Detak Politik - Mengenai pembangunan dan geliat wisata di Kota Padang memang sudah terlihat dan merupakan destinasi wisata unggulan Pemko Padang yang terdapat di lokasi yakni Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Aie Manis.
Dalam hal ini DPRD Padang dan Pemko sepakat untuk mempersiapkan sarana dan prasarana baik lokal dan luar. Pada APBD 2016 telah dikucurkan dana sebesar Rp 3,2 milliar untuk pembangunan pedestrian kawasan Pantai Padang tersebut, " ujar anggota Komisi IV DPRD Padang Helmi Moesim, Selasa(25/4).
Adapun tujuan membangun pedestrian selain mempercantik pantai dengan taman kecil sekitarnya juga untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Dengan begitu pengunjung dengan berjalan kaki pada area jogging track atau menggunakan sepeda bisa menikmati keseluruhan objek wisata sekitar pantai Padang tanpa harus menggunakan kendaraan. Juga telah di bangun kawasan khusus parkir untuk pengunjung pantai.
Helmi menjelaskan, pedestrian yang telah di buat tersebut adalah berupa trotoar yang ada di ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa dijadikan untuk tempat bermain anak - anak serta pejalan kaki dan area jogging track, jadi pedestrian ini bisa menjadi multi fungsi yang telah dibangun sepanjang 1 KM plus area parkir melalui anggaran sebesar Rp 3,2 milliar melalui APBD tahun 2016 tersebut.
''Kemudian untuk anggaran APBD 2016 yang dikerjakan pada tahun 2017 ini, pedestrian dikawasan Pantai Padang akan ditambah lagi sepanjang 1 KM lagi dan sebagai wakil rakyat, saya sangat mensuport, karena azas manfaatnya sangat terasa dan merupakan salah satu strategi menarik pengunjung datang berwisata ke Kota Padang, " sebutnya.
Lebihlanjut disampaikan, bagaimana Pemko bisa menerapkan bagaimana yang namanya maksiat bisa ditanggulangi atau tidak ada di sepanjang pantai padang. Strateginya yakni dengan memperindah kota dan pantai juga tujuannya agar bisa menghilangkan perbuatan negatif tersebut.
Pernah dalam pelaksanaannya bahwa ketika Pemko Padang melakukan penggusuran terhadap pedagang dan tenda - tenda ceper yang katanya tidak perlu menggunakan kekerasan dan tidak ada gejolak serta tidak merugikan. Namun pada kenyataannya setelah dua hingga tiga hari kemudian para pedagang kembali beroperasi membuka tenda - tenda ceper berbau maksiat dikawasan pantai tesebut.
"Nah, menurut hematnya dengan adanya dibuat areal pedestrian ini, disamping memperindah estetika kota dan pantai, secara tidak langsung akan menghambat pedagang untuk membuka tenda - tenda ceper kembali. Karena kawasan ini nantinya pasti akan ramai banyak digunakan pengunjung untuk menikmati suasana pantai bersama keluarga.
Nah, dengan adanya areal pedestrian yang merupakan ruang terbuka yang ada dikawasan tersebut, bagaimana lagi mereka akan berbuat mesum ketika dilokasi itu sudah banyak pengunjung yang membawa keluarga mereka, anak - anak yang bermain sepatu roda dan lainnya. Inilah maksudnya strategi yang dibuat dengan adanya areal pedestrian ini. Namun ini tetap harus ada ketegasan pemerintah daerah sendiri, " tuturnya.
Helmi juga menambahkan, untuk kawasan Pantai Padang ini sendiri dari Utara ke Selatan panjangnya ada sekitar 4,8 Km. Sementara pada tahun 2016 sudah selesai 1 Km dan dilanjutkan 2017 ini 1 Km lagi, jadi kita bersama pemko berupaya tiap tahunnya kedepan untuk bisa menganggarkan melalui APBD agar kawasan pantai Padang tersebut seluruhnya sudah menjadi kawasan pedestrian serta jogging track dan juga areal parkir yang teratur.
Pemerintah harus siap menerima gelombang kunjungan wisata dengan sistem bagaimana masyarakat menjaga kenyamanan wisatawan, pedagang juga menjaga ramah tamah, kebersihan dan bagaimana harga yang di terapkan para pedagang tersebut tidak terlalu mahal, sewajarnya dan harus sama harga yang ditetapkan itu standar. Jangan sampai sampai sekali saja wisatawan berkunjung tidak mau lagi berkunjung ke Pantai Padang.
Untuk itu kita berharap pada dinas terkait, seperti Dinas Periwisata, Dishub, Dinas Lingkungan Hidup serta Muspika agar dapat seayun selangkah memberi dukungan terhadap destinasi wisata Kota Padang.
Sementara kita di DPRD akan menjalankan fungsi kontrol, setiap saat akan mengevaluasi kawasan Wisata Padang. Serta bagaimana pendapatan daerah bisa ditingkatkan di sektor wisata ini, " ungkap politisi Golkar tersebut.