program adiwiyata, dan program-program lainnya. (LL/Fsl)

Teks Foto: Wakil Wali Kota Padang Emzalmi didampingi Ketua DPRD Kota Padang Erisman menyerahkan plakat Kota Padang kepada Mayjen TNI/Mar (purn) Eddy Oetomo, Tenaga Profesional Bidang Wawasan Nusantara dan Geopolitik Lemhanas RI.

Integritas ASN Pemko Padang Dipertanyakan

PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi, mempertanyakan integritas ASN Pemko Padang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Hal itu dikarenakan, sedikitnya jumlah kehadiran ASN Pemko Padang pada pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXI di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Rabu pagi (26/4).

”Ini persoalan prilaku. Kalau rasa berbangsa, bernegara, dan tanggung jawab sebagai ASN tidak tumbuh dari integritas diri sendiri, itu perlu dipertanyakan,” tegas Emzalmi, sesaat setelah menjadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah tersebut.

Dikatakannya, ketidakhadiran ASN Pemko Padang pada pelaksanaan upacara Otoda ke-XXI akan ditelusuri penyebabnya, apakah tidak diberitahu pimpinan, atau memang tidak peduli dengan pelaksanaan upacara Otada. Atau bisa jadi juga punya alasan lainnya.
 
“Hal ini perlu diketahui, untuk meningkatkan disiplin dan kapasitas ASN Pemko Padang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya,” ujar Emzali.

Ditambahkannya, Hari Otoda merupakan momentum untuk mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonomi. Sehingga, setiap pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja sesuai apa yang telah dicapai, seraya mengatasi setiap hambatan yang terjadi di pemerintahan otonomi daerah.

LIPIA Ingin Buka Kampus Cabang di Padang

PADANG - Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan kerjasama pendidikan Islam dan Bahasa Arab antara Kota Padang dan Kerajaan Arab Saudi, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo bertemu dengan dengan Direktur Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Selasa (25/4). Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Direktur LIPIA Jakarta tersebut membahas rencana LIPIA  untuk membuka kampus cabang kelima di Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, pihak LIPIA menyatakan sangat berkeinginan untuk membuka kampus cabang ke-5 di Padang, Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan rencana pembukaan cabang LIPIA di Padang adalah agenda lama yg sudah dirintis beberapa tahun yg lalu oleh Duta Besar Arab Saudi yang lama dan direktur LIPIA sebelumnya.

Rencana ini disambut baik oleh Walikota Padang. Karena Pemerintah Kota Padang juga memiliki keinginan yang sama, menjadikan Padang sebagai kota pendidikan keislaman. Mahyeldi menilai kerjasama dalam bidang pendidikan memiliki multi efek yang besar untuk masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan dan pengembangan kawasan baru.

Manfaat ini sudah dirasakan oleh masyarakat yang ada di kawasan Limau Manis dengan keberadaan Unand, warga Air Dingin dengan adanya Ar Risalah, atau masyarakat Sungai Bangek dengan berdirinya kampus 3 UIN Imam Bonjol, serta beberapa wilayah lainnya

Dalam agendanya, tim dari LIPIA akan mengunjungi Kota Padang dalam guna penjajakan dan survey lokasi pada pekan depan.

Sirine Tsunami Berbunyi, Siswa Menyelamatkan Diri

PADANG - Sirine tsunami berbunyi Rabu (26/4) pagi sekira pukul 10.00 Wib. Siswa sekolah kaget dan melindungi diri. Mereka bersembunyi di bawah meja belajar di kelasnya.

Raut muka cemas terpencar dari wajahnya. Guru yang berada di depan kelas juga ikut bersembunyi di bawah meja sambil berteriak.

"Semuanya berlindung di bawah meja," katanya dengan lantang.

Pagi itu memang tidak terjadi tsunami maupun gempa di Padang. Rabu itu, seluruh daerah di Sumatera Barat memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN). Padang ditunjuk sebagai tuanrumah pelaksana.

Sirine tsunami sengaja dibunyikan agar seluruh masyarakat dapat mengikuti simulasi kebencanaan yang dilakukan BPBD, PMI, serta Tagana. Termasuk di sekolah-sekolah yang memiliki shelter. Seluruh siswa sekolah mengikuti arahan dari BPBD, PMI, dan Tagana untuk waspada terhadap bencana gempa dan tsunami.

Seperti yang dilakukan di SMP Maria yang terletak di jalan Gereja, Padang. Seluruh siswa nampak tegang saat sirine berbunyi. Setelah menyelamatkan diri di bawah meja, mereka kemudian menuju titik kumpul di lapangan yang terletak di belakang sekolah tersebut. Sambil melindungi kepala dengan menggunakan tas, 348 siswa berjalan menuju titik kumpul. Usai mendengar arahan bahwa gedung sekolah aman setelah dihoyak gempa, seluruh siswa menuju shelter yang berada di lantai tiga.

Kepala SMP Maria Yuliana, usai simulasi menyebut bahwa pihaknya sebenarnya sudah sering melakukan simulasi gempa dan tsunami. Dalam tahun ini sudah tiga kali simulasi dilakukan. Yakni saat Masa Orientasi Siswa (MOS), setelah ujian.

"Serta pada peringatan HKBN kali ini," terangnya.

Dikatakannya, simulasi yang dilakukan sesuai protap yang diperoleh dari BPBD. Saat gempa, siswa diajak menyelematkan diri di bawah meja. Kemudian sambil menjunjung tas di kepala, siswa diarahkan ke titik kumpul di tanah lapang belakang sekolah. Setelah mengetahui kondisi bangunan aman pascagempa, seluruh siswa diselamatkan ke atas shearer bangunan sekolah.

"Kita punya shelter yang cukup luas. Bisa menampung 500 massa. Shelter ini terbuka setiap saat," ulas Yuliana.

Diakuinya, masih banyak kekurangan yang terdapat di sekolahnya itu. Sempitnya jalan menuju titik kumpul serta tidak adanya tangga darurat.

"Jalan ke titik kumpul cukup sempit, tangga darurat menuju shelter juga tidak ada," terangnya.

Yuliana berharap kondisi ini mendapat perhatian dari pihak BPBD setempat. Sehingga evakuasi saat terjadi bencana berjalan baik.

Detak Hukum-Rabu 26/4 pukul 22.13wib pol pp Padang mendapati paket sabu yang sudah dipakai disalah satu hotel kelas melati yang ada dikota Padang,kejadian itu bermula ketika satuan satpol pp kota Padang melakukan razia rutin dalam memberantas prostitusi yang menjamur dikota Padang,didalam salah satu kamar pol pp Padang mendapati 1 orang wanita bernama NP(20) dan 2 orang laki laki bernama MR(18) dan RN(20).


Dikamar tersebut ditemukan bukti satu alat isap sabu atau bong dan bekas plastik yang biasa digunakan sebagai alat pembungkus sabu,ke3 pelalu ini digelandang ke mako satpol pp untuk diproses dan didata sesuai SOP yang berlaku.

Ditemui dimako satpol pp Padang Kasi Tibum dan Tranmas bapak Yuharisman membenarkan '' bahwa memang ada diamankan 3 orang remaja yang diantaranya 1 perempuan yang diamankan disalah satu hotel melati disaat razia prostitusi dan juga didapati alat isap sabu dan beberapa bukti lainnya,saat ini pihak dari BNN provinsi sudah berada dimako satpol pp Padang untuk menjemput ke 3 pelaku dan dibawa ke BNN untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut'' ungkapnya.

Hal ini menambah angka remaja yang terjerumus memakai narkoba dan menambah panjang daftar pemakai narkoba yang menggunakan penginapan atau hotel hotel untuk menikmati barang haram tersebut.ABE

Detak Hukum - Sepasang remaja yang bernama wr (20) dan ap(21) ditangkap satuan polisi pamong praja provinsi sumatara barat di dalam toilet atau wc yang berada dikawasan masjid Raya Sumatra Barat sekitar pukul 22.35 wib tanggal.

Ketika ditangkap kedua remaja ini dalam kondisi pakaian dari pinggang ke bawah sudah sampai dimata kaki,awal nya petugas curiga dengan gerak gerik kedua remaja ini namun beberapa selang waktu kedua remaja ini masuk ke dalam kamar mandi wanita dan kemudian petugas langsung mendatangi kamar mandi tersebut, hal hasil pintu kamar mandi tersebut dikunci dari dalam sehingga petugas mendobrak secara paksa.
Didalam kamar mandi tersebut yang laki laki berdiri dibelakang yang perempuan sedang kan yang perempuan dalam posisi membungkuk.kedua remaja ini tercatat sebagai mahasiswa disalah satu perguruan tinggi ternama dikota Padang sumatra barat.

Di bernarkan oleh kasat pol pp provinsi sumatra barat ‘’ benar adanya diamankan sepasang remaja yang berstatus mahasiswa yang terangkap melakukan perbuatan yang sangat sangat tidak bermoral dimana tempat ibadah diadikan tempat untuk berbuat mesum’’ ungkap nya.

Kedua remaja ini di gelandang ke mako satpol pp kota Padang untuk dimintai keterangan dan akan menindak tegas perbuatan yang sangat memalukan ini, disaat marak nya razia dan penertipan yang dilakukan pol pp kota Padang malah terjadi hal yang sangat memalukan dimana mesjid yang termegah diasia ini dijadikan tempat berpacaran dan bahakan dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan suami istri.ABE



Detak Padang -  Beragam cara penipuan yang dilakukan saat ini. Terutama melalui perangkat komunikasi telepon seluler. Tak pelak, cukup banyak jatuh korban.

Melihat maraknya penipuan melalui media sosial (medsos), seperti Facebook, BBM, maupun aplikasi lainnya, Pemerintah Kota Padang mengimbau seluruh warganya untuk berhati-hati dan waspada. Warga diharapkan tidak mudah percaya dengan rayuan permintaan uang dan sebagainya.

"Kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan melalui Informasi Tekhnologi (IT), seperti penipuan melalui Facebook atau media sosial lainnya yang cukup marak akhir-akhir ini," imbau Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang, Didi Ariyadi saat diwawancarai, Selasa (25/4).

Saat ini memang telah banyak jatuh korban penipuan lewat media sosial. Hacker meretas akun pribadi seseorang dan meminta sejumlah uang kepada seluruh teman pemilik akun tersebut. Mereka yang percaya, langsung mengirimkan uang ke nomor rekening yang diberikan. Sedangkan pemilik akun sebenarnya tidak mengetahui bahwa akun pribadinya telah diretas dan dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggungjawab.

"Jangan mudah percaya kepada seseorang yang tiba-tiba meminta dikirimi uang, walaupun akun itu atas nama orang yang kita kenal. Karena bisa saja akun tersebut sudah dibajak oleh orang lain yang tidak dikenal. Pastikan bahwa kita mendapatkan informasi dari orang yang kita kenal, dan informasi yang disampaikan sudah terbukti kebenarannya," kata Didi.

Didi pun mengajak seluruh warga untuk cerdas dalam menggunakan media sosial. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat dewasa ini diharapkan memiliki nilai positif bagi masyarakat.

"Seperti kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi dan pengetahuan yang berguna," tukas Didi.

Akhir-akhir ini cukup banyak yang mengakui bahwa akun pribadi media sosialnya telah dibajak oleh oknum tak bertanggungjawab. Seperti yang dialami Gina. Akun pengguna media sosial Facebook ini pernah dimanfaatkan oleh hacker. Akun pribadinya dijebol dan digunakan hacker untuk meminta uang.

"Beruntung saya cepat diberitahu teman kalau akun saya sudah dibajak. Saat itu juga teman menyebarluaskan informasi bahwa akun saya telah dibajak dan mengabaikan setiap pesan yang dikirimkan melalui akun saya tersebut," ujar wanita asal Siteba ini.

Sementara, Tedi mengakui bahwa dirinya hampir menjadi korban penipuan lewat media sosial. Saat itu dirinya menerima pesan percakapan melalui akun temannya. Beruntung Tedi tidak langsung percaya. Dirinya segera menelpon temannya itu.

"Teman saya itu pun mengaku tak pernah meminta dikirimkan uang. Saat itu juga teman saya itu menutup akun pribadinya," ungkapnya.

Detak Politik - Mengenai pembangunan dan geliat wisata di Kota Padang memang sudah terlihat dan merupakan destinasi wisata unggulan Pemko Padang yang terdapat di lokasi yakni Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Aie Manis.

Dalam hal ini DPRD Padang dan Pemko sepakat untuk mempersiapkan sarana dan prasarana baik lokal dan luar. Pada APBD 2016 telah dikucurkan dana sebesar Rp 3,2 milliar untuk pembangunan pedestrian kawasan Pantai Padang tersebut, " ujar anggota Komisi IV DPRD Padang Helmi Moesim, Selasa(25/4).

Adapun tujuan membangun pedestrian selain mempercantik pantai dengan taman kecil sekitarnya juga untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Dengan begitu pengunjung dengan berjalan kaki pada area jogging track atau menggunakan sepeda bisa menikmati keseluruhan objek wisata sekitar pantai Padang tanpa harus menggunakan kendaraan. Juga telah di bangun kawasan khusus parkir untuk pengunjung pantai.

Helmi menjelaskan, pedestrian yang telah di buat tersebut adalah berupa trotoar yang ada di ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa dijadikan untuk tempat bermain anak - anak serta pejalan kaki dan area jogging track, jadi pedestrian ini bisa menjadi multi fungsi yang telah dibangun sepanjang 1 KM plus area parkir melalui anggaran sebesar Rp 3,2 milliar melalui APBD tahun 2016 tersebut.

''Kemudian untuk anggaran APBD 2016 yang dikerjakan pada tahun 2017 ini, pedestrian dikawasan Pantai Padang akan ditambah lagi sepanjang 1 KM lagi dan sebagai wakil rakyat, saya sangat mensuport, karena azas manfaatnya sangat terasa dan merupakan salah satu strategi menarik pengunjung datang berwisata ke Kota Padang, " sebutnya.

Lebihlanjut disampaikan, bagaimana Pemko bisa menerapkan bagaimana yang namanya maksiat bisa ditanggulangi atau tidak ada di sepanjang pantai padang. Strateginya yakni dengan memperindah kota dan pantai juga tujuannya agar bisa menghilangkan perbuatan negatif tersebut.

Pernah dalam pelaksanaannya bahwa ketika Pemko Padang melakukan penggusuran terhadap pedagang dan tenda - tenda ceper yang katanya tidak perlu menggunakan kekerasan dan tidak ada gejolak serta tidak merugikan. Namun pada kenyataannya setelah dua hingga tiga hari kemudian para pedagang kembali beroperasi membuka tenda - tenda ceper berbau maksiat dikawasan pantai tesebut.

"Nah, menurut hematnya dengan adanya dibuat areal pedestrian ini, disamping memperindah estetika kota dan pantai, secara tidak langsung akan menghambat pedagang untuk membuka tenda - tenda ceper kembali. Karena kawasan ini nantinya pasti akan ramai banyak digunakan pengunjung untuk menikmati suasana pantai bersama keluarga.

Nah, dengan adanya areal pedestrian yang merupakan ruang  terbuka yang ada dikawasan tersebut, bagaimana lagi mereka akan berbuat mesum ketika dilokasi itu sudah banyak pengunjung yang membawa keluarga mereka, anak - anak yang bermain sepatu roda dan lainnya. Inilah maksudnya strategi yang dibuat dengan adanya areal pedestrian ini. Namun ini tetap harus ada ketegasan pemerintah daerah sendiri, " tuturnya.

Helmi juga menambahkan, untuk kawasan Pantai Padang ini sendiri dari Utara ke Selatan panjangnya ada sekitar 4,8 Km. Sementara pada tahun 2016 sudah selesai 1 Km dan dilanjutkan 2017 ini 1 Km lagi, jadi kita bersama pemko berupaya tiap tahunnya kedepan untuk bisa menganggarkan melalui APBD agar kawasan pantai Padang tersebut seluruhnya sudah menjadi kawasan pedestrian serta jogging track dan juga areal parkir yang teratur.

Pemerintah harus siap menerima gelombang kunjungan wisata dengan sistem bagaimana masyarakat menjaga kenyamanan wisatawan, pedagang juga menjaga ramah tamah, kebersihan dan bagaimana harga yang di terapkan para pedagang tersebut tidak terlalu mahal, sewajarnya  dan harus sama harga yang ditetapkan itu standar. Jangan sampai sampai sekali saja wisatawan berkunjung tidak mau lagi berkunjung ke Pantai Padang.

Untuk itu kita berharap pada dinas terkait, seperti Dinas Periwisata, Dishub, Dinas Lingkungan Hidup serta Muspika agar dapat seayun selangkah memberi dukungan terhadap destinasi wisata Kota Padang.
Sementara kita di DPRD akan menjalankan fungsi kontrol, setiap saat akan mengevaluasi kawasan Wisata Padang. Serta bagaimana pendapatan daerah bisa ditingkatkan di sektor wisata ini, " ungkap politisi Golkar tersebut.

Corri: "Jangan Hambat Rejeki Orang Lain"

PADANG - Asisten III Bidang Administrasi Setdako Padang Corri Saidan, mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Padang untuk bekerja sebaik mungkin. Bekerja dengan ikhlas.

"Bekerjalah dengan baik, jangan dihambat rejeki orang lain," kata Corri saat menjadi pemimpin apel pagi di lingkup Asisten III Setdako, di Balaikota, Selasa (25/4).

Corri menyebut jika bekerja tidak didasari keikhlasan, serta menghambat rejeki yang seharusnya milik orang lain, akan berakibat fatal kepada diri sendiri.

"Jika menghambat rejeki orang lain nantinya akan membalik kepada diri kita. Rejeki kita akan terhambat juga," sebut Corri.

Corri mengajak seluruh ASN di lingkup kerjanya bekerja dengan maksimal. Apa yang menjadi tugas pokok dikerjakan sebaik mungkin.

"Berniat baiklah saat bekerja, jika dimulai dengan niat baik saat di rumah, rejeki akan terbuka lebar," tambahnya.

Bekerja menurut Corri merupakan sedekah. Sedekah kepada negara. Sedekah tidak saja berupa uang, akan tetapi juga pikiran, termasuk gerakan tubuh merupakan sedekah.

"Tetapi sedekah kerja ini jangan pula dikotori dengan niat tak baik," tukas Corri.
Agar pelayanan kepada masyarakat optimal, Walikota Padang sebelumnya memang telah mewanti-wanti seluruh ASN Pemko Padang untuk bekerja cepat. Tidak memperlambat, menghambat, dan berlambat-lambat.

"Kita sebagai pelayan jangan memperlambat pekerjaan," imbaunya.

Detak Padang - Bahwasanya pasar  siteba  sangat perlu direhab guna  untuk menampung para  pedagang sudah melebihi kafasitas,  setelah diteliti pasar siteba sudah padat, sudah saatnya di pelebar  pasar tersebut, Sehingga kedepan kemacetan di sekitar pasar Siteba bisa teratasi. Karena kita lihat setiap hari selalu ramai.

Hal ini dikatakan Walikota Padang H.Mahyeldi Dt.Marajo  ketika berdialog dengan RT/RW di mesjid Raya Nanggalo Surau Gadang  Kecamatan Nanggalo dalam rangka penyerahan operasional Rt/Rw tersebut. Hadir dalam kesempatan itu Camat Nanggalo Teddy Antonius, para Lurah serta Forkopomka Kecamatan Nanggalo. Selasa 25/4/2017.

Selanjutnya sekaitan dengan betonisasi di tahun 2017 ini jadi perhatian khusus pemerintah kota Padang untuk penyelesaiannya, dikiri kanan betonisasi akan di pasang paping blog, tidak dicor lagi, pafing blog diupayakan punya Standar  yang lebih baik  berkualitas ,  di tahun 2018 nanti semua betonisasi dilingkungan komplek  akan rampung penyelesaianya, karena paping Blok punya celah untuk resapan air, ini kelebihan betonisasi dari  haspal,  punya kekutan lebih lama umur  ketahanan yang sangat panjang sebut Mahyeldi.

detaknusantara-- Rencana pembangunan kantor Camat Padang Timur di kawasan Tan Malaka, Padang, Sumatera Barat, dikritisi oleh Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra.


Ia menilai bahwa lokasi pembangunan tersebut kurang layak untuk kantor Camat Padang Timur, pasalnya ia menilai bahwa tanah tersebut untuk lahan pengendalian banjir, tuturnya.


“DPRD Padang, sejatinya telah menganggarkan untuk pembanguan kantor Camat Padang Timur, namun akibat tidak mampu membebaskan lahan maka kantor tersebut direncanakan akan dibangun dikawasan Tan Malaka Padang,” tukas beliau


Ia mengkritisi tentang proses pembelian tanah di tan malaka tersebut. Ia  menyebutkan bahwa anggaran untuk pembelian lahan itu sebenarnya anggran untuk pembebasan lahan pengendalian banjir di Maransi, sebagai pergantian lahan Terminal Anak air dan lahan untuk SD/SMP, ujarnya.


Lebih ironinya, anggaran yang dipergunakan untuk pembelian lahan di kawasan Tan Malaka untuk membeli pailit yang ditunjuk curator. Dalam Undang-Undang Perbankan menjelaskan harus mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah.


“Setelah mereka pilah tanah seluas 8 ribu meter tersebut ada dua harga. Pertama tanah didepan jalan Agus Salim bernilai Rp 5,1 miliar sedangkan tanah di Tan Malaka bernilai Rp2,1 miliar. Total anggaran untuk pembelian tanah tersebut mencapai Rp31,7 miliar lebi,” ujarnya menjelaskan.


Dituturkannya , untuk pemeblian tanah tersebut mestinya da persetujauab dari DPRD Padang, namun hingga saat ini dirinya tidak mengetahui perihal tersebut.


“Soal pembelian lahan harus ada persetujauan dari DPRD Padang, mungkin saja persetujuan tersebut diberikan salah seorang pimpinan, namun saat saya tanyai tentang dokumen tersebut mereka tidak pernah memberikannya,” tukuk Wahyu.


Diungkapkan Wahyu, bahwa memang ada salah seorang pimpinan yang pernah dipanggil Kejaksaan Tinggi terkait pemeblian tanah tersebut. Satu orang pimpinan diperiksa oleh satu orang jaksa.


“Saja jelaskan, bahwa tanah iu tanah pailit milik Rahman Tamim, dan terkait pembelian tanah tersebut tidak pernah direncanakan sebelumnya,” pungkas Wahyu. (SS)

Detak Padang - Kehidupan tidak pernah sepi dari masalah. Sepertinya, datang silih berganti. Tidak hanya merasuki persoalan pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan bangsa dan negara pun mengalami masalah. Itu menandakan kita sedang berada di atas dunia. Begitu juga dengan masalah hati, iri, dengki, dendam, jiwa tak tak tenang, gelisah tak karuan. Hatilah kunci dari semua masalah dan persoalan. Untuk itu, kembalilah ke Masjid untuk menuntaskan segala persoalaan tersebut.

Demikian dikatakan Wali Kota Padang Mahyeldi pada peringatan Israj Mi’raj di Masjid Taqwa Kelurahan Andalas Timur, Minggu malam (23/4/2017). Dijelaskannya, kembali ke Masjid, tentunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dimulai dengan mensucikan badan dengan berwudhu’, sholat, membaca Al-Quran dan berdoa memohon petunjuk dan ketenangan hati kepada yang Maha Kuasa.

“Dijamin, ada ketenangan bathin dan jiwa ketika berada dalam Masjid. Dan itu, merupakan modal utama dalam menyelesaikan masalah dan persoalan hidup,” ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut dikatakan, kembali ke masjid merupakan salah satu hikmah dari peristiwa Israj Mi’raj, sebagaimana Allah SWT memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Haram Ke Masjid Aqso. Karena, sebelum peristiwa tersebut, Rasulullah SAW juga sedang mengalami masalah yaitu meninggalnya istri dan paman beliau. Dan tahun itu dikenal dengan tahun duka cita.

“Mari kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai masjid. Dan meramaikan masjid melalui kegiatan-kegiatan keagamaan,” tambah Mahyeldi.

Detak Padang - Kompleks perumahan di kawasan Kuranji itu tampak ramai. Terutama di waktu sore. Anak-anak bermain riang gembira. Berkejaran dengan sebaya.

Di tempat lain, seorang ibu mendorong kereta bayi. Sesekali si ibu itu berhenti, menyuapkan nasi kepada anaknya yang berbaring di dalam kereta. Tak jauh dari kereta itu, beberapa anak lelaki bermain sepakbola.

Pemandangan ini cukup kontras dengan kondisi dan suasana pada empat tahun sebelumnya. Kompleks perumahan ini dulunya terlihat lengang, sepi.

"Sejak jalan di kompleks kami ini diaspal beton oleh pemerintah, kami tak takut lagi anak-anak bermain di depan rumah," ungkap Atik, seorang ibu rumahtangga di Kompleks Perumahan Polda, Balai Baru, Kuranji.

Ya, sebelum jalan di kompleks tersebut diaspal beton, warga kerap cemas membiarkan anaknya bermain di jalan perumahan. Sebab, jalan perumahan sering becek meski hujan tak begitu lebat. Bila sudah hujan, cerukan yang ada di jalan menjadi seperti kubangan.

"Anak-anak sering terjatuh karena banyak lubang dan batu besar," tambah Atik.

Tidak saja di kompleks perumahan di tempat tinggal Atik. Sejumlah kompleks perumahan lain di Padang sudah hampir seluruhnya diaspal beton.

Seperti di jalan Jeruk II Perumnas Belimbing, jalan sudah mulus. Anak-anak bermain sepatu roda dengan senang, bahkan hingga tengah malam. Warga benar-benar menikmati apa yang telah diberikan pemerintah.

"Betonisasi Pak Wali multifungsi bagi kami di sini," ucap Al, warga di kompleks tersebut.

Kini, selain memudahkan akses bagi warga, jalan beton dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Seperti senam massal, sepatu roda, bersepeda, bulutangkis, dan lainnya. Tak heran kini jika ada warga di kompleks-kompleks perumahan yang menggunakan jalan beton untuk kegiatan keolahragaan dan lainnya.

"Bermanfaat besar bagi kami," timpal Joni warga Belimbing.

Pemerintah Kota Padang memang telah memogramkan betonisasi jalan lingkungan sejak kepemimpinan Walikota H. Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Walikota Emzalmi. Usai dilantik 2014 lalu, program ini kemudian digulirkan. Jalan tanah berubah menjadi beton.

"Kita ingin jalan di depan rumah warga bagus. Dengan itu, perekonomian sekitar ikut meningkat," tukas Mahyeldi.

Kepala Bappeda Kota Padang Rudy Rinaldy menyebut bahwa realisasi sementara betonisasi jalan lingkungan dari tahun 2014 hingga 2016, yakni 76,33 persen.

"Setelah kita lihat progresnya, realisasi sementara betonisasi jalan lingkungan ini sudah 76,33 persen. Tinggal sekitar 23 persen lebih lagi yang belum tersentuh," ungkap Rudy.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang Fatriarman Noer menyebut bahwa panjang jalan sekunder di Padang mencapai 1.296.6 Km. Dari sepanjang itu, jalan yang butuh penanganan intensif yakni 329.66 Km.

"Sejak 2014 hingga 2016 kemarin sudah terbetonisasi sepanjang 231.44 Km," ucapnya.

Fatriarman mengatakan bahwa program betonisasi ini sudah hampir mendekati rampung. Sebanyak 97.35 Km masih belum dibeton. Diperkirakan sisanya ini selesai pada 2018 mendatang.

"Program ini selesai 2018, setahun lebih cepat," terangnya.

KPU-RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018.

Rencananya, ada 171 Daerah yang mengikuti Pilkada 2018.

Kegiatan akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Berarti tahapan dimulai Agustus 2017.

Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya.

Daerah yang mengikuti Pilkada 2018 yaitu 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.





Detak Padang - Sejarah mencatat, Siti Manggopoh, Rohana Kudus, Rahmah El Yunusiah, dan Rasuna Said, merupakan perempuan Minangkabau yang ikut mewarnai panggung sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Peran mereka itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Siti Manggopoh ikut melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda tentang pajak uang (belasting) karena bertentangan dengan adat Minangkabau.

Rohana Kudus, perempuan multi talenta dan pahlawan emansipasi wanita, seorang guru, mendirikan sekolah perempuan, penulis, wirausaha, dan juga pemimpin redaksi pada pelbagai surat kabar perempuan. Begitu juga dengan Rahmah El Yunusiah, seorang ulama perempuan, pendiri Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang masih eksis hingga sekarang. Rasuna Said, juga seorang pejuang kemerdekaan yang memperjuangkan hak-hak wanita, baik di pendidikan maupun di dunia politik.

Peran dan kiprah perjuangan perempuan Minangkabau tersebut kembali diangkat Pemerintah Kota Padang pada acara Seminar Sehari “Perempuan Minangkabau Di Panggung Sejarah Bangsa” dalam rangka memperingati Hari Kartini, di salah satu hotel di Kota Padang, Minggu (23/4/2017).

Hadir sebagai pembicara, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Aktivis perempuan dan penggagas serta Ketua Gerakan Ibu Negeri (GIN) Neno Warisman, Akademisi sejarah DR. Siti Fatimah. Seminar tersebut diikuti Wali Kota Padang Mahyeldi, Wakil Wali Kota Padang Emzalmi, pimpinan OPD Kota Padang, mahasiswa dan unsur guru serta kepala sekolah se-Kota Padang.

Wali Kota Padang Mahyeldi, dikesempatan itu mengatakan, seminar ini bertujuan untuk mengangkat kembali nilai-nilai perjuangan dari pahlawan perempuan Minangkabau, agar bisa diwariskan kepada generasi muda sebagai penyemangat serta penggugah kesadaran dalam membangun bangsa Indonesia.

“Keberanian mengungkapkan pikiran, memiliki gagasan, ide, dan mimpi untuk berbuat yang lebih baik, itulah marwah dari perjuangan tokoh perempuan Ranah Minang tersebut,” ujar Mahyeldi. “Dan ini harus diwariskan kepada generasi muda, agar di masa yang akan datang, kita memiliki generasi-generasi petarung yang idealis, memiliki terobosan dan gagasan, serta memiliki ide dalam membangun Ranah Minang dan bangsa ini kedepannya,” tambah Mahyeldi.

Diakui Mahyeldi, Apa yang telah diperbuat oleh pejuang perempuan Minangkabau tersebut tidak kalah pentingnya dengan apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini, oleh sebab itu, Pemerintah Kota Padang berencana akan membuat sebuah buku sesuai dengan judul seminar tersebut “Perempuan Minangkabau Di Panggung Sejarah Bangsa”, untuk dipelajari oleh generasi muda.

Disamping itu, Pemko Padang bersama Pemprov Sumbar akan mengagendakan dan mengusulkan pejuang perempuan Minangkabau tersebut dijadikan sebagai pahlawan nasional, karena belum semua dari mereka yang diakui negara sebagai pahlawan nasional.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memukul gong sebagai pertanda dimulainya seminar sehari “Perempuan Minangkabau Di Panggung Sejarah Bangsa” dalam rangka memperingati Hari Kartini di salah satu hotel di Kota Padang, Minggu (23/4/2017).

Cegah Kanker Serviks, Dinkes Periksa 4.000 Wanita Subur

PADANG - Kanker serviks merupakan penyakit membahayakan. Kanker serviks menjadi penyebab kematian perempuan nomor dua di dunia setelah penyakit jantung koroner.

Setiap dua menit, satu perempuan meninggal karena kanker serviks. Di negara berkembang seperti Indonesia, kanker serviks menjadi salah satu penyebab utama kematian.

Mencegah berkembangnya penyakit kanker serviks, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan setempat melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) kepada wanita subur di Kota Padang.

"Pekan ini kita mulai melaksanakan pemeriksaan IVA untuk mencegah kanker leher rahim pada wanita usia subur," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani Hamid, kemarin.

Diterangkannya, pemeriksaan IVA ditargetkan kepada 4.000 wanita subur di Kota Padang. Wanita Subur yang ingin mengetahui kondisi rahim dapat memeriksakan diri di Puskesmas terdekat.

"Kita melakukan pemeriksaan di tiap Puskesmas di Kota Padang hingga Jumat (28/4) depan," tambah Feri Mulyani.

Feri mengajak seluruh wanita usia produktif dan telah menikah untuk segera memeriksakan diri. Seluruh wanita di Kota Padang diharapkan rutin melakukan pemeriksaan IVA sekali setahun.

Feri mengakui bahwa akhir-akhir ini terjadi lonjakan penderita kanker serviks. Dikatakannya, penyebab terjadinya kanker serviks yakni virus Human Paviloma Virus (HPV). Virus ini berkembang apabila kurang menjaga kebersihan organ intim.

"Karena itu segera periksakan diri di puskesmas terdekat," ajaknya.

Seperti diketahui, Metode IVA ini sudah dikenalkan sejak 1925 oleh Hans Hinselman dari Jerman, tetapi baru diterapkan tahun 2005. Biaya mendeteksi kanker serviks dengan metode IVA ini juga terjangkau. Deteksi dini ini tidak harus dilakukan oleh dokter, tetapi tenaga terlatih seperti bidan di puskesmas.

Meode IVA cukup mudah, murah, dan memiliki keakuratan sangat tinggi dalam mendeteksi lesi atau luka prakanker hingga 90 persen.

Metode IVA dilakukan dengan cara inspeksi visual pada serviks yang diberi asam asetat atau dikenal dengan asam cuka. Setelah dilihat posisinya, leher rahim dipulas dengan asam asetat kadar 3-5 persen, selama 1 menit.

Proses ini tidak menyakitkan. Hasilnya langsung diketahui saat itu juga, antara normal (negatif), atau positif (ada lesi pra-kanker). Jika ada kelainan, plak putih akan muncul pada serviks. Plak putih ini yang harus diwaspadai sebagai luka prakanker.

Neno Warisman: Kami Rindu Pemimpin Seperti Buya Mahyeldi

PADANG - Warga Kota Padang menurut Neno Warisman sangat beruntung memiliki pemimpin seorang ulama. Ia menilai sosok Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah adalah pemimpin yang dirindukan masyarakat karena amanah dan selalu mengajak kepada kebaikan.

"Kami rindu pemimpin seperti sosok Buya Mahyeldi. Beliau seorang ulama,  amanah dan mencintai rakyatnya, " kata Neno Warisman di Masjid Nailus Saadah,  Kelurahan Batang Kabung Ganting,  Kecamatan Koto Tangah,  Padang,  Senin (24/4/2017).

Penyanyi dan pemain film yang saat ini lebih dikenal sebagai penceramah agama dan aktifis ini menyempatkan diri hadir pada acara penyerahan bantuan operasional RT/ RW dan kader Posyandu serta PKK sekecamatan tersebut. Sedikitnya 1.000 orang hadir pada kesempatan ini bersama Walikota Mahyeldi dan Camat Koto Tangah Syahrul serta pemuka masyarakat lainnya.

Ia mengisahkan kondisi di kota tempatnya berdomisili (DKI Jakarta). Masyarakat mengingkan pemimpin yang muslim dan amanah dalam pemilihan kepala daerah. Ia turut memperjuangkan hal itu. Namun tidak sedikit tantangan dan intimidasi yang dialaminya.

"Kami memperjuangkan untuk kemenangan pemimpin muslim,  tapi tidak tanggung-tanggung tantangan dan intimidasi yang dialami, " ujarnya.

Menurut Neno,  pemimpin yang ideal menurut tuntunan Islam adalah yang mengajak kepada kebaikan bukan malah mengajak para Ketua RT dan RW serta Lurah untuk berbuat zalim.

Neno juga menyinggung proyek reklamasi Teluk Jakarta yang sarat kepentingan taipan dan tidak berpihak kepada masyarakat.

"Reklamasi bukan berpihak ke masyarakat melainkan kepada pengusaha, " sebutnya.

Sekali lagi ia mengatakan,  Kota Padang dan daerah di Sumatera Barat umumnya beruntung memiliki pemimpin yang baik.

"Kota Padang dan daerah - daerah di Provinsi Sumatera Barat pemimpinnya adalah orang yang memiliki aaidah yang kuat, " imbuhnya.

Walikota Padang, H.Mahyeldi Ansharullah Dt.Marajo mengajak seluruh RT/RW, agar memberikan perhatian yang serius kepada generasi muda, karena mereka merupakan calon pemimpin dimasa mendatang, pemimpin yang cinta rakyat dan cinta masyarakat. 

Hal ini disampaikan Walikota Senin (24/4) ketika menyerahkan dana operasional RT/RW di Masjid.Naulus Saadah Kel.Batang Kabung Ganting Kec.Koto Tangah. Selanjutnya Walikota, Mahyeldi menyampaikan ucapan terima kasih kepada RT/RW dan seluruh komponen nasyarakat, yang telah bersinergi dengan pemerintah, sehingga agenda-agenda pembangunan berjalan lancar dan sukses. Adapun dana operasional yang diserahkan sebesar Rp. 614.775.000 terdiri dari Rp.467.100.000,- (692 RT) dan Rp.147.675.000,- (279 RW) di 13 kelurahan di Kec .Koto Tangah.

Persiapkan Generasi, Peran RT/RW Ciptakan Lingkungan Kondusif

PADANG-Pemimpin masa datang adalah generasi hari ini yang harus dipersiapkan dari sekarang. Ini bagian dari peran RT/RW dan seluruh lapisan masyarakat,  terlebih lurah, camat dan walikota.

Ini ditegaskan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo dihadapan ratusan pemuka masyarakat di Masjid Nailus Saadah,  Koto Tangah,  Senin (24/4/2017).

Menurut Wako Mahyeldi,  pendidikan generasi muda tidak sepenuhnya tergantung sekolah,  namun peran orang tua, masyarakat dan lingkungan jauh lebih besar. Sinergi dari semua itu bermuara pada karakter. Jika karakter lingkungan masyarakat baik, pendidikan dari orang tua baik,  terciptalah karakter generasi yang baik.

"Disinilah peran RT/RW dalam mewujudkan lingkungan yang baik agar para generasi juga baik, " kata Walikota.
Pada kesempatan ini,  Mahyeldi mengapresiasi para RT dan RW serta kader posyandu dan PKK yang telah membantu mewujudkan kondisi kondusif di lingkungan masing-masing.

"Kami berterima Kasih dan mengapresiasi pengabdian yang telah diberikan para RT/RW dalam mewujudkan lingkungan kondusif dan telah membantu program pemerintah, " ujarnya.

Para pemuka masyarakat sekecamatan Koto Tangah yang terdiri dari 692 RT dan 168 RW ini diberikan dana operasional triwulan pertama 2017. Dana tersebut mengalami kenaikan sekitar 20 persen dari tahun sebelumnya. Sebelumnya untuk RT Rp 200 ribu menjadi 225 ribu, untuk RW sebesar Rp225 ribu menjadi Rp275 ribu.

Camat Koto Tangah Syahrul menyebut, bantuan operasional yang diberikan Pemerintah Kota Padang tidak lebih sekadar membantu tugas. Sedangkan tanggung jawab dan pengabdian yang diberikan sangatlah besar dari itu. Tanpa RT dan RW, proses membangun karakter masyarakat dengan mewujudkan lingkungan kondusif sulit tercapai.

"Hampir mustahil mewujudkan lingkungan yang kondusif pembinaan generasi muda tanpa peran RT/RW, " ujarnya.

PADANG, - Libur Nasional, long weekend, libur kerja, no way. tak ada dalam kamus Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah SP. Selalu bekerja dan kreatif meninjau beberapa lokasi yang harus di awasi dan di jaga.

Hari libur bagi Walikota Padang di isi dengan kegiatan bersama masyarakat seperti laksanakan Gotong Royong (Goro) di waktu liburan.

Biasanya Walikota lakukan dengan mengawasi tempat fasilitas umum seperti lokasi pariwisata, pasar, riol, bangunan,  kebersihan, ketertiban dan keamanam.

Bukan itu saja,  banyak hal lain nya dalam yang harus di awasi rangka melayani warga kota Padang lebih dekat.

seperti pada saat libur panjang kali ini, pak Wali menyempatkan diri melihat kondisi k3 pantai Padang yg menjadi salah satu ikon kota Padang,

Pada saat itu, Walikota memberikan arahan dan memperhatikan di dampingi, Kadishub Hendrizal Azhar  Senin (24/4) katakan setiap kendaraan parkirlah di tempat yang telah di ditetapkan.

Hendrizal mengingatkan  agar jangan memarkir kendaraan di sisi Barat pantai dari tower pengawas pantai Padang.

"Kami harap tukang parkir dan pemilik kendaraan roda dua memarkirkan kendaraannya di sisi timur sesuai kesepakatan, bukan disisi barat.

Apabila tidak memindahkan kendaraannya maka akan dikempeskan" ujar Hendrizal  jangan salahkan kami, demi keindahan yang tertata dengan baik.

PADANG - Cukup banyak bangunan tua peninggalan tempo doeloe di kawasan Muara. Keadaannya kini seperti terpediarkan. Pemerintah Kota Padang mencoba menyelamatkan cagar budaya tersebut.

"Kita akan selamatkan kota tua di sepanjang aliran Batang Arau, Muara," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi, kemarin.

Pemko Padang memang tengah serius membenahi kawasan itu. Apalagi, daerah tersebut termasuk Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang yang kini sedang digarap Pemko Padang sebagai ikon wisata.

"Pemerintah kota punya komitmen kuat untuk melestarikan kota tua," tegas Medi.
Komitmen kuat yang telah dilakukan Pemko Padang yakni membenahi infrastruktur di kawasan Kota Tua. Termasuk meningkatkan kompetensi SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dengan mensertifikasi pegawai yang ahli cagar budaya.

"Kita akan menyurati pemilik bangunan tua di kawasan Kota Tua tersebut," ungkap Medi.

Seperti diketahui, bangunan tua di kawasan Muara bukanlah aset pemerintah. Bahkan menariknya, beberapa bangunan tua bukanlah milik orang pribadi. Akan tetapi ada yang menjadi milik BUMN.

"Saat ini kita sudah memberitahu beberapa pemilik bangunan tua, terutama pihak BUMN, bahwa mereka memiliki bangunan cagar budaya yang wajib dipelihara sesuai undang-undang yang berlaku," timpal Medi.

"Kami sedang siapkan surat Walikota untuk mengingatkan BUMN tersebut. Dan surat itu ditembuskan kepada menterinya," tambah Medi.

Untuk merevitalisasi bangunan cagar budaya di kawasan Muara itu, Pemko Padang tidak diperbolehkan menggunakan dana APBD. Selain bukan karena milik pemerintah, pada pasal 75 ayat 1, UU 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dengan jelas menyatakan bahwa pemeliharaan cagar budaya menjadi tanggung jawab pemilik atau yang menguasai.

"Dan yang pasti kita akan bentuk tim percepatan untuk mendorong percepatan pembenahan kota tua itu," pungkas Medi.

Pemuda hari ini pemimpin dimasa datang,  oleh sebab itu tugas kita semualah yg menjadikan anak2 kita ini menjadi pemimpin berkualitas yg beriman dan ber bertagwa kepada Allah SWT. Dalam rangka mensiarkan agama islam dan menjadikan anak2 yg cerdas dan patuh kepada org tua harus kita biasakan shalat subuh berjamaah di masjid, Melalui gerakan  didikan subuh ini mari kita sebagai orang tua bagai mana mereka ini terlindungi dari Narkoba,pergaulan bebas  dan kita berikan semangat sehingga mereka jadi pemuda yg berkualitas dan kuat. Hal ini di sampaikan walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah, dalam acara gerakan didikan subuh Gabungan yg diikuti perwakilan musallah dan masjid se Kecamatan  Koto Tangah di masjid Al Ikhlas Kel. Batipuh Panjang. Minggu 23April 2017.

Tour de Singkarak Ditabuh Oktober

PADANG - Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal Kementerian Pariwisata RI, Raseno Arya menyebutkan ajang balap sepeda internasional Tour de Singkarak (TdS) akan dilaksanakan pada Oktober 2017.

"Kami mencari waktu yang tepat untuk gelaran ke sembilan ini. Oktober 2017 waktu yang pas," katanya tadi.

Ia menerangkan Oktober 2017 dipilih karena saat ini banyak 'event' olahraga yang sedang berlangsung sehingga dikhawatirkan ajang TdS 2017 akan sepi peserta bila dilaksanakan sebelum bulan itu.

"Kami harap 18 kota dan kabupaten di Sumbar akan dilalui para pebalap jadi bagi pemerintah daerah setempat diminta segera lakukan persiapan. Jalan-jalan semua kondisi bagus dan siap dilewati," kata dia.

Ia mengharapkan pembatalan Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu daerah yang dilalui pebalap di TdS 2016 karena kondisi jalan yang tidak memadai tidak terjadi lagi pada gelaran tahun ini.

Sebelumnya TdS 2016 dilaksanakan pada 6 hingga 14 Agustus dan diikuti oleh 25 tim yang terbagi atas 19 tim dari luar negeri dan enam tim lokal.

Ajang balap sepeda tahunan itu diharapkan memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat, karena kegiatan tersebut masuk kategori olahraga yang menggabungkan unsur pariwisata.

Selain itu pelaksanaan TdS akan mendorong perbaikan infrastruktur terutama jalan sehingga kondisinya menjadi lebih bagus dibandingkan sebelum kegiatan.

Ajang tersebut juga menjadi sarana mengenalkan keindahan alam Sumbar dan kekayaan budaya setempat lewat atraksi budaya yang ditampilkan sebelum balapan dimulai.

Sebelum pelepasan kegiatan  acara gerak jalan peresmian Car Free Day oleh Walikota Padang H.Mahyeldi Ansyatullah, minggu pagi (23/4).  pukul 07.00 WIB.

Car Free Day  dilaksanakan setiap hari Minnggu di depan  Lapau Panjang Cimpago (LPC) dan jalan lewat sana di tutup dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB. Bagi pengendara agar dapat memakluminya.

Kegiatan senam pagi setiap minggu salah satu manfaatnya untuk menjaga kesehatan agar selalu tampil segar dan penuh kreatif.
disamping para pedagang di seketar LPC  akan menerima dampak yang positif, dagangan akan terjual sebab olahraga akan terasa haus dan sebagai, ujar Walikota.

Mari  berolah raga setiap Minggunya di depan LPC akan terasa nyaman dan menyenangkan bersama leluarga, berolahraga sambil bermain sama anak2 kita.

Walikota dan Walikota Padang Pada Acara Seminar  Hari Kartini di Hotel Pangeran, dengan tema "Perempuan Minangkabau  di Panggung Sejarah Bangsa"  Minggu (23/4).

Acara ini di hadiri  Fadlizon  Wakil Ketua DPR- RI  sebagai Nara sumber pada acara Seminar Sehari Peringatan Hari Kartini.

Fadlizon memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan yang jarang di seminarkan dan kini acara sangat berarti di laksanakan oleh Pemerintah Kota Padang, kita semua tentu memberikan dukungan atas usaha dan kreatif di jajaran pemerintah Kota Padang.

Terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Andi Mallarangeng, mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) selama 3 bulan sejak Jumat (21/4) sore. Namun hak tersebut batal apabila selama cuti dia melanggar aturan.

"Jadi, kalau dia melanggar ketentuan sebelum tanggal 19 Juli itu, dia ditarik lagi ke lapas untuk menjalani sisa pidananya," kata Kasubag Publikasi Humas Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Syarpani saat berbincang dengan, Jumat (21/4/2017).

"Jadi bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas itu begitu. Umpamanya dia bebas bersyarat 6 bulan, tapi bulan keempat dia hilang, dicari, dikembalikan ke lapas menjalani sisa hukuman 2 bulannya," imbuhnya.

Syarpani mengatakan, jika tidak mengajukan cuti menjelang bebas pun, Andi memang akan keluar dari sel tahanan pada Juli mendatang, tepatnya pada 19 Juli 2017.

"Kalau dia nggak ngusulin (CMB) juga kan bebasnya Juli. Nanti 19 Juli berakhir. Kalau cuti kan setelah 3 bulan dia keluar," ujar Syarpani.

Dia menegaskan bebasnya Andi ini sesuai dengan aturan hukum dan hak bagi semua narapidana. CMB yang diajukan oleh terpidana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Untuk kasus pidana khusus, seperti narkoba, cuti yang bisa diterima oleh terpidana maksimal hanya 3 bulan. Tak hanya itu, Andi juga harus membayar denda sebagai syaratnya bebasnya.

"Kalau buka Permenkumham Tahun 2013 itu di situ ada syarat-syaratnya. Ya cuma kan ada kasus narkoba, mau cuti, dia harus bayar denda Rp 200 juta. Kalau dia nggak ada duit, ya nggak bisa. Kan syaratnya, dendanya harus dilunasi. Kalau dia ada uang pengganti, dibayar," tambahnya. 

Andi Mallarangeng divonis hukuman pidana penjara 4 tahun oleh pengadilan tingkat pertama. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan tingkat kasasi. Selain itu, Andi dihukum denda Rp 200 juta.

Di putusan kasasi, hakim agung Krisna Harahap mengatakan salah satu alasan penolakan kasasi Andi Mallarangeng adalah tanggung jawabnya sebagai pengguna anggaran yang masih tetap melekat padanya, kendati telah dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Wafid Muharam sebagai kuasa pengguna anggaran.

Wakil ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, M Taufik, memantau pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01, Gambir, Jakarta Pusat. Ia mengatakan, jika ada sesuatu yang keliru, memang harus diulang.

"Ya kita mau pantau pelaksanaannya seperti apa. Nanti hasilnya kayak apa. Walaupun saya meyakini bahwa hasil di sini tidak berpengaruh banyak pada hasil secara provinsi," katanya di lokasi, Sabtu (22/4/2017).

M Taufik, yang juga berstatus sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, mendatangi TPS 01 sekitar pukul 08.40 WIB. Jika pada pemungutan suara Rabu (19/4) lalu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat unggul dengan perolehan suara 330, sedangkan Anies-Sandi memperoleh 141 suara, Taufik tidak berharap besar pada perolehan suara dalam PSU di TPS 01 ini.

"Ya saya sih tidak berharap apa-apa, ya. Yang paling penting memang proses demokrasi tidak boleh dinodai oleh sesuatu yang dilarang. Karena kan secara umum tidak berpengaruh besar terhadap perolehan suara Anies dan Sandi terhadap kemenangan Anies-Sandi yang selama ini kita ketahui," ucapnya.

Terdapat 624 DPT dan 5 DPT tambahan di TPS 01 ini. Dari pantauan di lokasi, warga yang namanya tercantum di DPT TPS 01 ini terus berdatangan untuk kembali menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Muhammad Husen Db mengatakan PSU terjadi karena ada dua orang warga non-DKI yang menggunakan hak suaranya di TPS 01.

"Ketika pelaksanaan putaran kedua kemarin, ada dua warga yang non-DKI yang menggunakan C6 surat orang lain," ujar Husen di lokasi, Sabtu (22/4/2017).

"Warga Kota Padang tidak asing lagi dengan gempa. Ketika terjadi gempa yang disertai peringatan dini potensi tsunami, dengan sendirinya warga sudah mempersiapkan diri untuk mendekati shelter terdekat," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah saat memberikan arahan pada kegiatan "Fun Run" dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang dipusatkan di Monumen Merpati Perdamaian, Muaro Lasak, Sabtu (22/4/2017).

Acara yang diikuti ribuan warga dari semua lapisan dan usia ini praktis menunjukkan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang dalam menghadapi bencana.

Peserta Fun Run dilepas oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dari Muaro Lasak menempuh rute yang akan finish di halaman kantor gubernur. Terlihat juga sejumlah tokoh masyarakat mengikuti acara ini, salah satunya Wakil Walikota Padang periode 2004-2009 Yusman Kasim.

Yusman Kasim tampak sumringah ketika bersalaman dengan Mahyeldi. Ia mengaku gembira melihat terwujudnya penataan Pantai Padang di tangan Mahyeldi dan Emzalmi (Wakil Walikota Padang). Bahkan kenyataannya kawasan Pantai Padang melebihibdari apa yang dibayangkannya.

"Pantai Padang sudah rapi dan indah sehingga mengundang banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri," ujarnya.

Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi kepada Guru Taman Kanak-kanak sekota Padang, karena  telah  memberikan  banyak ilmu kepada anak didik yang masih  anak-anak,  sebab anak yang diberikan  semacam ilmu pendididkan  tingkat dasar,  nantinya  akan  menjadi  generasi penerus kita  nantinya.
Hal ini dikatakan Walikota Padang H.Magyeldi Dt Marajo ketika melepas  gerak jalan  sebanyak 1500 orang  Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia kota Padang  (IGTKI) dihalaman parkir Kantor Dinas Pendidikan  jalan Bagindo Aziz Chan  dalam rangka hulang Tahun  IGTKI  ke  67. Sabtu 22/4/2017.

Detak Padang - Ketua Pansus III, Faisal Nasir menyampaikan kunjungan ke Kemendagri membahas mengenai LKPJ Walikota Tahun 2016. Sejauh mana peranan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawabam (LKPJ) tersebut.

Saat ini kita melihat dan menilai masih belum sinkronnya antara Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan terjadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Walikota Padang itu sendiri.

"Dalam artian Belanja Langsung yang dipakai pemerintah tidak tergambar dengan visi dan misi dari Rancanagan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu sendiri yang berada pada Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah daerah, "sebut Faisal melalui selulernya,  Kamis (20/4)

"DPRD selaku pengawas kinerja pada pemerintah, menagih apa - apa janji yang menjadi program pemerintah terkait visi dan misi tersebut. Kalau memang tidak bisa terwujud apalagi masa periode lima tahun pemerintah kota yang hanya tinggal tidak beberapa lama lagi, artinya banyak program tersebut yang belum jalan. Hal ini yang harus dikejar oleh pemerintah yang secara langsung didukung oleh kinerja OPD yang ada.

Seperti program 10.000 wirausaha yang belum tercermin secara rillnya data yang akurat, program Kota Padang religius masih banyak tertangkap anak dibawah umur sebagai pemandu karoeke yang diduga juga adalah sebagai penjaja seks komersial, serta program Padang sebagai pusat perbelanjaan di Sumatera dan program lainnya yang masih belum terealisasi, hal ini yang perlu kita tagih.

Lebihlanjut disampaikan, dari sepuluh program Pemko tidak tergambar anggaran yang mendukung dalam RPJMD. Artinya kegiatan atau program yang ada pada OPD harus mendukung dan sesuai dengan RPJMD. Untuk itu pemerintah harus mengingatkan kegiatan yang ada pada OPD untuk mendukung program yang berkaitan dengan RKPD untuk mewujudkan RPJMD itu, agar visi dan misi pemko bisa terealisasi maksimal. Kapan perlu kita minta walikota untuk merefisi RPJMD itu kembali, " ungkap Faisal.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.