Detak Padang Pariaman - Gubernur Sumatera Barat Irwan Paryitno sebagai inspektur Upacara HUT Sat pol PP ke-67 dan HUT Sat Linmas ke-55 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman, Rabu (19/4/2017). Hadir dalam kesempatan itu Bupati Ali Mukni, Walikota Muclis Rahman, Forkopimda, Kasat Pol PP dan Pemadaman Kebakaran Provinsi Zul Aliman, SH, MM. Bupati / Walikota yang mewakili, Kasat pol PP se Sumbar.
Disela sela kegiatan Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, peran dan fungsi satpol PP adalah menegakan perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Soal tambang liar satpol PP menertibkan dalam bentuk sosialisasi dan pendekatan persuatif, lewat forum pertemuan masyarakat, sehingga tambang-tambang liar itu dapat tertib. Jika memang terjadi ketidak acuhan pihak penambang makaz satpol pp dibantu oleh polisi dalam menegaskan penindakan proses hukum dan sebagainya.
Untuk itu perlu peningkatan sdm satpol pp dalam bentuk pelatihan khusus seperti yang dirancang kemendagri saat ini. Pusat pengembangan pendidikan dan latihan di Rokan hilir Riau, tentu ini amat baik agar satpol pp memiliki standar kemampuan pelayanan yang sama disetiap daerah. Untuk kita akan menunggu kebijakan selanjutnya dari kemendagri dalam meningkatkan keprofesional Satpol pp dan Sat linmas.
Sementara itu Mendagri dalam sambutanya menyampaikan, kemajemukan bukanlah hal yang asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kita ketahui bahwa lndonesia lahir dari keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan daerah asal yang tersebar luas dalam ribuan pulau.
Pengalaman sejarah bangsa, sejak Budi Utomo 1908 yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ikrar Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 sampai dengan saat ini, kita telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada saat ini kita telah masuk pada era globalisasi, transparansi, dan reformasi yang sedang menguji keberadaan bangsa lndonesia.
Tanpa disadari 5 keadaan tersebut telah mampu menggeser nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila yang selama ini terpatri kuat. Seperti kita ketahuj bahwa sistem pasukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan.
Hal tersebut bertambah kuat dengan pemanfaatan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dibawah pembinaan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai pelibatan kegiatan seperti deteksi dini, pengamanan, pertahanan, bencana, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada segenap komponen pemerintahan untuk bersama-sama menjalin ker.iasama yang massif dan kondusif agar ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat memecah belah bangsa ini teratasi serta merubah paradigma dan meninggalkan pola pjkir dari dilayani ke melayani, ajak Mendagri
Mendagri juga menegaskan, Kementerian Dalam Negeri telah memutuskan untuk mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja yang dipusatkan di Rokan Hilir Riau dimulai pada tahun 2017. Hal ini bertujuan agar kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat terukur dan terarah.
Kita berharap kepada para Kepala Daerah untuk dapat mendukung pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan penyediaan anggaran dan kesiapan aparaturnya untuk dilatih dan dididik agar menjadi Polisi Pamong Praja yang handal beruvawasan luas dan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.
Dirgahayu Satpol PP ke 67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke 55 tahun 2017, semoga tetap maju dan jaya, ujar Irwan Prayitno.
Disela sela kegiatan Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, peran dan fungsi satpol PP adalah menegakan perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Soal tambang liar satpol PP menertibkan dalam bentuk sosialisasi dan pendekatan persuatif, lewat forum pertemuan masyarakat, sehingga tambang-tambang liar itu dapat tertib. Jika memang terjadi ketidak acuhan pihak penambang makaz satpol pp dibantu oleh polisi dalam menegaskan penindakan proses hukum dan sebagainya.
Untuk itu perlu peningkatan sdm satpol pp dalam bentuk pelatihan khusus seperti yang dirancang kemendagri saat ini. Pusat pengembangan pendidikan dan latihan di Rokan hilir Riau, tentu ini amat baik agar satpol pp memiliki standar kemampuan pelayanan yang sama disetiap daerah. Untuk kita akan menunggu kebijakan selanjutnya dari kemendagri dalam meningkatkan keprofesional Satpol pp dan Sat linmas.
Sementara itu Mendagri dalam sambutanya menyampaikan, kemajemukan bukanlah hal yang asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kita ketahui bahwa lndonesia lahir dari keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan daerah asal yang tersebar luas dalam ribuan pulau.
Pengalaman sejarah bangsa, sejak Budi Utomo 1908 yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ikrar Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 sampai dengan saat ini, kita telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada saat ini kita telah masuk pada era globalisasi, transparansi, dan reformasi yang sedang menguji keberadaan bangsa lndonesia.
Tanpa disadari 5 keadaan tersebut telah mampu menggeser nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila yang selama ini terpatri kuat. Seperti kita ketahuj bahwa sistem pasukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan.
Hal tersebut bertambah kuat dengan pemanfaatan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dibawah pembinaan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai pelibatan kegiatan seperti deteksi dini, pengamanan, pertahanan, bencana, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada segenap komponen pemerintahan untuk bersama-sama menjalin ker.iasama yang massif dan kondusif agar ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat memecah belah bangsa ini teratasi serta merubah paradigma dan meninggalkan pola pjkir dari dilayani ke melayani, ajak Mendagri
Mendagri juga menegaskan, Kementerian Dalam Negeri telah memutuskan untuk mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja yang dipusatkan di Rokan Hilir Riau dimulai pada tahun 2017. Hal ini bertujuan agar kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat terukur dan terarah.
Kita berharap kepada para Kepala Daerah untuk dapat mendukung pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan penyediaan anggaran dan kesiapan aparaturnya untuk dilatih dan dididik agar menjadi Polisi Pamong Praja yang handal beruvawasan luas dan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.
Dirgahayu Satpol PP ke 67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke 55 tahun 2017, semoga tetap maju dan jaya, ujar Irwan Prayitno.